Jelang pemberlakukan kewajiban setiap kapal menggunakan bahan bakar low sulfur atau lebih dikenal dengan aturan IMO 2020, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap kapal baik kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 % m/m, mulai 1 Januari 2020.
Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE.35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal. Adapun kewajiban menggunakan low sulfur tersebut menunjuk pada aturan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL Convention) Annex VI Regulation 14, IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water, Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal. "Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar tersebut agar melakukan pembersihan tangki bahan bakar, sistem perpipaan dan perlengkapan lainnya yang terkait untuk memastikan kebersihan dari sisa atau endapan bahan bakar sebelumnya (bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m) dan mengembangkan rencana penerapan di kapal (ship implementation plan) sesuai pedoman IMO MEPC.1/Circ.878," ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono dalam keterangan resminya. Lebih lanjut, Capt. Sudiono mengatakan bahwa kapal berbendera Indonesia yang masih menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m, agar dilengkapi dengan Sistem Pembersih Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System) dengan jenis yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sementara itu, Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional dilarang mengangkut atau membawa bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m untuk sistem propulsi/ penggerak atau bahan bakar untuk operasi peralatan lainnya di atas kapal mulai tanggal 1 Maret 2020 dan larangan ini tidak berlaku untuk kapal yang menggunakan metode alternatif misalnya menggunakan sistem pembersihan gas buang yang disetujui berdasarkan peraturan 4.1 Annex VI Konvensi MARPOL. "Adapun Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional yang menggunakan Sistem Pembersihan Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber) tipe open loop untuk Resirkulasi Gas Buang (Exhaust Gas Recirculation/ EGR) agar memperhatikan ketentuan di negara tujuan dikarenakan beberapa negara telah melarang penggunaan Sistem Pembersihan Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber) tipe open loop dimana pembuangan limbah hasil resirkulasi sistem gas buang dari mesin di kapal untuk dibuang secara langsung diperairan negaranya dan melainkan harus disimpan dalam tangki penampung di atas kapal untuk selanjutnya dibuang melalui fasilitas penerima (reception facility) yang tersedia di pelabuhan," jelas Capt. Sudiono. Untuk Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% m/m, bahan bakar dimaksud tersedia di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta atau di Floating Storage Teluk Balikpapan atau pelabuhan lainnya yang sudah menyediakan mulai tanggal 1 Januari 2020. "Dengan adanya aturan ini, kiranya agar para pengguna jasa, stakeholder terkait dapat tunduk terhadap implementasi penggunaan bahan bakar low sulfur mengingat Indonesia adalah salah satu negara anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) yang berperan aktif dalam hal perlindungan lingkungan maritim. Oleh sebab itu, agar para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat menyampaikan kepada seluruh stakeholder terkait di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuannya dan tunjukan kepada dunia bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan yang aktif dan peduli terhadap perlindungan lingkungan maritim," tutup Capt. Sudiono.abc
Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) turut meriahkan acara Indonesia Transport Supply Chain & Logistics (ITSCL) dan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10).
Acara tersebut dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang disaksikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, dan General Manager Reed Panorama Exhibitions Steven Chwee.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada sambutannya mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan swasta semakin ditingkatkan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur guna memperkuat konektivitas nasional.
"Ekonomi makro tidak begitu baik. Oleh karenanya ada satu keharusan pemerintah dan swasta melakukan elaborasi untuk segera berbuat," kata Menhub.
Menhub menuturkan pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan agar para investor tertarik berinvestasi bersama dengan pemerintah. "Diharapkan menghasilkan value bagi kita semua," tuturnya.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pertumbuhan sektor transportasi dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Capaian positif ini tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang solid antara para pelaku usaha dan pemerintah dalam pengembangan transportasi dari tahun ke tahun.
"Tentunya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha ini patut mendapat apresiasi," kata Carmelita.
Menurut Carmelita, sektor transportasi, akan terus bertumbuh selama adanya dukungan penuh dari pemerintah dan stakeholder terkait dalam hal membangun ekosistem bisnis transportasi yang baik dan sehat.
Pada kesempatan ini, DPP INSA membuka booth dan menggelar seminar mengenai Indonesia Maritime Outlook and Prospect of Ship Financing.
Seminar diisi oleh narasumber dari berbagai instansi dan asosiasi seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, PT Bank Mandiri, Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Umum IPERINDO Eddy K. Logam.
Seperti diketahui, Reed Panorama Exhibitions bekerjasama dengan DPP INSA, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), dan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyelenggarakan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019 pada 16-18 Oktober 2019.(*)
abc
abc 
Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruhnya gugatan pembatalan merek INSA yang diajukan oleh Perkumpulan INSA Johnson kepada Yayasan INSA Manunggal. Hal ini sebagaimana pembacaan putusan yang telah dibacakan pada 27 September 2019.
Dalam salah satu pertimbangan majelis bahwa dalil itikad baik yang didalilkan penggugat tidak terbukti, dikarenakan pendaftaran merek Indonesian National Shipowner's Association oleh Yayasan INSA Manunggal adalah sesuai amanah Anggaran Rumah Tangga Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Soal sengketa di dalam tubuh organisasi INSA sendiri sudah diputuskan dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Kuasa Hukum Yayasan INSA Manunggal Alfin Sulaiman menyambut positif putusan Majelis. Putusan ini menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Organisasi INSA.
“Dan klien kami lainnya yaitu Organisasi INSA yang diketuai oleh Ibu Carmelita Hartoto adalah pemegang sah atas merek INSA berdasarkan Perjanjian yang diberikan oleh Yayasan INSA Manunggal,” kata Alfin di Jakarta.
Sebelumnya Perkumpulan INSA yang diketuai oleh Johnson Williang Sutjipto telah mengajukan gugatan pembatalan merek INSA kepada Yayasan INSA Manunggal di Pengadilan Niaga yang teregister dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana sebelumnya Yayasan INSA Manunggal telah mengajukan tuntutan pidana sehubungan dengan penggunaan logo INSA milik Yayasan.(*)abc
Rapat Anggota Cabang (RAC) IX Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners’ Association (DPC INSA) Dumai telah menetapkan Herman Buchari terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC INSA Dumai masa bakti 2019-2023. RAC tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Zuri, Dumai, Kamis (26/9/2019).
Herman Buchari tuk kedua kalinya menjabat sebagai Ketua DPC INSA Dumai setelah sebelumnya menjadi Ketua DPC INSA Dumai periode 2015-2019.
Herman Buchari mengucapkan terima kasih kepada para anggota INSA Dumai yang telah mempercayakan dirinya memimpin kembali DPC INSA Dumai.
"Atas kepercayaan anggota INSA Dumai yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, untuk kembali memimpin INSA Dumai, kami mengucapkan terimakasih," kata Herman
Herman mengatakan, guna membesarkan organisasi ini, butuh dukungan semua pihak khususnya pengurus dan anggota DPC INSA Dumai. "Maka dari itu saya mohon dukungannya agar mampu melanjutkan kepemimpinan ini dan mampu membesarkan organisasi ini," ucapnya.
Herman menuturkan dengan dukungan semua pengurus INSA Dumai dan perusahaan pelayaran di Kota Dumai semoga DPC INSA Dumai dapat meningkatkan sumber daya pelayaran Nasional di era Revolusi Industri.
Seperti diketahui, RAC INSA Dumai IX dibuka secara resmi oleh Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS, MSi.
Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi mengatakan, potensi pelabuhan dan kekayaan laut Dumai sejauh ini cukup memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor migas dan minyak mentah kelapa sawit atau CPO termasuk terbesar di Indonesia ke 70 negara.
Kota Dumai dengan letak strategis perairan berbatasan dengan negara tetangga dan panjang garis pantai menjadikan daerah ini dengan pelabuhan terbesar ekspor CPO merupakan satu potensi yang sangat menguntungkan untuk kegiatan pelayaran dan pengembangan sektor maritim.
“Potensi kelautan cukup besar namun belum digali optimal, dan diharapkan ada pemikiran atau konsep dari INSA Dumai yang dapat mendukung suksesnya pembangunan program poros maritim Indonesia, baik di Dumai maupun daerah potensial lainnya,” ujar Zulkifli.
RAC INSA Dumai mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Pelayaran Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. RAC INSA diikuti oleh anggota INSA Dumai.
Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Dumai diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA periode selanjutnya.
Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Dumai, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA). (*)abc
Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menerbitkan Maklumat Pelayaran No. 56/Phbl/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pencarian Hilang Kontak kapal MV. Nur Allya di sekitar perairan utara Pulau Buru, Maluku.
Kapal MV Nur Allya milik PT. Gurita Lintas Samudera mengalami hilang kontak dalam pelayaran dari Pelabuhan Sepo Wilayah Kerja UPP Weda Halmahera menuju Pelabuhan Morose Sulawesi Tenggara dengan membawa 25 Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Nakhoda yang terakhir melakukan komunikasi dengan pemilik kapal pada tanggal 20 Agustus 2019.
Hingga saat ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate bersama dengan Basarnas Ternate dan unsur lainnya terus berupaya melakukan pencarian kapal dimaksud.
"Hingga Kamis, (29/8), hasil pencarian masih nihil. Pengecekan sinyal, monitoring maupun scanning untuk frekuensi 406.037 Mhz milik beacon MV Nur Allya juga belum ada informasi lebih lanjut," ujar Direktur KPLP Ahmad dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (29/8/2019)
Adapun pencarian masih akan dilanjutkan dengan pemantauan dan berkoordinasi bersama Kantor SAR Ambon dan instansi terkait lainnya.
Melalui Maklumat Pelayaran, Ditjen Perhubungan Laut menyebarluaskan pesan mengenai hilangnya kapal tersebut.
Dalam maklumat tersebut, Kementerian Perhubungan meminta bila ada yang kapal yang berlayar di perairan Timur Indonesia, khususnya di wilayah Perairan Utara Pulau Buru mengetahui keberadaan kapal MV. Nur Allya agar segera menghubungi pihak Syahbandar setempat.
Selain itu, Direktur KPLP meminta agar kantor Kesyahbandaran Utama, kantor KSOP, kantor Distrik Navigasi, Kantor Pangkalan PLP, dan kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan serta Stasiun Radio dan Pantai untuk memantau keberadaan kapal tersebut.
"Jika menemukannya agar melakukan pengawasan dan pengamanan serta melaporkan kepada Dirjen Perhubungan Laut cq. Direktur KPLP dan Poskodalops Ditjen Perhubungan Laut di nomor 021-3456614, 021-3451364 dan email: kplp_syahbandar@dephub.go.id serta puskodalops_hubla@yahoo.co.id," tutup Ahmad. (*)abc
Indonesian National Shipowners' Association (INSA) berpartisipasi di acara Pameran "4th Indonesia Marine & Offshore Expo 2019", bertempat di Swissbell Hotel, Batam-Kepulauan Riau. Acara dibuka oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, Kepala Kantor Syahbandar & Otoritas Pelabuhan Batam Capt. Barlett serta jajaran dari Kantor Walikota Batam.
Pameran yang diwakili oleh DPC INSA Batam ini diselenggarakan selama tiga hari penuh, menghadirkan pelaku usaha di bidang maritim & industri minyak dan gas nasional maupun internasional yang umumnya datang dari Singapura dan Malaysia.
Wakil Ketua Umum III DPP INSA Darmansyah Tanamas mengatakan, salah satu tantangan yang sedang dihadapi oleh INSA adalah wacana revisi Undang-Undang No. 17 tentang Pelayaran tahun 2008, yang harus disikapi secara tegas oleh Pelayaran Niaga Nasional dan pelaku usaha terkait dengan pelayaran.
"UU No 17 Tahun 2008 khususnya terkait dengan Asas Cabotage tidak perlu direvisi dan justru harus diperkuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah berupa Peraturan Pelaksana sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UU tersebut," kata Darmansyah dalam Acara Diskusi bertema 'Masa Depan Industri Galangan Kapal & Pelayaran Nasional: Tantangan & Peluang' di Batam.
KADIN Batam juga menyampaikan harapan atas bertambahnya Investasi terkait dengan pengembangan 'Marine Tourism' di kawasan Batam dan sekitarnya.
Acara Diskusi ini menghadirkan narasumber dari ABUPI, Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA), IPERINDO, Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) dan Kamar Dagang (KADIN) Batam.(*)abc
Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menggelar syukuran memperingati hari jadi INSA ke-52 tahun. Lebih dari setengah abad, INSA terus mendorong pemberdayaan pelayaran niaga nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Acara syukuran tersebut digelar di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat.
Perkembangan INSA tidak dapat dipisahkan dari konsistensi dan tujuan berdirinya organisasi ini. Salah satu tujuannya untuk mempersatukan dan mengembangkan potensi pelayaran pelayaran niaga nasional untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin.
Hingga kini, Anggota INSA telah mencapai sekitar 1.400 dan 42 DPC INSA perwakilan seluruh Indonesia, terus konsisten dalam mendorong kejayaan industri pelayaran nasional di berbagai forum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (*)
[caption id="attachment_9108" align="aligncenter" width="2400"]
Dewan Penasehat INSA H. Soenarto memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption]abc
Dewan Penasehat INSA H. Soenarto memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption]abc 
Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) bersama Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kepelautan dan Perkapalan menggelar rapat koordinasi kesiapan menjalankan ketentuan International Maritime Organization (IMO) mengenai kewajiban kapal menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersulfur rendah mulai 1 Januari 2020.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, kapal-kapal Indonesia, baik yang berlayar di perairan internasional maupun dalam negeri, akan menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5 persen mass by mass(m/m), sesuai Marine Pollution (Marpol) Convention Annex VI Regulasi 14.
Bagi kapal yang masih menggunakan BBM dengan sulfur di atas 0.5% m/m, lanjut Budhi, wajib memasang exhaust gas cleaning system atau scrubber. Ada tiga jenis scrubber yang diperbolehkan dipasang di kapal, yakni open loop, close loop, dan hybrid.
"Indonesia sudah meratifikasi dan konsisten dalam menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan konvensi internasional. Itu berlaku untuk seluruh kapal yang berlayar di perairan domestik maupun internasional," kata Budhi seperti dikutip dari bisnis.com.
Budhi memprediksikan akan ada lonjakan harga marine fuel oil (MFO) bersulfur 0,5% m/m lantaran adanya peningkatan permintaan dan keterbatasan pasokan. Dikatakan Budhi, berdasarkan informasi dari Pertamina, harga bahan bakar bersulfur rendah bisa lebih mahal 15 persen-20 persen dari bahan bakar bersulfur tinggi.
Para pemilik kapal sedang mempertimbangkan apakah kenaikan harga bahan bakar ini setara dengan investasi pembelian scrubber yang mencapai US$1,5 juta atau sekitar Rp20 miliar. Pasokan MFO bersulfur rendah juga menjadi tantangan mengingat produksi dalam negeri hanya 380.000 kl per tahun.
Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto K.M. Caloh mengusulkan agar produksi MFO bersulfur rendah ditingkatkan dua kali lipat. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari kapal-kapal yang berlayar di perairan domestik.
Pada pertemuan tersebut, dibicarakan juga untuk mempertimbangkan opsi impor guna memenuhi kebutuhan MFO bersulfur rendah dalam negeri.(*)abc
Di awal tahun 2019, DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) melebarkan sayap organisasinya dengan terbentuknya Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA Bali yang diketuai Dadang Rukmana. Kehadiran INSA di Bali diharapkan dapat ikut andil dalam pengembangan kepariwisataan Bali.
Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto mengatakan, terbentuknya dan pengukuhan pengurus DPC INSA Bali diharapkan akan memberikan energi baru bagi INSA demi kelangsungan industri pelayaran nasional, khususnya di Provinsi Bali.
Nova menyebutkan Bali yang memiliki corak ekonomi yang condong pada pengembangan ekonomi pariwisata perlu dicermati pertumbuhannya. Kontribusi sektor pariwisata adalah yang terbesar dalam struktur perumbuhan ekonomi Bali dari tahun ke tahun.
Pada tiga tahun terakhir, lanjut Nova, jumlah wisatawan mancanegara secara nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Di 2018, jumlah wisman yang mengunjungi Indonesia mencapai lebih dari 15 juta wisman, sedangkan tahun ini jumlah wisman ditargetkan mencapai 18 juta orang.
“Dari jumlah itu, 40 persennya melakukan kunjungan ke Bali,” kata Nova saat acara pengukuhan dan pelantikan DPC INSA Bali.
Adapun, dikatakan Nova, jumlah wisman dengan kapal pesiar di Indonesia di tahun ini juga diprediksi akan tumbuh 9,7 persen menjadi 387 ribu lebih wisman, dengan prediksi kedatangan kapal mencapai 593 kapal selama 2019 ini.
“Tentunya, ini menjadi peluang sekaligus tantangan pelayaran nasional kita yang berada di Bali dalam mengakselerasi pengembangan pariwisata di daerah Bali, yang juga dapat memberikan benefit bagi pelayaran nasional di Bali,” tuturnya.
DPC INSA Bali diharapkan dapat menjalankan roda organisasi dengan baik dengan menjalin komunikasi dan koordinasi antara pengurus daerah dan pusat INSA. Sekaligus menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di industri pelayaran baik di tingkat daerah, maupun nasional.
“Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota DPC INSA Bali untuk lebih berperan aktif dan kompak dalam berorganisasi, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja,” pungkasnya.(*)abc
Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) pada Sabtu (16/3/2019) menggelar Golf Gathering for International Containerized Shipping Company yang diselenggarakan di Sentul Highlands Golf Course, Bogor.
Golf Gathering for International Containerized Shipping Company merupakan agenda DPP INSA dalam rangka mempererat silaturahmi DPP INSA dengan para anggota kontainer baik nasional maupun internasional, DPC INSA, Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI) dan stakholder terkait lainnya.
Sebanyak 41 peserta mengikuti INSA Golf Gathering ini. Pada pukul 12.30 WIB initial tee off dilakukan oleh Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim. Acara tersebut juga diramaikan oleh Dewan Penasehat DPP INSA H. Soenarto, Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto KM Caloh, Ketua Bidang Angkutan Gas Sutiyarso, dan Ketua DPC INSA Surabaya Stenven Lesawengan.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, melalui gathering ini, diharapkan anggota INSA khususnya kontainer luar negeri dapat lebih aktif untuk sumbang saran di rumah INSA.
"Tujuannya, agar kita semua dapat memetakan masalah dan cari solusi secara rutin dari waktu ke waktu karena perubahan begitu cepatnya saat ini,” kata Carmelita di Sentul, Sabtu (16/3/2019).
Selain mempererat silaturahmi, Carmelita berharap momen baik ini menjadi ajang saling bertukar pikiran dan gagasan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan hambatan.
"Kedepan, diharapkan INSA dapat hadir dalam kegiatan Main Line Operator (MLO) dan sinergi antara pemilik kapal, pemilik kargo, pengelola terminal dan pemerintah dapat berjalan baik dan lancar," pungkasnya.(*)
[caption id="attachment_9064" align="aligncenter" width="2400"]
Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim melakukan initial tee off INSA Golf Gathering[/caption]
abc
Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim melakukan initial tee off INSA Golf Gathering[/caption]
abc - ← Previous Page
- 1
- 2
- 3
- 4
…
- 10
- Next Page →
