Category: Ulasan Berita
Ulasan Berita

PENERAPAN TSS DI SELAT SUNDA DAN LOMBOK RESMI DIBERLAKUKAN

Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Lombok mulai diberlakukan hari ini (Rabu, 01/07/2020).  Pelaksanaan TSS ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ( Ditjen Hubla) Ahmad mengatakan, Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kewajiban untuk menjamin kelancaran, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bernavigasi, agar lalu lintas kapal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib untuk kepentingan nasional maupun internasional. Penerapan TSS juga dalam rangka meningkatkan efisiensi bernavigasi dan menekan angka kecelakaan kapal serta perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Lombok.

“Bagi kapal yang melakukan pelanggaran terkait tata cara berlalu lintas di Jalur TSS yang membahayakan dan dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan di area TSS akan dilakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” kata Ahmad dalam siaran persnya, Rabu (01/07/2020).

Ahmad menuturkan Kapal Negara Patroli KPLP melakukan pengamatan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran dalam jalur TSS berdasarkan informasi dari VTS. Setelah itu, Kapal Negara Patroli KPLP melakukan komunikasi via radio dengan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di jalur TSS untuk menginformasikan pelanggaran, disaat yang bersamaan juga dilakukan pengamatan dengan Radar, AIS, Peta Laut dan GPS pada Kapal Negara Patroli.

“Apabila Kapal yang diduga melakukan pelanggaran menjawab panggilan, maka Nakhoda Kapal Negara Patroli PLP akan melakukan pemeriksaan kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Sedangkan apabila kapal tersebut tidak menjawab panggilan, maka Nakhoda Kapal Negara Patroli KPLP akan membuat Laporan dan Berita Acara Kejadian ke Syahbandar setempat,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.531/DJPL/2020 dan KP.533/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kapal Negara Patroli Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas Pada Bagan Pemisah Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme) di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan IMO Circular Nomor COLREG.2/Circ.74 tentang new TRAFFIC SEPARATION SCHEME dan SN.1/Circ.337 tentang Routeing Measures Other Than Traffic Separation Schemes tanggal 14 Juni 2019 dimana IMO telah mengadopsi ketentuan tersebut dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020, serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 dan KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Selat Sunda dalam rangka menjamin terlaksananya penegakan hukum pada kedua TSS tersebut.

Dalam Keputusan Dirjen tersebut juga diatur juga penanggungjawab Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada TSS Selat Lombok dilaksanakan oleh Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak setiap saat, antara lain Selat Lombok dari Arah Utara Laut Bali ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Indonesia, dari Padang Bai ke Gili Trawangan dan/atau ke Lembar dan sebaliknya, serta dari Arah Utara Laut Bali ke Arah Selatan Samudera Hindia dan Sebaliknya untuk Kapal Berbendera Asing.

Selain itu, untuk penanggungjawab Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada TSS Selat Sunda dilaksanakan oleh Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok setiap saat, antara lain dari Selat Sunda dari Arah Utara Laut Jawa ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Indonesia, dari Merak ke Bakauheni dan sebaliknya, serta dari Arah Utara Laut Jawa ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Asing.

“Saya berharap dengan dimulainya implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok pada hari ini, serta dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan menjelang penerapan TSS, lalu lintas kapal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib sehingga dapat meningkatkan keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di kedua selat tersebut,”pungkasnya. (*)

abc
Ulasan Berita

PROGRAM TOL LAUT JADI ANDALAN AMANKAN DISTRIBUSI LOGISTIK KE DAERAH

Di tengah pandemi Covid-19 dan menuju era new normal program tol laut menjadi andalan untuk memastikan pasokan logistik ke daerah tetap aman dan lancar.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai selama ini pihaknya terus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam menjamin kelancaran distribusi logistik melalui angkutan laut.

Meski di saat pandemi Covid-19, sektor transportasi laut dalam pendistribusi bahan pokok dan penting tetap berjalan lancar ke seluruh daerah. Kelancaran transportasi laut itu bisa dilihat dari operasional, baik kapal liner maupun kapal dalam program tol laut relatif sesuai jadwal.

