Author: admin
Teknologi

TINGKATKAN LAYANAN, DITJEN HUBLA SEDIAKAN APLIKASI SEHATI

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) tingkatkan layanan berbasis online dengan meluncurkan aplikasi Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI). Melalui aplikasi ini masyarakat semakin mudah dalam melakukan proses layanan perizinan di Ditjen Hubla secara online.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Agus Purnomo mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan upaya Ditjen Hubla menuju satu data perhubungan laut melalui satu pintu untuk semua pelayanan yang ada di Ditjen Hubla, baik di pusat maupun daerah.

"Aplikasi ini diharapkan dapat membuat proses perizinan menjadi lebih mudah, transparan dan realtime,” kata Agus seperti dikutip laman hubla.dephub.go.id, Jumat (17/07/2020).

Agus mengungkapan, aplikasi SEHATI juga telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain. Di antaranya Online Single Submition (OSS) milik BKPM dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan. “Proses pengajuan dan monitoring untuk semua pelayanan di bidang perhubungan laut pun dapat dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu, serta telah memiliki Digital Signature atau sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik,” ungkapnya.

Aplikasi SEHATI ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sebab, melalui penggunaan aplikasi ini, masyarakat tak perlu datang bertatap muka dengan petugas untuk mendapatkan layanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dengan demikian, protokol kesehatan dengan menjaga jarak (physical distancing) telah dijalankan.

Kepada seluruh jajaran Ditjen Hubla di seluruh Indonesia, Dikatakan Agus, agar tetap bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam laporannya yang dibacakan oleh Direktur KPLP, Ahmad, menyampaikan bahwa SEHATI memiliki tujuh fungsi Utama (Modul) yang saling terkoneksi, antara lain Datalake, Workflow Engine, Single Sign On, API (Application Programming Interface), ESB (Enterprise Service Bus), Modul Analytic Framework dan Dashboard Monitoring.

Ahmad menyebutkan saat ini terdapat 24 layanan dalam SEHATI yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu terkait layanan di bidang perkapalan dan kepelautan, kepelabuhanan, kenavigasian, KPLP, dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP). Adapun lima layanan di antaranya telah go live dan bisa langsung diakses oleh pengguna jasa pada alamat sehati.hubla.dephub.go.id, di antaranya layanan Pembuatan Baru Dokumen Pengawakan (SAFEMANING), Seafarers Identity Document (SID), Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), Surat Penetapan Tanda Panggilan (Call Sign), dan Pembangunan atau Pengembangan Tersus.

SEHATI akan terus dikembangkan agar seluruh layanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dapat diakses melalui satu pintu. “Dengan dibangunnya SEHATI diharapkan perizinan menjadi lebih mudah, transparan, realtime, dan mampu mengurangi birokrasi serta mempermudah para pelaku usaha dan perorangan dalam melakukan layanan di bidang perhubungan laut," pungkasnya. (*)

abc
Domestic

KEMENHUB LUNCURKAN SISTEM APLIKASI PELAPORAN KONSUMSI BAHAN BAKAR KAPAL

Guna mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) luncurkan Sistem Aplikasi Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal (Data Collection System/DCS).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo mengatakan, International Maritime Organization (IMO) melalui Konvensi MARPOL Annex VI telah mengatur bagaimana mengurangi emisi gas buang kapal dengan penerapan energi efficiency. ​

Indonesia, sambung Agus, mendukung hasil kesepakatan di IMO dengan mewajibkan semua negara anggota IMO untuk melaporkan konsumsi bahan bakar semua kapal khususnya kapal yang berukuran GT 5000 atau lebih kepada IMO setiap tahun dengan program DCS.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono menuturkan aplikasi ini merupakan implementasi dari Proyek Perubahan program PIM II yang saat ini diikuti oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditjen Hubla untuk memudahkan para pemilik kapal melakukan pelaporan konsumsi bahan bakar kapalnya setiap tahun.

"Melalui aplikasi ini maka pelaporan konsumsi bahan bakar kapal berbendera Indonesia dapat dilakukan secara online, dimana aplikasi ini dapat diakses secara mudah dan cepat dari manapun. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung Gerakan Rumah Kaca agar bumi kita selalu nyaman kita tempati,” kata Capt. Sudiono.

Selain itu, sebagai salah satu negara anggota Dewan IMO yang berperan aktif dalam hal perlindungan lingkungan maritim, sejak 1 Januari 2020 Ditjen Hubla telah mewajibkan untuk kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang menggunakan bahan bakar low sulfur atau lebih dikenal dengan aturan IMO 2020, wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5% m/m untuk Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal.

“Dengan kebijakan penggunaan low sulfur yang telah diterbitkan, kita dapat menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang aktif dan peduli terhadap perlindungan lingkungan maritim,” pungkasnya. (sumber: hubla.dephub.go.id)

abc
Teknologi

TINGKATKAN KESELAMATAN KAPAL KECIL DAN TRADISIONAL MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat bermanfaat dan memberikan kemudahan-kemudahan disegala bidang pekerjaan, tidak terkecuali dalam bidang transportasi laut. Salah satu pemanfaatan teknologi bagi transportasi laut tersebut adalah proses identifikasi dalam penertiban sertifikasi elektronik bagi kapal ikan dan kapal trandisional yang berukuran dibawah 7 GT.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Umar Aris mengatakan, penerbitan sertifikasi elektronik dengan sistem data base online ini nantinya diharapkan dapat menjadi solusi bagi Kemenhub dalam upaya meningkatkan keselamatan pelayaran kapal-kapal tradisional di Indonesia.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut memberikan dukungan kemudahan bagi nelayan/awak kapal tradisional dalam mereka berusaha serta meningkatkan keselamatan mereka dengan penggunaan teknologi maju dalam sistem manajemen kapal-kapal nelayan kecil dan kapal tradisional ini.

Beberapa program Kemenhub dalam rangka meningkatkan keselamatan bagi kapal-kapal kecil dan tradisional antara lain adalah penggabungan sertifikat menjadi satu sertifikat dari semua aspek kelaiklautan kapal, memangkas proses birokrasi pengurusan sertifikat Pas Kecil dan memberikan masa berlaku menjadi seumur hidup, memberikan bebas biaya pengurusan sertifikat Pas Kecil di UPT Kementerian Perhubungan serta pemberian Lifejacket (Jaket penolong/pelampung) secara gratis kepada para nelayan.

Program penyederhanaan dan kemudahan pengurusan proses sertifikasi elektronik bagi kapal-kapal kecil dan tradisonal ini juga merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan program reformasi birokrasi oleh Kemenhub dengan tujuan untuk memastikan pengawasan dan jaminan keselamatan pelayaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam pengawasan tersebut, tentunya keakuratan proses identifkasi elektronik menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk penerbitan sertifikasi elektronik kapal-kapal tradisional ini, sehingga nantinya pengawasan untuk menjamin keselamatan kapal-kapal ini bisa dilakukan dengan lebih baik dengan menggunakan teknologi yang memadai sesuai perkembangan jaman.

Untuk itu, beberapa waktu yang lalu, Dtjen Hubla bersama dengan Binus University menyelenggarakan kegiatan Webinar Teknologi Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran dengan tema Penggunaan Teknologi Informasi Proses Identifikasi dan Sertifikasi Elektronik Dalam Rangka Meningkatkan Aspek Keselamatan Kapal Nelayan dan Kapal Tradisional Berbahan Dasar Kayu Ukuran Kurang dari GT.7.

Melalui webinar ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi atau masukan yang bisa menjadi referensi bagi Kemenhub dalam menentukan atau membuat kebijakan selanjutnya.

Dalam Webinar Teknologi Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran ini, selain Dr. Umar Aris beberapa nara sumber yang menjadi pembicara adalah Dr. Ford Lumban Gaol (Doctor of Computer Science Binus University, IEEE Computer Society Indonesia Chapter), Goenaryo, Api (Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan), Dr. Soerjanto Tjahjono (Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi - KNKT), Capt. Zaenal Arifin Hasibuan (Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Indonesian National Shipowners' Association - INSA), Riza Adha Damanik (Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia - KNTI), Sudirman Abdullah (Ketua DPP Pelayaran Rakyat - Pelra) dan Prof. Dr. Sunaryo, M.Sc (Direktur Indonesian Maritime Centre / Guru Besar Fakultas Teknik Perkapalan Universitas Indonesia), dengan Moderator, Capt. Diaz Saputra, Dip. TSI, MBA.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengungkapkan berdasarkan investigasi ditemukan beberapa hal saat terjadinya kecelakaan kapal kecil atau kapal tradisonal yang berbahan kayu. Diantaranya adalah sistem bahan bakar yang kurang memenuhi standar keselamatan pelayaran, temperatur ruang mesin melebihi 42 derajat celcius serta sistem kelistrikan kapal tidak sesuai standar.

Menurutnya beberapa keuntungan yang akan diperoleh dengan dilaksanakannya identifikasi kapal secara elektronik, diantaranya proses pencatatan atau identifikasi kapal dapat dilakukan secara nasional dengan standar informasi yang seragam, mengetahui daerah operasional, lebih mudah mengontrol dalam pengawasan kapal, waktu docking kapal, umur kapal serta riwayat kapal.

“Dengan data elektronik sertifikasi juga membuktikan negara selalu hadir dan memudahkan dalam menginventarisasi permasalahan atau problem yang timbul terkait dengan type kapal dan pembuatan kapal sehingga dapat dilakukan evaluasi yang komprehensif untuk meningkatkan keselamatan pelayaran,” tukas Soerjanto. (*)

Sumber: http://hubla.dephub.go.id/berita/Pages/KEMENHUB-MANFAATKAN-TEKNOLOGI-INFORMASI-UNTUK-PENINGKATAN-KESELAMATAN-PELAYARAN-BAGI-KAPAL-KECIL-DAN-TRADISIONAL.aspx

abc
Domestic, Regulasi

INSA SURABAYA KELUHKAN PERMENDAG 53/2020

Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners’ Association (DPC INSA) Surabaya menilai Peraturan Menteri Pedagangan No. 53 Tahun 2020 semakin memberatkan pelayaran swasta nasional dalam menjalankan usaha.

Ketua DPC INSA Surabaya Stenven H. Lesawengen mengatakan, regulasi tersebut menyebutkan bahwa jenis barang yang diangkut oleh kapal tol laut semakin banyak bahkan bukan hanya barang pokok. Hal ini menyebabkan kapal swasta nasional semakin sepi muatan.

"Dalam aturan itu semua jenis barang diatur, jumlah item diperbanyak sehingga pelayaran swasta atau kapal perintis semakin tidak bisa bergerak," kata Stenven dikutip bisnis.com, Sabtu (10/07/2020).

Menurutnya, regulasi ini mungkin dibuat untuk meningkatkan load factor atau tingkat keterisian kapal tol laut yang selama ini belum optimal. Namun regulasi ini juga membuat pelayaran swasta harus bersaing dengan kapal-kapal tol laut yang dapat subsidi pemerintah, baik barang sembako maupun non sembako.

Stenven mengungkapkan kapal-kapal tol laut tidak perlu berukuran besar, tapi cukup dengan kapal berkapasitas 1.000 GT. Hal ini untuk mendukung tujuan tol laut mengurangi disparitas harga di wilayah terpencil, dan tidak terjangkau.

Seperti di Pelabuhan Kalimas, Surabaya, dikatakan Stenven, jumlah kapal perintis berkapasitas 1.000 GT ada 100 unit, namun yang beroperasi secara rutin hanya 50 persen. Sedangkan untuk di Jawa Timur jumlah kapal perintis ada ribuan.

Kondisi ini, sambung Stenven, membuat biaya operasional kapal membengkak karena harus bayar sewa parkir, biaya 22 sertifikasi kapal setiap enam bulan, bahkan 16 Anak Buah Kapal (ABK) per kapal tidak dapat berlayar.

“Pengusaha pelayaran tidak meminta subsidi, tetapi regulasi yang sebegitu banyak seharusnya bisa disederhanakan," ujarnya.

Salah satu pemilik kapal di Pelabuhan Kalimas Baru Suwito Hartanto menambahkan bahwa sebelum adanya program tol laut, kapal-kapal perintis swasta sudah berlayar ke seluruh wilayah Indonesia bahkan ke wilayah terpencil.

"Tujuan tol laut kan untuk mendukung kebutuhan barang masyarakat pedalaman yang sebenarnya tidak banyak jumlahnya. Selama ini kita sudah masuk ke sana, tapi yang kita sesalkan, kita tidak pernah dirangkul untuk bekerjasama dalam program tol laut," tandasnya. (*)

abc
Ulasan Berita

KAMPANYE DUKUNG KEMUDAHAN PERGANTIAN AWAK KAPAL

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan laut mengajak seluruh kapal yang sedang bersandar, ataupun berlabuh untuk membunyikan suling kapal dalam bentuk tiga long blast atau tiga bunyi panjang secara bersamaan pada pukul 12 siang, Rabu (8/7/2020).

Tiga bunyi panjang suling kapal ini merupakan bentuk dukungan terhadap kemudahan pergantian awak kapal (crew change) yang merupakan tujuan dari Kampanye Global Calling All Ships In Ports Worldwide: Sound Your Horns.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono mengatakan, kampanye ini juga merupakan salah satu dari tujuan dan dukungan untuk penyelenggaraan pertemuan Virtual Maritime Summit on Crew Change yang akan dihadiri pula oleh Menteri Perhubungan pada Kamis (9/7).

“Kampanye ini merupakan aksi pendahuluan terhadap upaya untuk mewujudkan kemudahan pergantian awak kapal yang menjadi krisis global akibat Pandemi Covid-19,” ujar Capt. Sudiono dalam siaran persnya, Rabu (08/07/2020).

Menurutnya, awak kapal atau pelaut harus diposisikan sebagai Keyworkers atau pekerja kunci, khususnya di masa Pandemi Covid-19, mengingat di masa sulit ini penting bagi kita untuk memastikan agar rantai pasokan global terus berjalan demi mempertahankan perekonomian nasional.

Selain itu, katanya, penting pula untuk menjaga operasi pelayaran atau transportasi laut tetap berjalan dengan aman dan efisien, mengingat 80% perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut.

Ia menuturkan banyak negara yang belum mengklasifikasikan pelaut sebagai pekerja kunci, sehingga mereka tidak dapat dengan mudah naik atau turun dari kapal karena adanya pembatasan perjalanan.

Hal ini kemudian, dikatakannya, menjadi krisis, karena jika pergantian awak kapal tidak dapat dilakukan, maka kapal tidak akan dapat berlayar, padahal kapal-kapal tersebutlah yang memfasilitasi 80% dari perdagangan dunia.

Ia menjelaskan, ketidakmampuan untuk memfasilitasi pergantian awak kapal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penundaan atau kebuntuan dalam keberlangsungan rantai pasokan global yang sangat penting, khususnya di masa Pandemi Covid-19.

“Karena itu, penting bagi perusahaan pelayaran internasional untuk dapat melakukan crew change di seluruh dunia, terlepas dari pembatasan-pembatasan yang diberlakukan di setiap negara sebagai langkah penanggulangan Covid-19,” imbuhnya.

Pemerintah Indonesia, katanya, berperan aktif dalam mendukung kemudahan pergantian awak kapal, salah satunya dengan memfasilitasi pergantian awak kapal bagi pelayaran Internasional yang memerlukan pergantian awak kapal di wilayah Indonesia.

Pada pertemuan Virtual Maritime Summit on Crew Change mendatang, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi rencananya juga akan turut menandatangani Joint Ministerial Statement yang menyatakan dukungan dan komitmen Indonesia terhadap kemudahan pergantian awak kapal.

Ia mengatakan, dengan menandatangani Joint Statement ini, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengklasifikasikan pelaut sebagai pekerja kunci, dengan demikian juga memfasilitasi pelaut untuk dapat bergerak bebas sebagai pekerja kunci yang memberikan pelayanan penting.

“Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan-kemudahan di semua pihak bagi Pelaut dalam melakukan proses pergantian awak kapal dan proses repatriasi, tentunya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya. (*)

abc
Ulasan Berita

IPC PASTIKAN PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING TERUS BERJALAN

PT Pelindo II/IPC memastikan bahwa pembangunan Terminal Kijing terus berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan ditargetkan selesai pada kuartal IV tahun ini. Hingga semester I/2020, pembangunan Terminal Kijing sudah mencapai lebih dari 55 persen.

“Pekerjaan itu meliputi pembangunan dermaga, trestle (jalan penghubung antara area darat dan terminal), pengerasan tanah area darat, pembangunan gedung kantor, serta bangunan pendukung lainnya di pelabuhan,” kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan resminya, Senin (06/07/2020).

 Arif menyebutkan besaran investasi untuk pembangunan Terminal Kijing tahap pertama mencapai Rp.5 triliun. Sampai dengan semester I/2020, pembangunan Terminal Kijing sudah menyerap dana investasi sebesar Rp.2,37 triliun.

“Dana tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan tanah, pembangunan fisik terminal, dan biaya kegiatan pembangunan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.

Arif berharap pembangunan tahap I selesai sesuai rencana, dan bisa mulai diujicobakan pada kuartal IV tahun ini.

Terminal Kijing merupakan pengembangan dari Pelabuhan Pontianak, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Terminal Kijing diproyeksikan menjadi kawasan pelabuhan terbesar di Kalimantan, dan akan menjadi salah satu pelabuhan hub di Indonesia.

Luas kawasan pelabuhan ini mencapai 200 hektar, meliputi area terminal di sisi laut, trestle sepanjang 3,5 Kilometer, serta area kantor dan sarana pendukung pelabuhan lainnya di sisi darat.

Sebagai pelabuhan hub, Terminal Kijing dirancang untuk mampu melayani kapal kontainer ukuran besar dengan kapasitas diatas 10 ribu TEUs. Terminal peti kemasnya sendiri dibangun dengan kapasitas 2 juta TEUs per tahun.

Nantinya Terminal Kijing akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus, yang diharapkan akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat. (*)

Foto: Pembangungan Terminal Kijing/IPC

abc
Domestic

KAPAL KPLP DIKERAHKAN BANTU PENCARIAN KORBAN TENGGELAMNYA KAPAL NELAYAN DI KUPANG

Proses evakuasi dan pencarian korban kapal nelayan Kasih 025 yang tenggelam pada hari Minggu siang (5/7) dilanjutkan kembali Senin pagi (6/7/2020) oleh Tim SAR bersama instansi terkait lain, termasuk tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang yang mengerahkan 1 kapal patroli KPLP KNP. 340.

"Data sementara yang kami terima hingga hari ini, dari total 28 orang yang berada di atas kapal, sebanyak 2 (dua) orang meninggal dunia, 20 orang selamat dan 6 (enam) orang masih dalam pencarian," ujar Kepala Kantor KSOP Kelas III Kupang Aprianus Hangki dalam siaran persnya, Senin (6/7).

Selain Tim Basarnas Kupang dan KSOP Kelas III Kupang, proses evakuasi juga melibatkan KKP Kupang, Polres Kupang, Polsek Alak, KPPP Tenau, Polair polda NTT, Dishub Provinsi NTT, BPBD, Tagana, Pelindo III dan pihak terkait lainnya.

Menurut laporan yang diterima Kantor KSOP Kelas III Kupang, kapal nelayan Kasih 025 berangkat dari Tablolong menuju Rote pada Minggu pagi (5/7). Namun kapal nelayan KASIH 025 berukuran GT. 13 yang memiliki panjang 15,55 meter dan lebar 3,1 meter ini tidak berangkat dari pelabuhan laut melainkan dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Diduga saat berlayar, kapal nelayan tersebut dihantam ombak besar setinggi 2-4 meter yang mengakibatkan kecelakaan kapal," kata Hangki.

Usai kejadian, kapal cepat Express Bahari tujuan Rote-Kupang yang sedang melintas menginformasikan kepada Stasiun Radio Pantai bahwa ada kapal nelayan yang tenggelam dan meminta segera dikirimkan bantuan evakuasi dan pencarian.

"Kapal cepat Express Bahari melihat ada 2 (dua) orang yang mengapung di atas air lalu menolong orang tersebut dan dibawa ke Pelabuhan Tenau Kupang," imbuhnya.

Setelah tiba di Pelabuhan Tenau, tim yang terdiri dari personil KSOP Kupang, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) langsung membawa korban selamat ke Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan selanjutnya dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara.

Sementara itu pada waktu yang bersamaan, kapal patroli KNP. 340 milik Kantor KSOP Kelas III Kupang serta kapal Basarnas Antareja segera menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan evakuasi.

"Kapal Patroli KNP. 340 melakukan penyisiran di daerah Tablolong dan daerah Pulau Kambing, sementara kapal Basarnas Antareza menyisir di Perairan Pukuafu. Pada Minggu sore sekitar pukul 16.11 WITA kapal Basarnas menemukan 2 (dua) orang korban meninggal dunia," urai Hangki.

Setelah kapal Basarnas tiba di Pelabuhan Tenau pada Minggu malam, korban meninggal dan para penumpang yang selamat langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Hangki berharap seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim evakuasi terpadu. (*)

abc
Ulasan Berita

PELAYARAN DI DUMAI HADAPI KENDALA SISTEM ONLINE

Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipwoners’ Association (DPC INSA) Dumai mengalami kendala penerapan sistem online di Pelabuhan Dumai selama pandemi Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan kapal sehingga berdampak pada penaikan beban biaya operasional kapal.

Ketua DPC INSA Dumai Herman Bukhori mengatakan, kendala yang dimaksud adalah dimasukkannya Certificate of Pratique (COP) alam system INAPORTNET, sedangkan proses mendapatkan COP dari kantor kesehatan pelabuhan bisa memakan waktu dua sampai 10 jam. Hal ini disebabkan petugas kesehatan yang terbatas, sedangkan kapal yang setiap hari masuk ke karantina pelabuhan cukup banyak.

Karena COP diinput dalam INAPORTNET di tahap awal atau di bagian sertifikat kapal, hal ini berakibat tersendatnya pelayanan kapal. Apalagi setelah itu operator harus mengurus kembali administrasi lainnya seperti dengan pihak bongkar muat untuk selanjutnya mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOG).

Kendala semakin berat dirasakan kapal yang datang sore hari di Pelabuhan Dumai, karena biasanya setelah mendapatkan COP, petugas di INAPORNET justru sudah tidak lagi stand by. Akibatnya, kapal tersebut harus menunggu sampai pagi untuk dapat SPOG.

“Ini yang kami minta, COP ini tidak diwajibkan lagi dimasukkan ke INAPORTNET,” kata Herman kepada INSA NEWS.

Herman menjelaskan, menurut aturannya pemeriksaaan COP hanya diberlakukan bagi kapal yang berasal dari luar negeri. Namun semenjak adanya pandemi Covid-19, kapal domestik juga harus mendapatkan COP sebelum sandar di pelabuhan untuk pemeriksaan kapal dan kru kapal.

Foto: DPC INSA Dumai

Persoalan lainnya terkait Nota Pelayanan Ekspor (NPE) di Pelabuhan Dumai yang juga mengalami kendala, karena Bea Cukai harus menunggu angka muatan hingga lima sampai tujuh jam. Akibatnya, kapal mengalami delay dan over stay, sehingga terjadinya penambahan biaya tambat dengan tarif progresif.

“Ke depannya kami akan bertemu dengan para eksportir agar lancarnya proses NPE.”

Menurut Herman, persoalan-persoalan ini telah menjadi topik pembicaraan utama dalam Diskusi Panel yang digelar DPC INSA Dumai di Hotel The Zuri, Dumai, Kamis, 02/07/2020. Dalam diskusi yang bertemakan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Online Jasa Kapal di Pelabuhan Dumai Masa Pandemi Covid-19 hadir beberapa narasumber seperti Kabid Penjagaan dan Penyelamatan KSOP Kelas I Dumai, Kasi Pengendalian Karantina Surveilans Epidemiologi (PKSE) KKP Kelas III Dumai, Kasi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Kanim Kelas II TPI Dumai, Menejer Pelayanan Pemanduan PT Pelindo I Cabang Dumai, dan Kepala Cabang PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

Acara yang dimoderatori Yusrizal ini dihadiri oleh 80 orang lebih yang merupakan perwakilan dari anggota perusahaan INSA Dumai dan beberapa perusahaan keagenan kapal.

“Jumlah ini lebih dari target kita di awal yang hanya 50 peserta saja. Diskusi juga berjalan aktif dan banyak pertanyaan muncul terkait efektifitas dan efisiensi di Pelabuhan Dumai, dan adanya permasalahan pelayanan online tadi itu.” (*)

abc
Interview

TANTANGAN PELAUT DI ERA KENORMALAN BARU

Pandemi Covid-19 telah mengancam berbagai aspek kehidupan. Pelaut atau orang yang bekerja di atas kapal ikut merasakan dampaknya. Dimana, banyak negara yang melarang atau mempersulit pergerakan pelaut di tengah wabah Covid-19.

Berbagai aturan sudah dikeluarkan guna mencegah penyebaran Covid-19 di atas kapal seperti Surat Edaran Perhubungan Laut No: SE. 11 Tahun 2020, Circular Letter No. 4202/Add.4 International Chamber of Shipping (ICS), Circular Letter No. 4202/Add.3 World Health Organization (WHO), dan Circular Letter No. 4202/Add.2 Joint Statement WHO-IMO. Namun, sejumlah tantangan masih harus dihadapi pelaut di era new normal.

Ketua Bidang SDM Pelaut DPP INSA Johan Novitrian mengatakan, kondisi di atas kapal sudah sangat sulit lantaran adanya pembatasan masuk pelabuhan di Indonesia dan di sejumlah negara. Hal ini menyebabkan port clearance (penerbitan surat persetujuan belayar) menjadi terlambat, dan terburuknya kapal tidak di izinkan masuk.

Kendala ini, lanjut Johan, sudah dirasakan pada kapal-kapal penumpang yang mencari tempat untuk berlabuh supaya diperbolehkan masuk hanya sekedar mengisi makanan, bahan bakar, dan air, namun tidak diperbolehkan sampai waktu yang ditentukan.

“Efek dari port entry restrictions ini atau penutupan pelabuhan menyebabkan tidak boleh melakukan crew change,” kata Johan di webinar Perlindungan Hukum Pelaut dan Protokol Kesehatan Untuk Pelaut Dalam Masa Pandemi Covid-19, awal Juni lalu.

Johan bilang, yang masih harus dicermati setelah crew change dibuka adalah pelaksanaan protokol kesehatan pada saat kru turun dan naik di atas kapal. Hal Ini menjadi faktor utama penentu kondisi aman di atas kapal dari Covid-19.

“Sampai sekarang agak sulit ya memantau karena di kapal sendiri masih tidak ada terjadinya rotasi atau crew change. Karena masih di isi kru yang lama yang tidak pulang sampai waktu belum ditentukan,” tuturnya.

Kemudian, dikatakan Johan, protokol kesehatan juga perlu diterapkan pada sektor-sektor yang berhubungan dengan industri pelayaran untuk mitigasi penyebaran Covid-19.

Johan mengungkapkan DPP INSA juga telah memberi masukan di bidang kepelautan kepada Kementerian Perhubungan dalam menghadapi new normal. Diantaranya adalah tata cara dan kegiatan Crew Change diatur secara terstruktur dan seragam di semua pelabuhan Indonesia. Hasil pemeriksaan Rapid test harus memilik validasi untuk durasi yang seragam di semua pelabuhan Indonesia dan harus diterima hasil test dari klinik yang berwenang untuk mendapatkan Certificate of Examination dari Port Health officer.

Lalu, agar tidak ada lagi pelabuhan di Indonesia yang menolak pemberlakuan Crew Change karena kebijakan pemerintah lokal. Syahbandar setempat atas perintah dari Dirjen Hubla agar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Kementerian Perhubungan untuk membuat Standard Guidance untuk crew change supaya tidak terjadi delay yang panjang yang dapat menimbulkan biaya tinggi seperti akomodasi selama menunggu hasil, double rapid test, terutama untuk crew yang tempat mobilisasinya jauh.

Meminta Kemenhub membuat Juklak tata cara pelaksanaan pelayanan terhadap embarkasi/ debarkasi penumpang kapal-kapal perintis sesuai Protokol Covid-19. Kemudian, diberikan kemudahan juga terhadap pergantian crew asing yang bekerja dikapal, saat kapalnya berada di pelabuhan Indonesia. Dan pengurusan sertifikasi keterampilan pelaut dilakukan secara online.

Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) dr. Hesti Ekawati menambahkan bahwa protokol kesehatan yang diterbitkan baik dari internasional maupun dalam negeri sudah cukup menjadi patokan bagi pelaut. Dikatakannya, saat ini BKKP tengah menyusun petunjuk pelaksana (juklak) dalam menghadapi new normal.

“Sesuai dengan sidang IMO melalui zoom, akan ada penambahan item pemeriksaan bagi pelaut dengan standar yang lebih tinggi. Kami juga lagi menunggu apakah Indonesia juga bisa melaksanakan hal tersebut,” pungkas dr. Hesti.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri per 02 Juni 2020 disebutkan ada 23.570 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia bekerja di atas kapal niaga asing yang terdampak Covid-19. Kementerian Luar negeri sejak pertengahan Maret lalu telah mengupayakan agar ABK bisa segera pulang. Hingga kini sudah 20.443 ABK sudah berhasil pulang ke Tanah Air. (*)

abc
Ulasan Berita

PENERAPAN TSS DI SELAT SUNDA DAN LOMBOK RESMI DIBERLAKUKAN

Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Lombok mulai diberlakukan hari ini (Rabu, 01/07/2020).  Pelaksanaan TSS ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ( Ditjen Hubla) Ahmad mengatakan, Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kewajiban untuk menjamin kelancaran, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bernavigasi, agar lalu lintas kapal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib untuk kepentingan nasional maupun internasional. Penerapan TSS juga dalam rangka meningkatkan efisiensi bernavigasi dan menekan angka kecelakaan kapal serta perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Lombok.

“Bagi kapal yang melakukan pelanggaran terkait tata cara berlalu lintas di Jalur TSS yang membahayakan dan dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan di area TSS akan dilakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” kata Ahmad dalam siaran persnya, Rabu (01/07/2020).

Ahmad menuturkan Kapal Negara Patroli KPLP melakukan pengamatan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran dalam jalur TSS berdasarkan informasi dari VTS. Setelah itu, Kapal Negara Patroli KPLP melakukan komunikasi via radio dengan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di jalur TSS untuk menginformasikan pelanggaran, disaat yang bersamaan juga dilakukan pengamatan dengan Radar, AIS, Peta Laut dan GPS pada Kapal Negara Patroli.

“Apabila Kapal yang diduga melakukan pelanggaran menjawab panggilan, maka Nakhoda Kapal Negara Patroli PLP akan melakukan pemeriksaan kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Sedangkan apabila kapal tersebut tidak menjawab panggilan, maka Nakhoda Kapal Negara Patroli KPLP akan membuat Laporan dan Berita Acara Kejadian ke Syahbandar setempat,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.531/DJPL/2020 dan KP.533/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kapal Negara Patroli Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas Pada Bagan Pemisah Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme) di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan IMO Circular Nomor COLREG.2/Circ.74 tentang new TRAFFIC SEPARATION SCHEME dan SN.1/Circ.337 tentang Routeing Measures Other Than Traffic Separation Schemes tanggal 14 Juni 2019 dimana IMO telah mengadopsi ketentuan tersebut dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020, serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 dan KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Selat Sunda dalam rangka menjamin terlaksananya penegakan hukum pada kedua TSS tersebut.

Dalam Keputusan Dirjen tersebut juga diatur juga penanggungjawab Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada TSS Selat Lombok dilaksanakan oleh Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak setiap saat, antara lain Selat Lombok dari Arah Utara Laut Bali ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Indonesia, dari Padang Bai ke Gili Trawangan dan/atau ke Lembar dan sebaliknya, serta dari Arah Utara Laut Bali ke Arah Selatan Samudera Hindia dan Sebaliknya untuk Kapal Berbendera Asing.

Selain itu, untuk penanggungjawab Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada TSS Selat Sunda dilaksanakan oleh Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok setiap saat, antara lain dari Selat Sunda dari Arah Utara Laut Jawa ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Indonesia, dari Merak ke Bakauheni dan sebaliknya, serta dari Arah Utara Laut Jawa ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Asing.

“Saya berharap dengan dimulainya implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok pada hari ini, serta dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan menjelang penerapan TSS, lalu lintas kapal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib sehingga dapat meningkatkan keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di kedua selat tersebut,”pungkasnya. (*)

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA