Category: Ulasan Berita
Event, Headlines, Ulasan Berita

50 Tahun INSA Wujudkan Kejayaan Industri Pelayaran Nasional

50 Tahun INSA Wujudkan Kejayaan Industri Pelayaran Nasional Jakarta, INSA – Tepat pada 9 Agustus 2017, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) memasuki usia yang ke 50 tahun. Keberadaan INSA selama 50 tahun berhasil membuat industri pelayaran nasional semakin berkembang. Keberhasilan ini tak lepas dari peran pemerintah, lembaga, dan asosiasi lainnya sebagai stakeholder INSA. Seperti diketahui, INSA sebagai wadah organisasi para pengusaha pelayaran didirikan pada 9 Agustus 1967 dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Maritim No.DP.10/7/9 tanggal 6 September 1967 sebagai satu-satunya badan/organisasi perusahaan pelayaran yang diakui oleh Pemerintah. Kemudian dikukuhkan dengan SK Menhub No.KP.8/AL.308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989. Pada tahun 2005, disaat industri pelayaran sedang terpuruk, INSA menjadi aktor utama yang mendorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan demi mengembalikan kejayaan pelayaran niaga nasional. Akhirnya, pemerintah menerapkan asas cabotage berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Kemudian Inpres ini diperkuat dengan Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Hingga kini, INSA terus memberikan kontribusinya untuk kejayaan industri maritim nasional. INSA juga mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Melalui program Tol Laut, INSA telah memberikan masukan- masukannya kepada pemerintah dalam menetapkan penambahan rute tol laut di tahun 2017. Selain itu, INSA bersama pemerintah secara aktif melakukan koordinasi untuk merumuskan suatu kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kegiatan industri pelayaran nasional. Di usia emas ini, INSA berharap seluruh anggota INSA mempersiapkan sistem kerja maupun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menunjang program pemerintah, yakni tol laut dan poros maritim dunia terutama dalam persaingan bebas menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). INSA secara historis sebagai satu-satunya organisasi pengusaha pelayaran niaga nasional yang memiliki kapabilitas dan basis legitimasi yang kuat dalam merepresentasikan kepentingan dan suara perusahan pelayaran niaga nasional. Secara fungsional, INSA telah menjadi mitra strategis pemerintah yang sah dalam rangka memformulasikan sejumlah agenda kebijakan dalam pembangunan industri maritim di Indonesia. Agenda strategis INSA kedepan adalah memperkuat komunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengusahakan terbentuknya tatanan industri maritim yang kuat, mandiri dan produktif dengan menjadikan pelayaran Merah Putih sebagai aktor utama baik untuk inter island maupun ocean going.(*)abc
Ulasan Berita

INSA Pimpinan Carmelita Mitra Kerja Kemenhub yang Sah

Jakarta, INSA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan surat edaran tentang status legal Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Surat edaran tersebut menegaskan bahwa INSA pimpinan Carmelita Hartoto beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat, adalah mitra Ditjen Hubla dalam meningkatkan upaya pemberdayaan industri pelayaran niaga nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengatakan, pertimbangan Ditjen Hubla menjadikan INSA pimpinan Carmelita Hartoto sebagai mitra Ditjen Hubla karena keberadaan INSA pimpinan Carmelita Hartoto diakui secara de facto dan de jure. Tonny menuturkan dengan diakuinya INSA pimpinan Carmelita Hartoto sebagai INSA satu-satunya, maka diharapkan dunia pelayaran semakin lebih maju, kerja sama antara regulator dan operator dapat lebih baik. “Saya sih yang penting INSA dapat bermanfaat bagi anggotanya. Saya percaya kalau Ibu Meme (sapaan akrab Carmelita) bukan mencari keuntungan sebagai ketua umum. Mudah-mudahan dengan adanya legalitas ini, INSA akan lebih maju dan menjadi partner perhubungan laut,” kata Tonny dalam acara Syukuran dan Buka Puasa Bersama INSA di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (8/6/2017). Tonny menegaskan, sebagai mitra kerja Ditjen Hubla yang sah, maka hanya INSA pimpinan Carmelita yang berhak mengikuti rapat Kemenhub ataupun Ditjen Hubla sekaligus memberikan usulan-usulannya terkait pemberdayaan pelayaran niaga nasional. “Ya rapat hanya satu INSA saja. Kan saya dasarnya legal, putusan pengadilan,” ujar Tonny. Pakar Hukum Maritim Chandra Motik mengungkapkan, momentum ini merupakan kesempatan INSA untuk menggalang kekuatan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. “Kalau kita benar-benar menghargai apa yang disampaikan pak presiden, kita semestinya bersatu dalam satu wadah karena dalam kesatuan yang bersama-sama itu lebih menguatkan tujuan kita,” ungkap Chandra Motik. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, INSA merupakan satu-satunya wadah bagi pengusaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang bertujuan untuk membantu mewujudkan kedaulatan wilayah NKRI dan kedaulatan ekonomi bangsa melalui pemberdayaan kegiatan usaha pelayaran niaga nasional Indonesia. Dengan pemberdayaan pelayaran nasional yang berkesinambungan, diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha anggota INSA. INSA sebagai wadah persatuan pengusaha pelayaran yang hingga kini sekitar 1487 anggota dan untuk menjalankan fungsi serta tugasnya dengan baik,  organisasi INSA memiliki mekanisme pengaturan organisasi dengan pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Anggota (RUA).  Berdasarkan RUA XVI tahun 2015 telah menetapkan beberapa hal, yang antara lain, mengesahkan perubahan AD/ART, memilih dan menetapkan Ketua Umum INSA period 2015-2019 yaitu Ibu Carmelita Hartoto. Dalam AD/ART Bab I, pasal 1 (1) disebutkan bahwa nama organisasi yaitu : Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association disingkat INSA. Adapun, adanya gugatan perdata oleh pihak Johnson Cs melalui PN Jakarta Pusat  terhadap Carmelita Hartoto Cs itu merupakan bagian dari dinamika organisasi, akan tetapi Putusan PN Jakarta Pusat No. 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 28 Juni 2016, tidak serta merta membatalkan keputusan yang telah ditetapkan dalam RUA INSA XVI, apalagi pihak Carmelita Cs melakukan upaya hukum Banding.  “Jadi apabila pihak Johnson mengklaim sebagai Ketua Umum INSA Periode 2015-2019 berdasarkan Keputusan PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar, bahkan dapat dikategorikan melakukan pembohongan publik dengan pernyataan yang menyesatkan tersebut,” kata Budhi. Dia melanjutkan, pendirian organisasi baru merupakan hak setiap orang, namun jika organisasi baru tersebut dibuat dengan sengaja menggunakan nama "Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association" dan didaftarkan ke Kemenkumham tertanggal  30 Desember 2015 (SK No. AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015) yang jelas-jelas sudah diketahui dimiliki oleh organisasi sejenis lainnya, tentunya mencederai keberadaan organisasi INSA yang telah berdiri sejak 1967.  Atas dasar itu, INSA mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu menggugat Kemenkumham RI melalui PTUN (No. 66/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Maret 2016) untuk membatalkan SK Menkumham No. AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tersebut. Setelah melalui proses yang ada, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah membatalkan badan hukum "Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association yang telah dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui SK Menhumkam No:AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015. Putusan itu dikuatkan kembali oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, dimana saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai Salinan keterangan Panitera PTUN tertanggal 2 Juni 2017. “Kami meminta seluruh pihak menghormati dan mengikuti putusan hukum. Jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan hukum tersebut, kami dengan tegas akan melakukan langkah hukum baik secara perdata maupun pidana, untuk menjaga kepastian hukum dan wibawa organisasi INSA,” ujarnya. Dia juga menegaskan, DPP INSA akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang mendirikan organisasi pelayaran dengan sengaja menggunakan nama yang sama dengan nama INSA. Berdasarkan informasi dan data yang ada di DPP INSA, ada pihak-pihak lain yang mendirikan organisasi baru dengan menggunakan nama ‘Perkumpulan INSA’, berdasakan Akta Notaris No. 17, tgl 27 September 2016 dan SK Kemenkumham No. AHU-0076427. AH.01.07. Tahun 2016, tertanggal 21 Oktober 2016. Berdasarkan data yang ada, susunan DPP Perkumpulan INSA tersebut adalah: Dede Sahri (Ketua), Hendra Gunawan (Sekretaris), Diana (Bendahara). Adapun, Dewan Pengawas Pusat adalah: Johanes Yusak (Ketua), Dorman Sihombing (Anggota), Benni (Anggota) yang beralamat di Wisma BSG Lantai 3A Jl. Abdul Muis, Jakarta Pusat. Sementara itu, lanjut Budhi, INSA juga berterima kasih kepada Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub yang telah mengeluarkan surat edaran Dirjen Hubla Nomor UM.003/41/9/DJPL-17 tentang legalitas Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional/ Indonesian National Shipowners’ Association (INSA).   Salah satu poin dari surat edaran tersebut menyatakan dalam meningkatkan upaya pemberdayaan industri pelayaran nasional yaitu Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional/ Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) yang saat ini dipimpin Carmelita Hartoto beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 10, Jakarta Pusat. Untuk itu, Budhi mengimbau seluruh pengurus dan anggota baik di pusat maupun di daerah agar tetap selalu menjaga kesatuan dan persatuan organisasi. “Tantangan industri pelayaran nasional dalam beberapa waktu kedepan tidak mudah. Untuk itu, sudah sepatutnya seluruh pengurus dan anggota perlu menyikapi dinamika yang ada dengan mengedepankan persaturan dan kesatuan organisasi,” pungkasnya. (*)abc
Ulasan Berita

Paket Kebijakan XV Angin Segar Bagi Industri Pelayaran Nasional

Jakarta, INSA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) sambut positif telah dirilisnya Paket Kebijakan XV yang kali ini sasarannya adalah sektor logistik. Tujuan dirilisnya paket kebijakan ini adalah guna mempercepat pengembangan usaha dan memperkuat daya saing usaha logistik nasional. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, adanya kebijakan ini, maka keinginan INSA untuk mewujudkan beyond cabotage dapat terwujud. Dengan diberikannya peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut muatan ekspor impor, diharapkan bisa meningkatkan devisa neraca jasa transportasi yang saat ini dikuasai 95% oleh pelayaran asing. "Muatan-muatan batubara dan kalapa sawit yang diekspor sekarang harus menggunakan kapal berbendera Indonesia. Demikian juga kalau kita mengimpor beras dan bahan pokok, menggunakan kapal Indonesia," kata Carmelita. Carmelita juga menyambut baik pemberian insentif pajak 0% bagi 115 komponen kapal untuk industri galangan kapal. Hal ini akan membuat harga produk dan layanan galangan kapal menjadi efisien. "Hanya sebagai pelayaran, kami berharap galangan kapal tidak berkonsentrasi bisnisnya di Indonesia bagian barat. Sebaiknya galangan kapal juga dibangun di Indonesia bagian timur sehingga kapal-kapal di timur yang memerlukan perawatan tidak perlu ke barat dulu," tuturnya. Mengenai dihapuskannya modal dasar bagi keagenan kapal, Carmelita berharap agar kementerian teknis terkait, yakni Kementerian Perhubungan, segera membuat turunan dari keputusan ini. "Jangan sampai pihak-pihak yang tidak kompeten lalu menjadi agen kapal. Kalau ada masalah, mereka tidak bertanggung jawab," tegasnya. Namun demikian, dikatakan Carmelita, pelaku usaha masih membutuhkan insentif berupa kemudahan dalam fasilitas perbankan. Serta kebijakan-kebijakan pajak yang berpihak pada industri pelayaran nasional sebagaimana negara-negara lain memberikan kebijakan pada industri pelayaran mereka. "Bunga perbankan kita masih tinggi. Kami juga berharap dihilangkannya PPN bahan bakar dalam negeri dan PPh dalam perusahaan pelayaran. Kita berharap adanya moratorium tarif pelayanan publik jasa BUMN di pelabuhan, paling tidak untuk 3 tahun hingga 5 kedepan. Akan sia-sia kalau regulasi berjalan baik, tetapi tarif naik terus,” ujar Carmelita. Selain itu, Carmelita menambahkan, INSA juga mendukung penguatan kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW) dan penyederhanaan tata niaga untuk mendukung kelancaran arus barang, dengan membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor dalam rangka mengurangi LARTAS (larangan dan/atau pembatasan) dari 49 persen menjadi sekitar 19 persen.(*)abc
Ulasan Berita

INSA dan BPSDM Kemenhub Gandeng Ponpes Ikut Program Diklat Kepelautan Siap Kerja

Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan kesempatan kepada siswa-siswa pondok pesantren (ponpes) di Jakarta untuk mendapat pendidikan pelatihan kepelautan siap kerja. Pemberian bantuan pendidikan kepelautan ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU/nota kesapahaman) Corporate Social Responsibility (CSR) tentang Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepelautan Siap Kerja antara INSA dengan BPSDM Kemenhub. Ketua Bidang Pengembangan SDM/Pelaut INSA Lisda Y. Satria mengatakan, nota kesepahaman yang ditandatangani bersama tersebut sudah menunjukan nilai positif untuk kebaikan dunia pendidikan dalam industri maritim. Program ini tidak hanya dikhususkan untuk SMK pelayaran saja, tetapi pemerintah telah mengembangkannya ke pesantren-pesantren. “Artinya program poros maritim pemerintah pengembangnnya betul-betul secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Lisda di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat. Lisda menuturkan saat ini ada dua pesantren di Jakarta yang tertarik pada program ini, yakni pondok pesantren Yayasan As Saulia dan Yayasan Al Wathoniy. Program ini tentunya memberikan kesempatan bagi siswa-siswa pesantren untuk bekerja di atas laut dimana selama ini hanya bekerja di lingkungan darat. “Kita memberikan kesempatan peluang kepada masyarakat lainnya untuk bekerja di bidang kemaritiman,” tuturnya. Dikatakan Lisda, program ini juga arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat kurang mampu yang berpotensi dan usia produktif untuk dididik agar memiliki keahlian khususnya di sektor industri maritim. Program ini, lanjut Lisda, salah satu wujud komitmen INSA dan BPSDM demi membangun poros maritim bersama pemerintah dengan cara meningkatkan mutu SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kepelautan terpadu. INSA akan menyerap beberapa kader-kader yang lulus untuk ditempatkan di kapal-kapal perusahaan pelayaran nasional anggota INSA sesuai dengan kebutuhan, serta standar dan prosedur yang berlaku dimasing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA. Kepala Bidang Pendidikan Pusat Pengembangan Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Anugrah mengatakan, pada tahap awal ini INSA dan BPSDM Kemenhub memberikan kesempatan kepada 100 siswa-siswa pondok pesantren di wilayah Jakarta untuk mengenyam pelatihan kepelautan. Siswa-siswa tersebut nantinya dididik di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta selama satu bulan tanpa dipungut biaya sepeserpun. “Angkatan pertama rencananya dimulai bulan Mei. Mereka akan mendapatkan 3 sertifikat, yakni BST (Basic Safety Training), AFF (Advance Fire Fighting), SAT (Security Awareness Training). Kemudian juga rating dek dan mesin kemudian dokumen pelaut,” sebut Anugrah. Pendidikan selama satu bulan ini, kata Anugrah, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang memiliki potensi supaya memenuhi standar minimum bekerja di atas kapal. Setelah itu, INSA akan membantu para siswa-siswa yang telah lulus ini diberdayakan untuk menjadi kru di atas kapal. Pimpinan Pondok Pesantren Yayasan As Saulia Ustad Mahmud mengapresiasi kerja sama INSA dengan BPSDM Kemenhub dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Mahmud berharap program ini terus berkembang kedepannya. “Kita merespon dan mendukung program ini. Semoga terus ada sehingga anak bangsa bisa bekerja di negerinya sendiri,” pungkas Mahmud.(*)abc
Ulasan Berita

Menhub Kasih Batas Waktu Port of Rotterdam Hingga Mei 2017

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan dengan CEO Port of Rotterdam untuk membahas investasi pada pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. Pada pertemuan tersebut, Menhub Budi menyatakan telah memberikan batas waktu kepastian pembangunan Kuala Tanjung hingga Mei 2017. “Kemarin saya bertemu dengan pihak Port of Rotterdam. Saya tegaskan kepada mereka kalau tidak ada kepastian sampai bulan Mei, kita cari investor lain,” jelas Menhub Budi. Menhub Budi mengatakan, rencana pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional. Dukungan penyiapan infrastruktur transportasi pun telah disiapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yakni dengan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pembangunan akses kereta api dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangke sampai ke Pelabuhan Kuala Tanjung. “Kita ingin Kuala Tanjung langsung jadi besar, karena kita sudah investasi banyak, tapi mereka (Port of Rotterdam) belum bangun juga. Gimana susahnya kita bikin jalur Kereta Api, bikin jalan tol, tiba-tiba dimainin saja. Mereka mesti tentukan pilihannya,” pungkas Menhub Budi.(*)abc
Ulasan Berita

Daya Saing Sektor Maritim RI Meningkat

Jakarta, INSA - Pemerintah Indonesia bercita-cita menjadikan sektor maritim Indonesia sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya perbaikan-baikan di sektor maritim guna meningkatkan daya saing Indonesia. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis Kementerian Perhubungan di sektor maritim. Menurutnya, beberapa KPI yang telah ditetapkan tersebut pun telah dicapai. “Saya bangga beberapa KPI yang saya minta dari teman-teman dilakukan dengan baik. Dengan tercapainya KPI ini, daya saing Indonesia akan meningkat,” kata Menhub Budi. Dijelaskan Menhub Budi, KPI yang dimaksud terkait dengan dua hal, yakni pertama, kapal besar berkapasitas 8500 TEUs bisa sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua, launching pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kapal besar berkapasitas 8500 TEUs untuk pertama kalinya sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu (9/4). Kehadiran kapal kontainer tersebut merupakan hasil kerjasama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC dengan perusahaan pelayaran asal Perancis, Compagnie Maritime d'Affretement - Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM). Menhub Budi mengungkapkan bersandarnya kapal berkapasitas besar tersebut merupakan keinginan pemerintah menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional dan hal ini membutuhkan proses yang panjang. Awalnya dimulai dengan menurunkan dwelling time, penurunan biaya transhipment dari US$ 85 menjadi US$ 35, dan meningkatkan koordinasi antara Syahbandar dengan operator pelabuhan. "Ini bukan ujug-ujug Pelindo II bisa mendatangkan CMA-CGM dari Perancis," ujarnya. Saat ini, CMA-CGM membuka service baru, yakni Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services/ JAX Services. Service ini akan melayani rute Pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA & Oakland) Amerika Serikat dengan menggunakan kapal berkapasitas 8.500 TEUs. First Call JAX Services dilakukan pada 9 April, sedangkan second call akan dilakukan pada 23 April mendatang. Agar kapal-kapal besar lebih tertarik untuk datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Menhub Budi juga meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk menurunkan harga per-kontainer dan mengoreksi biaya pemanduan dan penundaan bagi kapal-kapal tersebut. “Saya ingin pada tanggal 23 April nanti bisa mengundang Presiden. Saya juga minta Dirjen Laut menurunkan harga per kontainer dan mengoreksi biaya pandu-tunda bagi kapal-kapal besar. Jadi nanti ada yang bisa dilaporkan kepada Presiden. Jangan biaya tersebut dihitung per GT saja, tapi mesti ada insentif bagi kapal-kapal yang angkutannya besar. Jangan dihitung per TEUs, tapi ada diskon yang berbanding lurus dengan efisiensi yang dilakukan,” jelasnya. Menhub Budi menilai, penurunan dan pengoreksian biaya ini sebagai usaha untuk menarik kapal-kapal bersandar di Tanjung Priok dan menjadikan Tanjung Priok sebagai magnet baru dan akan segera menjadi hub internasional. KPI kedua adalah pelayanan pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura resmi di launching pada Senin (10/4) di Batam. Dijelaskannya, kegiatan pemanduan ini bersifat voluntary. “Kemarin di Batam, kita menyaksikan bagaimana Pandu dari Pelindo 1 bertugas memandu kapal. Ini adalah bagian dari voluntary. Kita telah melaporkan kepada dunia internasional untuk memandu kapal di Selat Malaka secara langsung,” ungkapnya. Menhub Budi juga meminta Pelindo 1 untuk mencari partner Internasional yang tidak hanya kompeten dalam pelayanan pemanduan kapal, namun juga dapat mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan segera beroperasi menjadi hub Internasional. "Saya yakin dengan kesempatan ini, dengan niat dan kemampuan dari Pelindo 1 dapat bekerja sama dengan perusahaan Internasional untuk melakukan usaha pandu. Saya berharap petugas pandu tersebut juga menjadi duta kapal kita, mempromosikan Indonesia dan membujuk kapal-kapal asing supaya masuk ke Kuala Tanjung,” imbuhnya. Terkait dengan Pemanduan Kapal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menambahkan bahwa kegiatan pemanduan kapal dilakukan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. “Karena padatnya perairan di Selat Malaka dan Selat Singapura, maka kita disarankan untuk melakukan pemanduan. Selain untuk keselamatan, kalau terjadi kecelakaan pada kapal, pihak kapal akan dapat asuransi, tapi kalau tidak dipandu, dia (kapal) tidak akan dapat asuransi,” pungkas Tonny.(*)abc
Ulasan Berita

Menhub : Pemanduan Selat Malaka Meningkatkan Daya Saing

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi me-launching Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura di Harbour Bay, Batam pada Senin (10/4). Menhub mengatakan Pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura mempunyai fungsi-fungsi yang strategis di antaranya keselamatan dan keamanan, harga diri bangsa dan memberikan nilai ekonomis bagi bangsa serta meningkatkan daya saing Indonesia. "Yang terpenting ada tiga yaitu keselamatan dan keamanan, harga diri bangsa, dan kita bisa mendapatkan devisa. Kita harus 100 persen melakukan kegiatan ini (pemanduan) dengan all out untuk memenangkan persaingan," kata Menhub Budi dalam keterangan resminya. Menhub Budi menjelaskan, pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia. Apabila hal tersebut terjamin maka nantinya akan menunjang perkembangan perekonomian secara nasional dan meningkatkan kepercayaan dunia internasional bagi bangsa Indonesia. Menhub Budi meminta Pelindo 1 untuk mencari partner internasional yang tidak hanya kompeten dalam pelayanan pemanduan kapal, namun juga dapat mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan segera beroperasi, menjadi hub internasional. "Saya yakin dengan kesempatan ini, dengan niat dan kemampuan dari Pelindo I dapat bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk memberikan dukungan bukan hanya melakukan usaha pandu tapi juga dapat membuat Kuala Tanjung menjadi real Hub," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menyampaikan rasa bangga dan haru serta apresiasi serta meminta Pelindo I untuk dapat melaksanakan pelayanan pemanduan ini dengan baik. "Saya minta Pelindo melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh, mencari partner strategis untuk membangkitkan, meningkatkan kemampuan kita di bidang maritim," jelas Menhub. Sebagai informasi, proses beroperasinya pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura ini merupakan hasil perjuangan Pemerintah Indonesia melalui pembahasan antar Negara Pantai (The Littoral States) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam kurun dasa warsa. Hingga pada pertemuan Forum TTEG ke-41 di Jogjakarta yang ditindaklanjuti dengan pertemuan Intersessional Meeting of The Working Group on Voluntary Pilotage Services in Straits of Malacca and Singapore yang diselenggarakan di Bandung pada Januari 2017 lalu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun 2017 Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor. HK.103/2/4/DJPL-17 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. PU.63/1/8/DJPL.07 tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura.(*)abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

FORNAS INSA 2017: Tingkatkan Sinergi Demi Kemajuan Industri Pelayaran Nasional

Makassar, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berkomitmen memajukan industri maritim nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan meningkatkan sinergi antara INSA dengan stakeholder.

Melalui sinergi yang kuat antara INSA dengan stakeholder baik instansi pemerintahan, dan asosiasi-asosiasi terkait lainnya diyakini mampu menciptakan iklim usaha yang positif bagi industri maritim nasional.

Upaya meningkatkan sinergi tersebut dengan menggelar Forum Nasional (Fornas) INSA 2017 bertema “Peta dan Dinamika Kebijakan Pengembangan Industri Maritim di Indonesia” yang diselenggarakan pada Kamis, 16 Februari 2017, di Grand Ballroom Hotel Clarion, Makassar

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam pidatonya mengatakan, industri maritim khususnya industri pelayaran merupakan sektor strategis yang merupakan penghubung untuk menyatukan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, insan pelayaran nasional percaya bahwa Pemerintah Indonesia sangat menyadari dan memperhatikan keberadaan dan kontribusi industri pelayaran dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia

Carmelita menuturkan Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memperhatikan pentingnya kelautan sebagai basis pembangunan masa depan bangsa Indonesia dengan dua program utamanya Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.

INSA, sambung Carmelita, sangat menghargai langkah pemerintah yang juga mengikutsertakan pengusaha pelayaran swasta dalam menunjang peningkatan konektivitas antar pulau dan mendorong program Satu Harga untuk komoditi di seluruh nusantara.

“Diharapkan saudara-saudara kita di pelosok tanah air dapat menikmati seperti apa yang kita rasakan di kota besar,” kata Carmelita di Makassar, 16 Februari 2017.

Asas cabotage yang mewajibkan seluruh angkutan antar pelabuhan dan antar pulau di Indonesia dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menggunakan bendera merah putih sudah terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, populasi armada nasional hingga Mei 2016 sebanyak 20.687 unit atau naik 242 persen jika dibandingkan pada 2005 sebanyak 6.041 unit. Jumlah perusahaan pelayaran nasional hingga Mei 2016 juga meningkat sangat signifikan, dari 1.591 perusahaan di 2005 menjadi 3.296 perusahaan atau tumbuh 107 persen.

Akan tetapi, dikatakan Carmelita, industri pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

abc
Ulasan Berita

Kembali ke AD/ART Demi Menjaga Wibawa Organisasi

Jakarta, INSA - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menegaskan untuk menjaga kewibawaan organisasi dengan mempertahankan AD/ART yang berlaku. Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas mengatakan INSA sebagai satu-satunya wadah organisasi pengusaha pelayaran nasional telah melewati perjalanan panjang.  Dimulai sejak 1967 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Maritim No. DP.10/7/9 pada 6 September yang mengukuhkan INSA sebagai satu-satunya badan/organisasi perusahaan pelayaran yang diakui oleh Pemerintah yang kemudian dipertegas dengan SK Menhub No. KP.8/AL.308/Phb-89 pada 28 Oktober 1989 dan Instruksi Direktur  Jenderal Perhubungan Laut No. AL. 58/1/2-90 pada 30 Januari 1990.  Nama Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia merupakan nama yang terdaftar sejak pendirian organisasi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Dengan begitu kedua nama tersebut tidak bisa dipisahkan atau sama. Hal ini juga telah dituangkan dalam AD/ART organisasi.  “Singkatan lain selain nama itu tidak kami akui dan tolak. Sementara itu, adanya surat Dirjen yang mengakui ada dua organisasi itu tidak sesuai dengan SK Menteri sebelumnya yang menyatakan INSA sebagai wadah satu-satunya organisasi pengusaha pelayaran nasional,” katanya.  Menurutnya, pembentukan sebuah organisasi tidak terlepas dari AD/ART. Sesuai AD/ART INSA tertuliskan bahwa forum kekuasan tertinggi adalah Rapat Umum Anggota (RUA). RUA tersebut yang memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan ketua umum dan formatur pendamping untuk menentukan kepengurusan organisasi dan penetapan program kerja. Artinya, katanya, tidak ada penetapan ketua umum di luar dari hasil RUA. RUA XVI INSA telah memilih dan menetapkan Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum DPP INSA periode 2015-2019 dan formatur pendamping Budhi Halim dan Anto Perwata.   Adapun, keputusan Pengadilan Jakarta Pusat yang mengabulkan sebagian tuntutan pihak lain juga tidak sesuai dengan AD/ART yang berlaku. Untuk itu, INSA melakukan banding atas putusan tersebut dan hingga kini masih dalam proses persidangan, sehingga Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). “Kami juga tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas penggunaan nama INSA.” Terkait hal itu, seluruh pengurus dan anggota INSA menyatakan untuk menjaga kewibawaan organisasi dengan mempertahankan AD/ART yang berlaku. Dengan begitu, hanya mengakui hanya satu kepengurusan yakni kepengurusan DPP INSA hasil RUA XVI.  “Polemik organisasi yang terjadi harus segera disudahi dengan kembali pada AD/ART organisasi dan seluruh pengusaha pelayaran diminta agar tetap solid mendukung Ibu Carmelita Hartoto." abc
Ulasan Berita

Pelaku Usaha Minta NCVS Segera Diterapkan

Jakarta, INSA - Pelaku usaha pelayaran mendorong Kementerian Perhubungan segera menerapkan peraturan kapal non konvensi berbendera Indonesia yang telah diluncurkan pada 2012 silam. Peraturan kapal non konvensi atau Non Convention Vessel Standards (NCVS) ditujukan bagi kapal-kapal berbobot di bawah 500 GT yang melakukan kegiatan pelayaran domestik dan internasional. Termasuk juga kapal dengan kriteria yang digerakkan tenaga mekanis, kapal kayu, kapal penangkap ikan, dan kapal pesiar. Pengaturan keselamatan kapal-kapal tersebut diserahkan kepada negara bendera kapal. Sementara peraturan Safety of Life at Sea (SOLAS) diwajibkan bagi kapal-kapal yang memiliki bobot di atas 500 GT yang berlayar di perairan internasional. Zaenal Arifin Hasibuan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA mengatakan, NCVS merupakan aturan yang lazim dikeluarkan oleh negara-negara yang berbasis maritim. Aturan yang ada di NCVS mengikuti standar kondisi geografis masing-masing negara. “Indonesia juga sudah punya, tapi sayangnya hingga kini belum dapat terimplementasi,” katanya. Menurutnya, Kemenhub telah mengeluarkan peraturan NCVS yang diterbitkan melalui Surat Keputudan Jenderal Perhubungan Laut No. Um.008/9/20/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia pada 16 Februari 2012. SK Dirjen Hubla ini merupakan regulasi teknis dari Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia. Namun demikian, katanya, aturan tersebut belum dapat terimplementasi karena beberapa penyebab yang antara lain, belum ditunjuknya para ahli yang bertugas untuk memperbaharui dan merekomendasikan dokumen peraturan NCVS. Persoalan lainnya, belum terbentuknya lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran peraturan NCVS di Indonesia. “Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengimplementasikan aturan NCVS di Indonesia.” Dia menuturkan, pengeimplementasian NCVS yang antara lain, untuk menekan angka kecelakaan kapal di dalam negeri dan menjadi stimulus dalam pertumbuhan industri maritim, seperti pelayaran, galangan dan pengadaan SDM kapal. Dampak lainnya, adalah menekan laju devisa ke luar negeri, mengingat sertifikasi kapal tidak lagi mengacu pada International Association of Classification Societies (IACS), melainkan dapat dilakukan oleh lembaga independen NCVS nasional yang dibentuk. “Akan banyak dampak positif dari NCVS di Indonesia, sehingga sudah sepatutnya segera diimplementasikan.” abc