Author: admin
Headlines, Ulasan Berita

INSA GELAR PAMERAN MARITIM SECARA VIRTUAL PERTAMA DI INDONESIA

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) pada hari ini, Kamis (28/10/2021) menggelar Virtual Expo Maritime Indonesia (VEMI) 2021. Pameran maritim yang diselenggarakan secara virtual ini merupakan kali pertama di Indonesia.

Acara yang mengusung tema “Digitalisasi, Teknologi dan Inovasi di Sektor Maritim” ini bertujuan untuk mendapat gambaran dari pemerintah dan seluruh stakholder mengenai kebijakan maupun upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan peran digitalisasi untuk penguatan ekonomi maritim, dan kondisi industri maritim di masa depan.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, penyelenggaraan VEMI 2021 merupakan kolaborasi antara INSA dengan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), dan Ikatan Perusahaan Industri Kapal Dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO).

Carmelita menuturkan selama dua tahun di masa pandemi Covid-19 ini, INSA praktis tidak menggelar pameran, padahal sebelum masa pandemi INSA secara rutin menggelar pameran. Karena itu, INSA mencari terobosan dengan menggelar pameran secara virtual di masa pandemi. 

“Pameran ini unik karena dilakukan secara virtual dan mungkin ini pameran maritim pertama di Indonesia yang dilaksanakan secara virtual,” kata Carmelita.

Sebagai negara maritim, industri maritim harus menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, sinergi pada industri maritim perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan potensi maritim yang ada seperti transportasi laut, pelabuhan, industri galangan kapal.

Tumbuh kembangnya usaha transportasi laut, galangan kapal, dan pelabuhan akan berdampak positif terhadap industri dan jasa terkait lainnya. Seperti badan klasifikasi, produsen alat teknologi dan informasi, produsen oil, produsen cat,

Di era revolusi Industri 4.0 atau era digitalisasi, dan implementasi ecosystem logistik nasional, industri maritim mau tidak mau harus siap menghadapinya dengan cara memanfaatkan teknologi informasi serta mengubah pola pikir dan cara kerja di sektor maritim.

“Selain untuk menghadapi persaingan global, penerapan digitalisasi di industri maritim diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi di sektor maritim,” ungkapnya.

Di masa pandemi ini, sambung Carmelita, memaksa kebutuhan akan koneksi internet yang memadai menjadi semakin penting agar kegiatan bisnis dapat terus berjalan.

Menurutnya, penerapan teknologi di sektor maritim khususnya di atas kapal saat ini masih tergolong minim. Salah satu alasan adalah jaringan internet yang mahal dan bandwidth yang terbatas dikarenakan kapal berada ratusan atau ribuan mil dari daratan terdekat dimana konektivitas jaringan internet harus disediakan melalui satelit.

Pengembangan Internet of Things (IoT) di pelayaran juga tidak semudah di sektor lain. Perlu adanya penyediaan jaringan satelit yang kompetitif, mengingat kapal berada di tengah laut yang membutuhkan jaringan satelit yang efisien. Kemudian adanya dukungan pengadaan alat dengan memberikan kemudahan perizinan dan harga yang kompetitif.

Selain itu, penerapan digitalisasi pada sistem layanan online di sektor maritim perlu terus dikembangkan, sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien dan cepat pada akhirnya mampu menekan biaya logistik.

Pembangunan infrastruktur digital yang terintegrasi sangat penting bagi sektor maritim dan logistik, karena akan terciptanya big data yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan analisis. Big data mendorong terciptanya inovasi produk, layanan, dan peluang bisnis di sektor maritim. Misalnya, informasi mengenai ketersediaan ruang muat kapal, dan jenis komoditas.

“Sinergitas, kolaborasi dan inovasi di sektor maritim perlu terus dilakukan untuk kemajuan industri maritim kita,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi keynote speaker di acara ini. Menghadirkan pula berbagai narasumber, di antaranya Kementerian Perhubungan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kadin Indonesia; PT Biro Klasifikasi Indonesia; INSA; ABUPI; IPERINDO; PT Bank Mandiri.

VEMI 2021 ini diikuti 1.000 peserta yang terdiri dari kementerian, asosiasi, pelayaran, badan usaha pelabuhan, perusahaan galangan kapal, konsultan, ship agency, ship suppliers, surveyor, akademisi, dll.

Para pengunjung virtual exhibisi ini selain bisa menyimak para narasumber di main hall, tapi juga bisa mengunjungi booth-booth secara virtual layaknya mengunjungi exhibisi secara konvensional. 

Beberapa perusahaan turut mendukung acara ini, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., KVH Industries, Krakatau International Port, dan PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

Melalui kegiatan ini diharapkan juga dapat mempertemukan para pelaku usaha di bidang maritim sehingga terjalinnya kerja sama bisnis di industri maritim. (*)

abc
Event, Keluarga INSA, Ulasan Berita

INSA SANTUNI 250 ANAK YATIM TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) melalui program INSA Peduli menyalurkan santunan kepada 250 anak yang menjadi yatim akibat pandemi Covid-19. 

Acara dilaksanakan di Kantor Kas dan Asrama Putra Rumah Yatim, Kemang Utara, Jakarta, Kamis (23/09/2021).

Santunan ini difokuskan kepada 250 anak yang menjadi yatim akibat pandemi Covid-19.  Santunan berupa perangkat gawai untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ), peralatan sekolah, dan konseling.

Wakil Ketua Umum III Nova Y. Mugijanto dan Anggota Bidang IT & Marketing INSA Roland Permana secara simbolis mewakili DPP INSA menyalurkan santunan.

Covid-19, kata Nova, telah menyisakan banyak persoalan yang perlu dibenahi secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat.

Salah satu pesoalan itu adalah banyaknya anak-anak yang terpaksa menjadi yatim karena meninggalnya sang ayah atau ibu sebagai tulang punggung keluarga mereka. Kondisi ini berdampak pada banyaknya anak yang terancam putus sekolah karena tidak lagi mampu membayar biaya pendidikan.

Berdasarkan data dari Kementerian Sosial per 20 Juli 2021, ada 4 juta anak yatim di Indonesia, 11.045 di antaranya menjadi yatim karena orang tuanya meninggal terpapar Covid-19.

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, lanjut Nova, INSA tergerak untuk ikut meringankan beban masyarakat.

Santunan ini juga bentuk kepedulian DPP INSA terhadap sesama khususnya kepada anak-anak Indonesia agar dapat melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, dan juga memberikan pendampingan untuk pemulihan dampak psikologis akibat kehilangan orang tua mereka.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi anak-anak dan terus semangat dalam belajar,” kata Nova di Jakarta, Kamis (23/09/2021).

Program INSA Peduli merupakan salah satu wujud syukur eksistensi 54 tahun INSA di kancah Industri pelayaran nasional. (*)

Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Capt. Zaenal A. Hasibuan mengenalkan dunia maritim kepada anak-anak yatim secara online.
abc
Galeri, Ulasan Berita

PENANDATANGANAN PKS OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN APLIKASI HELP DESK PSC

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto bersama dengan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Lembaga National Single Window, Kementerian Keuangan, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Operasionalisasi dan Pengembangan Aplikasi Help Desk Port State Control, Jumat (17/09/2021) secara virtual.

Aplikasi Help Desk Port State Control merupakan aplikasi yang memiliki fungsi monitoring jumlah kapal bendera Indonesia yang terkena penundaan keberangkatan (detention) oleh Port State Control Officer (PSCO) di luar negeri dalam suatu periode dan monitoring pelaksanaan Corrective Action Plan (CAP) dan harus segera dilakukan agar kapal yang terkena detention dapat segera berlayar.

Aplikasi ini salah satu upaya pemerintah mempertahankan status Indonesia yang kini masuk kriteria white list dalam Tokyo MoU. Hal ini juga wujud sinergi Kementerian/Lembaga serta asosiasi untuk memperkuat sektor maritim Indonesia. Usai penandatanganan PKS, acara dilanjutkan dengan sosialisasi Aplikasi Help Desk Port State Control. (*)

abc
Galeri

INSA MENJADI NARASUMBER DI WEBINAR UNHAS

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menjadi narasumber di acara webinar nasional bertajuk "Strategi Penguatan Industri Maritim Indonesia Timur dalam Mewujudkan
Poros Maritim Dunia” yang diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Selasa (14/09/2021).

Dari DPP INSA diwakili oleh Direktur Eksekutif INSA Estu Wibowo. Dalam pemaparannya disebutkan upaya-upaya yang dilakukan dalam penguatan industri maritim di Indonesia Timur diantaranya adalah menumbukan ekonomi Wilayah Timur Indonesia, kemudahan dan jaminan investasi, pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses layanan seperti listrik dan internet di daerah timur, dan peningkatan muatan kargo dengan pembangunan industri berdasarkan potensi komoditas masing-masing daerah.

Webinar ini juga menghadirkan narasumber lainnya dari Kementerian/Lembaga terkait.

abc
Domestic

INSA KELUHKAN GANGGUAN SISTEM BEA CUKAI

Pelaku usaha pelayaran nasional mengeluhkan terjadinya gangguan sistem Ditjen Bea Cukai di Pelabuhan Tanjung Priok yang berdampak pada terhambatnya pelayanan kontainer ekspor impor.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pelayaran yang melakukan ekspor impor akan terhambat jika gangguan sistem layanan Ditjen Bea Cukai masih terus berlanjut.

Sudah sepekan ini, sistem layanan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) di Pelabuhan Tanjung Priok mengalami gangguan. Sistem ini merupakan layanan kepabeanan milik Ditjen Bea Cukai.

Akibat terganggunya sistem IT tersebut, layanan dokumen ekspor, impor, manifest dan portal pengguna jasa terkendala.

Menurutnya, terjadinya gangguan sistem IT pada CEISA pada mulanya berdampak pada kegiatan forwarding, namun karena gangguan ini berlarut-larut maka pelayaran juga merasakan dampaknya, khususnya bagi pelayaran yang melakukan kegiatan ekspor impor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Gangguan sistem IT CEISA, lanjut Carmelita, berdampak pada waktu clearance container menjadi lambat, sehingga akan berdampak pada waktu tunggu kapal di pelabuhan.

“Utamanya ini berdampak pada performance kapal, karena operasional kapal menjadi terhambat juga pada akhirnya,” katanya, Kamis 15 Juli 2021.

Untuk untuk dia meminta, Ditjen Bea Cukai segera memberikan solusi yang bisa menjadi pengganti dari terganggunya sistem IT CEISA. Solusi dari Ditjen Bea Cukai atas persoalan ini diperlukan segera sehingga kegiatan ekspor impor kita tidak terhambat.

“Kedepan, kita juga berharap sistem IT CEISA ini tidak lagi terjadi. Atau ada back up sistem yang disiapkan kalau sistem ini alami gangguan.”

abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

KERJA SAMA PEMERINTAH DAN INSA REALISASIKAN PROGRAM VAKSINASI RIBUAN PELAUT DAN PEKERJA PELAYARAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap 1,500 pelaut dan pekerja Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/06/2021).

"Pagi hari ini kita vaksinasi kurang lebih 1.500 orang, baik pekerja pelabuhan bongkar muat, sopir dan kernet serta pelayan publik lain di Pelabuhan Tanjung Priok," kata Presiden saat memberikan keterangan pers yang dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Saat peninjauan vaksinasi, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hadir pula dalam kesempatan itu perwakilan pengurus DPP INSA.

Menurut Kepala Negara, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tesibuk di Indonesia, yang melayani penumpang dan barang, baik domestik maupun ocean going. Selain itu, pelabuhan ini merupakan juga infrastruktur penting dalam menunjang pendistribusian logistik di Tanar Air. 

Oleh karena itu, mobilitas orang dan barang di Pelabuhan Tanjung Priok sangat tinggi, sehingga kemungkinan tertular Covid-19 juga sangat mungkin terjadi.

Presiden berharap, dengan adanya vaksinasi ini, nantinya para pekerja pelabuhan ini akan terlindungi dari virus Covid-19.

Dalam kesempatan itu, presiden juga membagikan paket kenangan untuk sebagian peserta vaksin yang hadir. Ada juga quiz seputar vaksin berhadiah dua sepeda berlogo kenang-kenangan Presiden RI. Suasana riang tersebut mampu memberi semangat bagi Peserta yang sudah menunggu sejak jam 07:00 pagi hari itu.

Sebagai informasi, para pelaut yang berkesempatan divaksin dengan disaksikan presiden diwajibkan menunjukkan hasil tes swab antigen secara tertulis.

Selain di Pelabuhan Tanjung Priok, Presiden Jokowi juga meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di Terminal Kampung Rambutan dan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Di kedua lokasi ini, vaksinasi dilakukan masing-masing terhadap 1000 orang, baik pekerja transportasi dan pelabuhan maupun bagi pelaku UMKM dan masyarakat di sekitar lokasi vaksinasi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, efektif 23 Juni 2021, atau dua pekan sejak awal program vaksinasi pelaut dan pekerja pelabuhan ini, tercatat sudah 8,509 orang penerima vaksin di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara di Pelabuhan Sunda Kelapa sepanjang 10-12 Juni tercatat sudah 2,599 penerima vaksin.

PERAN INSA

Pelaksanaan vaksinasi pelaut ini merupakan hasil proses panjang komunikasi yang baik antara DPP INSA dan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan. Pada 6  Mei 2021, DPP INSA menyurati Kementerian Perhubungan terkait vaksinasi pelaut. Menindaklanjuti hal itu, Kemenhub bersama DPP INSA menggelar rapat pada 19 Mei 2021.

Dalam rapat itu, Kemenhub diwakili Kasubdit Kepelautan Jaja Suparman beserta Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, dr. Hesti Ekawati, sedangkan DPP INSA diwakili Capt.  Johan Novitrian, Nick Djatnika, Lisda Satria dan Dian Imirsyah. Hadir pula perwakilan dari Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dan CIMA.

Hasil rapat tersebut kemudian menjadi bahan yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Presiden RI, Joko Widodo, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar Program Vaksinasi untuk 10,000 Pelaut dan Pekerja Pelayaran di Terminal Penumpang Nusantara, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 250 Pelaut yang bekerja untuk perusahaan pelayaran seperti Humpuss Intermoda, Pan Maritime Wira Pawitra, Andhika Lines, dan TEMAS berkesempatan mewakili pelaut nasional yang mendapatkan vaksinasi dan bertemu dengan Presiden RI dan kedua Menteri.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperjuangkan vaksinasi bagi pelaut dan pekerja pelayaran sebagai garda terdepan penggerak logistik nasional.

Carmelita berharap agar selanjutnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kantor syahbandar   setempat untuk melebarkan program vaksinasi untuk pekerja pelayaran di luar DKI Jakarta.

Di saat bersamaan, Carmelita menyampaikan akan menginstruksikan DPC INSA untuk mendata pelaut dan pekerja pelayaran di daerah agar bisa mendapatkan vaksinasi yang sama.

Program vaksinasi ini merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya Kementerian Perhubungan menggelar vaksinasi untuk mitra kerja kementerian pada Maret 2021 lalu. Pengurus DPP INSA beserta beberapa karyawan perusahaan pelayaran bersama dengan pengurus asosiasi transportasi baik matra darat dan udara mendapatkan kesempatan untuk divaksinasi.

Vaksinasi bagi pelaut sangat mendesak, mengingat pelaut merupakan kelompok rentan terpapar virus. Kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesehatan pelaut juga semakin menjadi jika pelaut terpapar virus saat sedang berlayar, mengingat fasilitas kesehatan hanya yang tersedia di dalam kapal.

Kekhawatiran itu juga terjadi pada keluarga pelaut, karena mereka akan ditinggal berlayar untuk waktu yang cukup panjang. Sehingga kesehatan dan keselamatan keluarga pelaut juga menjadi pertimbangan agar pelaut segera mendapatkan vaksinasi.

Capt. Johan Novitrian menyampaikan bahwa DPP INSA sudah mengumpulkan database pelaut seluruh Indonesia. Dijelaskan bahwa Kemenhub sudah menerima data sekitar 13,500 pelaut yang bekerja untuk perusahaan anggota INSA. Ini merupakan data pertama yang diserahkan dari sekitar 104 perusahaan anggota INSA atau baru sekitar 10% dari total keseluruhan anggota INSA yaitu 1200 perusahaan pelayaran.

Selanjutnya, dia akan meminta kepada seluruh perusahaan anggota INSA untuk segera mengirimkan data pelaut untuk program ini.

Dalam mengumpulkan data pelaut ini, lanjut Capt. Johan, INSA menghadapi tantangan dimana domisili pelaut, jenis kapal yang menjadi tempat kerja dan jadwal istirahat pelaut berbeda satu sama lain. Sehingga cukup kompleks bila pelaut bisa disatukan dalam waktu yang sama untuk mengikuti program ini. Namun, dia akan tetap terus berkoordinasi dengan pemerintah agar semua pelaut dapat menerima vaksin dalam segala kesempatan. (*)

abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

DUKUNGAN SELURUH STAKEHOLDER DIBUTUHKAN AGAR PELAYARAN BISA BERTAHAN

Industri pelayaran membutuhkan dukungan seluruh stakeholder untuk bisa bertahan mengingat badai covid-19 belum juga mereda.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sektor pelayaran adalah sektor yang sangat terdampak dari kondisi Covid-19, selain sektor pariwisata dan UMKM. Namun demikian, katanya, pelayaran nasional belum mendapatkan dukungan optimal.

Carmelita melanjutkan, ketiadaan dukungan bagi pelayaran di masa sulit ini tidak sejalan dengan cita-cita mengembalikan kejayan maritim Indonesia.

Salah satu dukungan bagi sektor pelayaran yang sangat mendesak saat ini salah satunya adalah mempercepat pemberian vaksinasi bagi pelaut.

Carmelita mengatakan, percepatan vaksinasi bagi pelaut ini sangat mendesak, mengingat pelaut adalah pelayan publik sekaligus garda terdepan dalam kelancaran arus logistik nasional yang bekerja 24/7.

Vaksinasi bagi pelaut, sambung Carmelita, idealnya juga diberikan secara gratis tanpa dipungut bayaran, mengingat pelaut masuk dalam kategori pekerja pelayanan publik.

Vaksinasi bagi pelaut saat ini tengah menjadi perhatian dunia maritim internasional. International Chamber of Shipping (ICS) mengingatkan bahwa vaksinasi segera menjadi persyaratan wajib bagi pelaut, mengingat beberapa negara telah mendesak seluruh kru kapal divaksinasi sebelum berlabuh di pelabuhan mereka.

"Vaksinasi bagi pelaut Indonesia harus segera dilakukan demi keselamatan dan kesehatan para pelaut, dan juga menjaga pendistribusian logistik kita tidak terganggu,” ujar Carmelita, Selasa(08/06/2021).

Di sisi lain, Carmelita juga menyampaikan pentingnya dukungan fiskal bagi keberlangsungan industri pelayaran nasional. Dukungan berupa keringan tarif perpajakan bagi industri pelayaran nasional itu seperti, memberikan pembebasan PPN dan PBBKB atas pembelian BBM dan pelumas, dan pembebasan PPN atas Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Pelayanan Kapal.

Pelayaran nasional juga membutuhkan penyederhanaan administrasi pembebasan PPN untuk pembelian kapal, impor kapal, sewa kapal, perbaikan, pembelian pelumas dan suku cadang.

Selain itu, pembebasan potongan PPh 23 atas sewa kapal, penundaan pembayaran PPh Final Pasal 21 dan penundaan pembayaran PPh Final Pasal 15 1,2 persen selama wabah Covid-19.

INSA juga memohon pengenaan Pajak Penghasilan atas pendapatan perusahaan pelayaran tetap dikenakan PPh Final 1,2% termasuk berlaku juga PPh badan bagi perusahaan pelayaran yang memiliki kapal-kapal jenis floating storage dan floating crane, yang mana secara undang-undang dikategorikan sebagai kapal.

Keringanan pajak itu, menurut Carmelita, sangat dibutuhkan industri pelayaran, guna mengurangi beban perusahaan dan menjaga agar cash flow perusahaan kembali stabil setelah sebelumnya terguncang karena badai Covid-19.

Untuk itu, sambung Carmelita, rencana pemerintah menaikkan tarif pajak baik PPN maupun PPh sebaiknya ditunda lebih dahulu sampai ekonomi kembali benar-benar pulih

 “Di kondisi sulit ini kami belum mendapatkan dukungan, tapi justru diminta ada kenaikan pajak. Jadi sebenarnya di mana keberpihakan dan dukungan untuk kami?” kata Carmelita.

INSA juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat aturan baku bagi perbankan terkait penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman tanpa revaluasi rating peminjam dan keringanan syarat pinjaman.

INSA juga meminta agar semua pihak pelayanan jasa kapal di pelabuhan dapat menahan diri untuk tidak menaikkan tarif, selama masa pandemik masih berlangsung. (*)

abc
Ulasan Berita

PELIMPAHAN KEWENANGAN SERTIFIKASI STATUTORIA KAPAL KEPADA BKI DIPERPANJANG

PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) kembali diberikan kewenangan dalam melaksanakan survey dan sertifikasi statutoria terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Perpanjangan pendelegasian kewenangan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dengan Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rudiyanto di Kantor Kemenhub Jakarta, Senin (10/5).

Agus mengungkapkan, dengan pendelegasian statutory ini, BKI memiliki kewenangan untuk melakukan survey dan audit pada aspek keselamatan kapal dan menerbitkan sertifikat statutoria kepada kapal-kapal berbendera Indonesia khususnya yang melakukan pelayaran internasional atas nama Pemerintah.

"Sertifikasi inilah yang menjadi tanda bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan," kata Agus dalam keterangan resminya, Senin (10/05/2021).

Menurutnya, pemenuhan standar keselamatan dan kepatuhan kapal-kapal berbendera Indonesia terhadap konvensi internasional tersebut berhasil membawa Indonesia masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU pada tahun 2021, di mana tahun sebelumnya Indonesia berada pada posisi Grey List.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam White List Tokyo MoU akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap standar keselamatan yang berlaku baik terhadap kapal yang berlayar di perairan Indonesia maupun internasional.

"Namun tantangan kedepan adalah bagaimana mempertahankan status agar di tahun-tahun mendatang Indonesia masih bertahan di kriteria White List ini, sebagaimana negara-negara White List lain, seperti Swedia, Chili, Swiss, Amerika Serikat, Italia dan Bangladesh," paparnya.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Hermanta menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Ditjen Perhubungan Laut, PT. BKI, perusahaan pelayaran, crew kapal dan pihak-pihak terkait lainnya.

"BKI dalam hal ini bertindak sebagai Recognized Organization/RO mampu menjalankan fungsi  pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi serta menjamin pemenuhan persyaratan konvensi Internasional oleh kapal-kapal berbendera Indonesia baik yang berlayar secara internasional maupun domestik," jelasnya.

Dengan pencapaian White List ini pihaknya berharap akan semakin memacu kinerja jajaran Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dalam melaksanakan fungsi kelaiklautan kapal bendera Indonesia bersama dengan BKI baik di pelayaran internasional maupun domestik. 

Sebagai informasi, Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia antara Ditjen Perhubungan Laut dan PT. BKI (Persero) ini dahului dengan melakukan assessment terhadap kemampuan BKI pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 dilakukan pertama kali Penandatangan Perjanjian Kerjasama tersebut. Selanjutnya Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang melalui proses oversight setiap tahunnya. (*)

abc
Headlines, Ulasan Berita

Masuk Kategori White List Tokyo MoU, INSA Apresiasi Kinerja Pemerintah

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengapresiasi kinerja pemerintah sehingga Indonesia berhasil berada di kategori White List Tokyo MoU.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, keberhasilan Indonesia berada di White List Tokyo MoU ini patut disyukuri sebagai suatu program yang terencana dengan baik yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Selain itu, capaian ini juga bagian dari hasil kerja kolektif antara pemerintah bersama pelayaran nasional yang tergabung di INSA dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Komitmen ketiganya dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, membuat Indonesia kini keluar dari grey list menuju white list.

"Ini merupakan capaian nasional yang patut kita apresiasi dan kita syukuri bersama," kata Carmelita, Selasa (14/05/2021).

Seperti diketahui, berdasarkan hasil Annual report Tokyo MoU 2020 atau laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Tokyo MoU, Indonesia masuk dalam kategori White List Tokyo MoU.

Dengan berada di White List Tokyo MoU tentu memberikan nilai positif bagi dunia pelayaran Indonesia, dengan terjadinya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia.

Di tengah lesunya industri pelayaran nasional dan dunia, keberhasilan ini adalah wujud komitmen dukungan INSA terhadap pemerintah untuk berperan aktif dalam memajukan dunia pelayaran Indonesia agar bisa kembali berjaya di pelayaran internasional.

Menurutnya, Ditjen Hubla tidak hanya berkewajiban menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di dalam negeri, tapi juga menjaga citra dan standar pelayaran Indonesia di mata dunia internasional, baik IMO ataupun lainnya seperti Tokyo MoU untuk negara-negara Asia Pasifik.

“Kita berharap, capaian ini bisa kita pertahankan terus di tahun-tahun berikutnya,” ujar Carmelita.

abc
Ulasan Berita

INSA: PELAUT DAN PEKERJA PELABUHAN AGAR MASUK PRIORITAS VAKSIN

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) meminta agar para pelaut dan pekerja di pelabuhan menjadi prioritas kelompok masyarakat penerima vaksin.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pelaut dan pekerja pelabuhan memiliki peran penting dan selalu mobile dalam memastikan kelancaran arus barang dan ketersedian logistik di seluruh pulau Indonesia.

Namun di sisi lain, para pelaut dan para pekerja pelabuhan merupakan kelompok yang rentan terhadap resiko terpapar Covid-19, apalagi kegiatan distribusi barang juga tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan selama 24/7.

Untuk itu, kata Carmelita, pelaut dan pekerja pelabuhan diharapkan masuk dalam prioritas kelompok penerima vaksin lebih dulu.

“Pelaut dan pekerja pelabuhan adalah garda terdepan dalam distribusi logistik. Peran mereka juga tidak kalah dengan dokter dan perawat. Makanya kita harus pastikan pelaut dan pekerja pelabuhan juga menjadi prioritas penerima vaksin lebih dulu” katanya, Minggu (14/02/2021).

Seperti diketahui, total sasaran vaksinasi di Indonesia mencapai 181 juta lebih orang. Sementara untuk sasaran vaksin tenaga kesehatan mencapai 1.468.764 tenaga kesehatan.

Seperti dilansir dari website resmi Komite Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga Sabtu, 13 Februari 2021, lebih dari satu juta tenaga kesehatan telah menerima vaksin tahap 1, sedangkan vaksin tahap 2 telah mencapai 415.486 tenaga kesehatan.

Carmelita menuturkan operator kapal dan pelaut nasional berkomitmen untuk menjalankan pedoman antisipasi penyebaran virus Covid-19 di laut. Hal ini seperti tertuang dalam No SE 11 tahun 2020 tentang Pedoman Rancangan Tindakan atau Contigency plan bagi pelaut dan operator kapal akibat Covid-19.

“Kami juga mengimbau, meski nanti pelaut dan pekerja pelabuhan kita sudah divaksin, tapi harus tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Negara tetangga Singapura telah mulai melakukan vaksinasi bagi para pekerja maritim dan penerbangan mereka pada pertengahan Januari lalu. Sebanyak 37 ribu pekerja dari kedua sektor itu akan menerima vaksinasi massal.

Vaksinasi terhadap pekerja maritim dan penerbangan di sana untuk melindungi mereka dari sebaran virus Covid-19, dan untuk memulihkan ekonomi Singapura yang merupakan pusat penerbangan dan pelabuhan dunia.  Indonesia sebagai   negara kepulauan sudah sewajarnya pula memprioritaskan para pekerja maritim untuk mendapatkan vaksin guna terjaminnya distribusi dan arus barang nasional. (*)  

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA