Pertumbuhan industri pelayaran nasional dinilai belum terlalu cemerlang di 2019, karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan, terutama dalam  kebijakan moneter yang masih di atas 12 persen, sedangkan margin profit pelayaran nasional masih satu digit. Di sisi fiskal, pelayaran nasional juga masih dibebani sejumlah pajak yang antara lain seperti Pajak PPN atas pembelian BBM pelayaran dalam negeri. Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengatakan, pada dasarnya pelayaran nasional hanya membutuhkan equal treatment atau perlakuan setara seperti negara lain memberlakukan kebijakan kepada industri pelayaran mereka. Jika kebijakan sudah mengarah pada perlakuan setara ini, dia optimistis pelayaran akan kian berdaya saing dan mampu mencatatkan kinerja positif, yang pada akhirnya memberikan kontribusi lebih besar bagi ekonomi nasional. "Pelayaran ini motor bagi industri lainnya, seperti galangan, industri komponen kapal, asuransi dan pendidikan SDM. Jika pelayaran tumbuh, maka industri terkait lainnya akan ikut tumbuh," kata Carmelita. Tantangan lainnya terkait efisiensi biaya kepelabuhanan dalam menekan biaya logistik, dan juga pendataan jumlah, ukuran dan jenis kapal yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah. Witono Soeprapto, Wakil Ketua I DPP INSA mengatakan pada tahun ini  pelayaran nasional secara umum tumbuh tipis. Khusus angkutan general cargo masih dihadapkan pada pertumbuhan yang kurang meyakinkan. Sektor general cargo diprediksi akan semakin terpuruk mengingat fasilitas kepelabuhanan selalu memprioritaskan kapal kontainer, sehingga menghadapi tantangan potensi terjadinya kongesti. Sedangkan komoditas untuk general cargo sudah banyak berkurang, dan lebih banyak muatan-muatan curah bahan baku. "Dari dulu, tantangan sektor ini terkait kekhawatiran terjadinya kongesti pelabuhan karena pelabuhan memprioritaskan kontainer. Lain itu, muatan kapal ini juga terus berkurang," kata Witono. Adapun sektor kontainer domestik akan sangat dipengaruhi pada kinerja ekonomi Indonesia. Dari kuartal I hingga III 2018, ekonomi nasional tumbuh berkisar 5 persenan. Pada RAPBN 2019, ekonomi nasional juga dipatok tumbuh 5,3 persen. Dengan melihat itu, sektor kontainer diprediksi mencatatkan pertumbuhan yang tidak jauh berbeda. Baik sektor kontainer dan general cargo juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, seiring dengan supply dan demand muatan pada momen-momen tertentu. Di hari-hari besar keagamaan dan akhir tahun jumlah muatan akan ikut naik. Meski angkutan ekspor impor masih didominasi pelayaran asing, sektor kontainer pelayaran nasional optimistis akan mencatatkan kinerja lebih baik pada tahun depan. Namun peningkatan jumlah muatan tidak terjadi pada kegiatan impor, kecuali untuk komoditas bahan baku. “Salah satu tantangan pelayaran kontainer saat ini terkait pemberlakuan safety container serfitikat, yang seharusnya merujuk pada best common international practice. Dan hingga kini, sektor kontainer juga tengah mempersiapkan diri dalam era digital.” Catatan sektor offshore di 2018 hanya  mengalami  pertumbuhan tipis, meski utilisasinya sudah 50 persen. Kondisi ini  disebabkan oil company masih melakukan efisiensi di tengah tantangan fluktuasi harga minyak dunia. Dalam RAPBN 2019, harga minyak dipatok berkisar USD 70/ barel dengan produksi minyak 750.000 bph. Tantangan lain yang dihadapi sektor offshore terkait charter rate yang masih rendah, dan  persaingan usaha yang ketat. Nova Y Mugijanto, Bendahara Umum INSA yang juga pelaku usaha pelayaran offshore mengatakan pertumbuhan sektor offshore diprediksi juga belum tumbuh signifikan di 2019. Pertumbuhannya diprediksi masih berkisar 5-10 persen, karena PT Pertamina sebagai pemain utama masih dihadapkan sejumlah tantangan, yang salah satunya terkait tugas Pertamina sebagai BUMN untuk memberikan BBM satu harga. “Sektor offshore berharap, aktivitas eksploitasi dan eksplorasi dapat terus meningkat di tahun depan, yang secara paralel akan mengerek kinerja sektor offshore di tahun depan,” kata Nova. Lain itu, diharapkan rencana tender perusahaan minyak juga memuat terkait kebutuhan armada baik dari jenis dan ukuran kapalnya. Di sektor kapal tanker domestik masih mencatatkan kinerja positif di 2018. Pada tahun 2018 terjadi lonjakan muatan FAME terkait kebijakan B20 yang cukup signifikan, sehingga menyebabkan perubahan arus muatan dan terjadi kelangkaan sementara untuk tipe kapal ukuran 2.000-5.000 DWT. Hal ini disamping ketersediaan kapal tanker yang terbatas juga disebabkan oleh pola operasi distribusi FAME yang masih belum optimal, sehingga penggunaan ruang muat kapal tidak efisien serta waktu menunggu bongkar yang relatif lama. Nick Djatnika, Ketua Bidang Cair DPP INSA mengatakan pertumbuhan  kapal berbendera Indonesia di 2018 capai 152 unit atau naik 1,68 persen ketimbang tahun sebelumnya. “Dari jumlah itu, 19 unit merupakan kapal tanker. Pertumbuhan kapal tanker sendiri pada 2018 mencapai 3.42%,” kata Nick. Secara lebih rinci, jumlah armada kapal tanker kecil (ukuran 10.000 DWT) pada tahun 2018 bertambah sebanyak 7 unit sedangkan  untuk kapal tanker besar bertambah sebanyak 12 unit. Pelaku usaha tanker nasional tetap mengkhawatirkan terjadinya gejolak pasar domestik, sebagai dampak dari pengaruh kondisi sektor pelayaran tanker global yang mencatatkan kinerja negatif tahun ini. Pendapatan untuk sector VLCC menyusut 61%, Suezmax 42%, Aframax 23%, Medium Range 29%. “Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi pasaran domestik karena untuk kapal-kapal ukuran tersebut, pasarnya saling berpengaruh,” kata Nick. Di tahun depan, sektor tanker nasional diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan armada ukuran kecil yang akan menetralisir kelangkaan kapal tanker, terkait perubahan arus muatan dan lonjakan muatan sebagai dampak pemberlakuan kebijakan B20. Adapun sektor kapal tanker ukuran lebih besar, ada dua hal yang akan berpengaruh pada kebijakan pengadaan kapal, yaitu pemberlakuan kewajiban kapal tanker berbendera Indonesia untuk mengangkut ekspor CPO dan kebijakan batasan sulfur pada tahun 2020. Di sektor tongkang dan bulk untuk angkutan batu bara optimistis akan mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2018,  target volume produksi batu bara sebesar 485 juta ton, utilisasi bulk dan tongkang mencapai 100%. Dengan kenaikan volume produksi batu bara pada 2019 naik 28,3%, maka utilisasi serapan bulk dan tongkang akan menjadi equal atau berada pada level yang menggairahkan bagi pelaku industri bulk dan tongkang. Apalagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan tetap tumbuh di kisaran 5%-5,3%. Ali Samad, Ketua Bidang Tug and Barge DPP INSA mengatakan  peningkatan utilisasi bulk dan tongkang belum termasuk material galian C yang tetap tinggi di tahun 2019, sehubungan dengan program pemerintah yang akan menggenjot penyelesaian pembangunan infrastruktur dalam mendukukung kelancaran arus barang dan disparitas harga antar wilayah di semua kawasan Indonesia.(*)abc

Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sinergi antara INSA dan TNI diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Perbantuan Personel TNI kepada Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jumat (30/11/2018). Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam sambutannya mengatakan, pertemuan ini merupakan momen bersejarah bagi INSA dan TNI yang bersinergi dalam rangka penanganan masalah keamanan di laut. Menurut Carmelita, peran dan dukungan TNI sangat strategis dalam rangka memberikan pembinaan dan keamanan di laut, sehingga memberikan dampak positif bagi kenyamanan dan ketenangan berusaha bagi para pelaku usaha pelayaran niaga nasional. "INSA berterimakasih dan mengapresiasi dukungan TNI dalam pengamanan laut selama ini," kata Carmelita di Jakarta, Jumat (30/11/2018). Melalui sinergi INSA bersama TNI ini diharapkan problematika usaha angkutan laut tentang keamanan dan kenyamanan berusaha di laut ini dapat terselesaikan secara kondusif. Sehingga program pemerintah untuk menurunkan biaya logistik melalui program Tol Laut dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat terlaksana lebih optimal. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menilai sinergi antara INSA dengan TNI sangatlah relevan dengan tugas pokok TNI yaitu melakukan pembinaan wilayah pertahanan.  Hal ini tak lepas untuk mendukung kebijakan tol laut pemerintah. "Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini memberikan dampak yang sangat siginifikan yaitu dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting pembinaan wilayah pertahanan Indonesia kita bisa laksanakan sebaik-baiknya," ucapnya.(*) abc

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada Rabu (31/10/2018) menyelenggarakan talk show yang bertemakan “Tantangan dan Peluang Penggunaan Bahan Bakar B20 di Industri Pelayaran”, bertempat di Area Indonesia Infrastructure Week (IIW) Conference Stream 1, JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Acara talk show ini bertujuan menghadirkan para stakeholder terkait untuk memberikan masukan dan usulan terkait penggunaan B20 pada angkutan laut, serta mengindentifikasi persoalan dan mencarikan solusi bersama dari penggunaan B20 pada angkutan laut. Seperti diketahui, perluasan penggunaan bahan bakar biodiesel 20 % atau B20 untuk sektor transportasi telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. INSA mendukung penerapan penggunaan biodiesel 20% atau B20. Penggunaan B20 dapat menekan impor bahan bakar minyak (BBM) solar sehingga negara bisa melakukan penghematan sebesar USD 2 miliar pertahun, sekaligus akan menjaga ballance trade import BBM serta stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Namun demikan, INSA sangat mengharapkan adanya relaksasi kewajiban penggunaan B20, mengingat mandatori perluasaan penggunaan B20 pada 1 September 2018 dikeluarkan pada akhir Agustus 2018. Sehingga waktu sosialisasi penggunaan B20 sangat pendek. Relaksasi penggunaan B20 juga dibutuhkan sampai dengan adanya kajian teknis B20 yang mengikuti marine used seperti ASTM (American Society for Testing and Materials), JIS (Japanese Industrial Standard), API (American Petroleum Institute) ataupun SNI (Standar Nasional Indonesia). Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim mengatakan, INSA turut terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan sosiasliasi penggunaan B20. Melalui berbagai forum dan pertemuan tersebut, INSA telah menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan penggunaan B20. Dimana sampai dengan saat ini, belum ada kajian penggunaan B20 untuk marine used baik secara nasional maupun internasional sehingga B20 belum digunakan secara komersial di kapal niaga. Maka dari itu, lanjut Budhi, perlu adanya kajian teknis penggunaan B20 untuk marine used baik dari segi kualitas, kendala teknis, reaksi kimia baik terhadap BBM MFO (Marine Fuel Oil), HSD (High Speed Diesel). Maupun terhadap material saluran BBM seperti Copper/Copper nickel. Hal ini diperlukan untuk mengetahui secara jelas dampak dari penggunaan B20 terhadap mesin kapal dan aksesorisnya. “Jangan sampai penggunaan B20 memberikan dampak negatif kepada operasional kapal. Oleh karenanya, INSA minta relaksasi penggunaan B20, dan uji coba secara teknis untuk angkutan laut,” kata Budhi. Selain kajian teknis untuk marine used tersebut di atas, Budhi juga menyampaikan hal lainnya yang harus diperhatikan, yaitu jaminan ketersediaan pasokan B20 di pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia, harga yang kompetitif, dan kualitas bahan bakar yang seragam dan baik. Menurut Budhi, penggunaan B20 baik digunakan untuk kapal baru yang permesinannya di desain khusus untuk penggunaan B20, dan untuk kapal lama/existing pemilik kapal perlu mempertimbangkan semua aspek baik keselamatan, performa, biaya perawatan, dan ketahanan (durability) untuk mengganti jenis bahan bakar B20 yang akan digunakan. “Faktor keselamatan pada angkutan laut itu nomor satu karena berkenaan dengan Asuransi dan Pendanaan kapal,  jika di tengah laut ada masalah engine, atau kehabisan bahan bakar yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar B20 yang belum sesuai standar nasional/internasional,” ungkapnya. Wakil Ketua Umum III INSA, Darmansyah Tanamas mengatakan, dari segi pertimbangan teknis yakni terkait kandungan B20 yang dapat berpotensi meningkatkan biaya operasional kapal, misalnya penggantian consumable parts seperti fuel filter yang diduga lebih cepat dari usia normal penggunaan. Lain itu, diduga konsumsi bahan bakar angkutan laut juga berpotensi meningkat, dan diduga berdampak terhadap warranty dari manufacture dan asuransi kapal. Darmansyah menambahkan INSA juga berharap adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada industri pelayaran nasional. Sebab, ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan pemilik kapal untuk beralih ke B20. “Kami harapkan adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada pelayaran nasional,” pungkas Darmansyah.(*)abc

Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menyoroti pengenaan tarif pelabuhan yang tidak sesuai dengan praktek internasional dan tidak memiliki dasar kesepakatan antara pelayaran dan operator pelabuhan. Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, pengenaan tarif yang dimaksud adalah tarif jasa barang dan tarif progresif. Tarif jasa barang merupakan tarif yang dikenakan operator pelabuhan untuk consignee atau shipper. Namun pada praktek di lapangan, operator pelabuhan mengenakannya kepada pelayaran. Alasannya, operator pelabuhan kerap memakan waktu yang lama untuk menerima pembayaran tarif jasa barang dari consignee atau shipper. Pelayaran harus menanggung lebih dulu beban biaya tarif jasa barang, untuk selanjutnya pihak pelayaran yang menagih kepada consignee ataupun shipper. “Pelayaran harus menanggung lebih dulu tarif jasa barang di pelabuhan, ini tentunya memberatkan pelayaran karena mengeluarkan cost lebih besar di awal, padahal hal ini tidak lazim dalam praktek bisnis di dunia pelayaran internasional,” kata Carmelita. Pada tarif progresif yang juga memberatkan pelayaran karena penerapannya tanpa berdasarkan service level agreement (SLA) atau service level guarantee (SLG) antara pelayaran dan operator pelabuhan. Kesepakatan SLA atau SLG dibuat dengan menimbang perfomance pelabuhan dan pelayaran. Jika lambatnya produktivitas pelabuhan disebabkan oleh performance operator pelabuhan maka tarif progresif tidak bisa dibebankan kepada pelayaran, namun jika keterlambatan disebabkan pihak pelayaran tentunya tarif progresif menjadi beban pelayaran. Untuk itu, penerapan tarif progresif di pelabuhan tanpa adanya kesepakatan SLA atau SLG sulit diterapkan dan merugikan pelayaran. “Kalau tidak ada SLA atau SLG, maka tarif tersebut sulit diterapkan,” pungkasnya. (*)  abc