Category: Headlines
Headlines

MENTERI LUHUT BUKA RUA INSA KE-XVII

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka Rapat Umum Anggota (RUA) Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Ke-XVII yang mengusung tema "INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju", di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (09/12/2019). Tampak hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Staf Ahli Menko Kemaritiman Lambok N. Simorangkir, Dirjen Perhubungan Laut Agus R. Purnomo, Kepala BPSDM Umiyatun Hayati, Direktur Utama PT BKI Rudiyanto, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Umum APINDO Haryadi Sukamdani, Ketua Umum INACA Denon B. Prawiraatmadja, dan stakeholeder terkait lainnya. Menteri Luhut dalam sambutannya mengatakan, peran INSA sangat strategis dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Saya kira INSA ini adalah ujung tombak dari cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Luhut. Menhub Budi dalam sambutannya mengatakan, INSA diharapkan dapat melalukan terobosan baru untuk membuktikannya kemampuannya dalam menjawab tantangan di massa yang akan datang sehingga Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, RUA INSA Ke-XVII ini merupakan momen spesial bagi INSA, karena bertepatan dengan ulang tahun INSA ke-52. Itu artinya, sudah setengah abad lebih INSA mengabdi untuk kemajuan industri pelayaran nasional. Di usia yang cukup matang untuk sebuah organisasi, sambung Carmelita, INSA diharapkan dapat terus berkontribusi bagi industri pelayaran nasional. Karena itulah, INSA dalam RUA kali ini mengambil “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju”. Tantangan industri pelayaran nasional di masa depan tidaklah mudah. Diperkirakan kinerja industri pelayaran nasional semakin berat mengingat ketidakpastian perekonomian global yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. “Dalam RUA ini, diharapkan kita melahirkan gagasan-gagasan yang brilian dalam menghadapi krisis global. Selain tentunya juga, ajang ini menjadi tempat bersilaturahmi dan meningkatkan soliditas kita antar anggota dan pengurus INSA,” ujar Carmelita.(*) [caption id="attachment_9278" align="aligncenter" width="1280"] Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka RUA INSA Ke-XVII dengan scan barcode di layar didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption] abc
Headlines

9-10 DESEMBER 2019, INSA GELAR RUA KE XVII

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) akan menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke – XVII di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin - Selasa, 9 - 10 Desember 2019. Dengan mengambil tema “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan Menuju Indonesia Maju”, pelaksanaan RUA INSA ke – XVII merupakan amanat dari Anggaran Dasar INSA pasal 13 dan Anggaran Rumah Tangga INSA pasal 26, serta hasil Keputusan Rapat pada 17 September 2019. Adapun peserta RUA INSA ke XVII adalah perusahaan pelayaran yang telah terdaftar dan memiliki nomor keanggotaan sebagai anggota INSA sampai dengan akhir 31 Oktober 2019. Peserta RUA INSA ke XVII dihimbau untuk melunasi semua kewajiban keuangan organisasi antara lain iuran keanggotaan sampai dengan bulan Desember 2019, dan sertifikat keanggotaan per tahun 2018. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan datang langsung ke Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III, No. 10, Jakarta Pusat atau melalui fax (021) 3849522, Telp. (021) 3447149, 3842307, email: rua17@insa.or.id, rua.insa17@gmail.com. website: www.insa.or.id. (*) abc
Galeri, Headlines, Ulasan Berita

DPP INSA PERINGATI HUT INSA KE-52

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menggelar syukuran memperingati hari jadi INSA ke-52 tahun. Lebih dari setengah abad, INSA terus mendorong pemberdayaan pelayaran niaga nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Acara syukuran tersebut digelar di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Perkembangan INSA tidak dapat dipisahkan dari konsistensi dan tujuan berdirinya organisasi ini. Salah satu tujuannya untuk mempersatukan dan mengembangkan potensi pelayaran pelayaran niaga nasional untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin. Hingga kini, Anggota INSA telah mencapai sekitar 1.400 dan 42 DPC INSA perwakilan seluruh Indonesia, terus konsisten dalam mendorong kejayaan industri pelayaran nasional di berbagai forum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (*) [caption id="attachment_9108" align="aligncenter" width="2400"] Dewan Penasehat INSA H. Soenarto memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption]abc
Headlines

WACANA REVISI UU PELAYARAN BELUM MENDESAK DILAKUKAN

Wacana merevisi Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mulai menuai respon dari publik, khususnya dari kalangan para pelaku usaha pelayaran nasional. Para pengusaha pelayaran nasional menilai belum ada poin yang mendesak untuk merevisi peraturan perundangan tersebut. Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengatakan, sampai saat ini belum seluruh amanat dalam Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dijalankan, misalnya amanat untuk membentuk sea and coast guard sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai. Dengan belum seluruh amanat UU tersebut dijalankan, katanya, tentunya dampak positif atau negatif dari aturan itu belum benar-benar terasa bagi seluruh pihak terkait sektor pelayaran. “Karena amanat dari UU belum berjalan seluruhnya, jadi kita belum dapat merasakan dengan total, apakah UU yang ada ini masih cocok atau sudah tidak cocok dengan keadaan di lapangan saat ini” katanya. Sampai saat ini, pengusaha pelayaran nasional menilai UU Pelayaran yang ada masih relevan diberlakukan. Jikapun ada kekurangan dapat dilakukan perubahan dengan mengubah peraturan turunannnya, seperti peraturan menteri, tanpa harus merevisi UU Pelayaran. “Yang dibutuhkan para pengusaha pelayaran nasional kan kepastian usaha, dengan kepastian hukum dan kebijakan di sektor pelayaran. Agar pelaku usaha dapat berusaha lebih tenang.” Dengan adanya wacana merivisi UU Pelayaran juga dikhawatirkan disusupi oleh kepentingan negara lain di sektor pelayaran nasional. Kepentingan negara lain itu misalnya dengan membuka aturan yang terkait asas cabotage. Asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Hal ini seperti tertera dalam Pasal 8 ayat 1 dalam UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Asas cabotage dapat dimaknai sebagai kedaulatan negara (sovereign of the country). Kebijakan ini, katanya, sudah terbukti sukses menjaga kedaulatan negara dari aspek keamanan dan pertahanan negara. Lain itu, asas cabotage juga telah sukses berdampak positif bagi ekonomi nasional, khususnya di sektor pelayaran dan sektor terkait lainnya. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah armada pelayaran nasional, dan kini pelayaran nasional juga telah mampu melayani distribusi seluruh angkutan kargo  domestik dari Sabang hingga Merauke. “Sangat sulit dibayangkan kalau kita sebagai negara maritim, justru kapal-kapal yang ada di Indonesia adalah kapal berbendera negara lain. Lalu jika terjadi keadaan force majuere, seperti tsunami, apakah kapal berbendera negara lain itu akan membantu evakuasi korban? Justru kapal-kapal itu yang pertama pulang ke negara mereka kalau itu terjadi.” Lain itu, jika semangat merevisi UU Pelayaran itu berangkat dari belum terjadinya efisiensi biaya logistik nasional, tentunya tidak adil jika hanya menyalahkan angkutan laut. Seluruh stakeholder harus berani membedah porsi beban biaya logistik dari pos mana saja. Karena angutan laut hanya satu dari mata rantai logistik. “Tidak bisa tanpa mencari penyebabnya, kita lantas begitu saja merevisi undang-undang.” Menurutnya, dengan membuka asas cabotage, justru Indonesia mengalami kemunduruan. Karena Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan asas cabotage. Beberapa negara lain sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage. Sebut saja seperti, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Australia, atau Filipina. “Atas beberapa pertimbangan ini, maka asas cabotage tidak boleh diganggu gugat, dan wajib dipertahankan.” (*)abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

INSA GOLF GATHERING

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) pada Sabtu (16/3/2019) menggelar Golf Gathering for International Containerized Shipping Company yang diselenggarakan di Sentul Highlands Golf Course, Bogor. Golf Gathering for International Containerized Shipping Company merupakan agenda DPP INSA dalam rangka mempererat silaturahmi DPP INSA dengan para anggota kontainer baik nasional maupun internasional, DPC INSA, Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI) dan stakholder terkait lainnya. Sebanyak 41 peserta mengikuti INSA Golf Gathering ini. Pada pukul 12.30 WIB initial tee off dilakukan oleh Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim. Acara tersebut juga diramaikan oleh Dewan Penasehat DPP INSA H. Soenarto, Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto KM Caloh, Ketua Bidang Angkutan Gas Sutiyarso, dan Ketua DPC INSA Surabaya Stenven Lesawengan. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, melalui gathering ini, diharapkan anggota INSA khususnya kontainer luar negeri dapat lebih aktif untuk sumbang saran di rumah INSA. "Tujuannya, agar kita semua dapat memetakan masalah dan cari solusi secara rutin dari waktu ke waktu karena perubahan begitu cepatnya saat ini,” kata Carmelita di Sentul, Sabtu (16/3/2019). Selain mempererat silaturahmi, Carmelita berharap momen baik ini menjadi ajang saling bertukar pikiran dan gagasan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan hambatan. "Kedepan, diharapkan INSA dapat hadir dalam kegiatan Main Line Operator (MLO) dan sinergi antara pemilik kapal, pemilik kargo, pengelola terminal dan pemerintah dapat berjalan baik dan lancar," pungkasnya.(*) [caption id="attachment_9064" align="aligncenter" width="2400"] Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim melakukan initial tee off INSA Golf Gathering[/caption]  abc
Galeri, Headlines

PARTISIPASI INSA DI DIALOG STRATEGIS REVOLUSI 4.0 INDUSTRI PELABUHAN DAN PELAYARAN

[caption id="attachment_9041" align="aligncenter" width="2400"] Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menjadi salah satu narasumber di acara Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran, yang diselenggarakan Ocean Week di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (6/3/2019).[/caption] [caption id="attachment_9043" align="aligncenter" width="2400"] Ketua DPC INSA Surabaya Stenven Lesawengan (kiri pertama), Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (kedua kiri), Dewan Penasehat INSA H. Soenarto (kedua kanan), dan Wakil Ketua Umum INSA III Darmansyah Tanamas (kanan pertama) menghadiri acara Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran yang diselenggarakan Ocean Week di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (6/3/2019).[/caption] [caption id="attachment_9042" align="aligncenter" width="2400"] Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (kedua kanan) saat menerima cinderamata dari panitia penyelenggara Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran yang diselenggarakan Ocean Week di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (6/3/2019).[/caption]abc
Headlines, Regulasi, Ulasan Berita

PM 121 KEMBALIKAN MEKANISME HITUNGAN BIAYA JASA KEPELABUHANAN NORMAL DAN WAJAR

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menilai penerbitan PM 121 akan mengembalikan mekanisme penghitungan biaya jasa kepelabuhanan pada hitungan yang normal dan wajar. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan PM No 121 tahun 2018 merupakan revisi atas PM No 72 tahun 2017. Proses penyusunan PM No 121 juga telah melibatkan pelaku usaha pelayaran yang menjadi pihak pengguna jasa dan operator pelabuhan dari Pelindo I hingga IV. "PM 121 tahun 2018 merupakan revisi dari aturan PM 72 tahun 2017, yang akan membuat mekanisme hitungan akan kembali wajar dan normal," kata Carmelita. Seperti diketahui, beban biaya kepelabuhanan yang tertuang dalam PM No 72 dinilai tidak wajar dan memberatkan operator pelayaran. Salah satunya, terkait dengan mekanisme penghitungan tarif penggunaan kapal tunda mengakibatkan kenaikan biaya kepelabuhanan, karena penghitungannya dikalikan jumlah kapal tunda. Kementerian Perhubungan, pada Desember lalu telah menerbitkan PM No 121 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No 72 tahun 2017 tentang Jenis, Struktur Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan. Melalui PM No 121 diharapkan biaya kepelabuhanan kembali wajar dan normal. Dalam Pasal 9 pada PM No 121 tahun 2018 diatur antara lain tentang mekanisme penghitungan biaya jasa labuh kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT per kunjungan kapal, biaya jasa pemanduan kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal yang dipandu dalam GT dengan satuan GT pergerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan tingkat resiko dengan rumusan: ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x gerakan. Lain itu, mekanisme penghitungan biaya jasa penundaan kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal yang ditunda dalam GT dengan satuan GT per jam, dengan rumusan ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x jam. Tarif jasa tambat kapal, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT per etmal. Ada juga mekanisme penghitungan biaya jasa penggunaan alur pelayaran yang diusahakan. Penghitungan untuk kapal kosong berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT persekali lewat, sedangkan kapal bermuatan dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT persekali lewat atau berdasarkan muatan kapal dengan satuan ton/m3/box per kunjungan. Pada bagian lain, PM No 121 tahun 2018 aturan ini juga menetapkan bahwa badan usaha pelabuhan (BUP) dalam menetapkan tarif jasa, wajib melibatkan persetujuan assosiasi terkait, termasuk di dalamnya juga INSA. Karena untuk jasa petikemas dan muatan berbahaya, pihak pelayaran harus membayar terlebih dahulu.(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

PELAYARAN NASIONAL BELUM TUMBUH CEMERLANG

Pertumbuhan industri pelayaran nasional dinilai belum terlalu cemerlang di 2019, karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan, terutama dalam  kebijakan moneter yang masih di atas 12 persen, sedangkan margin profit pelayaran nasional masih satu digit. Di sisi fiskal, pelayaran nasional juga masih dibebani sejumlah pajak yang antara lain seperti Pajak PPN atas pembelian BBM pelayaran dalam negeri. Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengatakan, pada dasarnya pelayaran nasional hanya membutuhkan equal treatment atau perlakuan setara seperti negara lain memberlakukan kebijakan kepada industri pelayaran mereka. Jika kebijakan sudah mengarah pada perlakuan setara ini, dia optimistis pelayaran akan kian berdaya saing dan mampu mencatatkan kinerja positif, yang pada akhirnya memberikan kontribusi lebih besar bagi ekonomi nasional. "Pelayaran ini motor bagi industri lainnya, seperti galangan, industri komponen kapal, asuransi dan pendidikan SDM. Jika pelayaran tumbuh, maka industri terkait lainnya akan ikut tumbuh," kata Carmelita. Tantangan lainnya terkait efisiensi biaya kepelabuhanan dalam menekan biaya logistik, dan juga pendataan jumlah, ukuran dan jenis kapal yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah. Witono Soeprapto, Wakil Ketua I DPP INSA mengatakan pada tahun ini  pelayaran nasional secara umum tumbuh tipis. Khusus angkutan general cargo masih dihadapkan pada pertumbuhan yang kurang meyakinkan. Sektor general cargo diprediksi akan semakin terpuruk mengingat fasilitas kepelabuhanan selalu memprioritaskan kapal kontainer, sehingga menghadapi tantangan potensi terjadinya kongesti. Sedangkan komoditas untuk general cargo sudah banyak berkurang, dan lebih banyak muatan-muatan curah bahan baku. "Dari dulu, tantangan sektor ini terkait kekhawatiran terjadinya kongesti pelabuhan karena pelabuhan memprioritaskan kontainer. Lain itu, muatan kapal ini juga terus berkurang," kata Witono. Adapun sektor kontainer domestik akan sangat dipengaruhi pada kinerja ekonomi Indonesia. Dari kuartal I hingga III 2018, ekonomi nasional tumbuh berkisar 5 persenan. Pada RAPBN 2019, ekonomi nasional juga dipatok tumbuh 5,3 persen. Dengan melihat itu, sektor kontainer diprediksi mencatatkan pertumbuhan yang tidak jauh berbeda. Baik sektor kontainer dan general cargo juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, seiring dengan supply dan demand muatan pada momen-momen tertentu. Di hari-hari besar keagamaan dan akhir tahun jumlah muatan akan ikut naik. Meski angkutan ekspor impor masih didominasi pelayaran asing, sektor kontainer pelayaran nasional optimistis akan mencatatkan kinerja lebih baik pada tahun depan. Namun peningkatan jumlah muatan tidak terjadi pada kegiatan impor, kecuali untuk komoditas bahan baku. “Salah satu tantangan pelayaran kontainer saat ini terkait pemberlakuan safety container serfitikat, yang seharusnya merujuk pada best common international practice. Dan hingga kini, sektor kontainer juga tengah mempersiapkan diri dalam era digital.” Catatan sektor offshore di 2018 hanya  mengalami  pertumbuhan tipis, meski utilisasinya sudah 50 persen. Kondisi ini  disebabkan oil company masih melakukan efisiensi di tengah tantangan fluktuasi harga minyak dunia. Dalam RAPBN 2019, harga minyak dipatok berkisar USD 70/ barel dengan produksi minyak 750.000 bph. Tantangan lain yang dihadapi sektor offshore terkait charter rate yang masih rendah, dan  persaingan usaha yang ketat. Nova Y Mugijanto, Bendahara Umum INSA yang juga pelaku usaha pelayaran offshore mengatakan pertumbuhan sektor offshore diprediksi juga belum tumbuh signifikan di 2019. Pertumbuhannya diprediksi masih berkisar 5-10 persen, karena PT Pertamina sebagai pemain utama masih dihadapkan sejumlah tantangan, yang salah satunya terkait tugas Pertamina sebagai BUMN untuk memberikan BBM satu harga. “Sektor offshore berharap, aktivitas eksploitasi dan eksplorasi dapat terus meningkat di tahun depan, yang secara paralel akan mengerek kinerja sektor offshore di tahun depan,” kata Nova. Lain itu, diharapkan rencana tender perusahaan minyak juga memuat terkait kebutuhan armada baik dari jenis dan ukuran kapalnya. Di sektor kapal tanker domestik masih mencatatkan kinerja positif di 2018. Pada tahun 2018 terjadi lonjakan muatan FAME terkait kebijakan B20 yang cukup signifikan, sehingga menyebabkan perubahan arus muatan dan terjadi kelangkaan sementara untuk tipe kapal ukuran 2.000-5.000 DWT. Hal ini disamping ketersediaan kapal tanker yang terbatas juga disebabkan oleh pola operasi distribusi FAME yang masih belum optimal, sehingga penggunaan ruang muat kapal tidak efisien serta waktu menunggu bongkar yang relatif lama. Nick Djatnika, Ketua Bidang Cair DPP INSA mengatakan pertumbuhan  kapal berbendera Indonesia di 2018 capai 152 unit atau naik 1,68 persen ketimbang tahun sebelumnya. “Dari jumlah itu, 19 unit merupakan kapal tanker. Pertumbuhan kapal tanker sendiri pada 2018 mencapai 3.42%,” kata Nick. Secara lebih rinci, jumlah armada kapal tanker kecil (ukuran 10.000 DWT) pada tahun 2018 bertambah sebanyak 7 unit sedangkan  untuk kapal tanker besar bertambah sebanyak 12 unit. Pelaku usaha tanker nasional tetap mengkhawatirkan terjadinya gejolak pasar domestik, sebagai dampak dari pengaruh kondisi sektor pelayaran tanker global yang mencatatkan kinerja negatif tahun ini. Pendapatan untuk sector VLCC menyusut 61%, Suezmax 42%, Aframax 23%, Medium Range 29%. “Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi pasaran domestik karena untuk kapal-kapal ukuran tersebut, pasarnya saling berpengaruh,” kata Nick. Di tahun depan, sektor tanker nasional diprediksi akan terus mengalami pertumbuhan armada ukuran kecil yang akan menetralisir kelangkaan kapal tanker, terkait perubahan arus muatan dan lonjakan muatan sebagai dampak pemberlakuan kebijakan B20. Adapun sektor kapal tanker ukuran lebih besar, ada dua hal yang akan berpengaruh pada kebijakan pengadaan kapal, yaitu pemberlakuan kewajiban kapal tanker berbendera Indonesia untuk mengangkut ekspor CPO dan kebijakan batasan sulfur pada tahun 2020. Di sektor tongkang dan bulk untuk angkutan batu bara optimistis akan mencatat pertumbuhan positif. Pada tahun 2018,  target volume produksi batu bara sebesar 485 juta ton, utilisasi bulk dan tongkang mencapai 100%. Dengan kenaikan volume produksi batu bara pada 2019 naik 28,3%, maka utilisasi serapan bulk dan tongkang akan menjadi equal atau berada pada level yang menggairahkan bagi pelaku industri bulk dan tongkang. Apalagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan diperkirakan tetap tumbuh di kisaran 5%-5,3%. Ali Samad, Ketua Bidang Tug and Barge DPP INSA mengatakan  peningkatan utilisasi bulk dan tongkang belum termasuk material galian C yang tetap tinggi di tahun 2019, sehubungan dengan program pemerintah yang akan menggenjot penyelesaian pembangunan infrastruktur dalam mendukukung kelancaran arus barang dan disparitas harga antar wilayah di semua kawasan Indonesia.(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA TEKEN NOTA KESEPAHAMAN DENGAN TNI

Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sinergi antara INSA dan TNI diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Perbantuan Personel TNI kepada Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia/Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jumat (30/11/2018). Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam sambutannya mengatakan, pertemuan ini merupakan momen bersejarah bagi INSA dan TNI yang bersinergi dalam rangka penanganan masalah keamanan di laut. Menurut Carmelita, peran dan dukungan TNI sangat strategis dalam rangka memberikan pembinaan dan keamanan di laut, sehingga memberikan dampak positif bagi kenyamanan dan ketenangan berusaha bagi para pelaku usaha pelayaran niaga nasional. "INSA berterimakasih dan mengapresiasi dukungan TNI dalam pengamanan laut selama ini," kata Carmelita di Jakarta, Jumat (30/11/2018). Melalui sinergi INSA bersama TNI ini diharapkan problematika usaha angkutan laut tentang keamanan dan kenyamanan berusaha di laut ini dapat terselesaikan secara kondusif. Sehingga program pemerintah untuk menurunkan biaya logistik melalui program Tol Laut dan menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dapat terlaksana lebih optimal. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menilai sinergi antara INSA dengan TNI sangatlah relevan dengan tugas pokok TNI yaitu melakukan pembinaan wilayah pertahanan.  Hal ini tak lepas untuk mendukung kebijakan tol laut pemerintah. "Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini memberikan dampak yang sangat siginifikan yaitu dampak kepada pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting pembinaan wilayah pertahanan Indonesia kita bisa laksanakan sebaik-baiknya," ucapnya.(*) abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA GELAR TALK SHOW TANTANGAN DAN PELUANG PENGGUNAAN BAHAN BAKAR B20 DI INDUSTRI PELAYARAN

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada Rabu (31/10/2018) menyelenggarakan talk show yang bertemakan “Tantangan dan Peluang Penggunaan Bahan Bakar B20 di Industri Pelayaran”, bertempat di Area Indonesia Infrastructure Week (IIW) Conference Stream 1, JIEXPO Kemayoran, Jakarta. Acara talk show ini bertujuan menghadirkan para stakeholder terkait untuk memberikan masukan dan usulan terkait penggunaan B20 pada angkutan laut, serta mengindentifikasi persoalan dan mencarikan solusi bersama dari penggunaan B20 pada angkutan laut. Seperti diketahui, perluasan penggunaan bahan bakar biodiesel 20 % atau B20 untuk sektor transportasi telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. INSA mendukung penerapan penggunaan biodiesel 20% atau B20. Penggunaan B20 dapat menekan impor bahan bakar minyak (BBM) solar sehingga negara bisa melakukan penghematan sebesar USD 2 miliar pertahun, sekaligus akan menjaga ballance trade import BBM serta stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Namun demikan, INSA sangat mengharapkan adanya relaksasi kewajiban penggunaan B20, mengingat mandatori perluasaan penggunaan B20 pada 1 September 2018 dikeluarkan pada akhir Agustus 2018. Sehingga waktu sosialisasi penggunaan B20 sangat pendek. Relaksasi penggunaan B20 juga dibutuhkan sampai dengan adanya kajian teknis B20 yang mengikuti marine used seperti ASTM (American Society for Testing and Materials), JIS (Japanese Industrial Standard), API (American Petroleum Institute) ataupun SNI (Standar Nasional Indonesia). Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim mengatakan, INSA turut terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan sosiasliasi penggunaan B20. Melalui berbagai forum dan pertemuan tersebut, INSA telah menyampaikan pendapatnya terkait kebijakan penggunaan B20. Dimana sampai dengan saat ini, belum ada kajian penggunaan B20 untuk marine used baik secara nasional maupun internasional sehingga B20 belum digunakan secara komersial di kapal niaga. Maka dari itu, lanjut Budhi, perlu adanya kajian teknis penggunaan B20 untuk marine used baik dari segi kualitas, kendala teknis, reaksi kimia baik terhadap BBM MFO (Marine Fuel Oil), HSD (High Speed Diesel). Maupun terhadap material saluran BBM seperti Copper/Copper nickel. Hal ini diperlukan untuk mengetahui secara jelas dampak dari penggunaan B20 terhadap mesin kapal dan aksesorisnya. “Jangan sampai penggunaan B20 memberikan dampak negatif kepada operasional kapal. Oleh karenanya, INSA minta relaksasi penggunaan B20, dan uji coba secara teknis untuk angkutan laut,” kata Budhi. Selain kajian teknis untuk marine used tersebut di atas, Budhi juga menyampaikan hal lainnya yang harus diperhatikan, yaitu jaminan ketersediaan pasokan B20 di pelabuhan-pelabuhan seluruh Indonesia, harga yang kompetitif, dan kualitas bahan bakar yang seragam dan baik. Menurut Budhi, penggunaan B20 baik digunakan untuk kapal baru yang permesinannya di desain khusus untuk penggunaan B20, dan untuk kapal lama/existing pemilik kapal perlu mempertimbangkan semua aspek baik keselamatan, performa, biaya perawatan, dan ketahanan (durability) untuk mengganti jenis bahan bakar B20 yang akan digunakan. “Faktor keselamatan pada angkutan laut itu nomor satu karena berkenaan dengan Asuransi dan Pendanaan kapal,  jika di tengah laut ada masalah engine, atau kehabisan bahan bakar yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar B20 yang belum sesuai standar nasional/internasional,” ungkapnya. Wakil Ketua Umum III INSA, Darmansyah Tanamas mengatakan, dari segi pertimbangan teknis yakni terkait kandungan B20 yang dapat berpotensi meningkatkan biaya operasional kapal, misalnya penggantian consumable parts seperti fuel filter yang diduga lebih cepat dari usia normal penggunaan. Lain itu, diduga konsumsi bahan bakar angkutan laut juga berpotensi meningkat, dan diduga berdampak terhadap warranty dari manufacture dan asuransi kapal. Darmansyah menambahkan INSA juga berharap adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada industri pelayaran nasional. Sebab, ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan pemilik kapal untuk beralih ke B20. “Kami harapkan adanya insentif-insentif yang diberikan pemerintah kepada pelayaran nasional,” pungkas Darmansyah.(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA