Pengiriman barang/kargo dari dan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) baik melalui pelabuhan maupun bandara dipastikan akan tetap berjalan seperti biasa, sementara pengiriman hewan hidup (life animal) dari RRT akan di hentikan sementara.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Terbatas terkait Penanganan Virus Korona yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (4/2). Demikian disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan di Jakarta, Rabu (5/2).

“Berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden kemarin sore yang dihadiri oleh bapak Menhub. Pemerintah memutuskan bahwa pengiriman kargo dari RRT tetap berjalan seperti biasa. Yang dihentikan sementara adalah pengiriman hewan hidup dari RRT,” jelasnya.

Hengki mengungkapkan, alasan tidak dihentikannya pengiriman barang/kargo dari RRT adalah, belum ada temuan-temuan ada penularan virus korona melalui barang/kargo dan belum ada imbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) terkait hal itu.

“Sementara terkait penghentian pengiriman hewan hidup dari Tiongkok, dilakukan karena diketahui penularan virus Korona selain ditularkan dari manusia ke manusia juga dapat ditularkan dari hewan hidup,” ungkapnya.

Hengki mengatakan, detail pengaturan penghentian pengiriman hewan hidup dari RRT ke Bandara ataupun pelabuhan di Indonesia akan dibuat oleh Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut.

Sedangkan, terkait dengan pengaturan terhadap pengiriman produk holtikultura seperti bawang dan buah-buahan ataupun produk makanan lainnya dari RRT, Kemenhub akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kemendag, Kementan, dan Kemenkes untuk penanganannya.

“Bapak Menhub telah menginstruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Udara untuk bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di Bandara dan pelabuhan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya kepada operator Bandara dan pelabuhan, serta stakeholder terkait,” tuturnya.

Sementara itu, pemberlakuan kebijakan penundaan sementara penerbangan dari dan ke RRT telah berlaku sejak Rabu dini hari pkl 00.00 WIB (tadi malam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran virus korona yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai global epidemic dengan status darurat global.

Kemenhub telah mengimbau kepada operator penerbangan agar menginformasikan rencana penundaan tersebut kepada masyarakat untuk meminimalisir kerugian dari penumpang. Kemenhub tengah melakukan inventarisir terkait dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dari penundaan pesawat tersebut. (sumber: dephub.go.id)

abc

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) telah menetapkan Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum DPP INSA terpilih periode 2019-2023. Carmelita Hartoto terpilih secara aklamasi pada RUA DPP INSA ke-XVII. Penyelenggaran RUA INSA ke-XVII digelar pada Senin – Selasa (9 – 10/12/2019) di Hotel Sultan, Jakarta. RUA kali ini mengusung tema “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju”. Pelaksanaan RUA INSA Ke-XVII merupakan amanat dari Anggaran Dasar INSA pasal 13 dan Anggaran Rumah Tangga INSA pasal 26. Salah satu agenda RUA INSA Ke-XVII adalah pemilihan Ketua Umum INSA untuk periode 2019-2023. RUA INSA Ke-XVII resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan dihadiri oleh DPC INSA seluruh Indonesia, Anggota INSA dan stakeholders terkait lainnya. Ajang empat tahun sekali ini juga merupakan ajang silaturahmi, bertukar pikiran atau pandangan, dan mempererat soliditas baik pengurus maupun anggota guna menghadapi tantangan pelayaran yang semakin kompleks.(*)  

abc

DPP INSA mendapatkan kesempatan baik untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (04/01). Dalam kesempatan tersebut, INSA menyampaikan beberapa isu-isu seputar dunia pelayaran nasional. Hadir dalam kesempatan itu adalah Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, WKU I Witono Soeprapto, WKU II Darmadi Go, WKU III Darmansyah Tanamas, Kepala Bidang Angkutan Curah Buddy Rakhmadi, Wakil Kepala Bidang Offshore Eddy K. Logam dan Dewan Penasehat DPP INSA Soenarto.  Adapun yang mendampingi Presiden Joko Widodo adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Isu utama yang menjadi fokus pembicaraan antara INSA dan Presiden Joko Widodo adalah terkait pentingnya mempertahankan kebijakan asas cabotage. Kebijakan yang tertuang dalam Inpres No 05 tahun 2005 dan Undang-undang Pelayaran No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sudah terbukti positif mengerek jumlah armada merah putih menjadi 25 ribu lebih dari sejak dimulainya asas cabotage pada 2005 yang hanya sekitar enam ribu armada. Asas cabotage juga sudah terbukti positif bagi ekosistem bisnis pelayaran lainnya, seperti galangan kapal, logistik, industri komponen, dan lembaga sekolah pendidikan SDM pelaut. Lebih dari itu, asas cabotage juga bermakna kedaulatan negara atau sovereign of the country menyangkut peran angkutan laut nasional dari kemungkinan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Investasi  asing pada industri pelayaran sebagian besar tidak dalam bentuk aliran dana masuk, sebagaimana yang terjadi di sektor infrastruktur dan manufaktur. Investasi kapal di sektor pelayaran hanya dalam bentuk pemindahan asset kapal dari bendera asing menjadi bendera Indonesia, yang dicatat sebagai bagian dari investasi dalam perusahaan tersebut. Hasil pendapatan usaha pelayaran asing di Indonesia sebagian besar digunakan untuk mengembalikan nilai investasi di negara asalnya. Selain itu, kapal merupakan asset bergerak sehingga sewaktu-waktu dapat dipindahkan kepemilikan dan operasionalnya di luar wilayah Indonesia. Oleh karenanya, investasi asing di sektor pelayaran berdampak lebih kecil ketimbang sektor lain terhadap ekonomi nasional. Namun bukan berarti investasi asing di sektor angkutan laut tidak diperlukan. Investasi asing dibutuhkan untuk jenis-jenis kapal kerja yang memerlukan teknologi tinggi, seperti kapal pengeboran lepas pantai dengan mekanisme perizinan PMA yang berbeda dari PMDN. “Untuk itu kami sampaikan bahwa industri pelayaran adalah industri strategis yang berhak masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI),” kata Carmelita, Rabu (04/12). WKU III DPP INSA Darmansyah Tanamas mengatakan, dengan kebijakan memasukkan pelayaran nasional dalam DNI, akan sangat membantu dalam pengembangan perusahaan pelayaran nasional menengah dan kecil. Isu lain yang dibicarakan antara pengurus DPP INSA dan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard sesuai amanat Pasal 256 pada Undang-undang No 17 tahun 2008. Saat ini banyak institusi lembaga penegak hukum yang berwenang di laut. Akibatnya, terjadi biaya tinggi di tengah laut dan ketidakpastian waktu pengiriman barang. “Dalam pertemuan dengan Presiden kami juga sampaikan perlu dibentuknya single agent multy task, atau satu instansi yang melingkupi seluruh keamanan dan keselamatan laut dan pantai,” katanya. Dalam kesempatan itu, INSA juga menyampaikan terkait dengan dibutuhkannya dukungan pembiayaan pengadaan kapal bagi industri pelayaran nasional dengan bunga kompetitif, yakni satu digit dan bertenor panjang berkisar 10-15 tahun sesuai dengan amanat Pasal 56-57 Undang-undang No 17 tahun 2008.  Untuk itu, diusulkan agar skema pembiayaan angkutan laut dimasukkan atau disamakan seperti skema pembiayaan infrastruktur. Pembahasan lainnya adalah terkait tol laut yang memerlukan dukungan seluruh pihak, tidak hanya dari Kementerian Perhubungan, tapi juga dukungan dari Kementerian Perdagangan dan juga BUMN. Hal ini untuk menghilangkan resiko permainan harga barang tol laut oleh distributor. “Optimalisasi Program Tol Laut harus melibatkan dan didukung banyak kementerian, seperti Kementerian Perdagangan dan BUMN.” Pertemuan tersebut juga menyinggung tentang pemberdayaan industri galangan kapal nasioal dan dukungan pemberian fasilitas fiskal. Dukungan terhadap galangan kapal nasional juga diberikan berupa pembatasan usia atas impor kapal tidak baru yang dapat diproduksi di galangan kapal dalam negeri. (*) abc

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) diundang menjadi pembicara pada acara Workshop Menuju 15 Tahun Implementasi Asas Cabotage yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan laut Kementerian Perhubungan, di Grand Mercure, Jakarta, Kamis (07/11/2019). Dari DPP INSA diwakili langsung oleh Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto sebagai pembicara bersama dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko dan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio sebagai moderator. Workshop tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo. Dalam sambutannya Agus mengatakan, jumlah armada kapal niaga nasional tumbuh secara signifikan sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005.  Selain itu, armada kapal nasional juga menguasai pangsa pasar muatan dalam negeri. Agus menuturkan tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana biaya logistik angkutan laut bisa kompetitif, barang terdistribusi ke seluruh pelosok nusantara, dan mampu bersaing di pasar internasional. Karena itu, pemerintah, INSA, dan stakeholder terkait harus duduk bersama guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut. “Asas cabotage is ok tapi harus kompetitif. Lalu, bagaimana kita bisa masuk pasar internasional, pemerintah harus berbuat apa agar itu bisa terlaksana,” ujar Agus. Hal senada dikatakan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko, bahwa asas cabotage memberikan dampak positif bagi industri pelayaran nasional serta industri turunannya. Capt. Wisnu berharap melalui asas cabotage perusahaan pelayaran nasional semakin tumbuh dan mampu bersaing di dunia internasional. Dengan begitu akan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga diperlukan sumber daya manusia (sdm) yang unggul. “Kedepannya banyak generasi muda kita memanfaatkan asas cabotage ini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan,” kata Capt. Wisnu. Capt. Wisnu menambahkan workshop ini diharapkan bisa menjadi ajang diskusi yang cukup berkontributif dan bisa memberikan solusi kedepannya. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kebijakan asas cabotage yang termuat dalam Inpres No. 5 dan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ini harus dijalankan konsisten karena terbukti memberikan dampak positik bagi ekonomi nasional. “Pemberdayaan pelayaran nasional memerlukan dukungan seluruh pihak khususnya pemerintah dengan memberikan kebijakan turunan dari amanat pada Pasal 56 dan 57 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,” ucap Carmelita. Carmelita menambahkan pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan dari sisi fiskal, pembiayaan moneter dan operasional kapal. Kondisi ini mengakibatkan pelayaran nasional belum berdaya saing. Acara workshop tersebut juga dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, KSOP dan OP Kelas Utama seluruh Indonesia, Asosiasi di sektor maritim, dan Akademisi. (*) abc

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruhnya gugatan pembatalan merek INSA yang diajukan oleh Perkumpulan INSA Johnson kepada Yayasan INSA Manunggal. Hal ini sebagaimana pembacaan putusan yang telah dibacakan pada 27 September 2019. Dalam salah satu pertimbangan majelis bahwa dalil itikad baik yang didalilkan penggugat tidak terbukti, dikarenakan pendaftaran merek Indonesian National Shipowner's Association oleh Yayasan INSA Manunggal adalah sesuai amanah Anggaran Rumah Tangga Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Soal sengketa di dalam tubuh organisasi INSA sendiri sudah diputuskan dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kuasa Hukum Yayasan INSA Manunggal Alfin Sulaiman menyambut positif putusan Majelis. Putusan ini menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Organisasi INSA. “Dan klien kami lainnya yaitu Organisasi INSA yang diketuai oleh Ibu Carmelita Hartoto adalah pemegang sah atas merek INSA berdasarkan Perjanjian yang diberikan oleh Yayasan INSA Manunggal,” kata Alfin di Jakarta. Sebelumnya Perkumpulan INSA yang diketuai oleh Johnson Williang Sutjipto telah mengajukan gugatan pembatalan merek INSA kepada Yayasan INSA Manunggal di Pengadilan Niaga yang teregister dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana sebelumnya Yayasan INSA Manunggal telah mengajukan tuntutan pidana sehubungan dengan penggunaan logo INSA milik Yayasan.(*)abc