“Kita patut syukuri berkat kerja keras Kemenhub, sektor transportasi laut baik yang kapal liner maupun kapal tol laut yang mengangkut bahan pokok dan penting tetap berjalan lancar dan tanpa hambatan di masa pandemi seperti ini,” kata Carmelita di Jakarta.

DPP INSA sebagai mitra Kemenhub juga rutin berkoordinasi dalam mensukseskan Program Tol Laut. Sejak dimulainya trayek tol laut, pelayaran nasional telah berkontribusi ikut melayani trayek tol laut.

Program Tol Laut juga dinilai telah mengalami banyak terobosan untuk mengoptimalisasikan perannya mengamankan jaring logistik ke daerah dan menekan disparitas harga antar wilayah.

Pertumbuhan jumlah trayek tol laut terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sejak diluncurkan pada akhir 2015, jumlah trayek tol laut sudah sebanyak 26 trayek pada 2020. Dari jumlah rute itu, tujuh rute dilayani oleh pelayaran swasta nasional. 

Load factor kapal-kapal tol laut memang masih perlu terus dioptimalkan, karena masih ada beberapa rute yang muatannya masih berkisar 30-an persen, tapi ada juga rute tol laut yang sudah sampai 100 persen. Namun untuk optimalisasi muatan tol laut perlu sinergi seluruh pihak. “Untuk, itu optimalisasi Rumah Kita untuk mengkonsolidasikan barang barang-barang pada sepanjang rute di Program Tol Laut harus terus dilakukan.”

Lain itu, Ia menilai, agar ketersediaan stok bahan pokok dan penting terjamin di daerah-daerah, yang diperlukan adalah memperbanyak volume barang yang diangkut, dan memperbanyak ship’s call kunjungan kapal tol laut. Pemberian subsidi angkutan laut  pada program tol laut juga baiknya difokuskan hanya untuk sembilan bahan pokok dan penting.

Peran tol laut sangat penting dalam upaya mengurangi disparitas harga antarwilayah khususnya di wilayah timur dan di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP). “Tapi untuk menurunkan disparitas harga antar daerah tidak bisa hanya dilakukan Kemenhub melalui Program Tol Laut,” katanya.

Menurutnya, perlu peran serta kementerian dan lembaga lain dalam menekan disparitas harga dan memastikan pergerakan logistik yang terintegrasi dan lancar, termasuk konektivitas antar moda transportasi dan pemantauan harga barang tol laut hingga ke tangan konsumen.

Carmelita menuturkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang belum lama ini diterbitkan, diharapkan akan mempercepat optimalisasi kinerja tol laut, mengingat inpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas seluruh instansi dalam meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

“Program Tol Laut yang sudah berjalan baik ini harus diiringi dengan munculnya industri di wilayah timur sehingga adanya pertumbuhan muatan balik kapal, dengan begitu nantinya akan membuat daya saing logistik kian baik.” (*)

abc
Ulasan Berita

PELAYARAN BERSIAP HADAPI NEW NORMAL

Kinerja keuangan sektor transportasi laut dibikin ‘ambyar' oleh pandemi Covid-19. Penurunan kinerja hampir terjadi pada seluruh bidang angkutan laut.

Paling terdampak adalah angkutan Ro-Ro dan penumpang karena hanya boleh mengangkut 50% dari kapasitas kapal. Sedangkan angkutan barang penurunannya rata-rata 30%, dan untuk angkutan minyak dan gas (migas) penurunannya 15%.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Budhi Halim mengatakan, di era kenormalan baru (new normal) diharapkan roda perekonomian kembali berputar dan bisnis kembali menggeliat.

“Di era pandemi Covid-19 ini, kita sangat terpukul sekali,” kata Budhi di acara Kolaborasi Merespons Dampak Pandemi Covid-19 dan Strategi Recovery Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Transportasi, awal Juni lalu.

Pada kesempatan tersebut, Budhi menyampaikan beberapa masukan dari pengusaha angkutan laut kepada Kementerian Perhubungan terkait pengoperasian kapal dan kepelautan dalam menghadapi era kenormalan baru. Pertama, penerapan protokol kesehatan yang seragam antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah tidak lagi menolak pemberlakuan crew change di pelabuhan Indonesia.

Kedua, petugas karantina di pelabuhan agar lebih berperan aktif/jemput bola untuk menghindari antrean kapal saat proses pengetesan. Saat ini kapal-kapal harus antre 2-3 hari untuk diperiksa dan ini merugikan pelayaran.

“Jadi kita mohon benar-benar dari petugas karantina agar jemput bola. Kapal kalau satu hari itu (delay) sudah ribuan dolar ruginya, belum lagi di next port kita ditunggu. Ini akan mengganggu kelancaran logistik nasional,” katanya.

Ketiga, persyaratan rapid test pada angkutan Ro-Ro dan penumpang jarak dekat sebaiknya ditiadakan karena biayanya cukup mahal. Rapid test bisa digantikan dengan menerapkan penggunaan thermal scanner untuk mengecek suhu tubuh penumpang.

Keempat, memberi kemudahan bagi para pelaut untuk naik turun kapal. Hal ini tertuang dalam Circular IMO Nomor 4204/Add.14 tertanggal 05 May 2020, yang menggolongkan pelaut dan pekerja martim sebagai key workers dalam menunjang kelangsungan hidup suatu bangsa, terlepas apapun Nationality-nya. Agar pelaut dan pekerja maritim diberikan kemudahan pergi bekerja, naik turun kapal, ataupun transit.

Kelima, prosedur pemeriksaan rapid test bagi pelaut agar diseragamkan dan diberikan masa tenggang yang cukup, mulai dari perjalanan hingga naik ke kapal. Terakhir, Budhi bilang, sertifikasi keterampilan pelaut dan sertifikasi kapal agar dilakukan secara online.

Sementara itu, dari sisi manajemen perusahaan pelayaran juga bersiap menghadapi era kenormalan baru.

Managing Director PT Temas Tbk. Faty Khusumo mengatakan, langkah yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi era kenormalan baru adalah dengan memperketat protokol kesehatan di kantor dan kapal. 

Faty menyebutkan, upaya yang dilakukan diantaranya menempelkan poster dan flyer himbauan, menyediakan hand sanitizer, menyediakan masker, menyediakan obat-obatan, melakukan pengecekan suhu, larangan penerbangan, penyemprotan cairan disinfektan secara rutin.

Lalu, sambung Faty, perusahaan juga melakukan pantauan absen. Bagi karyawan yang sakit wajib melapor serta karyawan wajib melakukan perawatan mandiri di rumah dan perkembangan kesehatannya akan dipantau.

“Dengan adanya Covid-19 ini semua bisa lebih aware terhadap personal hygine. Semoga vaksin bisa secepatnya ditemukan,” tutur Faty.

Senada dengan PT Temas, PT Pelni tengah menggalakkan protokol kesehatan dari berbagai bidang mulai dari karyawan, anak buah kapal (ABK) hingga penumpang di setiap pelabuhan yang dilayari Pelni. Selain itu, keseragaman pemeriksaan dan penyediaan fasilitas yang memenuhi standar menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi new normal.

VP Corporate Planning PT Pelni Andi Samsul Hadi menuturkan perusahaan juga mempercepat akselerasi digitalisasi hampir di seluruh bidang. Dari sisi ticketing sudah berjalan cukup lama dan akan terus ditingkatkan, termasuk pelayanan serta digital control systems (DCS).

“Jadi penerapan digitalisasi akan menjadi suatu keharusan bagi semua operator,” ujar Andi.

Andi menambahkan strategi yang akan diterapakan pada era new normal harus selaras dengan kepentingan kesehatan dan ekonomi.  (*)

abc
Ulasan Berita

MENANTI RELAKSASI DARI PEMERINTAH

Pengusaha pelayaran nasional hingga kini masih menanti relaksasi atau keringanan dari pemerintah. Salah satunya adalah keringanan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, INSA sudah memberikan berbagai masukan atau usulan kepada pemerintah mengenai stimulus yang dibutuhkan pelayaran nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19. Terkait keringanan pembayaran PNBP, saat ini masih dibahas oleh Kementerian Perhubungan.

"Keringanan PNPB masih digodok di biro hukum Kemenhub, keringanan PNBP akan segera banyak membantu kami. Kalau dari saya karena pemerintah uangnya juga terbatas ya, yang paling utama kebijakan yang tidak pakai uang yang bisa dikasih. Istilahnya seperti PNBP ini mungkin tidak kasih penundaan," kata Carmelita seperti dikutip bisnis.com, Jumat (26/6/2020).

Lalu, sambung Carmelita, jenis relaksasi penundaan pembayaran lain yang dapat menambah biaya pelayaran, perlu kuota waktu lebih lama lagi. Sebab, relaksasi seperti restrukturisasi pinjaman melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak kunjung ada kejelasan.

Menurut Carmelita, keuangan pemerintah yang terbatas membuat relaksasi yang berkaitan dengan pembiayaan agak sulit dilakukan. Dari sisi pinjaman, dikatakan Carmelita, perusahaan pelayaran memiliki pinjaman yang cukup tinggi.

Carmelita berharap pemerintah bisa segera merealisasikan relaksasi yang dibutuhkan pelayaran nasional, jika tak kunjung adanya kejelasan maka pelayaran nasional mengarah kepada kebangkrutan.

"Setiap industri kembali lagi kepada berapa lama kekuatan mampu bertahan, kami tiga bulan, semakin besar semakin berat untuk industri," ungkapnya.

Seperti diketahui, dampak dari pandemi Covid-19 ini merata dirasakan pada hampir seluruh jenis sektor pelayaran saat ini. Misalnya saja, pendapatan angkutan penumpang/Roro merosot 75%-100%. Kondisi yang sama terjadi pada sektor kontainer yang turun 10%-25%, curah kering, liquid tanker, tug and barges, yang juga mengalami penurunan pendapatan 25%-50%.

Merosotnya harga minyak dunia yang menyentuh USD 17,5 per barel, telah berdampak buruk terhadap industri minyak dan gas (migas) bumi. Kegiatan perusahaan migas mulai dari hulu sampai hilir melakukan evaluasi dan meninjau ulang kegiatan operasinya, termasuk melakukan efisiensi usaha misalnya, mengurangi produksi bahkan stop operasi. Dan ini berdampak pada pelaku usaha pelayaran supporting di sektor migas, seperti penurunan sewa atau renegosiasi kontrak 30%-40%, bahkan terminasi awal (early termination).

Sedangkan beban biaya naik signifikan akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pembiayaan leasing, asuransi dan spare part kapal adalah dalam US dolar. Akan tetapi pendapatan perusahaan dalam nilai rupiah. Sehingga pelayaran mengalami kerugian valuta. Akibat pandemi ini sebagian besar pelanggan menunda pembayaran. Sehingga cash flow pelayaran mengalami defisit. (*)

abc
Ulasan Berita

DUKUNG DUNIA USAHA DI MASA PANDEMI, IPC BERIKAN RELAKSASI BIAYA

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC memberlakukan keringanan terbatas terhadap biaya layanan peti kemas. Relaksasi ini diberikan selama masa pandemi Covid-19, untuk meringankan para pengguna jasa, khususnya para pemilik atau pengelola peti kemas.

“Sejak pertengahan Mei lalu IPC sudah menginstruksikan kepada seluruh anak perusahaan yang mengelola terminal peti kemas untuk memberlakukan keringanan terbatas atas layanan peti kemasnya. Relaksasi ini berlaku selama dua bulan, yakni hingga 19 Juli 2020,” kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Menurut Arif, relaksasi ini merupakan tindak lajut dari permintaan dunia usaha yang mengharapkan keringanan biaya jasa kepelabuhanan selama masa pandemi. Kebijakan tersebut menjadi stimulus bagi pelaku usaha logistik untuk keberkelanjutan bisnisnya.

“Ini juga merupakan partisipasi IPC dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan relaksasi demi keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Sebagai contoh implementasi dari kebijakan tersebut, General Manager Terminal Peti Kemas Koja, Hudadi Soerja Djanegara menjelaskan bahwa pengurangan tarif telah diberlakukan di Terminal Peti Kemas Koja untuk sementara waktu di masa pandemi. Relaksasi ini berupa diskon terhadap layanan peti kemas kosong.

“Diskon bisa diberikan melalui perjanjian B to B antara terminal dengan pemilik atau pengelola peti kemas, dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran,” jelasnya.

Hudadi menjelaskan, keringanan terbatas juga diberlakukan untuk layanan storage (penyimpanan) peti kemas kosong. Selain itu, TPK Koja juga memberikan perpanjangan waktu pembayaran atas layanan bongkar muat yang diberikan TPK Koja.

“Saat situasi normal, pengguna jasa wajib melakukan pembayaran maksimal delapan hari kerja sejak tagihan (invoice) diterima. Dengan adanya pandemi Covid-19, kami memberikan kelonggaran, di mana pembayaran bisa dilakukan hingga 14 hari kerja, terhitung sejak tagihan  mereka terima,” pungkasnya. (*)

abc
Ulasan Berita

INPRES PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL DITEKEN JOKOWI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada 16 Juni 2020. Inpres ini diterbitkan guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Seperti dikutip laman setkab.go.id, dengan inpres ini Presiden menginstruksikan kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Para Gubernur:

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan penataan ekosistem logistik nasional," bunyi Diktum PERTAMA.

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Instruksi Presiden ini.

Dalam pelaksanaan Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, Presiden Menginstruksikan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan penyusunan arah dan kebijakan umum penataan ekosistem logistik nasional; dan mengoordinasikan penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, melalui:

  1. simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi;
  2. kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta; dan
  3. kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik.

“Dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Menteri Keuangan melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi,’’ bunyi Diktum KELIMA Inpres tersebut.

Dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Inpres tersebut, Presiden secara khusus menginstruksikan:

  1. Menteri Perhubungan: mengintegrasikan sistem perizinan dan layanan ekspor, impor, dan logistik di lingkungan kerja Kementerian Perhubungan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW); dan melakukan penataan tata ruang kepelabuhan serta jalur distribusi barang;
  2. Menteri Perdagangan: mengintegrasikan sistem pengajuan perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perdagangan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW); dan mengintegrasikan proses bisnis pelaporan perdagangan antarpulau dengan proses bisnis keberangkatan dan kedatangan sarana pengangkut dalam sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW);
  3. Menteri Perindustrian menyederhanakan proses bisnis untuk mengintegrasikan sistem pengajuan persyaratan perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perindustrian dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW);
  4. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.
  5. Para Gubernur melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

‘’Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri Keuangan: berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia; dan dapat melibatkan partisipasi pelaku usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu,’’ bunyi Diktum KETUJUH.

Sekretaris Kabinet, sesuai Diktum KEDELAPAN Inpres ini, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkannya kepada Presiden.

‘’Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ bunyi Diktum KESEMBILAN.

Sesuai Diktum KESEPULUH Inpres ini, seluruh pejabat diminta untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

‘’Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,’’ bunyi akhir Inpres tersebut. (*)

abc
Ulasan Berita

MENHUB HARAP INSA KONSISTEN BERKONTRIBUSI BAGI INDONESIA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan DPP INSA konsisten memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional dan berkontribusi bagi sektor industri pelayaran Indonesia.

“Saya harap INSA selalu memberikan value dan berkontribusi bagi ekonomi nasional dan pelayaran nasional,” kata Menhub Budi saat memberikan sambutan pada pelantikan DPP INSA masa bakti 2019-2023, Jumat, 19 Juni 2020, secara virtual.

Menurutnya, pelayaran nasional yang tergabung di INSA merupakan motor bagi kegiatan ekonomi Indonesia, karena perannya sebagai alat distribusi barang dan logistik ke seluruh pulau di Indonesia.

“Pelayaran nasional menjadi motor karena memang pergerakan barang dari kota ke kota, dari pulau ke pulau itu dilakukan oleh armada-armada INSA,” ujarnya.

Seperti diketahui, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada hari ini (Jumat, 19 Juni 2020) melantik jajaran pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023, melalui aplikasi zoom.

Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan webinar yang mengusung tema “Pelayaran Indonesia Menuju Indonesia Maju”. Adapun isu-isu yang akan diangkat pada webinar ini mengenai Navigating The Covid-19 Crisis Through Managing Maritime Industry In Indonesia, Penegakan Hukum di Laut Teritorial Indonesia dalam Menuju Kemajuan Ekonomi Nasional, dan Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Kapal Selama Pandemi.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menjadi keynote speaker pada acara webinar ini. Adapun narasumber yang mengisi webinar adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Capt. Dr. Wisnu Handoko M. Sc, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S. T, MH, dan Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Julius Wiratno. (*)

abc
Keluarga INSA, Ulasan Berita

SUSUNAN PENGURUS INSA 2019-2023

Susunan pengurus Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) periode 2019-2023 telah terbentuk. Penyusunan kepengurusan ini dilakukan usai terpilihnya Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum INSA periode 2019-2023 pada Rapat Umum Anggota (RUA) INSA Ke-XVII.

Susunan kepengurusan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor : 003 /Kpts/V/05-2020 Tentang Susunan DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Masa Bakti 2019-2023 tertanggal 08 Mei 2020.

Kepengurusan DPP INSA yang telah terbentuk ini berjumlah 129 orang, Dewan Penasihat berjumlah 10 orang, dan terdapat 23 bidang.

Kepengurusan yang baru ini diharapkan semakin solid dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan kemajuan industri pelayaran nasional, serta memperkuat sinergi antara DPP INSA dengan pemerintah dan stakeholder terkait.

Berikut Susunan DPP INSA 2019-2023:

abc
Ulasan Berita

INSA KELUHKAN MASIH MARAKNYA PENANGKAPAN KAPAL DI LAUT

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) mengeluhkan masih maraknya pemeriksaan dan penangkapan kapal oleh oknum penegakan hukum di laut terhadap kapal nasional.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal swasta nasional masih terjadi oleh oknum penegakan hukum di laut Indonesia, bahkan kian sering terjadi. INSA mencatat, selama sebulan ini sudah terjadi lima kali pemeriksaan dan penangkapan kapal nasional.

Pemeriksaan dan penangkapan kapal di tengah laut kerap dilakukan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan alasan yang terkesan mengada-ada.

“Ini kerugian sangat besar yang dialami para pelaku usaha pelayaran nasional karena meliputi kerugian materi, bahan bakar dan waktu, serta mandeknya pasokan logistik antar pulau di Indonesia” ujarnya, Senin (11/05/2020).

Carmelita menuturkan, kapal-kapal yang diperiksa dan ditangkap ini, merupakan kapal-kapal pengangkut logistik dan bahan pokok ke daerah-daerah.

Untuk itu, Carmelita meminta, seharusnya operasional kapal-kapal ini berjalan lancar, sehingga tidak terjadi keterlambatan waktu pengiriman yang bisa mengakibatkan kelangkaan pasokan bahan pokok di daerah-daerah. Terlebih di masa Covid-19 ini, seharusnya seluruh pihak bahu membahu memastikan kelancaran pasokan bahan pokok.   

“Di saat Covid-19 seperti ini, pasokan bahan pokok merupakan aspek utama yang harus terpenuhi bagi seluruh masyarkat, tapi kalau kapal pengangkutnya diberhentikan di laut seperti ini bagaimana?”

Menurut Carmelita, kejadian ini bakal terus berulang selama belum terbentuknya badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard.

INSA menaruh perhatian serius atas terbentuknya badan tunggal penegakan hukum di laut dalam beberapa tahun ini.  Hal ini bahkan sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan DPP INSA di Istana Kepresidenan akhir tahun lalu.

Selain itu, DPP INSA juga telah melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya Aan Kurnia.  

Carmelita menilai terbentuknya badan tunggal penegakan hukum di laut merupakan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan pembentukannya sudah sangat mendesak.

“Untuk meningkatkan perekonomian nasional, kinerja pelayaran nasional tidak boleh terhambat dalam bentuk apapun dalam menjalankan distribusi logistik nasional. Oleh karena itu kita membutuhkan adanya sea and coast guard seperti yang diamanatkan undang-undang pelayaran.” (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Ulasan Berita

KINERJA PELAYARAN DIHANTAM BADAI

Industri Pelayaran Nasional sebagaimana dialami banyak industri moda transportasi lainnya telah mengalami krisis akibat pandemi Covid -19. Diharapkan adanya stimulus beserta langkah-langkah tindakan pencegahan dan penanggulangannya.

Pendapatan pelayaran nasional mengalami kemerosotan tajam. Dampak dari pandemi Covid-19 ini merata dirasakan pada hampir seluruh jenis sektor pelayaran saat ini. Misalnya saja, pendapatan angkutan penumpang/Roro merosot 75%-100%. Kondisi yang sama terjadi pada sektor kontainer yang turun 10%-25%, curah kering, liquid tanker, tug and barges, yang juga mengalami penurunan pendapatan 25%-50%.

Merosotnya harga minyak dunia yang menyentuh USD 17,5 per barel, telah berdampak buruk terhadap industri minyak dan gas (migas) bumi. Kegiatan perusahaan migas mulai dari hulu sampai hilir melakukan evaluasi dan meninjau ulang kegiatan operasinya, termasuk melakukan efisiensi usaha misalnya, mengurangi produksi bahkan stop operasi. Dan ini berdampak pada pelaku usaha pelayaran supporting di sektor migas, seperti penurunan sewa atau renegosiasi kontrak 30%-40%, bahkan terminasi awal (early termination).

Sedangkan beban biaya naik signifikan akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pembiayaan leasing, asuransi dan spare part kapal adalah dalam US dolar. Akan tetapi pendapatan perusahaan dalam nilai rupiah. Sehingga pelayaran mengalami kerugian valuta.

Badai masih berlanjut, akibat pandemi ini sebagian besar pelanggan menunda pembayaran. Sehingga cash flow pelayaran mengalami defisit.

Pelayaran berada di situasi yang sangat terjepit, dan sangat membutuhkan stimulus yang tepat dan cepat dari pemerintah dan seluruh stakeholder.

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan sejumlah stimulus atas pandemi Covid-19, meski stimulus lainnya masih sangat ditunggu realisasinya.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sejumlah stimulus yang telah direalisasikan pemerintah adalah dispensasi perpanjangan sertifikat kapal dan sertifikat crewing yang tidak membahayakan aspek keselamatan, dan juga dispensasi pemberlakuan penundaan docking untuk kapal yang sedang dalam masa operasional, mengingat saat ini galangan kapal sudah mengurangi jumlah pekerja lapangan karena terdampak virus Covid-19.

“INSA sangat mengapresiasi stimulus yang telah diberikan pemerintah ini, meski begitu kami masih sangat menanti realisasi stimulus lainnya untuk industri pelayaran,” kata Carmelita, Selasa (28/04/2020).

INSA telah menyampaikan sejumlah persoalan dan permintaan stimulus pelayaran kepada emerintah, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan stakeholder pelayaran lainnya, dengan harapan masalah yang dihadapi dapat segera teratasi.

Sejumlah stimulus lain yang dibutuhkan, dari sisi fiskal antara lain dari Kementerian Keuangan adalah pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang, sedangkan dari sisi moneter dari OJK dan perbankan adalah pemberian rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian reconditioning atau keringanan syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.

INSA juga meminta penghapusan PNBP yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang. Para pelaku usaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50% atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.

Kemudian, perubahan sistem pembayaran yang semula melalui CMS (Auto collection) menjadi Billing payment dengan masa jatuh tempo 30 hari, yang semula billing payment  delapan hari diubah menjadi 30 hari. Lalu mengubah free time storage full and empty untuk inbound (semula tiga hari) dan outbound ( semula lima hari), menjadi  tujuh hari dihitung satu hari. Serta menambah free time transhipment menjadi 14 hari.

Lain itu, diharapkan Oil Companies dan Charterer tidak memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan pelayaran secara sepihak dan melakukan negoisasi dengan win-win solution, serta membayar piutang usaha tepat waktu.

“Yang perlu dipikirkan itu dampak jika iklim usaha di pelayaran memburuk, karena kita tahu pelayaran ini padat karya. Pelayaran juga motor ekonomi bagi beberapa sektor terkait lainnya, seperti logistik, galangan, asuransi hingga ke instansi pendidik SDM pelaut,” pungkasnya. (*)

[wdi_feed id="1"] abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA