Pelaku usaha pelayaran nasional mengeluhkan terjadinya gangguan sistem Ditjen Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok yang berdampak pada terhambatnya pelayanan kontainer ekspor impor.
Ketua
Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA)
Carmelita Hartoto mengatakan, pelayaran yang melakukan ekspor impor akan
terhambat jika gangguan sistem layanan Ditjen Bea Cukai masih terus berlanjut.
Sudah
sepekan ini, sistem layanan Customs-Excise Information System and Automation
(CEISA) di Pelabuhan Tanjung Priok mengalami gangguan. Sistem ini merupakan
layanan kepabeanan milik Ditjen Bea Cukai.
Akibat
terganggunya sistem IT tersebut, layanan dokumen ekspor, impor, manifest dan
portal pengguna jasa terkendala.
Menurutnya,
terjadinya gangguan sistem IT pada CEISA pada mulanya berdampak pada kegiatan
forwarding, namun karena gangguan ini berlarut-larut maka pelayaran juga
merasakan dampaknya, khususnya bagi pelayaran yang melakukan kegiatan ekspor
impor di Pelabuhan Tanjung Priok.
Gangguan
sistem IT CEISA, lanjut Carmelita, berdampak pada waktu clearance container menjadi lambat, sehingga akan berdampak pada
waktu tunggu kapal di pelabuhan.
“Utamanya
ini berdampak pada performance kapal,
karena operasional kapal menjadi terhambat juga pada akhirnya,” katanya, Kamis
15 Juli 2021.
Untuk
untuk dia meminta, Ditjen Bea Cukai segera memberikan solusi yang bisa menjadi
pengganti dari terganggunya sistem IT CEISA. Solusi dari Ditjen Bea Cukai atas
persoalan ini diperlukan segera sehingga kegiatan ekspor impor kita tidak
terhambat.
“Kedepan,
kita juga berharap sistem IT CEISA ini tidak lagi terjadi. Atau ada back up sistem yang disiapkan kalau
sistem ini alami gangguan.”
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap 1,500 pelaut dan pekerja Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/06/2021).
"Pagi hari ini kita vaksinasi
kurang lebih 1.500 orang, baik pekerja pelabuhan bongkar muat, sopir dan kernet
serta pelayan publik lain di Pelabuhan Tanjung Priok," kata Presiden saat
memberikan keterangan pers yang dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Saat peninjauan vaksinasi, Presiden
Jokowi didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hadir pula dalam kesempatan itu perwakilan pengurus
DPP INSA.
Menurut Kepala Negara, Pelabuhan
Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tesibuk di Indonesia, yang
melayani penumpang dan barang, baik domestik maupun ocean going. Selain itu,
pelabuhan ini merupakan juga infrastruktur penting dalam menunjang
pendistribusian logistik di Tanar Air.
Oleh karena itu, mobilitas orang dan
barang di Pelabuhan Tanjung Priok sangat tinggi, sehingga kemungkinan tertular
Covid-19 juga sangat mungkin terjadi.
Presiden berharap, dengan adanya
vaksinasi ini, nantinya para pekerja pelabuhan ini akan terlindungi dari virus
Covid-19.
Dalam kesempatan itu, presiden juga
membagikan paket kenangan untuk sebagian peserta vaksin yang hadir. Ada juga
quiz seputar vaksin berhadiah dua sepeda berlogo kenang-kenangan Presiden RI.
Suasana riang tersebut mampu memberi semangat bagi Peserta yang sudah menunggu
sejak jam 07:00 pagi hari itu.
Sebagai informasi, para pelaut yang
berkesempatan divaksin dengan disaksikan presiden diwajibkan menunjukkan hasil
tes swab antigen secara tertulis.
Selain di Pelabuhan Tanjung Priok,
Presiden Jokowi juga meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di Terminal
Kampung Rambutan dan Pelabuhan Sunda Kelapa.
Di kedua lokasi ini, vaksinasi
dilakukan masing-masing terhadap 1000 orang, baik pekerja transportasi dan
pelabuhan maupun bagi pelaku UMKM dan masyarakat di sekitar lokasi vaksinasi.
Berdasarkan hasil rekapitulasi data dari Balai Kesehatan
Kerja Pelayaran, efektif 23 Juni 2021, atau dua pekan sejak awal program
vaksinasi pelaut dan pekerja pelabuhan ini, tercatat sudah 8,509 orang penerima
vaksin di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara di Pelabuhan Sunda Kelapa
sepanjang 10-12 Juni tercatat sudah 2,599 penerima vaksin.
PERAN INSA
Pelaksanaan vaksinasi pelaut ini merupakan hasil proses
panjang komunikasi yang baik antara DPP INSA dan pemerintah, khususnya
Kementerian Perhubungan. Pada 6 Mei
2021, DPP INSA menyurati Kementerian Perhubungan terkait vaksinasi pelaut.
Menindaklanjuti hal itu, Kemenhub bersama DPP INSA menggelar rapat pada 19 Mei
2021.
Dalam rapat itu, Kemenhub diwakili Kasubdit Kepelautan Jaja
Suparman beserta Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, dr. Hesti Ekawati,
sedangkan DPP INSA diwakili Capt. Johan
Novitrian, Nick Djatnika, Lisda Satria dan Dian Imirsyah. Hadir pula perwakilan
dari Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dan CIMA.
Hasil rapat tersebut kemudian menjadi bahan yang
disampaikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin dan Presiden RI, Joko Widodo, yang kemudian ditindaklanjuti
dengan menggelar Program Vaksinasi untuk 10,000 Pelaut dan Pekerja Pelayaran di
Terminal Penumpang Nusantara, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dalam kesempatan itu, sebanyak 250 Pelaut yang bekerja
untuk perusahaan pelayaran seperti Humpuss Intermoda, Pan Maritime Wira Pawitra,
Andhika Lines, dan TEMAS berkesempatan mewakili pelaut nasional yang mendapatkan
vaksinasi dan bertemu dengan Presiden RI dan kedua Menteri.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengapresiasi langkah
pemerintah dalam memperjuangkan vaksinasi bagi pelaut dan pekerja pelayaran
sebagai garda terdepan penggerak logistik nasional.
Carmelita berharap agar selanjutnya pemerintah melalui Kementerian
Perhubungan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kantor syahbandar setempat untuk melebarkan program vaksinasi
untuk pekerja pelayaran di luar DKI Jakarta.
Di saat bersamaan, Carmelita menyampaikan akan
menginstruksikan DPC INSA untuk mendata pelaut dan pekerja pelayaran di daerah
agar bisa mendapatkan vaksinasi yang sama.
Program vaksinasi ini merupakan kegiatan kedua setelah
sebelumnya Kementerian Perhubungan menggelar vaksinasi untuk mitra kerja kementerian
pada Maret 2021 lalu. Pengurus DPP INSA beserta beberapa karyawan perusahaan pelayaran
bersama dengan pengurus asosiasi transportasi baik matra darat dan udara
mendapatkan kesempatan untuk divaksinasi.
Vaksinasi bagi pelaut sangat mendesak, mengingat pelaut
merupakan kelompok rentan terpapar virus. Kekhawatiran terhadap keselamatan dan
kesehatan pelaut juga semakin menjadi jika pelaut terpapar virus saat sedang
berlayar, mengingat fasilitas kesehatan hanya yang tersedia di dalam kapal.
Kekhawatiran itu juga terjadi pada keluarga pelaut, karena
mereka akan ditinggal berlayar untuk waktu yang cukup panjang. Sehingga
kesehatan dan keselamatan keluarga pelaut juga menjadi pertimbangan agar pelaut
segera mendapatkan vaksinasi.
Capt. Johan Novitrian menyampaikan bahwa DPP INSA sudah mengumpulkan
database pelaut seluruh Indonesia. Dijelaskan bahwa Kemenhub sudah menerima
data sekitar 13,500 pelaut yang bekerja untuk perusahaan anggota INSA. Ini
merupakan data pertama yang diserahkan dari sekitar 104 perusahaan anggota INSA
atau baru sekitar 10% dari total keseluruhan anggota INSA yaitu 1200 perusahaan
pelayaran.
Selanjutnya, dia akan meminta kepada seluruh perusahaan anggota
INSA untuk segera mengirimkan data pelaut untuk program ini.
Dalam mengumpulkan data pelaut ini, lanjut Capt. Johan, INSA menghadapi tantangan dimana domisili pelaut, jenis kapal yang menjadi tempat kerja dan jadwal istirahat pelaut berbeda satu sama lain. Sehingga cukup kompleks bila pelaut bisa disatukan dalam waktu yang sama untuk mengikuti program ini. Namun, dia akan tetap terus berkoordinasi dengan pemerintah agar semua pelaut dapat menerima vaksin dalam segala kesempatan. (*)
Industri pelayaran membutuhkan dukungan seluruh stakeholder untuk bisa bertahan mengingat badai covid-19 belum juga mereda.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto
mengatakan, sektor pelayaran adalah sektor yang sangat terdampak dari kondisi
Covid-19, selain sektor pariwisata dan UMKM. Namun demikian, katanya, pelayaran
nasional belum mendapatkan dukungan optimal.
Carmelita melanjutkan, ketiadaan dukungan
bagi pelayaran di masa sulit ini tidak sejalan dengan cita-cita mengembalikan
kejayan maritim Indonesia.
Salah satu dukungan bagi sektor pelayaran
yang sangat mendesak saat ini salah satunya adalah mempercepat pemberian
vaksinasi bagi pelaut.
Carmelita mengatakan, percepatan vaksinasi
bagi pelaut ini sangat mendesak, mengingat pelaut adalah pelayan publik
sekaligus garda terdepan dalam kelancaran arus logistik nasional yang bekerja
24/7.
Vaksinasi bagi pelaut, sambung Carmelita,
idealnya juga diberikan secara gratis tanpa dipungut bayaran, mengingat pelaut
masuk dalam kategori pekerja pelayanan publik.
Vaksinasi bagi pelaut saat ini tengah menjadi
perhatian dunia maritim internasional. International Chamber of Shipping (ICS) mengingatkan
bahwa vaksinasi segera menjadi persyaratan wajib bagi pelaut, mengingat
beberapa negara telah mendesak seluruh kru kapal divaksinasi sebelum berlabuh
di pelabuhan mereka.
"Vaksinasi bagi pelaut Indonesia harus
segera dilakukan demi keselamatan dan kesehatan para pelaut, dan juga menjaga
pendistribusian logistik kita tidak terganggu,” ujar Carmelita, Selasa(08/06/2021).
Di sisi lain, Carmelita juga menyampaikan
pentingnya dukungan fiskal bagi keberlangsungan industri pelayaran nasional.
Dukungan berupa keringan tarif perpajakan bagi industri pelayaran nasional itu
seperti, memberikan pembebasan PPN dan
PBBKB atas pembelian BBM dan pelumas, dan pembebasan PPN atas Jasa
Kepelabuhanan dan Jasa Pelayanan Kapal.
Pelayaran nasional
juga membutuhkan penyederhanaan administrasi pembebasan PPN untuk pembelian
kapal, impor kapal, sewa kapal, perbaikan, pembelian pelumas dan suku cadang.
Selain itu,
pembebasan potongan PPh 23 atas sewa kapal, penundaan pembayaran PPh Final
Pasal 21 dan penundaan pembayaran PPh Final Pasal 15 1,2 persen selama wabah
Covid-19.
INSA juga memohon pengenaan Pajak Penghasilan
atas pendapatan perusahaan pelayaran
tetap dikenakan PPh Final 1,2% termasuk berlaku juga PPh badan bagi perusahaan
pelayaran yang memiliki kapal-kapal jenis floating storage dan floating crane,
yang mana secara undang-undang dikategorikan sebagai kapal.
Keringanan pajak itu, menurut Carmelita,
sangat dibutuhkan industri pelayaran, guna mengurangi beban perusahaan dan
menjaga agar cash flow perusahaan kembali stabil setelah sebelumnya terguncang
karena badai Covid-19.
Untuk itu, sambung Carmelita, rencana pemerintah
menaikkan tarif pajak baik PPN maupun PPh sebaiknya ditunda lebih dahulu sampai
ekonomi kembali benar-benar pulih
“Di
kondisi sulit ini kami belum mendapatkan dukungan, tapi justru diminta ada
kenaikan pajak. Jadi sebenarnya di mana keberpihakan dan dukungan untuk kami?”
kata Carmelita.
INSA juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) membuat aturan baku bagi perbankan terkait penjadwalan ulang pembayaran
pokok pinjaman tanpa revaluasi rating peminjam dan keringanan syarat pinjaman.
INSA juga meminta agar semua pihak pelayanan jasa
kapal di pelabuhan dapat menahan diri untuk tidak menaikkan tarif, selama masa
pandemik masih berlangsung. (*)
PT. Biro Klasifikasi Indonesia
(Persero) kembali diberikan kewenangan dalam melaksanakan survey dan
sertifikasi statutoria terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia dari
Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang telah
dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini.
Perpanjangan pendelegasian
kewenangan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama
tentang Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera
Indonesia antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dengan
Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rudiyanto di Kantor
Kemenhub Jakarta, Senin (10/5).
Agus mengungkapkan, dengan
pendelegasian statutory ini, BKI memiliki kewenangan untuk melakukan survey dan
audit pada aspek keselamatan kapal dan menerbitkan sertifikat statutoria kepada
kapal-kapal berbendera Indonesia khususnya yang melakukan pelayaran internasional
atas nama Pemerintah.
"Sertifikasi inilah yang
menjadi tanda bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang
telah ditetapkan," kata Agus dalam keterangan resminya, Senin
(10/05/2021).
Menurutnya, pemenuhan standar
keselamatan dan kepatuhan kapal-kapal berbendera Indonesia terhadap konvensi
internasional tersebut berhasil membawa Indonesia masuk ke dalam kriteria White
List dalam Tokyo MoU pada tahun 2021, di mana tahun sebelumnya Indonesia berada
pada posisi Grey List.
Dengan masuknya Indonesia ke
dalam White List Tokyo MoU akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap standar
keselamatan yang berlaku baik terhadap kapal yang berlayar di perairan Indonesia
maupun internasional.
"Namun tantangan kedepan
adalah bagaimana mempertahankan status agar di tahun-tahun mendatang Indonesia
masih bertahan di kriteria White List ini, sebagaimana negara-negara White List
lain, seperti Swedia, Chili, Swiss, Amerika Serikat, Italia dan
Bangladesh," paparnya.
Direktur Perkapalan dan
Kepelautan Capt. Hermanta menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil
sinergi yang baik antara Ditjen Perhubungan Laut, PT. BKI, perusahaan
pelayaran, crew kapal dan pihak-pihak terkait lainnya.
"BKI dalam hal ini bertindak
sebagai Recognized Organization/RO mampu menjalankan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi serta
menjamin pemenuhan persyaratan konvensi Internasional oleh kapal-kapal
berbendera Indonesia baik yang berlayar secara internasional maupun
domestik," jelasnya.
Dengan pencapaian White List ini
pihaknya berharap akan semakin memacu kinerja jajaran Direktorat Perkapalan dan
Kepelautan dalam melaksanakan fungsi kelaiklautan kapal bendera Indonesia
bersama dengan BKI baik di pelayaran internasional maupun domestik.
Sebagai informasi, Perjanjian
Kerjasama Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera
Indonesia antara Ditjen Perhubungan Laut dan PT. BKI (Persero) ini dahului
dengan melakukan assessment terhadap kemampuan BKI pada tahun 2016 dan pada
tahun 2017 dilakukan pertama kali Penandatangan Perjanjian Kerjasama tersebut.
Selanjutnya Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang melalui proses
oversight setiap tahunnya. (*)
DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengapresiasi kinerja pemerintah sehingga Indonesia berhasil berada di kategori White List Tokyo MoU.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, keberhasilan Indonesia berada di White List Tokyo MoU ini patut disyukuri sebagai suatu program yang terencana dengan baik yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
Selain itu, capaian ini juga bagian dari hasil kerja kolektif antara pemerintah bersama pelayaran nasional yang tergabung di INSA dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Komitmen ketiganya dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, membuat Indonesia kini keluar dari grey list menuju white list.
"Ini merupakan capaian nasional yang patut kita apresiasi dan kita syukuri bersama," kata Carmelita, Selasa (14/05/2021).
Seperti diketahui, berdasarkan hasil Annual report Tokyo MoU 2020 atau laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Tokyo MoU, Indonesia masuk dalam kategori White List Tokyo MoU.
Dengan berada di White List Tokyo MoU tentu memberikan nilai positif bagi dunia pelayaran Indonesia, dengan terjadinya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia.
Di tengah lesunya industri pelayaran nasional dan dunia, keberhasilan ini adalah wujud komitmen dukungan INSA terhadap pemerintah untuk berperan aktif dalam memajukan dunia pelayaran Indonesia agar bisa kembali berjaya di pelayaran internasional.
Menurutnya, Ditjen Hubla tidak hanya berkewajiban menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di dalam negeri, tapi juga menjaga citra dan standar pelayaran Indonesia di mata dunia internasional, baik IMO ataupun lainnya seperti Tokyo MoU untuk negara-negara Asia Pasifik.
“Kita berharap, capaian ini bisa kita pertahankan terus di tahun-tahun berikutnya,” ujar Carmelita.
Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) meminta agar para pelaut dan pekerja di pelabuhan menjadi prioritas kelompok masyarakat penerima vaksin.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto
mengatakan, pelaut
dan pekerja pelabuhan memiliki peran penting dan selalu mobile dalam memastikan kelancaran arus barang dan ketersedian logistik
di seluruh pulau Indonesia.
Namun di sisi lain, para pelaut dan para
pekerja pelabuhan merupakan kelompok yang rentan terhadap resiko terpapar
Covid-19, apalagi kegiatan distribusi barang juga tidak boleh berhenti dan harus
terus berjalan selama 24/7.
Untuk itu, kata Carmelita, pelaut dan
pekerja pelabuhan diharapkan masuk dalam prioritas kelompok penerima vaksin
lebih dulu.
“Pelaut dan pekerja pelabuhan adalah garda
terdepan dalam distribusi logistik. Peran mereka juga tidak kalah dengan dokter
dan perawat. Makanya kita harus pastikan pelaut dan pekerja pelabuhan juga menjadi
prioritas penerima vaksin lebih dulu” katanya, Minggu (14/02/2021).
Seperti diketahui, total sasaran
vaksinasi di Indonesia mencapai 181 juta lebih orang. Sementara untuk sasaran
vaksin tenaga kesehatan mencapai 1.468.764 tenaga kesehatan.
Seperti dilansir dari website resmi
Komite Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga Sabtu, 13
Februari 2021, lebih dari satu juta tenaga kesehatan telah menerima vaksin
tahap 1, sedangkan vaksin tahap 2 telah mencapai 415.486 tenaga kesehatan.
Carmelita menuturkan operator kapal dan pelaut
nasional berkomitmen untuk menjalankan pedoman antisipasi penyebaran virus
Covid-19 di laut. Hal ini seperti tertuang dalam No SE 11 tahun 2020 tentang
Pedoman Rancangan Tindakan atau Contigency plan bagi pelaut dan operator kapal
akibat Covid-19.
“Kami juga mengimbau, meski nanti pelaut
dan pekerja pelabuhan kita sudah divaksin, tapi harus tetap patuh dan disiplin
menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.
Negara tetangga Singapura telah mulai
melakukan vaksinasi bagi para pekerja maritim dan penerbangan mereka pada
pertengahan Januari lalu. Sebanyak 37 ribu pekerja dari kedua sektor itu akan
menerima vaksinasi massal.
Vaksinasi terhadap pekerja maritim dan
penerbangan di sana untuk melindungi mereka dari sebaran virus Covid-19, dan
untuk memulihkan ekonomi Singapura yang merupakan pusat penerbangan dan
pelabuhan dunia. Indonesia sebagai negara
kepulauan sudah sewajarnya pula memprioritaskan para pekerja maritim untuk
mendapatkan vaksin guna terjaminnya distribusi dan arus barang nasional. (*)
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi tentang kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia. Para nakhoda dan masyarakat maritim perlu mewaspadai cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang mungkin akan terjadi di beberapa perairan di Indonesia dalam tujuh hari ke depan, yakni tanggal 11 hingga 17 Februari 2021.
Kementerian
Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan
Maklumat Pelayaran Nomor 18/PHBL/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditujukan
kepada seluruh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut di seluruh Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang terkait
keselamatan pelayaran. Hal ini guna meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca
ekstrem.
Direktur
Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menegaskan, setiap
pemberangkatan kapal harus selalu memperhatikan kondisi cuaca yang mengacu pada
berita cuaca BMKG dengan mengakses website BMKG.
"Bila
kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran, maka Syahbandar wajib menunda
keberangkatan hingga kondisi cuaca memungkinkan untuk berlayar," kata Ahmad
dalam keterangan resminya.
Ahmad
menginstruksikan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan keselamatan
dan keamanan pelayaran, juga memastikan kegiatan bongkar muat berlangsung
tertib dan lancar. Begitupun dengan muatan harus dilasing dengan baik dan tidak
melebihi kapasitas angkut. Untuk itu, nakhoda kapal harus mampu memperhitungkan
stabilitas kapalnya tetap baik dan tidak over draf.
Menurutnya,
cuaca menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam keselamatan
pelayaran. Maka selama kapal berlayar, Nakhoda kapal harus selalu memantau
kondisi cuaca secara periodik setiap enam jam. Jika terjadi cuaca buruk, kapal
segera berlindung di tempat yang aman namun tetap harus siap digerakkan serta
segera melaporkannya kepada Syahbandar dan Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat
untuk menginformasikan posisi kapal dan kondisi cuaca.
Hal
penting lain yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap
kondisi kapal secara rutin untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang bisa
menyebabkan tumpahan minyak di laut.
"Kita
semua tentu tidak ingin ada musibah yang terjadi di perairan. Namun demikian,
jika terjadi musibah agar segera diambil tindakan cepat dan berkoordinasi
dengan instansi terkait. Termasuk jika terjadi tumpahan minyak di laut agar
dapat berkoordinasi dengan Syahbandar setempat untuk melakukan upaya
penanggulangan musibah atau akibat lain yang ditimbulkan,” ujarnya.
Khusus
bagi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) dan Distrik Navigasi
diinstruksikan agar tetap menyiagakan kapal-kapalnya dan segera memberikan
pertolongan jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Dalam kondisi tersebut,
koordinasi sangat diperlukan termasuk antara Stasiun Radio Pantai (SROP) dan
Nakhoda yang harus segera berkoordinasi dengan Pangkalan PLP jika terjadi
kecelakaan.
Adapun
berdasarkan hasil pemantauan BMKG diperkirakan tanggal 11 s.d. 17 Februari
2021, cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi 2,5 – 4 meter akan terjadi di Laut
Cina Selatan, Perairan Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Perairan
Selatan Bali, Perairan Selatan Lombok,
Perairan Selatan Sumbawa, Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa hingga Selatan
Sumbawa, Laut Sulawesi Bagian Tengah, Laut Banda Bagian Timur, Perairan Utara
Manokwari, Samudera Hindia Barat Mentawai hingga Selatan Sumbawa.
Sementara
gelombang sedang 1,25 – 2,50 meter diperkirakan akan terjadi di Perairan Barat
Aceh hingga Kepulauan Nias, Samudera Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Nias,
Laut Sawu, Perairan Kupang – Pulau Rote, Samudera Hindia Selatan Kupang – Pulau
Rote, Perairan Kepulauan Sermata – Kepulauan Leti, Perairan Kepulauan Babar,
Perairan Kepulauan Tanimbar, Perairan Kepulaian Kai, Perairan Kepulauan Aru, Perairan Yos Sudarso,
Perairan Sabang, Laut Natuna, Selat Karimata, Perairan Utara Belitung, Selat
Gelasa, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Utara Jawa Barat hingga Jawa Timur,
Laut Jawa, Laut Sumbawa, Laut Flores, Perairan Kepulauan Wakatobi, Laut Banda,
Laut Maluku, Perairan Kepulauan Sangihe, Perairan Kepulauan Talaud, Perairan
Utara Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, Perairan Utara Papua, Samudera
Pasifik Utara Kepulauan Halmahera hingga Papua. (*)
Pandemi Covid-19 menyebabkan kekacauan dan kepanikan massal di seluruh dunia. Segala aktivitas tidak dapat dilakukan secara normal yang otomatis membuat semua sistem dan aspek dalam hidup berantakan, bahkan menyebabkan ekonomi global runtuh.
Semua
benar-benar terkena dampaknya, termasuk industri pelayaran dan maritim yang
menghadapi kondisi terburuk karena tenaga kerja di sektor-sektor tersebut
ditutup demi keamanan dan pencegahan terjadinya peningkatan korban Covid-19.
Pandemi
juga mengakibatkan aktivitas dari para pengusaha untuk bertemu secara langsung
ataupun dalam memperkenalkan kapalnya kepada pelanggan semakin terbatas.
Kesulitan tersebut juga dirasakan sendiri oleh Roland Permana, founder dari
Zonasea, yang telah berkecimpung di dunia pelayaran selama lebih dari 10 tahun.
Zonasea
merupakan sebuah platform marketplace yang dapat menghubungkan pemilik kapal
dengan pemilik muatan, yang umumnya berfokus pada angkutan curah, break bulk,
angkutan cair, dan angkutan kimia melalui digital atau secara online.
“Kami
berharap dengan adanya Zonasea, perusahaan kapal tidak hanya fokus melayani
hanya satu komoditas saja namun juga pada komoditas yang lain. Misalnya,
pemilik kapal tanker tidak harus fokus pada market minyak sawit saja tapi juga
bisa fokus pada market lainnya, seperti market transportasi BBM (Bahan Bakar
Minyak) ketika bisnis minyak sawit sedang lesu.” ujar Roland dalam keterangan
tertulisnya, Jumat 29 Januari 2021.
Selain
itu, keuntungan lainnya yaitu pemilik kapal juga dapat mengisi kekosongan untuk
perjalanan pulangnya sehingga dari pihak pemilik kargo bisa mendapatkan biaya
pengangkutan yang lebih murah daripada biasanya.
Banyaknya
mediator yang tertangkap sering melakukan penipuan dan memberikan informasi
yang tidak jelas terhadap penawaran kapal ataupun kargo yang ternyata fiktif,
adalah salah satu dari tujuan utama dibentuknya platform Zonasea.
Tim
dari Zonasea akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap
perusahaan-perusahaan tersebut pada saat pendaftaran, agar seluruh anggota yang
bergabung dapat merasa aman dalam bertransaksi meski tanpa tatap muka terutama
selama pandemi masih berlangsung.
“Lebih dari 100 kapal telah resmi bergabung di platform ini, dalam periode waktu hanya 3 bulan saja. Sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa, kami didukung dan dipercaya oleh banyak pihak. Karenanya, kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa Zonasea dapat mengambil peran yang signifikan dalam membantu mencapai salah satu visi Indonesia sebagai poros maritim dunia” pungkasnya. (*)
