Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang menggelar Maritime Job Fair 2023 sekaligus launching Perpustakaan Digital Bidang Pelayaran(E-Library) pada Kamis, 23 Februari 2023.

Acara yang digelar di STIP Jakarta bertujuan memfasilitasi kebutuhan perusahaan pelayaran akan tenaga kerja profesional dan berinteraksi langsung dengan stakeholder bidang pendidikan kemaritiman terkait informasi kerja, perekrutan, kampus, sekolah dan lain-lain.

Adapun Maritime Job Fair 2023 ini terdiri dari beberapa rangkai kegiatan, seperti pameran, talkshow dan launching Perpustakaan Digital Bidang Pelayaran (E-Library). Talkshow pada acara ini menghadirkan top speaker dunia maritim dan melibatkan 30 perusahaan pelayaran.

Acara dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Turut hadir Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Amiruddin, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta Capt. Sudiono, serta pejabat dan stakeholders lainnya.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, Maritime Job Fair 2023 ini menjadi gerbang bagi para pencari kerja untuk berkarir di industri maritim. Serta menciptakan sinergi antara kebutuhan para pencari kerja dengan perusahaan sehingga memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) terbaik guna menjawab tantangan zaman.

“Semoga di ajang ini, para perusahaan pelayaran mendapatkan akses SDM yang berkualitas, terampil, dan siap untuk bekerja. Begitu juga sebaliknya, pencari kerja bisa berkesempatan berkarir untuk mengembangkan potensi dirinya,” kata Carmelita, Kamis (23/02/2023).

Backround Study Visi Indonesia 2045 yang disusun Bappenas menyebutkan, 60 persen jenis pekerjaan akan menerapkan otomatisasi, dan 30 persen pekerjaan berpotensi digantikan oleh revolusi teknologi. Bahkan sekarang sudah ada kapal tanpa awak, dan sudah diujicobakan di banyak negara termasuk di Indonesia.

Namun, lanjut Carmelita, bukan berarti peranan manusia akan benar-benar tidak dibutuhkan dalam kegiatan pelayaran. SDM pelaut tetap akan menjadi elemen utama dalam kegiatan pelayaran.

Carmelita menambahkan SDM yang dibutuhkan kelak tidak hanya yang memiliki hardskill dengan kompetensi teknis dan akademis, tapi juga dituntut memiliki softskill yang baik seperti; kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkoordinasi, dan memiliki analytical thinking yang baik serta kemampuan lainnya.

Dia juga berharap, para taruna-taruni agar tidak cepat puas dan tidak membatasi diri untuk hanya berkarya di level nasional, tapi juga harus terus menggali potensi diri untuk bisa bersaing di level internasional. 

"Acara Maritime Job Fair 2023 ini adalah gerbang pertama bagi adik-adik taruna-taruni untuk mengenal lebih jauh dunia kerja dan industry pelayaran." (*)

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) meminta penerapan kapal pandu dan tunda di pelabuhan sesuai PM 57 tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, saat ini kerap terjadi pelayanan penundaan oleh BUP tidak sesuai dengan PM 57 tahun 2015.

Ia mencontohkan, kapal dengan panjang 150 meter yang semestinya cukup dilayani dengan satu unit tunda dengan jumlah daya kuda 2.000 DK, namun karena tidak tersediaannya unit tunda dengan daya kuda yang sesuai, maka digunakan unit tunda yang memiliki daya kuda yang lebih besar sehingga mempengaruhi besaran pemakaian bahan bakar minyak (BBM) kapal tunda yang dibebankan kepada pelayaran.

Menurut Carmelita, hal ini menyebabkan biaya operasional pelayaran mengalami kenaikan. Karena itu, Carmelita meminta kepada BUP-BUP agar menyediakan kapal tunda dengan jumlah daya kuda yang sesuai.

“Masih ada BUP atau badan usaha penyedia jasa penundaan tidak memiliki unit tunda yang daya kudanya sesuai dengan panjang kapal, sehingga cost operasional pelayaran menjadi lebih besar,” katanya, Jumat (23/12/2022).

Dalam PM 57 tahun 2015 di pasal 33 ayat (3) disebutkan, badan usaha penyediaan pelayanan jasa pandu dan tunda harus memenuhi persyaratan teknis, yaitu memiliki pandu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 15 (lima belas) orang; memiliki kapal tunda yang memenuhi persyaratan paling sedikit 10 (sepuluh) unit dengan total daya minimum 20.000 daya kuda; dan memiliki kapal pandu yang memenuhi persyaratan paling sedikit 5 (lima) unit.

Carmelita berharap, kedepan seluruh BUP dapat menyediakan kapal tunda sesuai dengan PM tersebut. Diharapkan juga pemerintah berkenan melakukan perubahan PM 57 Tahun 2015 sehingga pelayanan jasa pandu dan tunda di pelabuhan akan lebih kompetitif yang pada akhirnya akan ikut menekan biaya logistik kita di masa mendatang.

“Penggunaan kapal pandu dan tunda yang sesuai merupakan kepentingan bersama dalam rangka menekan biaya logistik Indonesia.”

Di sisi lain, DPP INSA meminta anggotanya untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan kapal pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah pergerakan pada Nataru tahun ini mencapai 44,17 juta orang, atau 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan Nataru 2021 yang diprediksi sebanyak 19,9 juta orang.

Sementara puncak arus pergerakan pada mudik Natal akan terjadi pada 23-24 Desember 2022, sedangkan puncak arus balik Natal pada 25-26 Desember 2022.

Untuk masa puncak arus mudik masa libur tahun baru diprediksi akan terjadi pada 30-31 Desember 2022 dengan puncak arus balik diprediksi pada 1-2 Januari 2023.

Adapun, pengguna transportasi laut dalam masa libur Nataru tahun ini diprediksi mencapai 901 ribu orang. Jumlah ini menjadi yang terkecil di antara moda transportasi umum lainnya, seperti kereta api yang diprediksi mencapai 5,9 juta orang, bus 5,2 juta orang, pesawat 4,8 juta orang, kapal penyeberangan 1,9 juta orang. Adapun angkutan Nataru 2022 diprediksi akan didominasi mobil pribadi yang mencapai 12,4 juta orang dan sepeda motor 7,2 juta orang.

Meski pengguna transportasi laut diprediksi menjadi yang tekecil di angkutan Nataru 2022 ini, INSA tetap mengajak seluruh operator angkutan laut untuk bersama-sama mendukung kesuksesan pelayanan angkutan Nataru 2022.

Selain aspek keselamatan dan keamanan yang harus diperhatikan, Carmelita juga mengimbau agar seluruh operator kapal laut disiplin menerapkan protokol kesehatan, mengingat penyebaran Covid-19 di tanah air tengah meningkat kembali.

"Tidak bosan-bosan kami mengimbau agar operator angkutan transportasi tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan dan kesehatan seluruh awak kapal dan penumpang dalam masa libur Nataru ini.” (*)

Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menerima penghargaan dari PT PLN sebagai mitra perusahaan pelayaran.  Penghargaan ini diberikan atas peran aktif INSA dalam penyediaan kebutuhan kapal angkutan batu bara untuk menjaga ketahanan listrik nasional.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyebutkan hal ini sejalan dengan visi dan misi INSA sebagai infrastruktur pembangunan perekonomian, alat pemersatu kesatuan dan persatuan bangsa dan negara; serta turut memberdayakan pelayaran niaga nasional.

“INSA sangat menghargai dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh PLN,” ungkap Carmelita dalam keterangan resminya di Jakarta.

Seperti diketahui, pada awal tahun ini terjadi kekurang stok batu bara di 17 PLTU yang dikelola PLN sehingga dibutuhkan volume batu bara yang lebih besar. Guna mengatasi permasalahan hal ini, kementerian dan lembaga serta stakeholder terkait bersama INSA melakukan rapat koordinasi mengenai pemenuhan batu bara PT PLN.

Kerja keras INSA dan anggotanya bersama seluruh stakeholder di sektor kelistrikan nasional membuahkan hasil. Dimana, PLTU tersebut rata-rata sudah mencapai 15 hari operasi (HOP).

Carmelita mengungkapkan, keberhasilan keluar dari krisis kelangkaan batu bara merupakan hasil kerja efektif yang dilakukan INSA untuk mengkonsolidasikan armada perusahan pelayaran nasional anggota INSA. Sekaligus, lanjutnya, ini menjadi bukti nyata manfaat positif penerapan asas cabotage bagi negara.

Sejak diterapkannya asas cabotage, armada nasional terus bertumbuh pesat sehingga mampu melayani seluruh kebutuhan angkutan dalam negeri. Selain itu, armada nasional dapat dikerahkan dalam menghadapi situasi genting, seperti krisis pasokan batu bara nasional.

“Ini berkat sinergi dan koordinasi antara INSA dan anggotanya bersama pemerintah dalam hal ini Kemenko Marinvest, Kemenhub, PLN, Ditjen Minerba dan lainnya, yang dibantu dengan anak perusahaan BUMN, termasuk kapal-kapal Merah Putih yang saat itu menjalankan ekspor namun sementara ikut mengangkut angkutan batu bara domestik,” pungkasnya.

Nasionalisme INSA

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kolaborasi yang baik seluruh stakeholder mulai dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, INSA dan stakeholder lainnya akhirnya bisa mengatasi krisis energi primer di awal tahun ini.

Diapun mengatakan, INSA memiliki peran besar dan telah menujukkan kedigdayaannya. INSA, menurut Darmawan, tidak hanya profesional dalam berkerja, tapi juga telah menunjukkan semangat juangnya  dalam ikut serta menangani krisis energi primer saat itu.

“Indonesia kayaknya mampu menghadapi krisis energi primer ini bukan hanya karena kedigdayaan PLN, tapi karena kedigdayaan Kementerian ESDM dan Dirjen Minerba, Menteri Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Laut, yang lebih penting lagi adalah kedigdayaan dari INSA dan seluruh anggotanya yang tidak hanya menunjukkan profesionalisme tapi semangat perjuangan yang luar biasa,” kata Darmawan.

Penyerahan penghargaan PLN kepada INSA ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Capt. Mugen Suprihatin Sartoto. 

Seperti dikutip dari JPNN.com, dalam sambutannya, Budi mengatakan sudah sepatutnya seluruh pihak memberikan dukungan penuh kepada PLN sebagai perusahaan besar yang bertanggung jawab dalam menerangi Indonesia.

Budi juga sangat mengapresiasi sinergi dan kerja sama INSA dan PLN dalam mengatasi krisis energi primer yang sempat terjadi.

"Kami sepakat untuk selalu memperjuangkan ini bisa menjadi lebih baik. Kami sampaikan pada Kadin dan INSA, harus all out. Terima kasih pada teman-teman INSA yang bisa menunjukkan bahwa ada nasionalisme yang tidak terbantahkan," ujar Budi Karya Sumadi. (*)