Category: Ulasan Berita
Galeri, Ulasan Berita

INSA – ABUPI GELAR PELATIHAN DAN WORSHOP ONLINE

Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) bersama Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menggelar pelatihan dan workshop online, Kamis (11/12/2020). Acara itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM sektor pelayaran dan pelabuhan.

Acara digelar secara maraton sejak pukul 08.00-15.00 WIB dengan menghadirkan pemateri dengan pembahasan yang komperhensif terkait pelayaran dan pelabuhan.

Para pemateri acara tersebut adalah Wakil Ketua Umum I INSA Darmansyah Tanamas yang membawakan materi Tren dan Peluang Bisnis Pelayaran, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Capt. Hermanta dengan materi Regulasi Keselamatan di Laut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dr. Capt Antoni dengan materi Regulasi Pelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut.

Sekretaris Umum INSA Budhi Halim yang membawakan materi Pro Kontra Regulasi Maritim: Keamanan Laut, Anggota Bidang Tug and Barge INSA Donny Ari Nugroho dengan materi Kolaborasi Transportasi Curah dan Terminal Khusus dalam Mendorong Ekonomi Nasional.

Selain itu, ada pula Ketua Bidang Angkutan Cair INSA Nick Djatnika yang membawakan materi Sinergivitas Pelayaran dan Pelabuhan terhadap Bisnis CPO dan Bio Diesel, Alfred Natsir dengan materi Pemahaman Pelayaran Angkutan Peti Kemas dan Kepalabuhanan Indonesia, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Capt. Zaenal Hasibuan dengan materi Perlindungan Lingkungan Maritim di Sektor Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

Adapun Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa memberikan keynote speech pada awal acara, sedangkan Theo Lekatompesy memberikan closing statment acara ini.

Melalui ini, diharapkan para peserta dapat mengambil manfaat dan mengaplikasikan informasi yang didapat, sehingga dapat lebih kreatif, inovatif dan solutif dalam menjalankan bisnis di sektor pelayaran dan pelabuhan. (*)

abc
Around The Globe, Ulasan Berita

KEKURANGAN KONTAINER GLOBAL, INI USULAN DAN PELAJARAN YANG DIAMBIL INSA

Perlu dicarikan solusi terbaik untuk menangani kondisi kekurangan kontainer global yang terjadi saat ini dengan melibatkan seluruh stakeholder pelayaran.

Kekurangan kontainer global menjadi isu hangat di dunia pelayaran dan logistik saat ini. Para eksportir, termasuk di Indonesia, mengalami kesulitan mendapatkan kontainer untuk mengirimkan barangnya ke luar negeri.

Kekurangan kontainer global ini bermula dari menyebarnya pandemi Covid-19 dari China ke seluruh penjuru dunia, yang menyebabkan banyak negara melakukan lockdown dan terjadi penurunan jumlah kargo muatan kapal kontainer.

Sebagai tindakan logis, untuk mempertahankan operasional, maka para operator pelayaran kontainer dunia menyusutkan jumlah operasional kapal kontainer untuk memangkas beban biaya perusahaan. 

Namun China terlebih dahulu mengatasi pandemic dan lebih dahulu melakukan aktivitas ekonominya serta kargo sudah mulai tumbuh kembali, Namun kontainer belum tersedia, karena berkurangnya tenaga kerja dari negara-negara yang melakukan lockdown seperti Amerika.

Akibatnya, terjadi kekurangan kontainer. Kondisi ini juga mengakibatkan terkereknya freight atau ongkos angkut pelayaran global menjadi lebih tinggi.

Khusus Indonesia, kekurangan kontainer ekspor ini disebabkan karena berkurangnya volume impor yang berarti menurunnya jumlah kontainer yang ke Indonesia.

Penyebab lainnya karena terjadinya kongesti di beberapa pelabuhan seperti di Pelabuhan Singapur, Inggris, Tiongkok dan Amerika. Kongesti ini mengakibatkan terjadinya delay keberangkatan kapal dan mengubah jadwal pelayaran.

DPP INSA menilai, perlu adanya solusi dari pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk membawa kontainer kosong ke Indonesia. Adapun, 1292 kontainer yang infonya terhambat ekspor agar diakomodasi untuk tujuan ekspor ke negara tujuan utama (long haul) seperti ke Eropa dan Amerika.

Selanjutnya, diusulkan pula agar repo kontainer kosong ke Indonesia untuk dibebaskan biaya bongkar di pelabuhan, selain itu mendorong dibukanya keran impor ke Indonesia, serta eksportir diharapkan mensubstitusi tipe kontainer, dari biasanya menggunakan 40 HC menjadi 20 DC.

“DPP INSA sudah menyampaikan beberapa usulan ini dalam rapat beberapa waktu lalu dengan pemerintah dan stakeholder lainnya,” ujar Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam keterangan resminya, Rabu (25/11/2020).

Sementara itu, kata Carmelita, kekurangan kontainer tidak terjadi di dalam negeri, mengingat distribusi logistik dalam negeri dilakukan oleh armada kapal-kapal nasional, dan peti kemasnya beredar di dalam negeri juga.

Dihimbau pada   operator kapal kontainer tetap menjaga kestabilan dan keharmonisan ongkos angkut atau freight agar distribusi logistik national tetap stabil. Tetap dalam ambang kewajaran dan bersaing secara sehat dalam memberikan service, dan bukan bersaing pada ongkos angkut. (*)

abc
Ulasan Berita

INSA DI COFFEE MORNING POLTEK PELAYARAN SURABAYA

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi pembicara pada acara Coffee Morning yang digelar Potlek Pelayaran Surabaya pada Selasa (24/ 11/2020).

Dalam kesempatan itu, Carmelita menjelakan kondisi pelayaran nasional yang saat ini tengah mengalami sejumlah tantangan, mulai dari Covid-19, flukutuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, hingga masih belum berdaya saingnya pelayaran nasional.

Tantangan-tangtangan ini memberikan tekanan terhadap kinerja pelayaran nasional. Kinerja pelayaran yang tertekan ini sedikit banyak akan berdampak pada industri atau sektor terkait lainnya, salah satunya menyangkut serapan kerja terhadap SDM pelayaran. 

Meski demikian, kata Carmelita, para taruna yang kini tengah menempuh pendidikan tidak boleh berkecil hati. Karena lulusan sekolah pelayaran memiliki banyak peluang untuk berkarya.

Jika belum mendapatkan kesempatan menjadi awak kapal, para lulusan sekolah pelayaran dapat bekerja di perusahaan-perusahaan pelayaran, di biro klasifikasi, perusahaan salvage, bekerja di galangan dan reparasi kapal atau di pelabuhan, dan masih banyak lainnya.

Di akhir paparannya, Carmelita juga memberikan saran dan masukan bagi sekolah pelayaran dan SDM pelaut.

Misalnya, sekolah pelayaran diharapkan memberikan Memberikan pelajaran ekstra bahasa dan pendidikan attitude, sekaligus bekerjasama dengan stakeholder lainnya untuk mencetak pelaut siap pakai.

Sementara para taruna di antaranya, diharapkan memiliki attitude dan integritas yang tinggi, memiliki kemampuan yang dibutuhkan industri serta berorientasi world wide. (*)

abc
Ulasan Berita

FGD BERSAMA SKK MIGAS

DPP INSA menghadiri FGD bersama SKK Migas di Greyhound Cafe Gunawarman, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Acara yang bertema Percepatan dan Kolaborasi Pengadaan Komoditas Perkapalan untuk Mendukug Target Produksi 1 Juta BPOD digelar secara live recording tanpa penonton. 

Adapun yang mewakili INSA pada acara ini adalah Ketua Bidang Kapal Khusus DPP INSA Sofwan Farisyi. Dalam paparannya dia menjelaskan tentang jumlah dan tipe kapal minyak dan gas (migas) yang dimiliki anggota INSA. Beberapa jenis kapal yang dimiliki itu mulai dari Accomodation Work Barge (AWB), Anchor Handling Tug Supply (AHTS), pipe laying barge,  crew boat, hingga seismic research vessel.

Sofwan yang juga CEO PT Radiant Utama Interinsco Tbk. menjelaskan, pada prinsipnya, INSA mendukung program program SKK Migas terkait percepatan dan kolaborasi pengadaan komoditas perkapalan untuk mendukung target produksi 1 juta BOPD.

Menurutnya, untuk percepatan kolaborasi pengadaan perlu dilakukan koordinasi sejak awal proyek direncanakan, sedangkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis kapal, serta lama pekerjaan bisa dilaksanakan misalnya saat market survei.

Dengan adanya info sedari awal, anggota INSA dapat melakukan persiapan apakah bisa menyediakan kapal berbendera Indonesia atau tidak, atau mengecek ketersedian kapal yang ada dengan jadwal pekerjaan yang diberikan. Sebagai catatan, hal ini perlu disinkronkan dengan PM 46 tahun 2019 yang berlaku saat ini atau peraturan yang menggantikannya.

Sofwan melanjutkan, INSA sangat mendukung usulan IPA tentang rencana tender  untuk beberapa lapangan dan KKKS sekaligus, supaya dapat menggunakan kapal yang sama dan memiliki jadwal berkelanjutan. Dukungan ini didasari dari mengingat salah satu masalah yang dihadapi anggota INSA selama ini adalah jadwal kerja yang terlalu singkat, sehingga tidak feasible untuk mendapatkan dana dari pihak perbankan.

INSA juga mendukung usulan IPA agar SKK Migas dapat memberikan standar kebutuhan kapal untuk lapangan migas yang memiliki kebutuhan teknis kurang lebih sama. Dengan adanya standar kebutuhan kapal, akan memberikan kesempatan agar kapal anggota INSA dapat lebih fleksibel digunakan di beberapa lapangan, sekaligus meningkatkan bankability dari sisi pendanaan. (*)

abc
Insa Insight, Ulasan Berita

INSA GELAR FGD KEBIJAKAN FASILITAS & INSENTIF FISKAL DALAM MENDORONG EKONOMI INDUSTRI MARITIM

Pelayaran nasional hingga saat ini masih dihadapkan persoalan klasik terkait peningkatan daya saing. Kondisi ini salah satunya disebabkan lantaran pelayaran nasional belum mendapatkan perlakuan setara atau equal treatment di bidang fiskal ataupun moneter, seperti kebijakan negara lain terhadap industri pelayaran mereka.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, di antara beban pajak itu seperti, pengenaan PPN 10 persen atas pembelian BBM dan pelumas yang sebenarnya tidak lazim dalam praktek internasional. Selain itu, ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) daerah untuk solar adalah 5 persen.

“Kondisi-kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa kita belum berdaya saing,” ujarnya saat membuka acara FGD DPP INSA dengan tema Kebijakan Fasilitas & Insentif Fiskal dalam Mendorong Ekonomi Industri Maritim, Selasa (03/11/2020).

INSA mengapresiasi pemerintah yang telah menerbitkan PMK No 41 tahun 2020, beserta turunannya PMK No 59 tahun 2020. Menurut Carmelita, kebijakan ini memberikan secercah harapan untuk menaikkan daya saing pelayaran nasional.

Namun demikian, PMK tersebut belum dapat segera dinikmati pelaku usaha pelayaran, karena proses Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) tersebut dianggap cukup rumit atau bahkan belum banyak diketahui pelaku usaha.

Survei yang dilakukan DPP INSA menunjukkan, 65,75 persen anggota belum memahami sistem E-RKIP, sebanyak 58 persen belum mengerti proses pengajuan SKTD. Oleh karenanya 89,04 persen membutuhkan sosialisasi terkait SKTD dan RKIP dan 91,78 persen berminat untuk ikut trainning atau workshop pada topik yang sama.

Untuk itu, FDG dan sosialisasi terkait PMK No 41 tahun 2020 sangat dibutuhkan. Kegiatan semacam ini juga diharapkan, diselenggarakan pada kantor-kantor wilayah pajak di daerah di seluruh Indonesia. Karena seringkali didapati persepsi yang berbeda.

Di masa pandemi ini, Carmelita mengharapkan, PMK No 41 tahun 2020 juga dapat memasukkan PPN untuk pembelian bahan bakar serta jasa bongkar muat.

Selain itu mohon kiranya, selama pandemi ini agar tenggat waktu penjualan kapal yang bebas PPN setelah empat tahun dibeli diusulkan agar menjadi dua tahun saja.  “Karena dampak Covid ini banyak anggota kehilangan kontrak kerja sehingga harus menjual kapalnya walaupun belum mencapai empat tahun dari pembeliannya.” (*)

abc
Ulasan Berita

INSA DI WEBINAR ‘TRANSPORTASI SEHAT, INDONESIA MAJU’

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi pembahas webinar series dengan topik “Transportasi Sehat, Indonesia Maju” yang diselenggarakan Balitbang Kementerian Perhubungan pada Selasa (15/09/2020).

Terdapat beberapa poin penting yang disampaikan Carmelita dalam acara tersebut. Beberapa poin itu di antaranya, menyoroti tentang pentingnya penegakan law enforcement terhadap pelanggaran peraturan protokol kesehatan selama masa Covid-19 ini.

Selain itu, Carmelita juga menyinggung stimulus-stimulus yang masih ditunggu industri pelayaran. Stimulus yang dinanti itu seperti, rescheduling pinjaman bank, pemberian fasilitas modal kerja dengan bunga rendah, perpanjangan biaya billing, dan keringanan free time storage penumpukan peti kemas di pelabuhan, dan PNBP.

Dia juga menilai diperlukannya kolaborasi antara pelaku usaha pelayaran dengan penyedia sarana dan prasarana dalam berkampanye tentang keselamatan dan kesehatan bertransportasi laut. Apalagi, kapal memiliki beberapa keunggulan dalam meminimalisasi penyebaran virus.

Webinar dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, Kepala Balitbang Kemenhub Dr. Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M.Sc, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Dirjen Perkeretaapian Zulkifli.

Adapun yang menjadi narasumber adalah para rektor dan peneliti dari empat universitas, yakni UI, UGM, ITB, dan ITS. (*)

abc
Ulasan Berita

KOLABORASI PELAYARAN, PEMERINTAH DAN PERBANKAN PERLU DITINGKATKAN DI MASA PANDEMI

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Associatioan (DPP INSA) bekerjasama dengan Myshipgo menggelar Webinar bertema ‘Restrukturisasi Perusahaan Pelayaran di Masa Pandemi Covid-19’, Rabu (19/08/2020).

Webinar yang diinisiasi oleh Bidang Pembiayaan dan Asuransi INSA ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dampak Covid-19 bagi industri pelayaran nasional serta perlunya dukungan dari sisi moneter kepada pelayaran nasional di masa pandemi ini.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, penyelenggaraan angkutan laut di Indonesia masih dihadapi oleh berbagai tantangan, ditambah lagi dengan adanya Covid-19 menjadikan kinerja pelayaran semakin sulit. Karena itu, kolaborasi antara pelayaran, pemerintah/OJK, dan perbankan perlu ditingkatkan guna menghadapi kondisi ini.

Ia menuturkan kolaborasi atau kerja sama yang bisa ditingkatkan salah satunya adalah mengenai restrukturisasi pinjaman bagi perusahaan pelayaran nasional.

“Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat saling memberikan keuntungan dan bermanfaat bagi semua pihak,” kata Carmelita.

Wakil Ketua Umum VII INSA Faty Khusumo menuturkan bagi perusahaan pelayaran kerja sama ini sangat dibutuhkan untuk modal usaha, dan modal operasional guna menjaga cash flow (arus kas) perusahaan-perusahaan pelayaran.

“Sehingga kinerja perusahaan pelayaran dapat normal kembali dan bisa melaksanakan kewajibannya dengan lancar kepada perbankan serta pemerintah,” tutur Faty.

Sebagai negara kepulauan, peran angkutan laut sangat penting dalam sistim konektivitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan ekonomi serta kedaulatan suatu negara.

Angkutan laut juga merupakan infrastruktur untuk menjembatani kelancaran arus distribusi logistik dan perpindahan orang dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Melihat hal tersebut, sebaiknya skema pembiayaan pada angkutan laut mendapat perlakuan yang sama dengan skema pembiayaan infrastruktur, yang memiliki tenor atau waktu pengembalian berjangka panjang dan suku bunga yang kompetitif.

Sekarang ini, skema pembiayaan bagi angkutan laut masih berjangka waktu pendek dengan beban bunga yang cukup tinggi. Padahal angkutan laut merupakan sektor usaha yang padat modal dan padat karya dengan tingkat pengembalian investasi yang panjang.

Ketua Yayasan INSA Manunggal yang juga Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Theo Lekhatompesy mengungkapkan, kondisi pelayaran nasional saat ini persaingannya sudah sangat kompetitif, sehingga hal yang sangat dibutuhkan adalah pendanaan yang kompetitif bukannya investasi asing. Paling tidak berikan equal treatment sebagaimana negara lain memberdayakan industri pelayarannya. Dengan begitu industri pelayaran nasional bisa bersaing dengan pelayaran global.

Menurutnya, stimulus dari pemerintah/OJK, dan perbankan memang diperlukan untuk melestarikan cabotage sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pada Pasal 57 UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa pemberdayaan industri angkutan perairan nasional wajib dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, papar Theo, upaya yang dilakukan perusahaan pelayaran dalam jangka pendek adalah lebih memilih struktur pembiayaan dengan kredit modal kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan lebih memilih struktur pembiayaan dengan pembiayaan berjangka.

Dari hasil survey yang dilakukan INSA, lanjut Theo, sebanyak 62 persen perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kredit saat pandemi Covid-19. Kendala utama yang dihadapi adalah bayar bunga pinjaman dan bayar pokok pinjaman.  

"Jenis relaksasi kredit yang paling dibutuhkan oleh perusahaan saat ini adalah penurunan suku bunga dan perpanjangan tenor," papar Theo saat menjadi Narasumber di acara ini.

abc
Ulasan Berita

INDONESIA RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI

Indonesia telah mengesahkan Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007 ( Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007) melalui Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor. 80 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 20 Juli 2020 di Jakarta.

Konvensi Internasional Nairobi ini diratifikasi guna meningkatkan keselamatan pelayaran terutama dalam menganggulangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Hermanta mengatakan,  pengesahan konvensi ini penting untuk menanggulangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal yang mengancam keselamatan  pelayaran  dan  lingkungan  laut  serta  untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan tanggung jawab dan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal.

“Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional Nairobi ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk terus meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan terhadap lingkungan laut,”  kata Capt. Hermanta seperti dikutip laman hubla.dephub.go.id, Senin (10/08/2020).

Menurutnya, dengan telah disaahkannya Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007, maka Indonesia akan memiliki wewenang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi ini di laut teritorialnya. 

“Konvensi Nairobi ini juga menyebutkan bahwa setiap kapal yang melintasi wilayah perairan yang menjadi yurisdiksi Indonesia wajib dilengkapi dengan jaminan asuransi penyingkiran kerangka kapal” kata Capt. Hermanta.

Capt.  Hermanta  menuturkan bahwa Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka-Kapal, 2007, mengatur kewajiban asuransi penyingkiran kerangka kapal (Wreck Removal) yang mulai diberlakukan secara internasional sejak tanggal 14 April 2015.

“Konvensi ini juga menetapkan kewajiban ketat bagi pemilik kapal untuk mencari, menandai, dan mengangkat bangkai kapal yang dianggap bahaya dan mewajibkan pemilik kapal untuk membuat sertifikasi asuransi negara, atau bentuk asuransi lain untuk keamanan finansial perusahaan kapal” jelasnya.

Dikatakannya, posisi strategis geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera yakni Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan wilayah perairan, tidak hanya sebagai sebagai salah satu yang tersibuk di dunia, namun juga menjadikannya rentan terhadap kecelakaan kapal yang berdampak pada pencemaran lingkungan laut.

“Salah satu dampak yang diakibatkan terjadinya kecelakaan kapal di laut adalah adanya kerangka kapal yang kandas dan atau tenggelam tanpa ada tindakan atau tanggung jawab pemilik kapal,” imbuhnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka upaya penyingkiran kerangka kapal yang mengalami musibah di laut harus segera dilakukan karena dapat menimbulkan persoalan lanjutan yang berisiko bagi keselamatan dan keamanan pelayaran. Saat ini  masih sering terjadi adanya kerangka-kerangka kapal yang mengalami kecelakaan dan tenggelam tidak disingkirkan karena rendahnya tanggung jawab pemilik kapal karena besarnya biya untuk pengangkatan kerangka kapal tersebut.

“Untuk itu maka kewajiban pemberlakuan asuransi penyingkiran kerangka kapal wajib diberlakukan. Dengan asuransi kapal ini tentunya akan memberikan perlindungan bagi pemilik kapal terutama jika terjadi musibah yang mengakibatkan kapal tenggelam, maka asuransi tersebut bisa mengganti biaya untuk pengangkatan kerangka kapal tersebut,” tuturnya.

Sebagai informasi, International Maritime Organization (IMO)  telah mengadopsi Nairobi International Convention on the Removal of  Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) dalam Konferensi pada 18 Mei 2007 di Nairobi, Kenya.

Selain itu, berdasarkan amanah dari Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga menyebutkan bahwa pemerintah mewajibkan kepada para pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya maksimum 180 hari sejak kapal tenggelam. (*)

abc
Ulasan Berita

SEKTOR LOGISTIK TERKONTRAKSI 30,84% PADA TRIWULAN II-2020

Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia triwulan II-2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen y-on-y atau 4,19% q-to-q. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2020 terkontraksi 1,26 persen dibandingkan dengan Semester I-2019.

Berdasarkan analisis Supply Chain Indonesia (SCI), pada periode tersebut sektor logistik (lapangan usaha transportasi dan pergudangan) mengalami kontraksi tertinggi, yaitu sebesar 30,84 persen y-on-y atau 29,22 persen q-to-q.

Kontraksi terbesar sektor logistik pada angkutan udara sebesar 80,23 persen y-on-y; dikuti oleh angkutan rel (63,75 persen); angkutan pergudangan dan jasa penunjang angkutan:pos dan kurir (38,69 persen); angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (26,66 persen), angkutan darat (17,65 persen); dan angkutan laut sebesar (17,48 persen).

Chairman SCI Setijadi menjelaskan salah satu penyebab kontraksi sektor logistik itu adalah penurunan volume ekspor dan impor. Ekspor barang dan jasa terkontraksi 11,66 persen, sementara impor terkontraksi 16,96 persen (y-on-y).

Sektor ini tertolong oleh lapangan usaha pertanian yang masih tumbuh 16,24 persen (q-to-q), sementara hampir semua sektor lainnya terkontraksi.

“Sektor perdagangan, misalnya, terkontraksi sebesar 7,57 persen,” Kata Setijadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (05/08/).

Setijadi menyatakan kontraksi ini disebabkan antara lain oleh penutupan gerai-gerai penjualan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah.

Kontraksi perdagangan juga dipengaruhi penurunan permintaan karena penurunan daya beli masyarakat yang berimbas pengurangan aktivitas produksi dan distribusi.

Mulai pulihnya perdagangan diharapkan dapat meningkatkan kembali sektor logistik dan perekonomian pada umumnya. (*)

abc
Ulasan Berita

INSA APRESIASI TERBENTUKNYA IMIC OLEH BAKAMLA

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), pada Rabu (22/07/2020) melaksanakan peluncuran Indonesian Maritime Information Center (IMIC), di Aula Mabes Bakamla, Jakarta.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dalam sambutannya mengatakan, semoga dengan diresmikannya IMIC ini dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pengamanan wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. Hal ini juga untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang tidak hanya bermanfaat bagi pengguna jasa laut dari Indonesia tetapi juga dari mancanegara.

Aan menuturkan IMIC memiliki misi untuk membangun kapasitas dan kapabilitas sistem monitoring, mengintegrasikan sistem monitoring nasional di antara 13 Kementerian dan Lembaga (K/L), dan menjalin kerja sama pertukaran informasi dengan badan atau lembaga informasi maritim regional dan global.

"Pada prakteknya IMIC akan memberdayakan kapal-kapal atau aset yang ada di Bakamla, kemudian juga aset yang ada di 13 K/L ini," kata Aan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto dalam videonya mengucapkan selamat atas terbentuknya IMIC oleh Bakamla RI.

Dikatakan Carmelita, INSA mengharapkan IMIC ini dapat memberikan dampak positif bagi industri pelayaran nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing. Sehingga sektor laut nasional dapat benar-benar dioptimalkan agar dapat berkontribusi lebih besar bagi perkembangan ekonomi nasional di masa depan.

DPP INSA yang diwakili Sekretaris I Capt. Otto K.M Caloh dan Anggota Bidang Pariwisata Reyzal D. Yusman hadir dalam acara tersebut. (*)

Sekretaris I Capt. otto K.M Caloh (kiri), Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia (tengah), Anggota Bidang Pariwisata INSA Reyzal D. Yusman (kanan) di acara Launching Indonesian Maritime Information Center (IMIC), Jakarta, Rabu (22/07/2020).
abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA