Industri Pelayaran Nasional sebagaimana dialami banyak industri moda transportasi lainnya telah mengalami krisis akibat pandemi Covid -19. Diharapkan adanya stimulus beserta langkah-langkah tindakan pencegahan dan penanggulangannya.

Pendapatan pelayaran nasional mengalami kemerosotan tajam. Dampak dari pandemi Covid-19 ini merata dirasakan pada hampir seluruh jenis sektor pelayaran saat ini. Misalnya saja, pendapatan angkutan penumpang/Roro merosot 75%-100%. Kondisi yang sama terjadi pada sektor kontainer yang turun 10%-25%, curah kering, liquid tanker, tug and barges, yang juga mengalami penurunan pendapatan 25%-50%.

Merosotnya harga minyak dunia yang menyentuh USD 17,5 per barel, telah berdampak buruk terhadap industri minyak dan gas (migas) bumi. Kegiatan perusahaan migas mulai dari hulu sampai hilir melakukan evaluasi dan meninjau ulang kegiatan operasinya, termasuk melakukan efisiensi usaha misalnya, mengurangi produksi bahkan stop operasi. Dan ini berdampak pada pelaku usaha pelayaran supporting di sektor migas, seperti penurunan sewa atau renegosiasi kontrak 30%-40%, bahkan terminasi awal (early termination).

Sedangkan beban biaya naik signifikan akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pembiayaan leasing, asuransi dan spare part kapal adalah dalam US dolar. Akan tetapi pendapatan perusahaan dalam nilai rupiah. Sehingga pelayaran mengalami kerugian valuta.

Badai masih berlanjut, akibat pandemi ini sebagian besar pelanggan menunda pembayaran. Sehingga cash flow pelayaran mengalami defisit.

Pelayaran berada di situasi yang sangat terjepit, dan sangat membutuhkan stimulus yang tepat dan cepat dari pemerintah dan seluruh stakeholder.

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan sejumlah stimulus atas pandemi Covid-19, meski stimulus lainnya masih sangat ditunggu realisasinya.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sejumlah stimulus yang telah direalisasikan pemerintah adalah dispensasi perpanjangan sertifikat kapal dan sertifikat crewing yang tidak membahayakan aspek keselamatan, dan juga dispensasi pemberlakuan penundaan docking untuk kapal yang sedang dalam masa operasional, mengingat saat ini galangan kapal sudah mengurangi jumlah pekerja lapangan karena terdampak virus Covid-19.

“INSA sangat mengapresiasi stimulus yang telah diberikan pemerintah ini, meski begitu kami masih sangat menanti realisasi stimulus lainnya untuk industri pelayaran,” kata Carmelita, Selasa (28/04/2020).

INSA telah menyampaikan sejumlah persoalan dan permintaan stimulus pelayaran kepada emerintah, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan stakeholder pelayaran lainnya, dengan harapan masalah yang dihadapi dapat segera teratasi.

Sejumlah stimulus lain yang dibutuhkan, dari sisi fiskal antara lain dari Kementerian Keuangan adalah pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang, sedangkan dari sisi moneter dari OJK dan perbankan adalah pemberian rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian reconditioning atau keringanan syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.

INSA juga meminta penghapusan PNBP yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang. Para pelaku usaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50% atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.

Kemudian, perubahan sistem pembayaran yang semula melalui CMS (Auto collection) menjadi Billing payment dengan masa jatuh tempo 30 hari, yang semula billing payment  delapan hari diubah menjadi 30 hari. Lalu mengubah free time storage full and empty untuk inbound (semula tiga hari) dan outbound ( semula lima hari), menjadi  tujuh hari dihitung satu hari. Serta menambah free time transhipment menjadi 14 hari.

Lain itu, diharapkan Oil Companies dan Charterer tidak memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan pelayaran secara sepihak dan melakukan negoisasi dengan win-win solution, serta membayar piutang usaha tepat waktu.

“Yang perlu dipikirkan itu dampak jika iklim usaha di pelayaran memburuk, karena kita tahu pelayaran ini padat karya. Pelayaran juga motor ekonomi bagi beberapa sektor terkait lainnya, seperti logistik, galangan, asuransi hingga ke instansi pendidik SDM pelaut,” pungkasnya. (*)

Kementerian Perhubungan mengingatkan kepada seluruh stakeholder untuk mengutamakan keselamatan pelayaran dan kelancaran pasokan logistik melalui jalur laut agar tetap berjalan normal ditengah pandemi Covid-19.

“Meskipun kita dalam kondisi yang cukup sulit karena pandemi wabah Corona tetapi kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap memprioritaskan keselamatan pelayaran serta menjaga terjaminnya kelancaran pasokan logistik di seluruh wilayah tanah air,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dalam siaran pers, Selasa (28/04/2020).

Mengenai kegiatan operasional pelabuhan, Agus menghimbau, pelabuhan tetap beroperasi seperti biasa dengan tetap menerapkan SOP Pencegahan penyebaran Covid-19.

Seperti di Pelabuhan Batang, sambung Agus, tetap menindaklanjuti penerbitan Pas Kecil bagi kapal tradisional di wilayah kerja Pelabuhan Batang dan meminta berkoordinasi dengan dinas terkait serta memaksimalkan potensi SDM UPP Batang yang berkompeten untuk memproses Penerbitan Pas kecil dengan cara jemput bola dan mendirikan gerai pelayanan di wilayah kerja yang dituju.

“Selain itu saya berpesan agar setiap pelabuhan tetap memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi kapal-kapal yang mengangkut bahan pokok dan logistik lainnya, sehingga pasokan logistik melalui transportasi laut tetap terjamin dengan baik dan lancar,” imbuhnya.

Sementara itu, Agus juga mengingatkan pentingnya jajaran petugas di lapangan supaya mensosialisasikan dan melaksanakan sepenuhnya larangan mudik pada Lebaran tahun 1441 H / 2020 guna mencegah serta memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19.

Menurut Agus, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 telah mengatur larangan penggunaan sarana transportasi laut untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020 yang berlaku untuk semua kapal penumpang mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020.

”Larangan pengoperasian kapal penumpang tersebut diberlakukan bagi kapal yang melayani penumpang untuk pelayaran mudik dalam satu wilayah propinsi/kabupaten/kecamatan dimana Pemerintah Daerah menerapkan PSBB, dan atau pelayaran antar propinsi/ kabupaten/kecamatan dimana salah satu Pemerintah Daerah Pelabuhan asal/singgah/ tujuan menerapkan PSBB," tuturnya.

Agus meminta jajarannya untuk mensosialisasikan dan menyampaikan penerapan PM 25/2020 tersebut kepada masyarakat dengan cara-cara yang persuasif dan menjaga suasana di lapangan tetap kondusif.

"Sampaikan penjelasan terkait larangan mudik di Lebaran 2020 yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan cara persuasif, mengedepankan pendekatan kekeluargaan agar kondisi di lapangan tetap terjaga dan kondusif. Saya yakin masyarakat juga memahami kondisi saat ini dan mau bekerjasama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19," ujarnya.

Pada kunjungan kerja di Pelabuhan Tegal dan Pelabuhan Cirebon selain berkesempatan mengunjungi Posko Terpadu Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang didirikan oleh masing-masing KSOP dan unsur maritim di pelabuhan, Dirjen Hubla juga mengunjung Gedung VTS Cirebon yang belum lama diresmikan pengoperasiannya.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon, Wismantono mengatakan, guna mendukung pencegahan penyebaran pandemi corona atau covid-19 di Pelabuhan pihaknya telah melakukan berbagai langkah-langkah antara lain menutup pintu masuk pelabuhan dari 3 menjadi 1 pintu untuk memudahkan pengawasan,  mengecek suhu tubuh tiap orang yang masuk pelabuhan, mewajibkan seluruh orang yang masuk pelabuhan menggunakan masker, menyusun SOP  pencegahan dan penaggulangan penyebaran covid-19 serta melakukan penyemprotan disinfektan secara periodik 2 minggu sekali di wilayah pelabuhan dan sekitar pelabuhan. (*)

Dalam rangka memastikan keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terkait dalam kegiatan sertifikasi kapal, serta untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, Kementerian Perhubungan melakukan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia khususnya di masa pandemi Covid 19.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.16 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku/Pengukuhan Sertifikat Statutori/Re-Inspection Life Saving Appliance (LSA) serta Re-Inspection Fire Fighting Appliance (FFA) Bagi Kapal Berbendera Indonesia Akibat Status Keadaan Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono menjelaskan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia dalam surat edaran tersebut mencakup beberapa hal, diantaranya kegiatan survey dan sertifikasi statutori, perpanjangan sertifikasi statutori, penundaan inspeksi dasar kapal, penundaan inspeksi dasar kapal, penundaan survey pembaharuan/special survey/survey tahunan/audit pembaharuan/audit antara, kegiatan Re-Inspection LSA, dan kegiatan Re-Inspection FFA.

“Berkenaan dengan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia akan dilakukan beberapa penyesuaian layanan, salah satunya untuk Sertifikasi Statutori yang habis masa berlakunya sebelum tanggal 29 Mei 2020, dapat diberikan perpanjangan (postponement of bottom inspection) tidak lebih 3 (tiga) bulan dari berakhirnya masa berlaku sertifikat dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan,” ujar Capt. Sudiono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/4).

Selanjutnya, untuk Sertifikat Statutori yang jatuh tempo maksimum time window, Ia mengatakan dapat dilakukan pengukuhan (endorsement) sertifikat pada survey/audit tahunan (annual survey) termasuk survey/audit antara sebelum tanggal 29 Mei 2020 dapat diberikan perpanjangan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari jangka waktu maksimal pengukuhan dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

“Perpanjangan atau pengukuhan untuk kegiatan intermediate survey, renewal/special survey dan perpanjangan karena sertifikat statutori berakhir tersebut dapat dilaksanaan sepanjang kondisi galangan tidak dapat melaksanakan kegiatan docking disebabkan status keadaan tertentu darurat Covid-19 dengan dibuktikan berupa surat pernyataan dari galangan atau dokumen dari Syahbandar setempat yang menyatakan lokasi kapal berada di Negara atau daerah terdampak Covid-19 sehingga tidak dapat diakses,” tutur Capt. Sudiono.

Selain itu, dalam kondisi saat, Capt. Sudiono menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan. “Dispensasi, perpanjangan ataupun pengukuhan Sertifikat Statutori dimana Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK)/ Marine Inspector/Recognize Organization (RO) tidak dapat melaksanakan pemeriksaan dikarenakan kapal berada di Negara atau daerah terdampak Covid-19, maka pemilik kapal/perusahaan/ship management wajib melampirkan dokumen kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau RO yang disampaikan melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia,” ucapnya.

Adapun dokumen yang wajib dilampirkan antara lain data kapal, alas an spesifik keperluan perpanjangan/dispensasi/pengukuhan, daftar 5 (lima) pelabuhan terakhir, dan surat pernyataan dari Nakhoda yang menyatakan kapal dalam kondisi baik untuk berlayar ke pelabuhan berikutnya.

Capt. Sudiono menambahkan, surat edaran tersebut juga mengatur untuk sertifikat statutory yang jatuh tempo maksimum time window dan untuk sertifikat/dokumen Re-Inspection LSA dan Re-Inspection FFA Kapal Berbendera Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Usaha tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Sebagai informasi, pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia tersebut dilaksanakan oleh UPT yang menjalankan tugas dan fungsi kesyahbandaran, RO yang melaksanakan kegiatan survey dan sertifikat statutory dan Badan Usaha yang melaksanakan survey Re-Inspection LSA serta Re-Inspection FFA Kapal Berbendera Indonesia.

Di akhir kesempatan, Capt. Sudiono mengungkapkan bahwa pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia tidak berlaku terhadap Penerbitan sertifikat/dokumen dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak secara curah/dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar kapal (CLC/CLC Bunker), dan penerbitan sertifikat/dokumen dana jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal (Wreck Removal).

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC menjamin operasional dan pelayanan umum kepelabuhanan tetap berjalan, di tengah keprihatinan bersama atas ancaman wabah virus Corona. Dengan kewaspadaan yang tinggi, IPC mengedepankan pelayanan mengingat pelabuhan merupakan bagian mata rantai pereknomomian nasional.

“Kami menyadari bahwa kita sedang berada di situasi sulit. Namun kami harus mengedepankan pelayanan, karena pelabuhan memikul peran yang begitu strategis sebagai fasilitator perdagangan,” kata Direktur Transformasi IPC, Ogi Rulino dalam keterangan resminya di Jakarta.

Ogi menjelaskan, IPC mengikuti anjuran pemerintah untuk memberlakukan mekanisme bekerja dari rumah (work from home). Namun kebijakan ini diberlakukan proporsional. Ada karyawan dengan kategori tertentu yang sudah diminta bekerja dari rumah, antara lain karyawan berusia 50 tahun ke atas, karyawan yang dalam kondisi hamil atau menyusui, serta karyawan yang dalam kondisi kurang sehat.

“Karyawan yang kerjanya bersifat administratif juga diperbolehkan bekerja dari rumah. Sedangkan karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelayanan umum dan operasional di lapangan, kebijakan work from home berlaku parsial dengan mekanisme yang diatur oleh kepala satuan unit masing-masing,” jelas Ogi.

Menurutnya, digitalisasi yang diterapkan Pelabuhan Tanjung Priok sangat membantu operasional kepelabuhanan. Interaksi antara petugas dan pengguna jasa, baik di kantor maupun di lapangan sangat jauh berkurang.

“Di pelabuhan, semua transaksi sudah cashless (tidak menggunakan uang tunai). Kontak antara pengguna jasa dan operator sangat kecil. Kalaupun masih ada, seperti di lapangan penumpukan kontainer, kontak antar-manusia bisa dijaga dalam jarak tertentu,” ujarnya.

Para petugas di lapangan seperti petugas pandu, petugas terminal penumpang, terminal peti kemas atau non peti kemas, diwajibkan mengenakan alat pelindung diri tambahan berupa masker dan sarung tangan. Lokasi kerja mereka juga disterilisasi secara berkala.

Buat sementara waktu, lanjut Ogi, IPC meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri bagi seluruh stafnya. Sedangkan perjalanan dinas di dalam negeri masih diperbolehkan, namun dilakukan secara selektif.

Senada dengan PT Pelindo II, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 pastikan pelayanan jasa kepelabuhanan tetap dilakukan di seluruh wilayah kerjanya, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, ditengah meningkatnya wabah Corona virus Covid-19 di Indonesia.

Pelindo 1 menerapkan pengawasan yang lebih tinggi dalam melayani penumpang dan bongkar muat barang melalui pelabuhan domestik maupun internasional, meningkatkan keamanan dan kebersihan lingkungan pelabuhan, areal terminal penumpang dan kantor.

Upaya pengawasan yang dilakukan Pelindo 1 dilakukan sejak kapal akan bersandar di pelabuhan, bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke seluruh awak kapal dan kapal dapat dilayani setelah berstatus bebas karantina.

“Seluruh petugas operasional dan para pandu juga diwajibkan untuk selalu menggunakan masker khusus, Alat Pelindung Diri (APD), kaca mata, dan sarung tangan dalam melakukan tugasnya,” jelas VP Public Relations Pelindo 1 Fiona Sari Utami,

Selain itu, kebersihan lingkungan pelabuhan juga semakin ditingkatkan dengan melakukan berbagai langkah preventif, seperti desinfektasi terminal penumpang secara berkala, meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitasi areal terminal penumpang, khususnya pada bagian yang sering digunakan, seperti handle pintu, kursi, pegangan tangga, meja receptonist, automatic gate dan lain-lain.

 “Terminal Penumpang milik Pelindo 1 juga sudah dilengkapi dengan fasilitas thermal scanner, untuk pemeriksaan suhu tubuh para penumpang yang naik dan turun dari kapal,” jelas Fiona.

Pelindo 1 juga telah memasang papan informasi yang berisi tentang bahaya Corona Virus serta cara pencegahannya, menyediakan hand sanitizer serta membagikan masker kepada para penumpang. Pelindo 1 terus berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan atau Dinas Kesehatan setempat, Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, dan Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Pelabuhan dan Kantor Syahbandar serta sejumlah instansi terkait lainnya dalam pengawasan dan pencegahan penyebaran Virus Corona.

Sementara untuk areal kantor, Pelindo 1 telah melakukan berbagai upaya pencegahan, diantaranya  penyemprotan desinfektan di seluruh ruang kerja pegawai, mengajak pegawai untuk membersihkan meja kerjanya setiap hari, pemeriksaan suhu tubuh para pegawai dan tamu saat memasuki wilayah kantor, mensosialisasikan tata cara mencuci tangan secara teratur, menyediakan hand sanitizer di tempat strategis, memasang poster informasi, menghimbau kepada pegawai yang terkena batuk dan flu untuk menggunakan masker serta mengambil cuti bagi yang sakit, menangguhkan perjalanan ke luar negeri terutama ke negara yang terdampak COVID-19 dan selektif dalam melakukan perjalanan dinas dalam negeri.

Pelindo 1 menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) dengan kriteria tertentu seperti pegawai yang memiliki riwayat penyakit jantung, Tuberculosis (TBC) atau paru, diabetes akut, serta pegawai yang sedang hamil.

“Kami juga membatasi pertemuan-pertemuan yang bersifat melibatkan banyak orang, seperti rapat, pelatihan, sharing session dan menggantikannya dengan penggunaan video conference atau web seminar. Kemudian secara rutin menghimbau kepada pegawai untuk terus memperhatikan dan menjaga kondisi kesehatan diri dan keluarga dengan baik. Khususnya untuk pegawai di bidang operasional, akan diberikan tambahan puding dan vitamin setiap harinya, untuk meningkatkan imunitas dan memastikan seluruh petugas dalam kondisi prima, serta menempatkan petugas medis di setiap cabang pelabuhan,” pungkasnya. (*)

Pelayaran nasional memiliki sejarah panjang dalam melayani angkutan laut domestik. Melalui angkutan liner atau trayek tetap dan berjadwal, pelayaran nasional telah melayani distribusi barang antar daerah sejak lama.

Munculnya Program Tol Laut, meski design dari konsepnya belum sempurna, tapi program sudah berjalan. Tentunya para pelaku usaha pelayaran swasta nasional tetap mendukung dengan digandeng pemerintah untuk dilibatkan dalam pengoperasian tol laut.

Selama ini, pelayaran swasta nasional  telah terlibat aktif menjadi operator tol laut. INSA bersama Kementerian Perhubungan juga secara intens menjalin komunikasi dan diskusi mengevaluasi efektifitas tol laut.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipwoners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan program tol laut selama ini telah memberikan dampak positif bagi efisiensi logistik, khususnya di wilayah timur. Namun demikian, diakuinya, dampak tersebut belum signfikan untuk menekan biaya logisitik. Untuk itu, evaluasi tol laut harus dilakukan secara menyeluruh.

Untuk mengoptimalisasi tol laut agar harga bahan pokok di Indonesia Timur dan Barat menjadi relatif sama, memerlukan dukungan seluruh pihak mulai dari kementerian terkait, dan tidak terkecuali dari BUMN.

Menurutnya, konsep tol laut dapat mulai memanfaatkan pelayaran nasional yang sebelumnya sudah mempunyai rute tetap ke pelabuhan-pelabuhan pengumpul.

Lain itu, masing-masing daerah memiliki dan membutuhkan komoditas yang berbeda. Carmelita mencontohkan misalnya seperti di Wamena, yang membutuhkan komoditas semen.

Maka BUMN yang bergerak di bidang semen agar memberikan subsidi silang dari keuntungan penjualan di Indonesia barat, dengan menjual semen di wilayah timur dengan harga produksi.

“Kami pernah menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden di Istana beberapa waktu lalu, untuk optimalisasi tol laut ini memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk juga dari BUMN,” katanya, Jumat (6/3/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang Program Tol Laut yang perlu dibenahi lebih konkret agar disparitas harga antar wilayah dapat terkikis. Hal ini disampaikan Presiden saat rapat terbatas (ratas) yang dihadiri para jajaran menteri.

Untuk menjamin harga barang tol laut semakin kompetitif, Carmelita menilai, keberadaan Rumah Kita juga sebaiknya dikelola langsung oleh BUMN dan Kementerian Perhubungan.

Adapun para pelaku usaha ritel agar diajak menjual barang pokok, seperti terigu, minyak, beras dan mie instan. Dengan begitu, tidak lagi membutuhkan distributor dan agen di daerah-daerah tujuan tol laut.

"Dengan cara ini memperkecil resiko adanya harga barang tol laut dijual dengan harga mahal." (*)