Category: Headlines
Headlines

INSA SIAP MENDUKUNG DAN BERSINERGI DENGAN AGUS PURNOMO

Jakarta, INSA  - Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyampaikan selamat atas terpilihnya Ir. Agus H. Purnomo sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan setelah melalui proses lelang jabatan terbuka. Sebagai asosiasi pengusaha pelayaran nasional yang telah 50 tahun lebih menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan sektor maritim, INSA siap bersinergi dan mendukung Agus Purnomo untuk memajukan industri pelayaran Indonesia. “Kami menyampaikan selamat dan sukses atas terpilihnya Bapak Agus Purnomo sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Semoga ini menjadi langkah baru dalam menyongsong kejayaan industri pelayaran Indonesia, sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia,” ujar Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto di Jakarta, Kamis (26/10). Carmelita menyampaikan, terpilihnya Agus sebagai Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub diharapkan memberikan energi baru bagi industri pelayaran nasional. Apalagi melihat rekam jejak Agus yang sukses mendorong produk lokal saat memimpin PT INKA. “Kita tahu bagaimana kereta api dalam negeri yang diproduksi INKA sudah dioperasikan di Indonesia, bahkan produk INKA juga memenangkan beberapa tender di luar negeri. Pengalaman ini tentu dapat diaplikasikan bersama untuk mendorong dunia pelayaran nasional menjadi tuan di rumah sendiri dan menuju pelayaran kelas dunia,” terang wanita yang juga Wakil Ketua Umum KADIN bidang Perhubungan ini. DPP INSA menyatakan siap bekerja sama dengan Agus untuk menghadapi tantangan industri pelayaran demi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurut Carmelita, tantangan itu meliputi banyak aspek industri pelayaran mulai dari keamanan, keselamatan dan sistem pelayaran. Beberapa di antaranya adalah terkait pengawakan pada kapal niaga nasional, implementasi aturan Non Convention Vessel Standard (NCVS), dan optimalisasi program tol laut. “Masih ada banyak tantangan lain, namun INSA siap bersama dengan Dirjen Perhubungan Laut untuk mengubah tantangan-tantangan tersebut menjadi peluang untuk memajukan dunia pelayaran nasional,” ujarnya. INSA meyakini peran aktif pelaku usaha akan memberikan dampak positif dalam mensukseskan program-program pemerintah di sektor maritim. “Sekali lagi, selamat atas terpilihnya Bapak Agus Purnomo, Selamat mengemban amanat Ibu Pertiwi dan kami siap mendukung program di Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub,” pungkas Carmelita.(*)abc
Headlines

Kemenhub Gelar Rakornas Tol Laut

Jakarta, INSA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut tahun 2017 pada tanggal 17-19 Oktober 2017 di Hotel Crowne Plaza, Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam rangka tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mencanangkan program Tol laut. Tol laut merupakan upaya pemerintah mengurangi disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur. Kementerian Perhubungan menilai realisasi program tol laut berjalan dengan baik dan dari sisi regulasinya terus diperkuat. Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan untuk optimalisasi program tol laut. Diakui Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo, tol laut masih menghadapi beberapa tantangan yang diantaranya belum optimalnya muatan balik kapal dari Indonesia Bagian Timur ke Indonesia Bagian Barat. Maka dari itu, pemerintah, daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat terus meningkatkan sinergi guna mengatasi tantangan tersebut. Melalui Rakornas ini, dikatakan Wahyu, dapat dibahas permasalahan-permasalahan yang memberi manfaat bagi penyelenggaraan program tol laut, sehingga mampu meningkatkan konektivitas antar pulau serta mampu meningkatkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani  dalam laporannya mengatakan, dukungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan program tol laut mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 November 2015 yang diawali dengan peluncuran tiga trayek perdana. “Dalam kurun waktu tiga tahun perjalanannya terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 2017 trayek tol laut bertambah menjadi 13 Trayek, tujuh trayek dilaksanakan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni) melalui Penugasan, dan enam trayek dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut swasta,” kata Bay seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Perhubungan. Optimalisasi program tol laut, lanjut Bay, terus dilakukan melalui program "Rumah Kita" yang merupakan sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah. "Rumah Kita berada di 19 lokasi dengan penanggungjawab yang berbeda-beda untuk memaksimalkan peranannya sebagai tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut," ujarnya. Menurut Bay, penyelenggaraan tol laut sudah mulai dirasakan masyarakat. Sebagai contoh, Minggu kemarin (10/10/2017), Kapal Tol Laut  KM Caraka Jaya Niaga III/4, memuat 600 tabung gas ukuran 12 kg tiba di Natuna, Kepulauan Riau untuk membantu masyarakat di Natuna yang selama ini sulit memperoleh pasokan tabung gas produksi nasional, sehingga terpaksa membeli produk tabung gas dari negara tetangga," tuturnya. Rakornas Tol Laut yang berlangsung selama tiga hari ini mengusung tema “Dengan Mengoptimalkan dan Perluasan Konektivitas Angkutan Barang di Laut Kita Wujudkan Program Tol Laut sebagai Sarana Pemerataan Pembangunan”.  Adapun peserta yang hadir merupakan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan DItjen Perhubungan Laut, Kementerian/Lembaga terkait, BUMN, asosiasi, praktisi/akademisi, operator tol laut, Pemerintah Daerah, serta stakeholder terkait di bidang transportasi laut. Sedangkan para narasumber berasal dari unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), praktisi transportasi laut, akademisi, dan INSA.(*) [caption id="attachment_8150" align="aligncenter" width="300"] Wakil Ketua Umum I INSA Witono Suprapto (kedua kanan) menjadi salah satu narasumber di Rakornas Tol Laut. INSA/Hendrawan[/caption]abc
Galeri, Headlines

Pertemuan INSA dengan Delegasi Yunani

  Jakarta, INSA - Pada 17 Oktober 2017, delegasi maritim dari Yunani menyambangi Kantor Sekretariat Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Pertemuan ini diselenggarakan untuk memperkenalkan teknologi industri maritim di Yunani dan menjajaki peluang kerja sama bisnis dengan perusahaan-perusahaan industri maritim di Indonesia. Sebagai satu-satunya asosiasi perusahaan pelayaran nasional di Indonesia, INSA menjadi suatu wadah yang tepat untuk bertukar informasi mengenai  industri maritim di masing-masing negara, baik Yunani maupun Indonesia. Kedatangan delegasi maritim dari Yunani merupakan program dari EIBN yang bekerjasama dengan Kedutaan Besar yunani. EIBN adalah EIBN adalah program kemitraan antara lima Kamar Dagang Industri bilateral Eropa di Indonesia (EKONID, IFCCI, INA, Britcham, EuroCham) dan dua di Eropa (EUROCHAMBRES dan CCI Barcelona). Tujuan utama dari EIBN adalah untuk meningkatkan peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan Eropa dan untuk mempromosikan pasar Indonesia di Uni Eropa sebagai tujuan potensial untuk perdagangan dan investasi. Pada pertemuan tersebut INSA diwakili oleh Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto, dan Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas. (*)abc
Headlines, Keluarga INSA

Diskusi INSA Bahas Isu Strategis Sektor Pelayaran

Jakarta, INSA  - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menggelar diskusi mengenai isu-isu strategis di sektor pelayaran. Diskusi ini merupakan bentuk partisipasi INSA pada acara Indonesia Transport, Logistics and Maritime Week (ITLMW) 2017, di JIEXPO Kemayoran. Isu-isu yang dibahas diantaranya adalah mengenai beyond cabotage, Sumber Daya Manusia (SDM) Maritim, dan Non Convention Vessel Standards (NCVS). Diskusi yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2017, menghadirkan pembicara dari BPSDM Perhubungan yang diwakili oleh Ketua STIP, Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), DPP INSA, dan perusahaan pelayaraan anggota INSA. Bendahara Umum INSA, Nova Y. Mugijanto dalam pemaparannya mengatakan, kapal berbendera merah putih telah menguasai 90 persen pangsa pasar angkutan laut dalam negeri. Sedangkan pangsa pasar angkutan luar negeri masih dikuasi kapal asing. Oleh karena itu, beyond cabotage harus segera diimplementasikan agar kapal-kapal nasional dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. "Program beyond cabotage perlu segera diimplementasikan agar terjaminnya peluang angkutan sehingga meningkatkan peran pelaku usaha dan penyedia jasa pelayaran nasional dalam kegiatan impor/ekspor dan mengurangi defisit neraca jasa transportasi sekaligus mempertegas kedaulatan maritim nasional," papar Nova di Jakarta, Rabu (11/10/2017). Selain itu, industri pelayaran nasional terus mendorong Kementerian Perhubungan untuk segara menerapkan peraturan NCVS di Indonesia yang telah diluncurkan pada 2012 silam. Dampak positif pengimplementasian NCVS antara lain, untuk menekan angka kecelakaan kapal di dalam negeri dan menjadi stimulus dalam pertumbuhan industri maritim seperti pelayaran, galangan dan pengadaan SDM kapal. Dampak lainnya adalah menekan laju devisa ke luar negeri, mengingat sertifikasi kapal tidak lagi mengacu pada International Association of Classification Societies (IACS), melainkan dapat dilakukan oleh lembaga independen NCVS nasional yang dibentuk. Terkait SDM Maritim, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Capt. Sahattua P. Simatupang menyebutkan pendidikan maritim yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mewujudkan cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Capt. Sahattua menuturkan ditertbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XV menjadi stimulus bagi perkembangan industri pelayaran. Dengan berkembangnya industri pelayaran nasional tentunya diiringi dengan meningkatnya permintaan akan SDM Pelaut. Maka dari itu, sekolah-sekolah pelayaran di Indonesia harus mampu menciptakan SDM Pelaut yang berkualitas. "Kita optimis pelaut-pelaut kita lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Pendidikan maritim kita harus berkualitas," tegas Capt. Sahattua. Ketua Bidang Tug and Barge INSA, Hutakemri Ali Samad menambahkan pemerintah dan industri pelayaran nasional perlu memberikan perhatiannya kepada sekolah pelayaran khususnya swasta. Pasalnya, banyak sekolah pelayaran swasta nasional yang berkualitas tetapi tidak memiliki sarana yang memadai seperti simulator. "Pengadaan simulator yang mahal menjadi salah satu kendala bagi sekolah pelayaran swasta," pungkas Ali. Diskusi ini diharapkan menjadi tempat bagi para pelaku industri pelayaran nasional untuk membahas isu, jaringan, dan strategi dalam menangkap peluang bisnis.(*) [caption id="attachment_8136" align="alignleft" width="300"] Bendahara Umum INSA, Nova Y. Mugijanto memberikan pemaparan di acara Diskusi Panel. INSA FOTO/Ridwan.[/caption] [caption id="attachment_8137" align="alignnone" width="300"] INSA/Ridwan (ki-ka) Ketua STIP Capt. Sahattua P. Simatupang, Direktur Statutori PT BKI Agus Widjaja, Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotan INSA Capt. Zaenal Arifin Hasibuan, Pengurus INSA Achmad Jauhari, Ketua Bidang Tug and Barge Hutakemri Ali Samad. INSA FOTO/Ridwan.[/caption] [caption id="attachment_8138" align="alignleft" width="300"] Pengurus INSA Jovan Patriot (pertama kanan), Sekretaris Umum INSA Budhi Halim (kedua kanan), Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri INSA Suyono (ketiga kanan) menjadi audiens di acara diskusi INSA. INSA FOTO/Ridwan[/caption]abc
Event, Headlines

INSA Akan Gelar Diskusi Panel di ITLMW 2017

Jakarta, INSA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) ikut berpartisipasi pada acara Indonesia Transport, Logistics and Maritime Week (ITLMW) 2017, di JIEXPO, dengan mengadakan diskusi panel yang membahas tiga isu strategis di sektor pelayaran. Tiga isu tersebut adalah mengenai asas cabotage, Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor maritim, dan mengenai Non Convention Vessel Standards (NCVS). Diskusi panel ini akan diselenggarakan pada Rabu, 11 Oktober 2017, pukul 10.00 - 12.00 WIB, menghadirkan para pembicara dari SKK Migas, BPSDM Kementerian Perhubungan, STIP, dan pengusaha pelayaran anggota INSA. Selain diskusi panel, INSA juga menempatkan area Stand seluas 48 m2 berkonsep "Lounge" yang nyaman. Stand INSA ini akan difungsikan sebagai pusat informasi mengenai profil asosiasi dan anggotanya, registrasi data anggota INSA, dan tempat sosialisasi anggota INSA. Acara ITLMW 2017 terselenggara berkat kerja sama antara Read Panorama Exhibitions dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, INSA, Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), serta asosiasi terkait lainnya. Ajang ini siap menjadi tempat para pelaku industri baik lokal maupun internasional dapat berkumpul untuk membahas isu, jaringan, strategi serta menciptakan peluang bisnis baru. Forum ini juga dapat menjadi salah satu ajang untuk melakukan kampanye pemasaran yang efektif.(*)abc
Headlines

Menhub Budi Resmikan Ajang ITLMW 2017

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi membuka pameran dan konferensi untuk industri transportasi, logistik, dan maritim di Indonesia yang bertajuk Indonesia Transport, Logistics and Maritime Week (ITLMW) 2017. Acara yang berlangsung pada 10-12 Oktober 2017 di JIEXPO, Kemayoran ini merupakan kerja sama antara Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dengan Read Panorama Exhibitions dan didukung oleh 9 Kementerian serta asosiasi terkait. ITLMW 2017 bertujuan menjadi suatu wadah komunikasi industri dan peluang bisnis yang didedikasikan untuk sektor transportasi, logistik dan maritim di Indonesia guna memajukan infrastruktur, transportasi dan logistik untuk mendorong tranformasi NKRI dari pengguna menjadi negara penghasil sebagai penggerak ekonomi nasional serta meningkatkan konektivitas dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui forum ini para pelaku usaha dapat berdiskusi, berbagi pengetahuan teoritis maupun aplikatif mengenai isu-isu di industri, dan juga penerapan dan pengembangan industri dan profesi di bidang transportasi, logistik serta maritim baik di Indonesia maupun kancah internasional. Rosan P. Roeslani Ketua Umum KADIN Indonesia dalam sambutannya mengatakan, sangatlah menggembirakan melihat pembangunan infrastruktur di berbagai bidang diimplementasikan secara baik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Dalam periode 2014 hingga 2019, pemerintah telah berkomitmen mengalokasikan Rp5,500 Triliun untuk akselerasi infrastruktur dan konektivitas. Namun saat ini pengembangan infrastruktur masih belum merata. "Untuk mengatasi kendala tersebut, kita perlu membantu pemerintah untuk mempercepat program pemerataan ini dengan menciptakan suatu wadah yang mewakili berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, praktisi, dan juga akademisi dari semua sektor terkait," kata Rosan di Jakarta. KADIN Indonesia yakin ITLMW 2017 ini dapat menyediakan platform tersebut. Acara ini siap menjadi tempat para pelaku industri baik lokal maupun internasional dapat berkumpul untuk membahas isu, jaringan, strategi serta menciptakan peluang bisnis baru. Kami juga optimis forum ini dapat menjadi salah satu ajang untuk melakukan kampanye pemasaran yang efektif. “Tujuan utama KADIN Indonesia dalam menyelenggarakan pameran ini adalah untuk menyediakan platform peluang bisnis di sektor transportasi, logistik dan maritim, serta menciptakan peluang transaksi bisnis dan peluang kerjasama antar pemain lokal dan internasional. Selain itu ITLMW 2017 juga diharapkan memberikan pandangan dan wawasan mengenai pentingnya pengembangan sistem logistik nasional yang terintegrasi, menjadi ajang networking dan memberikan informasi serta pengetahuan terkini mengenai industri Transportasi, Logistik dan Maritim di Indonesia”, lanjut Rosan. Menanggapi seputar pentingnya peran transportasi yang terintegrasi dan efisien, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto, menyatakan ITLMW 2017 dapat menjadi sebuah momentum yang tepat untuk menampilkan kemajuan sektor transportasi yang ada di tanah air, baik itu transportasi udara, darat, dan laut, hingga peran kemajuan teknologi dalam menciptakan integrasi di dalamnya. "Semua pemangku kepentingan dapat melakukan benchmarking yang berkelanjutan untuk membangun sebuah sistem transportasi yang efisien. Pemerintah, dalam hal ini, membutuhkan studi yang menyeluruh terhadap potensi ekonomi di setiap wilayah di tanah air, sehingga moda transportasi yang dibangun cocok dengan potensi ekonomi daerah masing-masing," ujar Carmelita. Berbicara lebih spesifik mengenai pentingnya efisiensi biaya logistik, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Logistik dan Pengelolaan Rantai Pasokan, Rico Rustombi, menambahkan, pemerintah perlu melakukan studi kelayakan yang terencana untuk mengurangi biaya logistik sehingga disparitas harga dapat diakhiri. Target yang ingin dicapai pemerintah adalah mengurangi biaya logistik dari 24% menjadi 19,2% di tahun 2019. Hal ini dapat dimulai dengan pembentukan sebuah kelompok kerja yang terdiri dari elemen pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, sehingga implementasi proyek-proyek transportasi yang berimplikasi kepada unsur logistik dan supply chain dapat bersama-sama dikawal secara sungguh-sungguh. IME 2017 hadir untuk semakin memajukan eksistensi perdagangan maritim dan kelautan di Indonesia. IME edisi ke-6 tahun ini merupakan platform yang tepat untuk menampilkan wawasan kemaritiman, serta peran perkembangan teknologi menghadapi tantangan dan kesempatan industri kelautan, perkapalan, dan sektor maritim lainnya. Tahun ini IME 2017 akan menampilkan produk dan teknologi terbaru dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan, Italia, dan Belanda. Dengan terintegrasinya IME ke dalam ITLMW 2017, diharapkan dapat memberikan nilai tambah, terutama dalam mengangkat peran produksi komponen maritim lokal terhadap kemajuan sektor maritim tanah air menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. General Manager Reed Panorama Exhibitions, James Boey, menambahkan, melanjutkan kerjasama yang sangat baik dengan KADIN Indonesia beserta seluruh instansi pemerintah yang terkait pada acara-acara pameran sebelumnya, Indonesia Transport, Logistics & Maritime Week 2017 akan merangkai sejumlah acara penting yang diharapkan dapat berkontribusi secara krusial sesuai dengan konteks perkembangan industri-industri utama yang ada di Indonesia. Rangkaian acara tersebut terdiri dari Indonesia Transport, Supply Chain & Logistics 2017, Intra-Logistics Indonesia, Warehousing Indonesia, Indonesia Trucks & Commercial Vehicles, Indonesia Maritime Expo 2017, Jakarta International Logistics Summit & Expo, serta Indonesia Logistics Solution Day. Kegiatan pameran dan konferensi ini didedikasikan untuk sektor transportasi, logistik & maritim yang diharapkan dapat melayani seluruh pelaku industri, penyediaan jasa dan pemasok barang komoditas. ITLMW 2017 didukung oleh berbagai kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia. Serta terdapat berbagai asosiasi bisnis yang berperan aktif dalam rangkaian pameran dan konferensi, diantaranya INSA (Indonesian National Shipowners' Association), IPERINDO (Ikatan Perusahaan Industri Kapal Indonesia), PIKKI-ISCIA (Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia), PRAMARIN (Praktisi Maritim Indonesia), VSA (Vietnam Ship-owner Association), KOMEA (Korea Maritime Equipment Association), ABUPI (Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia), PPLBI (Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia), APKB (Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat), APTRINDO (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia) dan asosiasi bisnis lainnya. Berbagai konferensi dan acara-acara yang tak kalah menarik seperti ITLMW 2017 International Summit, Jakarta International Logistics Summit & Expo, dan KADIN Leaders Forum juga diselenggarakan pada kesempatan ini.(*)abc
Event, Galeri, Headlines

Partisipasi INSA di Pameran Transportasi dan Infrastruktur Indonesia 2017

Jakarta, INSA - Partisipasi Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dalam acara Pameran Transportasi dan Infrastruktur Indonesia 2017, yang dilaksanakan pada 27-28 September 2017, di SMESCO Convention Center, Jakarta. Usai membuka acara, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan yang mewakili Menteri Perhubungan RI, Prasetyo Boedi Tjahjono; Anggota DPR RI dari Partai Gerinda, Bambang Haryo; dan Ketua Umum Sarasehan Transportasi & Infrastruktur Indonesia 2017, Suroyo Alimoeso yang didampangi pengurus INSA berkunjung ke Stand INSA. Pameran Transportasi & Infrastruktur yang keempat kalinya ini mengusung tema “Merangkai  Infrastruktur & Transportasi  Nusantara Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Nasional”.  Para peserta berasal dari berbagai subsektor transportasi nasional baik darat, laut, udara, maupun kereta api, serta dari para pelaku di bidang pembangunan infrastruktur nasional dan pariwisata nasional.(*) abc
Galeri, Headlines

Menhub Kunjungi Stand INSA di Acara Asia Europe Meeting

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan menawarkan 12 proyek strategis dalam pertemuan bilateral dengan 9 negara di sela-sela Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 26 – 28 September 2017. Kesembilan negara tersebut adalah Jepang, RRT, Polandia, Hongaria, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Singapura. "Saya akan menawarkan investasi dalam pertemuan bilateral nanti. Proyek yang ditawarkan adalah Makassar New Port, Product terminal 1 dan 2 Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Sorong (Papua Barat), Kanal Cikarang-Bekasi-Laut (CBL), Pelabuhan Tanjung Carat, Bandara Kualanamu, Bandara Internasional Lombok, Kereta Api Makassar-ParePare, Light Rapid Transit (LRT) Bandung, dan Trem Surabaya," jelas Menhub Budi. Dalam skala khusus Menhub akan bertemu dengan perwakilan dari Jepang untuk membahas beberapa proyek transportasi yang sedang berjalan ataupun dalam tahap perencanaan. "Nanti dengan Jepang saya akan membahas perkembangan Pelabuhan Patimban, perkembangan Mass Rapid Transit (MRT), perkembangan Light Rapid Transit (LRT) dan High Speed Train Jakarta – Surabaya," ujar Menhub Budi. Adapun dengan Filipina, Menhub akan membahas vokasi/training pelaut Indonesia dan tindak lanjut Roro rute Bitung, Indonesia - Davao, Filipina. "Seperti kita ketahui kualitas pelaut-pelaut Filipina sangat bagus, untuk itu akan sangat baik sekali bila pelaut Indonesia mendapatkan pelatihan dengan negara Filipina. Sedangkan untuk Roro Bitung - Davao akan kita samakan persepsi agar rute tersebut dapat berlayar dengan terjadwal," ucapnya. Untuk negara Tiongkok akan dibahas perkembangan proyek infrastruktur transportasi yang melibatkan Tiongkok hasil dari One Belt One Road (OBOR) yaitu infrastruktur di Sumatera Utara, Kalimantan dan Sulawesi Utara. Sedangkan dengan beberapa negara lainnya akan dibahas isu Intelegent Tansport System dengan negara Korea, isu Non-Convention Vessel Standard (NCVS) dengan negara Malaysia, kerjasama transportasi udara dan laut dengan Singapura dan menawarkan proyek-proyek strategis transportasi dengan Hongaria dan Polandia. Sementara itu, Ketua Umum Carmelita Hartoto mengatakan, acara ini merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengetahui peluang usaha dan peraturan di negara lain. "Melalui acara ini mereka bisa melihat berbagai potensi di Indonesia dan kita juga mengetahui peluang kita," kata Carmelita. Usai membuka acara,  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Pengurus Pusat INSA mengunjungi stand INSA di acara Asia Europe Meeting Transport Minister’s Meeting (ASEM TMM) ke-4 di Bali.(*)  abc
Headlines, Ulasan Berita

Asas Cabotage Demi Kedaulatan Negara

Jakarta, INSA - Kebijakan asas cabotage telah sukses menjaga kedaulatan negara dari aspek keamanan dan pertahanan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Asas cabotage bermakna pada kedaulatan negara (sovereign of the country) terkait peran sektor transportasi laut dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara dari kemungkinan serangan oleh negara asing.
Pelayaran nasional memiliki sejarah panjang dalam menjaga kedaulatan negara. Sejarah mencatat, para pelaku usaha pelayaran niaga nasional bersama TNI AL berperan membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu, berbagai jenis kapal niaga nasional dikerahkan untuk memobilisasi kekuatan.
Menurut Undang-undang No. 03/2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa armada niaga nasional sebagai komponen pertahanan negara yang dapat dimobilisasi jika negara dalam keadaan bahaya.
Armada pelayaran nasional memiliki kekuatan yang cukup besar dalam menjaga kedaulatan negara. Asas cabotage tertuang dalam Inpres 5/2005 dan Undang-undang 17/2008 tentang Pelayaran.
Asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Indonesia.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan asas cabotage, melainkan beberapa negara lain bahkan telah lebih dulu menerapkan asas cabotage seperti, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillipina dan sebagainya.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan asas cabotage yang dikeluarkan pemerintah pada 2005 disambut baik oleh para pelaku usaha pelayaran nasional. Hasilnya, kebijakan pemerintah yang didukung peran pelaku usaha menjadikan industri pelayaran nasional terus mengalami pertumbuhan pesat hingga saat ini.
“Investasi di sektor pelayaran dan industri terkait lainnya terus melonjak sejak diterbitkannya asas cabotage hingga saat ini,” katanya.
Armada kapal nasional melonjak dari  6,041 unit pada 2005 menjadi 24,046 unit pada 2016 yang terdiri dari armada angkutan laut pelayaran dan angkutan laut khusus. Total kapasitas angkut meroket dari 5,67 juta GT pada 2005 menjadi 38,5 juta GT pada 2016. Hal ini juga seiring pertumbuhan jumlah perusahaan pelayaran nasional yang terus terjadi.
Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, dengan kekuatan yang cukup besar, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Pada 2016, seluruh distribusi kargo domestik sudah terlayani oleh kapal nasional dari total kargo 621 juta ton pada 2016.
Dalam Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran pada pasal 8 poin satu disebutkan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan poin dua pada pasal yang sama menyatakan, kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.
Pada pasal 56 disebutkan, pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional dilakukan dalam rangka memberdayakan angkutan perairan nasional dan memperkuat industri perkapalan nasional yang dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.
Pada pasal 57 menerangkan pemberdayaan industri angkutan perairan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan, memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal, dan memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan di perairan.
Perkuatan industri perkapalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu, mengembangkan pusat desain, penelitian, dan pengembangan industri kapal nasional, mengembangkan standardisasi dan komponen kapal dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan melakukan alih teknologi, mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal.
Selain itu,  memberikan insentif kepada perusahaan angkutan perairan nasional yang membangun dan/atau mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri, membangun kapal pada industri galangan kapal nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar negeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih teknologi; dan memelihara dan mereparasi kapal pada industri perkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Berdasarkan hal itu, kata Budhi, setiap kebijakan yang dikeluarkan baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan transportasi laut harus mengedepankan kebijakan asas cabotage, terutama yang terkait perbaikan iklim investasi ataupun kemudahan berbisnis.
“Asas cabotage adalah bentuk kedaulatan negara dan mandatory atau bersifat wajib untuk negara. Asas cabotage Selain telah memberikan dampak yang signifikan pada investasi di bidang pelayaran dan sektor terkait lainnya, juga menjadi penjaga kedaulatan negara. Ini yang perlu kita jaga bersama untuk Indonesia.”(*)
abc