Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memanggil dan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia untuk membahas dan mengevaluasi keselamatan pada sektor transportasi. Hal ini terkait dengan kecelakaan yang akhir-akhir ini terjadi khususnya dalam kegiatan penyeberangan.
Menhub mengatakan tujuan dikumpulkannya para Kadishub ini adalah agar apa yang diamanatkan dalam undang-undang atau peraturan sektor transportasi khususnya terkait keselamatan dapat dilaksanakan dengan baik. Menhub mengakui bahwa dengan adanya otonomi daerah, koordinasi penerapan peraturan-peraturan tersebut belum bisa maksimal dilakukan.
“Oleh karenanya sesuai dengan amanat pak Presiden saya akan kumpulkan. Kemenhub akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan tanpa kecuali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan baik dan saya berharap kepada semua Dishub Provinsi dan di Kabupaten/Kota hendaknya kita bahu-membahu untuk memastikan level of service dan keselamatan dengan baik,” kata Menhub dalam keterangan resminya.
Menhub menyebut bahwa dari kasus yang terjadi akhir-akhir ini, tentunya semua pihak baik pusat maupun daerah sepakat untuk melakukan evaluasi dan reformasi bersama. Karena tanpa dukungan pemerintah daerah, Menhub mengakui bahwa hal tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik.
“Kita melihat suatu kasus yang besar kemarin. Tentunya kita sepakat untuk melakukan suatu reformasi bersama dengan Pemda, karena tanpa dukungan mereka hal ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Seperti yang dilakukan di Toba kami akan melakukan evaluasi baik provinsi maupun pemerintah pusat dan hal tersebut akan dilaksanakan dengan konsisten. Kami juga akan melakukan pendidikan ulang berkaitan dengan pejabat di syahbandar agar mereka ada suatu penyegaran berkaitan dengan aturan yang berlaku,” jelas Menhub.(*)
abc
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasakan duka yang mendalam atas kejadian kecelakaan KMP Lestari Maju. Menhub sangat menyesalkan dan merasa prihatin terhadap peristiwa yang tidak diinginkan ini.
“Saya prihatin dan saya berharap ini tidak terulang kembali. Kami meminta semua pihak segera melakukan langkah cepat terkait kecelakaan kapal ini,” kata Menhub dalam keterangan resminya.
Tenggelamnya kapal ini kata Menhub akan dijadikan momentum untuk perbaikan diseluruh sektor moda transportasi khususnya laut. Karena pada dasarnya kata Menhub ada peraturan standar yang harus dilakukan.
“Pertama adalah prasarana, kedua tatalaksana dan ketiga adalah sarana itu sendiri. Karenanya harus ada suatu klarifikasi cek and ricek yang akan dilakukan setahun dua kali,” ujarnya.
Menhub yang hadir langsung di lokasi kejadian, Rabu (4/7) berjanji akan mengusut dan mengevaluasi kejadian tersebut. Kementerian Perhubungan akan segera mengusut dan mengambil tindakan hukum yang berlaku. Menhub meminta KNKT untuk segera membuat laporan secara rinci untuk kemudian dilakukan langkah selanjutnya.
“Saya mengunjungi keluarga korban. Dan mengucapkan belasungkawa langsung atas nama Kementerian Perhubungan dan Presiden Indonesia,” tuturnya.
Sambil memeluk suami korban, Menhub meminta agar bersabar atas musibah yang terjadi. Sementara untuk keluarga korban yang lain, Menhub juga menyampaikan yang sama. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Saya sangat prihatin atas kejadian ini,” ujarnya.
Menhub juga telah memerintahkan PT Jasa Raharja untuk melakukan klarifikasi atas korban meninggal dunia dan korban lain. Sampai saat ini sudah 34 korban meninggal yang diklarifikasi dan akan segeri diberikan santunan asuransi jiwa.
“Menurut informasi pemberian asuransi sudah berlangsung dan akan segera diberikan ganti rugi. Untuk yang meninggal sebesar Rp 50 juta,” katanya.
Saat ditanya apakah kejadian ini karena pengawasan lemah? Menhub mengatakan setelah adanya otonomi daerah maka personil dari pusat yang ditugaskan di daerah relatif sedikit dan fasilitasnya kurang memadai.
“Ini nanti akan kami bicarakan dengan MenPAN terkait dengan pengawasan dari pusat. Jangan sampai ini menjadi salah paham,” tegasnya.(*)abc
Pemerintah mendorong pelaku usaha galangan kapal nasional membuat standard design pembangunan kapal, sebagai salah satu cara meningkatkan efisiensi pembangunan kapal di dalam negeri.
Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian mengatakan pemerintah terus mendorong agar galangan kapal nasional dapat menjadi pusat dari pembangunan dan maintenance kapal. Hal ini seperti keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dengan dukungan industri perkapalan dan komponennya.
Untuk itu diperlukan langkah agar industri galangan nasional semakin kompetitif dengan membuat standar desain untuk pembangunan jenis-jenis kapal. Ketiadaan standar desain pembangunan kapal, katanya, membuat industri galangan kapal nasional sulit bersaing dengan galangan kapal luar negeri, karena selama ini yang dijadikan standar desain adalah luar negeri.
“Misal kapal tiga ribu ton untuk BBM, nah itu distandarkan. Kalau sekarang kan setiap kali tender sendiri-sendiri. Sama-sama tiga ribu tapi desainnya beda-beda,” katanya disela-sela acara Pengukuhan Pengurus DPP Iperindo Masa Bakti 2018-2022 dan Seminar Industri Maritim di Kementerian Perindustrian, Selasa (3/7/2018).
Untuk itu, Airlangga mengharapkan Iperindo membuat sebuah standar desain yang kemudian disepakati oleh seluruh pelaku usaha galangan kapal nasional. “Nah ini jadi perjuangan Iperindo, dia harus bikin desain center sehingga disepakati oleh seluruh galangan nasional. Pemerintah nanti tinggal mengendorse saja.”
Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyambut dorongan Kementerian Perindustrian agar industri galangan kapal nasional membuat standar desain pembangunan kapal untuk mendorong efisiensi pembangunan kapal dalam negeri.
Menurutnya, selama ini industri galangan kapal nasional dihadapkan pada pembuatan desain gambar pembangunan kapal baru setiap kali mendapatkan tender, kendati jenis kapal yang dipesan tidak jauh berbeda. Untuk satu desain gambar pembangunan kapal, katanya, sedikitnya memerlukan waktu sekitar enam bulan.
“Setiap kali tender itu harus ada gambar-gambar baru. Itu menciptkan ketidakefisienan, waktu yang panjang dan biaya lebih besar.”
Menurunya, dengan adanya standar desain pembangunan kapal, industri galangan kapal nasional akan lebih cepat membangun kapal mengingat kapal sudah berulang-ulang dibangun, yang akhirnya akan mengerek efesiensi waktu dan biaya pembangunan kapal.
Perkembangan sektor idnsutri galangan kapal dunia saat ini didominasi negara Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Pada 2017, tercatat jumlah pembangunan kapal baru di Tiongkok 29,184 juta GT, Korea Selatan 25,468 juta GT, dan Jepang 14,733 juta GT.
Sementara itu, untuk kawasan Asean pemesanan pembangunan kapal baru didominasi Filipina dan Vietnam. Untuk pemesanan bangunan kapal di Indonesia sebsar 218,300 GT. Pembangunan kapal di Indonesia didominasi dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri sebesar 83 persen (120 unit, 135,440), sedangkan ekspor sebesar 17 persen (24 unit, 83,860 GT).
Selain itu, Iperindo juga terus menjalin kerja sama dengan stakeholder kemaritiman lain, seperti Kementeria Perindustrian, Kemenko Maritim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait pengembangan industri perkapalan tanah air.
Lebih lanjut, dia menuturkan, pihaknya juga akan berusaha mendorong dunia perbankan nasional untuk mendukung industri maritim nasional yang akan terus bertumbuh. Dukungan yang diperlukan itu seperti pemberian bunga pinjaman yang rendah, seperti yang diterapkan bank luar negeri terhadap industri maritim mereka.
“Kalau fiskal diberesin, gambar ada standar desain, pembangunan kapal bisa lebih cepat, dan didukung dengan bunga perbankan lebih kompetitif, industri maritim siap bersaing dengan industri luar negeri.”(*)abc
Para pelaku usaha pelayaran nasional mengharapkan terjadinya stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang kini terus mengalami pelemahan dan telah mencapai sekitar Rp14 ribu.
Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, stabilitas nilai tukar rupiah tehadap dolar Amerika sangat dibutuhkan para pelaku usaha nasional dalam rangka menyusun kembali rencana bisnis perusahaan.
“Kami harap tentunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini cepat stabil. Karena kita perlu menyesuaikan dan menata ulang rencana bisnis jika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang,” katanya, Jumat (29/6).
Menurutnya, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika membuat perusahaan cukup berdampak pada beban biaya perusahaan. Hal ini tidak lepas dari beberapa komponen beban perusahaan yang harus dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika.
Beberapa beban biaya yang perlu dibayarkan dalam mata uang dolar Amerika itu seperti, spare part kapal. Karena diketahui, sebagian besar spare part kapal saat ini masih lebih banyak impor. Lain itu, pinjaman kepada bank asing dalam pembangunan kapal yang perlu dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika.
Komponen lainnya adalah asuransi kapal dengan perusahaan asuransi asing. Tentunya hal ini memberatkan perusahaan pelayaran, mengingat income pelayaran domestik bagi perusahaan pelayaran nasional menggunakan mata uang rupiah.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, juga berdampak peningkatan cost of transaction para importir Indonesia. Bagi importir, biaya yang dikeluarkan untuk nilai suatu barang tertentu akan ikut terkerek naik jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus mengalami pelemahan.
Adapun, bagi eksportir justru terjadi sebaliknya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan membuat nilai dari hasil produksi suatu barang yang diproduksi menjadi lebih tinggi.
Untuk itu, Carmelita menambahkan, perusahaan nasional yang terdampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga tidak dapat berbuat banyak, selain melakukan efisiensi-efisiensi pada pos-pos beban biaya yang dapat ditekan.
“Tentunya beban kita semakin berat, karena sulit bagi pelayaran nasional menaikkan freight kapal. Mungkin yang dapat dilalukan adalah efisiensi pada beban biaya yang mungkin bisa ditekan.”
Sementara itu, penaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 5,25 persen, yang dilakukan Bank Indonesia dapat dimaklumi mengingat tidak adanya pilihan lain untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kebijakan BI ini, katanya, diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor asing dan juga mengendalikan inflasi nasional.
Namun demikian, kata Carmelita, kebijakan ini sedikit banyak juga akan berdampak bagi perusahaan pelayaran nasional. Pelayaran nasional harus berusaha lebih keras untuk mendapat pinjaman guna investasi pengembangan usaha.
Untuk itu pelayaran nasional mengharapkan, untuk mendapat pendanaan yang kompetitif dengan besaran bunga yang berbeda dari bunga perbankan pada umumnya.
“Kita mengharapkan untuk industri pelayaran nasional adanya pendanaan kompetitif yang dibedakan dengan bunga perbankan pada umumnya.”(*)abc
Kementerian Perhubungan meluncurkan Go Live Penerapan Inaportnet 2.0 dan Delivery Order (DO) Online di empat Pelabuhan Utama dan satu Pelabuhan Kelas 1 untuk mempermudah proses administrasi pengiriman barang impor.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, aplikasi ini akan memberikan kemudahan dalam pengiriman barang dan proses administrasi menjadi lebih efisien.
"Tentunya kita berhasil melakukan efisiensi waktu, biaya, dan yang penting sekali kita bisa memastikan barang kita dimana dan bagaimana," kata Menhub Budi di Jakarta, Jumat (29/6/2017).
Budi menuturkan Kementerian Perhubungan akan memaksimalkan penerapan inaportnet 2.0 dan DO online supaya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat bisnis. Kementerian Perhubungan juga berharap para stakeholder terkait dapat memberikan masukannya agar sistem ini berjalan dengan optimal.
"Oleh karenanya kita harus konsisten, all out, dan terus berimprovisasi menjalankan sistem ini. Koordinasi juga penting, tanpa koordinasi akan sulit dilakukan. Dengan penataan yang baik akan meningkatkan daya saing," ungkapnya.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengapresiasi pelaksanaan penerapan inaportnet 2.0 dan DO nnline di empat Pelabuhan Utama dan satu Pelabuhan Kelas 1 oleh Kementerian Perhubungan. Ini merupakan langkah yang positif dan diharapkan dengan adanya sistem ini dapat menurunkan biaya logistik dan juga efisiensi.
"Bahwa sekarang masih impor dan mungkin kedepannya ekspor juga bisa dilakukan. Tapi saya lihat ini bukan dari sisi pelayarannya dan perhubungannya saja, tapi INSW juga menjadi satu plus terminal juga sudah terintegrasi semuanya sehingga dengan demikian tidak ada masalah-masalah lain," kata Carmelita.(*)abc
Pelabuhan Tanjung Priok dinilai akan semakin positif seiring dihapuskannya pelabuhan tersebut dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang (war risk) dari Join War Committee (JWC).
JWC merupakan lembaga non government di London yang terdiri dari wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA). Dalam rilisnya pada pertengahan Juni lalu, JWC menyatakan Pelabuhan Tanjung Priok aman untuk kegiatan pelayaran dunia.
DPC INSA Jaya menyambut baik dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang. Sedikitnya ada tiga dampak positif yang dinilai terhadap kondisi pelabuhan.
Alimuddin, Ketua DPC INSA Jaya mengatakan, ketiga poin positif itu seperti semakin kompetitifnya premi asuransi terhadap pemilik kapal. Lain itu, akan mendorong kepercayaan kepada kapal asing untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok.
Dampak lanjutan dari dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang akan mengerek nilai ekspor impor Indonesia melalui pelabuhan tersebut, dengan adanya kapal-kapal yang melakukan direct call.
“Kegiatan nilai export import semakin naik dengan adanya kapal yang direct call,” katanya saat dihubungi INSA NEWS, Selasa (26/06).
Saat Pelabuhan Tanjung Priok masih masuk daftar war list oleh JWC, membuat adanya tambahan biaya premi asuransi yang dibebankan kepada para pemilik kapal. Akibatnya, Pelabuhan Tanjung Priok kurang kompetitif.
Dalam rilis war risk JWC tertanggal 14 Juni 2018, perairan dunia terbagi menjadi 5 kawasan dengan negara-negara atau perairan yang dikategorikan sebagai war risk yaitu kawasan Afrika yaitu Libya, Somalia, Nigeria dan Togo. Kawasan Samudera Hindia yaitu Laut Hindia, Laut Arab, Teluk Eden, Teluk Oman dan Laut Merah.
Selanjutnya, kawasan Asia yaitu Pakistan, kawasan Asia Tengah yaitu Iran, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, Syria dan Yaman serta kawasan Amerika Selatan yaitu perairan Venezuela.
Namun begitu, Alimudin juga mengharapkan aparat keamanan secara benar-benar menjaga kolam dan perairan Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini untuk menghindari terjadinya pencurian, terutama terhadap kapal-kapal yang sedang berlabuh menunggu sandar di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Masukannya hanya satu, intinya dari sisi security aparat keamanan utk benar benar menjaga kolam dan perairan pelabuhan dari pencurian terutama utk kapal-kapal yg sedang berlabuh pada saat menunggu sandar.”(*)abc
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dihapus dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dirilis pada (14/6) lalu dan dinyatakan aman untuk kegiatan pelayaran dunia oleh Joint War Committee (JWC).
Joint War Committee adalah sebuah lembaga non government di London yang terdiri dari wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA) yang sebelumnya memasukan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke dalam daftar pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dirilis pada September 2017.
Dampak dimasukannya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke dalam daftar war list mengakibatkan adanyabiaya tambahan premi asuransi yang dibebankan kepada pemilik kapal yang menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kompetitif.
"Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta akhirnya dinyatakan sebagai pelabuhan yang aman oleh JWC yang sebelumnya selalu dimasukan ke dalam daftar pelabuhan yang beresiko tinggi di dunia dan ini akan menghapuskan beban premi tambahan bagi pengusaha pelayaran sehingga Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lebih kompetitif," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo hari ini (25/6).
Dalam daftar pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dikeluarkan oleh JWC pada tanggal 14 Juni 2018, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sudah dihapus. Hal ini menunjukan kepercayaan dunia bahwa Indonesia khususnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta aman.
"Alhamdulillah, berkat kerja keras dan usaha kita semua akhirnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta bisa dihapuskan dalam rilis war risk yang dikeluarkan JWC tersebut. Ini menunjukan adanya kepercayaan dunia pelayaran terutama dunia pelayaran internasional terhadap Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta," kata Dirjen Agus.
Dirjen Agus juga menjelaskan bahwa pihaknya sangat menyesali Pelabuhan Tanjung Priok dimasukan ke dalam rilis war risk sebelumnya karena selama ini tidak ada gangguan keamanan di pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi dan menyita perhatian dunia khususnya pelaku usaha di bidang maritim.
"Kami melayangkan protes kepada JWC dengan menyampaikan data dan fakta bahwa Pelabuhan Tanjung Priok itu aman dan akhirnya protes kami membuahkan hasil sehingga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dikeluarkan dari rilis war risknya JWC," kata Dirjen Agus.
Dirjen Agus juga mengatakan bahwa dengan dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok dari rilis War Risk tentunya beban premi tambahan asuransi kapal yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hilang dan seluruh perairan Indonesia aman bagi pelayaran.
"Ini merupakan hal yang baik untuk Indonesia, dengan dinyatakan aman bagi seluruh pelabuhan di Indonesia maka peluang investasi terbuka lebar," kata Dirjen Agus.
Dalam rilis war risk Joint War Committee tertanggal 14 Juni 2018, perairan dunia terbagi menjadi 5 kawasan dengan negara-negara atau perairan yang dikategorikan sebagai war risk yaitu kawasan Afrika yaitu Libya, Somalia, Nigeria dan Togo. Kawasan Samudera Hindia yaitu Laut Hindia, Laut Arab, Teluk Eden, Teluk Oman dan Laut Merah.
Selanjutnya, kawasan Asia yaitu Pakistan, kawasan Asia Tengah yaitu Iran, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, Syria dan Yaman serta kawasan Amerika Selatan yaitu perairan Venezuela.
Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Nasional di Tingkat Keamanan Satu
Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat keamanan untuk kapal dan fasilitas pelabuhan secara nasional berada pada tingkat Keamanan 1 (satu) atau normal.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UM 003/12/4/DJPL-18 tanggal 31 Januari 2018 tentang Tingkat Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.
"Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan tingkat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan secara nasional berada pada level 1 atau Normal," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Junaidi.
Berdasarkan ketentuan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code part A.4 dan Part B 4.8 - 4.9 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 134 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Designated Authority (DA) bertanggung jawab menetapkan tingkat keamanan secara nasional untuk kapal dan fasilitas pelabuhan di Indonesia.
"Perubahan tingkat keamanan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai perkembangan keamanan maritim yang terjadi secara nasional maupun setempat dan akan dilakukan evaluasi setelah 6 (enam) bulan sejak surat edaran dimaksud ditetapkan dan kami sedang melakukan evaluasi tersebut," ujar Junaidi.
Untuk itu, Junaidi mengingatkan para pemangku kepentingan terhadap keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia diminta agar selalu meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi segala kemungkinan ancaman keamanan maritim di wilayah masing-masing.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan seluruh pelabuhan di Indonesia aman untuk kegiatan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi Indonesia menerapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code berturut-turut sejak tahun 2004.
"Tahun 2017, US Coast Guard (USCG) kembali memberikan penilaian baik untuk implementasi ISPS Code di Indonesia yang artinya pelabuhan di Indonesia secara umum aman untuk kegiatan pelayaran," tutup Junaidi.(*)abc
Di hari kedua pameran perkapalan internasional Posidonia 2018 (Selasa, 5/6) yang diselenggarakan di Athena, Yunani, potensi bisnis dengan Indonesia memikat perhatian pengunjung pameran, khususnya pengusaha sektor maritim setempat maupun dari berbagai negara.
Puluhan pengunjung mendatangi Stand Indonesia, khususnya terjadi saat acara happy hour berlangsung. Acara dimulai dengan dengan penampilan tarian Bali yang memukau para hadirin.
Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan informasi oleh Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto tentang perkembangan sektor perkapalan Indonesia. Pada sesi ini, perhatian khususnya diberikan dari para pelaku usaha maritim baik dari Yunani maupun negara lainnya.
Hadirin juga dimanjakan dengan sajian berbagai makanan tradisional khas Indonesia seperti lumpia, talam ubi, dadar gulung dan gethuk lindri.
"Yunani memiliki armada kapal terbesar di dunia. Karenanya Indonesia perlu menjajaki kerja sama dengan Yunani dalam rangka mewujudkan misi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia" ungkap Duta Besar RI untuk Yunani, Ferry Adamhar.
"Potensi kerjasama tersebut antara lain di sektor ship repair dan angkutan laut antar pulau," tutur diplomat karier yang sebelumnya pernah menjadi Duta Besar RI untuk Kuwait tersebut.
Setelah Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras di hari pertama (Senin, 4/6), kali ini beberapa pelaku usaha asal Yunani mendatangi stand Indonesia dan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Yunani Ferry Adamhar dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto.
Salah satu pelaku usaha Yunani yang menaruh perhatian dengan menghadiri happy hour itu Chris Kontoveros. Chris merupakan pemilik salah satu perusahaan frozen seafood ternama Yunani, yang selama ini juga menjadi importir utama frozen octopus dari Indonesia.
Beberapa pengusaha lain yang juga menaruh perhatian pada stand Indonesia itu bergerak di berbagai bidang, seperti seperti maritim, migas, dan perusahaan pengangkutan mobil internasional.(*)abc
DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berpartisipasi pada pameran perkapalan internasional Posidonia 2018, yang diselenggarakan di Athena, Yunani, tanggal 4-8 Juni 2018.
Keikutsertaaan Indonesia untuk pertama kalinya dalam ajang ini berkat kerja sama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Yunani di Athena dengan DPP INSA. Dalam acara ini, KBRI bersama DPP INSA membuka stand Indonesia untuk menampilkan khasanah usaha maritim dalam negeri yang terbaik.
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto yang menjadi pemimpin delegasi DPP INSA mengatakan, ajang ini memberikan kesempatan Indonesia untuk menampilkan sektor kemaritimannya dalam pameran perkapalan terbesar di Mediterania.
“Ini merupakan ajang besar dengan berkumpulnya seluruh stakeholder kemaritiman dunia. Melalui ajang ini diharapkan, akan meningkatan kerja sama maritim Indonesia dengan negara lain demi kepentingan nasional,” katanya di sela-sela acara pameran, Selasa (06/05/2018).
Carmelita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dubes Republik Indonesia untuk Republik Yunani, Ferry Adamhar yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh dalam mempromosikan sektor maritim nasional kepada dunia internasional, pada Pameran Posidonia 2018 ini.
Pameran perkapalan internasional Posidonia merupakan pameran yang telah berjalan selama 50 tahun. Pada pameran 2016 lalu, sedikitnya diikuti 33.512 exhibitors, pengunjung dan jurnalis.
Exhibitors dan pengunjung pada pameran Posidonia 2016 merupakan pelaku usaha sektor maritim internasional, seperti pemilik perusahaan perkapalan, agen kapal, industri peralatan maritim dan sebagainya. Pihak penyelenggara mencatat new building order book selama pameran mencapai 10 % dari total global order for new shipsdi 2016 dengan nilai USD 22 miliar.
Untuk Pameran perkapalan internasional Posidonia 2018 diikuti oleh lebih dari 101 negara dengan lebih dari 1800 peserta dan diharapkan dapat menyedot lebih dari 20.000 pengunjung. Pameran ini menampilkan produk perkapalan, galangan, registrasi kapal, badan klasifikasi, kepelautan, asuransi, pembiayaan, pelabuhan dan ragam produk dan jasa lainnya.
Pada tahun ini, Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras membuka langsung pameran Posidonia 2018. Hadir pula dalam ajang ini Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Kitack Lim dan European Commissioner for Transport Violeta Bulc. Selain itu, pada acara pembukaan ini juga dihadiri oleh pejabat setingkat menteri terkait sektor perkapalan dari negara-negara pelaku utama perkapalan dunia seperti Inggris, Malta, Siprus, Hongkong, Liberia, Singapura dan Polandia.
Pada kesempatan ini, Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras sempat berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Republik Yunani Ferry Adamhar dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto di area stand Indonesia. Alexis Tsipras mengharapkan adanya hubungan insan maritim di antara kedua negara yang lebih kuat dan saling mendukung.
Saat ini, jumlah armada Yunani mencapai 4.092 kapal dengan 320.597.574 DWT dan 188.904 GT. Pada sektor kapal tanker dan kargo, kapasitas armada Yunani mencapai 171,3 juta ton atau 81,57% kapasitas dunia.
Potensi kerja sama sektor maritim antara Indonesia dan Yunani cukup terbuka, terlebih Presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Tentunya kerja sama dengan pemain utama perkapalan dunia akan menunjang terealisasinya Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.
Pada pameran kali ini, stand Indonesia mendapat antusiasme pengunjung. Bahkan banyak yang tertarik untuk berinvestasi joint venture dan juga berkeinginan mencoba mencari partner untuk membangun pabrik spare part kapal. Hal ini merupakan poin positif untuk mengikis ketergantungan spare part kapal yang dibutuhkan agar tidak lagi impor.
Selain itu, Duta Besar RI untuk Republik Yunani Ferry Adamhar bersama delegasi INSA juga melakukan pertemuan dengan Undersecretary for Transport and Housing Hong Kong Dr. Raymond So Wai-man. Perbincangan ini terkait potensi kerja sama leasing, pembiayan pembangunan kapal dan pengembangan jalur kapal antar pulau di Indonesia international shipping registry, serta teknologi informatika untuk meningkatkan infrastruktur kapal di Indonesia.(*)
[caption id="attachment_8563" align="aligncenter" width="960"]
Duta Besar RI Bapak Ferry Adamhar dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto berkesempatan untuk berbicara dengan PM Yunani, Mr. Alexis Tsipras di depan Stand Indonesia[/caption]abc
Duta Besar RI Bapak Ferry Adamhar dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto berkesempatan untuk berbicara dengan PM Yunani, Mr. Alexis Tsipras di depan Stand Indonesia[/caption]abc 
DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menggelar buka puasa bersama. Acara rutin setiap tahun ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan keakraban seluruh stakeholder maritim nasional dengan DPP INSA.
Pada tahun ini, acara buka puasa bersama digelar di Rumah Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa tamu undangan pada acara buka puasa bersama ini, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat di instansi pemerintahan, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya, pakar hukum maritim Chandra Motik, , dan seluruh pengurus DPP INSA.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan buka puasa bersama merupakan agenda rutin DPP INSA setiap tahunnya, dalam rangka mempererat tali silaturahmi DPP INSA, sekaligus mensyukuri kiprah INSA yang telah konsisten mengembangkan industri pelayaran di tanah air selama ini.
Selain itu acara buka puasa bersama, juga sebagai upaya INSA meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun dengan asosiasi pengusaha terkait lainnya.
Menurutnya, sinergi antara INSA dengan stakeholder kemaritiman, khusunya dengan instansi pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam rangka menyukseskan program pemerintah menjadikan lautan sebagai basis masa depan bangsa.
INSA sebagai satu-satunya wadah berkumpulnya pengusaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang diakui pemerintah juga secara rutin dan konsisten aktif dalam memberikan masukan dan sumbang gagasan dalam rangka memajukan industri pelayaran nasional.
“INSA mengapresiasi sinergi pemerintah dan INSA selama ini, seperti pada pelibatan pelayaran swasta niaga nasional dalam program tol laut, dan juga penawaran kerja sama operasi dalam pengeleloaan pelabuhan saat ini. ”
Menurut Carmelita sinergi INSA dengan intansi pemerintah mutlak dibutuhkan, khususnya komunikasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, ataupun mencarikan solusi dari setiap persoalan kemaritiman yang muncul.
Dengan adanya komunikasi INSA dengan intansi pemerintah dan stakeholder lainnya, tentunya untuk menghindari jangan sampai terjadinya timbulnya cost-cost baru, yang justru kontra produktif dengan agenda bersama menurunkan biaya logistik nasional.
Lain itu, INSA selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembangunan ekonomi maritim. Sebagaimana halnya direct call yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan produk unggulan daerah untuk didistribudikan ke luar negeri maupun dalam negeri.
Sementara itu, katanya, para pengusaha pelayaran juga mengharapkan pemerintah terus berkomitmen menjalankan azas cabotage. Karena kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi industri pelayaran niaga nasional dan juga ekonomi Indonesia.
Beberapa negara bahkan sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage sebelum Indonesia. Beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan asas cabotage itu seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya.
“Penerapan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres 5/2005 dan UU No 17/2088 tentang Pelayaran perlu dijaga demi kedaulatan bangsa.”
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan, yang tentunya membutuhkan sejumlah perangkat dalam menjaga kedaulatannya. Selain pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap perbatasan, juga diperlukan keberadaan badan tunggal penjaga laut dan pantai Indonesia.
Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard. Dalam UU tersebut, pembentukan badan tunggal sea and coast guard ini paling lambat tiga tahun sejak undang-undang tersebut disahkan.
Menurutnya, pembentukan sea and coast guard sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut Indonesia. Sehingga akan mendorong terjadinya kelancaran operasional kapal di tengah lautan.
“Pekerjaan rumah dunia kemaritiman kita salah satunya terkait pembentukan sea and coast guard yang sampai saat ini belum terealisasi. Pembentukan badan ini perlu mendapat perhatian serius untuk kemajuan dunia maritim kita di masa mendatang.”(*)abc
