DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) telah berusia 51 tahun. Usia yang telah lebih dari setengah abad ini semakin menegaskan keberadaan INSA dalam pemberdayaan pelayaran niaga nasional dan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menuturkan perkembangan INSA tidak dapat dipisahkan dari konsistensi dan tujuan berdirinya organisasi ini. Salah satu tujuannya untuk mempersatukan dan mengembangkan potensi pelayaran pelayaran niaga nasional untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin.
“Dalam perjalanannya, INSA yang hingga kini memiliki tidak kurang dari 1400 anggota dan 40 DPC INSA perwakilan seluruh Indonesia, terus konsisten dalam mendorong kejayaan industri pelayaran nasional di berbagai forum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional,” katanya di sela-sela syukuran HUT 51 INSA, Jakarta, Kamis (9/8).
Carmelita mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan INSA untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. Seperti, telah diterapkannya asas cabotage melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Anggota INSA telah berhasil mengisi kebutuhan angkutan laut dalam negeri dengan berbagai jenis dan ukuran kapal. Hal ini terlihat dengan adanya pertumbuhan jumlah armada niaga nasional yang sangat signifikan.
Selain itu, dikatakan Carmelita, INSA juga terus berupaya meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional guna memperluas pangsa pasarnya di sektor angkutan laut luar negeri atau yang dikenal dengan Beyond Cabotage. Upaya yang dilakukan INSA mendapat respon positif dari pemerintah dengan diterbitkannya PM Perdagangan No 48 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.
Menurut Carmelita, ketentuan ini menjadi tantangan mengingat kebutuhan kapal yang cukup besar dan sekaligus membuka peluang pasar bagi pelayaran niaga nasional dalam kegiatan ekspor impor. Untuk mendukung daya saing pelayaran nasional, maka pemerintah seyogyanya memberikan kebijakan yang bersifat equal treatment bagi pelayaran nasional, seperti yang diterapkan negara lain terhadap industri pelayaran mereka.
“Perlu dukungan dari perbankan untuk pembiayaan pengadaan kapal yang berkualitas guna mendukung kegiatan perekonomian nasional. Dukungan tersebut dengan memberikan bunga yang kompetitif, jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang, dan prosedur persyaratan pinjaman yang lebih sederhana," ujarnya.
Tak hanya itu, INSA juga terlibat aktif memberikan masukan kepada pemerintah dan stakeholder terkait dalam membuat suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional. Seperti, INSA meminta Kementerian Perhubungan merevisi PM 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan yang menyebabkan biaya tarif tunda mengalami kenaikan dua kali lipat.
Kemudian, INSA telah mengusulkan kepada pemerintah agar pembelian bbm kapal niaga nasional tidak dipungut PPN. INSA juga berhasil mendorong pemerintah menerbitkan PP Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PP Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perlakuan PPN atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Angkutan Laut Luar Negeri.
Seperti diketahui, telah terjadi dinamika dalam organisasi pasca Rapat Umum Anggota ( RUA ) INSA ke XVI. Rapat Umum Anggota ( RUA ) merupakan forum tertinggi dalam organisasi INSA dan dalam Rapat Umum Anggota ( RUA ) ke XVI telah menetapkan antara lain pengesahan AD/ART INSA yang didalamnya antara lain menyebutkan bahwa nama organisasi adalah Persatuan Pengusahan Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian Nasional Shipowner’s Association ( INSA ). Selain menetapkan AD/ART INSA, Rapat Umum Anggota ( RUA ) ke XVI juga telah menetapkan Ketua Umum INSA periode 2015-2019 adalah Carmelita Hartoto. Akan tetapi ada pihak-pihak yang tidak menerima hasil keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke-XVI, dengan membentuk organisasi pelayaran tandingan dengan menggunakan berbagai nama yang tidak sesuai dengan AD/ART INSA yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota. Kita ketahui bersama bahwa ada beberapa pihak mendirikan “organisasi pelayaran baru” dengan menggunakan beberapa nama, yaitu Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Asssociation, Perkumpulan INSA dan Perkumpulan Pengusaha Pelayaran Nasional Indonesia. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan INSA yang telah berusia 51 Tahun ini.
Demi menjaga amanah Rapat Umum Anggota dan dengan semangat kebersamaan yang tinggi, DPP INSA telah berhasil menghadapi setiap upaya-upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan INSA, baik yang dilakukan melalui upaya hukum dengan gugatan di PN Jakarta maupun PTUN Jakarta.
Keputusan PT TUN Jakarta telah membatalkan organisasi yang menggunakan nama “Perkumpulan Indonesian National Shipowners’ Association” dan “Perkumpulan INSA”. Bahkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/TUN/2018 pada tanggal 02 Mei 2018, yang sudah berkekuatan hukum tetap / Inkrach telah menetapkan Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia / Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) yang saat ini dipimpin oleh Ibu Carmelita Hartoto yang beralamat di Jalan Tanah Abang III No.10 Jakarta Pusat adalah INSA yang SAH secara hukum.
Proses hukum tersebut telah dilalui dengan baik dan didukung juga dengan adanya Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No.008/I/13/DJPL-17 tanggal 19 Mei 2017 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. UM.003/41/9/DJPL-17 tanggal 26 Mei 2017 yang dengan tegas menyatakan bahwa Assosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional sebagai mitra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam meningkatkan upaya pemberdayaan industri pelayaran niaga nasional yaitu : Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia / Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) yang saat ini dipimpin oleh Ibu Carmelita Hartoto yang beralamat di Jalan Tanah Abang III No.10 Jakarta Pusat.
Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, aksi nyata INSA dalam memajukan industri pelayaran nasional salah satunya dengan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA 2018 pada 2 Agustus 2018 lalu. Forum yang diikuti 500 peserta dan undangan itu, telah mengidentifikasi sejumlah hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional baik di daerah maupun di pusat.
Hambatan di daerah seperti yang terjadi di Banjarmasin atapun Dumai terkait pelayanan dan infrastruktur kepelabuhanan. Adapun hambatan pada tingkat pusat misalnya, pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai (sea and coast guard) dan perbaikan iklim usaha pelayaran niaga nasional, khususnya penghilangan aksi monopoli anak usaha BUMN.
INSA tidak hanya peduli dengan pertumbuhan armada, tapi INSA juga peduli dengan pelautnya. Hal ini terlihat digelarnya diskusi panel tentang Mendorong Regulasi Pelaut Menuju Industri Maritim yang Kompetitif pada saat Rakernas INSA 2018 yang dihadiri Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerajaan, Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI), dan Departemen hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Diskusi panel ini bertujuan untuk mendapatkan referensi yang komprehensif terkait isu SDM Pelaut. Hasil diskusi panel ini akan menjadi rekomendasi INSA untuk disampaikan kepada pemerintah. Selain itu, INSA juga bekerjasama dengan PT Pertamina dan PT Pelindo II akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaut sebagai tindak lanjut dari Rakernas INSA 2018.
INSA menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban gempa di Lombok dan Bali. DPP INSA dan DPC INSA melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian INSA untuk membantu meringankan beban korban gempa di Lombok dan Bali.
Penggalangan dana ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang disumbangkan dalam bentuk uang tunai, alat kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan para korban gempa. INSA pernah bekerjasama dengan RSPAD Gatot Subroto untuk menyalurkan bantuan kepada korban gempa Aceh dan banjir bandang di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat pada 2016.
INSA juga memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 yang akan berlangsung pada tanggal 18 Agustus hingga 2 September 2018 di Jakarta dan Palembang. Bentuk dukungan yang diberikan salah satunya adalah menyediakan kapal-kapal perusahaan pelayaran anggota INSA untuk mengangkut keperluan logistik Asian Games.
Sementara itu, INSA juga mengucapkan selamat HUT ke-73 Republik Indonesia. Sudah sepatutnya, seluruh masyarakat memberikan penghormatan kepada para pahlawan kemerdekaan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya bagi bangsa Indonesia.
Sejarah berbicara bahwa pelayaran niaga nasional ikut andil dalam menjaga kedaulatan NKRI. Bersama TNI-AL, para pelaku usaha pelayaran niaga nasional ikut mengambil peran dalam pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu, berbagai jenis kapal niaga nasional dikerahkan memobilisasi kekuatan.
Indonesia yang merupakan negara maritim tentunya membutuhkan dan mengharapkan lahirnya insan maritim muda yang kreatif dan inovatif demi kejayaan maritim Indonesia di masa mendatang. Untuk itulah, INSA turut hadir memberikan sumbangsih bagi pengembangan SDM maritim yang berkualitas dan memberi manfaat untuk masa depan bangsa.
Pada kesempatan ini, INSA menyampaikan dukungannya atas keikutsertaan Tim Ksatria Hydros dari Universitas Diponegoro, di ajang kompetisi internasional pada Hydrocontest 2018 di Perancis. Karya-karya yang dihasilkan Tim Hydros Universitas Diponegoro diharapkan dapat membanggakan bangsa dan memberikan kontribusi bagi industri pelayaran.(*)abc
Bertepatan dengan HUT INSA ke-51, DPP INSA meluncurkan Buku INSA Directory 2018. Keberadaan INSA Directory ini merupakan langkah organisasi untuk memberikan gambaran utuh dan peta kekuatan armada yang dimiliki anggota INSA terkini bagi para pelaku usaha pelayaran nasional, stakeholder pelayaran maupun industri terkait lainnya.
INSA Directory 2018 menyediakan beragam informasi mengenai daftar perusahaan pelayaran niaga nasional anggota INSA sebanyak 1.226 perusahaan. Diinformasikan juga berbagai jenis, ukuran, dan kapasitas kapal yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut.
Terbitnya INSA Directory 2018 diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor transportasi laut dan masyarakat Indonesia. Harga INSA Directory 2018 dibandrol Rp.800 ribu untuk anggota INSA dan Rp.1 juta untuk non anggota INSA.(*)abc
DPP Indonesian National Shipowners Associatioin (INSA) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA 2018 dengan tema Peran INSA dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Thamrin Nine Ballroom, Gedung UOB, Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Acara dihadiri 500 peserta yang terdiri dari Dewan Penasehat DPP INSA, Pengurus DPP INSA, DPC INSA seluruh Indonesia dan anggota INSA. Adapun beberapa tamu undangan yang menghadiri acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, dan para ketua asosiasi industri terkait lainnya.
Rakernas ini bertujuan melaksanakan Anggaran Dasar INSA pasal 14 ayat 1 serta menindaklanjuti Hasil Rapat umum Anggota (RUA) INSA ke XVI di Jakarta, menginformasikan Pencapaian Program Kerja DPP INSA sesuai dengan rencana dan perkembangan pembangunan nasional di bidang kemaritiman yang akan dan sedang dilaksanakan saat ini.
Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang masih ada dalam transportasi laut, baik persoalan kebijakan, investasi, organisasi, infrastruktur penunjang maupun operasional bottle neck bagi peningkatan daya saing usaha transportasi laut guna berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Sekaligus bertujuan merumuskan rekomendasi dan merealisasikan aksi di bidang transportasi laut secara komprehensif dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai kontribusi dari industri pelayaran nasional dengan harapan terjadi revolusi mental.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain kunci dari kelancaran arus barang dan orang, tumbuh kembangnya industri pelayaran juga akan mengerek kinerja industri terkait lainnya. Mengingat strategisnya industri pelayaran bagi pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu DPP INSA perlu mengindetifikasi hambatan yang terjadi di industri pelayaran nasional.
"Agenda Rakernas merupakan agenda rutin DPP INSA untuk mengindentifikasi hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional saat ini," kata Carmelita disela-sela acara Rakernas INSA 2018.
Jumlah armada pelayaran nasional terus mengalami pertumbuhan sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005, hanya saja diperlukan langkah lanjutan untuk mendorong kualitas armada pelayaran nasional dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan pendanaan dari bank nasional bagi pembangunan dan pembelian kapal.
"Dukungan pendanaan dari perbankan nasional dengan memberikan bunga yang kompetitif, dan jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang dan prosedur persyaratan pinjaman yang lebih sederhana," kata Carmelita.
Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, pertumbuhan armada niaga nasional berkualitas tentunya harus diiringi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaut yang sesuai dengan kebutuhan industri pelayaran. Hal ini tidak terlepas dari dinamisnya perkembangan industri pelayaran nasional.
Budhi pun berharap kebijakan-kebijakan yang sudah terbukti berdampak positif bagi industri pelayaran nasional dapat berjalan secara konsisten, seperti kebijakan asas cabotage yang telah mengerek pertumbuhan jumlah armada niaga nasional dan industri terkait lainnya.
"Peningkatan SDM Pelaut dan konsistensi kebijakan asas cabotage menjadi bagian penting dalam menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia," pungkasnya.(*)
abc
abc 
Indonesian National Shipowners' Association (INSA) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2018 bertema ‘Peran INSA Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional’. Acara tersebut akan diselenggarakan pada Kamis (2/8/2018), di Thamrin Nine Ballroom, Gedung UOB, Jakarta Pusat.
Ketua Panitia Rakernas Lisda Y. Satria mengatakan, pelaksanaan Rakernas merupakan amanah Anggaran Dasar INSA pasal 14 ayat 1 serta menindaklanjuti Hasil Rapat umum Anggota (RUA) INSA ke XVI di Jakarta. Rakernas INSA 2018, akan dihadiri oleh Dewan Penasehat DPP INSA, Pengurus DPP INSA, seluruh DPC INSA se-Indonesia, Anggota INSA, instansi pemerintah, dan stakeholder terkait.
“Sekitar 500 orang akan menghadiri Rakernas INSA 2018,” kata Lisda disela-sela rapat persiapan Rakernas INSA 2018.
Acara Rakernas INSA 2018, lanjut Lisda, juga salah satu perayaan hari jadi INSA yang ke-51 tahun. Seluruh panitia terlibat aktif untuk menyukseskan Rakernas INSA 2018. Hal ini terlihat dalam dua minggu menuju Rakernas, seluruh panitia secara terus-menerus mengadakan rapat di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jalan Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat.
Lisda menyebutkan Rakernas ini bertujuan untuk menginventarisasi hambatan-hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional serta menginformasikan capai-capaian yang telah dilakukan INSA masa bakti 2015-2019, khususnya kinerja organisasi di tahun berjalan.
Lisda berharap Rakernas INSA 2018 menghasilkan rekomendasi dan merealisasikan aksi di bidang transportasi laut secara komprehensif dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai kontribusi dari industri pelayaran nasional.(*)
abc
abc 
Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengapresiasi peningkatan peringkat Indonesia dalam Logistik Performance Index (LPI) 2018 ke posisi 46 dari 63 yang dirilis oleh World Bank.
Meski mengalami peningkatan peringkat, logistik di Indonesia harus terus dibenahi guna mengejar ketertinggalan dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand yang berada diperingkat 41, 39, dan 32.
“Kenaikan 17 peringkat dari LPI 2016 ini patut disyukuri dengan semakin meningkatkan komitmen seluruh stakeholder dari pusat hingga daerah untuk bersama-sama terus berbenah demi mengerek kinerja logistik kita lebih efisien dan efektif," tutur Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto seperti dikutip dari Bisnis.com.
Berdasarkan penilaian LPI, Indonesia tertinggal dalam hal kepabeanan, infrastruktur, dan kompetensi logistik dari ketiga negara tetangga tersebut.
Carmelita mengatakan, karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan meninggalkan persoalan logistik yang berbeda dari negara tetangga.
Carmelita menilai konektivitas antara hinterland dan sentra industri perlu ditingkatkan. Penguatan konektivitas sekaligus akan memeratakan ekonomi antarwilayah.
"Sistem logistik harus diperkuat dengan menumbuhkan ekonomi baru dan keterpaduan moda transportasi dengan mengedepankan multimoda sehingga terjadi konektivitas antarwilayah atau daerah," katanya.
Terkait skor pelayaran internasional (international shipments) yang mengalami kenaikan dari 2,9 di 2016 menjadi 3,23 di 2018, Carmelita menyebutkan perbaikan kinerja terjadi sejalan dengan dimulainya kapal besar yang merapat ke pelabuhan di Indonesia.(*)abc
Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran menjadi fokus Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pemanfaatan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL). Rencananya proyek CBL yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional tersebut akan dibangun pada tahun ini.
Wakil Ketua Umum I INSA Witono Suprapto mengapresiasi adanya rencana CBL sebagai alternatif moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways untuk mengurangi kepadatan di jalan raya. Saat ini 90 persen angkutan logisitik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Hal ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu lintas cukup tinggi dan ketidakpastian pengiriman barang yang berdampak pada kenaikan biaya logistik.
“Benefit adanya CBL adalah beban jalan berkurang, kepadatan berkurang, mengurangi risiko keterlambatan barang, efisiensi logistik, dan ramah lingkungan,” kata Witono di acara Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Sebagai Alternatif Moda Transportasi Angkutan Logistik di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Witono menuturkan kecepatan dan volume kapal tongkang menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan efisiensi logistik pada kanal CBL. Optimalisasi kanal CBL dapat dilakukan dengan mengoperasikan kapal tongkang berukuran 300 feet yang memiliki panjang 80-95 meter dan lebar 24,5 meter.
Dengan spesifikasi kapal seperti itu, lanjut Witono, alur pelayaran kanal CBL harus memiliki kedalaman 6 meter dengan lebar kanal 100 meter jika terjadi pertemuan kapal pada lokasi kanal yang sama. Selain itu, harus tersedianya turning basin yang lebarnya dua kali panjang tongkang untuk fasilitas berputar kapal.
“Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran pada kanal CBL menjadi kajian yang sangat penting,” tegasnya.
Lebih lanjut, Witono mengharapkan agar INSA ikut dilibatkan dalam kajian dan pembahasan agar teori pembangunan kanal CBL dan praktek pengoperasian nantinya dapat sinkron dan berjalan optimal.(*)
abc
abc 
Kementerian Perhubungan menggali potensi Inland Waterways sebagai alternatif moda transportasi logistik baru, yang selama ini menggunakan jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan karena harus berbagi dengan pengguna jalan raya lainnya dan pada akhirnya menimbulkan biaya logistik yang tinggi.
Hingga saat ini, lebih dari 90% angkutan logistik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Tingginya penggunaan angkutan logistik berbasis jalan raya ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu-lintas yang cukup tinggi, serta sering terjadinya ketidakpastian pengiriman yang berdampak pada kenaikan biaya logistik.
Guna mengantisipasi hal tersebut, diperlukan alternatif moda transportasi lain untuk meningkatkan keandalan pengiriman logistik.
Dalam sambutan pembukaan acara Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Sebagai Alternatif Moda Transportasi Angkutan Logistik yang diselenggarakan di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Selasa (17/7/2018), Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya untuk dapat mengurangi kemacetan sehingga dapat menekan biaya logistik, salah satunya adalah mencari alternatif moda transportasi lain.
“Untuk itulah, pada hari ini kita mengundang para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta, para pelaku usaha logistik, operator pelabuhan, dan juga asosiasi-asosiasi di bidang logistik maritim dan kepelabuhanan untuk membahas lebih dalam mengenai salah satu alternatif moda transportasi lain yang potensial sebagai angkutan logistik,” kata Agus di Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Lebih lanjut, Dirjen Agus menjelaskan bahwa alternatif moda transportasi angkutan logistik yang akan dibahas pada kali ini adalah moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways. Moda transportasi ini dianggap memiliki kelebihan, yakni lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan angkutan berbasis jalan raya.
Salah satu potensi altenatif moda transportasi berbasis sungai tersebut, adalah rencana Pembanguan Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterways yang tercantum dalam Proyek Strategis Nasional.
“Tujuan adalah untuk mengoptimalkan potensi jalur kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik, optimalisasi ini diharapkan akan menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan area hinterland,” imbuh Agus.
Dengan dimasukannya Proyek CBL dalam proyek strategis nasional, proyek ini diharapkan sudah mulai dibangun pada 2018. Namun demikian, Agus menjelaskan bahwa dengan kompleksitas stakeholder yang terlibat, maka ada banyak kendala yang harus dihadapi, salah satunya permasalahan yang berkaitan dengan perijinan dan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi yang ada.
Sedangkan dari segi bisnis, pembangunan pelabuhan patimban dan pembangunan jalan tol juga menjadi isu yang mempengaruhi urgensi pembangunan CBL inland waterways.
“Selain itu, ada pula kendala teknis lain yang harus benar-benar diperhitungkan yakni tingkat kelayakan proyek serta kendala fisik di CBL sendiri terkait lebar, kedalaman, tinggi muka air, dan instalasi infrastruktur di sepanjang CBL baik pipa maupun jembatan,” paparnya.
Untuk itulah, Agus berpendapat bahwa tingkat kelayakan serta manfaat yang didapat dari proyek ini perlu dikaji secara terperinci, apakah nantinya dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi angkutan logistik ataupun dampak positif maupun negatif lainnya.
Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa dengan diselenggarakannya FGD ini, diharapkan semua stakeholder dapat memiliki kesepemahaman atas pembangunan proyek CBL yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.
“Selain itu, saya rasa melalui pertemuan ini semua stakeholder dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan lebih baik lagi agar rencana pembangunan CBL dapat dipastikan kelayakannya dari aspek teknis, ekonomi, finansial dan legal serta akan optimal pemanfaatannya sehingga tercapai tujuan menurunkan biaya logistik," pungkasnya.(*)
abc
10 terminal internasional menyiapkan fasilitas aplikasi Inaportnet 2.0 dan Delivery Online (DO) Online agar shipping line dan pemilikbarang dapat memanfaatkan aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penerapan Inaportnet 2.0 dan DO Online di empat pelabuhan utama dan satu pelabuhan kelas satu yang diluncurkan Kementerian Perhubungan.
“Terhitung sejak diluncurkan bulan Juni 2018 lalu, hingga saat ini data yang diterima untuk 10 terminal yang telah melakukan pelayanan menggunakan DO online sudah ada sebanyak 43,662 DO container release yang sudah diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Chandra Irawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (14/7/2018).
Seperti diketahui, DO Online pada Inaportnet 2.0 merupakan aplikasi dari pemerintah untuk memonitor setiap DO Online yang telahditerbitkan dan pergerakan barang di setiap pelabuhan yang sudah masuk dalam sistem.
”Aplikasi DO online dapat digunakan baik untuk ekspor maupun impor. Untuk itu, Pemerintah mengharapkan agar peran serta stakeholder dan asosiasi untuk ikut mendorong anggotanya agar memanfaatkan dan mengimplementasikan DO Online ini," ujarnya.
Chandra mencontohkan, saat ini seperti yang telah dijalankan di Pelabuhan Tanjung Priok terkait DO Online telah dimanfaatkan untuk melayani ekspor – impor. Ada di lima terminal yaitu JICT, TPK Koja, NPCT1, PT MAL dan TO3 dimana sistemnya sudah terkoneksi dengan shipping line (perusahaan pelayaran) dan cargo owner (pemilik barang) yang menjadi costumernya.
Dari data yang diterima, dari lima terminal di pelabuhan Tanjung Priok yang sudah melakukan pelayanan dengan DO Online dan sejak dari tanggal 24 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018 tercatat sudah ada 23.767 DO kontainer rilis yang sudah diproses dan sudah dilaporkan datanya dari terminal ke inaportnet.
"Sejauh ini, pelaksanaan DO Online berjalan cukup baik karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan baik ke sistem terminal operator maupun ke inaportnet,” tuturnya.
Namun demikian Chandra juga menjelaskan bahwa implementasi aplikasi Inaportnet dan DO Online ini masih terus berjalan walaupun belum sepenuhnya sempurna tetapi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus berusaha melakukan penyempurnaan serta pengembangan sistem yang lebih baik lagi.
“kami menyadari bahwa implementasi aplikasi pada tahap awal ini, belum bisa langsung sempurna namun kedepan aplikasi tersebut pasti kita terus lakukan penyempurnaan, agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kementerian Perhubungan juga selalu terbuka dan siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat demi kemajuan dan perbaikan bersama," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, bahwa INSA mendorong anggotanya untuk memanfaatkan DO Online ini untuk menghemat biaya operasional dan mempersingkat waktu.
Menurutnya, aplikasi DO Online sudah berjalan dengan baik meski perlu beberapa penyempurnaan namun dirinya mengapresiasi Pemerintah yang sudah bekerja keras menyiapkan aplikasi Inaportnet dan DO Online tersebut.
"Kami terus mendukung upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Inaportnet dan DO Online. Saya akui mesti ada beberapa hal yang harus dilakukan agar aplikasi tersebut berjalan sempurna dan tidak semestinya dipersoalkan oleh para pengguna jasa karena aplikasi ini masih baru dan akan terus disempurnakan. Saya berikan apresiasi untuk Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," pungkas Carmelita.(*)abc
PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk/ IPCC menandatangani Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama Pengoperasian Car Terminal di Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Samarinda dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal/IPCC Chiefy Adi K mengatakan, kerja sama bisnis ini dilatarbelakangi harapan ke dua belah pihak untuk merealisasikan potensi bisnis penyediaan jasa pengelolaan terminal kendaraan yang bertaraf internasional khususnya penanganan bongkar muat kendaraan, alat berat, sparepart dan lain-lain di Indonesia Timur yang wilayah operasinya 50 persen dari wilayah Indonesia untuk memperlancar distribusi nasional dan efektivitas biaya logistik nasional.
“Semangat kerja sama ini adalah mutual trust, mutual understanding, mutual respect dan mutual benefit dengan semua pihak,” kata Chiefy dalam keterangan resminya, Jumat (13/07/2018).
Chiefy menyampaikan kerja sama antara Pelindo IV dengan PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk/IPCC memberikan jaminan dalam pengoperasian Car Terminal di Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Samarinda, karena bisnis yang di jalankan IPCC tidak hanya menyediakan jasa terminal untuk mobil, tapi juga untuk alat berat, truk, bus, dan suku cadang.
Jaminan lain adalah IPCC memiliki beberapa keunggulan, di antaranya satu-satunya perusahaan pengelola terminal komersial yang memberikan jasa pelayanan terminal kendaraan di negara terpadat ke-4 di dunia, memiliki 100 persen captive market untuk ekspor-impor kendaraan, dan margin bisnis menarik, sehingga kerja sama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi Bangsa dan Masyarakat Indonesia.
Direktur Fasilitas dan Peralatan PT Pelindo IV Farid Padang dalam sambutannya menyebutkan kerjasama pertama ini dimulai dari Makasar dan Samarinda. Pelabuhan Makasar dan Pelabuhan Samarinda sebagai lokasi yang sangat strategis terletak dalam jalur pelayaran internasional dengan salah satu rute tersibuk di wilayah Indonesia Timur dan telah dikembangkan selama ini sebagai kawasan industri, transhipment dan daerah pariwisata, yang mana kebutuhan konsumsi otomotif dan alat-alat berat dipastikan melalui Pelabuhan Makassar dan Samarinda ini.
Untuk itu, sambung Farid, penyediaan Terminal khusus kendaraan akan menjadi keharusan dalam menunjang kelancaran pelayanan kepelabuhan secara umum. Lebih jauh lagi pasar pendistribusian alat berat di wilayah Indonesia cukup besar karena keberadaan dan perkembangan industri pertambangan dan pembangunan infrasturktur program pemerintah RI.
Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung menyampaikan prospek bisnis terminal kendaraan cukup cerah dikarenakan wilayah Pelindo IV meliputi lebih dari 50 persen wilayah Indonesia yang mengoperasikan 24 cabang pelabuhan. Potensi bongkar muat alat berat di wilayah Sulawesi dan kalimantan juga cukup tinggi dikarenakan sedang berkembangnya industri tambang dan industri lainnya. Ia mengharapkan dalam waktu dekat dapat menghadirkan Direct Shipment untuk impor kendaraan dan alat berat sehingga dapat menekan harga jual di kawasan Indonesia Timur.(*)
abc
abc 
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mewajibkan bagi seluruh kapal penyeberangan terutama kapal tradisional harus memenuhi persyaratan kelaikan keselamatan.
"Laik laut wajib, saya sudah perintahkan, kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan jangan diterbitkan SPB," kata Dirjen Hubla Agus Purnomo dalam sosialisasi keselamatan pelayaran di kantor KSOP Pelabuhan Muara Angke dan Dermaga Kali Adem Jakarta Utara, Kamis (12/7/2018), seperti dikutip Bisnisnews.id.
Penertiban kapal-kapal tradisional yang digunakan mengangkut penumpang wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran. Kewajiban ini berlaku di seluruh Indonesia. Kapal-kapal trandisional yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, dilarang berlayar.
Sosialisasi keselamatan pelayaran kepada kapal-kapal tradisional dilakukan untuk mencegah terulangnya tragedi tenggelamnya kapal kayu KM Sinar Bangun di Danau Toba Sumatera Utara pada 18 Juni 2018 lalu yang menewaskan ratusan penumpang. Kasus serupa juga kembali terulang di sejumlah lintasan penyeberangan yang menelan korban jiwa sepanjang Juni hingga minggu pertama Juli 2018.
Agus berharap, sosialisasi yang terus menerus dilakukan ini dapat memberikan kesadaran terhadap standar keselamatan pelayaran. Bukan hanya kepada pemilik kapal, para nakhoda, agen penjualan tiket, tapi juga masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan kapal rakyat. Masyarakat pengguna jasa kapal-kapal tradisioal juga memiliki peranan penting dalam menjaga keselamatan pelayaran. Banyak kasus kecelakaan terjadi, para calon penumpang memaksa naik kapal yang sudah penuh atau kelebihan muatan.
Guna memenuhi standar keselamatan pelayaran, lanjut Agus, seluruh kapal-kapal tradisional yang beroperasi wajib mengantongi sertifikasi kelaikan. Kapal-kapal yang belum memiliki sertifikat kelaikan dilarang beroperasi.
"Saya tekankan seluruh KSOP agar bersikap tegas. Kapal tradisional diperintahkan untuk disertifikasi. Yang menolak, tidak boleh beroperasi," tegasnya.
Agus mengatakan, masih banyak kapal-kapal tradisional yang belum disertifikasi. Namun, dalam waktu dekat ini para pemilik kapal wajib melakukan itu, sehingga nantinya kasus kecelakaan yang kerapkali menghantui kapal-kapal tradisional tidak terjadi lagi.
"Kita semua prihatin kalau terjadi kecelakaan, apalagi ada korban jiwa. Sosialisasi yang kami lakukan sekarang ini adalah bagian dari upaya menanamkan kesadaran semua pihak, betapa pentingnya standar keselamatan," jelasnya.
Hadir dalam sosialisasi itu, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla, Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ardiansyah, Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok Sudiyono, Kepala KSOP Sunda Kelapa Letkol. Marinir Benyamin Ginting, Kepala KSOP Kelas V Muara Angke Capt. Mardiantika, Kasubdit Sarana dan Prasarana Sri Rejeki Budi Rahayu, perwakilan Basarnas, Polri, TNI dan operator kapal.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ardiansyah menambahkan, seluruh kapal-kapal yag beroperasi di Pelabuhan Kali Adem Muara Angka wajib sertifikasi. "Kalau masih ada kapal yang belum memiliki sertifikat terlebih sampai menolak, harus keluar dari Kali Adem," tegasnya.
Direktur KPLP Junaidi mengatakan, sosialisasi keselamatan pelayaran kepada kapal-kapal tradisional telah dilakukan dengan memberikan life jacket.
"Kami juga telah memberikan sumbagan 300 unit life jacket kepada para operator kapal di kawasan Danau Toba, dan ini akan terus kami lakukan di tempat lain," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala KSOP Muara Angke Capt. Mardiantika Sanggur. Dia meminta para operator kapal, agen penjualan tiket maupun masyarakat bisa terus bekerjasama dengan baik, sehingga implementasi standar keselamatan pelayaran yang kini disosialisasikan dapat terwujud.(*)abc
- ← Previous Page
- 1
- 2
- 3
- 4
…
- 7
- Next Page →
