Category: Ulasan Berita
Domestic, Ulasan Berita

Produktivitas Handling Pelindo III Pecahkan Rekor

Surabaya – PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kembali menunjukkan dedikasinya terhadap kepuasan layanan yang diberikan kepada para pengguna jasa. Hal tersebut dibuktikan pada pelaksanaan pekerjaan bongkar muat Steel Billet yang dilakukan oleh Pelabuhan Cabang Tanjung Perak beberapa saat lalu. Sebanyak 30.544 Ton Steel Billet yang diangkut melalui kapal MV. Berge Shari, sandar perdana di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Minggu (6/8). Kapal yang merupakan milik sebuah perusahaan Singapore “Bergebulk Singapore” ini telah berlayar dari Mesaieed Sea Port, Qatar menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Momen ini menjadi spesial bagi Pelindo III karena pembongkaran muatan perdana Steel Billet tersebut ditangani secara langsung oleh Pelindo III selaku Badan Usaha Pelabuhan. Keberhasilan Pelindo III dalam menangani kegiatan tersebut tidak lepas dari adanya dukungan pihak-pihak terkait, serta kesiapan alat bongkar muat Harbour Mobile Crane (HMC), forklift maupun alat angkut trailer. Tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk membongkar seluruh muatan yang diangkut oleh kapal Handysize berjenis Bulk Carrier dengan bobot 21.550 Gross Tonnage, panjang 180 meter dan draught 9,5 meter tersebut. “kinerja bongkar kami mencapai 165 T/G/H” ungkap Joko Noerhudha, General Manager PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak. Dengan kecepatan bongkar seperti ini, dalam sehari Pelindo III mampu membongkar sebanyak 12.292 Ton Steel Billet, dengan demikian seluruh kegiatan bongkar Steel Billet tersebut dapat dirampungkan kurang dari 3 (tiga) hari. “Ini merupakan bentuk nyata implementasi dari salah satu budaya perusahaan di Pelindo III, yaitu Customer Focus”, selain itu sebagai upaya untuk memberikan tingkat kepuasan yang lebih bagi pengguna jasa Pelindo III juga menyediakan layanan Port to Door serta layanan pengurusan dokumen melalui satu pintu, lanjut Joko. Disamping layanan-layanan diatas, saat ini fasilitas dan alat yang dimiliki oleh Pelindo III sudah sangat mumpuni untuk melakukan berbagai macam kegiatan bongkar muat. Untuk kegiatan bongkar muat Steel Billet ini, Pelindo III menggunakan forklift yang difungsikan untuk mengangkat steel billet dari lambung kapal untuk kemudian dilanjutkan dengan Harbour Mobile Crane (HMC) yang mengangkat Steel billet dari kapal menuju Dermaga. Dengan berfokus pada peningkatan layanan diberbagai sektor, Pelindo III semakin membuktikan sebagai salah satu perusahaan yang berperan penting dalam memacu integrasi logistik dengan layanan jasa pelabuhan yang prima.(*)abc
Ulasan Berita

Menhub Paparkan Program Tol Laut di Depan Delegasi Asia Europe Meeting

BALI – Di depan 251 Delegasi Transport Senior Official Meeting (TSOM) yang berasal dari Negara-negara Asia dan Eropa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan keberhasilan program tol laut. Wujud sinergi konektivitas transportasi laut dapat dilakukan melalui penguatan sektor maritim dengan program tol laut. Program tol laut merupakan sistem distribusi logistik yang tujuan utamanya adalah mengurangi disparitas harga di Kawasan Timur. Menhub menyampaikan bahwa program tol laut yang digagas oleh Pemerintahan Jokowi – JK telah berhasil menurunkan harga bahan-bahan pokok di kawasan Timur Indonesia. Dengan keberhasilan program tol laut sebagai konektivitas maritim, Menhub mengharapkan program ini dapat dijadikan contoh untuk meningkatkan dan memperkuat konektivitas di Negara-negara yang tergabung dalam Asia – Europe Meeting (ASEM). Menurut Menhub, hal ini sejalan dengan tema yang diusung yaitu dalam pertemuan ASEM ke-4, yaitu "Menjembatani Asia dan Eropa Melalui Konektivitas Transportasi Terpadu dan Sinergi Rencana Strategis Regional.” Disamping memaparkan program tol laut, Menhub minta agar TSOM mematangkan pembahasan Deklarasi Bali yang akan ditetapkan dalam pertemuan tingkat Menteri pada tanggal 27 September 2017. “Saya minta agar TSOM mematangkan naskah Bali Deklarasi yang akan ditetapkan pada pertemuan tingkat Menteri besok,” kata Menhub dalam keterangan resminya, Selasa (26/9/2017). Bali Deklarasi adalah output dari pertemuan ASEM – TMM yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Negara-negara anggota dalam membahas program-program yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Secara garis besar, Bali Deklarasi memuat butir-butir sebagai berikut :
  1. Menekankan pada konektivitas untuk semua dimensi.
  2. ASEM sebagai wadah strategis untuk meningkatkan kerja sama Negara Asia dan Eropa.
  3. Meningkatkan partisipasi swasta/lembaga keuangan dalam melakukan investasi di sektor transportasi.
  4. Mewujudkan pengembangan transportasi berkelanjutan melalui penggunaan teknologi yang lebih efektif dan efisien.
  5. Mendorong kerja sama yang lebih kuat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Negara anggota ASEM (Negara kepulauan/Negara dengan mayoritas wilayah lautan dan Negara dengan mayoritas wilayah daratan termasuk wilayah terpencil).
  6. Membangun sinergi antara rencana strategis regional di bawah kerangka : Uni Eropa, ASEAN, UNECE, UNESCAP, IMO, ICAO, WCO, OSJD dan OTIF.
Pada kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa Indonesia memacu peran BUMN dan swasta dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi melalui beberapa skema pendanaan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengundang semua stakeholder agar ikut serta dalam kerja sama pembangunan transportasi yang akan dilanjutkan melalui studi kelayakan yang akan diimplementasikan dalam forum kerjasama tersebut. “Pada kesempatan ini, Indonesia mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam kerja sama pengembangan sektor transportasi,” tuturnya. Selain Transport Senior Officials Meeting (TSOM), Menhub juga sekaligus membuka pameran transportasi dan logistik yang diikuti oleh perusahaan yang berasal dari Indonesia dan beberapa Negara dari luar, yaitu: Uni Eropa, Jepang, Rusia, Italia, Polandia, India, dan Jerman. Pameran ini dapat menjadi peluang investasi kerja sama secara khusus melalui ekspos gambaran perkembangan insfrastruktur Indonesia di udara, laut dan kereta api. Ada 30 booth dalam pameran yang terdiri dari 17 exhibitor dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, PT. Angkasa Pura 1, PT. Angkasa Pura 2, PT. Pelindo 1, PT. Pelindo 2, PT. Pelindo 3, PT. Pelindo 4, PT. Garuda Indonesia, PT. Airnav Indonesia,  PT. Len Industri, PT. Pindad, PT. INKA, DPP INSA, DPP ALFI, KADIN, BKPM, dan Lembaga Keuangan.(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

Asas Cabotage Demi Kedaulatan Negara

Jakarta, INSA - Kebijakan asas cabotage telah sukses menjaga kedaulatan negara dari aspek keamanan dan pertahanan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Asas cabotage bermakna pada kedaulatan negara (sovereign of the country) terkait peran sektor transportasi laut dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara dari kemungkinan serangan oleh negara asing.
Pelayaran nasional memiliki sejarah panjang dalam menjaga kedaulatan negara. Sejarah mencatat, para pelaku usaha pelayaran niaga nasional bersama TNI AL berperan membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu, berbagai jenis kapal niaga nasional dikerahkan untuk memobilisasi kekuatan.
Menurut Undang-undang No. 03/2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa armada niaga nasional sebagai komponen pertahanan negara yang dapat dimobilisasi jika negara dalam keadaan bahaya.
Armada pelayaran nasional memiliki kekuatan yang cukup besar dalam menjaga kedaulatan negara. Asas cabotage tertuang dalam Inpres 5/2005 dan Undang-undang 17/2008 tentang Pelayaran.
Asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Indonesia.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan asas cabotage, melainkan beberapa negara lain bahkan telah lebih dulu menerapkan asas cabotage seperti, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillipina dan sebagainya.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan asas cabotage yang dikeluarkan pemerintah pada 2005 disambut baik oleh para pelaku usaha pelayaran nasional. Hasilnya, kebijakan pemerintah yang didukung peran pelaku usaha menjadikan industri pelayaran nasional terus mengalami pertumbuhan pesat hingga saat ini.
“Investasi di sektor pelayaran dan industri terkait lainnya terus melonjak sejak diterbitkannya asas cabotage hingga saat ini,” katanya.
Armada kapal nasional melonjak dari  6,041 unit pada 2005 menjadi 24,046 unit pada 2016 yang terdiri dari armada angkutan laut pelayaran dan angkutan laut khusus. Total kapasitas angkut meroket dari 5,67 juta GT pada 2005 menjadi 38,5 juta GT pada 2016. Hal ini juga seiring pertumbuhan jumlah perusahaan pelayaran nasional yang terus terjadi.
Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, dengan kekuatan yang cukup besar, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Pada 2016, seluruh distribusi kargo domestik sudah terlayani oleh kapal nasional dari total kargo 621 juta ton pada 2016.
Dalam Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran pada pasal 8 poin satu disebutkan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan poin dua pada pasal yang sama menyatakan, kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.
Pada pasal 56 disebutkan, pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional dilakukan dalam rangka memberdayakan angkutan perairan nasional dan memperkuat industri perkapalan nasional yang dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.
Pada pasal 57 menerangkan pemberdayaan industri angkutan perairan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan, memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal, dan memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan di perairan.
Perkuatan industri perkapalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu, mengembangkan pusat desain, penelitian, dan pengembangan industri kapal nasional, mengembangkan standardisasi dan komponen kapal dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan melakukan alih teknologi, mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal.
Selain itu,  memberikan insentif kepada perusahaan angkutan perairan nasional yang membangun dan/atau mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri, membangun kapal pada industri galangan kapal nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar negeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih teknologi; dan memelihara dan mereparasi kapal pada industri perkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Berdasarkan hal itu, kata Budhi, setiap kebijakan yang dikeluarkan baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan transportasi laut harus mengedepankan kebijakan asas cabotage, terutama yang terkait perbaikan iklim investasi ataupun kemudahan berbisnis.
“Asas cabotage adalah bentuk kedaulatan negara dan mandatory atau bersifat wajib untuk negara. Asas cabotage Selain telah memberikan dampak yang signifikan pada investasi di bidang pelayaran dan sektor terkait lainnya, juga menjadi penjaga kedaulatan negara. Ini yang perlu kita jaga bersama untuk Indonesia.”(*)
abc
Headlines, Ulasan Berita

50 Tahun INSA Wujudkan Kejayaan Industri Pelayaran Nasional

Jakarta, INSA – Tepat pada 9 Agustus 2017, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) memasuki usia yang ke 50 tahun. Keberadaan INSA selama 50 tahun berhasil membuat industri pelayaran nasional semakin berkembang. Keberhasilan ini tak lepas dari peran pemerintah, lembaga, dan asosiasi lainnya sebagai stakeholder INSA.

Seperti diketahui, INSA sebagai wadah organisasi para pengusaha pelayaran didirikanpada 9 Agustus 1967 dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Maritim No.DP.10/7/9 tanggal 6 September 1967 sebagai satu-satunya badan/organisasi perusahaan pelayaran yang diakui oleh Pemerintah. Kemudian dikukuhkan dengan SK Menhub No.KP.8/AL.308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989.

Pada tahun 2005, disaat industri pelayaran sedang terpuruk, INSA menjadi aktor utama yang mendorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan demi mengembalikan kejayaan pelayaran niaga nasional. Akhirnya, pemerintah menerapkan asas cabotage berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Kemudian Inpres ini diperkuat dengan Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Hingga kini, INSA terus memberikan kontribusinya untuk kejayaan industri maritim nasional. INSA juga mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Melalui program Tol Laut, INSA telah memberikan masukan-masukannya kepada pemerintah dalam menetapkan penambahan rute tol laut di tahun 2017.

Selain itu, INSA bersama pemerintah secara aktif melakukan koordinasi untuk merumuskan suatu kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kegiatan industri pelayaran nasional.

Di usia emas ini, INSA berharap seluruh anggota INSA mempersiapkan sistem kerjamaupun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menunjang program pemerintah, yakni tol laut dan poros maritim dunia terutama dalam persaingan bebas menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

INSA secara historis sebagai satu-satunya organisasi pengusaha pelayaran niaga nasional yang memiliki kapabilitas dan basis legitimasi yang kuat dalam merepresentasikan kepentingan dan suara perusahan pelayaran niaga nasional. Secara fungsional, INSA telah menjadi mitra strategis pemerintah yang sah dalam rangka memformulasikan sejumlah agenda kebijakan dalam pembangunan industri maritim di Indonesia.

Agenda strategis INSA kedepan adalah memperkuat komunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengusahakan terbentuknya tatanan industri maritim yang kuat, mandiri dan produktif dengan menjadikan pelayaran Merah Putih sebagai aktor utama baik untuk inter island maupun ocean going.(*)

abc
Ulasan Berita

INSA Pimpinan Carmelita Mitra Kerja Kemenhub yang Sah

Jakarta, INSA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan surat edaran tentang status legal Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Surat edaran tersebut menegaskan bahwa INSA pimpinan Carmelita Hartoto beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat, adalah mitra Ditjen Hubla dalam meningkatkan upaya pemberdayaan industri pelayaran niaga nasional. Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono mengatakan, pertimbangan Ditjen Hubla menjadikan INSA pimpinan Carmelita Hartoto sebagai mitra Ditjen Hubla karena keberadaan INSA pimpinan Carmelita Hartoto diakui secara de facto dan de jure. Tonny menuturkan dengan diakuinya INSA pimpinan Carmelita Hartoto sebagai INSA satu-satunya, maka diharapkan dunia pelayaran semakin lebih maju, kerja sama antara regulator dan operator dapat lebih baik. “Saya sih yang penting INSA dapat bermanfaat bagi anggotanya. Saya percaya kalau Ibu Meme (sapaan akrab Carmelita) bukan mencari keuntungan sebagai ketua umum. Mudah-mudahan dengan adanya legalitas ini, INSA akan lebih maju dan menjadi partner perhubungan laut,” kata Tonny dalam acara Syukuran dan Buka Puasa Bersama INSA di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (8/6/2017). Tonny menegaskan, sebagai mitra kerja Ditjen Hubla yang sah, maka hanya INSA pimpinan Carmelita yang berhak mengikuti rapat Kemenhub ataupun Ditjen Hubla sekaligus memberikan usulan-usulannya terkait pemberdayaan pelayaran niaga nasional. “Ya rapat hanya satu INSA saja. Kan saya dasarnya legal, putusan pengadilan,” ujar Tonny. Pakar Hukum Maritim Chandra Motik mengungkapkan, momentum ini merupakan kesempatan INSA untuk menggalang kekuatan demi mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. “Kalau kita benar-benar menghargai apa yang disampaikan pak presiden, kita semestinya bersatu dalam satu wadah karena dalam kesatuan yang bersama-sama itu lebih menguatkan tujuan kita,” ungkap Chandra Motik. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, INSA merupakan satu-satunya wadah bagi pengusaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang bertujuan untuk membantu mewujudkan kedaulatan wilayah NKRI dan kedaulatan ekonomi bangsa melalui pemberdayaan kegiatan usaha pelayaran niaga nasional Indonesia. Dengan pemberdayaan pelayaran nasional yang berkesinambungan, diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha anggota INSA. INSA sebagai wadah persatuan pengusaha pelayaran yang hingga kini sekitar 1487 anggota dan untuk menjalankan fungsi serta tugasnya dengan baik,  organisasi INSA memiliki mekanisme pengaturan organisasi dengan pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Anggota (RUA).  Berdasarkan RUA XVI tahun 2015 telah menetapkan beberapa hal, yang antara lain, mengesahkan perubahan AD/ART, memilih dan menetapkan Ketua Umum INSA period 2015-2019 yaitu Ibu Carmelita Hartoto. Dalam AD/ART Bab I, pasal 1 (1) disebutkan bahwa nama organisasi yaitu : Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association disingkat INSA. Adapun, adanya gugatan perdata oleh pihak Johnson Cs melalui PN Jakarta Pusat  terhadap Carmelita Hartoto Cs itu merupakan bagian dari dinamika organisasi, akan tetapi Putusan PN Jakarta Pusat No. 492/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, tanggal 28 Juni 2016, tidak serta merta membatalkan keputusan yang telah ditetapkan dalam RUA INSA XVI, apalagi pihak Carmelita Cs melakukan upaya hukum Banding.  “Jadi apabila pihak Johnson mengklaim sebagai Ketua Umum INSA Periode 2015-2019 berdasarkan Keputusan PN Jakarta Pusat tanggal 28 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak benar, bahkan dapat dikategorikan melakukan pembohongan publik dengan pernyataan yang menyesatkan tersebut,” kata Budhi. Dia melanjutkan, pendirian organisasi baru merupakan hak setiap orang, namun jika organisasi baru tersebut dibuat dengan sengaja menggunakan nama "Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association" dan didaftarkan ke Kemenkumham tertanggal  30 Desember 2015 (SK No. AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015) yang jelas-jelas sudah diketahui dimiliki oleh organisasi sejenis lainnya, tentunya mencederai keberadaan organisasi INSA yang telah berdiri sejak 1967.  Atas dasar itu, INSA mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu menggugat Kemenkumham RI melalui PTUN (No. 66/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Maret 2016) untuk membatalkan SK Menkumham No. AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tersebut. Setelah melalui proses yang ada, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah membatalkan badan hukum "Perkumpulan Indonesian National Shipowners' Association yang telah dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui SK Menhumkam No:AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015. Putusan itu dikuatkan kembali oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, dimana saat ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sesuai Salinan keterangan Panitera PTUN tertanggal 2 Juni 2017. “Kami meminta seluruh pihak menghormati dan mengikuti putusan hukum. Jika ada pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan hukum tersebut, kami dengan tegas akan melakukan langkah hukum baik secara perdata maupun pidana, untuk menjaga kepastian hukum dan wibawa organisasi INSA,” ujarnya. Dia juga menegaskan, DPP INSA akan mengambil langkah hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang mendirikan organisasi pelayaran dengan sengaja menggunakan nama yang sama dengan nama INSA. Berdasarkan informasi dan data yang ada di DPP INSA, ada pihak-pihak lain yang mendirikan organisasi baru dengan menggunakan nama ‘Perkumpulan INSA’, berdasakan Akta Notaris No. 17, tgl 27 September 2016 dan SK Kemenkumham No. AHU-0076427. AH.01.07. Tahun 2016, tertanggal 21 Oktober 2016. Berdasarkan data yang ada, susunan DPP Perkumpulan INSA tersebut adalah: Dede Sahri (Ketua), Hendra Gunawan (Sekretaris), Diana (Bendahara). Adapun, Dewan Pengawas Pusat adalah: Johanes Yusak (Ketua), Dorman Sihombing (Anggota), Benni (Anggota) yang beralamat di Wisma BSG Lantai 3A Jl. Abdul Muis, Jakarta Pusat. Sementara itu, lanjut Budhi, INSA juga berterima kasih kepada Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub yang telah mengeluarkan surat edaran Dirjen Hubla Nomor UM.003/41/9/DJPL-17 tentang legalitas Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional/ Indonesian National Shipowners’ Association (INSA).   Salah satu poin dari surat edaran tersebut menyatakan dalam meningkatkan upaya pemberdayaan industri pelayaran nasional yaitu Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional/ Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) yang saat ini dipimpin Carmelita Hartoto beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 10, Jakarta Pusat. Untuk itu, Budhi mengimbau seluruh pengurus dan anggota baik di pusat maupun di daerah agar tetap selalu menjaga kesatuan dan persatuan organisasi. “Tantangan industri pelayaran nasional dalam beberapa waktu kedepan tidak mudah. Untuk itu, sudah sepatutnya seluruh pengurus dan anggota perlu menyikapi dinamika yang ada dengan mengedepankan persaturan dan kesatuan organisasi,” pungkasnya. (*)abc
Ulasan Berita

Paket Kebijakan XV Angin Segar Bagi Industri Pelayaran Nasional

Jakarta, INSA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) sambut positif telah dirilisnya Paket Kebijakan XV yang kali ini sasarannya adalah sektor logistik. Tujuan dirilisnya paket kebijakan ini adalah guna mempercepat pengembangan usaha dan memperkuat daya saing usaha logistik nasional. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, adanya kebijakan ini, maka keinginan INSA untuk mewujudkan beyond cabotage dapat terwujud. Dengan diberikannya peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut muatan ekspor impor, diharapkan bisa meningkatkan devisa neraca jasa transportasi yang saat ini dikuasai 95% oleh pelayaran asing. "Muatan-muatan batubara dan kalapa sawit yang diekspor sekarang harus menggunakan kapal berbendera Indonesia. Demikian juga kalau kita mengimpor beras dan bahan pokok, menggunakan kapal Indonesia," kata Carmelita. Carmelita juga menyambut baik pemberian insentif pajak 0% bagi 115 komponen kapal untuk industri galangan kapal. Hal ini akan membuat harga produk dan layanan galangan kapal menjadi efisien. "Hanya sebagai pelayaran, kami berharap galangan kapal tidak berkonsentrasi bisnisnya di Indonesia bagian barat. Sebaiknya galangan kapal juga dibangun di Indonesia bagian timur sehingga kapal-kapal di timur yang memerlukan perawatan tidak perlu ke barat dulu," tuturnya. Mengenai dihapuskannya modal dasar bagi keagenan kapal, Carmelita berharap agar kementerian teknis terkait, yakni Kementerian Perhubungan, segera membuat turunan dari keputusan ini. "Jangan sampai pihak-pihak yang tidak kompeten lalu menjadi agen kapal. Kalau ada masalah, mereka tidak bertanggung jawab," tegasnya. Namun demikian, dikatakan Carmelita, pelaku usaha masih membutuhkan insentif berupa kemudahan dalam fasilitas perbankan. Serta kebijakan-kebijakan pajak yang berpihak pada industri pelayaran nasional sebagaimana negara-negara lain memberikan kebijakan pada industri pelayaran mereka. "Bunga perbankan kita masih tinggi. Kami juga berharap dihilangkannya PPN bahan bakar dalam negeri dan PPh dalam perusahaan pelayaran. Kita berharap adanya moratorium tarif pelayanan publik jasa BUMN di pelabuhan, paling tidak untuk 3 tahun hingga 5 kedepan. Akan sia-sia kalau regulasi berjalan baik, tetapi tarif naik terus,” ujar Carmelita. Selain itu, Carmelita menambahkan, INSA juga mendukung penguatan kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW) dan penyederhanaan tata niaga untuk mendukung kelancaran arus barang, dengan membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor dalam rangka mengurangi LARTAS (larangan dan/atau pembatasan) dari 49 persen menjadi sekitar 19 persen.(*)abc
Keluarga INSA, Ulasan Berita

Dirjen Hubla Hanya Akui INSA Pimpinan Carmelita Hartoto

Berakhir sudah kesimpang siuran soal keberadaan organisasi para pengusaha kapal di Indonesia atau biasa dikenal Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Dalam surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut bernomor UM.003/41/10/DJPL-2017 yang di tanda tangani pada tanggal 26 Mae 2017 secara jelas dan berdasarkan asas hukum yang melekat pada DPP INSA menegaskan bahwa DPP INSA yang diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah yang beralamat di Jalan Tanah Abang 3 no.10 yang dipimpin oleh Carmelita Hartoto. Adapun organisasi serupa yang meniru niru nama dan logo DPP INSA, dianggap tidak ada dan tidak memiliki legalitas alias abal-abal. Surat edaran ini disambut gembira semua pihak yang sudah sering bingung dengan munculnya organisasi yang juga menamakan diri INSA dan beralamat dekat-dekat dengan Tanah Abang juga. Semoga hal ini akan menjadikan haluan pembangunan dunia maritim semakin baik dan semoga para pihak bisa bersatu dan menyadari kepentingan Nasional ada diatas kepentingan golongan ataupun individu. (Capt.Zaenal A Hasibuan)abc
Ulasan Berita

INSA dan BPSDM Kemenhub Gandeng Ponpes Ikut Program Diklat Kepelautan Siap Kerja

Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan kesempatan kepada siswa-siswa pondok pesantren (ponpes) di Jakarta untuk mendapat pendidikan pelatihan kepelautan siap kerja. Pemberian bantuan pendidikan kepelautan ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU/nota kesapahaman) Corporate Social Responsibility (CSR) tentang Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepelautan Siap Kerja antara INSA dengan BPSDM Kemenhub. Ketua Bidang Pengembangan SDM/Pelaut INSA Lisda Y. Satria mengatakan, nota kesepahaman yang ditandatangani bersama tersebut sudah menunjukan nilai positif untuk kebaikan dunia pendidikan dalam industri maritim. Program ini tidak hanya dikhususkan untuk SMK pelayaran saja, tetapi pemerintah telah mengembangkannya ke pesantren-pesantren. “Artinya program poros maritim pemerintah pengembangnnya betul-betul secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Lisda di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat. Lisda menuturkan saat ini ada dua pesantren di Jakarta yang tertarik pada program ini, yakni pondok pesantren Yayasan As Saulia dan Yayasan Al Wathoniy. Program ini tentunya memberikan kesempatan bagi siswa-siswa pesantren untuk bekerja di atas laut dimana selama ini hanya bekerja di lingkungan darat. “Kita memberikan kesempatan peluang kepada masyarakat lainnya untuk bekerja di bidang kemaritiman,” tuturnya. Dikatakan Lisda, program ini juga arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat kurang mampu yang berpotensi dan usia produktif untuk dididik agar memiliki keahlian khususnya di sektor industri maritim. Program ini, lanjut Lisda, salah satu wujud komitmen INSA dan BPSDM demi membangun poros maritim bersama pemerintah dengan cara meningkatkan mutu SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kepelautan terpadu. INSA akan menyerap beberapa kader-kader yang lulus untuk ditempatkan di kapal-kapal perusahaan pelayaran nasional anggota INSA sesuai dengan kebutuhan, serta standar dan prosedur yang berlaku dimasing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA. Kepala Bidang Pendidikan Pusat Pengembangan Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Anugrah mengatakan, pada tahap awal ini INSA dan BPSDM Kemenhub memberikan kesempatan kepada 100 siswa-siswa pondok pesantren di wilayah Jakarta untuk mengenyam pelatihan kepelautan. Siswa-siswa tersebut nantinya dididik di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta selama satu bulan tanpa dipungut biaya sepeserpun. “Angkatan pertama rencananya dimulai bulan Mei. Mereka akan mendapatkan 3 sertifikat, yakni BST (Basic Safety Training), AFF (Advance Fire Fighting), SAT (Security Awareness Training). Kemudian juga rating dek dan mesin kemudian dokumen pelaut,” sebut Anugrah. Pendidikan selama satu bulan ini, kata Anugrah, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang memiliki potensi supaya memenuhi standar minimum bekerja di atas kapal. Setelah itu, INSA akan membantu para siswa-siswa yang telah lulus ini diberdayakan untuk menjadi kru di atas kapal. Pimpinan Pondok Pesantren Yayasan As Saulia Ustad Mahmud mengapresiasi kerja sama INSA dengan BPSDM Kemenhub dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Mahmud berharap program ini terus berkembang kedepannya. “Kita merespon dan mendukung program ini. Semoga terus ada sehingga anak bangsa bisa bekerja di negerinya sendiri,” pungkas Mahmud.(*)abc
Ulasan Berita

Menhub Kasih Batas Waktu Port of Rotterdam Hingga Mei 2017

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan dengan CEO Port of Rotterdam untuk membahas investasi pada pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. Pada pertemuan tersebut, Menhub Budi menyatakan telah memberikan batas waktu kepastian pembangunan Kuala Tanjung hingga Mei 2017. “Kemarin saya bertemu dengan pihak Port of Rotterdam. Saya tegaskan kepada mereka kalau tidak ada kepastian sampai bulan Mei, kita cari investor lain,” jelas Menhub Budi. Menhub Budi mengatakan, rencana pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional. Dukungan penyiapan infrastruktur transportasi pun telah disiapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yakni dengan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pembangunan akses kereta api dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangke sampai ke Pelabuhan Kuala Tanjung. “Kita ingin Kuala Tanjung langsung jadi besar, karena kita sudah investasi banyak, tapi mereka (Port of Rotterdam) belum bangun juga. Gimana susahnya kita bikin jalur Kereta Api, bikin jalan tol, tiba-tiba dimainin saja. Mereka mesti tentukan pilihannya,” pungkas Menhub Budi.(*)abc
Ulasan Berita

Daya Saing Sektor Maritim RI Meningkat

Jakarta, INSA - Pemerintah Indonesia bercita-cita menjadikan sektor maritim Indonesia sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya perbaikan-baikan di sektor maritim guna meningkatkan daya saing Indonesia. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis Kementerian Perhubungan di sektor maritim. Menurutnya, beberapa KPI yang telah ditetapkan tersebut pun telah dicapai. “Saya bangga beberapa KPI yang saya minta dari teman-teman dilakukan dengan baik. Dengan tercapainya KPI ini, daya saing Indonesia akan meningkat,” kata Menhub Budi. Dijelaskan Menhub Budi, KPI yang dimaksud terkait dengan dua hal, yakni pertama, kapal besar berkapasitas 8500 TEUs bisa sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua, launching pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kapal besar berkapasitas 8500 TEUs untuk pertama kalinya sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu (9/4). Kehadiran kapal kontainer tersebut merupakan hasil kerjasama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC dengan perusahaan pelayaran asal Perancis, Compagnie Maritime d'Affretement - Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM). Menhub Budi mengungkapkan bersandarnya kapal berkapasitas besar tersebut merupakan keinginan pemerintah menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional dan hal ini membutuhkan proses yang panjang. Awalnya dimulai dengan menurunkan dwelling time, penurunan biaya transhipment dari US$ 85 menjadi US$ 35, dan meningkatkan koordinasi antara Syahbandar dengan operator pelabuhan. "Ini bukan ujug-ujug Pelindo II bisa mendatangkan CMA-CGM dari Perancis," ujarnya. Saat ini, CMA-CGM membuka service baru, yakni Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services/ JAX Services. Service ini akan melayani rute Pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA & Oakland) Amerika Serikat dengan menggunakan kapal berkapasitas 8.500 TEUs. First Call JAX Services dilakukan pada 9 April, sedangkan second call akan dilakukan pada 23 April mendatang. Agar kapal-kapal besar lebih tertarik untuk datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Menhub Budi juga meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk menurunkan harga per-kontainer dan mengoreksi biaya pemanduan dan penundaan bagi kapal-kapal tersebut. “Saya ingin pada tanggal 23 April nanti bisa mengundang Presiden. Saya juga minta Dirjen Laut menurunkan harga per kontainer dan mengoreksi biaya pandu-tunda bagi kapal-kapal besar. Jadi nanti ada yang bisa dilaporkan kepada Presiden. Jangan biaya tersebut dihitung per GT saja, tapi mesti ada insentif bagi kapal-kapal yang angkutannya besar. Jangan dihitung per TEUs, tapi ada diskon yang berbanding lurus dengan efisiensi yang dilakukan,” jelasnya. Menhub Budi menilai, penurunan dan pengoreksian biaya ini sebagai usaha untuk menarik kapal-kapal bersandar di Tanjung Priok dan menjadikan Tanjung Priok sebagai magnet baru dan akan segera menjadi hub internasional. KPI kedua adalah pelayanan pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura resmi di launching pada Senin (10/4) di Batam. Dijelaskannya, kegiatan pemanduan ini bersifat voluntary. “Kemarin di Batam, kita menyaksikan bagaimana Pandu dari Pelindo 1 bertugas memandu kapal. Ini adalah bagian dari voluntary. Kita telah melaporkan kepada dunia internasional untuk memandu kapal di Selat Malaka secara langsung,” ungkapnya. Menhub Budi juga meminta Pelindo 1 untuk mencari partner Internasional yang tidak hanya kompeten dalam pelayanan pemanduan kapal, namun juga dapat mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan segera beroperasi menjadi hub Internasional. "Saya yakin dengan kesempatan ini, dengan niat dan kemampuan dari Pelindo 1 dapat bekerja sama dengan perusahaan Internasional untuk melakukan usaha pandu. Saya berharap petugas pandu tersebut juga menjadi duta kapal kita, mempromosikan Indonesia dan membujuk kapal-kapal asing supaya masuk ke Kuala Tanjung,” imbuhnya. Terkait dengan Pemanduan Kapal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menambahkan bahwa kegiatan pemanduan kapal dilakukan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. “Karena padatnya perairan di Selat Malaka dan Selat Singapura, maka kita disarankan untuk melakukan pemanduan. Selain untuk keselamatan, kalau terjadi kecelakaan pada kapal, pihak kapal akan dapat asuransi, tapi kalau tidak dipandu, dia (kapal) tidak akan dapat asuransi,” pungkas Tonny.(*)abc