Author: admin
Domestic

INSA KELUHKAN GANGGUAN SISTEM BEA CUKAI

Pelaku usaha pelayaran nasional mengeluhkan terjadinya gangguan sistem Ditjen Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok yang berdampak pada terhambatnya pelayanan kontainer ekspor impor.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pelayaran yang melakukan ekspor impor akan terhambat jika gangguan sistem layanan Ditjen Bea Cukai masih terus berlanjut.

Sudah sepekan ini, sistem layanan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) di Pelabuhan Tanjung Priok mengalami gangguan. Sistem ini merupakan layanan kepabeanan milik Ditjen Bea Cukai.

Akibat terganggunya sistem IT tersebut, layanan dokumen ekspor, impor, manifest dan portal pengguna jasa terkendala.

Menurutnya, terjadinya gangguan sistem IT pada CEISA pada mulanya berdampak pada kegiatan forwarding, namun karena gangguan ini berlarut-larut maka pelayaran juga merasakan dampaknya, khususnya bagi pelayaran yang melakukan kegiatan ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Gangguan sistem IT CEISA, lanjut Carmelita, berdampak pada waktu clearance container menjadi lambat, sehingga akan berdampak pada waktu tunggu kapal di pelabuhan.

“Utamanya ini berdampak pada performance kapal, karena operasional kapal menjadi terhambat juga pada akhirnya,” katanya, Kamis 15 Juli 2021.

Untuk untuk dia meminta, Ditjen Bea Cukai segera memberikan solusi yang bisa menjadi pengganti dari terganggunya sistem IT CEISA. Solusi dari Ditjen Bea Cukai atas persoalan ini diperlukan segera sehingga kegiatan ekspor impor kita tidak terhambat.

“Kedepan, kita juga berharap sistem IT CEISA ini tidak lagi terjadi. Atau ada back up sistem yang disiapkan kalau sistem ini alami gangguan.”

abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

KERJA SAMA PEMERINTAH DAN INSA REALISASIKAN PROGRAM VAKSINASI RIBUAN PELAUT DAN PEKERJA PELAYARAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap 1,500 pelaut dan pekerja Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/06/2021).

"Pagi hari ini kita vaksinasi kurang lebih 1.500 orang, baik pekerja pelabuhan bongkar muat, sopir dan kernet serta pelayan publik lain di Pelabuhan Tanjung Priok," kata Presiden saat memberikan keterangan pers yang dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Saat peninjauan vaksinasi, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hadir pula dalam kesempatan itu perwakilan pengurus DPP INSA.

Menurut Kepala Negara, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tesibuk di Indonesia, yang melayani penumpang dan barang, baik domestik maupun ocean going. Selain itu, pelabuhan ini merupakan juga infrastruktur penting dalam menunjang pendistribusian logistik di Tanar Air. 

Oleh karena itu, mobilitas orang dan barang di Pelabuhan Tanjung Priok sangat tinggi, sehingga kemungkinan tertular Covid-19 juga sangat mungkin terjadi.

Presiden berharap, dengan adanya vaksinasi ini, nantinya para pekerja pelabuhan ini akan terlindungi dari virus Covid-19.

Dalam kesempatan itu, presiden juga membagikan paket kenangan untuk sebagian peserta vaksin yang hadir. Ada juga quiz seputar vaksin berhadiah dua sepeda berlogo kenang-kenangan Presiden RI. Suasana riang tersebut mampu memberi semangat bagi Peserta yang sudah menunggu sejak jam 07:00 pagi hari itu.

Sebagai informasi, para pelaut yang berkesempatan divaksin dengan disaksikan presiden diwajibkan menunjukkan hasil tes swab antigen secara tertulis.

Selain di Pelabuhan Tanjung Priok, Presiden Jokowi juga meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di Terminal Kampung Rambutan dan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Di kedua lokasi ini, vaksinasi dilakukan masing-masing terhadap 1000 orang, baik pekerja transportasi dan pelabuhan maupun bagi pelaku UMKM dan masyarakat di sekitar lokasi vaksinasi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, efektif 23 Juni 2021, atau dua pekan sejak awal program vaksinasi pelaut dan pekerja pelabuhan ini, tercatat sudah 8,509 orang penerima vaksin di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara di Pelabuhan Sunda Kelapa sepanjang 10-12 Juni tercatat sudah 2,599 penerima vaksin.

PERAN INSA

Pelaksanaan vaksinasi pelaut ini merupakan hasil proses panjang komunikasi yang baik antara DPP INSA dan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan. Pada 6  Mei 2021, DPP INSA menyurati Kementerian Perhubungan terkait vaksinasi pelaut. Menindaklanjuti hal itu, Kemenhub bersama DPP INSA menggelar rapat pada 19 Mei 2021.

Dalam rapat itu, Kemenhub diwakili Kasubdit Kepelautan Jaja Suparman beserta Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, dr. Hesti Ekawati, sedangkan DPP INSA diwakili Capt.  Johan Novitrian, Nick Djatnika, Lisda Satria dan Dian Imirsyah. Hadir pula perwakilan dari Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dan CIMA.

Hasil rapat tersebut kemudian menjadi bahan yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Presiden RI, Joko Widodo, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar Program Vaksinasi untuk 10,000 Pelaut dan Pekerja Pelayaran di Terminal Penumpang Nusantara, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 250 Pelaut yang bekerja untuk perusahaan pelayaran seperti Humpuss Intermoda, Pan Maritime Wira Pawitra, Andhika Lines, dan TEMAS berkesempatan mewakili pelaut nasional yang mendapatkan vaksinasi dan bertemu dengan Presiden RI dan kedua Menteri.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperjuangkan vaksinasi bagi pelaut dan pekerja pelayaran sebagai garda terdepan penggerak logistik nasional.

Carmelita berharap agar selanjutnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kantor syahbandar   setempat untuk melebarkan program vaksinasi untuk pekerja pelayaran di luar DKI Jakarta.

Di saat bersamaan, Carmelita menyampaikan akan menginstruksikan DPC INSA untuk mendata pelaut dan pekerja pelayaran di daerah agar bisa mendapatkan vaksinasi yang sama.

Program vaksinasi ini merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya Kementerian Perhubungan menggelar vaksinasi untuk mitra kerja kementerian pada Maret 2021 lalu. Pengurus DPP INSA beserta beberapa karyawan perusahaan pelayaran bersama dengan pengurus asosiasi transportasi baik matra darat dan udara mendapatkan kesempatan untuk divaksinasi.

Vaksinasi bagi pelaut sangat mendesak, mengingat pelaut merupakan kelompok rentan terpapar virus. Kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesehatan pelaut juga semakin menjadi jika pelaut terpapar virus saat sedang berlayar, mengingat fasilitas kesehatan hanya yang tersedia di dalam kapal.

Kekhawatiran itu juga terjadi pada keluarga pelaut, karena mereka akan ditinggal berlayar untuk waktu yang cukup panjang. Sehingga kesehatan dan keselamatan keluarga pelaut juga menjadi pertimbangan agar pelaut segera mendapatkan vaksinasi.

Capt. Johan Novitrian menyampaikan bahwa DPP INSA sudah mengumpulkan database pelaut seluruh Indonesia. Dijelaskan bahwa Kemenhub sudah menerima data sekitar 13,500 pelaut yang bekerja untuk perusahaan anggota INSA. Ini merupakan data pertama yang diserahkan dari sekitar 104 perusahaan anggota INSA atau baru sekitar 10% dari total keseluruhan anggota INSA yaitu 1200 perusahaan pelayaran.

Selanjutnya, dia akan meminta kepada seluruh perusahaan anggota INSA untuk segera mengirimkan data pelaut untuk program ini.

Dalam mengumpulkan data pelaut ini, lanjut Capt. Johan, INSA menghadapi tantangan dimana domisili pelaut, jenis kapal yang menjadi tempat kerja dan jadwal istirahat pelaut berbeda satu sama lain. Sehingga cukup kompleks bila pelaut bisa disatukan dalam waktu yang sama untuk mengikuti program ini. Namun, dia akan tetap terus berkoordinasi dengan pemerintah agar semua pelaut dapat menerima vaksin dalam segala kesempatan. (*)

abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

DUKUNGAN SELURUH STAKEHOLDER DIBUTUHKAN AGAR PELAYARAN BISA BERTAHAN

Industri pelayaran membutuhkan dukungan seluruh stakeholder untuk bisa bertahan mengingat badai covid-19 belum juga mereda.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sektor pelayaran adalah sektor yang sangat terdampak dari kondisi Covid-19, selain sektor pariwisata dan UMKM. Namun demikian, katanya, pelayaran nasional belum mendapatkan dukungan optimal.

Carmelita melanjutkan, ketiadaan dukungan bagi pelayaran di masa sulit ini tidak sejalan dengan cita-cita mengembalikan kejayan maritim Indonesia.

Salah satu dukungan bagi sektor pelayaran yang sangat mendesak saat ini salah satunya adalah mempercepat pemberian vaksinasi bagi pelaut.

Carmelita mengatakan, percepatan vaksinasi bagi pelaut ini sangat mendesak, mengingat pelaut adalah pelayan publik sekaligus garda terdepan dalam kelancaran arus logistik nasional yang bekerja 24/7.

Vaksinasi bagi pelaut, sambung Carmelita, idealnya juga diberikan secara gratis tanpa dipungut bayaran, mengingat pelaut masuk dalam kategori pekerja pelayanan publik.

Vaksinasi bagi pelaut saat ini tengah menjadi perhatian dunia maritim internasional. International Chamber of Shipping (ICS) mengingatkan bahwa vaksinasi segera menjadi persyaratan wajib bagi pelaut, mengingat beberapa negara telah mendesak seluruh kru kapal divaksinasi sebelum berlabuh di pelabuhan mereka.

"Vaksinasi bagi pelaut Indonesia harus segera dilakukan demi keselamatan dan kesehatan para pelaut, dan juga menjaga pendistribusian logistik kita tidak terganggu,” ujar Carmelita, Selasa(08/06/2021).

Di sisi lain, Carmelita juga menyampaikan pentingnya dukungan fiskal bagi keberlangsungan industri pelayaran nasional. Dukungan berupa keringan tarif perpajakan bagi industri pelayaran nasional itu seperti, memberikan pembebasan PPN dan PBBKB atas pembelian BBM dan pelumas, dan pembebasan PPN atas Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Pelayanan Kapal.

Pelayaran nasional juga membutuhkan penyederhanaan administrasi pembebasan PPN untuk pembelian kapal, impor kapal, sewa kapal, perbaikan, pembelian pelumas dan suku cadang.

Selain itu, pembebasan potongan PPh 23 atas sewa kapal, penundaan pembayaran PPh Final Pasal 21 dan penundaan pembayaran PPh Final Pasal 15 1,2 persen selama wabah Covid-19.

INSA juga memohon pengenaan Pajak Penghasilan atas pendapatan perusahaan pelayaran tetap dikenakan PPh Final 1,2% termasuk berlaku juga PPh badan bagi perusahaan pelayaran yang memiliki kapal-kapal jenis floating storage dan floating crane, yang mana secara undang-undang dikategorikan sebagai kapal.

Keringanan pajak itu, menurut Carmelita, sangat dibutuhkan industri pelayaran, guna mengurangi beban perusahaan dan menjaga agar cash flow perusahaan kembali stabil setelah sebelumnya terguncang karena badai Covid-19.

Untuk itu, sambung Carmelita, rencana pemerintah menaikkan tarif pajak baik PPN maupun PPh sebaiknya ditunda lebih dahulu sampai ekonomi kembali benar-benar pulih

 “Di kondisi sulit ini kami belum mendapatkan dukungan, tapi justru diminta ada kenaikan pajak. Jadi sebenarnya di mana keberpihakan dan dukungan untuk kami?” kata Carmelita.

INSA juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat aturan baku bagi perbankan terkait penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman tanpa revaluasi rating peminjam dan keringanan syarat pinjaman.

INSA juga meminta agar semua pihak pelayanan jasa kapal di pelabuhan dapat menahan diri untuk tidak menaikkan tarif, selama masa pandemik masih berlangsung. (*)

abc
Ulasan Berita

PELIMPAHAN KEWENANGAN SERTIFIKASI STATUTORIA KAPAL KEPADA BKI DIPERPANJANG

PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) kembali diberikan kewenangan dalam melaksanakan survey dan sertifikasi statutoria terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Perpanjangan pendelegasian kewenangan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dengan Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rudiyanto di Kantor Kemenhub Jakarta, Senin (10/5).

Agus mengungkapkan, dengan pendelegasian statutory ini, BKI memiliki kewenangan untuk melakukan survey dan audit pada aspek keselamatan kapal dan menerbitkan sertifikat statutoria kepada kapal-kapal berbendera Indonesia khususnya yang melakukan pelayaran internasional atas nama Pemerintah.

"Sertifikasi inilah yang menjadi tanda bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan," kata Agus dalam keterangan resminya, Senin (10/05/2021).

Menurutnya, pemenuhan standar keselamatan dan kepatuhan kapal-kapal berbendera Indonesia terhadap konvensi internasional tersebut berhasil membawa Indonesia masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU pada tahun 2021, di mana tahun sebelumnya Indonesia berada pada posisi Grey List.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam White List Tokyo MoU akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap standar keselamatan yang berlaku baik terhadap kapal yang berlayar di perairan Indonesia maupun internasional.

"Namun tantangan kedepan adalah bagaimana mempertahankan status agar di tahun-tahun mendatang Indonesia masih bertahan di kriteria White List ini, sebagaimana negara-negara White List lain, seperti Swedia, Chili, Swiss, Amerika Serikat, Italia dan Bangladesh," paparnya.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Hermanta menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Ditjen Perhubungan Laut, PT. BKI, perusahaan pelayaran, crew kapal dan pihak-pihak terkait lainnya.

"BKI dalam hal ini bertindak sebagai Recognized Organization/RO mampu menjalankan fungsi  pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi serta menjamin pemenuhan persyaratan konvensi Internasional oleh kapal-kapal berbendera Indonesia baik yang berlayar secara internasional maupun domestik," jelasnya.

Dengan pencapaian White List ini pihaknya berharap akan semakin memacu kinerja jajaran Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dalam melaksanakan fungsi kelaiklautan kapal bendera Indonesia bersama dengan BKI baik di pelayaran internasional maupun domestik. 

Sebagai informasi, Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia antara Ditjen Perhubungan Laut dan PT. BKI (Persero) ini dahului dengan melakukan assessment terhadap kemampuan BKI pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 dilakukan pertama kali Penandatangan Perjanjian Kerjasama tersebut. Selanjutnya Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang melalui proses oversight setiap tahunnya. (*)

abc
Headlines, Ulasan Berita

Masuk Kategori White List Tokyo MoU, INSA Apresiasi Kinerja Pemerintah

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengapresiasi kinerja pemerintah sehingga Indonesia berhasil berada di kategori White List Tokyo MoU.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, keberhasilan Indonesia berada di White List Tokyo MoU ini patut disyukuri sebagai suatu program yang terencana dengan baik yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Selain itu, capaian ini juga bagian dari hasil kerja kolektif antara pemerintah bersama pelayaran nasional yang tergabung di INSA dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Komitmen ketiganya dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, membuat Indonesia kini keluar dari grey list menuju white list.

"Ini merupakan capaian nasional yang patut kita apresiasi dan kita syukuri bersama," kata Carmelita, Selasa (14/05/2021).

Seperti diketahui, berdasarkan hasil Annual report Tokyo MoU 2020 atau laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Tokyo MoU, Indonesia masuk dalam kategori White List Tokyo MoU.

Dengan berada di White List Tokyo MoU tentu memberikan nilai positif bagi dunia pelayaran Indonesia, dengan terjadinya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia.

Di tengah lesunya industri pelayaran nasional dan dunia, keberhasilan ini adalah wujud komitmen dukungan INSA terhadap pemerintah untuk berperan aktif dalam memajukan dunia pelayaran Indonesia agar bisa kembali berjaya di pelayaran internasional.

Menurutnya, Ditjen Hubla tidak hanya berkewajiban menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di dalam negeri, tapi juga menjaga citra dan standar pelayaran Indonesia di mata dunia internasional, baik IMO ataupun lainnya seperti Tokyo MoU untuk negara-negara Asia Pasifik.

“Kita berharap, capaian ini bisa kita pertahankan terus di tahun-tahun berikutnya,” ujar Carmelita.

abc
Ulasan Berita

INSA: PELAUT DAN PEKERJA PELABUHAN AGAR MASUK PRIORITAS VAKSIN

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) meminta agar para pelaut dan pekerja di pelabuhan menjadi prioritas kelompok masyarakat penerima vaksin.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pelaut dan pekerja pelabuhan memiliki peran penting dan selalu mobile dalam memastikan kelancaran arus barang dan ketersedian logistik di seluruh pulau Indonesia.

Namun di sisi lain, para pelaut dan para pekerja pelabuhan merupakan kelompok yang rentan terhadap resiko terpapar Covid-19, apalagi kegiatan distribusi barang juga tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan selama 24/7.

Untuk itu, kata Carmelita, pelaut dan pekerja pelabuhan diharapkan masuk dalam prioritas kelompok penerima vaksin lebih dulu.

“Pelaut dan pekerja pelabuhan adalah garda terdepan dalam distribusi logistik. Peran mereka juga tidak kalah dengan dokter dan perawat. Makanya kita harus pastikan pelaut dan pekerja pelabuhan juga menjadi prioritas penerima vaksin lebih dulu” katanya, Minggu (14/02/2021).

Seperti diketahui, total sasaran vaksinasi di Indonesia mencapai 181 juta lebih orang. Sementara untuk sasaran vaksin tenaga kesehatan mencapai 1.468.764 tenaga kesehatan.

Seperti dilansir dari website resmi Komite Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga Sabtu, 13 Februari 2021, lebih dari satu juta tenaga kesehatan telah menerima vaksin tahap 1, sedangkan vaksin tahap 2 telah mencapai 415.486 tenaga kesehatan.

Carmelita menuturkan operator kapal dan pelaut nasional berkomitmen untuk menjalankan pedoman antisipasi penyebaran virus Covid-19 di laut. Hal ini seperti tertuang dalam No SE 11 tahun 2020 tentang Pedoman Rancangan Tindakan atau Contigency plan bagi pelaut dan operator kapal akibat Covid-19.

“Kami juga mengimbau, meski nanti pelaut dan pekerja pelabuhan kita sudah divaksin, tapi harus tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Negara tetangga Singapura telah mulai melakukan vaksinasi bagi para pekerja maritim dan penerbangan mereka pada pertengahan Januari lalu. Sebanyak 37 ribu pekerja dari kedua sektor itu akan menerima vaksinasi massal.

Vaksinasi terhadap pekerja maritim dan penerbangan di sana untuk melindungi mereka dari sebaran virus Covid-19, dan untuk memulihkan ekonomi Singapura yang merupakan pusat penerbangan dan pelabuhan dunia.  Indonesia sebagai   negara kepulauan sudah sewajarnya pula memprioritaskan para pekerja maritim untuk mendapatkan vaksin guna terjaminnya distribusi dan arus barang nasional. (*)  

abc
Ulasan Berita

KEMENHUB IMBAU PELAYARAN ANTISIPASI CUACA EKSTREM DI PERAIRAN INDONESIA

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi tentang kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia. Para nakhoda dan masyarakat maritim perlu mewaspadai cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang mungkin akan terjadi di beberapa perairan di Indonesia dalam tujuh hari ke depan, yakni tanggal 11 hingga 17 Februari 2021.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Maklumat Pelayaran Nomor 18/PHBL/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di seluruh Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang terkait keselamatan pelayaran. Hal ini guna meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menegaskan, setiap pemberangkatan kapal harus selalu memperhatikan kondisi cuaca yang mengacu pada berita cuaca BMKG dengan mengakses website BMKG.

"Bila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran, maka Syahbandar wajib menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca memungkinkan untuk berlayar," kata Ahmad dalam keterangan resminya.

Ahmad menginstruksikan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, juga memastikan kegiatan bongkar muat berlangsung tertib dan lancar. Begitupun dengan muatan harus dilasing dengan baik dan tidak melebihi kapasitas angkut. Untuk itu, nakhoda kapal harus mampu memperhitungkan stabilitas kapalnya tetap baik dan tidak over draf.

Menurutnya, cuaca menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam keselamatan pelayaran. Maka selama kapal berlayar, Nakhoda kapal harus selalu memantau kondisi cuaca secara periodik setiap enam jam. Jika terjadi cuaca buruk, kapal segera berlindung di tempat yang aman namun tetap harus siap digerakkan serta segera melaporkannya kepada Syahbandar dan Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat untuk menginformasikan posisi kapal dan kondisi cuaca.

Hal penting lain yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal secara rutin untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang bisa menyebabkan tumpahan minyak di laut.

"Kita semua tentu tidak ingin ada musibah yang terjadi di perairan. Namun demikian, jika terjadi musibah agar segera diambil tindakan cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk jika terjadi tumpahan minyak di laut agar dapat berkoordinasi dengan Syahbandar setempat untuk melakukan upaya penanggulangan musibah atau akibat lain yang ditimbulkan,” ujarnya.

Khusus bagi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) dan Distrik Navigasi diinstruksikan agar tetap menyiagakan kapal-kapalnya dan segera memberikan pertolongan jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Dalam kondisi tersebut, koordinasi sangat diperlukan termasuk antara Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Nakhoda yang harus segera berkoordinasi dengan Pangkalan PLP jika terjadi kecelakaan.

Adapun berdasarkan hasil pemantauan BMKG diperkirakan tanggal 11 s.d. 17 Februari 2021, cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi 2,5 – 4 meter akan terjadi di Laut Cina Selatan, Perairan Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Perairan Selatan  Bali, Perairan Selatan Lombok, Perairan Selatan Sumbawa, Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa hingga Selatan Sumbawa, Laut Sulawesi Bagian Tengah, Laut Banda Bagian Timur, Perairan Utara Manokwari, Samudera Hindia Barat Mentawai hingga Selatan Sumbawa.

Sementara gelombang sedang 1,25 – 2,50 meter diperkirakan akan terjadi di Perairan Barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Samudera Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Laut Sawu, Perairan Kupang – Pulau Rote, Samudera Hindia Selatan Kupang – Pulau Rote, Perairan Kepulauan Sermata – Kepulauan Leti, Perairan Kepulauan Babar, Perairan Kepulauan Tanimbar, Perairan Kepulaian Kai,  Perairan Kepulauan Aru, Perairan Yos Sudarso, Perairan Sabang, Laut Natuna, Selat Karimata, Perairan Utara Belitung, Selat Gelasa, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Utara Jawa Barat hingga Jawa Timur, Laut Jawa, Laut Sumbawa, Laut Flores, Perairan Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, Laut Maluku, Perairan Kepulauan Sangihe, Perairan Kepulauan Talaud, Perairan Utara Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, Perairan Utara Papua, Samudera Pasifik Utara Kepulauan Halmahera hingga Papua. (*)

abc
Teknologi

ZONASEA, PLATFORM MENGHUBUNGKAN PEMILIK KAPAL DENGAN PEMILIK MUATAN

Pandemi Covid-19 menyebabkan kekacauan dan kepanikan massal di seluruh dunia. Segala aktivitas tidak dapat dilakukan secara normal yang otomatis membuat semua sistem dan aspek dalam hidup berantakan, bahkan menyebabkan ekonomi global runtuh.

Semua benar-benar terkena dampaknya, termasuk industri pelayaran dan maritim yang menghadapi kondisi terburuk karena tenaga kerja di sektor-sektor tersebut ditutup demi keamanan dan pencegahan terjadinya peningkatan korban Covid-19.

Pandemi juga mengakibatkan aktivitas dari para pengusaha untuk bertemu secara langsung ataupun dalam memperkenalkan kapalnya kepada pelanggan semakin terbatas. Kesulitan tersebut juga dirasakan sendiri oleh Roland Permana, founder dari Zonasea, yang telah berkecimpung di dunia pelayaran selama lebih dari 10 tahun.  

Zonasea merupakan sebuah platform marketplace yang dapat menghubungkan pemilik kapal dengan pemilik muatan, yang umumnya berfokus pada angkutan curah, break bulk, angkutan cair, dan angkutan kimia melalui digital atau secara online.

“Kami berharap dengan adanya Zonasea, perusahaan kapal tidak hanya fokus melayani hanya satu komoditas saja namun juga pada komoditas yang lain. Misalnya, pemilik kapal tanker tidak harus fokus pada market minyak sawit saja tapi juga bisa fokus pada market lainnya, seperti market transportasi BBM (Bahan Bakar Minyak) ketika bisnis minyak sawit sedang lesu.” ujar Roland dalam keterangan tertulisnya, Jumat 29 Januari 2021.

Selain itu, keuntungan lainnya yaitu pemilik kapal juga dapat mengisi kekosongan untuk perjalanan pulangnya sehingga dari pihak pemilik kargo bisa mendapatkan biaya pengangkutan yang lebih murah daripada biasanya.

Banyaknya mediator yang tertangkap sering melakukan penipuan dan memberikan informasi yang tidak jelas terhadap penawaran kapal ataupun kargo yang ternyata fiktif, adalah salah satu dari tujuan utama dibentuknya platform Zonasea.

Tim dari Zonasea akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan tersebut pada saat pendaftaran, agar seluruh anggota yang bergabung dapat merasa aman dalam bertransaksi meski tanpa tatap muka terutama selama pandemi masih berlangsung.

“Lebih dari 100 kapal telah resmi bergabung di platform ini, dalam periode waktu hanya 3 bulan saja. Sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa, kami didukung dan dipercaya oleh banyak pihak. Karenanya, kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa Zonasea dapat mengambil peran yang signifikan dalam membantu mencapai salah satu visi Indonesia sebagai poros maritim dunia” pungkasnya. (*)

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA