Kementerian Perhubungan melaui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memberikan penghargaan kepada para operator Tol Laut dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menjalankan program tol laut dengan performa terbaik di sepanjang semester I/2020.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko mengatakan, tiga kategori penghargaan yaitu kategori operator kapal dengan load factor terbanyak, kategori operator kapal dengan muatan terbanyak dan kategori operator kapal dengan performa capaian voyage terbaik.

Menurutnya, peranan Pemda sangat penting terutama dalam mengoptimalisasi ruang muat Kapal Tol Laut untuk mengangkut muatan barang pokok, barang penting dan lainnya yang dibutuhkan di daerahnya serta mengupayakan adanya muatan balik yang merupakan potensi unggulan daerah.

“Selama ini muatan unggulan di daerah mungkin sudah ada, namun belum ada sarana pengangkutnya atau kauntitasnya belum banyak, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah bisa mengupayakan peningkatan muatan dari waktu ke waktu,” kata Wisnu seperti dikutip hubla.go.id, Senin (20/07/2020).

Selain itu, lanjutnya, Pemda juga melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi jenis, jumlah dan harga barang dari dan ke di masing-masing daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan yang masuk dalam program pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, darat, dan udara dan program pendukungnya..

“Pemerintah Daerah juga melakukan pemantauan, pengawasan kegiatan Sentra Logistik dan melakukan peningkatan perdagangan produk unggulan daerah untuk memaksimalkan muatan balik kapal tol laut,” tuturnya.

Dikatakannya, peran para pengelola dan Operator Kapal tol laut juga sangat penting. Untuk itu, pemberian penghargaan kepada pengelola Kegiatan dan Operator Kapal Perintis dalam Bidang Perawatan Kapal, akan memacu para operator untuk melakukan perawatan kapal dengan baik, mengingat kapal perintis merupakan infrastruktur yang menghubungkan daerah di daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan.

“Operator kapal perintis juga wajib malaksanakan plan maintenance system agar pemeliharaan kapal negara dapat berjalan baik dan terencana, sekurang-kurangnya 3 bulan sekali operator harus melaporkan kondisi kapal negara yang dioperasikannya agar secara transparan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat mengetahui pemeliharaan kapal yang dilakukan  oleh para operator kapal negara,” ujarnya

Hal penting lain dalam implementasi program tol laut adalah peran kapal ternak. Pemberian penghargaan kepada operator Kapal Ternak merupakan salah satu wujud implementasi Tol Laut dalam mengangkut ternak dari daerah asal ternak ke daerah konsumen sebagai penerima ternak.

“Distribusi ternak menggunakan kapal khusus ternak sangat dibutuhkan untuk Meningkatkan Kelancaran Distribusi Daging Sapi/Kerbau Melalui Angkutan Laut dari Daerah Produsen ke Daerah Konsumen dengan memperhatikan kaidah animal welfare selama pengangkutan. Hal tersebut diharapkan berpengaruh terhadap pengurangan tingkat stress ternak serta berpengaruh terhadap minimalnya susut  bobot dan kualitas daging  dari ternak  yang diangkut,” ungkapnya.

Kasubdit Angkutan Laut Khusus Capt. Bharto Ari Rahardjo melaporkan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka memberikan penghargaan dan reward kepada Pemda serta Operator atas segala upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan program Tol Laut barang dan ternak serta perawatan kapal Perintis.

“Pemberian penghargaan kepada Pemda dan Operator Tol Laut sebagai wujud apresiasi dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk  memberikan motivasi dalam meningkatan pelayanan demi terselenggaranya kegiatan Tol Laut Barang dan Ternak serta Angkutan Perintis,” tambah Bharto.

Penghargaan yang diberikan kepada operator Tol Laut dengan kategori total muatan terbanyak dengan total muatan 1.407 teus diraih oleh PT. Pelni (Persero). Kategori load factor tertinggi sebesar 88,67% diraih oleh PT. Djakarta Lloyd (Persero). Kategori capaian voyage terbanyak  (capaian realisasi dibandingkan dengan target voyage) diraih oleh PT. Temas Tbk.

Penghargaan kepada Pemda dengan penerima muatan berangkat terbanyak diberikan kepada Kabupaten Pulau Morotai, total muatan berangkat sebanyak 381 teus melaui Pelabuhan Morotai dengan operator PT. PELNI. Lalu, Kabupaten Sangihe, total muatan berangkat sebanyak 341 teus melalui Pelabuhan Tahuna dengan operator PT  PELNI. Diikuti Kabupeten Nunukan, total muatan berangkat sebanyak 309 teus melaui Pelabuhan Nunukan Sebatik operator PT. ASDP.

Kemudian Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaui Pelabuhan Saumlaki dengan total muatan 287 teus, dan terakhir Kabupaten Banggai melaui Pelabuhan Luwuk dengan total muatan 252 teus

Sementara, penghargaan kepada Pemda dengan pengirim muatan balik terbanyak, program tol laut adalah Kabupaten Pulau Morotai, total muatan balik sebanyak 408 teus melaui Pelabuhan Morotai dengan operator PT. PELNI. Diikuti Kabupaten Sangihe, total muatan balik sebanyak 170 teus melalui Pelabuhan Tahuna dengan operator PT  PELNI. Lalu, Kabupeten Halmahera Tengah, total muatan balik sebanyak 117 teus melaui Pelabuhan Weda. Lalu, Kabupaten Halmahera Barat melaui Pelabuhan Jailolo dengan total muatan 107, dan Kabupaten Halmahera Selatan  melaui Pelabuhan P.Obi dengan total muatan 92 teus.

Sedangkan penghargaan untuk operator BUMN dengan load faktor terbaik kegiatan angkutan khusus ternak diraih oleh PT. PELNI, yang mengoperasikan KM. Caraka Nusantara 1 mengangkut sebanyak 3.518 sapi (100.51 %) dengan 7 voyage.

Pada operator swasta dengan load faktor terbaik kegiatan angkutan khusus ternak diraih oleh PT. Pelayaran Wirayuda Maritim, yang mengoperasiakn KM. Camara Nusantara 2 mengangkut sebanyak 4.041 sapi (115.46 %) dengan 7 voyage. (*)

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan laut mengajak seluruh kapal yang sedang bersandar, ataupun berlabuh untuk membunyikan suling kapal dalam bentuk tiga long blast atau tiga bunyi panjang secara bersamaan pada pukul 12 siang, Rabu (8/7/2020).

Tiga bunyi panjang suling kapal ini merupakan bentuk dukungan terhadap kemudahan pergantian awak kapal (crew change) yang merupakan tujuan dari Kampanye Global Calling All Ships In Ports Worldwide: Sound Your Horns.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono mengatakan, kampanye ini juga merupakan salah satu dari tujuan dan dukungan untuk penyelenggaraan pertemuan Virtual Maritime Summit on Crew Change yang akan dihadiri pula oleh Menteri Perhubungan pada Kamis (9/7).

“Kampanye ini merupakan aksi pendahuluan terhadap upaya untuk mewujudkan kemudahan pergantian awak kapal yang menjadi krisis global akibat Pandemi Covid-19,” ujar Capt. Sudiono dalam siaran persnya, Rabu (08/07/2020).

Menurutnya, awak kapal atau pelaut harus diposisikan sebagai Keyworkers atau pekerja kunci, khususnya di masa Pandemi Covid-19, mengingat di masa sulit ini penting bagi kita untuk memastikan agar rantai pasokan global terus berjalan demi mempertahankan perekonomian nasional.

Selain itu, katanya, penting pula untuk menjaga operasi pelayaran atau transportasi laut tetap berjalan dengan aman dan efisien, mengingat 80% perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut.

Ia menuturkan banyak negara yang belum mengklasifikasikan pelaut sebagai pekerja kunci, sehingga mereka tidak dapat dengan mudah naik atau turun dari kapal karena adanya pembatasan perjalanan.

Hal ini kemudian, dikatakannya, menjadi krisis, karena jika pergantian awak kapal tidak dapat dilakukan, maka kapal tidak akan dapat berlayar, padahal kapal-kapal tersebutlah yang memfasilitasi 80% dari perdagangan dunia.

Ia menjelaskan, ketidakmampuan untuk memfasilitasi pergantian awak kapal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penundaan atau kebuntuan dalam keberlangsungan rantai pasokan global yang sangat penting, khususnya di masa Pandemi Covid-19.

“Karena itu, penting bagi perusahaan pelayaran internasional untuk dapat melakukan crew change di seluruh dunia, terlepas dari pembatasan-pembatasan yang diberlakukan di setiap negara sebagai langkah penanggulangan Covid-19,” imbuhnya.

Pemerintah Indonesia, katanya, berperan aktif dalam mendukung kemudahan pergantian awak kapal, salah satunya dengan memfasilitasi pergantian awak kapal bagi pelayaran Internasional yang memerlukan pergantian awak kapal di wilayah Indonesia.

Pada pertemuan Virtual Maritime Summit on Crew Change mendatang, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi rencananya juga akan turut menandatangani Joint Ministerial Statement yang menyatakan dukungan dan komitmen Indonesia terhadap kemudahan pergantian awak kapal.

Ia mengatakan, dengan menandatangani Joint Statement ini, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengklasifikasikan pelaut sebagai pekerja kunci, dengan demikian juga memfasilitasi pelaut untuk dapat bergerak bebas sebagai pekerja kunci yang memberikan pelayanan penting.

“Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan-kemudahan di semua pihak bagi Pelaut dalam melakukan proses pergantian awak kapal dan proses repatriasi, tentunya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya. (*)

PT Pelindo II/IPC memastikan bahwa pembangunan Terminal Kijing terus berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan ditargetkan selesai pada kuartal IV tahun ini. Hingga semester I/2020, pembangunan Terminal Kijing sudah mencapai lebih dari 55 persen.

“Pekerjaan itu meliputi pembangunan dermaga, trestle (jalan penghubung antara area darat dan terminal), pengerasan tanah area darat, pembangunan gedung kantor, serta bangunan pendukung lainnya di pelabuhan,” kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan resminya, Senin (06/07/2020).

 Arif menyebutkan besaran investasi untuk pembangunan Terminal Kijing tahap pertama mencapai Rp.5 triliun. Sampai dengan semester I/2020, pembangunan Terminal Kijing sudah menyerap dana investasi sebesar Rp.2,37 triliun.

“Dana tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan tanah, pembangunan fisik terminal, dan biaya kegiatan pembangunan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.

Arif berharap pembangunan tahap I selesai sesuai rencana, dan bisa mulai diujicobakan pada kuartal IV tahun ini.

Terminal Kijing merupakan pengembangan dari Pelabuhan Pontianak, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Terminal Kijing diproyeksikan menjadi kawasan pelabuhan terbesar di Kalimantan, dan akan menjadi salah satu pelabuhan hub di Indonesia.

Luas kawasan pelabuhan ini mencapai 200 hektar, meliputi area terminal di sisi laut, trestle sepanjang 3,5 Kilometer, serta area kantor dan sarana pendukung pelabuhan lainnya di sisi darat.

Sebagai pelabuhan hub, Terminal Kijing dirancang untuk mampu melayani kapal kontainer ukuran besar dengan kapasitas diatas 10 ribu TEUs. Terminal peti kemasnya sendiri dibangun dengan kapasitas 2 juta TEUs per tahun.

Nantinya Terminal Kijing akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus, yang diharapkan akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat. (*)

Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipwoners’ Association (DPC INSA) Dumai mengalami kendala penerapan sistem online di Pelabuhan Dumai selama pandemi Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan kapal sehingga berdampak pada penaikan beban biaya operasional kapal.

Ketua DPC INSA Dumai Herman Bukhori mengatakan, kendala yang dimaksud adalah dimasukkannya Certificate of Pratique (COP) alam system INAPORTNET, sedangkan proses mendapatkan COP dari kantor kesehatan pelabuhan bisa memakan waktu dua sampai 10 jam. Hal ini disebabkan petugas kesehatan yang terbatas, sedangkan kapal yang setiap hari masuk ke karantina pelabuhan cukup banyak.

Karena COP diinput dalam INAPORTNET di tahap awal atau di bagian sertifikat kapal, hal ini berakibat tersendatnya pelayanan kapal. Apalagi setelah itu operator harus mengurus kembali administrasi lainnya seperti dengan pihak bongkar muat untuk selanjutnya mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOG).

Kendala semakin berat dirasakan kapal yang datang sore hari di Pelabuhan Dumai, karena biasanya setelah mendapatkan COP, petugas di INAPORNET justru sudah tidak lagi stand by. Akibatnya, kapal tersebut harus menunggu sampai pagi untuk dapat SPOG.

“Ini yang kami minta, COP ini tidak diwajibkan lagi dimasukkan ke INAPORTNET,” kata Herman kepada INSA NEWS.

Herman menjelaskan, menurut aturannya pemeriksaaan COP hanya diberlakukan bagi kapal yang berasal dari luar negeri. Namun semenjak adanya pandemi Covid-19, kapal domestik juga harus mendapatkan COP sebelum sandar di pelabuhan untuk pemeriksaan kapal dan kru kapal.

Persoalan lainnya terkait Nota Pelayanan Ekspor (NPE) di Pelabuhan Dumai yang juga mengalami kendala, karena Bea Cukai harus menunggu angka muatan hingga lima sampai tujuh jam. Akibatnya, kapal mengalami delay dan over stay, sehingga terjadinya penambahan biaya tambat dengan tarif progresif.

“Ke depannya kami akan bertemu dengan para eksportir agar lancarnya proses NPE.”

Menurut Herman, persoalan-persoalan ini telah menjadi topik pembicaraan utama dalam Diskusi Panel yang digelar DPC INSA Dumai di Hotel The Zuri, Dumai, Kamis, 02/07/2020. Dalam diskusi yang bertemakan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Online Jasa Kapal di Pelabuhan Dumai Masa Pandemi Covid-19 hadir beberapa narasumber seperti Kabid Penjagaan dan Penyelamatan KSOP Kelas I Dumai, Kasi Pengendalian Karantina Surveilans Epidemiologi (PKSE) KKP Kelas III Dumai, Kasi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Kanim Kelas II TPI Dumai, Menejer Pelayanan Pemanduan PT Pelindo I Cabang Dumai, dan Kepala Cabang PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

Acara yang dimoderatori Yusrizal ini dihadiri oleh 80 orang lebih yang merupakan perwakilan dari anggota perusahaan INSA Dumai dan beberapa perusahaan keagenan kapal.

“Jumlah ini lebih dari target kita di awal yang hanya 50 peserta saja. Diskusi juga berjalan aktif dan banyak pertanyaan muncul terkait efektifitas dan efisiensi di Pelabuhan Dumai, dan adanya permasalahan pelayanan online tadi itu.” (*)

Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Lombok mulai diberlakukan hari ini (Rabu, 01/07/2020).  Pelaksanaan TSS ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ( Ditjen Hubla) Ahmad mengatakan, Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kewajiban untuk menjamin kelancaran, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bernavigasi, agar lalu lintas kapal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib untuk kepentingan nasional maupun internasional. Penerapan TSS juga dalam rangka meningkatkan efisiensi bernavigasi dan menekan angka kecelakaan kapal serta perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Lombok.

“Bagi kapal yang melakukan pelanggaran terkait tata cara berlalu lintas di Jalur TSS yang membahayakan dan dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan di area TSS akan dilakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” kata Ahmad dalam siaran persnya, Rabu (01/07/2020).

Ahmad menuturkan Kapal Negara Patroli KPLP melakukan pengamatan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran dalam jalur TSS berdasarkan informasi dari VTS. Setelah itu, Kapal Negara Patroli KPLP melakukan komunikasi via radio dengan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di jalur TSS untuk menginformasikan pelanggaran, disaat yang bersamaan juga dilakukan pengamatan dengan Radar, AIS, Peta Laut dan GPS pada Kapal Negara Patroli.

“Apabila Kapal yang diduga melakukan pelanggaran menjawab panggilan, maka Nakhoda Kapal Negara Patroli PLP akan melakukan pemeriksaan kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Sedangkan apabila kapal tersebut tidak menjawab panggilan, maka Nakhoda Kapal Negara Patroli KPLP akan membuat Laporan dan Berita Acara Kejadian ke Syahbandar setempat,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.531/DJPL/2020 dan KP.533/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kapal Negara Patroli Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas Pada Bagan Pemisah Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme) di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan IMO Circular Nomor COLREG.2/Circ.74 tentang new TRAFFIC SEPARATION SCHEME dan SN.1/Circ.337 tentang Routeing Measures Other Than Traffic Separation Schemes tanggal 14 Juni 2019 dimana IMO telah mengadopsi ketentuan tersebut dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020, serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 dan KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Selat Sunda dalam rangka menjamin terlaksananya penegakan hukum pada kedua TSS tersebut.

Dalam Keputusan Dirjen tersebut juga diatur juga penanggungjawab Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada TSS Selat Lombok dilaksanakan oleh Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak setiap saat, antara lain Selat Lombok dari Arah Utara Laut Bali ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Indonesia, dari Padang Bai ke Gili Trawangan dan/atau ke Lembar dan sebaliknya, serta dari Arah Utara Laut Bali ke Arah Selatan Samudera Hindia dan Sebaliknya untuk Kapal Berbendera Asing.

Selain itu, untuk penanggungjawab Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada TSS Selat Sunda dilaksanakan oleh Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok setiap saat, antara lain dari Selat Sunda dari Arah Utara Laut Jawa ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Indonesia, dari Merak ke Bakauheni dan sebaliknya, serta dari Arah Utara Laut Jawa ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Asing.

“Saya berharap dengan dimulainya implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok pada hari ini, serta dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan menjelang penerapan TSS, lalu lintas kapal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib sehingga dapat meningkatkan keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di kedua selat tersebut,”pungkasnya. (*)

Di tengah pandemi Covid-19 dan menuju era new normal program tol laut menjadi andalan untuk memastikan pasokan logistik ke daerah tetap aman dan lancar.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai selama ini pihaknya terus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam menjamin kelancaran distribusi logistik melalui angkutan laut.

Meski di saat pandemi Covid-19, sektor transportasi laut dalam pendistribusi bahan pokok dan penting tetap berjalan lancar ke seluruh daerah. Kelancaran transportasi laut itu bisa dilihat dari operasional, baik kapal liner maupun kapal dalam program tol laut relatif sesuai jadwal.

“Kita patut syukuri berkat kerja keras Kemenhub, sektor transportasi laut baik yang kapal liner maupun kapal tol laut yang mengangkut bahan pokok dan penting tetap berjalan lancar dan tanpa hambatan di masa pandemi seperti ini,” kata Carmelita di Jakarta.

DPP INSA sebagai mitra Kemenhub juga rutin berkoordinasi dalam mensukseskan Program Tol Laut. Sejak dimulainya trayek tol laut, pelayaran nasional telah berkontribusi ikut melayani trayek tol laut.

Program Tol Laut juga dinilai telah mengalami banyak terobosan untuk mengoptimalisasikan perannya mengamankan jaring logistik ke daerah dan menekan disparitas harga antar wilayah.

Pertumbuhan jumlah trayek tol laut terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sejak diluncurkan pada akhir 2015, jumlah trayek tol laut sudah sebanyak 26 trayek pada 2020. Dari jumlah rute itu, tujuh rute dilayani oleh pelayaran swasta nasional. 

Load factor kapal-kapal tol laut memang masih perlu terus dioptimalkan, karena masih ada beberapa rute yang muatannya masih berkisar 30-an persen, tapi ada juga rute tol laut yang sudah sampai 100 persen. Namun untuk optimalisasi muatan tol laut perlu sinergi seluruh pihak. “Untuk, itu optimalisasi Rumah Kita untuk mengkonsolidasikan barang barang-barang pada sepanjang rute di Program Tol Laut harus terus dilakukan.”

Lain itu, Ia menilai, agar ketersediaan stok bahan pokok dan penting terjamin di daerah-daerah, yang diperlukan adalah memperbanyak volume barang yang diangkut, dan memperbanyak ship’s call kunjungan kapal tol laut. Pemberian subsidi angkutan laut  pada program tol laut juga baiknya difokuskan hanya untuk sembilan bahan pokok dan penting.

Peran tol laut sangat penting dalam upaya mengurangi disparitas harga antarwilayah khususnya di wilayah timur dan di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP). “Tapi untuk menurunkan disparitas harga antar daerah tidak bisa hanya dilakukan Kemenhub melalui Program Tol Laut,” katanya.

Menurutnya, perlu peran serta kementerian dan lembaga lain dalam menekan disparitas harga dan memastikan pergerakan logistik yang terintegrasi dan lancar, termasuk konektivitas antar moda transportasi dan pemantauan harga barang tol laut hingga ke tangan konsumen.

Carmelita menuturkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang belum lama ini diterbitkan, diharapkan akan mempercepat optimalisasi kinerja tol laut, mengingat inpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas seluruh instansi dalam meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

“Program Tol Laut yang sudah berjalan baik ini harus diiringi dengan munculnya industri di wilayah timur sehingga adanya pertumbuhan muatan balik kapal, dengan begitu nantinya akan membuat daya saing logistik kian baik.” (*)

Kinerja keuangan sektor transportasi laut dibikin ‘ambyar' oleh pandemi Covid-19. Penurunan kinerja hampir terjadi pada seluruh bidang angkutan laut.

Paling terdampak adalah angkutan Ro-Ro dan penumpang karena hanya boleh mengangkut 50% dari kapasitas kapal. Sedangkan angkutan barang penurunannya rata-rata 30%, dan untuk angkutan minyak dan gas (migas) penurunannya 15%.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Budhi Halim mengatakan, di era kenormalan baru (new normal) diharapkan roda perekonomian kembali berputar dan bisnis kembali menggeliat.

“Di era pandemi Covid-19 ini, kita sangat terpukul sekali,” kata Budhi di acara Kolaborasi Merespons Dampak Pandemi Covid-19 dan Strategi Recovery Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Transportasi, awal Juni lalu.

Pada kesempatan tersebut, Budhi menyampaikan beberapa masukan dari pengusaha angkutan laut kepada Kementerian Perhubungan terkait pengoperasian kapal dan kepelautan dalam menghadapi era kenormalan baru. Pertama, penerapan protokol kesehatan yang seragam antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah tidak lagi menolak pemberlakuan crew change di pelabuhan Indonesia.

Kedua, petugas karantina di pelabuhan agar lebih berperan aktif/jemput bola untuk menghindari antrean kapal saat proses pengetesan. Saat ini kapal-kapal harus antre 2-3 hari untuk diperiksa dan ini merugikan pelayaran.

“Jadi kita mohon benar-benar dari petugas karantina agar jemput bola. Kapal kalau satu hari itu (delay) sudah ribuan dolar ruginya, belum lagi di next port kita ditunggu. Ini akan mengganggu kelancaran logistik nasional,” katanya.

Ketiga, persyaratan rapid test pada angkutan Ro-Ro dan penumpang jarak dekat sebaiknya ditiadakan karena biayanya cukup mahal. Rapid test bisa digantikan dengan menerapkan penggunaan thermal scanner untuk mengecek suhu tubuh penumpang.

Keempat, memberi kemudahan bagi para pelaut untuk naik turun kapal. Hal ini tertuang dalam Circular IMO Nomor 4204/Add.14 tertanggal 05 May 2020, yang menggolongkan pelaut dan pekerja martim sebagai key workers dalam menunjang kelangsungan hidup suatu bangsa, terlepas apapun Nationality-nya. Agar pelaut dan pekerja maritim diberikan kemudahan pergi bekerja, naik turun kapal, ataupun transit.

Kelima, prosedur pemeriksaan rapid test bagi pelaut agar diseragamkan dan diberikan masa tenggang yang cukup, mulai dari perjalanan hingga naik ke kapal. Terakhir, Budhi bilang, sertifikasi keterampilan pelaut dan sertifikasi kapal agar dilakukan secara online.

Sementara itu, dari sisi manajemen perusahaan pelayaran juga bersiap menghadapi era kenormalan baru.

Managing Director PT Temas Tbk. Faty Khusumo mengatakan, langkah yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi era kenormalan baru adalah dengan memperketat protokol kesehatan di kantor dan kapal. 

Faty menyebutkan, upaya yang dilakukan diantaranya menempelkan poster dan flyer himbauan, menyediakan hand sanitizer, menyediakan masker, menyediakan obat-obatan, melakukan pengecekan suhu, larangan penerbangan, penyemprotan cairan disinfektan secara rutin.

Lalu, sambung Faty, perusahaan juga melakukan pantauan absen. Bagi karyawan yang sakit wajib melapor serta karyawan wajib melakukan perawatan mandiri di rumah dan perkembangan kesehatannya akan dipantau.

“Dengan adanya Covid-19 ini semua bisa lebih aware terhadap personal hygine. Semoga vaksin bisa secepatnya ditemukan,” tutur Faty.

Senada dengan PT Temas, PT Pelni tengah menggalakkan protokol kesehatan dari berbagai bidang mulai dari karyawan, anak buah kapal (ABK) hingga penumpang di setiap pelabuhan yang dilayari Pelni. Selain itu, keseragaman pemeriksaan dan penyediaan fasilitas yang memenuhi standar menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi new normal.

VP Corporate Planning PT Pelni Andi Samsul Hadi menuturkan perusahaan juga mempercepat akselerasi digitalisasi hampir di seluruh bidang. Dari sisi ticketing sudah berjalan cukup lama dan akan terus ditingkatkan, termasuk pelayanan serta digital control systems (DCS).

“Jadi penerapan digitalisasi akan menjadi suatu keharusan bagi semua operator,” ujar Andi.

Andi menambahkan strategi yang akan diterapakan pada era new normal harus selaras dengan kepentingan kesehatan dan ekonomi.  (*)

Pengusaha pelayaran nasional hingga kini masih menanti relaksasi atau keringanan dari pemerintah. Salah satunya adalah keringanan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, INSA sudah memberikan berbagai masukan atau usulan kepada pemerintah mengenai stimulus yang dibutuhkan pelayaran nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19. Terkait keringanan pembayaran PNBP, saat ini masih dibahas oleh Kementerian Perhubungan.

"Keringanan PNPB masih digodok di biro hukum Kemenhub, keringanan PNBP akan segera banyak membantu kami. Kalau dari saya karena pemerintah uangnya juga terbatas ya, yang paling utama kebijakan yang tidak pakai uang yang bisa dikasih. Istilahnya seperti PNBP ini mungkin tidak kasih penundaan," kata Carmelita seperti dikutip bisnis.com, Jumat (26/6/2020).

Lalu, sambung Carmelita, jenis relaksasi penundaan pembayaran lain yang dapat menambah biaya pelayaran, perlu kuota waktu lebih lama lagi. Sebab, relaksasi seperti restrukturisasi pinjaman melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak kunjung ada kejelasan.

Menurut Carmelita, keuangan pemerintah yang terbatas membuat relaksasi yang berkaitan dengan pembiayaan agak sulit dilakukan. Dari sisi pinjaman, dikatakan Carmelita, perusahaan pelayaran memiliki pinjaman yang cukup tinggi.

Carmelita berharap pemerintah bisa segera merealisasikan relaksasi yang dibutuhkan pelayaran nasional, jika tak kunjung adanya kejelasan maka pelayaran nasional mengarah kepada kebangkrutan.

"Setiap industri kembali lagi kepada berapa lama kekuatan mampu bertahan, kami tiga bulan, semakin besar semakin berat untuk industri," ungkapnya.

Seperti diketahui, dampak dari pandemi Covid-19 ini merata dirasakan pada hampir seluruh jenis sektor pelayaran saat ini. Misalnya saja, pendapatan angkutan penumpang/Roro merosot 75%-100%. Kondisi yang sama terjadi pada sektor kontainer yang turun 10%-25%, curah kering, liquid tanker, tug and barges, yang juga mengalami penurunan pendapatan 25%-50%.

Merosotnya harga minyak dunia yang menyentuh USD 17,5 per barel, telah berdampak buruk terhadap industri minyak dan gas (migas) bumi. Kegiatan perusahaan migas mulai dari hulu sampai hilir melakukan evaluasi dan meninjau ulang kegiatan operasinya, termasuk melakukan efisiensi usaha misalnya, mengurangi produksi bahkan stop operasi. Dan ini berdampak pada pelaku usaha pelayaran supporting di sektor migas, seperti penurunan sewa atau renegosiasi kontrak 30%-40%, bahkan terminasi awal (early termination).

Sedangkan beban biaya naik signifikan akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pembiayaan leasing, asuransi dan spare part kapal adalah dalam US dolar. Akan tetapi pendapatan perusahaan dalam nilai rupiah. Sehingga pelayaran mengalami kerugian valuta. Akibat pandemi ini sebagian besar pelanggan menunda pembayaran. Sehingga cash flow pelayaran mengalami defisit. (*)

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC memberlakukan keringanan terbatas terhadap biaya layanan peti kemas. Relaksasi ini diberikan selama masa pandemi Covid-19, untuk meringankan para pengguna jasa, khususnya para pemilik atau pengelola peti kemas.

“Sejak pertengahan Mei lalu IPC sudah menginstruksikan kepada seluruh anak perusahaan yang mengelola terminal peti kemas untuk memberlakukan keringanan terbatas atas layanan peti kemasnya. Relaksasi ini berlaku selama dua bulan, yakni hingga 19 Juli 2020,” kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Menurut Arif, relaksasi ini merupakan tindak lajut dari permintaan dunia usaha yang mengharapkan keringanan biaya jasa kepelabuhanan selama masa pandemi. Kebijakan tersebut menjadi stimulus bagi pelaku usaha logistik untuk keberkelanjutan bisnisnya.

“Ini juga merupakan partisipasi IPC dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan relaksasi demi keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Sebagai contoh implementasi dari kebijakan tersebut, General Manager Terminal Peti Kemas Koja, Hudadi Soerja Djanegara menjelaskan bahwa pengurangan tarif telah diberlakukan di Terminal Peti Kemas Koja untuk sementara waktu di masa pandemi. Relaksasi ini berupa diskon terhadap layanan peti kemas kosong.

“Diskon bisa diberikan melalui perjanjian B to B antara terminal dengan pemilik atau pengelola peti kemas, dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran,” jelasnya.

Hudadi menjelaskan, keringanan terbatas juga diberlakukan untuk layanan storage (penyimpanan) peti kemas kosong. Selain itu, TPK Koja juga memberikan perpanjangan waktu pembayaran atas layanan bongkar muat yang diberikan TPK Koja.

“Saat situasi normal, pengguna jasa wajib melakukan pembayaran maksimal delapan hari kerja sejak tagihan (invoice) diterima. Dengan adanya pandemi Covid-19, kami memberikan kelonggaran, di mana pembayaran bisa dilakukan hingga 14 hari kerja, terhitung sejak tagihan  mereka terima,” pungkasnya. (*)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada 16 Juni 2020. Inpres ini diterbitkan guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Seperti dikutip laman setkab.go.id, dengan inpres ini Presiden menginstruksikan kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Para Gubernur untuk:

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan penataan ekosistem logistik nasional," bunyi Diktum PERTAMA.

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Instruksi Presiden ini.

Dalam pelaksanaan Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, Presiden Menginstruksikan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan penyusunan arah dan kebijakan umum penataan ekosistem logistik nasional; dan mengoordinasikan penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, melalui:

1. simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi;
2. kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta; dan
3. kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik.

“Dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Menteri Keuangan melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi,’’ bunyi Diktum KELIMA Inpres tersebut.

Dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Inpres tersebut, Presiden secara khusus menginstruksikan:

1. Menteri Perhubungan: mengintegrasikan sistem perizinan dan layanan ekspor, impor, dan logistik di lingkungan kerja Kementerian Perhubungan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW); dan melakukan penataan tata ruang kepelabuhan serta jalur distribusi barang;
2. Menteri Perdagangan: mengintegrasikan sistem pengajuan perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perdagangan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW); dan mengintegrasikan proses bisnis pelaporan perdagangan antarpulau dengan proses bisnis keberangkatan dan kedatangan sarana pengangkut dalam sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW);
3. Menteri Perindustrian menyederhanakan proses bisnis untuk mengintegrasikan sistem pengajuan persyaratan perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perindustrian dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW);
4. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.
5. Para Gubernur melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

‘’Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri Keuangan: berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia; dan dapat melibatkan partisipasi pelaku usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu,’’ bunyi Diktum KETUJUH.

Sekretaris Kabinet, sesuai Diktum KEDELAPAN Inpres ini, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkannya kepada Presiden.

‘’Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ bunyi Diktum KESEMBILAN.

Sesuai Diktum KESEPULUH Inpres ini, seluruh pejabat diminta untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

‘’Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,’’ bunyi akhir Inpres tersebut. (*)