Category: Event
Event, Headlines

INSA Akan Gelar Diskusi Panel di ITLMW 2017

Jakarta, INSA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) ikut berpartisipasi pada acara Indonesia Transport, Logistics and Maritime Week (ITLMW) 2017, di JIEXPO, dengan mengadakan diskusi panel yang membahas tiga isu strategis di sektor pelayaran. Tiga isu tersebut adalah mengenai asas cabotage, Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor maritim, dan mengenai Non Convention Vessel Standards (NCVS). Diskusi panel ini akan diselenggarakan pada Rabu, 11 Oktober 2017, pukul 10.00 - 12.00 WIB, menghadirkan para pembicara dari SKK Migas, BPSDM Kementerian Perhubungan, STIP, dan pengusaha pelayaran anggota INSA. Selain diskusi panel, INSA juga menempatkan area Stand seluas 48 m2 berkonsep "Lounge" yang nyaman. Stand INSA ini akan difungsikan sebagai pusat informasi mengenai profil asosiasi dan anggotanya, registrasi data anggota INSA, dan tempat sosialisasi anggota INSA. Acara ITLMW 2017 terselenggara berkat kerja sama antara Read Panorama Exhibitions dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, INSA, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), serta asosiasi terkait lainnya. Ajang ini siap menjadi tempat para pelaku industri baik lokal maupun internasional dapat berkumpul untuk membahas isu, jaringan, strategi serta menciptakan peluang bisnis baru. Forum ini juga dapat menjadi salah satu ajang untuk melakukan kampanye pemasaran yang efektif.(*)abc
Event, Galeri, Headlines

Partisipasi INSA di Pameran Transportasi dan Infrastruktur Indonesia 2017

Jakarta, INSA - Partisipasi Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dalam acara Pameran Transportasi dan Infrastruktur Indonesia 2017, yang dilaksanakan pada 27-28 September 2017, di SMESCO Convention Center, Jakarta. Usai membuka acara, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan yang mewakili Menteri Perhubungan RI, Prasetyo Boedi Tjahjono; Anggota DPR RI dari Partai Gerinda, Bambang Haryo; dan Ketua Umum Sarasehan Transportasi & Infrastruktur Indonesia 2017, Suroyo Alimoeso yang didampangi pengurus INSA berkunjung ke Stand INSA. Pameran Transportasi & Infrastruktur yang keempat kalinya ini mengusung tema “Merangkai  Infrastruktur & Transportasi  Nusantara Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Nasional”.  Para peserta berasal dari berbagai subsektor transportasi nasional baik darat, laut, udara, maupun kereta api, serta dari para pelaku di bidang pembangunan infrastruktur nasional dan pariwisata nasional.(*) abc
Event, Headlines

INSA Gelar Workshop Knowledge Sharing

Jakarta, INSA - DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Bidang Cair menggelar Workshop Knowledge Sharing di Kantor DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Workshop yang bertemakan Introduction to Shipping Market & Classification-Society ini diselenggarakan tiga kali, yakni 27 Juli, 3 Juli, dan 10 Agustus 2017. Ketua Bidang Angkutan Cair DPP INSA Nick Djatnika mengatakan, INSA sebagai satu-satunya organisasi pelayaran niaga nasional memiliki peran untuk memberikan informasi terkait perkembangan dan isu-isu penting industri pelayaran kepada para anggotanya. Oleh karena itu, workshop ini diselenggarakan sebagai wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan tentang industri pelayaran. Nick menuturkan tujuan dari workshop ini adalah agar para peserta mampu meningkatkan kemampuan dalam hal pengetahuan maupun keterampilan untuk menangani pasar muatan, pencarteran kapal, penghitungan biaya, dan menajemen badan klasifikasi sehingga dapat berperan secara proaktif dan berusaha maksimal dalam mencapai hasil kerja dan target perusahaan. "Kita (INSA) memiliki banyak expert yang bisa berbagi ilmu dan pengetahuannya di industri pelayaran. Diharapkan kita bisa sharing agar anggota bisa mendapat manfaat lebih banyak," ujar Nick di Kantor DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No. 10 Jakarta Pusat. Pembicara pada workshop knowledge sharing yang digelar hari ini (Kamis, 10/8/2017) adalah Ketua Bidang Angkutan Cair DPP INSA Nick Djatnika dan Senior Manager Convention Regulations Statutory Division BKI Iqbal Fikri. Para peserta workshop yang berjumlah sekitar 40 orang sangat antusias mengikuti workshop ini.(*)abc
Event, Headlines

Partisipasi INSA di GIS 2017

Jakarta, INSA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) bersama perusahaan pelayaran nasional di bidang minyak dan gas (migas) ikut berpartispasi pada acara Gas Indonesia Summit & Exhibition (GIS) 2017 yang diselenggarakan pada 12 - 14 Juli 2017 di Jakarta Convention Center (JCC). Penyelenggaraan GIS 2017 resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Migas I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja. GIS 2017 merupakan platform penting untuk diskusi yang berkelanjutan terkait pembangunan industri gas, LNG, dan ketenagalistrikan. Gelaran GIS kali kedua ini diselenggarakan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang didukung oleh Direktorat Jenderal Migas dan SKK Migas bekerjasama dengan Departemen Perdagangan Internasional Kerajaan Inggris. Partisipasi INSA pada acara ini merupakan bentuk dukungan INSA bersama anggotanya terhadap perkembangan infrastruktur gas, dan LNG di Indonesia. Perusahaan pelayaran nasional anggota INSA yang ikut mendukung acara ini adalah PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk, PT Andhika Lines, PT Soechi Lines, PT Pan Maritime Wira Pawitra (PMWP), PT Supraco Lines, PT Bahari Lines Indonesia, PT Apexindo, dan PT Sinar Maluku Shipping Line.(*) abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

FORNAS INSA 2017: Tingkatkan Sinergi Demi Kemajuan Industri Pelayaran Nasional

Makassar, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berkomitmen memajukan industri maritim nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan meningkatkan sinergi antara INSA dengan stakeholder.

Melalui sinergi yang kuat antara INSA dengan stakeholder baik instansi pemerintahan, dan asosiasi-asosiasi terkait lainnya diyakini mampu menciptakan iklim usaha yang positif bagi industri maritim nasional.

Upaya meningkatkan sinergi tersebut dengan menggelar Forum Nasional (Fornas) INSA 2017 bertema “Peta dan Dinamika Kebijakan Pengembangan Industri Maritim di Indonesia” yang diselenggarakan pada Kamis, 16 Februari 2017, di Grand Ballroom Hotel Clarion, Makassar.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam pidatonya mengatakan, industri maritim khususnya industri pelayaran merupakan sektor strategis yang merupakan penghubung untuk menyatukan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, insan pelayaran nasional percaya bahwa Pemerintah Indonesia sangat menyadari dan memperhatikan keberadaan dan kontribusi industri pelayaran dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.

Carmelita menuturkan Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memperhatikan pentingnya kelautan sebagai basis pembangunan masa depan bangsa Indonesia dengan dua program utamanya Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.

INSA, sambung Carmelita, sangat menghargai langkah pemerintah yang juga mengikutsertakan pengusaha pelayaran swasta dalam menunjang peningkatan konektivitas antar pulau dan mendorong program Satu Harga untuk komoditi di seluruh nusantara.

“Diharapkan saudara-saudara kita di pelosok tanah air dapat menikmati seperti apa yang kita rasakan di kota besar,” kata Carmelita di Makassar, 16 Februari 2017.

Asas cabotage yang mewajibkan seluruh angkutan antar pelabuhan dan antar pulau di Indonesia dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menggunakan bendera merah putih sudah terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, populasi armada nasional hingga Mei 2016 sebanyak 20.687 unit atau naik 242 persen jika dibandingkan pada 2005 sebanyak 6.041 unit. Jumlah perusahaan pelayaran nasional hingga Mei 2016 juga meningkat sangat signifikan, dari 1.591 perusahaan di 2005 menjadi 3.296 perusahaan atau tumbuh 107 persen.

Akan tetapi, dikatakan Carmelita, industri pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

abc
Event

CAAIP Bersama INSA Gelar FGD NCVS

Jakarta INSA -Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta hari ini (24/11), dilakukan FGD tentang Non Convention Vessel Standard. Adalah Corps Alumni Akademi Pelayaran dan DPP INSA (Indonesian Ships Owner Association) yang berinisiatif untuk melakukan diskusi tersebut dengan mengundang seluruh stake holder di bidang maritim. Seperti diketahui bahwa peraturan yang membawahi dunia pelayaran begitu banyak dan berbelit, yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam menjalankan bisnis pelayaran. Hal tersebut juga membuat banyak kapal menjadi tidak memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan alasan ekonomis ataupun letak geografis yg jauh dari kantor pemerintahan (UPT Hubla). Sementara ini semua kapal di Indonesia dan seluruh dunia mengacu kepada aturan di bawah International Maritime Organization yang sebenarnya badan dunia itu sendiri hanya mengatur untuk kapal kapal berukuran diatas 500 Gross Ton dan kapal kapal yang berlayar antar negara. Indonesia pada tahun 1992 mengeluarkan Undang Undang nomor 21 yang diberlakukan mulai 17 September 1992 dan mencabut aturan peninggalan Hindia Belanda Scheepen Ordonantie staatsblaad  (pasal 131) tetapi tetap mengadopsi Scheepen Verondening yang merupakan petunjuk teknis dari pembangunan kapal. Lalu pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang Undang no.17 tentang Pelayaran menggantikan Undang Undang nomor 21 tahun 1992 (pasal 354), dengan adanya UU 17 tahun 2008 maka semua aturan mengenai kapal dan bangunannya mengacu kepada aturan Konvensi International Maritime Organization (IMO). Sebagai kelanjutan dari Undang Undang 17 tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan KM 65 tentang pengesahan Non Convention Vessel Standard, dilanjutkan pada tahun 2012 Direktur Jendral Perhubungan Laut mengeluarkan SK no.UM.008/9/20/DJPL-12 mengesahkan pemberlakuan aturan Non Convention Vessel Standard di Indonesia.  Sayangnya setelah berganti kepemimpinan dan pejabat, semangat membuat negara maritim ini berdaulat atas laut, kapal, pelaut dan aturan nya menjadi tidak jelas. Dan tanpa disadari itu sudah berlalu 4 tahun semenjak SK Dirjen dikeluarkan. Dengan dasar ingin menjadi garda terdepan dalam memajukan industri maritim dan kepelautan di tanah air, CAAIP bekerja sama dengan DPP INSA sama sama bertekad menjadi referensi pemerintah dalam memberikan masukan bidang maritim. Dalam sambutan ketua panitia penyelenggara, Captain Achmad Jauhari mengatakan: "Kami memiliki tanggung jawab moral terhadap kemajuan industri maritim di negeri ini, banyak seminar maritim yang dilaksanakan oleh berbagai pihak yang bahkan tidak ada hubungan nya dengan maritim. Kami dari Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran akan mengawal pemutakhiran pasal pasal di NCVS agar benar benar aplicable untuk wilayah Indonesia dan bisa menjadi faktor pendukung utama program Tol Laut dan Cita cita negara kita menjadi Poros maritim dunia.” Dari tanggapan beberapa peserta, harapan diberlakukan nya aturan ini sangat besar. Wakil INSA dari Makassar Dr. Hamka memberi masukan:"Sebaiknya aturan yang membawahi NCVS harus bisa di keluarkan oleh Presiden Indonesia agar kepentingan sektoral antar kementrian tidak menjadi penghalangnya, tidak cukup dalam Peraturan Menteri". Diakhir acara Ketua Panitia, Capt Achmad Jauhari memberikan rangkuman hasil diskusi kapada Bapak Agustinus Maun sebagai perwakilan dari Kementrian Perhubingan Laut yang berjanji akan menindak lanjuti hasil diskusi tersebut. (sumber: emaritim.com). abc
Event

INSA Gelar Coffee Morning dengan Stakeholder Pelabuhan

Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyadari bahwa pelabuhan memiliki peran penting sebagai gerbang aktivitas perdagangan, penghubung moda transportasi, menjadi mata rantai dalam sistem logistik dan dapat menjadi kawasan industri. Pelabuhan yang dikelola secara baik dan efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah sekitarnya akan maju dengan sendirinya. Di Jakarta sendiri terdapat tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Kalibaru. Hingga saat ini pelabuhan-pelabuhan tersebut masih menyimpan permasalahan yang perlu dicarikan solusi secara bersama. INSA merasa perlu memberikan kontribusi untuk mewujudkan pelabuhan yang berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Atas dasar itulah, pada hari ini, (Jumat, 18 November 2016), INSA menggelar Coffee Morning bertajuk “Membangun Sinergi Guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi di Pelabuhan”. Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di pelabuhan seperti Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G. Masassya; Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi; Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra; Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, H. Marwansyah SH, MM., MH; DPC INSA Jaya dan DPC INSA Sunda Kelapa. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan kepelabuhanan sekaligus mencarikan solusinya serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan daya saing industri maritim nasional. “INSA bersama stakeholder pelabuhan lainnya secara serius mendorong produktivitas dan efisiensi di pelabuhan,”kata Carmelita. Carmelita menuturkan, Pelabuhan Tanjung Priok memiliki peran besar bagi Indonesia. Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peningkatan pelayanan dan harga yang kompetitif di pelabuhan adalah modal utama untuk bisa bersaing dengan negara-negara kawasan ASEAN lainnya. Penerapan inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok, sambung Carmelita, diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan konektivitas Indonesia, yang pada akhirnya memberikan kemudahan dan kelancaran bagi para pelaku usaha pelayaran. Sementara itu, Carmelita menambahkan, Pelabuhan Sunda Kelapa juga memiliki keunikan tersendiri karena disandari oleh kapal pelayaran rakyat (pelra) kayu dan kapal besi. Terkait rencana pengembangan pelabuhan tersebut, para pelaku usaha pelayaran hingga saat ini belum mendapat kejelasan mengenai konsep pengembangan yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan. “Mari tingkatkan sinergi demi kemajuan industri maritim nasional,” pungkasnya. Berikut hasil kesimpulan diskusi dari Tim Perumus INSA: Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, INSA sependapat bahwa sistem online terintregrasi secara umum harus diberlakukan mengingat Pelabuhan Tanjung Priok sebagai gerbang utama Indonesia dengan pelabuhan internasional dalam arus barang. Namun, terdapat beberapa catatan bahwa didalam implementasi sistem ini membutuhkan suatu persiapan yang matang baik itu dari infrastruktur penunjang termasuk jaringan, software bahkan SDM. Supaya sistem ini dapat diimplementasikan secara lancar. Untuk menghindari potensi-potensi masalah teknis yang timbul di lapangan perlu disiapkan back up sistem secara manual, sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak menjadi permasalahan yang serius yang dapat menggagalkan sistem ini terimplementasi secara keseluruhan. INSA mendorong agar semua pihak meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di pelabuhan dalam rangka memperkecil waiting time dan berthing time di pelabuhan. INSA sepakat untuk terus dibangun sinergi kerja dengan instansi terkait bagi tercapainya quick despatch kapal di pelabuhan. (*)abc
Event

Partisipasi INSA dalam Acara Customer Meeting BKI

Jakarta, INSA - Guna menghadapi tantangan kedepan sekaligus membahas implementasi PM 39 Tahun 2016, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menyelenggarkan acara yang bertemakan Customer Meeting dengan mengundang stakeholder terkait yang salah satunya adalah Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Acara tersebut dibuka oleh Direktur BKI Rudyanto dan juga Kepala Syahbandar Utama Tanjung Priok H Marwansyah. Turut hadir Direktur Teknik BKI Capt. Iman Satria Utama, kepala Cabang BKI klas utama Tanjung Priok Arief Budi Permana, dan Perwakilan Customer Budhi Halim dari INSA. Rudyanto menyampaikan bahwa keberadaan BKI yang professional dan bebas pungli merupakan sikap atas apa yang terjadi baru baru ini di Kementerian Perhubungan. Sementara, dalam sambutan Syahbandar Tanjung Priok memberikan info bahwa kegiatan di Tanjung Priok akan terus ditingkatkan dan dengan tegas akan konsisten mengikuti arahan Menteri Perhubungan untuk akhiri Pungli di lingkup pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan, Budhi Halim selaku Sekretaris Umum INSA mengatakan, bangga dengan Indonesia memiliki Biro Klasifikasi, dan berpesan agar keberadaan BKI bisa meningkatkan keselamatan Pelayaran. Dalam forum tersebut, Budhi Halim juga memberikan tiga masukan kepada BKI. Pertama, agar BKI tanggap menangani pendelegasian tugas pemerintah untuk Statutory survey yang sudah diajukan sejak Februari 2016. Kedua, agar BKI segera ikuti dan menyiapkan aturan Pemerintah untuk kapal Domestik Non Konvensi / NCVS demi  mengurangi biaya pembangunan dan operasi kapal NCVS. Ketiga, arah BKI ke Road to IACS secara konsisten dilanjutkan dengan perencanaan yang jelas. Dalam presentasinya BKI menyampaikan beberapa hal yang diantaranya mengenai pelayanan dengan basis IT dan Familiarisasi PM.39 soal Lambung Timbul untuk kapal domestik; pendelegasian wewenang untuk kapal dibawah ukuran 500 GRT kepada 4 Cluster yaitu Batam, Surabaya, Tanjung Priok dan Samarinda beserta area sekitarnya; dan pelaksanaan PM.39 dengan batas waktu April 2017, masih sulit dilaksanakan untuk jumlah kapal nasional sebanyak 8312 unit. Untuk mencapai hal tersebut di atas perlu diadakan urun rembuk antara INSA dan Dirjen Perhubungan Laut agar pelaksanaan dan batas waktu dibuat lebih realistis lagi. (sumber: emaritim.com). abc