Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) menggelar pengukuhan pengurus INSA masa bakti 2023-2028 di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (29/02/2024). Acara pengukuhan kali ini mengusung tema “INSA Wujudkan Maritim Indonesia Maju”.

Pengukuhan pengurus DPP INSA merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA.

Pengukuhan DPP INSA akan dihadiri oleh Menteri Perhubungan RI, Bapak Budi Karya Sumadi dan jajarannya.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto meminta seluruh pengurus DPP INSA masa bakti 2023-2028 bekerja keras dan cerdas untuk memajukan organisasi dan industri pelayaran nasional.

Permintaan Carmelita ini didasari karena kondisi dunia usaha tidak terkecuali sektor pelayaran nasional tengah berada dalam ketidakpastian yang tinggi. Kondisi ini disebabkan kondisi ekonomi global yang dibayangi gejolak perang, sehingga sedikit banyak akan berdampak terhadap ekonomi nasional.

Sementara itu, Carmelita mengharapkan transisi kepemimpinan nasional dapat berjalan lancar, sehingga ekonomi tetap bergairah dan berada di jalur positif. Siapapun kelak yang akan memimpin bangsa ini, sambung Carmelita, harus mampu memberikan kepastian usaha dengan penerapan kebijakan ekonomi khususnya di sektor pelayaran dengan konsisten.

Menurutnya sudah ada kebijakan di sektor pelayaran nasional yang terbukti berdampak positif bagi tumbuh kembangnya industri ini, sehingga harus konsisten dipertahankan. Salah satu kebijakan itu adalah asas cabotage.

“Di tengah ketidakpastian dunia saat ini, maka kami sangat harap kebijakan-kebijakan di sektor pelayaran yang memang sudah terbukti berdampak positif jangan diubah-ubah, sehingga setidaknya pelaku usaha mendapatkan kepastian berusaha,” kata Carmelita.

Sekretaris Umum DPP INSA Darmansyah Tanamas mengatakan, presiden dan wakil presiden kelak diharapkan akan memberikan kebijakan yang bisa mengerek daya saing pelayaran nasional. Misalnya, menghapuskan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada jenis jenis kapal FSRU, FSO dan beberapa jenis kapal lainnya.

Selain itu, INSA mengharapkan pemerintah kedepan bisa memberikan dukungan pendanaan untuk pengadaan kapal dengan suku bunga yang kompetitif dan tenor panjang.

“Pemerintah punya target biaya logistik kita 8 persen pada 2045 kelak. Maka pemerintah perlu mendorong agar pelayaran lebih berdaya saing, karena pelayaran adalah tulang punggung kegiatan logistik kita.”

Menyangkut efisiensi logistik, INSA berharap agar biaya kepelabuhanan juga bisa lebih efisien, dan di sisi lain perlu perbaikan fasilitas infrastruktur serta produktivitas pelabuhan.

Carmelita juga menyoroti tentang pentingnya menjaga iklim usaha pelayaran nasional yang lebih sehat. Untuk itu, diharapkan perusahaan BUMN dapat menggandeng perusahaan pelayaran swasta nasional dalam proses kegiatan usahanya.

“BUMN sebagai agent development membangun negeri di lokasi yang belum feasible secara bisnis, namun ketika telah komersial maka sebaiknya dilepas kepada mekanisme pasar swasta nasional saja.” (*)