Category: Ulasan Berita
Around The Globe, Headlines, Ulasan Berita

INDONESIA BERPARTISIPASI PADA PAMERAN INTERNASIONAL MARITIM POSIDONIA 2018 YUNANI

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berpartisipasi pada pameran perkapalan internasional Posidonia 2018, yang diselenggarakan di Athena, Yunani, tanggal 4-8 Juni 2018. Keikutsertaaan Indonesia untuk pertama kalinya dalam ajang ini berkat kerja sama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Yunani di Athena dengan DPP INSA. Dalam acara ini, KBRI bersama DPP INSA membuka stand Indonesia untuk menampilkan khasanah usaha maritim dalam negeri yang terbaik. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto yang menjadi pemimpin delegasi DPP INSA mengatakan, ajang ini memberikan kesempatan Indonesia untuk menampilkan sektor kemaritimannya dalam pameran perkapalan terbesar di Mediterania. “Ini merupakan ajang besar dengan berkumpulnya seluruh stakeholder kemaritiman dunia. Melalui ajang ini diharapkan, akan meningkatan kerja sama maritim Indonesia dengan negara lain demi kepentingan nasional,” katanya di sela-sela acara pameran, Selasa (06/05/2018). Carmelita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dubes Republik Indonesia untuk Republik Yunani, Ferry Adamhar yang telah memfasilitasi dan mendukung penuh dalam mempromosikan sektor maritim nasional  kepada dunia  internasional, pada Pameran Posidonia 2018 ini. Pameran perkapalan internasional Posidonia merupakan pameran yang telah berjalan selama 50 tahun. Pada pameran 2016 lalu, sedikitnya diikuti 33.512 exhibitors, pengunjung dan jurnalis. Exhibitors dan pengunjung pada pameran Posidonia 2016 merupakan pelaku usaha sektor maritim internasional, seperti pemilik perusahaan perkapalan, agen kapal, industri peralatan maritim dan sebagainya. Pihak penyelenggara mencatat new building order book selama pameran mencapai 10 % dari total global order for new shipsdi 2016 dengan nilai USD 22 miliar. Untuk Pameran perkapalan internasional Posidonia 2018 diikuti oleh lebih dari 101 negara dengan lebih dari 1800 peserta dan diharapkan dapat menyedot lebih dari 20.000 pengunjung. Pameran ini menampilkan produk perkapalan, galangan, registrasi kapal, badan klasifikasi, kepelautan, asuransi, pembiayaan, pelabuhan dan ragam produk dan jasa lainnya. Pada tahun ini, Perdana Menteri Yunani, Alexis Tsipras membuka langsung pameran Posidonia 2018. Hadir pula dalam ajang ini Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO) Kitack Lim dan European Commissioner for Transport Violeta Bulc. Selain itu, pada acara pembukaan ini juga dihadiri oleh pejabat setingkat menteri terkait sektor perkapalan dari negara-negara pelaku utama perkapalan dunia seperti Inggris, Malta, Siprus, Hongkong, Liberia, Singapura dan Polandia. Pada kesempatan ini, Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras sempat berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Republik Yunani Ferry Adamhar dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto di area stand Indonesia. Alexis Tsipras mengharapkan adanya hubungan insan maritim di antara kedua negara yang lebih kuat dan saling mendukung. Saat ini, jumlah armada Yunani mencapai 4.092 kapal dengan 320.597.574 DWT dan 188.904 GT. Pada sektor kapal tanker dan kargo, kapasitas armada Yunani mencapai 171,3 juta ton atau 81,57% kapasitas dunia. Potensi kerja sama sektor maritim antara Indonesia dan Yunani cukup  terbuka, terlebih Presiden Joko Widodo mencanangkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Tentunya  kerja sama dengan pemain utama perkapalan dunia akan menunjang terealisasinya Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Pada pameran kali ini, stand Indonesia  mendapat antusiasme pengunjung. Bahkan banyak yang tertarik untuk berinvestasi joint venture dan juga berkeinginan  mencoba  mencari partner untuk membangun pabrik spare part kapal. Hal ini merupakan poin positif untuk mengikis ketergantungan spare part kapal yang dibutuhkan agar tidak lagi impor. Selain itu, Duta Besar RI untuk Republik Yunani Ferry Adamhar bersama delegasi INSA juga melakukan pertemuan dengan Undersecretary for Transport and Housing Hong Kong Dr. Raymond So Wai-man. Perbincangan ini terkait potensi kerja sama leasing, pembiayan pembangunan kapal dan pengembangan jalur kapal antar pulau di Indonesia international shipping registry, serta teknologi informatika untuk meningkatkan infrastruktur kapal di Indonesia.(*) [caption id="attachment_8563" align="aligncenter" width="960"] Duta Besar RI Bapak Ferry Adamhar dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto berkesempatan untuk berbicara dengan PM Yunani, Mr. Alexis Tsipras di depan Stand Indonesia[/caption]abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

PERERAT SILATURAHMI, INSA GELAR BUKA PUASA BERSAMA

DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menggelar buka puasa bersama. Acara rutin setiap tahun ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan keakraban seluruh stakeholder maritim nasional dengan DPP INSA. Pada tahun ini, acara buka puasa bersama digelar di Rumah Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa tamu undangan pada acara buka puasa bersama ini, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat di instansi pemerintahan, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya, pakar hukum maritim Chandra Motik, , dan seluruh pengurus DPP INSA. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan buka puasa bersama merupakan agenda rutin DPP INSA setiap tahunnya, dalam rangka mempererat tali silaturahmi DPP INSA, sekaligus mensyukuri kiprah INSA yang telah konsisten mengembangkan industri pelayaran di tanah air selama ini. Selain itu acara buka puasa bersama, juga sebagai upaya INSA meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun dengan asosiasi pengusaha terkait lainnya. Menurutnya, sinergi antara INSA dengan stakeholder kemaritiman, khusunya dengan instansi pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam rangka menyukseskan program pemerintah menjadikan lautan sebagai basis masa depan bangsa. INSA sebagai  satu-satunya wadah berkumpulnya pengusaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang diakui pemerintah juga secara rutin dan konsisten aktif dalam memberikan masukan dan sumbang gagasan dalam rangka memajukan industri pelayaran nasional. “INSA mengapresiasi sinergi pemerintah dan INSA selama ini, seperti pada pelibatan pelayaran swasta niaga nasional dalam program tol laut, dan juga penawaran kerja sama operasi dalam pengeleloaan pelabuhan saat ini. ” Menurut Carmelita sinergi INSA dengan intansi pemerintah mutlak dibutuhkan, khususnya komunikasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, ataupun mencarikan solusi dari setiap persoalan kemaritiman yang muncul. Dengan adanya komunikasi INSA dengan intansi pemerintah dan stakeholder lainnya, tentunya untuk menghindari jangan sampai terjadinya timbulnya cost-cost baru, yang justru kontra produktif dengan agenda bersama menurunkan biaya logistik nasional. Lain itu, INSA selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembangunan ekonomi maritim. Sebagaimana halnya direct call yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan produk unggulan daerah untuk didistribudikan ke luar negeri maupun dalam negeri. Sementara itu, katanya, para pengusaha pelayaran juga mengharapkan pemerintah terus berkomitmen menjalankan azas cabotage. Karena kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi industri pelayaran niaga nasional dan juga ekonomi Indonesia. Beberapa negara bahkan sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage sebelum Indonesia. Beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan asas cabotage itu seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya. “Penerapan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres 5/2005 dan UU No 17/2088 tentang Pelayaran perlu dijaga demi kedaulatan bangsa.” Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan, yang tentunya membutuhkan sejumlah perangkat dalam menjaga kedaulatannya. Selain pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap perbatasan, juga diperlukan keberadaan badan tunggal penjaga laut dan pantai Indonesia. Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard. Dalam UU tersebut, pembentukan badan tunggal sea and coast guard ini paling lambat tiga tahun sejak undang-undang tersebut disahkan. Menurutnya, pembentukan sea and coast guard sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut Indonesia. Sehingga akan mendorong terjadinya kelancaran operasional  kapal di tengah lautan. “Pekerjaan rumah dunia kemaritiman kita salah satunya terkait pembentukan sea and coast guard yang sampai saat ini belum terealisasi. Pembentukan badan ini perlu mendapat perhatian serius untuk kemajuan dunia maritim kita di masa mendatang.”(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

PEMERINTAH TINGKATKAN EFISIENSI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Kementerian Perhubungan tingkatkan efisiensi di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Hal ini dilakukan agar pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia semakin kompetitif dan memiliki daya saing tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan efisiensi di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi fokus utama Kementerian Perhubungan mengingat pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. “Kita lagi menghitung bagaimana efisiensi bisa terjadi terutama di Tanjung Priok dan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya,” kata Budi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/04/2018). Melalui upaya efisiensi tersebut, Budi berharap Pelabuhan Tanjung Priok bisa lebih murah 20-30 persen. Seperti diketahui, lanjut Budi, 60 persen distribusi logistik Indonesia berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk Itu, Pelabuhan Tanjung Priok harus lebih cepat dan murah. “Menurut hemat saya bisa lebih murah 20-30 persen. Kita ingin Priok lebih kompetitif, bebas korupsi dan pungli (pungutan liar),” tegasnya. Selain pelabuhan-pelabuhan besar, Budi menambahkan, pemerintah juga terus berupaya mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan kecil. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melibatkan pengoperasian dan mengoptimalkan muatan kapal perintis agar aktivitas perekonomian lebih meningkat dan pelabuhan bisa dimaksimalkan. “Pelabuhan-pelabuhan kecil skala ekonominya masih kecil. Oleh karenanya kita mendorong dan mendukung kapal perintis yang beroperasinya di sana yang tentunya juga membuat pelabuhan-pelabuhan di sana bisa maksimal,” pungkasnya.(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

KETUM INSA AJAK PEREMPUAN BERPERAN DALAM SEKTOR MARITIM

SINGAPURA-Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menjadi tamu kehormatan pada acara Pameran dan Konfrensi Asia Pacific Maritime (APM) ke-15. Acara yang berlangsung di Marina Bay Sands, Singapore, digelar selama tiga hari dari 14 hingga 16 Maret 2018 dan dihadiri oleh seluruh pelaku kemaritiman dan stakeholder kemaritiman dunia. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mendapat kehormatan menjadi penggunting pita sebagai tanda dibukanya secara resmi Pameran dan Konfrensi Asia Pacific Maritime (APM) ke-15. Bersama dengan itu, Carmelita Hartoto mendapat kesempatan memberikan pemaparan pada sesi peran perempuan dalam dunia kemaritiman yang dimoderatori oleh KD Adamson. Selain Carmelita terdapat beberapa pembicara lain pada sesi ini, seperti Chief Executive Officer Nordic Flow Control PTE LTD Dorcas Teo, Director & President, Singapore, Asia Legal LLC & Women International Shipping & Trading Association Singapore Magdalena Chew, Regional Head, Human Capital (Subcontinent Region), India, DP World Modal Srivastava, Co-Founder & Senior Legal Counsel, Legal & Compliance, Su Yin Anand. Dalam paparannya, Carmelita mengatakan peran perempuan dalam dunia kemaritiman sudah dimulai sejak lama. “Peran perempuan dalam kancah kemaritiman tidak bisa dipisahkan sejak lama, misalnya adanya Laksamana Malahayati yang dikenal sebagai pahlawan dan memimpin perjuangan perempuan Aceh pada abad ke 16,” katanya di depan konfrensi APM ke-15. Dia menutukan, perbedaan perlakuan gender antara perempuan dan laki-laki pada dunia maritim Indonesia sudah mulai mengikis seiring semakin besarnya peran perempuan di kancah maritim saat ini. Kesempatan berkembang bagi perempuan di dunia maritim sangat terbuka, tergantung dari kompetensi individu masing-masing. "Tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di dunia maritim Indonesia. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.” Namun perlu diakui, katanya, jumlah pelaut perempuan yang masih cukup sedikit jika dibandingkan pelaut laki-laki. Per 9 Maret 2018, jumlah pelaut perempuan mencapai 10.320 orang dari total jumlah pelaut yang ada yakni 899.768 orang. Kendati begitu, katanya, peran perempuan dalam industri maritim Indonesia telah memasuki banyak bidang. Hal ini bisa dilihat dari beberapa jabatan strategis yang telah dipegang perempuan di dunia kemaritiman Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Peran perempuan itu misalnya, menjadi pelaku usaha pelayaran, menjadi pucuk pimpinan manajemen perusahaan pelayaran, pejabat di kementerian terkait kemaritiman, pakar hukum maritim dan konsultan hukum maritim. Bagi masyarakat Indonesia, perempuan yang bekerja di sektor maritim bukan hal asing. Selain dirinya, salah satu Menteri Kelautan dan Perikanan pada pemerintahan saat ini adalah Susi Pudjiastuti yang sangat dihargai atas prestasi dan kinerjanya selama ini. “Peran perempuan dan laki-laki di dunia maritim Indonesia sudah menuju arah positif dalam kesamaan pemberian hak dan kewajiban, kendati peran perempuan masih harus terus didorong.” Menurutnya, pemberdayaan perempuan pada sektor maritim bukan ditujukan menjadi pesaing bagi laki-laki, melainkan bersinergi antar keduanya. “Karena dalam menjawab tantangan dan menangkap peluang masa depan di bidang maritim membutuhkan kolaborasi gender.” Menteri Transportasi Singapura Lam Pin Min juga mengapresiasi peran dan keikutsertaan INSA dalam Pameran dan Konfrensi Asia Pacific Maritime (APM) ke-15 ini. Dirinya juga berharap, adanya peningkatan kerja sama sektor maritim antara Indonesia dan Singapura pada masa yang akan datang.(*)abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

INSA BERBAGI BERSAMA 1.000 ANAK YATIM

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim sebagai wujud syukur eksistensi setengah abad INSA di kancah industri pelayaran nasional. Acara yang bertemakan INSA Berbagi digelar di Terminal Penumpang Nusantara Pura 1 dan 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (11/3/2018).  Acara tersebut dihadiri oleh para pengurus DPP INSA, DPC INSA, dan perusahaan pelayaran nasional anggota INSA. INSA juga mengajak 1.000 anak yatim melakukan fieldtrip ke daerah pelabuhan untuk memberikan wawasan dan menanamkan budaya maritim sejak dini. Fieldtrip ini dilakukan di pelabuhan lantaran pelabuhan dan pelayaran merupakan aspek yang tak terpisahkan dalam kegiatan perniagaan nasional maupun internasional. Pada fieldtrip ini anak-anak berkesempatan melihat rangkaian aktivitas di bidang pelayaran yang dimulai dari pelabuhan seperti pelayanan kapal (labuh, pandu, tunda, dan tambat), handling bongkar muat (peti kemas, curah cair, curah kering, general cargo, roro), embarkasi dan debarkasi penumpang, jasa penumpukan, dan bunkering. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan pengenalan wawasan dan penanaman budaya maritim sejak dini merupakan salah satu cara mensukseskan program pemerintah mengedepankan sektor maritim sebagai masa depan bangsa. “Melalui acara ini kami berbagi dengan 1.000 anak yatim sekaligus mengenalkan wawasan dan budaya maritim kepada anak-anak,” kata Carmelita di acara INSA Berbagi bersama 1.000 anak yatim di Terminal Penumpang Nusantara Pura 1 dan 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu tujuan dari acara ini adalah untuk mendorong anak-anak bercita-cita bekerja di industri maritim dan kelautan terutama yang berkaitan dengan INSA, yaitu menjadi pelaut yang berkualitas atau menjadi wirausaha di bidang pelayaran.(*)      abc
Ulasan Berita

INSA Hadiri FGD CAAIP dan STIP

[caption id="attachment_8476" align="alignnone" width="1280"] (Kiri) Ketua STIP Jakarta Capt Sahattua P Simatupang . (kanan) Kabid Pengembangan SDM/Pelaut INSA, Lisda Y Satria[/caption] Jakarta, INSA– Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran (CAAIP) dan  Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) hari ini mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa stakeholder terkait, dengan tema ‘meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelayaran niaga melalui pendidikan tinggi yang berkarakter industri’ diadakan di hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Mangga Besa, Jakarta Pusat, Rabu, (22/11/2017). Acara ini dihadiri oleh beberapa pemimpin sekolah pelayaran yang ada di Jabodetabek, dan tampak pula perwakilan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) yang menjadi pengisi materi diskusi. Menurut Ketua Umum CAAIP Capt Iman Satria Utama, MM, bahwa acara hari ini untuk meningkatkan SDM yang berkarakter industri, dengan dinamika perguruan tinggi negeri / swasta (PTN/PTS) harus mengikuti skema aturan industri. Industri saat ini sudah berkembang sangat pesat, menurutnya, dalam memenuhi kebutuhan industri harus membutuhkan sekolah yang mempunyai silabus kurikulum yang telah diakui secara nasional bahkan kalau bisa international. Apabila itu bisa dilaksanakan akan memberikan keuntungan bagi SDM nasional,  yang efeknya kembali lagi kepada bangsa Indonesia. Iman menyebutkan point dalam tema acara tersebut adalah menyikapi kebutuhan industri, dan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kualitas pendidikan yang tinggi, sehingga modul yang akan disiapkan telah memenuhi skala nasional maupun internasional dengan standar kualitas SDM yang tinggi. Adapun target acara hari ini, lanjut Iman, bahwa semua peran stakeholder, baik itu dari industri maupun pemerintah, saling bersinergi dan mendukung, sehingga wujud nyatanya akan terbentuk dan implementasinya benar-benar ada. Sementara itu Ketua STIP Jakarta, Capt. Sahattua P Simatupang MM. MH mengatakan, kegiatan acara ini merupakan rangkaian dari diskusi-diskusi dan kegiatan pertemuan rapat-rapat yang sudah dilakukan semenjak adanya instruksi Menteri Perhubungan nomor 6 tahun 2017, sehubungan dengan pembinaan pengawasan di sekolah-sekolah pelayaran. Dengan adanya FGD ini, dirinya menginginkan adanya komitmen bersama untuk sebuah inovasi yang akan merubah tata kelola, dan tata laksana pembinaan di pendidikan tinggi khususnya STIP. “Ini (inovasi tata kelola dan tata laksana pembinaan pendidikan) akan ber-orientasi kepada model yang sudah diterapkan di industri, sehingga diharapkan akan menciptakan karakter industri bagi organisasi maupun bagi taruna dan lulusannya nanti,” tutur Pria yang juga pernah menjabat sebagai Kesyahbandaran Pelabuhan Tanjung Priok. Harapan kedepan, sambung Sahat, selain mendapatkan instruksi, STIP juga  berpeluang untuk melakukan inovasi. Inovasi ini tentu berdasarkan komitmen bersama yang ada dilapangan guna menciptakan kesesuaian untuk seluruhnya. “Gagasan ini telah didukung seluruhnya berdasarkan analisis dan diagnostic reading yang ada, dan permasalahan yang ada dan diharapkan akan didukung dengan arah kebijakan, apakah itu peraturan, keputusan, yang akan membuat gagasan atau inovasi ini menjadi sustainable,” tutupnya.(*)abc
Galeri, Keluarga INSA, Ulasan Berita

Partisipasi INSA di FGD Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Jakarta, INSA - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Design Kapal Feeder untuk Mendukung Pelayanan Tol Laut di Wilayah Maluku Utara" pada 22 November 2017, di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan dalam rangka mendapat masukan terkait sarana angkutan laut feeder yang optimal dan sesuai dengan kebijakan tol laut. Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Witono Suprapto menjadi salah pembicara mewakili Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA. Topik yang dibahas oleh INSA adalah mengenai Kondisi, Masalah, dan Harapan dalam Angkutan Feeder untuk Pengembangan Tol Laut.(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

Sinergi INSA dan BIMCO dalam Perkembangan Maritim International

[caption id="attachment_8374" align="alignnone" width="1024"] Foto Bersama Antara INSA dan BIMCO[/caption] Jakarta, INSA – DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan Asosiasi Pelayaran International, Baltic and International Maritime Council (BIMCO) menggelar seminar di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta. Kamis, (16/11/2017) Seminar bertema Peran BIMCO di Pasar Maritim Internasional dan Tantangan yang Dihadapi Asosiasi Pelayaran membahas beberapa materi di antaranya,  kondisi pelayaraan saat ini, sektor bisnis pelayaran masa depan, persaingan bisnis pelayaran internasional, dan Ballast Water Management. Acara dibuka oleh General Manager BIMCO Cabang Singapura Malte Bolivar Klarup, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekertaris Umum DPP INSA Budhi Halim, kemudian ditutup dengan materi oleh Regional Manager di Asia, Wei Zhuang. Setidaknya lebih dari 80 perusahaan pelayaran nasional maupun internasional mengikuti seminar maritim BIMCO dan INSA. Turut hadir pengurus DPP INSA, Soehariyo Sangat, Hasanul Haq, Nick Djatnika, Jovan Patriot, Indra, dan Dian Imirsyah. Selain itu tampak hadir pula pakar hukum maritim, Dr. Chandra Motik Yusuf, SH., Msc. BIMCO mengharapkan agar anggota INSA dapat mendaftar menjadi bagian dari Komunitas BIMCO Baltic and International Maritime Council (BIMCO) BIMCO merupakan asossiasi pelayaran international terbesar yang mewakili pemilik kapal keanggotaannya menguasai sekitar 65 persen tonase dunia dan memiliki anggota di lebih dari 120 negara, termasuk manajer, pialang dan agen. Tujuan utama asosiasi ini adalah untuk melindungi keanggotaan globalnya melalui penyediaan informasi dan saran, dan sambil mempromosikan praktik bisnis yang adil, memfasilitasi harmonisasi dan standarisasi praktik dan kontrak pengiriman komersial. Untuk mendukung komitmennya dalam mempromosikan pengembangan dan penerapan instrumen peraturan global, BIMCO diakreditasi sebagai Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dengan semua organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan. Dalam upaya untuk mempromosikan agenda dan sasarannya, asosiasi tersebut terus melakukan dialog yang erat dengan pemerintah dan perwakilan diplomatik di seluruh dunia, termasuk administrasi maritim, lembaga pengatur, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah UE, Amerika Serikat, dan Asia. BIMCO telah melakukan berbagai program pelatihan di seluruh dunia untuk komunitas maritim. Sejak Juni 2017, Anastasios Papagiannopoulos, CEO perusahaan pelayaran Yunani Common Progress, telah terpilih sebagai Presiden BIMCO.abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

Osman Hasyim Terpilih Sebagai Ketua DPC INSA Batam

Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Batam menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) pada 14 November 2017, di Novotel Hotel, Batam yang bertemakan "INSA Batam Siap Mensukseskan Poros Maritim dan Batam Sebagai Pintu Gerbang Pelabuhan Internasional". RAC INSA Batam tersebut berhasil menetapkan Osman Hasyim sebagai Ketua DPC INSA Batam terpilih periode 2017-2021. "Yang terpilih saudara Osman Hasyim," kata salah satu Panitia Penyelenggara RAC INSA Batam, Suparno kepada INSA.or.id. Suparno mengatakan, RAC INSA Batam dihadiri oleh 66 orang anggota INSA Batam. Mekanisme pemilihan Ketua DPC INSA Batam sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Batam diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA Batam adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam periode selanjutnya. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

Potensi Priok Sebagai Transhipment Port

Jakarta, INSA - Para pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok mendukung Pelabuhan Tanjung Priok dijadikan transhipment port. Untuk mewujudkan hal tersebut, kualitas pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok harus lebih dioptimalkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini Kementerian Perhubungan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kantor uji coba dimana pimpinannya merupakan orang-orang baru guna mendorong Pelabuhan Tanjung Priok lebih efisien, murah serta perizinan yang tidak berbelit-belit. Hal ini dilakukan sebagai upaya Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai transhipment port. "Dengan lembaran baru itu, kita akan terima masukan-masukan dari para pihak. Seperti SOP apa yang bermasalah, proses apa yang menyulitkan, orang mana yang kurang koperatif. Semua kita buat dengan sistem yang baru," kata Budi di Jakarta, Selasa (14/11/2017). Dikatakan Budi, langkah nyata yang tengah dilakukan adalah mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu dan Minggu. Selama ini, pelayanan di hari Sabtu dan Minggu kurang optimal jika dibandingkan dengan pelayanan di hari kerja. "Sekarang ini Sabtu- Minggu barang boleh masuk tapi tidak ada yang tandatangan sehingga barang tidak bisa keluar," ungkapnya. Oleh karenanya, lanjut Budi, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan dalam memberikan pelayanan dokumen terkait pada hari Sabtu dan Minggu. Budi menjelaskan, salah satu keunggulan konsep jalur transhipment nantinya memotong jalur ekspor dan impor yang selama ini harus melalui Singapura ataupun Malaysia sebagai pelabuhan transhipment. Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Masassya menuturkan bahwa perusahaan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai transhipment port. Menurutnya, potensi transhipment port saat ini ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Sadar akan hal itu, Pelindo II terus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanannya dengan mengutamakan kecepatan, akses yang mudah, peralatan yang modern, tarif lebih kompetitif dan transparan. "Potensi transhipment saat ini ada di Priok. Kita bikin gampang saja Priok sebagai konsolidasi barang," tutur Elvyn. Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Asmari Herry menyebutkan kalau Pelabuhan Tanjung Priok sangat bisa saja dijadikan sebagai pelabuhan transhipment asalkan mendapat dukungan dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait. Menurut Asmari, kegiatan transhipment harus murni bongkar muat barang yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Selain itu, pelabuhan yang dibuka untuk internasional harus dikurangi apabila Pelabuhan Tanjung Priok ingin dijadikan transhipment port.(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA