Category: Ulasan Berita
Ulasan Berita

INSA: PELAUT DAN PEKERJA PELABUHAN AGAR MASUK PRIORITAS VAKSIN

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) meminta agar para pelaut dan pekerja di pelabuhan menjadi prioritas kelompok masyarakat penerima vaksin.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pelaut dan pekerja pelabuhan memiliki peran penting dan selalu mobile dalam memastikan kelancaran arus barang dan ketersedian logistik di seluruh pulau Indonesia.

Namun di sisi lain, para pelaut dan para pekerja pelabuhan merupakan kelompok yang rentan terhadap resiko terpapar Covid-19, apalagi kegiatan distribusi barang juga tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan selama 24/7.

Untuk itu, kata Carmelita, pelaut dan pekerja pelabuhan diharapkan masuk dalam prioritas kelompok penerima vaksin lebih dulu.

“Pelaut dan pekerja pelabuhan adalah garda terdepan dalam distribusi logistik. Peran mereka juga tidak kalah dengan dokter dan perawat. Makanya kita harus pastikan pelaut dan pekerja pelabuhan juga menjadi prioritas penerima vaksin lebih dulu” katanya, Minggu (14/02/2021).

Seperti diketahui, total sasaran vaksinasi di Indonesia mencapai 181 juta lebih orang. Sementara untuk sasaran vaksin tenaga kesehatan mencapai 1.468.764 tenaga kesehatan.

Seperti dilansir dari website resmi Komite Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga Sabtu, 13 Februari 2021, lebih dari satu juta tenaga kesehatan telah menerima vaksin tahap 1, sedangkan vaksin tahap 2 telah mencapai 415.486 tenaga kesehatan.

Carmelita menuturkan operator kapal dan pelaut nasional berkomitmen untuk menjalankan pedoman antisipasi penyebaran virus Covid-19 di laut. Hal ini seperti tertuang dalam No SE 11 tahun 2020 tentang Pedoman Rancangan Tindakan atau Contigency plan bagi pelaut dan operator kapal akibat Covid-19.

“Kami juga mengimbau, meski nanti pelaut dan pekerja pelabuhan kita sudah divaksin, tapi harus tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Negara tetangga Singapura telah mulai melakukan vaksinasi bagi para pekerja maritim dan penerbangan mereka pada pertengahan Januari lalu. Sebanyak 37 ribu pekerja dari kedua sektor itu akan menerima vaksinasi massal.

Vaksinasi terhadap pekerja maritim dan penerbangan di sana untuk melindungi mereka dari sebaran virus Covid-19, dan untuk memulihkan ekonomi Singapura yang merupakan pusat penerbangan dan pelabuhan dunia.  Indonesia sebagai   negara kepulauan sudah sewajarnya pula memprioritaskan para pekerja maritim untuk mendapatkan vaksin guna terjaminnya distribusi dan arus barang nasional. (*)  

abc
Ulasan Berita

KEMENHUB IMBAU PELAYARAN ANTISIPASI CUACA EKSTREM DI PERAIRAN INDONESIA

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi tentang kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia. Para nakhoda dan masyarakat maritim perlu mewaspadai cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang mungkin akan terjadi di beberapa perairan di Indonesia dalam tujuh hari ke depan, yakni tanggal 11 hingga 17 Februari 2021.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Maklumat Pelayaran Nomor 18/PHBL/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di seluruh Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang terkait keselamatan pelayaran. Hal ini guna meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menegaskan, setiap pemberangkatan kapal harus selalu memperhatikan kondisi cuaca yang mengacu pada berita cuaca BMKG dengan mengakses website BMKG.

"Bila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran, maka Syahbandar wajib menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca memungkinkan untuk berlayar," kata Ahmad dalam keterangan resminya.

Ahmad menginstruksikan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, juga memastikan kegiatan bongkar muat berlangsung tertib dan lancar. Begitupun dengan muatan harus dilasing dengan baik dan tidak melebihi kapasitas angkut. Untuk itu, nakhoda kapal harus mampu memperhitungkan stabilitas kapalnya tetap baik dan tidak over draf.

Menurutnya, cuaca menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam keselamatan pelayaran. Maka selama kapal berlayar, Nakhoda kapal harus selalu memantau kondisi cuaca secara periodik setiap enam jam. Jika terjadi cuaca buruk, kapal segera berlindung di tempat yang aman namun tetap harus siap digerakkan serta segera melaporkannya kepada Syahbandar dan Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat untuk menginformasikan posisi kapal dan kondisi cuaca.

Hal penting lain yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal secara rutin untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang bisa menyebabkan tumpahan minyak di laut.

"Kita semua tentu tidak ingin ada musibah yang terjadi di perairan. Namun demikian, jika terjadi musibah agar segera diambil tindakan cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk jika terjadi tumpahan minyak di laut agar dapat berkoordinasi dengan Syahbandar setempat untuk melakukan upaya penanggulangan musibah atau akibat lain yang ditimbulkan,” ujarnya.

Khusus bagi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) dan Distrik Navigasi diinstruksikan agar tetap menyiagakan kapal-kapalnya dan segera memberikan pertolongan jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Dalam kondisi tersebut, koordinasi sangat diperlukan termasuk antara Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Nakhoda yang harus segera berkoordinasi dengan Pangkalan PLP jika terjadi kecelakaan.

Adapun berdasarkan hasil pemantauan BMKG diperkirakan tanggal 11 s.d. 17 Februari 2021, cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi 2,5 – 4 meter akan terjadi di Laut Cina Selatan, Perairan Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Perairan Selatan  Bali, Perairan Selatan Lombok, Perairan Selatan Sumbawa, Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa hingga Selatan Sumbawa, Laut Sulawesi Bagian Tengah, Laut Banda Bagian Timur, Perairan Utara Manokwari, Samudera Hindia Barat Mentawai hingga Selatan Sumbawa.

Sementara gelombang sedang 1,25 – 2,50 meter diperkirakan akan terjadi di Perairan Barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Samudera Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Laut Sawu, Perairan Kupang – Pulau Rote, Samudera Hindia Selatan Kupang – Pulau Rote, Perairan Kepulauan Sermata – Kepulauan Leti, Perairan Kepulauan Babar, Perairan Kepulauan Tanimbar, Perairan Kepulaian Kai,  Perairan Kepulauan Aru, Perairan Yos Sudarso, Perairan Sabang, Laut Natuna, Selat Karimata, Perairan Utara Belitung, Selat Gelasa, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Utara Jawa Barat hingga Jawa Timur, Laut Jawa, Laut Sumbawa, Laut Flores, Perairan Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, Laut Maluku, Perairan Kepulauan Sangihe, Perairan Kepulauan Talaud, Perairan Utara Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, Perairan Utara Papua, Samudera Pasifik Utara Kepulauan Halmahera hingga Papua. (*)

abc
Ulasan Berita

RESMI BEROPERASI, PELABUHAN PATIMBAN LAYANI EKSPOR PERDANA

Pelabuhan Patimban resmi beroperasi dan langsung melayani kegiatan ekspor perdana produk otomotif sebanyak 140 unit kendaraan. Presiden RI Joko Widodo hadir secara virtual dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir langsung di Pelabuhan Patimban menyaksikan dilakukannya Soft Launching dan Pengoperasian Perdana Pelabuhan Internasional Patimban, Subang, Jawa Barat, Minggu (20/12).

Dalam soft launching tersebut, Presiden dan Menhub turut menyaksikan proses pengangkutan 140 unit kendaraan merek Toyota, Daihatsu, dan Suzuki ke dalam Kapal MV. Suzuka Express milik PT Toyofuji Shipping Co.,Ltd, yang akan diekspor menuju Brunei Darussalam.

“Di tengah pandemi, salah satu proyek strategis nasional, Pelabuhan Patimban fase pertama telah kita selesaikan. Alhamdulillah,” demikian disampaikan Presiden Joko Widodo.

Presiden mengatakan, Pelabuhan Patimban memiliki peran yang strategis dalam pertumbuhan perekonomian di wilayah Jawa Barat dan juga secara nasional.

“Dengan lokasinya yang strategis dekat dengan Bandara Internasional Kertajati dan kawasan industri di Bekasi, Karawang, serta Purwakarta. Saya yakin Pelabuhan Patimban akan menjadi kunci penghubung antar kawasan industri, manufaktur, dan sentra-sentra pertanian, serta menopang percepatan ekspor,” ungkapnya.

Presiden berharap, Pelabuhan Patimban juga mendukung ekspor produk-produk lainnya yang menggerakkan ekonomi seperti UMKM, sektor pertanian, industri kreatif,dan lain-lain sehingga produk lokal mampu bersaing di pasar global.

Sementara itu Menhub Budi mengatakan, Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan utama yang dibangun dengan salah satu pertimbangan utama untuk mengurangi biaya logistik dan memperlancar arus barang, serta mengurangi beban kendaraan barang di jalan raya khususnya di wilayah Jabodetabek.

“Pelabuhan Patimban yang disinergikan dengan Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat mengefisiensikan waktu dan biaya logistik. Khususnya untuk menekan biaya logistik nasional dan meningkatkan efisiensi biaya ekspor produk Indonesia ke luar negeri, salah satunya produk otomotif,” tutur Menhub Budi.

Dalam proses membangun Pelabuhan, selain fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban, Kemenhub juga memperhatikan aspek ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar dengan melakukan aksi sosial dan secara aktif memberikan pelatihan seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta pemberian program keahlian bagi para Nelayan sekitar.

“Untuk para nelayan, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan kapal-kapal yang disalurkan melalui koperasi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Pembangunan Pelabuhan Patimban dilakukan dalam tiga tahap. Saat ini telah diselesaikan pembangunan tahap 1 fase 1, yaitu meliputi pembangunan area terminal, pembangunan Breakwater, Seawall, dan Revetment, pembangunan Back Up Area, jalan akses, dan jembatan penghubung dengan Terminal Kendaraan seluas 25 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 218.000 CBU, Terminal Peti Kemas seluas 35 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 250.000 TEUs untuk tahap I secara keseluruhan.

Selanjutnya, untuk tahap 1 fase 2 akan dikerjakan pada tahun 2021-2024 dengan pekerjaan Terminal Peti Kemas seluas 66 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 3,75jt TEUs, Terminal Kendaraan dengan kapasitas kumulatif sebesar 600.000 CBU, dan Roro Terminal seluas 200 m2.

Kemudian untuk tahap 2 akan dilaksanakan pada tahun 2024-2025 pekerjaan Terminal Peti Kemas dengan kapasitas kumulatif sebesar 5,5jt TEUs. Sedangkan tahap 3 akan dilaksanakan pada tahun 2026-2027 dengan pekerjaan Terminal Peti Kemas dengan kapasitas kumulatif sebesar 7,5jt TEUs.

Turut hadir dalam kegiatan ini Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, dan stakeholder terkait lainnya.

sumber:http://dephub.go.id/post/read/mulai-beroperasi,-pelabuhan-patimban-langsung-layani-ekspor-perdana

abc
Ulasan Berita

BESOK, SOFT LAUNCHING DAN PENGOPERASIAN PERDANA PELABUHAN PATIMBAN

Menjelang pelaksanaan Soft Launching dan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban Subang Jawa Barat yang akan dilaksanakan esok hari, Minggu (20/12), Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan persiapan akhir guna memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

"Pembangunan car terminal Pelabuhan Internasional Patimban telah selesai dan siap dioperasikan secara terbatas," ujar Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (19/12).

Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan soft launching tersebut rencananya akan diresmikan secara langsung esok hari.

Selain itu, bersamaan dengan kegiatan soft launching dan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban juga akan dilaksanakan ekspor perdana kendaraan dari Pelabuhan Patimban berupa kendaraan mobil berjumlah 140 unit dengan menggunakan Kapal MV. Suzuka Express milik PT Toyofuji Shipping Co.,Ltd dengan tujuan Brunei Darussalam.

“Saat ini Kapal MV. Suzuka Express telah sandar di Pelabuhan Patimban yang dikawal langsung oleh 2 Kapal Patroli milik KPLP, yaitu KN Alugara dan KN. Celurit saat masuk alur laut Pelabuhan Patimban,” kata Dirjen Agus.

Sebagai informasi, Kapal MV. Suzuka Express merupakan kapal berbendera Panama yang memiliki spesifikasi diantaranya berat GT. 43.810, length 180 m, beam 30 m, draught 7.7 m, dan memiliki speed (heading) 14.6 Knots.

Dirjen Agus berharap dengan kehadiran Pelabuhan Patimban akan semakin menghidupkan dan menggeliatkan aktivitas ekonomi nasional pada umumnya, serta bagi masyarakat di sekitar pada khususnya.(*)

abc
Galeri, Ulasan Berita

INSA – ABUPI GELAR PELATIHAN DAN WORSHOP ONLINE

Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) bersama Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menggelar pelatihan dan workshop online, Kamis (11/12/2020). Acara itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM sektor pelayaran dan pelabuhan.

Acara digelar secara maraton sejak pukul 08.00-15.00 WIB dengan menghadirkan pemateri dengan pembahasan yang komperhensif terkait pelayaran dan pelabuhan.

Para pemateri acara tersebut adalah Wakil Ketua Umum I INSA Darmansyah Tanamas yang membawakan materi Tren dan Peluang Bisnis Pelayaran, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Capt. Hermanta dengan materi Regulasi Keselamatan di Laut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dr. Capt Antoni dengan materi Regulasi Pelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut.

Sekretaris Umum INSA Budhi Halim yang membawakan materi Pro Kontra Regulasi Maritim: Keamanan Laut, Anggota Bidang Tug and Barge INSA Donny Ari Nugroho dengan materi Kolaborasi Transportasi Curah dan Terminal Khusus dalam Mendorong Ekonomi Nasional.

Selain itu, ada pula Ketua Bidang Angkutan Cair INSA Nick Djatnika yang membawakan materi Sinergivitas Pelayaran dan Pelabuhan terhadap Bisnis CPO dan Bio Diesel, Alfred Natsir dengan materi Pemahaman Pelayaran Angkutan Peti Kemas dan Kepalabuhanan Indonesia, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Capt. Zaenal Hasibuan dengan materi Perlindungan Lingkungan Maritim di Sektor Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

Adapun Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa memberikan keynote speech pada awal acara, sedangkan Theo Lekatompesy memberikan closing statment acara ini.

Melalui ini, diharapkan para peserta dapat mengambil manfaat dan mengaplikasikan informasi yang didapat, sehingga dapat lebih kreatif, inovatif dan solutif dalam menjalankan bisnis di sektor pelayaran dan pelabuhan. (*)

abc
Around The Globe, Ulasan Berita

KEKURANGAN KONTAINER GLOBAL, INI USULAN DAN PELAJARAN YANG DIAMBIL INSA

Perlu dicarikan solusi terbaik untuk menangani kondisi kekurangan kontainer global yang terjadi saat ini dengan melibatkan seluruh stakeholder pelayaran.

Kekurangan kontainer global menjadi isu hangat di dunia pelayaran dan logistik saat ini. Para eksportir, termasuk di Indonesia, mengalami kesulitan mendapatkan kontainer untuk mengirimkan barangnya ke luar negeri.

Kekurangan kontainer global ini bermula dari menyebarnya pandemi Covid-19 dari China ke seluruh penjuru dunia, yang menyebabkan banyak negara melakukan lockdown dan terjadi penurunan jumlah kargo muatan kapal kontainer.

Sebagai tindakan logis, untuk mempertahankan operasional, maka para operator pelayaran kontainer dunia menyusutkan jumlah operasional kapal kontainer untuk memangkas beban biaya perusahaan. 

Namun China terlebih dahulu mengatasi pandemic dan lebih dahulu melakukan aktivitas ekonominya serta kargo sudah mulai tumbuh kembali, Namun kontainer belum tersedia, karena berkurangnya tenaga kerja dari negara-negara yang melakukan lockdown seperti Amerika.

Akibatnya, terjadi kekurangan kontainer. Kondisi ini juga mengakibatkan terkereknya freight atau ongkos angkut pelayaran global menjadi lebih tinggi.

Khusus Indonesia, kekurangan kontainer ekspor ini disebabkan karena berkurangnya volume impor yang berarti menurunnya jumlah kontainer yang ke Indonesia.

Penyebab lainnya karena terjadinya kongesti di beberapa pelabuhan seperti di Pelabuhan Singapur, Inggris, Tiongkok dan Amerika. Kongesti ini mengakibatkan terjadinya delay keberangkatan kapal dan mengubah jadwal pelayaran.

DPP INSA menilai, perlu adanya solusi dari pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk membawa kontainer kosong ke Indonesia. Adapun, 1292 kontainer yang infonya terhambat ekspor agar diakomodasi untuk tujuan ekspor ke negara tujuan utama (long haul) seperti ke Eropa dan Amerika.

Selanjutnya, diusulkan pula agar repo kontainer kosong ke Indonesia untuk dibebaskan biaya bongkar di pelabuhan, selain itu mendorong dibukanya keran impor ke Indonesia, serta eksportir diharapkan mensubstitusi tipe kontainer, dari biasanya menggunakan 40 HC menjadi 20 DC.

“DPP INSA sudah menyampaikan beberapa usulan ini dalam rapat beberapa waktu lalu dengan pemerintah dan stakeholder lainnya,” ujar Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangan resminya, Rabu (25/11/2020).

Sementara itu, kata Carmelita, kekurangan kontainer tidak terjadi di dalam negeri, mengingat distribusi logistik dalam negeri dilakukan oleh armada kapal-kapal nasional, dan peti kemasnya beredar di dalam negeri juga.

Dihimbau pada   operator kapal kontainer tetap menjaga kestabilan dan keharmonisan ongkos angkut atau freight agar distribusi logistik national tetap stabil. Tetap dalam ambang kewajaran dan bersaing secara sehat dalam memberikan service, dan bukan bersaing pada ongkos angkut. (*)

abc
Ulasan Berita

INSA DI COFFEE MORNING POLTEK PELAYARAN SURABAYA

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi pembicara pada acara Coffee Morning yang digelar Potlek Pelayaran Surabaya pada Selasa (24/ 11/2020).

Dalam kesempatan itu, Carmelita menjelakan kondisi pelayaran nasional yang saat ini tengah mengalami sejumlah tantangan, mulai dari Covid-19, flukutuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, hingga masih belum berdaya saingnya pelayaran nasional.

Tantangan-tangtangan ini memberikan tekanan terhadap kinerja pelayaran nasional. Kinerja pelayaran yang tertekan ini sedikit banyak akan berdampak pada industri atau sektor terkait lainnya, salah satunya menyangkut serapan kerja terhadap SDM pelayaran. 

Meski demikian, kata Carmelita, para taruna yang kini tengah menempuh pendidikan tidak boleh berkecil hati. Karena lulusan sekolah pelayaran memiliki banyak peluang untuk berkarya.

Jika belum mendapatkan kesempatan menjadi awak kapal, para lulusan sekolah pelayaran dapat bekerja di perusahaan-perusahaan pelayaran, di biro klasifikasi, perusahaan salvage, bekerja di galangan dan reparasi kapal atau di pelabuhan, dan masih banyak lainnya.

Di akhir paparannya, Carmelita juga memberikan saran dan masukan bagi sekolah pelayaran dan SDM pelaut.

Misalnya, sekolah pelayaran diharapkan memberikan Memberikan pelajaran ekstra bahasa dan pendidikan attitude, sekaligus bekerjasama dengan stakeholder lainnya untuk mencetak pelaut siap pakai.

Sementara para taruna di antaranya, diharapkan memiliki attitude dan integritas yang tinggi, memiliki kemampuan yang dibutuhkan industri serta berorientasi world wide. (*)

abc
Ulasan Berita

FGD BERSAMA SKK MIGAS

DPP INSA menghadiri FGD bersama SKK Migas di Greyhound Cafe Gunawarman, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Acara yang bertema Percepatan dan Kolaborasi Pengadaan Komoditas Perkapalan untuk Mendukug Target Produksi 1 Juta BPOD digelar secara live recording tanpa penonton. 

Adapun yang mewakili INSA pada acara ini adalah Ketua Bidang Kapal Khusus DPP INSA Sofwan Farisyi. Dalam paparannya dia menjelaskan tentang jumlah dan tipe kapal minyak dan gas (migas) yang dimiliki anggota INSA. Beberapa jenis kapal yang dimiliki itu mulai dari Accomodation Work Barge (AWB), Anchor Handling Tug Supply (AHTS), pipe laying barge,  crew boat, hingga seismic research vessel.

Sofwan yang juga CEO PT Radiant Utama Interinsco Tbk. menjelaskan, pada prinsipnya, INSA mendukung program program SKK Migas terkait percepatan dan kolaborasi pengadaan komoditas perkapalan untuk mendukung target produksi 1 juta BOPD.

Menurutnya, untuk percepatan kolaborasi pengadaan perlu dilakukan koordinasi sejak awal proyek direncanakan, sedangkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis kapal, serta lama pekerjaan bisa dilaksanakan misalnya saat market survei.

Dengan adanya info sedari awal, anggota INSA dapat melakukan persiapan apakah bisa menyediakan kapal berbendera Indonesia atau tidak, atau mengecek ketersedian kapal yang ada dengan jadwal pekerjaan yang diberikan. Sebagai catatan, hal ini perlu disinkronkan dengan PM 46 tahun 2019 yang berlaku saat ini atau peraturan yang menggantikannya.

Sofwan melanjutkan, INSA sangat mendukung usulan IPA tentang rencana tender  untuk beberapa lapangan dan KKKS sekaligus, supaya dapat menggunakan kapal yang sama dan memiliki jadwal berkelanjutan. Dukungan ini didasari dari mengingat salah satu masalah yang dihadapi anggota INSA selama ini adalah jadwal kerja yang terlalu singkat, sehingga tidak feasible untuk mendapatkan dana dari pihak perbankan.

INSA juga mendukung usulan IPA agar SKK Migas dapat memberikan standar kebutuhan kapal untuk lapangan migas yang memiliki kebutuhan teknis kurang lebih sama. Dengan adanya standar kebutuhan kapal, akan memberikan kesempatan agar kapal anggota INSA dapat lebih fleksibel digunakan di beberapa lapangan, sekaligus meningkatkan bankability dari sisi pendanaan. (*)

abc
Insa Insight, Ulasan Berita

INSA GELAR FGD KEBIJAKAN FASILITAS & INSENTIF FISKAL DALAM MENDORONG EKONOMI INDUSTRI MARITIM

Pelayaran nasional hingga saat ini masih dihadapkan persoalan klasik terkait peningkatan daya saing. Kondisi ini salah satunya disebabkan lantaran pelayaran nasional belum mendapatkan perlakuan setara atau equal treatment di bidang fiskal ataupun moneter, seperti kebijakan negara lain terhadap industri pelayaran mereka.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, di antara beban pajak itu seperti, pengenaan PPN 10 persen atas pembelian BBM dan pelumas yang sebenarnya tidak lazim dalam praktek internasional. Selain itu, ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) daerah untuk solar adalah 5 persen.

“Kondisi-kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa kita belum berdaya saing,” ujarnya saat membuka acara FGD DPP INSA dengan tema Kebijakan Fasilitas & Insentif Fiskal dalam Mendorong Ekonomi Industri Maritim, Selasa (03/11/2020).

INSA mengapresiasi pemerintah yang telah menerbitkan PMK No 41 tahun 2020, beserta turunannya PMK No 59 tahun 2020. Menurut Carmelita, kebijakan ini memberikan secercah harapan untuk menaikkan daya saing pelayaran nasional.

Namun demikian, PMK tersebut belum dapat segera dinikmati pelaku usaha pelayaran, karena proses Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) tersebut dianggap cukup rumit atau bahkan belum banyak diketahui pelaku usaha.

Survei yang dilakukan DPP INSA menunjukkan, 65,75 persen anggota belum memahami sistem E-RKIP, sebanyak 58 persen belum mengerti proses pengajuan SKTD. Oleh karenanya 89,04 persen membutuhkan sosialisasi terkait SKTD dan RKIP dan 91,78 persen berminat untuk ikut trainning atau workshop pada topik yang sama.

Untuk itu, FDG dan sosialisasi terkait PMK No 41 tahun 2020 sangat dibutuhkan. Kegiatan semacam ini juga diharapkan, diselenggarakan pada kantor-kantor wilayah pajak di daerah di seluruh Indonesia. Karena seringkali didapati persepsi yang berbeda.

Di masa pandemi ini, Carmelita mengharapkan, PMK No 41 tahun 2020 juga dapat memasukkan PPN untuk pembelian bahan bakar serta jasa bongkar muat.

Selain itu mohon kiranya, selama pandemi ini agar tenggat waktu penjualan kapal yang bebas PPN setelah empat tahun dibeli diusulkan agar menjadi dua tahun saja.  “Karena dampak Covid ini banyak anggota kehilangan kontrak kerja sehingga harus menjual kapalnya walaupun belum mencapai empat tahun dari pembeliannya.” (*)

abc
Ulasan Berita

INSA DI WEBINAR ‘TRANSPORTASI SEHAT, INDONESIA MAJU’

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi pembahas webinar series dengan topik “Transportasi Sehat, Indonesia Maju” yang diselenggarakan Balitbang Kementerian Perhubungan pada Selasa (15/09/2020).

Terdapat beberapa poin penting yang disampaikan Carmelita dalam acara tersebut. Beberapa poin itu di antaranya, menyoroti tentang pentingnya penegakan law enforcement terhadap pelanggaran peraturan protokol kesehatan selama masa Covid-19 ini.

Selain itu, Carmelita juga menyinggung stimulus-stimulus yang masih ditunggu industri pelayaran. Stimulus yang dinanti itu seperti, rescheduling pinjaman bank, pemberian fasilitas modal kerja dengan bunga rendah, perpanjangan biaya billing, dan keringanan free time storage penumpukan peti kemas di pelabuhan, dan PNBP.

Dia juga menilai diperlukannya kolaborasi antara pelaku usaha pelayaran dengan penyedia sarana dan prasarana dalam berkampanye tentang keselamatan dan kesehatan bertransportasi laut. Apalagi, kapal memiliki beberapa keunggulan dalam meminimalisasi penyebaran virus.

Webinar dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, Kepala Balitbang Kemenhub Dr. Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M.Sc, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Dirjen Perkeretaapian Zulkifli.

Adapun yang menjadi narasumber adalah para rektor dan peneliti dari empat universitas, yakni UI, UGM, ITB, dan ITS. (*)

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA