Category: Headlines
Headlines

KEPENGURUSAN DPP INSA MASA BAKTI 2019-2023 RESMI DILANTIK

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada hari ini (Jumat, 19 Juni 2020) melantik jajaran pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023, melalui aplikasi Zoom.

Acara pelantikan Pengurus DPP INSA 2019-2023 dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam sambutannya, Menhub Budi mengucapkan selamat kepada Pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023 di bawah kepemimpinan Carmelita Hartoto yang baru saja dilantik. 

“Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pelantikan Pengurus DPP INSA 2019-2023,” kata Menhub Budi.

Pelantikan ini dilakukan setelah Ketua Umum terpilih yang didampingi oleh Formatur Pendamping telah rampung membentuk susunan pengurus yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA.

Ketua Umum INSA terpilih Carmelita Hartoto mengatakan, pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023 memiliki tanggung jawab besar, karena tantangan yang dihadapi pelayaran nasional semakin berat seiring mewabahnya Covid-19. Untuk itu, pengurus DPP INSA 2019-2023 harus lebih solid dan bekerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan guna memajukan pelayaran nasional.   

“Kepengurusan yang baru ini harus semakin solid dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan kemajuan industri pelayaran nasional, serta memperkuat sinergi antara INSA dengan pemerintah dan seluruh stakeholder,” kata Carmelita.

Carmelita menuturkan INSA terus berupaya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemajuan industri pelayaran nasional. Isu-isu pelayaran nasional pun telah disusun menjadi program kerja Pengurus DPP INSA 2019-2023 yang harus diperjuangkan.

Carmelita mengatakan, kinerja pelayaran nasional sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan hampir merata pada seluruh sektor pelayaran. Untuk itu, pelaku usaha membutuhkan stimulus dari pemerintah dan seluruh stakeholder.

Dari sisi fiskal, stimulus yang dibutuhkan antara lain pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang, sedangkan dari sisi moneter adalah pemberian rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian reconditioning atau keringanan syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.

INSA juga meminta penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang. Pengusaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50% atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.

Kemudian diharapkan Oil Companies dan Charterer tidak memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan pelayaran secara sepihak dan melakukan negoisasi dengan win-win solution, serta membayar piutang usaha tepat waktu.

Lain itu, INSA juga telah memberikan beberapa masukan kepada pemerintah terkait new normal (kenormalan baru) khususnya mengenai kelancaran pengoperasian kapal.

Beberapa masukkan tersebut antara lain kapal penumpang jarak dekat mohon pertimbangan dan perhatian mengenai syarat protokol kesehatan yang practicable dan tetap safe.  Untuk kapal-kapal Bulk Carrier dan General Cargo yang menggunakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di atas kapal, baik yang sandar maupun transhipment di laut, agar para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) juga mengikuti protokol kesehatan dibawah pengawasan Syahbandar setempat.

Lalu, dokumen-dokumen safety certificate dan registrasi agar dijalankan secara full online di Kementerian dan Kepelabuhanan, agar menghindari kontak personal, tata cara dan kegiatan crew change diatur secara terstruktur dan seragam di semua pelabuhan Indonesia, dan tidak ada lagi pelabuhan di Indonesia yang menolak pemberlakuan Crew Change karena kebijakan pemerintah lokal.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini pengurus harus lebih aktif dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pelayaran, dan program kerja yang diamanahkan dalam RUA dapat dijalankan dengan baik.” pungkasnya.

Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan webinar yang mengusung tema “Pelayaran Indonesia Menuju Indonesia Maju”. Adapun isu-isu yang akan diangkat pada webinar ini mengenai Navigating The Covid-19 Crisis Through Managing Maritime Industry In Indonesia, Penegakan Hukum di Laut Teritorial Indonesia dalam Menuju Kemajuan Ekonomi Nasional, dan Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Kapal Selama Pandemi.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menjadi keynote speaker pada acara webinar ini. Adapun narasumber yang mengisi webinar adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Capt. Dr. Wisnu Handoko M. Sc, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S. T, MH, dan Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Julius Wiratno. (*)

abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

PELAYARAN MULAI TERPUKUL AKIBAT COVID-19

Sektor pelayaran nasional tengah menghadapi tantangan berat seiring dengan mewabahnya pandemic virus corona (Covid-19). Tidak banyak yang bisa dilakukan selain berharap adanya stimulus dari stakeholder untuk menjaga kinerja pelayaran nasional. 

Hingga saat ini, pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan besar, seperti masih tingginya harga bunker bahan bakar low sulphur, dan masih tingginya bunga bank untuk pembangunan kapal yang membuat pelayaran kian tidak kompetitif.

Di saat bersamaan pelayaran nasional juga harus menghadapi dampak dari penyebaran Covid-19, yang kini mulai menjangkiti ribuan orang di Indonesia.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shippowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, setidaknya ada empat aspek yang terdampak di bisnis sektor pelayaran akibat Covid-19. 

Pertama, penurunan volume kargo, baik pada ekspor impor yang terdampak seperti ke Tiongkok yang menurun hingga 14-18 persen dan merembet ke negara tujuan lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Begitu juga pada kargo domestik terutama pada kargo penunjang ekspor impor dan distribusi nasional yang turun 5-10 persen.

Kedua, proses clearance di pelabuhan yang lebih lama karena adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaaan kesehatan kru kapal dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal. “Tentunya, kondisi ini berdampak pada penambahan biaya operasional kapal,” kata Carmelita di Jakarta.

Ketiga, kebijakan physical distancing dan work from home juga berdampak pada kinerja instansi di darat karena banyak yang membatasi jam kerja termasuk tenaga operasional di lingkungan Ditjen Hubla pada subdit-subdit terkait kepengurusan sertifikat kapal dan kesyahbandaran.

Keempat, pelayaran nasional juga mengalami kendala docking kapal. Hal ini disebabkan sejumlah galangan mengurangi jumlah pekerja di lapangan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Akibatnya, pekerjaan perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala entah sampai kapan, dan kapal lainnya harus antre lama untuk docking dalam dua bulan terakhir. Selain itu, spare part kapal yang impor dari Tiongkok terkendala sehingga lebih lama dan lebih mahal.

Menurut Carmelita kondisi yang sangat memukul sektor pelayaran nasional saat ini juga akan berdampak pada menurunnya kinerja industri terkait lainnya, seperti kinerja logistik, asuransi, galangan, industri spare part kapal hingga ke instansi pendidikan SDM pelaut. 

“Saat ini, perusahaan pelayaran nasional bisa bertahan dan tidak gulung tikar saja sudah sangat bagus. Kondisi saat ini benar-benar berat bagi pelayaran nasional.”

Untuk menyelamatkan perusahan pelayaran nasional dari masa sulit ini, kata Carmelita, dibutuhkan sejumlah strimulus dari stakeholder pelayaran nasional.

Stimulus yang dibutuhkan seperti pemberian grace periode yang panjang pembayaran pinjaman bank, reschedule atau penjadwalan kembali pembayaran pinjaman bank, dan penghapusan pajak (PPN dan PBBKB) atas BBM.

Stimulus lain yang dibutuhkan seperti harga BBM yang kompetitif dan supply BBM yang stabil, diskon biaya-biaya di pelabuhan dan diskon suku bunga pinjaman

Selain itu, pelayaran nasional juga membutuhkan dispensasi penundaan pengurusan sertifikat-sertifikat kapal, sepanjang sertifikat tersebut dapat ditunda dan tidak membahayakan jiwa pekerja dan kapal. Terakhir, diperlukan dispensasi dengan memberlakukan penundaan docking untuk yang sedang dalam operasional.

INSA juga harap agar akses dari dan ke pelabuhan tetap berfungsi dan berjalan seperti biasa. “Stimulus ini diperlukan karena kapal tetap beroperasi seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan logistik di seluruh Indonesia.” (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA HARAP OMNIBUS LAW BISA TINGKATKAN DAYA SAING PELAYARAN NASIONAL

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menanti sambil berharap omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) akan mendorong iklim bisnis pelayaran nasional semakin berdaya saing.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sepengetahuannya sejauh ini,  omnibus law yang terkait sektor pelayaran nasional cukup memberikan jalan bagi pelayaran nasional untuk semakin berdaya saing.

“Kini kita perlu bersabar menunggu bagaimana proses omnibus law ini di DPR,” kata Carmelita dalam keterangan resminya, Selasa (3/3/2020).

Hingga saat ini publik memberikan beragam respon omnibus law Cipta Kerja, meski saat ini regulasi ini masih berproses di DPR. Beragam respon itu juga tidak terkecuali ditujukan terhadap sektor pelayaran yang dimuat di omnibus law Cipta Kerja.

Respon publik terhadap omnibus law di sektor pelayaran, kata Carmelita, boleh dilihat sebagai suatu hal yang baik sebagai bentuk perhatian publik terhadap sektor pelayaran nasional. Namun respon itu sebaiknya diutarakan setelah proses omnibus law Cipta Kerja di DPR selesai.

“Karena saat ini kan masih berproses. Baiknya kita menanti saja dulu proses dan produk regulasi ini nantinya seperti apa,” tuturnya.

Adanya perubahan pasal 158 draft RUU Cipta Kerja/Omnibus Law sektor pelayaran yang banyak mengundang respon publik, sebenarnya tidaklah signifikan.

Sepengetahuan kami, di dalam RUU Cipta Kerja/Omnibus Law, perubahan hanya pada pasal 158 ayat  2 butir a; di mana perubahannya yaitu kapal yang dapat didaftarkan dengan ukuran tonase kotor tertentu.

Ini berubah dari sebelumnya dimana kapal yang dapat didaftarkan dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh gross tonnage). Sedangkan pada pasal 158 ayat 2 butir b dan c tetap sesuai Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Artinya, perubahan pada pasal 158 tidak seperti informasi yang beredar selama ini dan menurut kami informasi itu kurang tepat,” pungkasnya. (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Headlines

MENTERI LUHUT BUKA RUA INSA KE-XVII

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka Rapat Umum Anggota (RUA) Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Ke-XVII yang mengusung tema "INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju", di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (09/12/2019). Tampak hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Staf Ahli Menko Kemaritiman Lambok N. Simorangkir, Dirjen Perhubungan Laut Agus R. Purnomo, Kepala BPSDM Umiyatun Hayati, Direktur Utama PT BKI Rudiyanto, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Umum APINDO Haryadi Sukamdani, Ketua Umum INACA Denon B. Prawiraatmadja, dan stakeholeder terkait lainnya. Menteri Luhut dalam sambutannya mengatakan, peran INSA sangat strategis dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Saya kira INSA ini adalah ujung tombak dari cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Luhut. Menhub Budi dalam sambutannya mengatakan, INSA diharapkan dapat melalukan terobosan baru untuk membuktikannya kemampuannya dalam menjawab tantangan di massa yang akan datang sehingga Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, RUA INSA Ke-XVII ini merupakan momen spesial bagi INSA, karena bertepatan dengan ulang tahun INSA ke-52. Itu artinya, sudah setengah abad lebih INSA mengabdi untuk kemajuan industri pelayaran nasional. Di usia yang cukup matang untuk sebuah organisasi, sambung Carmelita, INSA diharapkan dapat terus berkontribusi bagi industri pelayaran nasional. Karena itulah, INSA dalam RUA kali ini mengambil “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju”. Tantangan industri pelayaran nasional di masa depan tidaklah mudah. Diperkirakan kinerja industri pelayaran nasional semakin berat mengingat ketidakpastian perekonomian global yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. “Dalam RUA ini, diharapkan kita melahirkan gagasan-gagasan yang brilian dalam menghadapi krisis global. Selain tentunya juga, ajang ini menjadi tempat bersilaturahmi dan meningkatkan soliditas kita antar anggota dan pengurus INSA,” ujar Carmelita.(*) [caption id="attachment_9278" align="aligncenter" width="1280"] Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka RUA INSA Ke-XVII dengan scan barcode di layar didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption] abc
Headlines

9-10 DESEMBER 2019, INSA GELAR RUA KE XVII

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) akan menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke – XVII di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin - Selasa, 9 - 10 Desember 2019. Dengan mengambil tema “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan Menuju Indonesia Maju”, pelaksanaan RUA INSA ke – XVII merupakan amanat dari Anggaran Dasar INSA pasal 13 dan Anggaran Rumah Tangga INSA pasal 26, serta hasil Keputusan Rapat pada 17 September 2019. Adapun peserta RUA INSA ke XVII adalah perusahaan pelayaran yang telah terdaftar dan memiliki nomor keanggotaan sebagai anggota INSA sampai dengan akhir 31 Oktober 2019. Peserta RUA INSA ke XVII dihimbau untuk melunasi semua kewajiban keuangan organisasi antara lain iuran keanggotaan sampai dengan bulan Desember 2019, dan sertifikat keanggotaan per tahun 2018. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan datang langsung ke Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III, No. 10, Jakarta Pusat atau melalui fax (021) 3849522, Telp. (021) 3447149, 3842307, email: rua17@insa.or.id, rua.insa17@gmail.com. website: www.insa.or.id. (*) abc
Galeri, Headlines, Ulasan Berita

DPP INSA PERINGATI HUT INSA KE-52

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menggelar syukuran memperingati hari jadi INSA ke-52 tahun. Lebih dari setengah abad, INSA terus mendorong pemberdayaan pelayaran niaga nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Acara syukuran tersebut digelar di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Perkembangan INSA tidak dapat dipisahkan dari konsistensi dan tujuan berdirinya organisasi ini. Salah satu tujuannya untuk mempersatukan dan mengembangkan potensi pelayaran pelayaran niaga nasional untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin. Hingga kini, Anggota INSA telah mencapai sekitar 1.400 dan 42 DPC INSA perwakilan seluruh Indonesia, terus konsisten dalam mendorong kejayaan industri pelayaran nasional di berbagai forum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (*) [caption id="attachment_9108" align="aligncenter" width="2400"] Dewan Penasehat INSA H. Soenarto memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption]abc
Headlines

WACANA REVISI UU PELAYARAN BELUM MENDESAK DILAKUKAN

Wacana merevisi Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mulai menuai respon dari publik, khususnya dari kalangan para pelaku usaha pelayaran nasional. Para pengusaha pelayaran nasional menilai belum ada poin yang mendesak untuk merevisi peraturan perundangan tersebut. Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengatakan, sampai saat ini belum seluruh amanat dalam Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dijalankan, misalnya amanat untuk membentuk sea and coast guard sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai. Dengan belum seluruh amanat UU tersebut dijalankan, katanya, tentunya dampak positif atau negatif dari aturan itu belum benar-benar terasa bagi seluruh pihak terkait sektor pelayaran. “Karena amanat dari UU belum berjalan seluruhnya, jadi kita belum dapat merasakan dengan total, apakah UU yang ada ini masih cocok atau sudah tidak cocok dengan keadaan di lapangan saat ini” katanya. Sampai saat ini, pengusaha pelayaran nasional menilai UU Pelayaran yang ada masih relevan diberlakukan. Jikapun ada kekurangan dapat dilakukan perubahan dengan mengubah peraturan turunannnya, seperti peraturan menteri, tanpa harus merevisi UU Pelayaran. “Yang dibutuhkan para pengusaha pelayaran nasional kan kepastian usaha, dengan kepastian hukum dan kebijakan di sektor pelayaran. Agar pelaku usaha dapat berusaha lebih tenang.” Dengan adanya wacana merivisi UU Pelayaran juga dikhawatirkan disusupi oleh kepentingan negara lain di sektor pelayaran nasional. Kepentingan negara lain itu misalnya dengan membuka aturan yang terkait asas cabotage. Asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Hal ini seperti tertera dalam Pasal 8 ayat 1 dalam UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Asas cabotage dapat dimaknai sebagai kedaulatan negara (sovereign of the country). Kebijakan ini, katanya, sudah terbukti sukses menjaga kedaulatan negara dari aspek keamanan dan pertahanan negara. Lain itu, asas cabotage juga telah sukses berdampak positif bagi ekonomi nasional, khususnya di sektor pelayaran dan sektor terkait lainnya. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah armada pelayaran nasional, dan kini pelayaran nasional juga telah mampu melayani distribusi seluruh angkutan kargo  domestik dari Sabang hingga Merauke. “Sangat sulit dibayangkan kalau kita sebagai negara maritim, justru kapal-kapal yang ada di Indonesia adalah kapal berbendera negara lain. Lalu jika terjadi keadaan force majuere, seperti tsunami, apakah kapal berbendera negara lain itu akan membantu evakuasi korban? Justru kapal-kapal itu yang pertama pulang ke negara mereka kalau itu terjadi.” Lain itu, jika semangat merevisi UU Pelayaran itu berangkat dari belum terjadinya efisiensi biaya logistik nasional, tentunya tidak adil jika hanya menyalahkan angkutan laut. Seluruh stakeholder harus berani membedah porsi beban biaya logistik dari pos mana saja. Karena angutan laut hanya satu dari mata rantai logistik. “Tidak bisa tanpa mencari penyebabnya, kita lantas begitu saja merevisi undang-undang.” Menurutnya, dengan membuka asas cabotage, justru Indonesia mengalami kemunduruan. Karena Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan asas cabotage. Beberapa negara lain sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage. Sebut saja seperti, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Australia, atau Filipina. “Atas beberapa pertimbangan ini, maka asas cabotage tidak boleh diganggu gugat, dan wajib dipertahankan.” (*)abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

INSA GOLF GATHERING

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) pada Sabtu (16/3/2019) menggelar Golf Gathering for International Containerized Shipping Company yang diselenggarakan di Sentul Highlands Golf Course, Bogor. Golf Gathering for International Containerized Shipping Company merupakan agenda DPP INSA dalam rangka mempererat silaturahmi DPP INSA dengan para anggota kontainer baik nasional maupun internasional, DPC INSA, Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI) dan stakholder terkait lainnya. Sebanyak 41 peserta mengikuti INSA Golf Gathering ini. Pada pukul 12.30 WIB initial tee off dilakukan oleh Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim. Acara tersebut juga diramaikan oleh Dewan Penasehat DPP INSA H. Soenarto, Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto KM Caloh, Ketua Bidang Angkutan Gas Sutiyarso, dan Ketua DPC INSA Surabaya Stenven Lesawengan. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, melalui gathering ini, diharapkan anggota INSA khususnya kontainer luar negeri dapat lebih aktif untuk sumbang saran di rumah INSA. "Tujuannya, agar kita semua dapat memetakan masalah dan cari solusi secara rutin dari waktu ke waktu karena perubahan begitu cepatnya saat ini,” kata Carmelita di Sentul, Sabtu (16/3/2019). Selain mempererat silaturahmi, Carmelita berharap momen baik ini menjadi ajang saling bertukar pikiran dan gagasan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan hambatan. "Kedepan, diharapkan INSA dapat hadir dalam kegiatan Main Line Operator (MLO) dan sinergi antara pemilik kapal, pemilik kargo, pengelola terminal dan pemerintah dapat berjalan baik dan lancar," pungkasnya.(*) [caption id="attachment_9064" align="aligncenter" width="2400"] Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim melakukan initial tee off INSA Golf Gathering[/caption]  abc
Galeri, Headlines

PARTISIPASI INSA DI DIALOG STRATEGIS REVOLUSI 4.0 INDUSTRI PELABUHAN DAN PELAYARAN

[caption id="attachment_9041" align="aligncenter" width="2400"] Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menjadi salah satu narasumber di acara Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran, yang diselenggarakan Ocean Week di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (6/3/2019).[/caption] [caption id="attachment_9043" align="aligncenter" width="2400"] Ketua DPC INSA Surabaya Stenven Lesawengan (kiri pertama), Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (kedua kiri), Dewan Penasehat INSA H. Soenarto (kedua kanan), dan Wakil Ketua Umum INSA III Darmansyah Tanamas (kanan pertama) menghadiri acara Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran yang diselenggarakan Ocean Week di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (6/3/2019).[/caption] [caption id="attachment_9042" align="aligncenter" width="2400"] Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (kedua kanan) saat menerima cinderamata dari panitia penyelenggara Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran yang diselenggarakan Ocean Week di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (6/3/2019).[/caption]abc
Headlines, Regulasi, Ulasan Berita

PM 121 KEMBALIKAN MEKANISME HITUNGAN BIAYA JASA KEPELABUHANAN NORMAL DAN WAJAR

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menilai penerbitan PM 121 akan mengembalikan mekanisme penghitungan biaya jasa kepelabuhanan pada hitungan yang normal dan wajar. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan PM No 121 tahun 2018 merupakan revisi atas PM No 72 tahun 2017. Proses penyusunan PM No 121 juga telah melibatkan pelaku usaha pelayaran yang menjadi pihak pengguna jasa dan operator pelabuhan dari Pelindo I hingga IV. "PM 121 tahun 2018 merupakan revisi dari aturan PM 72 tahun 2017, yang akan membuat mekanisme hitungan akan kembali wajar dan normal," kata Carmelita. Seperti diketahui, beban biaya kepelabuhanan yang tertuang dalam PM No 72 dinilai tidak wajar dan memberatkan operator pelayaran. Salah satunya, terkait dengan mekanisme penghitungan tarif penggunaan kapal tunda mengakibatkan kenaikan biaya kepelabuhanan, karena penghitungannya dikalikan jumlah kapal tunda. Kementerian Perhubungan, pada Desember lalu telah menerbitkan PM No 121 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No 72 tahun 2017 tentang Jenis, Struktur Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan. Melalui PM No 121 diharapkan biaya kepelabuhanan kembali wajar dan normal. Dalam Pasal 9 pada PM No 121 tahun 2018 diatur antara lain tentang mekanisme penghitungan biaya jasa labuh kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT per kunjungan kapal, biaya jasa pemanduan kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal yang dipandu dalam GT dengan satuan GT pergerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan tingkat resiko dengan rumusan: ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x gerakan. Lain itu, mekanisme penghitungan biaya jasa penundaan kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal yang ditunda dalam GT dengan satuan GT per jam, dengan rumusan ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x jam. Tarif jasa tambat kapal, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT per etmal. Ada juga mekanisme penghitungan biaya jasa penggunaan alur pelayaran yang diusahakan. Penghitungan untuk kapal kosong berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT persekali lewat, sedangkan kapal bermuatan dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT persekali lewat atau berdasarkan muatan kapal dengan satuan ton/m3/box per kunjungan. Pada bagian lain, PM No 121 tahun 2018 aturan ini juga menetapkan bahwa badan usaha pelabuhan (BUP) dalam menetapkan tarif jasa, wajib melibatkan persetujuan assosiasi terkait, termasuk di dalamnya juga INSA. Karena untuk jasa petikemas dan muatan berbahaya, pihak pelayaran harus membayar terlebih dahulu.(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA