Category: Ulasan Berita
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

KERJA SAMA PEMERINTAH DAN INSA REALISASIKAN PROGRAM VAKSINASI RIBUAN PELAUT DAN PEKERJA PELAYARAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terhadap 1,500 pelaut dan pekerja Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (10/06/2021).

"Pagi hari ini kita vaksinasi kurang lebih 1.500 orang, baik pekerja pelabuhan bongkar muat, sopir dan kernet serta pelayan publik lain di Pelabuhan Tanjung Priok," kata Presiden saat memberikan keterangan pers yang dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Saat peninjauan vaksinasi, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hadir pula dalam kesempatan itu perwakilan pengurus DPP INSA.

Menurut Kepala Negara, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tesibuk di Indonesia, yang melayani penumpang dan barang, baik domestik maupun ocean going. Selain itu, pelabuhan ini merupakan juga infrastruktur penting dalam menunjang pendistribusian logistik di Tanar Air. 

Oleh karena itu, mobilitas orang dan barang di Pelabuhan Tanjung Priok sangat tinggi, sehingga kemungkinan tertular Covid-19 juga sangat mungkin terjadi.

Presiden berharap, dengan adanya vaksinasi ini, nantinya para pekerja pelabuhan ini akan terlindungi dari virus Covid-19.

Dalam kesempatan itu, presiden juga membagikan paket kenangan untuk sebagian peserta vaksin yang hadir. Ada juga quiz seputar vaksin berhadiah dua sepeda berlogo kenang-kenangan Presiden RI. Suasana riang tersebut mampu memberi semangat bagi Peserta yang sudah menunggu sejak jam 07:00 pagi hari itu.

Sebagai informasi, para pelaut yang berkesempatan divaksin dengan disaksikan presiden diwajibkan menunjukkan hasil tes swab antigen secara tertulis.

Selain di Pelabuhan Tanjung Priok, Presiden Jokowi juga meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di Terminal Kampung Rambutan dan Pelabuhan Sunda Kelapa.

Di kedua lokasi ini, vaksinasi dilakukan masing-masing terhadap 1000 orang, baik pekerja transportasi dan pelabuhan maupun bagi pelaku UMKM dan masyarakat di sekitar lokasi vaksinasi.

Berdasarkan hasil rekapitulasi data dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, efektif 23 Juni 2021, atau dua pekan sejak awal program vaksinasi pelaut dan pekerja pelabuhan ini, tercatat sudah 8,509 orang penerima vaksin di Pelabuhan Tanjung Priok. Sementara di Pelabuhan Sunda Kelapa sepanjang 10-12 Juni tercatat sudah 2,599 penerima vaksin.

PERAN INSA

Pelaksanaan vaksinasi pelaut ini merupakan hasil proses panjang komunikasi yang baik antara DPP INSA dan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan. Pada 6  Mei 2021, DPP INSA menyurati Kementerian Perhubungan terkait vaksinasi pelaut. Menindaklanjuti hal itu, Kemenhub bersama DPP INSA menggelar rapat pada 19 Mei 2021.

Dalam rapat itu, Kemenhub diwakili Kasubdit Kepelautan Jaja Suparman beserta Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran, dr. Hesti Ekawati, sedangkan DPP INSA diwakili Capt.  Johan Novitrian, Nick Djatnika, Lisda Satria dan Dian Imirsyah. Hadir pula perwakilan dari Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dan CIMA.

Hasil rapat tersebut kemudian menjadi bahan yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Presiden RI, Joko Widodo, yang kemudian ditindaklanjuti dengan menggelar Program Vaksinasi untuk 10,000 Pelaut dan Pekerja Pelayaran di Terminal Penumpang Nusantara, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dalam kesempatan itu, sebanyak 250 Pelaut yang bekerja untuk perusahaan pelayaran seperti Humpuss Intermoda, Pan Maritime Wira Pawitra, Andhika Lines, dan TEMAS berkesempatan mewakili pelaut nasional yang mendapatkan vaksinasi dan bertemu dengan Presiden RI dan kedua Menteri.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperjuangkan vaksinasi bagi pelaut dan pekerja pelayaran sebagai garda terdepan penggerak logistik nasional.

Carmelita berharap agar selanjutnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kantor syahbandar   setempat untuk melebarkan program vaksinasi untuk pekerja pelayaran di luar DKI Jakarta.

Di saat bersamaan, Carmelita menyampaikan akan menginstruksikan DPC INSA untuk mendata pelaut dan pekerja pelayaran di daerah agar bisa mendapatkan vaksinasi yang sama.

Program vaksinasi ini merupakan kegiatan kedua setelah sebelumnya Kementerian Perhubungan menggelar vaksinasi untuk mitra kerja kementerian pada Maret 2021 lalu. Pengurus DPP INSA beserta beberapa karyawan perusahaan pelayaran bersama dengan pengurus asosiasi transportasi baik matra darat dan udara mendapatkan kesempatan untuk divaksinasi.

Vaksinasi bagi pelaut sangat mendesak, mengingat pelaut merupakan kelompok rentan terpapar virus. Kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesehatan pelaut juga semakin menjadi jika pelaut terpapar virus saat sedang berlayar, mengingat fasilitas kesehatan hanya yang tersedia di dalam kapal.

Kekhawatiran itu juga terjadi pada keluarga pelaut, karena mereka akan ditinggal berlayar untuk waktu yang cukup panjang. Sehingga kesehatan dan keselamatan keluarga pelaut juga menjadi pertimbangan agar pelaut segera mendapatkan vaksinasi.

Capt. Johan Novitrian menyampaikan bahwa DPP INSA sudah mengumpulkan database pelaut seluruh Indonesia. Dijelaskan bahwa Kemenhub sudah menerima data sekitar 13,500 pelaut yang bekerja untuk perusahaan anggota INSA. Ini merupakan data pertama yang diserahkan dari sekitar 104 perusahaan anggota INSA atau baru sekitar 10% dari total keseluruhan anggota INSA yaitu 1200 perusahaan pelayaran.

Selanjutnya, dia akan meminta kepada seluruh perusahaan anggota INSA untuk segera mengirimkan data pelaut untuk program ini.

Dalam mengumpulkan data pelaut ini, lanjut Capt. Johan, INSA menghadapi tantangan dimana domisili pelaut, jenis kapal yang menjadi tempat kerja dan jadwal istirahat pelaut berbeda satu sama lain. Sehingga cukup kompleks bila pelaut bisa disatukan dalam waktu yang sama untuk mengikuti program ini. Namun, dia akan tetap terus berkoordinasi dengan pemerintah agar semua pelaut dapat menerima vaksin dalam segala kesempatan. (*)

abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

DUKUNGAN SELURUH STAKEHOLDER DIBUTUHKAN AGAR PELAYARAN BISA BERTAHAN

Industri pelayaran membutuhkan dukungan seluruh stakeholder untuk bisa bertahan mengingat badai covid-19 belum juga mereda.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sektor pelayaran adalah sektor yang sangat terdampak dari kondisi Covid-19, selain sektor pariwisata dan UMKM. Namun demikian, katanya, pelayaran nasional belum mendapatkan dukungan optimal.

Carmelita melanjutkan, ketiadaan dukungan bagi pelayaran di masa sulit ini tidak sejalan dengan cita-cita mengembalikan kejayan maritim Indonesia.

Salah satu dukungan bagi sektor pelayaran yang sangat mendesak saat ini salah satunya adalah mempercepat pemberian vaksinasi bagi pelaut.

Carmelita mengatakan, percepatan vaksinasi bagi pelaut ini sangat mendesak, mengingat pelaut adalah pelayan publik sekaligus garda terdepan dalam kelancaran arus logistik nasional yang bekerja 24/7.

Vaksinasi bagi pelaut, sambung Carmelita, idealnya juga diberikan secara gratis tanpa dipungut bayaran, mengingat pelaut masuk dalam kategori pekerja pelayanan publik.

Vaksinasi bagi pelaut saat ini tengah menjadi perhatian dunia maritim internasional. International Chamber of Shipping (ICS) mengingatkan bahwa vaksinasi segera menjadi persyaratan wajib bagi pelaut, mengingat beberapa negara telah mendesak seluruh kru kapal divaksinasi sebelum berlabuh di pelabuhan mereka.

"Vaksinasi bagi pelaut Indonesia harus segera dilakukan demi keselamatan dan kesehatan para pelaut, dan juga menjaga pendistribusian logistik kita tidak terganggu,” ujar Carmelita, Selasa(08/06/2021).

Di sisi lain, Carmelita juga menyampaikan pentingnya dukungan fiskal bagi keberlangsungan industri pelayaran nasional. Dukungan berupa keringan tarif perpajakan bagi industri pelayaran nasional itu seperti, memberikan pembebasan PPN dan PBBKB atas pembelian BBM dan pelumas, dan pembebasan PPN atas Jasa Kepelabuhanan dan Jasa Pelayanan Kapal.

Pelayaran nasional juga membutuhkan penyederhanaan administrasi pembebasan PPN untuk pembelian kapal, impor kapal, sewa kapal, perbaikan, pembelian pelumas dan suku cadang.

Selain itu, pembebasan potongan PPh 23 atas sewa kapal, penundaan pembayaran PPh Final Pasal 21 dan penundaan pembayaran PPh Final Pasal 15 1,2 persen selama wabah Covid-19.

INSA juga memohon pengenaan Pajak Penghasilan atas pendapatan perusahaan pelayaran tetap dikenakan PPh Final 1,2% termasuk berlaku juga PPh badan bagi perusahaan pelayaran yang memiliki kapal-kapal jenis floating storage dan floating crane, yang mana secara undang-undang dikategorikan sebagai kapal.

Keringanan pajak itu, menurut Carmelita, sangat dibutuhkan industri pelayaran, guna mengurangi beban perusahaan dan menjaga agar cash flow perusahaan kembali stabil setelah sebelumnya terguncang karena badai Covid-19.

Untuk itu, sambung Carmelita, rencana pemerintah menaikkan tarif pajak baik PPN maupun PPh sebaiknya ditunda lebih dahulu sampai ekonomi kembali benar-benar pulih

 “Di kondisi sulit ini kami belum mendapatkan dukungan, tapi justru diminta ada kenaikan pajak. Jadi sebenarnya di mana keberpihakan dan dukungan untuk kami?” kata Carmelita.

INSA juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat aturan baku bagi perbankan terkait penjadwalan ulang pembayaran pokok pinjaman tanpa revaluasi rating peminjam dan keringanan syarat pinjaman.

INSA juga meminta agar semua pihak pelayanan jasa kapal di pelabuhan dapat menahan diri untuk tidak menaikkan tarif, selama masa pandemik masih berlangsung. (*)

abc
Ulasan Berita

PELIMPAHAN KEWENANGAN SERTIFIKASI STATUTORIA KAPAL KEPADA BKI DIPERPANJANG

PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) kembali diberikan kewenangan dalam melaksanakan survey dan sertifikasi statutoria terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Perpanjangan pendelegasian kewenangan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dengan Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rudiyanto di Kantor Kemenhub Jakarta, Senin (10/5).

Agus mengungkapkan, dengan pendelegasian statutory ini, BKI memiliki kewenangan untuk melakukan survey dan audit pada aspek keselamatan kapal dan menerbitkan sertifikat statutoria kepada kapal-kapal berbendera Indonesia khususnya yang melakukan pelayaran internasional atas nama Pemerintah.

"Sertifikasi inilah yang menjadi tanda bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan," kata Agus dalam keterangan resminya, Senin (10/05/2021).

Menurutnya, pemenuhan standar keselamatan dan kepatuhan kapal-kapal berbendera Indonesia terhadap konvensi internasional tersebut berhasil membawa Indonesia masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU pada tahun 2021, di mana tahun sebelumnya Indonesia berada pada posisi Grey List.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam White List Tokyo MoU akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap standar keselamatan yang berlaku baik terhadap kapal yang berlayar di perairan Indonesia maupun internasional.

"Namun tantangan kedepan adalah bagaimana mempertahankan status agar di tahun-tahun mendatang Indonesia masih bertahan di kriteria White List ini, sebagaimana negara-negara White List lain, seperti Swedia, Chili, Swiss, Amerika Serikat, Italia dan Bangladesh," paparnya.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Hermanta menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Ditjen Perhubungan Laut, PT. BKI, perusahaan pelayaran, crew kapal dan pihak-pihak terkait lainnya.

"BKI dalam hal ini bertindak sebagai Recognized Organization/RO mampu menjalankan fungsi  pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi serta menjamin pemenuhan persyaratan konvensi Internasional oleh kapal-kapal berbendera Indonesia baik yang berlayar secara internasional maupun domestik," jelasnya.

Dengan pencapaian White List ini pihaknya berharap akan semakin memacu kinerja jajaran Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dalam melaksanakan fungsi kelaiklautan kapal bendera Indonesia bersama dengan BKI baik di pelayaran internasional maupun domestik. 

Sebagai informasi, Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia antara Ditjen Perhubungan Laut dan PT. BKI (Persero) ini dahului dengan melakukan assessment terhadap kemampuan BKI pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 dilakukan pertama kali Penandatangan Perjanjian Kerjasama tersebut. Selanjutnya Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang melalui proses oversight setiap tahunnya. (*)

abc
Headlines, Ulasan Berita

Masuk Kategori White List Tokyo MoU, INSA Apresiasi Kinerja Pemerintah

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengapresiasi kinerja pemerintah sehingga Indonesia berhasil berada di kategori White List Tokyo MoU.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, keberhasilan Indonesia berada di White List Tokyo MoU ini patut disyukuri sebagai suatu program yang terencana dengan baik yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Selain itu, capaian ini juga bagian dari hasil kerja kolektif antara pemerintah bersama pelayaran nasional yang tergabung di INSA dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Komitmen ketiganya dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, membuat Indonesia kini keluar dari grey list menuju white list.

"Ini merupakan capaian nasional yang patut kita apresiasi dan kita syukuri bersama," kata Carmelita, Selasa (14/05/2021).

Seperti diketahui, berdasarkan hasil Annual report Tokyo MoU 2020 atau laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Tokyo MoU, Indonesia masuk dalam kategori White List Tokyo MoU.

Dengan berada di White List Tokyo MoU tentu memberikan nilai positif bagi dunia pelayaran Indonesia, dengan terjadinya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia.

Di tengah lesunya industri pelayaran nasional dan dunia, keberhasilan ini adalah wujud komitmen dukungan INSA terhadap pemerintah untuk berperan aktif dalam memajukan dunia pelayaran Indonesia agar bisa kembali berjaya di pelayaran internasional.

Menurutnya, Ditjen Hubla tidak hanya berkewajiban menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di dalam negeri, tapi juga menjaga citra dan standar pelayaran Indonesia di mata dunia internasional, baik IMO ataupun lainnya seperti Tokyo MoU untuk negara-negara Asia Pasifik.

“Kita berharap, capaian ini bisa kita pertahankan terus di tahun-tahun berikutnya,” ujar Carmelita.

abc
Ulasan Berita

INSA: PELAUT DAN PEKERJA PELABUHAN AGAR MASUK PRIORITAS VAKSIN

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) meminta agar para pelaut dan pekerja di pelabuhan menjadi prioritas kelompok masyarakat penerima vaksin.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pelaut dan pekerja pelabuhan memiliki peran penting dan selalu mobile dalam memastikan kelancaran arus barang dan ketersedian logistik di seluruh pulau Indonesia.

Namun di sisi lain, para pelaut dan para pekerja pelabuhan merupakan kelompok yang rentan terhadap resiko terpapar Covid-19, apalagi kegiatan distribusi barang juga tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan selama 24/7.

Untuk itu, kata Carmelita, pelaut dan pekerja pelabuhan diharapkan masuk dalam prioritas kelompok penerima vaksin lebih dulu.

“Pelaut dan pekerja pelabuhan adalah garda terdepan dalam distribusi logistik. Peran mereka juga tidak kalah dengan dokter dan perawat. Makanya kita harus pastikan pelaut dan pekerja pelabuhan juga menjadi prioritas penerima vaksin lebih dulu” katanya, Minggu (14/02/2021).

Seperti diketahui, total sasaran vaksinasi di Indonesia mencapai 181 juta lebih orang. Sementara untuk sasaran vaksin tenaga kesehatan mencapai 1.468.764 tenaga kesehatan.

Seperti dilansir dari website resmi Komite Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga Sabtu, 13 Februari 2021, lebih dari satu juta tenaga kesehatan telah menerima vaksin tahap 1, sedangkan vaksin tahap 2 telah mencapai 415.486 tenaga kesehatan.

Carmelita menuturkan operator kapal dan pelaut nasional berkomitmen untuk menjalankan pedoman antisipasi penyebaran virus Covid-19 di laut. Hal ini seperti tertuang dalam No SE 11 tahun 2020 tentang Pedoman Rancangan Tindakan atau Contigency plan bagi pelaut dan operator kapal akibat Covid-19.

“Kami juga mengimbau, meski nanti pelaut dan pekerja pelabuhan kita sudah divaksin, tapi harus tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Negara tetangga Singapura telah mulai melakukan vaksinasi bagi para pekerja maritim dan penerbangan mereka pada pertengahan Januari lalu. Sebanyak 37 ribu pekerja dari kedua sektor itu akan menerima vaksinasi massal.

Vaksinasi terhadap pekerja maritim dan penerbangan di sana untuk melindungi mereka dari sebaran virus Covid-19, dan untuk memulihkan ekonomi Singapura yang merupakan pusat penerbangan dan pelabuhan dunia.  Indonesia sebagai   negara kepulauan sudah sewajarnya pula memprioritaskan para pekerja maritim untuk mendapatkan vaksin guna terjaminnya distribusi dan arus barang nasional. (*)  

abc
Ulasan Berita

KEMENHUB IMBAU PELAYARAN ANTISIPASI CUACA EKSTREM DI PERAIRAN INDONESIA

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi tentang kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia. Para nakhoda dan masyarakat maritim perlu mewaspadai cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang mungkin akan terjadi di beberapa perairan di Indonesia dalam tujuh hari ke depan, yakni tanggal 11 hingga 17 Februari 2021.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Maklumat Pelayaran Nomor 18/PHBL/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di seluruh Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang terkait keselamatan pelayaran. Hal ini guna meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menegaskan, setiap pemberangkatan kapal harus selalu memperhatikan kondisi cuaca yang mengacu pada berita cuaca BMKG dengan mengakses website BMKG.

"Bila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran, maka Syahbandar wajib menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca memungkinkan untuk berlayar," kata Ahmad dalam keterangan resminya.

Ahmad menginstruksikan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, juga memastikan kegiatan bongkar muat berlangsung tertib dan lancar. Begitupun dengan muatan harus dilasing dengan baik dan tidak melebihi kapasitas angkut. Untuk itu, nakhoda kapal harus mampu memperhitungkan stabilitas kapalnya tetap baik dan tidak over draf.

Menurutnya, cuaca menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam keselamatan pelayaran. Maka selama kapal berlayar, Nakhoda kapal harus selalu memantau kondisi cuaca secara periodik setiap enam jam. Jika terjadi cuaca buruk, kapal segera berlindung di tempat yang aman namun tetap harus siap digerakkan serta segera melaporkannya kepada Syahbandar dan Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat untuk menginformasikan posisi kapal dan kondisi cuaca.

Hal penting lain yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal secara rutin untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang bisa menyebabkan tumpahan minyak di laut.

"Kita semua tentu tidak ingin ada musibah yang terjadi di perairan. Namun demikian, jika terjadi musibah agar segera diambil tindakan cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk jika terjadi tumpahan minyak di laut agar dapat berkoordinasi dengan Syahbandar setempat untuk melakukan upaya penanggulangan musibah atau akibat lain yang ditimbulkan,” ujarnya.

Khusus bagi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) dan Distrik Navigasi diinstruksikan agar tetap menyiagakan kapal-kapalnya dan segera memberikan pertolongan jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Dalam kondisi tersebut, koordinasi sangat diperlukan termasuk antara Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Nakhoda yang harus segera berkoordinasi dengan Pangkalan PLP jika terjadi kecelakaan.

Adapun berdasarkan hasil pemantauan BMKG diperkirakan tanggal 11 s.d. 17 Februari 2021, cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi 2,5 – 4 meter akan terjadi di Laut Cina Selatan, Perairan Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Perairan Selatan  Bali, Perairan Selatan Lombok, Perairan Selatan Sumbawa, Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa hingga Selatan Sumbawa, Laut Sulawesi Bagian Tengah, Laut Banda Bagian Timur, Perairan Utara Manokwari, Samudera Hindia Barat Mentawai hingga Selatan Sumbawa.

Sementara gelombang sedang 1,25 – 2,50 meter diperkirakan akan terjadi di Perairan Barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Samudera Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Laut Sawu, Perairan Kupang – Pulau Rote, Samudera Hindia Selatan Kupang – Pulau Rote, Perairan Kepulauan Sermata – Kepulauan Leti, Perairan Kepulauan Babar, Perairan Kepulauan Tanimbar, Perairan Kepulaian Kai,  Perairan Kepulauan Aru, Perairan Yos Sudarso, Perairan Sabang, Laut Natuna, Selat Karimata, Perairan Utara Belitung, Selat Gelasa, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Utara Jawa Barat hingga Jawa Timur, Laut Jawa, Laut Sumbawa, Laut Flores, Perairan Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, Laut Maluku, Perairan Kepulauan Sangihe, Perairan Kepulauan Talaud, Perairan Utara Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, Perairan Utara Papua, Samudera Pasifik Utara Kepulauan Halmahera hingga Papua. (*)

abc
Ulasan Berita

RESMI BEROPERASI, PELABUHAN PATIMBAN LAYANI EKSPOR PERDANA

Pelabuhan Patimban resmi beroperasi dan langsung melayani kegiatan ekspor perdana produk otomotif sebanyak 140 unit kendaraan. Presiden RI Joko Widodo hadir secara virtual dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir langsung di Pelabuhan Patimban menyaksikan dilakukannya Soft Launching dan Pengoperasian Perdana Pelabuhan Internasional Patimban, Subang, Jawa Barat, Minggu (20/12).

Dalam soft launching tersebut, Presiden dan Menhub turut menyaksikan proses pengangkutan 140 unit kendaraan merek Toyota, Daihatsu, dan Suzuki ke dalam Kapal MV. Suzuka Express milik PT Toyofuji Shipping Co.,Ltd, yang akan diekspor menuju Brunei Darussalam.

“Di tengah pandemi, salah satu proyek strategis nasional, Pelabuhan Patimban fase pertama telah kita selesaikan. Alhamdulillah,” demikian disampaikan Presiden Joko Widodo.

Presiden mengatakan, Pelabuhan Patimban memiliki peran yang strategis dalam pertumbuhan perekonomian di wilayah Jawa Barat dan juga secara nasional.

“Dengan lokasinya yang strategis dekat dengan Bandara Internasional Kertajati dan kawasan industri di Bekasi, Karawang, serta Purwakarta. Saya yakin Pelabuhan Patimban akan menjadi kunci penghubung antar kawasan industri, manufaktur, dan sentra-sentra pertanian, serta menopang percepatan ekspor,” ungkapnya.

Presiden berharap, Pelabuhan Patimban juga mendukung ekspor produk-produk lainnya yang menggerakkan ekonomi seperti UMKM, sektor pertanian, industri kreatif,dan lain-lain sehingga produk lokal mampu bersaing di pasar global.

Sementara itu Menhub Budi mengatakan, Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan utama yang dibangun dengan salah satu pertimbangan utama untuk mengurangi biaya logistik dan memperlancar arus barang, serta mengurangi beban kendaraan barang di jalan raya khususnya di wilayah Jabodetabek.

“Pelabuhan Patimban yang disinergikan dengan Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat mengefisiensikan waktu dan biaya logistik. Khususnya untuk menekan biaya logistik nasional dan meningkatkan efisiensi biaya ekspor produk Indonesia ke luar negeri, salah satunya produk otomotif,” tutur Menhub Budi.

Dalam proses membangun Pelabuhan, selain fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban, Kemenhub juga memperhatikan aspek ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar dengan melakukan aksi sosial dan secara aktif memberikan pelatihan seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta pemberian program keahlian bagi para Nelayan sekitar.

“Untuk para nelayan, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan kapal-kapal yang disalurkan melalui koperasi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Pembangunan Pelabuhan Patimban dilakukan dalam tiga tahap. Saat ini telah diselesaikan pembangunan tahap 1 fase 1, yaitu meliputi pembangunan area terminal, pembangunan Breakwater, Seawall, dan Revetment, pembangunan Back Up Area, jalan akses, dan jembatan penghubung dengan Terminal Kendaraan seluas 25 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 218.000 CBU, Terminal Peti Kemas seluas 35 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 250.000 TEUs untuk tahap I secara keseluruhan.

Selanjutnya, untuk tahap 1 fase 2 akan dikerjakan pada tahun 2021-2024 dengan pekerjaan Terminal Peti Kemas seluas 66 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 3,75jt TEUs, Terminal Kendaraan dengan kapasitas kumulatif sebesar 600.000 CBU, dan Roro Terminal seluas 200 m2.

Kemudian untuk tahap 2 akan dilaksanakan pada tahun 2024-2025 pekerjaan Terminal Peti Kemas dengan kapasitas kumulatif sebesar 5,5jt TEUs. Sedangkan tahap 3 akan dilaksanakan pada tahun 2026-2027 dengan pekerjaan Terminal Peti Kemas dengan kapasitas kumulatif sebesar 7,5jt TEUs.

Turut hadir dalam kegiatan ini Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, dan stakeholder terkait lainnya.

sumber:http://dephub.go.id/post/read/mulai-beroperasi,-pelabuhan-patimban-langsung-layani-ekspor-perdana

abc
Ulasan Berita

BESOK, SOFT LAUNCHING DAN PENGOPERASIAN PERDANA PELABUHAN PATIMBAN

Menjelang pelaksanaan Soft Launching dan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban Subang Jawa Barat yang akan dilaksanakan esok hari, Minggu (20/12), Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan persiapan akhir guna memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

"Pembangunan car terminal Pelabuhan Internasional Patimban telah selesai dan siap dioperasikan secara terbatas," ujar Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (19/12).

Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan soft launching tersebut rencananya akan diresmikan secara langsung esok hari.

Selain itu, bersamaan dengan kegiatan soft launching dan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban juga akan dilaksanakan ekspor perdana kendaraan dari Pelabuhan Patimban berupa kendaraan mobil berjumlah 140 unit dengan menggunakan Kapal MV. Suzuka Express milik PT Toyofuji Shipping Co.,Ltd dengan tujuan Brunei Darussalam.

“Saat ini Kapal MV. Suzuka Express telah sandar di Pelabuhan Patimban yang dikawal langsung oleh 2 Kapal Patroli milik KPLP, yaitu KN Alugara dan KN. Celurit saat masuk alur laut Pelabuhan Patimban,” kata Dirjen Agus.

Sebagai informasi, Kapal MV. Suzuka Express merupakan kapal berbendera Panama yang memiliki spesifikasi diantaranya berat GT. 43.810, length 180 m, beam 30 m, draught 7.7 m, dan memiliki speed (heading) 14.6 Knots.

Dirjen Agus berharap dengan kehadiran Pelabuhan Patimban akan semakin menghidupkan dan menggeliatkan aktivitas ekonomi nasional pada umumnya, serta bagi masyarakat di sekitar pada khususnya.(*)

abc
Galeri, Ulasan Berita

INSA – ABUPI GELAR PELATIHAN DAN WORSHOP ONLINE

Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) bersama Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menggelar pelatihan dan workshop online, Kamis (11/12/2020). Acara itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM sektor pelayaran dan pelabuhan.

Acara digelar secara maraton sejak pukul 08.00-15.00 WIB dengan menghadirkan pemateri dengan pembahasan yang komperhensif terkait pelayaran dan pelabuhan.

Para pemateri acara tersebut adalah Wakil Ketua Umum I INSA Darmansyah Tanamas yang membawakan materi Tren dan Peluang Bisnis Pelayaran, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Capt. Hermanta dengan materi Regulasi Keselamatan di Laut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dr. Capt Antoni dengan materi Regulasi Pelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut.

Sekretaris Umum INSA Budhi Halim yang membawakan materi Pro Kontra Regulasi Maritim: Keamanan Laut, Anggota Bidang Tug and Barge INSA Donny Ari Nugroho dengan materi Kolaborasi Transportasi Curah dan Terminal Khusus dalam Mendorong Ekonomi Nasional.

Selain itu, ada pula Ketua Bidang Angkutan Cair INSA Nick Djatnika yang membawakan materi Sinergivitas Pelayaran dan Pelabuhan terhadap Bisnis CPO dan Bio Diesel, Alfred Natsir dengan materi Pemahaman Pelayaran Angkutan Peti Kemas dan Kepalabuhanan Indonesia, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Capt. Zaenal Hasibuan dengan materi Perlindungan Lingkungan Maritim di Sektor Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

Adapun Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa memberikan keynote speech pada awal acara, sedangkan Theo Lekatompesy memberikan closing statment acara ini.

Melalui ini, diharapkan para peserta dapat mengambil manfaat dan mengaplikasikan informasi yang didapat, sehingga dapat lebih kreatif, inovatif dan solutif dalam menjalankan bisnis di sektor pelayaran dan pelabuhan. (*)

abc
Around The Globe, Ulasan Berita

KEKURANGAN KONTAINER GLOBAL, INI USULAN DAN PELAJARAN YANG DIAMBIL INSA

Perlu dicarikan solusi terbaik untuk menangani kondisi kekurangan kontainer global yang terjadi saat ini dengan melibatkan seluruh stakeholder pelayaran.

Kekurangan kontainer global menjadi isu hangat di dunia pelayaran dan logistik saat ini. Para eksportir, termasuk di Indonesia, mengalami kesulitan mendapatkan kontainer untuk mengirimkan barangnya ke luar negeri.

Kekurangan kontainer global ini bermula dari menyebarnya pandemi Covid-19 dari China ke seluruh penjuru dunia, yang menyebabkan banyak negara melakukan lockdown dan terjadi penurunan jumlah kargo muatan kapal kontainer.

Sebagai tindakan logis, untuk mempertahankan operasional, maka para operator pelayaran kontainer dunia menyusutkan jumlah operasional kapal kontainer untuk memangkas beban biaya perusahaan. 

Namun China terlebih dahulu mengatasi pandemic dan lebih dahulu melakukan aktivitas ekonominya serta kargo sudah mulai tumbuh kembali, Namun kontainer belum tersedia, karena berkurangnya tenaga kerja dari negara-negara yang melakukan lockdown seperti Amerika.

Akibatnya, terjadi kekurangan kontainer. Kondisi ini juga mengakibatkan terkereknya freight atau ongkos angkut pelayaran global menjadi lebih tinggi.

Khusus Indonesia, kekurangan kontainer ekspor ini disebabkan karena berkurangnya volume impor yang berarti menurunnya jumlah kontainer yang ke Indonesia.

Penyebab lainnya karena terjadinya kongesti di beberapa pelabuhan seperti di Pelabuhan Singapur, Inggris, Tiongkok dan Amerika. Kongesti ini mengakibatkan terjadinya delay keberangkatan kapal dan mengubah jadwal pelayaran.

DPP INSA menilai, perlu adanya solusi dari pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk membawa kontainer kosong ke Indonesia. Adapun, 1292 kontainer yang infonya terhambat ekspor agar diakomodasi untuk tujuan ekspor ke negara tujuan utama (long haul) seperti ke Eropa dan Amerika.

Selanjutnya, diusulkan pula agar repo kontainer kosong ke Indonesia untuk dibebaskan biaya bongkar di pelabuhan, selain itu mendorong dibukanya keran impor ke Indonesia, serta eksportir diharapkan mensubstitusi tipe kontainer, dari biasanya menggunakan 40 HC menjadi 20 DC.

“DPP INSA sudah menyampaikan beberapa usulan ini dalam rapat beberapa waktu lalu dengan pemerintah dan stakeholder lainnya,” ujar Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangan resminya, Rabu (25/11/2020).

Sementara itu, kata Carmelita, kekurangan kontainer tidak terjadi di dalam negeri, mengingat distribusi logistik dalam negeri dilakukan oleh armada kapal-kapal nasional, dan peti kemasnya beredar di dalam negeri juga.

Dihimbau pada   operator kapal kontainer tetap menjaga kestabilan dan keharmonisan ongkos angkut atau freight agar distribusi logistik national tetap stabil. Tetap dalam ambang kewajaran dan bersaing secara sehat dalam memberikan service, dan bukan bersaing pada ongkos angkut. (*)

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA