Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada Rabu (31/10/2018) menyelenggarakan talk show yang bertemakan “Tantangan dan Peluang Penggunaan Bahan Bakar B20 di Industri Pelayaran”, bertempat di Area Indonesia Infrastructure Week (IIW) Conference Stream 1, JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Acara talk show ini bertujuan menghadirkan para stakeholder terkait untuk memberikan masukan dan usulan terkait penggunaan B20 pada angkutan laut, serta mengindentifikasi persoalan dan mencarikan solusi bersama dari penggunaan B20 pada angkutan laut. Seperti diketahui, perluasan penggunaan bahan bakar biodiesel 20 % atau B20 untuk sektor transportasi telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. INSA mendukung penerapan penggunaan biodiesel 20% atau B20. Penggunaan B20 dapat menekan impor bahan bakar minyak (BBM) solar sehingga negara bisa melakukan penghematan sebesar USD 2 miliar pertahun, sekaligus akan menjaga ballance trade import BBM serta stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Namun demikan, INSA sangat mengharapkan adanya relaksasi kewajiban penggunaan B20, mengingat mandatori perluasaan penggunaan B20 pada 1 September 2018 dikeluarkan pada akhir Agustus 2018. Sehingga waktu sosialisasi penggunaan B20 sangat pendek. Relaksasi penggunaan B20 juga dibutuhkan sampai dengan adanya kajian teknis B20 yang mengikuti marine used seperti ASTM (American Society for Testing and Materials), JIS (Japanese Industrial Standard), API (American Petroleum Institute) ataupun SNI (Standar Nasional Indonesia). Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim mengatakan, INSA turut terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan sosiasliasi penggunaan B20. Melalui berbagai forum dan pertemuan tersebut, INSA telah menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan penggunaan B20. Dimana sampai dengan saat ini, belum ada kajian penggunaan B20 untuk marine used baik secara nasional maupun internasional sehingga B20 belum digunakan secara komersial di kapal niaga. Maka dari itu, lanjut Budhi, perlu adanya kajian teknis penggunaan B20 untuk marine used baik dari segi kualitas, kendala teknis, reaksi kimia baik terhadap BBM MFO (Marine Fuel Oil), HSD (High Speed Diesel). Maupun terhadap material saluran BBM seperti Copper/Copper nickel. Hal ini diperlukan untuk mengetahui secara jelas dampak dari penggunaan B20 terhadap mesin kapal dan aksesorisnya. “Jangan sampai penggunaan B20 memberikan dampak negatif kepada operasional kapal. Oleh karenanya, INSA minta relaksasi penggunaan B20, dan uji coba secara teknis untuk angkutan laut,” kata Budhi. Selain kajian teknis untuk marine used tersebut di atas, Budhi juga menyampaikan hal lainnya yang harus diperhatikan, yaitu jaminan ketersediaan pasokan B20 di pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia, harga yang kompetitif, dan kualitas bahan bakar yang seragam dan baik. Menurut Budhi, penggunaan B20 baik digunakan untuk kapal baru yang permesinannya di desain khusus untuk penggunaan B20, dan untuk kapal lama/existing pemilik kapal perlu mempertimbangkan semua aspek baik keselamatan, performa, biaya perawatan, dan ketahanan (durability) untuk mengganti jenis bahan bakar B20 yang akan digunakan. “Faktor keselamatan pada angkutan laut itu nomor satu karena berkenaan dengan Asuransi dan Pendanaan kapal,  jika di tengah laut ada masalah engine, atau kehabisan bahan bakar yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar B20 yang belum sesuai standar nasional/internasional,” ungkapnya. Wakil Ketua Umum III INSA, Darmansyah Tanamas mengatakan, dari segi pertimbangan teknis yakni terkait kandungan B20 yang dapat berpotensi meningkatkan biaya operasional kapal, misalnya penggantian consumable parts seperti fuel filter yang diduga lebih cepat dari usia normal penggunaan. Lain itu, diduga konsumsi bahan bakar angkutan laut juga berpotensi meningkat, dan diduga berdampak terhadap warranty dari manufacture dan asuransi kapal. Darmansyah menambahkan INSA juga berharap adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada industri pelayaran nasional. Sebab, ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan pemilik kapal untuk beralih ke B20. “Kami harapkan adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada pelayaran nasional,” pungkas Darmansyah.(*)abc

Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menyoroti pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai dengan praktek internasional dan tidak memiliki dasar kesepakatan antara pelayaran dan operator pelabuhan. Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, pengenaan tarif yang dimaksud adalah tarif jasa barang dan tarif progresif. Tarif jasa barang merupakan tarif yang dikenakan operator pelabuhan untuk consignee atau shipper. Namun pada praktek di lapangan, operator pelabuhan mengenakannya kepada pelayaran. Alasannya, operator pelabuhan kerap memakan waktu yang lama untuk menerima pembayaran tarif jasa barang dari consignee atau shipper. Pelayaran harus menanggung lebih dulu beban biaya tarif jasa barang, untuk selanjutnya pihak pelayaran yang menagih kepada consignee ataupun shipper. “Pelayaran harus menanggung lebih dulu tarif jasa barang di pelabuhan, ini tentunya memberatkan pelayaran karena mengeluarkan cost lebih besar di awal, padahal hal ini tidak lazim dalam praktek bisnis di dunia pelayaran internasional,” kata Carmelita. Pada tarif progresif yang juga memberatkan pelayaran karena penerapannya tanpa berdasarkan service level agreement (SLA) atau service level guarantee (SLG) antara pelayaran dan operator pelabuhan. Kesepakatan SLA atau SLG dibuat dengan menimbang perfomance pelabuhan dan pelayaran. Jika lambatnya produktivitas pelabuhan disebabkan oleh performance operator pelabuhan maka tarif progresif tidak bisa dibebankan kepada pelayaran, namun jika keterlambatan disebabkan pihak pelayaran tentunya tarif progresif menjadi beban pelayaran. Untuk itu, penerapan tarif progresif di pelabuhan tanpa adanya kesepakatan SLA atau SLG sulit diterapkan dan merugikan pelayaran. “Kalau tidak ada SLA atau SLG, maka tarif tersebut sulit diterapkan,” pungkasnya. (*)  abc

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowner's Association (INSA) mendorong adanya solusi alternatif sebagai pengganti jaminan petikemas. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, solusi alternatif yang dimaksud itu berbentuk one time deposit, bank guarantee atau semacam insurance. Pelaksanaan pengganti jaminan petikemas dilakukan dengan skema business to business (B to B). "Kami sangat mendorong munculnya business creativity (kreativitas bisnis) dimana antara pengguna jasa (importir dan agennya) dan perusahaan pelayaran asing untuk saling mencari solusi mengurangi resiko bisnis dengan mencari alternatif lain," katanya, Selasa (2/10/2018). Carmelita mengatakan jaminan petikemas selayaknya tidak dipandang sebagai pencetus penaikan biaya logistik, mengingat jaminan petikemas hanya bersifat sementara dan hanya dipergunakan jika terjadinya biaya kerusakan petikemas. Bahkan, dalam banyak kesempatan jaminan petikemas tidak bisa menutupi biaya yang diakibatkan kerusahakan ataupun kehilangan petikemas. "Yang perlu digaris bawahi, bahwa jaminan petikemas ini tidak dapat dikatakan sebagai faktor pencetus kenaikan biaya logistik, karena sifatnya ini sementara saja." INSA dan anggotanya dari perusahaan pelayaran asing memahami adanya Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terkait jaminan petikemas. Pada tataran implementasi di lapangan, kata Carmelita beberapa perusahaan pelayaran asing juga telah menerapkan zero container deposit sebelum dikeluarkannya Surat Edaran tersebut. Menurut Carmelita, penerapan jaminan petikemas sejauh ini  mengacu kepada business to business agreement, dimana masing-masing perusahaan pelayaran asing memiliki strategi dan resiko bisnis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setelah keluarnya Surat Edaran Dirjen Hubla, semakin banyak perusahaan pelayaran asing yang sudah mengikuti arahan yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut. Jika masih ada yang menerapkan jaminan petikemas, hal itu mengacu kepada Surat Edaran yang berlaku (melalui proses evaluasi). Kelaikan Petikemas Sementara itu, INSA juga mengusulkan agar penertiban kelaikan petikemas dan berat kotor terverifikasi agar mengacu pada kebiasaan yang berlaku secara internasional (best international practice). Inspektur dari pemilik petikemas yang telah memiliki IILC dapat melakukan self assesment pada petikemas yang telah melewati batas waktu berlakunya initial sertifikat dari pabrik dan mencantumkan perubahan tanggal masa berlaku. "Pemeriksaan terhadap kelaikan petikemas, dapat dilakukan secara random dan berkala oleh BU tersertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah atau Badan Klasifikasi International yang diakui pemerintah." Carmelita melanjutkan, bila ditemukan petikemas yang kondisinya sudah tidak laik dan sertifikatnya sudah melampaui batas waktu, maka petikemas tersebut tidak diizinkan untuk dipakai dan barang yang ada di dalamnya harus dipindahkan ke petikemas lain yang sertifikasinya masih berlaku dengan semua biaya re-working sepenuhnya dibebankan ke operator peti kemas tersebut. "Dengan tidak diizinkannya untuk terus dipakai serta dibebani biaya pengalihan muatan atas pemakaian petikemas yang tidak memenuhi syarat sudah merupakan sanksi yang harus ditanggung oleh pemilik (operator) petikemas, sehingga tidak diperlukan sanksi tambahan yang hanya akan menimbulkan biaya ekstra." Adapun terkait aturan berat kotor terverifikasi, INSA mengusulkan agar petikemas kosong yang dikirim dari DEPO dan akan dimuat ke atas kapal, maka perhitungan berat petikemas kosong yang dimaksud adalah berat yang tertera di CSC plate yang terbitkan produsen dari petikemas dimaksud. "Untuk petikemas isi dengan muatan maka sebelum petikemas isi tersebut dinaikkan ke kapal, dilakukan verifikasi penimbangan di pelabuhan tanpa biaya, sebagai bentuk pelayanan dari pelabuhan petikemas."(*)abc

DPP Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menjadi salah satu delegasi Indonesia dalam Cooperation Forum ke-11 dan Tripartite Technical Expert Group ke-43 pada 24-28 September 2018 di Singapura. Forum ini merupakan pertemuan tiga negara pantai dari Straits of Malacca and Singapore (SOMS) yakni Indonesia, Singapura dan Malayasia. Rangkaian pertemuan terdiri dari Cooperation Forum (CF) ke-11 pada 24-25 September, Tripartite Technical Expert Group (TTEG) ke-43 pada 26-27 September, dan Project Coordination Committee (PCC) pada 28 September. Agenda pertemuan tahunan ini digelar dalam rangka meningkatkan kerja sama bidang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan keberadaan INSA pada forum ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia, agar dalam pengambilan keputusan dapat mendukung industri maritim nasional dan dapat memberikan benefit bagi kegiatan maritim antara ketiga negara. “Agar dalam mengambil sikap yang pro terhadap industri maritim nasional, terutama pada kesiapan pengusaha nasional, dan benefitnya pada kegiatan maritim antara ketiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Singapura,” katanya kepada INSA NEWS, Senin (24/09/2018). Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo dalam sambutannya mengatakan Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan negara pantai lainnya dalam menjadikan Selat Malaka dan Selat Singapura lebih aman dan bersih dengan mengenalkan beberapa inisiatif. Beberapa inisiatif itu seperti pemeliharaan dan penggantian sarana bantu navigasi pelayaran dan juga melakukan studi tentang cetak biru keselamatan navigasi dan perlindungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura. Menurutnya, implementasi Marine Electronic Highway oleh negara pantai sebagai embrio E-Navigasi, perbaikan berkelanjutan atas fasilitas di masing-masing daerah negara pantai, dan berbagai inisiatif lainnya terkait perlindungan lingkungan laut, menunjukkan bahwa negara pantai, dengan dukungan dari para pemangku kepentingan, bekerja bersama untuk memastikan perjalanan yang aman bagi kapal, dan di sisi lain memberikan perhatian bagi perlindungan lingkungan maritim. “Selanjutnya, isu-isu tentang respon polusi dan kesiapsiagaan, pendekatan praktis, gas rumah kaca (GRK) dan pelayaran berkelanjutan, juga menjadi perhatian Indonesia,” kata Agus Purnomo dalam sambutannya yang diterima INSA NEWS. Dalam kesempatan ini, Agus Purnomo juga menyerukan kepada seluruh negara pengguna dan pemangku kepentingan agar tetap memberikan dukungannya kepada mekanisme kerjasama ini dan kepada proyek-proyeknya. Dukungan konkrit akan memperkuat putusan yang telah diambil negara-negara pantai dan menegaskan kembali perlunya kerjasama internasional dalam memastikan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka dan Selat Singapura.(*) abc

DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) beraudiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto membahas terkait badan tunggal penegakan hukum di laut untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai Negara Poros Maritim. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan industri pelayaran nasional telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dari sisi jumlah armada maupun kapasitas angkut. Tren positif ini tidak lepas dari konsistensi pemerintah menerapkan asas cabotage melalui INPRES 5 tahun 2005 yang diperkuat dengan Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Menurutnya, pertumbuhan industri pelayaran akan semakin signifikan jika didukung dengan keamanan dan kenyamanan berusaha bagi perusahaan pelayaran nasional dalam mengoperasikan armadanya di tengah laut. Salah satu persoalan yang dihadapi pelayaran nasional saat ini, katanya, masih terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Atas dasar itu, katanya, DPP INSA melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk mencari solusi terbaik atas permasalahan tumpang tindihnya penegakan hukum di laut. "Badan tunggal penegakan hukum di laut dibutuhkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi operasional kapal. Untuk itu, kami melakukan audiensi dengan Bapak Panglima TNI untuk meminta solusi terbaik," katanya. Audiensi yang digelar di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur,  ini diikuti Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim dan para Wakil Ketua Umum DPP INSA yang diterima langsung oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama para asisten Panglima TNI. Saat ini, sedikitnya 18 instansi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa ataupun menangkap kapal di tengah laut. Masing-masing instansi berwenang atas dasar peraturan perundangan yang menaunginya. Kondisi ini, katanya, menyebabkan high cost dan waktu yang operasional kapal yang tidak efisien. Dalam kesempatan itu, INSA mendorong agar terbentuknya badan tunggal penjaga laut yang memiliki kewenangan penuh untuk mengkoordinasikan dan melakukan pemeriksaan ataupun penangkapan kapal di laut untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Menurut Carmelita, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyambut positif keinginan untuk menghilangkan terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut. Audiensi ini akan ditindaklanjuti dengan segera mengkoordinasi penegakan hukum laut bersama instansi terkait lainnya, dan menggelar pertemuan lanjutan bersama pengurus DPP INSA untuk merealisasikan bebasnya pengusaha pelayaran nasional dari adanya biaya-biaya tidak terduga di tengah laut.(*) [caption id="attachment_8842" align="aligncenter" width="1024"] Pertemuan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto (kiri) dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) membahas badan penegakan hukum di laut untuk mendukung cita-cita Indonesia sebagai Negara Poros Maritim.[/caption]abc