Category: Headlines
Event, Headlines, Ulasan Berita

FORNAS INSA 2017: Tingkatkan Sinergi Demi Kemajuan Industri Pelayaran Nasional

Makassar, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berkomitmen memajukan industri maritim nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan meningkatkan sinergi antara INSA dengan stakeholder.

Melalui sinergi yang kuat antara INSA dengan stakeholder baik instansi pemerintahan, dan asosiasi-asosiasi terkait lainnya diyakini mampu menciptakan iklim usaha yang positif bagi industri maritim nasional.

Upaya meningkatkan sinergi tersebut dengan menggelar Forum Nasional (Fornas) INSA 2017 bertema “Peta dan Dinamika Kebijakan Pengembangan Industri Maritim di Indonesia” yang diselenggarakan pada Kamis, 16 Februari 2017, di Grand Ballroom Hotel Clarion, Makassar.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam pidatonya mengatakan, industri maritim khususnya industri pelayaran merupakan sektor strategis yang merupakan penghubung untuk menyatukan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, insan pelayaran nasional percaya bahwa Pemerintah Indonesia sangat menyadari dan memperhatikan keberadaan dan kontribusi industri pelayaran dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.

Carmelita menuturkan Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memperhatikan pentingnya kelautan sebagai basis pembangunan masa depan bangsa Indonesia dengan dua program utamanya Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.

INSA, sambung Carmelita, sangat menghargai langkah pemerintah yang juga mengikutsertakan pengusaha pelayaran swasta dalam menunjang peningkatan konektivitas antar pulau dan mendorong program Satu Harga untuk komoditi di seluruh nusantara.

“Diharapkan saudara-saudara kita di pelosok tanah air dapat menikmati seperti apa yang kita rasakan di kota besar,” kata Carmelita di Makassar, 16 Februari 2017.

Asas cabotage yang mewajibkan seluruh angkutan antar pelabuhan dan antar pulau di Indonesia dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menggunakan bendera merah putih sudah terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, populasi armada nasional hingga Mei 2016 sebanyak 20.687 unit atau naik 242 persen jika dibandingkan pada 2005 sebanyak 6.041 unit. Jumlah perusahaan pelayaran nasional hingga Mei 2016 juga meningkat sangat signifikan, dari 1.591 perusahaan di 2005 menjadi 3.296 perusahaan atau tumbuh 107 persen.

Akan tetapi, dikatakan Carmelita, industri pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

abc
Headlines

Menteri Transportasi Jepang Tinjau Patimban

Jakarta, INSA - Pemerintah Jepang memberikan perhatian serius terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Patimban yang ditunjukkan dengan adanya kunjungan langsung Menteri Transportasi Jepang (Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - MLITT), Mr.Keiichi Ishii ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban pada hari ini (28/12) di Subang Jawa Barat. Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, Pembangunan Pelabuhan Patimban membutuhkan total dana sekitar Rp. 43,22 Triliun, dengan pembiayaan sebagian besar berasal dari pinjaman pihak Jepang. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri MLITT Jepang didampingi oleh Wakil Menteri Bidang Teknik (Vice Minister for Engineering Affairs) dan para pejabat tinggi di lingkungan MLITT Jepang, Duta Besar Jepang dan perwakilan Kedutaan Besar Jepang, serta perwakilan dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Sementara dari pihak Pemerintah Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Kepelabuhanan, Atase Perhubungan RI di Tokyo serta pejabat terkait lainnya ikut mendampingi pihak Jepang meninjau beberapa rencana lokasi pembangunan yang meliputi lokasi konstruksi akses jalan serta lokasi konstruksi Pelabuhan Patimban sendiri. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM menargetkan penandatanganan perjanjian pinjaman (Loan Agreement) proyek Pelabuhan Patimban dengan pihak Jepang dapat dilakukan pada bulan Mei 2017 yang akan dikoordinasikan oleh Bappenas. Saat ini berbagai proses perizinan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat masih terus diselesaikan tepat waktu agar pada saat pinjaman dari Jepang disepakati maka pembangunan pelabuhan Patimban dapat dimulai. Untuk itu pada Hari ini, (28/12) Menteri Transportasi Jepang, Mr. Keiichi Ishii melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat. "Kedatangan Pak Keiichi ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban adalah untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan komprehensif terkait rencana pelaksanaan pekerjaan pembangunan pelabuhan ini," ujar Tonny. Adapun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah resmi memasukkan proyek Pelabuhan Patimban ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau Bluebook dengan nilai pinjaman sebesar US$1,7 Miliar. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi lanjutan dengan Jepang mengenai proyek Pelabuhan Patimban tersebut, baik dari aspek teknis proyek, besaran pembiayaan, skema pembayaran dan lain sebagainya. Di samping itu, Kementerian Keuangan dan Kemenhub juga akan menyiapkan anggaran guna mendukung proyek Pelabuhan Patimban tersebut, karena sebagian dana pembangunan juga berasal dari APBN dan Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS). “Ke depannya diharapkan pelabuhan ini dapat memberikan alternatif akses laut terdekat dari kawasan sentra industri sekaligus melengkapi fungsi New Priok Port sebagai pelabuhan internasional.” tutup Tonny. Sebagai informasi,  Pelabuhan Patimban yang merupakan proyek pengganti Pelabuhan Cilamaya berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Namun, Kementerian Perhubungan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan terkait pembangunan, pengoperasian dan pengusahaannya. Rencananya pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam 3 (tiga) tahap pembangunan, dimulai dengan tahapan konstruksi pada bulan Januari 2018, soft opening pada tahun 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027 dengan kapasitas terminal yang mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600.000 CBU per tahun serta dilengkapi pula dengan terminal kapal roro, terminal kapal curah cair dan dermaga kapal negara. Adapun hingga saat ini perkembangan kemajuan dari rencana pembangunan Pelabuhan Patimban adalah sebagai berikut: 1. Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai Pelabuhan Utama telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP. 745 Tahun 2016; 2.Proses_ Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Subang oleh instansi terkait; 3. Studi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) telah selesai dan telah mendapat rekomendasi dari Bupati dan Gubernur, saat ini dalam proses penetapan oleh Menteri Perhubungan; 4. Telah dilaksanakan rapat koordinasi Konsultan AMDAL, Basic Design, Studi Pengadaan Lahan (LARAP) dan RIP pada tanggal 25 November 2016 untuk harmonisasi data dan rencana pembangunan; 5. Studi Pengadaan lahan sudah selesai dan telah diajukan kepada Gubernur untuk diterbitkan Penetapan Lokasi pengadaan lahan pelabuhan; 6. Basic Design sudah selesai sedangkan untuk Detailed Engineering Design (DED) pada Januari 2017 – Juni 2017; 7. Telah dilakukan konsultasi publik dan perbaikan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); 8. Untuk pembangunan jalan akses pelabuhan dan jalan tol telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Pada tahun 2017 akan dilakukan Studi Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) dan Studi FS jalur kereta api oleh Ditjen Perkeretaapian.abc
Headlines

2018, Pelabuhan Merak Ditargetkan Jadi Pelabuhan Premium

Jakarta, INSA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengharapkan pengembangan Pelabuhan Merak tidak hanya terfokus pada penyediaan jasa transportasi, tetapi juga menjadi pelabuhan destinasi dengan layanan intermoda yang terintegrasi. Apalagi, layanan angkutan di Merak cukup komplit, tersedia layanan kereta api, dan bus. "Diharapkan, tahun 2018 pelabuhan Merak dapat menyediakan layanan premium khususnya untuk kendaraan golongan IV penumpang, di samping rencana implementasi layanan tiket online e-ticketing untuk mobil pribadi," kata Rini dalam keterangan resminya di Jakarta. Menurut Rini, Layanan premium ini dirasa perlu mengingat semakin tingginya angka pertumbuhan mobil pribadi. Selain itu, tahun 2018 sejumlah ruas Tol Trans Sumatera ditargetkan rampung dalam mendukukng perhelatan Sea Games. Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong agar PT ASDP dapat terus meningkatkan kemampuan angkutan roro,  tidak hanya sebagai pendukung angkutan penumpang dan logistik nasional, tetapi juga pendukung pelabuhan hub sehingga konsolidasi angkutan laut lebih optimal. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Faik Fahmi mengatakan, perusahaan tengah mempersiapkan konsep pengembangan Pelabuhan Merak dan Bakauheni yang komprehensif dan terpadu. "Kedepan akan diciptakan pusat ekonomi disini, sehingga trennya pelabuhan tidak hanya menjadi prasarana untuk menyeberang, tetapi dapat menjadi destinasi wisata yang memberikan atmosfer dan pengalaman berbeda saat dikunjungi," ujarnya. Dalam waktu dekat ini, lanjut Faik, akan difokuskan pada penyelesaian pembangunan dermaga VI, serta mengakselerasi proses tender pembangunan dermaga VII. "Kendala kita bukan jumlah kapal, tetapi dermaga yang masih kurang. Saat ini, untuk meningkatkan produktivitas dermaga, kita percepat port time dari 60 menit menjadi 45 menit, dan saling time dari 120 menit menjadi 100 menit," tuturnya. Ditargetkan pembangunan dermaga VI pelabuhan Merak dapat rampung seluruhnya pada Februari 2017. Untuk dermaga VII di Bakauheni sudah mencapai 35 persen, dan untuk dermaga VII di Merak masih dalam proses tender. "Untuk layanan premium, kami harapkan dapat terealisasi di dermaga VI sebelum perhelatan Sea Games 2018. Nantinya diharapkan kendaraan golongan IV penumpang dapat menikmati layanan lebih di pelabuhan maupun di atas kapal," ujarnya. Faik menambahkan pengguna jasa dengan kendaraan golongan IV penumpang dapat menikmati jasa lounge ataupun fasilitas valet parking di atas kapal.abc
Headlines

Kemenhub Terbitkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional Terbaru

Jakarta, INSA – Untuk mendukung perkembangan lingkungan strategis di bidang kepelabuhanan, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan pada 30 Desember 2016. “Regulasi tersebut dikeluarkan karena perlu dilakukan penataan ulang lokasi dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono di Jakarta. Dengan diberlakukannya keputusan tersebut, Keputusan Menteri Perhubungan KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dibandingkan dengan keputusan sebelumnya, KP 912 Tahun 2016 berfokus pada rencana, lokasi, dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya, sedangkan mengenai rumusan Kebijakan Pelabuhan Nasional secara umum masih relevan dengan kebijakan pemerintahan saat ini. Lebih lanjut Tonny menyatakan, meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 baru berusia 3 tahun, namun dengan perkembangan/perubahan lingkungan strategis khususnya perkembangan di daerah serta perubahan wilayah administratif dalam penyebutan lokasi pelabuhan, maka dipandang perlu dilakukan reviu atas Rencana Induk Pelabuhan. “Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan reviu yaitu pemekaran wilayah provinsi maupun kota/kabupaten serta pengembangannya serta perlunya untuk memadukan simpul-simpul moda transportasi perairan (laut, sungai, danau dan penyeberangannya),” ujarnya. Pertimbangannya lainnya adalah dengan ditetapkannya 9 Agenda Pembangunan Pemerintahan yaitu Nawacita yang diantaranya akan mewujudkan dengan program Tol Laut; pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016; serta  penetapan 10 destinasi wisata prioritas nasional. Trayek Tol Laut Untuk Mewujudkan Nawacita Untuk menjalankan salah satu Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan akan diwujudkan dengan program Tol Laut. Kementerian Perhubungan telah menetapkan 6 jaringan Trayek Angkutan Barang Melalui Laut atas dasar Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) yaitu: •    Trayek 1: Tg. Perak – Wanci – Namlea – Fak Fak – Kaimana – Timika – Kaimana – Fak Fak – Namlea – Wanci – Tg. Perak •    Trayek 2: Tg Perak – Kalabahi – Moa – Saumlaki – Dobo – Merauke – Dobo – Saumlaki – Moa – Kalabahi – Tg Perak •    Trayek 3: Tg Perak – Larantuka – Lewoleba – Rote – Sabu – Waingapu – Sabu – Rote – Lewoleba – Larantuka – Tg Perak •    Trayek 4: Tg Priok – Makassar – Manokwari – Wasior – Nabire – Serui – Biak – Serui – Nabire – Wasior – Manokwari – Makassar – Tg Priok •    Trayek 5: Makassar – Tahuna – Lirung – Morotai – Tobelo – Ternate – Babang – Ternate – Tobelo – Morotai – Lirung – Tahuna – Makassar •    Trayek 6: Tg Priok – Tarempa – Natuna – Tarempa – Tg Priok RIPN tersebut juga menjelaskan kebijakan pemerintah yang menetapkan fungsi Pelabuhan Tanjung Priok (bersama dengan Pelabuhan Patimban secara komplementer) sebagai pelabuhan hub internasional petikemas adalah tepat. Hal tersebut dikarenakan adanya skenario pengembangan pelabuhan hub internasional yang diperkirakan akan meningkatkan mode share angkutan laut sebesar 6,42% atau sekitar 0,30% dari kondisi eksisting. Terlebih pelabuhan tersebut memiliki posisi sentral dalam pengembangan tol laut, terutama dalam menyediakan waktu serta biaya pelayaran yang rendah yang berkontribusi meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional. Sedangkan untuk pengembangan pariwisata, Tonny menambahkan, KP tersebut menjelaskan pelabuhan yang menunjang 10 destinasi wisata tersebut adalah diantaranya Destinasi wisata Danau Toba dapat dilayani oleh Pelabuhan Laut Belawan dan Pelabuhan Danau Tigaras, Simanido, Muara, Sipinggan Nainggolan, Tomok, Ajibata, Onanrunggu, dan Balige dan destinasi wisata Tanjung Lesung dapat dilayani oleh Pelabuhan Laut Banten, Labuhan, Panimbang, Anyer Lor dan Merak. Selain itu, Untuk mendukung kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah direncanakan pengembangan lintas penyeberangan internasional Dumai – Malaka (Malaysia), Belawan – Penang (Malaysia), dan Bitung – General Santos (Filipina). Dalam RIPN tersebut, beberapa pengembangan yang termasuk dalam Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yaitu pengembangan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, Sumatera Utara; pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Sulawesi Utara; Pelabuhan KEK Maloy, Kalimantan Timur; pembangunan Pelabuhan Jawa Barat (Utara); pembangunan Pelabuhan Kalibaru, DKI Jakarta; Makassar New Port, Sulawesi Selatan; pengembangan Pelabuhan Wayabula, Kepulauan Morotai, Maluku Utara; pengembangan Pelabuhan Palu (Pantoloan, Teluk Palu), Sulawesi Tengah; pengembangan kapasitas Pelabuhan Parigi, Sulawesi Tengah; dan pengembangan Pelabuhan Kupang, NTT. Dalam RIPN tersebut, juga telah diatur hierarki peran dan fungsi pelabuhan dengan kriteria teknisnya yang terdiri dari: 1.    Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Laut a.    Pelabuhan Utama b.    Pelabuhan Pengumpul c.    Pelabuhan Pengumpan Regional d.    Pelabuhan Pengumpan Lokal 2.    Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan a.    Pelabuhan Kelas I b.    Pelabuhan Kelas II c.    Pelabuhan Kelas III 3.    Pelabuhan Sungai dan Danau Sedangkan dalam RIPN terdahulu, hierarki pelabuhan terdiri atas Pelabuhan Utama (yang berfungsi sebagai Pelabuhan Internasional dan Pelabuhan Hub Internasional); Pelabuhan Pengumpul; dan Pelabuhan Pengumpan yang terdiri atas Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal.abc
Headlines

Pelaku Usaha Minta NCVS Segera Diterapkan

Jakarta, INSA - Pelaku usaha pelayaran mendorong Kementerian Perhubungan segera menerapkan peraturan kapal non konvensi berbendera Indonesia yang telah diluncurkan pada 2012 silam. Peraturan kapal non konvensi atau Non Convention Vessel Standards (NCVS) ditujukan bagi kapal-kapal berbobot di bawah 500 GT yang melakukan kegiatan pelayaran domestik dan internasional. Termasuk juga kapal dengan kriteria yang digerakkan tenaga mekanis, kapal kayu, kapal penangkap ikan, dan kapal pesiar. Pengaturan keselamatan kapal-kapal tersebut diserahkan kepada negara bendera kapal. Sementara peraturan Safety of Life at Sea (SOLAS) diwajibkan bagi kapal-kapal yang memiliki bobot di atas 500 GT yang berlayar di perairan internasional. Zaenal Arifin Hasibuan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA mengatakan, NCVS merupakan aturan yang lazim dikeluarkan oleh negara-negara yang berbasis maritim. Aturan yang ada di NCVS mengikuti standar kondisi geografis masing-masing negara. “Indonesia juga sudah punya, tapi sayangnya hingga kini belum dapat terimplementasi,” katanya. Menurutnya, Kemenhub telah mengeluarkan peraturan NCVS yang diterbitkan melalui Surat Keputudan Jenderal Perhubungan Laut No. Um.008/9/20/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia pada 16 Februari 2012. SK Dirjen Hubla ini merupakan regulasi teknis dari Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia. Namun demikian, katanya, aturan tersebut belum dapat terimplementasi karena beberapa penyebab yang antara lain, belum ditunjuknya para ahli yang bertugas untuk memperbaharui dan merekomendasikan dokumen peraturan NCVS. Persoalan lainnya, belum terbentuknya lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran peraturan NCVS di Indonesia. “Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengimplementasikan aturan NCVS di Indonesia.” Dia menuturkan, pengeimplementasian NCVS yang antara lain, untuk menekan angka kecelakaan kapal di dalam negeri dan menjadi stimulus dalam pertumbuhan industri maritim, seperti pelayaran, galangan dan pengadaan SDM kapal. Dampak lainnya, adalah menekan laju devisa ke luar negeri, mengingat sertifikasi kapal tidak lagi mengacu pada International Association of Classification Societies (IACS), melainkan dapat dilakukan oleh lembaga independen NCVS nasional yang dibentuk. “Akan banyak dampak positif dari NCVS di Indonesia, sehingga sudah sepatutnya segera diimplementasikan.”abc
Headlines

PTUN Menangkan Carmelita Hartoto

Jakarta, INSA - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum INSA kubu Johnson Williang Sutjipto Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (23/08/16) Rony Erry Saputro Surat Keputusan Kemenkumham diterbitkan dengan mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pasal 13 ayat 3 huruf f yang mewajibkan pengesahan suatu perkumpulan badan hukum tidak boleh diterbitkan apabila sedang ada sengketa. Keputusan Tata Usaha Negara telah tidak cermat diterbitkan serta mengandung unsur dwang dwaling bedrog sebagaimana pertimbangan putusan dibacakan oleh anggota majelis Tri Cahya Indra Permana. Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM telah tidak cermat karena sebelum diterbitkannya SK, Penggugat dalam hal ini C. F Carmelita Hardikusumo  pernah mengirimkan surat pemberitahuan pada tanggal 20 September 2015 perihal hasil Rapat Umum Anggota (RUA) INSA yang diselenggarakan di Hotel Kempinsky perihal belum terpilihnya Ketua Umum definitif DPP INSA. "Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menolak eksepsi tergugat, membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat,” katanya. Majelis juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alfin Sulaiman selaku kuasa hukum Penggugat mengomentari positif putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Dia mengatakan, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara cermat dan sesuai fakta hukum. “Dengan adanya juga amar yang mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara kami menghimbau Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mematuhinya dan menghimbau kepada pihak-pihak lain untuk tidak menggunakan nama INSA atau mengatasnamakan Ketua Umum Perkumpulan INSA yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum" katanya. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa organisasi INSA sudah ada sejak lama sebagaimana dimaksud dalam sejak Surat Keputusan Menteri Maritime No: DP.10/7/9 tertanggal 6 September 1967 dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 8/AL308/Phb-89 tertanggal 28 Oktober 1989 serta Instruksi Direktur Jendral Perhubungan Laut No: AL.58/1/2-90 tertanggal 24 Januari 1990. Sebelumnya C.F Carmelita Hardikusumo dan Budhi Halim selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP INSA telah melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association yang dimohonkan oleh Johnson Williang Sutjipto. Perkumpulan INSA Johnson yang diwakili Kantor Hukum Amir Syamsuddin & Partners mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi pada tanggal 10 Mei 2016 dalam perkara tersebut.abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA