Category: Teknologi
Teknologi

TINGKATKAN LAYANAN, DITJEN HUBLA SEDIAKAN APLIKASI SEHATI

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) tingkatkan layanan berbasis online dengan meluncurkan aplikasi Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (SEHATI). Melalui aplikasi ini masyarakat semakin mudah dalam melakukan proses layanan perizinan di Ditjen Hubla secara online.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Agus Purnomo mengatakan, pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan upaya Ditjen Hubla menuju satu data perhubungan laut melalui satu pintu untuk semua pelayanan yang ada di Ditjen Hubla, baik di pusat maupun daerah.

"Aplikasi ini diharapkan dapat membuat proses perizinan menjadi lebih mudah, transparan dan realtime,” kata Agus seperti dikutip laman hubla.dephub.go.id, Jumat (17/07/2020).

Agus mengungkapan, aplikasi SEHATI juga telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi lain. Di antaranya Online Single Submition (OSS) milik BKPM dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan. “Proses pengajuan dan monitoring untuk semua pelayanan di bidang perhubungan laut pun dapat dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu, serta telah memiliki Digital Signature atau sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik,” ungkapnya.

Aplikasi SEHATI ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sebab, melalui penggunaan aplikasi ini, masyarakat tak perlu datang bertatap muka dengan petugas untuk mendapatkan layanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dengan demikian, protokol kesehatan dengan menjaga jarak (physical distancing) telah dijalankan.

Kepada seluruh jajaran Ditjen Hubla di seluruh Indonesia, Dikatakan Agus, agar tetap bersemangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam laporannya yang dibacakan oleh Direktur KPLP, Ahmad, menyampaikan bahwa SEHATI memiliki tujuh fungsi Utama (Modul) yang saling terkoneksi, antara lain Datalake, Workflow Engine, Single Sign On, API (Application Programming Interface), ESB (Enterprise Service Bus), Modul Analytic Framework dan Dashboard Monitoring.

Ahmad menyebutkan saat ini terdapat 24 layanan dalam SEHATI yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu terkait layanan di bidang perkapalan dan kepelautan, kepelabuhanan, kenavigasian, KPLP, dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP). Adapun lima layanan di antaranya telah go live dan bisa langsung diakses oleh pengguna jasa pada alamat sehati.hubla.dephub.go.id, di antaranya layanan Pembuatan Baru Dokumen Pengawakan (SAFEMANING), Seafarers Identity Document (SID), Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK), Surat Penetapan Tanda Panggilan (Call Sign), dan Pembangunan atau Pengembangan Tersus.

SEHATI akan terus dikembangkan agar seluruh layanan di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dapat diakses melalui satu pintu. “Dengan dibangunnya SEHATI diharapkan perizinan menjadi lebih mudah, transparan, realtime, dan mampu mengurangi birokrasi serta mempermudah para pelaku usaha dan perorangan dalam melakukan layanan di bidang perhubungan laut," pungkasnya. (*)

abc
Teknologi

TINGKATKAN KESELAMATAN KAPAL KECIL DAN TRADISIONAL MELALUI TEKNOLOGI INFORMASI

Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat bermanfaat dan memberikan kemudahan-kemudahan disegala bidang pekerjaan, tidak terkecuali dalam bidang transportasi laut. Salah satu pemanfaatan teknologi bagi transportasi laut tersebut adalah proses identifikasi dalam penertiban sertifikasi elektronik bagi kapal ikan dan kapal trandisional yang berukuran dibawah 7 GT.

Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Umar Aris mengatakan, penerbitan sertifikasi elektronik dengan sistem data base online ini nantinya diharapkan dapat menjadi solusi bagi Kemenhub dalam upaya meningkatkan keselamatan pelayaran kapal-kapal tradisional di Indonesia.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut memberikan dukungan kemudahan bagi nelayan/awak kapal tradisional dalam mereka berusaha serta meningkatkan keselamatan mereka dengan penggunaan teknologi maju dalam sistem manajemen kapal-kapal nelayan kecil dan kapal tradisional ini.

Beberapa program Kemenhub dalam rangka meningkatkan keselamatan bagi kapal-kapal kecil dan tradisional antara lain adalah penggabungan sertifikat menjadi satu sertifikat dari semua aspek kelaiklautan kapal, memangkas proses birokrasi pengurusan sertifikat Pas Kecil dan memberikan masa berlaku menjadi seumur hidup, memberikan bebas biaya pengurusan sertifikat Pas Kecil di UPT Kementerian Perhubungan serta pemberian Lifejacket (Jaket penolong/pelampung) secara gratis kepada para nelayan.

Program penyederhanaan dan kemudahan pengurusan proses sertifikasi elektronik bagi kapal-kapal kecil dan tradisonal ini juga merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan program reformasi birokrasi oleh Kemenhub dengan tujuan untuk memastikan pengawasan dan jaminan keselamatan pelayaran dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam pengawasan tersebut, tentunya keakuratan proses identifkasi elektronik menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk penerbitan sertifikasi elektronik kapal-kapal tradisional ini, sehingga nantinya pengawasan untuk menjamin keselamatan kapal-kapal ini bisa dilakukan dengan lebih baik dengan menggunakan teknologi yang memadai sesuai perkembangan jaman.

Untuk itu, beberapa waktu yang lalu, Dtjen Hubla bersama dengan Binus University menyelenggarakan kegiatan Webinar Teknologi Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran dengan tema Penggunaan Teknologi Informasi Proses Identifikasi dan Sertifikasi Elektronik Dalam Rangka Meningkatkan Aspek Keselamatan Kapal Nelayan dan Kapal Tradisional Berbahan Dasar Kayu Ukuran Kurang dari GT.7.

Melalui webinar ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi atau masukan yang bisa menjadi referensi bagi Kemenhub dalam menentukan atau membuat kebijakan selanjutnya.

Dalam Webinar Teknologi Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran ini, selain Dr. Umar Aris beberapa nara sumber yang menjadi pembicara adalah Dr. Ford Lumban Gaol (Doctor of Computer Science Binus University, IEEE Computer Society Indonesia Chapter), Goenaryo, Api (Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan), Dr. Soerjanto Tjahjono (Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi - KNKT), Capt. Zaenal Arifin Hasibuan (Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Indonesian National Shipowners' Association - INSA), Riza Adha Damanik (Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia - KNTI), Sudirman Abdullah (Ketua DPP Pelayaran Rakyat - Pelra) dan Prof. Dr. Sunaryo, M.Sc (Direktur Indonesian Maritime Centre / Guru Besar Fakultas Teknik Perkapalan Universitas Indonesia), dengan Moderator, Capt. Diaz Saputra, Dip. TSI, MBA.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengungkapkan berdasarkan investigasi ditemukan beberapa hal saat terjadinya kecelakaan kapal kecil atau kapal tradisonal yang berbahan kayu. Diantaranya adalah sistem bahan bakar yang kurang memenuhi standar keselamatan pelayaran, temperatur ruang mesin melebihi 42 derajat celcius serta sistem kelistrikan kapal tidak sesuai standar.

Menurutnya beberapa keuntungan yang akan diperoleh dengan dilaksanakannya identifikasi kapal secara elektronik, diantaranya proses pencatatan atau identifikasi kapal dapat dilakukan secara nasional dengan standar informasi yang seragam, mengetahui daerah operasional, lebih mudah mengontrol dalam pengawasan kapal, waktu docking kapal, umur kapal serta riwayat kapal.

“Dengan data elektronik sertifikasi juga membuktikan negara selalu hadir dan memudahkan dalam menginventarisasi permasalahan atau problem yang timbul terkait dengan type kapal dan pembuatan kapal sehingga dapat dilakukan evaluasi yang komprehensif untuk meningkatkan keselamatan pelayaran,” tukas Soerjanto. (*)

Sumber: http://hubla.dephub.go.id/berita/Pages/KEMENHUB-MANFAATKAN-TEKNOLOGI-INFORMASI-UNTUK-PENINGKATAN-KESELAMATAN-PELAYARAN-BAGI-KAPAL-KECIL-DAN-TRADISIONAL.aspx

abc
Teknologi, Ulasan Berita

SANKSI TIDAK GUNAKAN AIS KELAS B MULAI DITERAPKAN

Sanksi administratif bagi kapal yang tidak menggunakan dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) Kelas B mulai diterapkan pada Kamis (20/2/2020). Sementara untuk AIS Kelas A sudah terlebih dahulu diberlakukan sejak tanggal 20 Agustus 2019.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut telah melakukan persiapan dalam menegakan kewajiban penggunaan AIS Kelas B dan untuk penegakan hukum, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menjadi perangkat hukum yang berwenang memastikan pelaksanaan kewajiban penggunaan dan pengaktifan AIS Kelas B dimaksud.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) petugas KPLP yang bertugas melakukan penegakan hukum untuk memastikan pelaksanaan kewajiban memasang dan mengaktifkan AIS Kelas B mulai Kamis (20/2/2020) sudah memadai dan telah dibekali oleh Standard and Procedure (SoP) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 176/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Berbendera Indonesia.

Pemantauan kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS kelas B dimaksud dilakukan melalui 22 (dua puluh dua) Vessel Traffic Service (VTS) dan 150 Stasiun Radio Pantai (SROP) yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia.

Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang berlayar di Wilayah Perairan Indonesia serta Peraturan Menteri No. PM 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang berlayar di Wilayah Perairan Indonesia , kewajiban pemasangan AIS memang harus diberlakukan.

“Selain untuk memudahkan pendeteksian kapal, pemasangan AIS juga dapat untuk lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim,” kata Hengki dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (20/2).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.176/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia, Hengki menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK) dapat melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda yang dengan sengaja tidak mengaktifkan AIS, atau kapal yang tidak memiliki AIS. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PPKK akan melaporkan hasil temuan tersebut kepada Syahbandar.

Selanjutnya, Ia menyampaikan bahwa berdasarkan laporan hasil temuan PPKK terhadap pemeriksaan atas nakhoda yang dengan sengaja tidak mengaktifkan AIS, Syahbandar akan menyampaikan kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan mengenai rekomendasi pengenaan sanksi administratif untuk Nakhoda. Direktur Perkapalan dan Kepelautan dapat melakukan pencabutan sementara sertifikat pengukuhan Certificate of Endorsement (COE) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal ini, keputusan pencabutan sementara sertifikat pengukuhan Certificate of Endorsement (COE) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi pengenaan sanksi administratif dari Syahbandar.

Sedangkan laporan hasil temuan PPKK terhadap pemeriksaan atas kapal yang tidak memiliki AIS, Hengki mengatakan bahwa nantinya Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal sampai terpasang dan aktifnya AIS di atas kapal.

Lebih lanjut, Hengki mengatakan bahwa sebelum dilakukan penindakan pihaknya akan memberikan peringatan pada kapal yang tidak mengaktifkan AIS di luar perairan pelabuhan. “Syahbandar akan berkoordinasi dengan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai untuk dapat mendekati kapal dan memberikan peringatan pada kapal yang tidak mengaktifkan AIS di luar perairan pelabuhan,” tuturnya.

Sebagai informasi, pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS, petugas SROP, PPKK dan pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal asing.

Terakhir, Hengki menyampaikan bahwa Ia juga akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan peraturan ini. (*)

abc
Teknologi

PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI 4.0

Memasuki era industri 4.0, para pelaku industri dituntut berinovasi dalam mengembangkan sistem teknologi dan informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi, di era teknologi ini terdapat peluang maupun tantangan yang harus dicermati oleh industri nasional. Wakil Ketua Umum I Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Witono Suprapto menyebutkan ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh industri nasional termasuk pelayaran. Peluang tersebut adalah, dikatakan Witono, era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Lalu berpotensi adanya pengurangan emisi karbon kira-kira 26 miliarmetrik ton dari tiga industri, yakni elektronik 15,8 miliar, logistik 9,9 miliar, dan otomotif 540 miliar dari tahun 2015-2025. Sedangkan tantangannya, lanjut Witono, dapat menghilangkan sekitar 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015-2025, karena digantikannya posisi manusia dengan mesin otomatis. “Diestimasi dimasa yang akan datang, 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini,” kata Witono seperti dikutip oceanweek.co Diharapkan pada era digital ini, Indonesia mampu meningkatkan SDM yang memiliki kemampuan spesifik dan ahli. Peningkatan SDM tersebut bisa dilakukan melalui pendidikan yang fokus sesuai bdiang yang dibutuhkan. Direktur Lalu Lintas Perhubungan Laut Capt. Wisnu Handoko menuturkan pemerintah dipastikan mengikuti perkembangan zaman. Perhubugan Laut juga mempunyai arah kebijakan meningkatkan teknologi informasi dengan mengembangkan sistem digitalisasi online Inaportnet, dan DO Online, lalu pengembangan vessel traffic services (VTS) dan alat telekomunikasi pelayaran yang lainnya. “Selain itu, juga mengembangkan sistem tiket online di berbagai pelabuhan di Indonesia, seperti Tanjung Emas Semarang, Kaliadem Jakarta, Bau-bau, Tulehu, Tanjung Pinang, Surabaya, dan Tarakan,” tutur Capt. Wisnu. Menurut Capt. Wisnu, Perhubungan Laut juga sudah mengembangkan dan menerapkan Inaportnet sistem dan DO Online, di pelabuhan utama dan Tanjung Emas. “Secara teknologi ada kemungkinan di Indonesia akan ada kapal tanpa awak, meski untuk beberapa tahun lagi dan secara bertahap, sehingga hal ini harus disikapi dengan bijak oleh dunia pendidikan tinggi,” tutup wisnu. (*)abc
Insa Insight, Teknologi

3 Pelabuhan Serentak Terapkan Layanan Inaportnet

Jakarta, INSA - Tiga pelabuhan serentak menerapkan layanan kapal dan barang berbasis online "Inaportnet" yang ditandai dengan video conference yaitu untuk pelabuhan Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Panjang (Lampung), dan Balikpapan (Kalimantan Timur). Penerapan Inaportnet menurut Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut Bay M Hasani bertujuan meningkatkan  pelayanan kapal di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, terpercaya, transparan,  dan terstandar serta biaya yang minimal. "Dengan begitu dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia," kata Bay dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (26/9/2017). Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dikatakannya, telah menjadi Quick Win Kementerian Perhubungan, yang harus diterapkan pada 16 pelabuhan di Indonesia. Adapun hingga saat ini sudah ada 10 pelabuhan yang telah melakukan go live dari total 16 pelabuhan yang ditargetkan untuk go live seluruhnya di akhir tahun 2017. Beberapa Sistem pendukung pelaksanaan Inaportnet yang sudah berjalan yaitu Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan, dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). "Ini akan dapat berjalan bila sistem pendukungnya handal dan terintegrasi  dengan baik. Disamping itu perlu sinergi yang baik diantara seluruh pemangku kepentingan," ujarnya. Video Conference dilaksanakan dari ruang Command Center Kemenhub lantai 25 antara Plt. Dirjen Hubla dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I  Banjarmasin, Panjang, dan Balikpapan beserta jajarannya. Sebelumnya, mereka telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas pada 14 Juni 2017 untuk pelabuhan Banjarmasin, 18 Agustus 2017 untuk pelabuhan Panjang dan Balikpapan. "Ini merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen kita untuk mewujudkan penerapan Inaportnet di Pelabuhan, oleh karena itu harus benar-benar kita dalami dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta ditindaklanjuti dengan usaha keras kita bersama," pungkasnya.(*)abc
Insa Insight, Teknologi

Penerapan Inaportnet Di Belawan Jadikan Pelayanan Lebih Efisien Dan Transparan

Jakarta, INSA - Kementerian Perhubungan secara bertahap melakukan transformasi pelayanan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin terselenggaranya transportasi yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dalam memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Penerapan Sistem Inaportnet, bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, Jumat, (25/11)

Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dapat dipakai untuk mengontrol, mengawasi dan melakukan tindakan bila ada pelanggaran aturan. Seiring dengan itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kapal dan barang di pelabuhan kepada para penggunanya Kementerian Perhubungan telah mengembangkan sistem informasi berbasis web yang diberi nama Inaportnet atau sistem layanan tunggal berbasis internet di 4 Pelabuhan Utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar.

Sistem Inaportnet ini bersifat komprehensif dimulai sejak pengajuan permohonan kedatangan kapal, kapal masuk, kegiatan bongkar muat, hingga kapal meninggalkan pelabuhan termasuk di dalamnya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Aplikasi Inaportnet ini hadir sebagai fasilitas yang mengakomodir kepentingan dalam pelayanan jasa di pelabuhan dan sebagai wadah pertukaran data elektronik bagi pengguna serta penyedia jasa kepelabuhanan tanpa mengesampingkan legalitas dan validitas data.

Inaportnet ini juga sebagai sistem yang mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan baik yang digunakan regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yaitu Sistem Informasi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sistem Pelayanan Terpadu dan Surat Persetujuan Syahbandar dengan sistem informasi yang digunakan masing masing operator pelabuhan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

Selain itu, Inaportnet juga telah terintegrasi dengan sistem informasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan sehingga mempermudah pengguna jasa membayar PNBP.

"Saya berharap pelaksanaan sistem Inaportnet khususnya di pelabuhan Belawan ini dapat berjalan dengan baik, efisien dan transparan sehingga memberikan kontribusi positif", tambah Sugihardjo.

Sistem Inaportnet dilaksanakan secara bertahap dan  diterapkan pertama kali di Pelabuhan Makasar sejak Maret 2016, dilanjutkan di pelabuhan Belawan pada bulan Juni 2016, Pelabuhan Tanjung Perak pada bulan Juli 2016 dan Tanjung Priok pada bulan September 2016. Selanjutnya sistem Inaportnet akan diterapkan di 12 pelabuhan lainnya sesuai yang telah ditargetkan oleh Menteri Perhubungan.

"Penerapan aplikasi Inaportnet ini harus dibarengi pula dengan melakukan perubahan budaya kerja melalui change management sehingga memiliki pandangan yang positif terhadap perubahan bahkan siap menjadi bagian di dalamnya", ujar Sugihardjo.

Selanjutnya dengan diterapkan sistem Inaportnet perlu adanya komitmen yang kuat dari segenap pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir dan pola tindak yaitu membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan", pungkasnya.

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA