Category: Ulasan Berita
Ulasan Berita

KINERJA PELAYARAN DIHANTAM BADAI

Industri Pelayaran Nasional sebagaimana dialami banyak industri moda transportasi lainnya telah mengalami krisis akibat pandemi Covid -19. Diharapkan adanya stimulus beserta langkah-langkah tindakan pencegahan dan penanggulangannya.

Pendapatan pelayaran nasional mengalami kemerosotan tajam. Dampak dari pandemi Covid-19 ini merata dirasakan pada hampir seluruh jenis sektor pelayaran saat ini. Misalnya saja, pendapatan angkutan penumpang/Roro merosot 75%-100%. Kondisi yang sama terjadi pada sektor kontainer yang turun 10%-25%, curah kering, liquid tanker, tug and barges, yang juga mengalami penurunan pendapatan 25%-50%.

Merosotnya harga minyak dunia yang menyentuh USD 17,5 per barel, telah berdampak buruk terhadap industri minyak dan gas (migas) bumi. Kegiatan perusahaan migas mulai dari hulu sampai hilir melakukan evaluasi dan meninjau ulang kegiatan operasinya, termasuk melakukan efisiensi usaha misalnya, mengurangi produksi bahkan stop operasi. Dan ini berdampak pada pelaku usaha pelayaran supporting di sektor migas, seperti penurunan sewa atau renegosiasi kontrak 30%-40%, bahkan terminasi awal (early termination).

Sedangkan beban biaya naik signifikan akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pembiayaan leasing, asuransi dan spare part kapal adalah dalam US dolar. Akan tetapi pendapatan perusahaan dalam nilai rupiah. Sehingga pelayaran mengalami kerugian valuta.

Badai masih berlanjut, akibat pandemi ini sebagian besar pelanggan menunda pembayaran. Sehingga cash flow pelayaran mengalami defisit.

Pelayaran berada di situasi yang sangat terjepit, dan sangat membutuhkan stimulus yang tepat dan cepat dari pemerintah dan seluruh stakeholder.

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan sejumlah stimulus atas pandemi Covid-19, meski stimulus lainnya masih sangat ditunggu realisasinya.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sejumlah stimulus yang telah direalisasikan pemerintah adalah dispensasi perpanjangan sertifikat kapal dan sertifikat crewing yang tidak membahayakan aspek keselamatan, dan juga dispensasi pemberlakuan penundaan docking untuk kapal yang sedang dalam masa operasional, mengingat saat ini galangan kapal sudah mengurangi jumlah pekerja lapangan karena terdampak virus Covid-19.

“INSA sangat mengapresiasi stimulus yang telah diberikan pemerintah ini, meski begitu kami masih sangat menanti realisasi stimulus lainnya untuk industri pelayaran,” kata Carmelita, Selasa (28/04/2020).

INSA telah menyampaikan sejumlah persoalan dan permintaan stimulus pelayaran kepada emerintah, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan stakeholder pelayaran lainnya, dengan harapan masalah yang dihadapi dapat segera teratasi.

Sejumlah stimulus lain yang dibutuhkan, dari sisi fiskal antara lain dari Kementerian Keuangan adalah pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang, sedangkan dari sisi moneter dari OJK dan perbankan adalah pemberian rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian reconditioning atau keringanan syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.

INSA juga meminta penghapusan PNBP yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang. Para pelaku usaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50% atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.

Kemudian, perubahan sistem pembayaran yang semula melalui CMS (Auto collection) menjadi Billing payment dengan masa jatuh tempo 30 hari, yang semula billing payment  delapan hari diubah menjadi 30 hari. Lalu mengubah free time storage full and empty untuk inbound (semula tiga hari) dan outbound ( semula lima hari), menjadi  tujuh hari dihitung satu hari. Serta menambah free time transhipment menjadi 14 hari.

Lain itu, diharapkan Oil Companies dan Charterer tidak memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan pelayaran secara sepihak dan melakukan negoisasi dengan win-win solution, serta membayar piutang usaha tepat waktu.

“Yang perlu dipikirkan itu dampak jika iklim usaha di pelayaran memburuk, karena kita tahu pelayaran ini padat karya. Pelayaran juga motor ekonomi bagi beberapa sektor terkait lainnya, seperti logistik, galangan, asuransi hingga ke instansi pendidik SDM pelaut,” pungkasnya. (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Ulasan Berita

KEMENHUB INGATKAN PASOKAN LOGISTIK HARUS TETAP BERJALAN NORMAL

Kementerian Perhubungan mengingatkan kepada seluruh stakeholder untuk mengutamakan keselamatan pelayaran dan kelancaran pasokan logistik melalui jalur laut agar tetap berjalan normal ditengah pandemi Covid-19.

“Meskipun kita dalam kondisi yang cukup sulit karena pandemi wabah Corona tetapi kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap memprioritaskan keselamatan pelayaran serta menjaga terjaminnya kelancaran pasokan logistik di seluruh wilayah tanah air,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dalam siaran pers, Selasa (28/04/2020).

Mengenai kegiatan operasional pelabuhan, Agus menghimbau, pelabuhan tetap beroperasi seperti biasa dengan tetap menerapkan SOP Pencegahan penyebaran Covid-19.

Seperti di Pelabuhan Batang, sambung Agus, tetap menindaklanjuti penerbitan Pas Kecil bagi kapal tradisional di wilayah kerja Pelabuhan Batang dan meminta berkoordinasi dengan dinas terkait serta memaksimalkan potensi SDM UPP Batang yang berkompeten untuk memproses Penerbitan Pas kecil dengan cara jemput bola dan mendirikan gerai pelayanan di wilayah kerja yang dituju.

“Selain itu saya berpesan agar setiap pelabuhan tetap memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi kapal-kapal yang mengangkut bahan pokok dan logistik lainnya, sehingga pasokan logistik melalui transportasi laut tetap terjamin dengan baik dan lancar,” imbuhnya.

Sementara itu, Agus juga mengingatkan pentingnya jajaran petugas di lapangan supaya mensosialisasikan dan melaksanakan sepenuhnya larangan mudik pada Lebaran tahun 1441 H / 2020 guna mencegah serta memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19.

Menurut Agus, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 telah mengatur larangan penggunaan sarana transportasi laut untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020 yang berlaku untuk semua kapal penumpang mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020.

”Larangan pengoperasian kapal penumpang tersebut diberlakukan bagi kapal yang melayani penumpang untuk pelayaran mudik dalam satu wilayah propinsi/kabupaten/kecamatan dimana Pemerintah Daerah menerapkan PSBB, dan atau pelayaran antar propinsi/ kabupaten/kecamatan dimana salah satu Pemerintah Daerah Pelabuhan asal/singgah/ tujuan menerapkan PSBB," tuturnya.

Agus meminta jajarannya untuk mensosialisasikan dan menyampaikan penerapan PM 25/2020 tersebut kepada masyarakat dengan cara-cara yang persuasif dan menjaga suasana di lapangan tetap kondusif.

"Sampaikan penjelasan terkait larangan mudik di Lebaran 2020 yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan cara persuasif, mengedepankan pendekatan kekeluargaan agar kondisi di lapangan tetap terjaga dan kondusif. Saya yakin masyarakat juga memahami kondisi saat ini dan mau bekerjasama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19," ujarnya.

Pada kunjungan kerja di Pelabuhan Tegal dan Pelabuhan Cirebon selain berkesempatan mengunjungi Posko Terpadu Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang didirikan oleh masing-masing KSOP dan unsur maritim di pelabuhan, Dirjen Hubla juga mengunjung Gedung VTS Cirebon yang belum lama diresmikan pengoperasiannya.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon, Wismantono mengatakan, guna mendukung pencegahan penyebaran pandemi corona atau covid-19 di Pelabuhan pihaknya telah melakukan berbagai langkah-langkah antara lain menutup pintu masuk pelabuhan dari 3 menjadi 1 pintu untuk memudahkan pengawasan,  mengecek suhu tubuh tiap orang yang masuk pelabuhan, mewajibkan seluruh orang yang masuk pelabuhan menggunakan masker, menyusun SOP  pencegahan dan penaggulangan penyebaran covid-19 serta melakukan penyemprotan disinfektan secara periodik 2 minggu sekali di wilayah pelabuhan dan sekitar pelabuhan. (*)

abc
Domestic, Ulasan Berita

BEGINI PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI LAUT CEGAH PENYEBARAN COVID-19

Sebagai tindaklanjut Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk menekan penyebaran Covid-19, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020.

Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Covid-19 menurut Peraturan Menteri Perhubungan ini dilakukan melalui pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, baik terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB, serta pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020.

Pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah bagi transportasi yang mengangkut penumpang harus dilakukan oleh calon penumpang, operator sarana transportasi serta operator prasarana transportasi pada persiapan perjalanan, selama perjalanan dan sampai tempat tujuan atau kedatangan.

Pada sektor transportasi laut, pengendalian transportasi ini dilakukan oleh Penumpang, Operator Kapal, serta Operator Pelabuhan.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, penumpang kapal diwajibkan untuk mengenakan dan menyiapkan alat kesehatan yang diperlukan seperti masker dan hand sanitizer dan memakainya sepanjang perjalanan, mematuhi dan menjaga jarak fisik (physical distancing), mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas dan melaporkan jika mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan, serta mengutamakan untuk melakukan pendaftaran diri secara daring (online check-in).

“Operator kapal juga kami himbau untuk dapat menjual tiket secara daring (online) serta menjamin penerapan physical distancing baik saat penjualan maupun ketika di atas kapal, mensterilkan kapal dengan penyemprotan disinfektan secara berkala, serta menyediakan peralatan pengecekan yang memadai untuk mengecek dan mengawasi kesehahatan penumpang dan personil secara periodik dengan mempertimbangkan waktu perjalanan,” kata Capt. Wisnu dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Selain itu, dikatakan Capt. Wisnu, operator kapal juga wajib menyiapkan kontak keadaan darurat (emergency call) dan protokol keselamatan selama dalam perjalanan, memastikan seluruh personil dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan cadangan personil untuk perjalanan jarak jauh, serta menyediakan peralatan kesehatan bagi personil, paling sedikit berupa masker, sarung tangan dan hand sanitizer dan memastikan mereka mengenakannya selama perjalanan.

Sedangkan Operator Pelabuhan, menurut Capt. Wisnu, memiliki kewajiban untuk menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan physical distancing, memastikan semua petugas dalam keadaan sehat dan mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan, serta menyiapkan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan protokol penanganan Covid-19, antara lain tempat cuci tangan atau hand sanitizer di setiap pintu masuk, posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis, dan ruang istirahat untuk personil, serta memastikan sirkulasi udara yang baik di gedung operasional dan pelayanan umum.

Operator Pelabuhan juga diwajibkan untuk melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan. Penumpang dengan suhu tubuh paling rendah 38 derajat celcius dapat ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatannya.

“Syahbandar, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan wajib memantau pelayaran kapal, khususnya laporan dari pihak kapal mengenai kondisi kesehatan penumpang,” tegasnya.

Capt. Wisnu menjelaskan, bahwa seluruh aturan pengendalian transportasi terhadap angkutan penumpang tersebut berlaku juga bagi angkutan barang/logistik, hanya saja pengendalian transportasi untuk angkutan logistik atau barang dilakukan oleh operator sarana transportasi, pengelola operasional angkutan, serta pengirim dan pemilik.

“Dalam hal ini (angkutan logistik), pegelola operasional angkutan harus melakukan pengawasan dan memastikan distribusi angkutan logistik yang terdiri dari bahan pokok, medis, kesehatan dan sanitasi tidak terhambat,” imbuhnya.

Adapun untuk transportasi laut pada wilayah-wilayah yang memiliki status PSBB, sambung Capt. Wisnu, dilakukan pembatasan penumpang paling banyak 50% dari jumlah kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dengan penerapan physical distancing.

“Kapal yang melaksanakan kewajiban pelayanan publik penumpang kelas ekonomi diizinkan beroperasi dengan syarat membatasi penumpang sebanyak 50% dari kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dan menerapkan physical distancing. Sedangkan kapal angkutan perintis diizinkan beroperasi untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan Covid-19 serta bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial,” tuturnya.

Namun demikian, pengendalian kegiatan transportasi berupa pembatasan jumlah penumpang tersebut, tambah Capt. Wisnu dikecualikan terhadap trasnsportasi laut yang digunakan untuk pimpinan lembaga tinggi Negara dan tamu kenegaraan, operasional pemerintahan, TNI dan Polri, operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, konsulat asing dan perwakilan organisasi Internasional di Indonesia, serta penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.

Selanjutnya, pada daerah yang ditetapkan sebagai PSBB, Capt. Wisnu menjelaskan bahwa Kapal Penumpang dapat diizinkan untuk mengangkut kargo apabila terdapat keterbatasan jumlah kapal kargo yang memasuki daerah tersebut, sehingga harus menggunakan kapal penumpang.

“Kapal penumpang dapat mengangkut kargo apabila digunakan untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan Covid-19 serta bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial, dengan tentunya tetap memperhatikan keamanan dan stabilitas kapal,” ujarnya.

Selain itu, daerah yang ditetapkan sebagai PSBB juga dapat melakukan pembatasan pengoperasian pelabuhan dengan ketentuan, antara lain melakukan bongkar muat logistik dukungan penanganan dan pencegahan Covid-19 serta barang kebutuhan pokok, barang penting dan esensial, dan juga mengurangi kepadatan pemusatan petugas, pekerja dan pengunjung pelabuhan dengan penerapan physical distancing.

“Adapun kegiatan operasi kapal, stevedoring, cargodoring dan delivery tetap diizinkan dilaksanakan dengan menerapkan physical distancing,” pungkasnya. (*)

abc
Ulasan Berita

KEMENHUB ATUR PERPANJANGAN MASA BERLAKU PENGUKUHAN DAN LAYANAN SERTIFIKASI KAPAL

Dalam rangka memastikan keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terkait dalam kegiatan sertifikasi kapal, serta untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, Kementerian Perhubungan melakukan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia khususnya di masa pandemi Covid 19.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.16 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku/Pengukuhan Sertifikat Statutori/Re-Inspection Life Saving Appliance (LSA) serta Re-Inspection Fire Fighting Appliance (FFA) Bagi Kapal Berbendera Indonesia Akibat Status Keadaan Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono menjelaskan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia dalam surat edaran tersebut mencakup beberapa hal, diantaranya kegiatan survey dan sertifikasi statutori, perpanjangan sertifikasi statutori, penundaan inspeksi dasar kapal, penundaan inspeksi dasar kapal, penundaan survey pembaharuan/special survey/survey tahunan/audit pembaharuan/audit antara, kegiatan Re-Inspection LSA, dan kegiatan Re-Inspection FFA.

“Berkenaan dengan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia akan dilakukan beberapa penyesuaian layanan, salah satunya untuk Sertifikasi Statutori yang habis masa berlakunya sebelum tanggal 29 Mei 2020, dapat diberikan perpanjangan (postponement of bottom inspection) tidak lebih 3 (tiga) bulan dari berakhirnya masa berlaku sertifikat dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan,” ujar Capt. Sudiono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/4).

Selanjutnya, untuk Sertifikat Statutori yang jatuh tempo maksimum time window, Ia mengatakan dapat dilakukan pengukuhan (endorsement) sertifikat pada survey/audit tahunan (annual survey) termasuk survey/audit antara sebelum tanggal 29 Mei 2020 dapat diberikan perpanjangan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari jangka waktu maksimal pengukuhan dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

“Perpanjangan atau pengukuhan untuk kegiatan intermediate survey, renewal/special survey dan perpanjangan karena sertifikat statutori berakhir tersebut dapat dilaksanaan sepanjang kondisi galangan tidak dapat melaksanakan kegiatan docking disebabkan status keadaan tertentu darurat Covid-19 dengan dibuktikan berupa surat pernyataan dari galangan atau dokumen dari Syahbandar setempat yang menyatakan lokasi kapal berada di Negara atau daerah terdampak Covid-19 sehingga tidak dapat diakses,” tutur Capt. Sudiono.

Selain itu, dalam kondisi saat, Capt. Sudiono menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan. “Dispensasi, perpanjangan ataupun pengukuhan Sertifikat Statutori dimana Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK)/ Marine Inspector/Recognize Organization (RO) tidak dapat melaksanakan pemeriksaan dikarenakan kapal berada di Negara atau daerah terdampak Covid-19, maka pemilik kapal/perusahaan/ship management wajib melampirkan dokumen kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau RO yang disampaikan melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia,” ucapnya.

Adapun dokumen yang wajib dilampirkan antara lain data kapal, alas an spesifik keperluan perpanjangan/dispensasi/pengukuhan, daftar 5 (lima) pelabuhan terakhir, dan surat pernyataan dari Nakhoda yang menyatakan kapal dalam kondisi baik untuk berlayar ke pelabuhan berikutnya.

Capt. Sudiono menambahkan, surat edaran tersebut juga mengatur untuk sertifikat statutory yang jatuh tempo maksimum time window dan untuk sertifikat/dokumen Re-Inspection LSA dan Re-Inspection FFA Kapal Berbendera Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Usaha tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Sebagai informasi, pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia tersebut dilaksanakan oleh UPT yang menjalankan tugas dan fungsi kesyahbandaran, RO yang melaksanakan kegiatan survey dan sertifikat statutory dan Badan Usaha yang melaksanakan survey Re-Inspection LSA serta Re-Inspection FFA Kapal Berbendera Indonesia.

Di akhir kesempatan, Capt. Sudiono mengungkapkan bahwa pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia tidak berlaku terhadap Penerbitan sertifikat/dokumen dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak secara curah/dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar kapal (CLC/CLC Bunker), dan penerbitan sertifikat/dokumen dana jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal (Wreck Removal).

abc
Domestic, Ulasan Berita

BAKAMLA PERKETAT PENGAMANAN JALUR MASUK PELABUHAN TIKUS

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI memperketat pengamanan pelabuhan-pelabuhan tikus (pelabuhan tidak resmi) yang menjadi jalur pelintasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia. Jika ditemukan TKI menggunakan jalur tikus, akan diarahkan ke Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Batam untuk pemeriksaan kesehatan dan karantina.

“Sejauh ini masih ada TKI yang menggunakan jalur itu, khususnya di wilayah pantai timur Sumatra. Beberapa waktu lalu, TNI-AL mengamankan 20 TKI dari Malaysia. Untuk wilayah Batam, karena jalurnya seperti bottleneck, lebih mudah pengawasannya dan Bakamla berhubungan baik dengan APMM Malaysia sehingga info sharing berjalan baik dan efektif,” kata Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Aan Kurnia seperti dikutip Media Indonesia.

Menurutnya, Bakamla akan bersinergi dengan TNI-AL dan instansi lain ketika mendapatkan informasiatau menemukan TKI masuk wilayah Indonesia menggunakan jalur tikus. Mereka akan diarahkan ke pelabuhan resmi setelah berkoordinasi dengan pihak berwenang di wilayah tersebut. Di sana mereka akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan serta karantina bagi yang memiliki keluhan pandemi virus korona.

“TKI yang menggunakan jalur tikus sudah dilaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah dan sudah dilaksanakan oleh forkopimda setempat,” tegasnya.

Tugas itu, kata dia, sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi kepadaBakamla agar mengoordinasi semua kapal patroli yang ada di laut untuk memperkuat atau mengawasi daerah-daerah yang rawan, yaitu jalur laut ilegal.

“Sampai saat ini memang telah terjadi penurunan pelintasan dari Malaysia ke Kepulauan Riau. Dari yang biasanya ribuan, saat ini hanya sekitar 500-an TKI dan jumlah seluruhnya sejak Maret lalu sudah mencapai 37.769 orang,” pungkas perwira tinggi bintang tiga itu.

Penyekatan TKI dari Malaysia terus dilakukan Bakamla, khususnya di wilayah Batam. Hal itu dilakukan karena wilayah tersebut masih memiliki sejumlah jalur tikus yang digunakan, apalagi setelah ada pembatasan transportasi laut dari Malaysia.

Pelabuhan Resmi

Saat ini pemerintah telah menentukan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun dan Batam sebagai pelabuhan resmi yang diizinkan untuk menerima TKI dari Malaysia. Hal itu dilakukan untuk mempermudah proses screening kesehatan dan menjamin pengendalian pandemi virus korona.

Bakamla melalui zona maritim barat terus melaksanakan penyekatan di beberapa simpul masuk menuju pelabuhan tikus dengan menyiagakan dua kapal patroli jenis rigid hulled infl atable boats (RHIB) dan satu katamaran.

Guna mengefektifkan operasi lintas batas yang digelar Bakamla untuk penyekatan tersebut, zona maritim barat melaksanakan koordinasi yang ketat dengan pihak APMM Malaysia.

Kepala Zona Maritim Barat Laksma Bakamla Eko Murwanto mengatakan bahwa jajarannya memperketat pengawasan di simpul-simpul pintu masuk ke pelabuhan tikus setelah menerima informasi intelijen dari APMM Malaysia mengenai gerakan TKI ke Batam.

“Setiap saya menerima informasi setelah berkoordinasi dengan pejabat APMM Malaysia Laksma Aminuddin, kami segera meningkatkan kesiagaan. Namun, saat inikami belum menemukan kontak tersebut pada sektor sekat yang kami tentukan. Ada kemungkinan speedboat mengarah ke Tanjung Pinang dan sudah kami teruskan informasi itu ke satuan samping di wilayah tersebut untuk ditindaklanjuti,” paparnya.

Bakamla akan terus meningkatkan kehadiran di laut dengan menggerakkan kapal patroli untuk penyekatan di perairan Tanjung Balai Asahan dan Dumai. (sumber: Media Indonesia)

abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

PELAYARAN MULAI TERPUKUL AKIBAT COVID-19

Sektor pelayaran nasional tengah menghadapi tantangan berat seiring dengan mewabahnya pandemic virus corona (Covid-19). Tidak banyak yang bisa dilakukan selain berharap adanya stimulus dari stakeholder untuk menjaga kinerja pelayaran nasional. 

Hingga saat ini, pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan besar, seperti masih tingginya harga bunker bahan bakar low sulphur, dan masih tingginya bunga bank untuk pembangunan kapal yang membuat pelayaran kian tidak kompetitif.

Di saat bersamaan pelayaran nasional juga harus menghadapi dampak dari penyebaran Covid-19, yang kini mulai menjangkiti ribuan orang di Indonesia.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shippowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, setidaknya ada empat aspek yang terdampak di bisnis sektor pelayaran akibat Covid-19. 

Pertama, penurunan volume kargo, baik pada ekspor impor yang terdampak seperti ke Tiongkok yang menurun hingga 14-18 persen dan merembet ke negara tujuan lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Begitu juga pada kargo domestik terutama pada kargo penunjang ekspor impor dan distribusi nasional yang turun 5-10 persen.

Kedua, proses clearance di pelabuhan yang lebih lama karena adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaaan kesehatan kru kapal dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal. “Tentunya, kondisi ini berdampak pada penambahan biaya operasional kapal,” kata Carmelita di Jakarta.

Ketiga, kebijakan physical distancing dan work from home juga berdampak pada kinerja instansi di darat karena banyak yang membatasi jam kerja termasuk tenaga operasional di lingkungan Ditjen Hubla pada subdit-subdit terkait kepengurusan sertifikat kapal dan kesyahbandaran.

Keempat, pelayaran nasional juga mengalami kendala docking kapal. Hal ini disebabkan sejumlah galangan mengurangi jumlah pekerja di lapangan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Akibatnya, pekerjaan perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala entah sampai kapan, dan kapal lainnya harus antre lama untuk docking dalam dua bulan terakhir. Selain itu, spare part kapal yang impor dari Tiongkok terkendala sehingga lebih lama dan lebih mahal.

Menurut Carmelita kondisi yang sangat memukul sektor pelayaran nasional saat ini juga akan berdampak pada menurunnya kinerja industri terkait lainnya, seperti kinerja logistik, asuransi, galangan, industri spare part kapal hingga ke instansi pendidikan SDM pelaut. 

“Saat ini, perusahaan pelayaran nasional bisa bertahan dan tidak gulung tikar saja sudah sangat bagus. Kondisi saat ini benar-benar berat bagi pelayaran nasional.”

Untuk menyelamatkan perusahan pelayaran nasional dari masa sulit ini, kata Carmelita, dibutuhkan sejumlah strimulus dari stakeholder pelayaran nasional.

Stimulus yang dibutuhkan seperti pemberian grace periode yang panjang pembayaran pinjaman bank, reschedule atau penjadwalan kembali pembayaran pinjaman bank, dan penghapusan pajak (PPN dan PBBKB) atas BBM.

Stimulus lain yang dibutuhkan seperti harga BBM yang kompetitif dan supply BBM yang stabil, diskon biaya-biaya di pelabuhan dan diskon suku bunga pinjaman

Selain itu, pelayaran nasional juga membutuhkan dispensasi penundaan pengurusan sertifikat-sertifikat kapal, sepanjang sertifikat tersebut dapat ditunda dan tidak membahayakan jiwa pekerja dan kapal. Terakhir, diperlukan dispensasi dengan memberlakukan penundaan docking untuk yang sedang dalam operasional.

INSA juga harap agar akses dari dan ke pelabuhan tetap berfungsi dan berjalan seperti biasa. “Stimulus ini diperlukan karena kapal tetap beroperasi seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan logistik di seluruh Indonesia.” (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Domestic, Ulasan Berita

PENUTUPAN PELABUHAN DALAM MASA DARURAT COVID-19 WEWENANG KEMENHUB

Pemerintah menegaskan bahwa penutupan pelabuhan dalam masa darurat Covid-19 adalah wewenang Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam edaran tersebut, diatur mekanisme penutupan pelabuhan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19).

"Penutupan pelabuhan merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah yang menginisiasi penutupan akses pelabuhan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 harus meminta izin dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," tegas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko hari ini (27/3).

Menurutnya, pelabuhan merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani  penumpang tetapi juga angkutan barang dan logistik masyarakat. Pelabuhan juga berfungsi sebagai salah satu simpul sarana prasarana penanggulangan bencana nasional seperti supply obat-obatan, mobilisasi personil medis dan keamanan Negara.

"Rencana penutupan pelabuhan harus disampaikan kepada Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk dapat dilakukan penilaian dan evaluasi. Pembatasan atau larangan bagi angkutan laut penumpang pada prinsipnya bisa dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, namun sebaiknya perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang pelayaran maupun kepada pengguna jasa angkutan laut penumpang sebelum diberlakukan,” ujar Capt. Wisnu.

Capt. Wisnu menjelaskan bahwa pelayanan navigasi pelayaran yang dilaksanakan di pelabuhan juga tidak dapat serta merta ditutup saat darurat bencana Covid-19 karena merupakan fungsi yang melekat pada kegiatan pelayaran untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, berkenaan dengan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 di pelabuhan, dirinya mengimbau kepada para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP)/Syahbandar Utama/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)/KSOP Khusus Batam/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Operator Kapal, Operator Pelabuhan agar melakukan prosedur pembatasan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Capt. Wisnu mengatakan berdasarkan Surat Edaran tersebut para Kepala Kantor OP/ Syahbandar Utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP, Operator Kapal, Operator Pelabuhan agar berkoordinasi secara proaktif dengan pemangku kepentingan (stakeholders) di pelabuhan dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan guna menjamin kelancaran arus barang.

“Misalnya dengan memberikan perlakuan khusus, diskresi pembatasan yang terkait dengan akses pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat barang logistik kebutuhan daerah, embarkasi dan debarkasi penumpang dalam situasi tertentu yang sangat dibutuhkan,” tuturnya.

Ia pun kembali menegaskan bahwa pada prinsipnya Ditjen Perhubungan Laut tetap mendukung kebijakan Pemerintah Daerah setempat dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Covid-19. (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Ulasan Berita

OPERASIONAL DAN PELAYANAN PELABUHAN TETAP BERJALAN

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC menjamin operasional dan pelayanan umum kepelabuhanan tetap berjalan, di tengah keprihatinan bersama atas ancaman wabah virus Corona. Dengan kewaspadaan yang tinggi, IPC mengedepankan pelayanan mengingat pelabuhan merupakan bagian mata rantai pereknomomian nasional.

“Kami menyadari bahwa kita sedang berada di situasi sulit. Namun kami harus mengedepankan pelayanan, karena pelabuhan memikul peran yang begitu strategis sebagai fasilitator perdagangan,” kata Direktur Transformasi IPC, Ogi Rulino dalam keterangan resminya di Jakarta.

Ogi menjelaskan, IPC mengikuti anjuran pemerintah untuk memberlakukan mekanisme bekerja dari rumah (work from home). Namun kebijakan ini diberlakukan proporsional. Ada karyawan dengan kategori tertentu yang sudah diminta bekerja dari rumah, antara lain karyawan berusia 50 tahun ke atas, karyawan yang dalam kondisi hamil atau menyusui, serta karyawan yang dalam kondisi kurang sehat.

“Karyawan yang kerjanya bersifat administratif juga diperbolehkan bekerja dari rumah. Sedangkan karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelayanan umum dan operasional di lapangan, kebijakan work from home berlaku parsial dengan mekanisme yang diatur oleh kepala satuan unit masing-masing,” jelas Ogi.

Menurutnya, digitalisasi yang diterapkan Pelabuhan Tanjung Priok sangat membantu operasional kepelabuhanan. Interaksi antara petugas dan pengguna jasa, baik di kantor maupun di lapangan sangat jauh berkurang.

“Di pelabuhan, semua transaksi sudah cashless (tidak menggunakan uang tunai). Kontak antara pengguna jasa dan operator sangat kecil. Kalaupun masih ada, seperti di lapangan penumpukan kontainer, kontak antar-manusia bisa dijaga dalam jarak tertentu,” ujarnya.

Para petugas di lapangan seperti petugas pandu, petugas terminal penumpang, terminal peti kemas atau non peti kemas, diwajibkan mengenakan alat pelindung diri tambahan berupa masker dan sarung tangan. Lokasi kerja mereka juga disterilisasi secara berkala.

Buat sementara waktu, lanjut Ogi, IPC meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri bagi seluruh stafnya. Sedangkan perjalanan dinas di dalam negeri masih diperbolehkan, namun dilakukan secara selektif.

Senada dengan PT Pelindo II, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 pastikan pelayanan jasa kepelabuhanan tetap dilakukan di seluruh wilayah kerjanya, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, ditengah meningkatnya wabah Corona virus Covid-19 di Indonesia.

Pelindo 1 menerapkan pengawasan yang lebih tinggi dalam melayani penumpang dan bongkar muat barang melalui pelabuhan domestik maupun internasional, meningkatkan keamanan dan kebersihan lingkungan pelabuhan, areal terminal penumpang dan kantor.

Upaya pengawasan yang dilakukan Pelindo 1 dilakukan sejak kapal akan bersandar di pelabuhan, bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke seluruh awak kapal dan kapal dapat dilayani setelah berstatus bebas karantina.

“Seluruh petugas operasional dan para pandu juga diwajibkan untuk selalu menggunakan masker khusus, Alat Pelindung Diri (APD), kaca mata, dan sarung tangan dalam melakukan tugasnya,” jelas VP Public Relations Pelindo 1 Fiona Sari Utami,

Selain itu, kebersihan lingkungan pelabuhan juga semakin ditingkatkan dengan melakukan berbagai langkah preventif, seperti desinfektasi terminal penumpang secara berkala, meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitasi areal terminal penumpang, khususnya pada bagian yang sering digunakan, seperti handle pintu, kursi, pegangan tangga, meja receptonist, automatic gate dan lain-lain.

 “Terminal Penumpang milik Pelindo 1 juga sudah dilengkapi dengan fasilitas thermal scanner, untuk pemeriksaan suhu tubuh para penumpang yang naik dan turun dari kapal,” jelas Fiona.

Pelindo 1 juga telah memasang papan informasi yang berisi tentang bahaya Corona Virus serta cara pencegahannya, menyediakan hand sanitizer serta membagikan masker kepada para penumpang. Pelindo 1 terus berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan atau Dinas Kesehatan setempat, Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, dan Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Pelabuhan dan Kantor Syahbandar serta sejumlah instansi terkait lainnya dalam pengawasan dan pencegahan penyebaran Virus Corona.

Sementara untuk areal kantor, Pelindo 1 telah melakukan berbagai upaya pencegahan, diantaranya  penyemprotan desinfektan di seluruh ruang kerja pegawai, mengajak pegawai untuk membersihkan meja kerjanya setiap hari, pemeriksaan suhu tubuh para pegawai dan tamu saat memasuki wilayah kantor, mensosialisasikan tata cara mencuci tangan secara teratur, menyediakan hand sanitizer di tempat strategis, memasang poster informasi, menghimbau kepada pegawai yang terkena batuk dan flu untuk menggunakan masker serta mengambil cuti bagi yang sakit, menangguhkan perjalanan ke luar negeri terutama ke negara yang terdampak COVID-19 dan selektif dalam melakukan perjalanan dinas dalam negeri.

Pelindo 1 menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) dengan kriteria tertentu seperti pegawai yang memiliki riwayat penyakit jantung, Tuberculosis (TBC) atau paru, diabetes akut, serta pegawai yang sedang hamil.

“Kami juga membatasi pertemuan-pertemuan yang bersifat melibatkan banyak orang, seperti rapat, pelatihan, sharing session dan menggantikannya dengan penggunaan video conference atau web seminar. Kemudian secara rutin menghimbau kepada pegawai untuk terus memperhatikan dan menjaga kondisi kesehatan diri dan keluarga dengan baik. Khususnya untuk pegawai di bidang operasional, akan diberikan tambahan puding dan vitamin setiap harinya, untuk meningkatkan imunitas dan memastikan seluruh petugas dalam kondisi prima, serta menempatkan petugas medis di setiap cabang pelabuhan,” pungkasnya. (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Ulasan Berita

INSA: TOL LAUT HARUS MELIBATKAN SELURUH PIHAK

Pelayaran nasional memiliki sejarah panjang dalam melayani angkutan laut domestik. Melalui angkutan liner atau trayek tetap dan berjadwal, pelayaran nasional telah melayani distribusi barang antar daerah sejak lama.

Munculnya Program Tol Laut, meski design dari konsepnya belum sempurna, tapi program sudah berjalan. Tentunya para pelaku usaha pelayaran swasta nasional tetap mendukung dengan digandeng pemerintah untuk dilibatkan dalam pengoperasian tol laut.

Selama ini, pelayaran swasta nasional  telah terlibat aktif menjadi operator tol laut. INSA bersama Kementerian Perhubungan juga secara intens menjalin komunikasi dan diskusi mengevaluasi efektifitas tol laut.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipwoners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan program tol laut selama ini telah memberikan dampak positif bagi efisiensi logistik, khususnya di wilayah timur. Namun demikian, diakuinya, dampak tersebut belum signfikan untuk menekan biaya logisitik. Untuk itu, evaluasi tol laut harus dilakukan secara menyeluruh.

Untuk mengoptimalisasi tol laut agar harga bahan pokok di Indonesia Timur dan Barat menjadi relatif sama, memerlukan dukungan seluruh pihak mulai dari kementerian terkait, dan tidak terkecuali dari BUMN.

Menurutnya, konsep tol laut dapat mulai memanfaatkan pelayaran nasional yang sebelumnya sudah mempunyai rute tetap ke pelabuhan-pelabuhan pengumpul.

Lain itu, masing-masing daerah memiliki dan membutuhkan komoditas yang berbeda. Carmelita mencontohkan misalnya seperti di Wamena, yang membutuhkan komoditas semen.

Maka BUMN yang bergerak di bidang semen agar memberikan subsidi silang dari keuntungan penjualan di Indonesia barat, dengan menjual semen di wilayah timur dengan harga produksi.

“Kami pernah menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden di Istana beberapa waktu lalu, untuk optimalisasi tol laut ini memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk juga dari BUMN,” katanya, Jumat (6/3/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang Program Tol Laut yang perlu dibenahi lebih konkret agar disparitas harga antar wilayah dapat terkikis. Hal ini disampaikan Presiden saat rapat terbatas (ratas) yang dihadiri para jajaran menteri.

Untuk menjamin harga barang tol laut semakin kompetitif, Carmelita menilai, keberadaan Rumah Kita juga sebaiknya dikelola langsung oleh BUMN dan Kementerian Perhubungan.

Adapun para pelaku usaha ritel agar diajak menjual barang pokok, seperti terigu, minyak, beras dan mie instan. Dengan begitu, tidak lagi membutuhkan distributor dan agen di daerah-daerah tujuan tol laut.

"Dengan cara ini memperkecil resiko adanya harga barang tol laut dijual dengan harga mahal." (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA HARAP OMNIBUS LAW BISA TINGKATKAN DAYA SAING PELAYARAN NASIONAL

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menanti sambil berharap omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) akan mendorong iklim bisnis pelayaran nasional semakin berdaya saing.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sepengetahuannya sejauh ini,  omnibus law yang terkait sektor pelayaran nasional cukup memberikan jalan bagi pelayaran nasional untuk semakin berdaya saing.

“Kini kita perlu bersabar menunggu bagaimana proses omnibus law ini di DPR,” kata Carmelita dalam keterangan resminya, Selasa (3/3/2020).

Hingga saat ini publik memberikan beragam respon omnibus law Cipta Kerja, meski saat ini regulasi ini masih berproses di DPR. Beragam respon itu juga tidak terkecuali ditujukan terhadap sektor pelayaran yang dimuat di omnibus law Cipta Kerja.

Respon publik terhadap omnibus law di sektor pelayaran, kata Carmelita, boleh dilihat sebagai suatu hal yang baik sebagai bentuk perhatian publik terhadap sektor pelayaran nasional. Namun respon itu sebaiknya diutarakan setelah proses omnibus law Cipta Kerja di DPR selesai.

“Karena saat ini kan masih berproses. Baiknya kita menanti saja dulu proses dan produk regulasi ini nantinya seperti apa,” tuturnya.

Adanya perubahan pasal 158 draft RUU Cipta Kerja/Omnibus Law sektor pelayaran yang banyak mengundang respon publik, sebenarnya tidaklah signifikan.

Sepengetahuan kami, di dalam RUU Cipta Kerja/Omnibus Law, perubahan hanya pada pasal 158 ayat  2 butir a; di mana perubahannya yaitu kapal yang dapat didaftarkan dengan ukuran tonase kotor tertentu.

Ini berubah dari sebelumnya dimana kapal yang dapat didaftarkan dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh gross tonnage). Sedangkan pada pasal 158 ayat 2 butir b dan c tetap sesuai Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Artinya, perubahan pada pasal 158 tidak seperti informasi yang beredar selama ini dan menurut kami informasi itu kurang tepat,” pungkasnya. (*)

[wdi_feed id="1"] abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA