PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC memberlakukan keringanan terbatas terhadap biaya layanan peti kemas. Relaksasi ini diberikan selama masa pandemi Covid-19, untuk meringankan para pengguna jasa, khususnya para pemilik atau pengelola peti kemas.

“Sejak pertengahan Mei lalu IPC sudah menginstruksikan kepada seluruh anak perusahaan yang mengelola terminal peti kemas untuk memberlakukan keringanan terbatas atas layanan peti kemasnya. Relaksasi ini berlaku selama dua bulan, yakni hingga 19 Juli 2020,” kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Menurut Arif, relaksasi ini merupakan tindak lajut dari permintaan dunia usaha yang mengharapkan keringanan biaya jasa kepelabuhanan selama masa pandemi. Kebijakan tersebut menjadi stimulus bagi pelaku usaha logistik untuk keberkelanjutan bisnisnya.

“Ini juga merupakan partisipasi IPC dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan relaksasi demi keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Sebagai contoh implementasi dari kebijakan tersebut, General Manager Terminal Peti Kemas Koja, Hudadi Soerja Djanegara menjelaskan bahwa pengurangan tarif telah diberlakukan di Terminal Peti Kemas Koja untuk sementara waktu di masa pandemi. Relaksasi ini berupa diskon terhadap layanan peti kemas kosong.

“Diskon bisa diberikan melalui perjanjian B to B antara terminal dengan pemilik atau pengelola peti kemas, dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran,” jelasnya.

Hudadi menjelaskan, keringanan terbatas juga diberlakukan untuk layanan storage (penyimpanan) peti kemas kosong. Selain itu, TPK Koja juga memberikan perpanjangan waktu pembayaran atas layanan bongkar muat yang diberikan TPK Koja.

“Saat situasi normal, pengguna jasa wajib melakukan pembayaran maksimal delapan hari kerja sejak tagihan (invoice) diterima. Dengan adanya pandemi Covid-19, kami memberikan kelonggaran, di mana pembayaran bisa dilakukan hingga 14 hari kerja, terhitung sejak tagihan  mereka terima,” pungkasnya. (*)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada 16 Juni 2020. Inpres ini diterbitkan guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Seperti dikutip laman setkab.go.id, dengan inpres ini Presiden menginstruksikan kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Para Gubernur untuk:

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan penataan ekosistem logistik nasional," bunyi Diktum PERTAMA.

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Instruksi Presiden ini.

Dalam pelaksanaan Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, Presiden Menginstruksikan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan penyusunan arah dan kebijakan umum penataan ekosistem logistik nasional; dan mengoordinasikan penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, melalui:

1. simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi;
2. kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta; dan
3. kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik.

“Dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Menteri Keuangan melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi,’’ bunyi Diktum KELIMA Inpres tersebut.

Dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Inpres tersebut, Presiden secara khusus menginstruksikan:

1. Menteri Perhubungan: mengintegrasikan sistem perizinan dan layanan ekspor, impor, dan logistik di lingkungan kerja Kementerian Perhubungan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW); dan melakukan penataan tata ruang kepelabuhan serta jalur distribusi barang;
2. Menteri Perdagangan: mengintegrasikan sistem pengajuan perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perdagangan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW); dan mengintegrasikan proses bisnis pelaporan perdagangan antarpulau dengan proses bisnis keberangkatan dan kedatangan sarana pengangkut dalam sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW);
3. Menteri Perindustrian menyederhanakan proses bisnis untuk mengintegrasikan sistem pengajuan persyaratan perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perindustrian dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW);
4. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.
5. Para Gubernur melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

‘’Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri Keuangan: berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia; dan dapat melibatkan partisipasi pelaku usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu,’’ bunyi Diktum KETUJUH.

Sekretaris Kabinet, sesuai Diktum KEDELAPAN Inpres ini, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkannya kepada Presiden.

‘’Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ bunyi Diktum KESEMBILAN.

Sesuai Diktum KESEPULUH Inpres ini, seluruh pejabat diminta untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

‘’Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,’’ bunyi akhir Inpres tersebut. (*)

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan DPP INSA konsisten memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional dan berkontribusi bagi sektor industri pelayaran Indonesia.

“Saya harap INSA selalu memberikan value dan berkontribusi bagi ekonomi nasional dan pelayaran nasional,” kata Menhub Budi saat memberikan sambutan pada pelantikan DPP INSA masa bakti 2019-2023, Jumat, 19 Juni 2020, secara virtual.

Menurutnya, pelayaran nasional yang tergabung di INSA merupakan motor bagi kegiatan ekonomi Indonesia, karena perannya sebagai alat distribusi barang dan logistik ke seluruh pulau di Indonesia.

“Pelayaran nasional menjadi motor karena memang pergerakan barang dari kota ke kota, dari pulau ke pulau itu dilakukan oleh armada-armada INSA,” ujarnya.

Seperti diketahui, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada hari ini (Jumat, 19 Juni 2020) melantik jajaran pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023, melalui aplikasi zoom.

Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan webinar yang mengusung tema “Pelayaran Indonesia Menuju Indonesia Maju”. Adapun isu-isu yang akan diangkat pada webinar ini mengenai Navigating The Covid-19 Crisis Through Managing Maritime Industry In Indonesia, Penegakan Hukum di Laut Teritorial Indonesia dalam Menuju Kemajuan Ekonomi Nasional, dan Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Kapal Selama Pandemi.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menjadi keynote speaker pada acara webinar ini. Adapun narasumber yang mengisi webinar adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Capt. Dr. Wisnu Handoko M. Sc, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S. T, MH, dan Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Julius Wiratno. (*)

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) mengeluhkan masih maraknya pemeriksaan dan penangkapan kapal oleh oknum penegakan hukum di laut terhadap kapal nasional.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal swasta nasional masih terjadi oleh oknum penegakan hukum di laut Indonesia, bahkan kian sering terjadi. INSA mencatat, selama sebulan ini sudah terjadi lima kali pemeriksaan dan penangkapan kapal nasional.

Pemeriksaan dan penangkapan kapal di tengah laut kerap dilakukan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan alasan yang terkesan mengada-ada.

“Ini kerugian sangat besar yang dialami para pelaku usaha pelayaran nasional karena meliputi kerugian materi, bahan bakar dan waktu, serta mandeknya pasokan logistik antar pulau di Indonesia” ujarnya, Senin (11/05/2020).

Carmelita menuturkan, kapal-kapal yang diperiksa dan ditangkap ini, merupakan kapal-kapal pengangkut logistik dan bahan pokok ke daerah-daerah.

Untuk itu, Carmelita meminta, seharusnya operasional kapal-kapal ini berjalan lancar, sehingga tidak terjadi keterlambatan waktu pengiriman yang bisa mengakibatkan kelangkaan pasokan bahan pokok di daerah-daerah. Terlebih di masa Covid-19 ini, seharusnya seluruh pihak bahu membahu memastikan kelancaran pasokan bahan pokok.   

“Di saat Covid-19 seperti ini, pasokan bahan pokok merupakan aspek utama yang harus terpenuhi bagi seluruh masyarkat, tapi kalau kapal pengangkutnya diberhentikan di laut seperti ini bagaimana?”

Menurut Carmelita, kejadian ini bakal terus berulang selama belum terbentuknya badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard.

INSA menaruh perhatian serius atas terbentuknya badan tunggal penegakan hukum di laut dalam beberapa tahun ini.  Hal ini bahkan sudah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan DPP INSA di Istana Kepresidenan akhir tahun lalu.

Selain itu, DPP INSA juga telah melakukan audiensi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya Aan Kurnia.  

Carmelita menilai terbentuknya badan tunggal penegakan hukum di laut merupakan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dan pembentukannya sudah sangat mendesak.

“Untuk meningkatkan perekonomian nasional, kinerja pelayaran nasional tidak boleh terhambat dalam bentuk apapun dalam menjalankan distribusi logistik nasional. Oleh karena itu kita membutuhkan adanya sea and coast guard seperti yang diamanatkan undang-undang pelayaran.” (*)

Industri Pelayaran Nasional sebagaimana dialami banyak industri moda transportasi lainnya telah mengalami krisis akibat pandemi Covid -19. Diharapkan adanya stimulus beserta langkah-langkah tindakan pencegahan dan penanggulangannya.

Pendapatan pelayaran nasional mengalami kemerosotan tajam. Dampak dari pandemi Covid-19 ini merata dirasakan pada hampir seluruh jenis sektor pelayaran saat ini. Misalnya saja, pendapatan angkutan penumpang/Roro merosot 75%-100%. Kondisi yang sama terjadi pada sektor kontainer yang turun 10%-25%, curah kering, liquid tanker, tug and barges, yang juga mengalami penurunan pendapatan 25%-50%.

Merosotnya harga minyak dunia yang menyentuh USD 17,5 per barel, telah berdampak buruk terhadap industri minyak dan gas (migas) bumi. Kegiatan perusahaan migas mulai dari hulu sampai hilir melakukan evaluasi dan meninjau ulang kegiatan operasinya, termasuk melakukan efisiensi usaha misalnya, mengurangi produksi bahkan stop operasi. Dan ini berdampak pada pelaku usaha pelayaran supporting di sektor migas, seperti penurunan sewa atau renegosiasi kontrak 30%-40%, bahkan terminasi awal (early termination).

Sedangkan beban biaya naik signifikan akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pembiayaan leasing, asuransi dan spare part kapal adalah dalam US dolar. Akan tetapi pendapatan perusahaan dalam nilai rupiah. Sehingga pelayaran mengalami kerugian valuta.

Badai masih berlanjut, akibat pandemi ini sebagian besar pelanggan menunda pembayaran. Sehingga cash flow pelayaran mengalami defisit.

Pelayaran berada di situasi yang sangat terjepit, dan sangat membutuhkan stimulus yang tepat dan cepat dari pemerintah dan seluruh stakeholder.

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan sejumlah stimulus atas pandemi Covid-19, meski stimulus lainnya masih sangat ditunggu realisasinya.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sejumlah stimulus yang telah direalisasikan pemerintah adalah dispensasi perpanjangan sertifikat kapal dan sertifikat crewing yang tidak membahayakan aspek keselamatan, dan juga dispensasi pemberlakuan penundaan docking untuk kapal yang sedang dalam masa operasional, mengingat saat ini galangan kapal sudah mengurangi jumlah pekerja lapangan karena terdampak virus Covid-19.

“INSA sangat mengapresiasi stimulus yang telah diberikan pemerintah ini, meski begitu kami masih sangat menanti realisasi stimulus lainnya untuk industri pelayaran,” kata Carmelita, Selasa (28/04/2020).

INSA telah menyampaikan sejumlah persoalan dan permintaan stimulus pelayaran kepada emerintah, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan stakeholder pelayaran lainnya, dengan harapan masalah yang dihadapi dapat segera teratasi.

Sejumlah stimulus lain yang dibutuhkan, dari sisi fiskal antara lain dari Kementerian Keuangan adalah pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang, sedangkan dari sisi moneter dari OJK dan perbankan adalah pemberian rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian reconditioning atau keringanan syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.

INSA juga meminta penghapusan PNBP yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang. Para pelaku usaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50% atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.

Kemudian, perubahan sistem pembayaran yang semula melalui CMS (Auto collection) menjadi Billing payment dengan masa jatuh tempo 30 hari, yang semula billing payment  delapan hari diubah menjadi 30 hari. Lalu mengubah free time storage full and empty untuk inbound (semula tiga hari) dan outbound ( semula lima hari), menjadi  tujuh hari dihitung satu hari. Serta menambah free time transhipment menjadi 14 hari.

Lain itu, diharapkan Oil Companies dan Charterer tidak memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan pelayaran secara sepihak dan melakukan negoisasi dengan win-win solution, serta membayar piutang usaha tepat waktu.

“Yang perlu dipikirkan itu dampak jika iklim usaha di pelayaran memburuk, karena kita tahu pelayaran ini padat karya. Pelayaran juga motor ekonomi bagi beberapa sektor terkait lainnya, seperti logistik, galangan, asuransi hingga ke instansi pendidik SDM pelaut,” pungkasnya. (*)

Kementerian Perhubungan mengingatkan kepada seluruh stakeholder untuk mengutamakan keselamatan pelayaran dan kelancaran pasokan logistik melalui jalur laut agar tetap berjalan normal ditengah pandemi Covid-19.

“Meskipun kita dalam kondisi yang cukup sulit karena pandemi wabah Corona tetapi kita harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tetap memprioritaskan keselamatan pelayaran serta menjaga terjaminnya kelancaran pasokan logistik di seluruh wilayah tanah air,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo dalam siaran pers, Selasa (28/04/2020).

Mengenai kegiatan operasional pelabuhan, Agus menghimbau, pelabuhan tetap beroperasi seperti biasa dengan tetap menerapkan SOP Pencegahan penyebaran Covid-19.

Seperti di Pelabuhan Batang, sambung Agus, tetap menindaklanjuti penerbitan Pas Kecil bagi kapal tradisional di wilayah kerja Pelabuhan Batang dan meminta berkoordinasi dengan dinas terkait serta memaksimalkan potensi SDM UPP Batang yang berkompeten untuk memproses Penerbitan Pas kecil dengan cara jemput bola dan mendirikan gerai pelayanan di wilayah kerja yang dituju.

“Selain itu saya berpesan agar setiap pelabuhan tetap memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi kapal-kapal yang mengangkut bahan pokok dan logistik lainnya, sehingga pasokan logistik melalui transportasi laut tetap terjamin dengan baik dan lancar,” imbuhnya.

Sementara itu, Agus juga mengingatkan pentingnya jajaran petugas di lapangan supaya mensosialisasikan dan melaksanakan sepenuhnya larangan mudik pada Lebaran tahun 1441 H / 2020 guna mencegah serta memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19.

Menurut Agus, sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 telah mengatur larangan penggunaan sarana transportasi laut untuk kegiatan mudik pada masa angkutan lebaran tahun 2020 yang berlaku untuk semua kapal penumpang mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020.

”Larangan pengoperasian kapal penumpang tersebut diberlakukan bagi kapal yang melayani penumpang untuk pelayaran mudik dalam satu wilayah propinsi/kabupaten/kecamatan dimana Pemerintah Daerah menerapkan PSBB, dan atau pelayaran antar propinsi/ kabupaten/kecamatan dimana salah satu Pemerintah Daerah Pelabuhan asal/singgah/ tujuan menerapkan PSBB," tuturnya.

Agus meminta jajarannya untuk mensosialisasikan dan menyampaikan penerapan PM 25/2020 tersebut kepada masyarakat dengan cara-cara yang persuasif dan menjaga suasana di lapangan tetap kondusif.

"Sampaikan penjelasan terkait larangan mudik di Lebaran 2020 yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan cara persuasif, mengedepankan pendekatan kekeluargaan agar kondisi di lapangan tetap terjaga dan kondusif. Saya yakin masyarakat juga memahami kondisi saat ini dan mau bekerjasama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid 19," ujarnya.

Pada kunjungan kerja di Pelabuhan Tegal dan Pelabuhan Cirebon selain berkesempatan mengunjungi Posko Terpadu Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang didirikan oleh masing-masing KSOP dan unsur maritim di pelabuhan, Dirjen Hubla juga mengunjung Gedung VTS Cirebon yang belum lama diresmikan pengoperasiannya.

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cirebon, Wismantono mengatakan, guna mendukung pencegahan penyebaran pandemi corona atau covid-19 di Pelabuhan pihaknya telah melakukan berbagai langkah-langkah antara lain menutup pintu masuk pelabuhan dari 3 menjadi 1 pintu untuk memudahkan pengawasan,  mengecek suhu tubuh tiap orang yang masuk pelabuhan, mewajibkan seluruh orang yang masuk pelabuhan menggunakan masker, menyusun SOP  pencegahan dan penaggulangan penyebaran covid-19 serta melakukan penyemprotan disinfektan secara periodik 2 minggu sekali di wilayah pelabuhan dan sekitar pelabuhan. (*)

Dalam rangka memastikan keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terkait dalam kegiatan sertifikasi kapal, serta untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia, Kementerian Perhubungan melakukan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia khususnya di masa pandemi Covid 19.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE.16 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku/Pengukuhan Sertifikat Statutori/Re-Inspection Life Saving Appliance (LSA) serta Re-Inspection Fire Fighting Appliance (FFA) Bagi Kapal Berbendera Indonesia Akibat Status Keadaan Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono menjelaskan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia dalam surat edaran tersebut mencakup beberapa hal, diantaranya kegiatan survey dan sertifikasi statutori, perpanjangan sertifikasi statutori, penundaan inspeksi dasar kapal, penundaan inspeksi dasar kapal, penundaan survey pembaharuan/special survey/survey tahunan/audit pembaharuan/audit antara, kegiatan Re-Inspection LSA, dan kegiatan Re-Inspection FFA.

“Berkenaan dengan pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia akan dilakukan beberapa penyesuaian layanan, salah satunya untuk Sertifikasi Statutori yang habis masa berlakunya sebelum tanggal 29 Mei 2020, dapat diberikan perpanjangan (postponement of bottom inspection) tidak lebih 3 (tiga) bulan dari berakhirnya masa berlaku sertifikat dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan,” ujar Capt. Sudiono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (13/4).

Selanjutnya, untuk Sertifikat Statutori yang jatuh tempo maksimum time window, Ia mengatakan dapat dilakukan pengukuhan (endorsement) sertifikat pada survey/audit tahunan (annual survey) termasuk survey/audit antara sebelum tanggal 29 Mei 2020 dapat diberikan perpanjangan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dari jangka waktu maksimal pengukuhan dengan persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Cq Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

“Perpanjangan atau pengukuhan untuk kegiatan intermediate survey, renewal/special survey dan perpanjangan karena sertifikat statutori berakhir tersebut dapat dilaksanaan sepanjang kondisi galangan tidak dapat melaksanakan kegiatan docking disebabkan status keadaan tertentu darurat Covid-19 dengan dibuktikan berupa surat pernyataan dari galangan atau dokumen dari Syahbandar setempat yang menyatakan lokasi kapal berada di Negara atau daerah terdampak Covid-19 sehingga tidak dapat diakses,” tutur Capt. Sudiono.

Selain itu, dalam kondisi saat, Capt. Sudiono menekankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan. “Dispensasi, perpanjangan ataupun pengukuhan Sertifikat Statutori dimana Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK)/ Marine Inspector/Recognize Organization (RO) tidak dapat melaksanakan pemeriksaan dikarenakan kapal berada di Negara atau daerah terdampak Covid-19, maka pemilik kapal/perusahaan/ship management wajib melampirkan dokumen kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau RO yang disampaikan melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia,” ucapnya.

Adapun dokumen yang wajib dilampirkan antara lain data kapal, alas an spesifik keperluan perpanjangan/dispensasi/pengukuhan, daftar 5 (lima) pelabuhan terakhir, dan surat pernyataan dari Nakhoda yang menyatakan kapal dalam kondisi baik untuk berlayar ke pelabuhan berikutnya.

Capt. Sudiono menambahkan, surat edaran tersebut juga mengatur untuk sertifikat statutory yang jatuh tempo maksimum time window dan untuk sertifikat/dokumen Re-Inspection LSA dan Re-Inspection FFA Kapal Berbendera Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Usaha tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Sebagai informasi, pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia tersebut dilaksanakan oleh UPT yang menjalankan tugas dan fungsi kesyahbandaran, RO yang melaksanakan kegiatan survey dan sertifikat statutory dan Badan Usaha yang melaksanakan survey Re-Inspection LSA serta Re-Inspection FFA Kapal Berbendera Indonesia.

Di akhir kesempatan, Capt. Sudiono mengungkapkan bahwa pengaturan kegiatan dan layanan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia tidak berlaku terhadap Penerbitan sertifikat/dokumen dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak secara curah/dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar kapal (CLC/CLC Bunker), dan penerbitan sertifikat/dokumen dana jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal (Wreck Removal).