Category: Ulasan Berita
Ulasan Berita

KONSORSIUM JEPANG DAN INDONESIA BANGUN PELABUHAN PATIMBAN

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut segera membangun Pelabuhan Patimban mengingat surat penetapan pemenang proyek sudah diserahkan dari Satker Patimban kepada Kontraktor Pemenang Proyek yaitu Konsorsium 5 (lima) perusahaan sebagai kontraktor pelaksananya yakni Penta Ocean, Toa dan Rinkai dari perusahaan marine construction Jepang beserta BUMN Karya yakni PT. Wijaya Karya dan PT. PP Tbk pada bulan Mei 2018. "Pada Bulan Juli ini rencananya akan dilakukan groundbreaking pembangunan Pelabuhan Patimban untuk tahap pertama. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menargetkan Pelabuhan Patimban tahap pertama ini sudah bisa beroperasi pada tahun 2019,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus Purnomo di Jakarta hari ini (8/7/2018). Menurut Dirjen Agus, Pelabuhan Patimban akan mulai beroperasi pada tahun 2019 dengan kegiatan yang akan pada awalnya akan difokuskan untuk ekspor produk otomotif nasional ke luar negeri. "Pemerintah berharap dengan beroperasinya Pelabuhan Patimban nantinya akan berdampak lebih efisiennya biaya ekspor produk otomotif Indonesia ke luar negeri,” katanya. Seperti diketahui, Pelabuhan Patimban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dibangun di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan Pelabuhan Patimban ini dilaksanakan melalui pendanaan dari Official Development Assistance (ODA Loan) Pemerintah Jepang. “Pembangunan Pelabuhan Patimban juga merupakan penanda eratnya kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang yang sudah terjalin selama 60 (enam puluh) tahun,” ujar Dirjen Agus. Lebih jauh Dirjen Agus mengatakan bahwa dibangunnya Pelabuhan Patimban akan mengurangi biaya logistik dengan mendekatkan pusat produksi dengan pelabuhan, memperkuat ketahanan ekonomi, mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta dengan pembagian arus lalu lintas kendaraan, serta menjamin keselamatan pelayaran termasuk area eksplorasi Migas. Pembangunan Pelabuhan Patimban akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahap. Pada Tahap pertama, Pelabuhan Patimban direncanakan akan dapat melayani 3.5 Juta peti kemas (TEUS) dan 600.000 kendaraan bermotor (CBU). Pada Tahap kedua, kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi 5.5 Juta TEUS dan pada Tahap ketiga akan meningkat kembali hingga 7.5 Juta Teus. “Nantinya Pelabuhan Patimban akan melayani jenis muatan Peti Kemas dan Kendaraan Bermotor yang diangkut menggunakan kapal-kqpal kargo. Pelabuhan Patimban juga akan didukung area sarana penunjang (Backup Area) untuk mendukung efisiensi logistik dari dan ke Pelabuhan Patimban seluas 356 Ha," pungkasnya.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

MENHUB PANTAU LANGSUNG PENANGANAN KEBAKARAN DI KANTOR KEMENHUB, API SUDAH DIPADAMKAN

Petugas pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di Gedung Kementerian Perhubungan. Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga memantau langsung penanganan kebakaran di Kantor Kemenhub. "Kondisi sampai saat ini api sudah berhasil diatasi oleh petugas pemadam kebakaran. Pak Menhub dan saya juga sudah mengecek langsung kondisi di lokasi kebakaran," ujar Sesjen Djoko dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (8/7/2018). Berdasarkan laporan kronologis, api diketahui sekitar pukul 03.30 WIB. Saat itu petugas keamanan kantor yang sedang bertugas langsung memadamkan panel listrik yang berada di Gedung Karya Lantai 1 Kemenhub. "Menurut laporan api diketahui pukul 03.30 dan satpam yang bertugas langsung mematikan panel listrik. Kemudian petugas pemadam kebakaran datang pukul 04.00," terang Sesjen Djoko. Lebih lanjut Sesjen Djoko menyampaikan apresiasi Menhub kepada petugas pemadam kebakaran yang cepat tanggap dalam mengatasi kebakaran di Kantor Kemenhub. "Menhub menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran dan aparat keamanan yang cepat tanggap datang ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Kami juga ucapkan terima kasih kepada petugas yang sudah berhasil menemukan sumber api dan memadamkannya," jelasnya. Terkait jumlah korban akibat kebakaran ini, lanjut Sesjen saat ini petugas pemadam kebakaran masih dalam proses penyisiran dari lantai dasar hingga lantai paling atas. "Saat ini asap menjadi masalah yang masih harus perlu dikendalikan extra tetapi saat ini bisa diatasi," katanya. Berdasarkan informasi yang diterima pada pukul 07.30 WIB, jumlah korban meninggal dunia tiga orang, korban selamat 14 orang. Proses pencarian korban di lantai atas terkendala oleh akses pintu banyak yang terkunci.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

MENHUB DAN KADISHUB EVALUASI KESELAMATAN TRANSPORTASI

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memanggil dan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia untuk membahas dan mengevaluasi keselamatan pada sektor transportasi. Hal ini terkait dengan kecelakaan yang akhir-akhir ini terjadi khususnya dalam kegiatan penyeberangan. Menhub mengatakan tujuan dikumpulkannya para Kadishub ini adalah agar apa yang diamanatkan dalam undang-undang atau peraturan sektor transportasi khususnya terkait keselamatan dapat dilaksanakan dengan baik. Menhub mengakui bahwa dengan adanya otonomi daerah, koordinasi penerapan peraturan-peraturan tersebut belum bisa maksimal dilakukan. “Oleh karenanya sesuai dengan amanat pak Presiden saya akan kumpulkan. Kemenhub akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan tanpa kecuali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan baik dan saya berharap kepada semua Dishub Provinsi dan di Kabupaten/Kota hendaknya kita bahu-membahu untuk memastikan level of service dan keselamatan dengan baik,” kata Menhub dalam keterangan resminya. Menhub menyebut bahwa dari kasus yang terjadi akhir-akhir ini, tentunya semua pihak baik pusat maupun daerah sepakat untuk melakukan evaluasi dan reformasi bersama. Karena tanpa dukungan pemerintah daerah, Menhub mengakui bahwa hal tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik. “Kita melihat suatu kasus yang besar kemarin. Tentunya kita sepakat untuk melakukan suatu reformasi bersama dengan Pemda, karena tanpa dukungan mereka hal ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Seperti yang dilakukan di Toba kami akan melakukan evaluasi baik provinsi maupun pemerintah pusat dan hal tersebut akan dilaksanakan dengan konsisten. Kami juga akan melakukan pendidikan ulang berkaitan dengan pejabat di syahbandar agar mereka ada suatu penyegaran berkaitan dengan aturan yang berlaku,” jelas Menhub.(*)  abc
Domestic, Ulasan Berita

MENHUB BERJANJI USUT KECELAKAAN KMP LESTARI MAJU

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasakan duka yang mendalam atas kejadian kecelakaan KMP Lestari Maju. Menhub sangat menyesalkan dan merasa prihatin terhadap peristiwa yang tidak diinginkan ini. “Saya prihatin dan saya berharap ini tidak terulang kembali. Kami meminta semua pihak segera melakukan langkah cepat terkait kecelakaan kapal ini,” kata Menhub dalam keterangan resminya. Tenggelamnya kapal ini kata Menhub akan dijadikan momentum untuk perbaikan diseluruh sektor moda transportasi khususnya laut. Karena pada dasarnya kata Menhub ada peraturan standar yang harus dilakukan. “Pertama adalah prasarana, kedua tatalaksana dan ketiga adalah sarana itu sendiri. Karenanya harus ada suatu klarifikasi cek and ricek yang akan dilakukan setahun dua kali,” ujarnya. Menhub yang hadir langsung di lokasi kejadian, Rabu (4/7) berjanji akan mengusut dan mengevaluasi kejadian tersebut. Kementerian Perhubungan akan segera mengusut dan mengambil tindakan hukum yang berlaku. Menhub meminta KNKT untuk segera membuat laporan secara rinci untuk kemudian dilakukan langkah selanjutnya. “Saya mengunjungi keluarga korban. Dan mengucapkan belasungkawa langsung atas nama Kementerian Perhubungan dan Presiden Indonesia,” tuturnya. Sambil memeluk suami korban, Menhub meminta agar bersabar atas musibah yang terjadi. Sementara untuk keluarga korban yang lain, Menhub juga menyampaikan yang sama. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Saya sangat prihatin atas kejadian ini,” ujarnya. Menhub juga telah memerintahkan PT Jasa Raharja untuk melakukan klarifikasi atas korban meninggal dunia dan korban lain. Sampai saat ini sudah 34 korban meninggal yang diklarifikasi dan akan segeri diberikan santunan asuransi jiwa. “Menurut informasi pemberian asuransi sudah berlangsung dan akan segera diberikan ganti rugi. Untuk yang meninggal sebesar Rp 50 juta,” katanya. Saat ditanya apakah kejadian ini karena pengawasan lemah? Menhub mengatakan setelah adanya otonomi daerah maka personil dari pusat yang ditugaskan di daerah relatif sedikit dan fasilitasnya kurang memadai. “Ini nanti akan kami bicarakan dengan MenPAN terkait dengan pengawasan dari pusat. Jangan sampai ini menjadi salah paham,” tegasnya.(*)abc
Domestic, Headlines, Ulasan Berita

STANDAR DESAIN PEMBANGUNAN KAPAL DORONG EFISIENSI GALANGAN NASIONAL

Pemerintah mendorong pelaku usaha galangan kapal nasional membuat standard design pembangunan kapal, sebagai salah satu cara meningkatkan efisiensi pembangunan kapal di dalam negeri. Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian mengatakan pemerintah terus mendorong agar galangan kapal nasional dapat menjadi pusat dari pembangunan dan maintenance kapal. Hal ini seperti keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dengan dukungan industri perkapalan dan komponennya. Untuk itu diperlukan langkah agar industri galangan nasional semakin kompetitif dengan membuat standar desain untuk pembangunan jenis-jenis kapal. Ketiadaan standar desain pembangunan kapal, katanya, membuat industri galangan kapal nasional sulit bersaing dengan galangan kapal luar negeri, karena selama ini yang dijadikan standar desain adalah luar negeri. “Misal kapal tiga ribu ton untuk BBM, nah itu distandarkan. Kalau sekarang kan setiap kali tender sendiri-sendiri. Sama-sama tiga ribu tapi desainnya beda-beda,” katanya disela-sela acara Pengukuhan Pengurus DPP Iperindo Masa Bakti 2018-2022 dan Seminar Industri Maritim di Kementerian Perindustrian, Selasa (3/7/2018). Untuk itu, Airlangga mengharapkan Iperindo membuat sebuah standar desain yang kemudian disepakati oleh seluruh pelaku usaha galangan kapal nasional. “Nah ini jadi perjuangan Iperindo, dia harus bikin desain center sehingga disepakati oleh seluruh galangan nasional. Pemerintah nanti tinggal mengendorse saja.” Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyambut dorongan Kementerian Perindustrian agar industri galangan kapal nasional membuat standar desain pembangunan kapal untuk mendorong efisiensi pembangunan kapal dalam negeri. Menurutnya, selama ini industri galangan kapal nasional dihadapkan pada pembuatan desain gambar pembangunan kapal baru setiap kali mendapatkan tender, kendati jenis kapal yang dipesan tidak jauh berbeda. Untuk satu desain gambar pembangunan kapal, katanya, sedikitnya memerlukan waktu sekitar enam bulan. “Setiap kali tender itu harus ada gambar-gambar baru. Itu menciptkan ketidakefisienan, waktu yang panjang dan biaya lebih besar.” Menurunya, dengan adanya standar desain pembangunan kapal, industri galangan kapal nasional akan lebih cepat membangun kapal mengingat kapal sudah berulang-ulang dibangun, yang akhirnya akan mengerek efesiensi waktu dan biaya pembangunan kapal. Perkembangan sektor idnsutri galangan kapal dunia saat ini didominasi negara Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Pada 2017, tercatat jumlah pembangunan kapal baru di Tiongkok 29,184 juta GT, Korea Selatan 25,468 juta GT, dan Jepang 14,733 juta GT. Sementara itu, untuk kawasan Asean pemesanan pembangunan kapal baru didominasi Filipina dan Vietnam. Untuk pemesanan bangunan kapal di Indonesia sebsar 218,300 GT. Pembangunan kapal di Indonesia didominasi dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri sebesar 83 persen (120 unit, 135,440), sedangkan ekspor sebesar 17 persen (24 unit, 83,860 GT). Selain itu, Iperindo juga terus menjalin kerja sama dengan stakeholder kemaritiman lain, seperti Kementeria Perindustrian, Kemenko Maritim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait pengembangan industri perkapalan tanah air. Lebih lanjut, dia menuturkan, pihaknya juga akan berusaha mendorong dunia perbankan nasional untuk mendukung industri maritim nasional yang akan terus bertumbuh. Dukungan yang diperlukan itu seperti pemberian bunga pinjaman yang rendah, seperti yang diterapkan bank luar negeri terhadap industri maritim mereka. “Kalau fiskal diberesin, gambar ada standar desain, pembangunan kapal bisa lebih cepat, dan didukung dengan bunga perbankan lebih kompetitif, industri maritim siap bersaing dengan industri luar negeri.”(*)abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

PELAYARAN NASIONAL HARAPKAN NILAI TUKAR RUPIAH STABIL

Para pelaku usaha pelayaran nasional mengharapkan terjadinya stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang kini terus mengalami pelemahan  dan telah mencapai sekitar Rp14 ribu. Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, stabilitas nilai tukar rupiah tehadap dolar Amerika sangat dibutuhkan para pelaku usaha nasional dalam rangka menyusun kembali rencana bisnis perusahaan. “Kami harap tentunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini cepat stabil. Karena kita perlu menyesuaikan dan menata ulang rencana bisnis jika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang,” katanya, Jumat (29/6). Menurutnya, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika membuat perusahaan cukup berdampak pada beban biaya perusahaan. Hal ini tidak lepas dari beberapa komponen beban perusahaan yang harus dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika. Beberapa beban biaya yang perlu dibayarkan dalam mata uang dolar Amerika itu seperti, spare part kapal. Karena diketahui, sebagian besar spare part kapal saat ini masih lebih banyak impor. Lain itu, pinjaman kepada bank asing dalam pembangunan kapal yang perlu dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika. Komponen lainnya adalah asuransi kapal dengan perusahaan asuransi asing. Tentunya hal ini memberatkan perusahaan pelayaran, mengingat income pelayaran domestik bagi perusahaan pelayaran nasional menggunakan mata uang rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, juga berdampak peningkatan cost of transaction para importir Indonesia. Bagi importir, biaya yang dikeluarkan untuk nilai suatu barang tertentu akan ikut terkerek naik jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus mengalami pelemahan. Adapun, bagi eksportir justru terjadi sebaliknya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan membuat nilai dari hasil produksi suatu barang yang diproduksi menjadi lebih tinggi. Untuk itu, Carmelita menambahkan, perusahaan nasional yang terdampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga tidak dapat berbuat banyak, selain melakukan efisiensi-efisiensi pada pos-pos beban biaya yang dapat ditekan. “Tentunya beban kita semakin berat, karena sulit bagi pelayaran nasional menaikkan freight kapal. Mungkin yang dapat dilalukan adalah efisiensi pada beban biaya yang mungkin bisa ditekan.” Sementara itu, penaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 5,25 persen, yang dilakukan Bank Indonesia dapat dimaklumi mengingat tidak adanya pilihan lain untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kebijakan BI ini, katanya, diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor asing dan juga mengendalikan inflasi nasional. Namun demikian, kata Carmelita, kebijakan ini sedikit banyak juga akan berdampak bagi perusahaan pelayaran nasional. Pelayaran nasional harus berusaha lebih keras untuk mendapat pinjaman guna investasi pengembangan usaha. Untuk itu pelayaran nasional mengharapkan, untuk mendapat pendanaan yang kompetitif dengan besaran bunga yang berbeda dari bunga perbankan pada umumnya. “Kita mengharapkan untuk industri pelayaran nasional adanya pendanaan kompetitif yang dibedakan dengan bunga perbankan pada umumnya.”(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

INAPORTNET 2.0 DAN DO ONLINE TINGKATKAN EFISIENSI WAKTU DAN BIAYA

Kementerian Perhubungan meluncurkan Go Live Penerapan Inaportnet 2.0 dan Delivery Order (DO) Online di empat Pelabuhan Utama dan satu Pelabuhan Kelas 1 untuk mempermudah proses administrasi pengiriman barang impor. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, aplikasi ini akan memberikan kemudahan dalam pengiriman barang dan proses administrasi menjadi lebih efisien. "Tentunya kita berhasil melakukan efisiensi waktu, biaya, dan yang penting sekali kita bisa memastikan barang kita dimana dan bagaimana," kata Menhub Budi di Jakarta, Jumat (29/6/2017). Budi menuturkan Kementerian Perhubungan akan memaksimalkan penerapan inaportnet 2.0 dan DO online supaya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat bisnis. Kementerian Perhubungan juga berharap para stakeholder terkait dapat memberikan masukannya agar sistem ini berjalan dengan optimal. "Oleh karenanya kita harus konsisten, all out, dan terus berimprovisasi menjalankan sistem ini. Koordinasi juga penting, tanpa koordinasi akan sulit dilakukan. Dengan penataan yang baik akan meningkatkan daya saing," ungkapnya. Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengapresiasi pelaksanaan penerapan inaportnet 2.0 dan DO nnline di empat Pelabuhan Utama dan satu Pelabuhan Kelas 1 oleh Kementerian Perhubungan. Ini merupakan langkah yang positif dan diharapkan dengan adanya sistem ini dapat menurunkan biaya logistik dan juga efisiensi. "Bahwa sekarang masih impor dan mungkin kedepannya ekspor juga bisa dilakukan. Tapi saya lihat ini bukan dari sisi pelayarannya dan perhubungannya saja, tapi INSW juga menjadi satu plus terminal juga sudah terintegrasi semuanya sehingga dengan demikian tidak ada masalah-masalah lain," kata Carmelita.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

INSA JAYA SAMBUT BAIK PENGHAPUSAN PRIOK DARI WAR RISK

Pelabuhan Tanjung Priok dinilai akan semakin positif seiring dihapuskannya pelabuhan tersebut dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang (war risk) dari Join War Committee (JWC). JWC merupakan lembaga non government di London yang terdiri dari wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA). Dalam rilisnya pada pertengahan Juni lalu, JWC menyatakan Pelabuhan Tanjung Priok aman untuk kegiatan pelayaran dunia. DPC INSA Jaya menyambut baik dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang. Sedikitnya ada tiga dampak positif yang dinilai terhadap kondisi pelabuhan. Alimuddin, Ketua DPC INSA Jaya mengatakan, ketiga poin positif itu seperti semakin kompetitifnya premi asuransi terhadap pemilik kapal. Lain itu, akan mendorong kepercayaan kepada kapal asing untuk bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Dampak lanjutan dari dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang akan mengerek nilai ekspor impor Indonesia melalui pelabuhan tersebut, dengan adanya kapal-kapal yang melakukan direct call. “Kegiatan nilai export import semakin naik dengan adanya kapal yang direct call,” katanya saat dihubungi INSA NEWS, Selasa (26/06). Saat Pelabuhan Tanjung Priok masih masuk daftar war list oleh JWC, membuat adanya tambahan biaya premi asuransi yang dibebankan kepada para pemilik kapal. Akibatnya, Pelabuhan Tanjung Priok kurang kompetitif. Dalam rilis war risk JWC tertanggal 14 Juni 2018, perairan dunia terbagi menjadi 5 kawasan dengan negara-negara atau perairan yang dikategorikan sebagai war risk yaitu kawasan Afrika yaitu Libya, Somalia, Nigeria dan Togo. Kawasan Samudera Hindia yaitu Laut Hindia, Laut Arab, Teluk Eden, Teluk Oman dan Laut Merah. Selanjutnya, kawasan Asia yaitu Pakistan, kawasan Asia Tengah yaitu Iran, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, Syria dan Yaman serta kawasan Amerika Selatan yaitu perairan Venezuela. Namun begitu, Alimudin juga mengharapkan aparat keamanan secara benar-benar menjaga kolam dan perairan Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini untuk menghindari terjadinya pencurian, terutama terhadap kapal-kapal yang sedang berlabuh menunggu sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. “Masukannya hanya satu,  intinya dari sisi security aparat keamanan utk benar benar menjaga kolam dan perairan pelabuhan dari pencurian terutama utk kapal-kapal yg sedang berlabuh pada saat menunggu sandar.”(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

JOINT WAR COMMITTEE HAPUS PELABUHAN TANJUNG PRIOK DARI DAFTAR HITAM WAR RISK

Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dihapus dari daftar hitam pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dirilis pada (14/6) lalu dan dinyatakan aman untuk kegiatan pelayaran dunia oleh Joint War Committee (JWC). Joint War Committee adalah sebuah lembaga non government di London yang terdiri dari wakil-wakil Lloyds of London Market dan International Underwriting Association (IUA) yang sebelumnya memasukan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke dalam daftar pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dirilis pada September 2017. Dampak dimasukannya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke dalam daftar war list mengakibatkan adanyabiaya tambahan premi asuransi yang dibebankan kepada pemilik kapal yang menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok tidak kompetitif. "Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta akhirnya dinyatakan sebagai pelabuhan yang aman oleh JWC yang sebelumnya selalu dimasukan ke dalam daftar pelabuhan yang beresiko tinggi di dunia dan ini akan menghapuskan beban premi tambahan bagi pengusaha pelayaran sehingga Pelabuhan Tanjung Priok menjadi lebih kompetitif," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo hari ini (25/6). Dalam daftar pelabuhan beresiko perang (war risk) yang dikeluarkan oleh JWC pada tanggal 14 Juni 2018, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sudah dihapus. Hal ini menunjukan kepercayaan dunia bahwa Indonesia khususnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta aman. "Alhamdulillah, berkat kerja keras dan usaha kita semua akhirnya Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta bisa dihapuskan dalam rilis war risk yang dikeluarkan JWC tersebut. Ini menunjukan adanya kepercayaan dunia pelayaran terutama dunia pelayaran internasional terhadap Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta," kata Dirjen Agus. Dirjen Agus juga menjelaskan bahwa pihaknya sangat menyesali Pelabuhan Tanjung Priok dimasukan ke dalam rilis war risk sebelumnya karena selama ini tidak ada gangguan keamanan di pelabuhan Tanjung Priok yang terjadi dan menyita perhatian dunia khususnya pelaku usaha di bidang maritim. "Kami melayangkan protes kepada JWC dengan menyampaikan data dan fakta bahwa Pelabuhan Tanjung Priok itu aman dan akhirnya protes kami membuahkan hasil sehingga Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dikeluarkan dari rilis war risknya JWC," kata Dirjen Agus. Dirjen Agus juga mengatakan bahwa dengan dihapuskannya Pelabuhan Tanjung Priok dari rilis War Risk tentunya beban premi tambahan asuransi kapal yang menuju Pelabuhan Tanjung Priok menjadi hilang dan seluruh perairan Indonesia aman bagi pelayaran. "Ini merupakan hal yang baik untuk Indonesia, dengan dinyatakan aman bagi seluruh pelabuhan di Indonesia maka peluang investasi terbuka lebar," kata Dirjen Agus. Dalam rilis war risk Joint War Committee tertanggal 14 Juni 2018, perairan dunia terbagi menjadi 5 kawasan dengan negara-negara atau perairan yang dikategorikan sebagai war risk yaitu kawasan Afrika yaitu Libya, Somalia, Nigeria dan Togo. Kawasan Samudera Hindia yaitu Laut Hindia, Laut Arab, Teluk Eden, Teluk Oman dan Laut Merah. Selanjutnya, kawasan Asia yaitu Pakistan, kawasan Asia Tengah yaitu Iran, Irak, Lebanon, Saudi Arabia, Syria dan Yaman serta kawasan Amerika Selatan yaitu perairan Venezuela. Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Nasional di Tingkat Keamanan Satu Pemerintah Indonesia menyatakan tingkat keamanan untuk kapal dan fasilitas pelabuhan secara nasional berada pada tingkat Keamanan 1 (satu) atau normal. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor UM 003/12/4/DJPL-18 tanggal 31 Januari 2018 tentang Tingkat Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan. "Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan  tingkat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan secara nasional berada pada level 1 atau Normal," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Junaidi. Berdasarkan ketentuan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code part A.4 dan Part B 4.8 - 4.9 dan  Peraturan Menteri Perhubungan nomor 134 tahun 2016 pasal 4 ayat 1 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku Designated Authority (DA) bertanggung jawab menetapkan tingkat keamanan secara nasional untuk kapal dan fasilitas pelabuhan di Indonesia. "Perubahan tingkat keamanan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai perkembangan keamanan maritim yang terjadi secara nasional maupun setempat dan akan dilakukan evaluasi setelah 6 (enam) bulan sejak surat edaran dimaksud ditetapkan dan kami sedang melakukan evaluasi tersebut," ujar Junaidi. Untuk itu, Junaidi mengingatkan para pemangku kepentingan terhadap keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia diminta agar selalu meningkatkan kewaspadaan guna mengantisipasi segala kemungkinan ancaman keamanan maritim di wilayah masing-masing. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memastikan seluruh pelabuhan di Indonesia aman untuk kegiatan pelayaran. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi Indonesia menerapkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code berturut-turut sejak tahun 2004. "Tahun 2017, US Coast Guard (USCG) kembali memberikan penilaian baik untuk implementasi ISPS Code di Indonesia yang artinya pelabuhan di Indonesia secara umum aman untuk kegiatan pelayaran," tutup Junaidi.(*)abc
Around The Globe, Ulasan Berita

INDONESIA MAKIN BERKIBAR DI POSIDONIA 2018

Di hari kedua pameran perkapalan internasional Posidonia 2018 (Selasa, 5/6) yang diselenggarakan di Athena, Yunani, potensi bisnis dengan Indonesia memikat perhatian pengunjung pameran, khususnya pengusaha sektor maritim setempat maupun dari berbagai negara. Puluhan pengunjung mendatangi Stand Indonesia, khususnya terjadi saat acara happy hour berlangsung. Acara dimulai dengan dengan penampilan tarian Bali yang memukau para hadirin. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan informasi oleh Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto tentang perkembangan sektor perkapalan Indonesia. Pada sesi ini, perhatian khususnya diberikan dari para pelaku usaha maritim baik dari Yunani maupun negara lainnya. Hadirin juga dimanjakan dengan sajian berbagai makanan tradisional khas Indonesia seperti lumpia, talam ubi, dadar gulung dan gethuk lindri. "Yunani memiliki armada kapal terbesar di dunia. Karenanya Indonesia perlu menjajaki kerja sama dengan Yunani dalam rangka mewujudkan misi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia" ungkap Duta Besar RI untuk Yunani, Ferry Adamhar. "Potensi kerjasama tersebut antara lain di sektor ship repair dan angkutan laut antar pulau," tutur diplomat karier yang sebelumnya pernah menjadi Duta Besar RI untuk Kuwait tersebut. Setelah Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras di hari pertama (Senin, 4/6), kali ini beberapa pelaku usaha asal Yunani mendatangi stand Indonesia dan berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Yunani Ferry Adamhar dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto. Salah satu pelaku usaha Yunani yang menaruh perhatian dengan menghadiri happy hour itu Chris Kontoveros.  Chris merupakan pemilik salah satu perusahaan frozen seafood ternama Yunani, yang selama ini juga menjadi importir utama frozen octopus dari Indonesia. Beberapa pengusaha lain yang juga menaruh perhatian pada stand Indonesia itu bergerak di berbagai bidang, seperti seperti maritim, migas, dan perusahaan pengangkutan mobil internasional.(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA