Category: Headlines
Event, Galeri, Headlines

Partisipasi INSA di Pameran Transportasi dan Infrastruktur Indonesia 2017

Jakarta, INSA - Partisipasi Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dalam acara Pameran Transportasi dan Infrastruktur Indonesia 2017, yang dilaksanakan pada 27-28 September 2017, di SMESCO Convention Center, Jakarta. Usai membuka acara, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan yang mewakili Menteri Perhubungan RI, Prasetyo Boedi Tjahjono; Anggota DPR RI dari Partai Gerinda, Bambang Haryo; dan Ketua Umum Sarasehan Transportasi & Infrastruktur Indonesia 2017, Suroyo Alimoeso yang didampangi pengurus INSA berkunjung ke Stand INSA. Pameran Transportasi & Infrastruktur yang keempat kalinya ini mengusung tema “Merangkai  Infrastruktur & Transportasi  Nusantara Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Nasional”.  Para peserta berasal dari berbagai subsektor transportasi nasional baik darat, laut, udara, maupun kereta api, serta dari para pelaku di bidang pembangunan infrastruktur nasional dan pariwisata nasional.(*) abc
Galeri, Headlines

Menhub Kunjungi Stand INSA di Acara Asia Europe Meeting

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan menawarkan 12 proyek strategis dalam pertemuan bilateral dengan 9 negara di sela-sela Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 26 – 28 September 2017. Kesembilan negara tersebut adalah Jepang, RRT, Polandia, Hongaria, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Singapura. "Saya akan menawarkan investasi dalam pertemuan bilateral nanti. Proyek yang ditawarkan adalah Makassar New Port, Product terminal 1 dan 2 Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Sorong (Papua Barat), Kanal Cikarang-Bekasi-Laut (CBL), Pelabuhan Tanjung Carat, Bandara Kualanamu, Bandara Internasional Lombok, Kereta Api Makassar-ParePare, Light Rapid Transit (LRT) Bandung, dan Trem Surabaya," jelas Menhub Budi. Dalam skala khusus Menhub akan bertemu dengan perwakilan dari Jepang untuk membahas beberapa proyek transportasi yang sedang berjalan ataupun dalam tahap perencanaan. "Nanti dengan Jepang saya akan membahas perkembangan Pelabuhan Patimban, perkembangan Mass Rapid Transit (MRT), perkembangan Light Rapid Transit (LRT) dan High Speed Train Jakarta – Surabaya," ujar Menhub Budi. Adapun dengan Filipina, Menhub akan membahas vokasi/training pelaut Indonesia dan tindak lanjut Roro rute Bitung, Indonesia - Davao, Filipina. "Seperti kita ketahui kualitas pelaut-pelaut Filipina sangat bagus, untuk itu akan sangat baik sekali bila pelaut Indonesia mendapatkan pelatihan dengan negara Filipina. Sedangkan untuk Roro Bitung - Davao akan kita samakan persepsi agar rute tersebut dapat berlayar dengan terjadwal," ucapnya. Untuk negara Tiongkok akan dibahas perkembangan proyek infrastruktur transportasi yang melibatkan Tiongkok hasil dari One Belt One Road (OBOR) yaitu infrastruktur di Sumatera Utara, Kalimantan dan Sulawesi Utara. Sedangkan dengan beberapa negara lainnya akan dibahas isu Intelegent Tansport System dengan negara Korea, isu Non-Convention Vessel Standard (NCVS) dengan negara Malaysia, kerjasama transportasi udara dan laut dengan Singapura dan menawarkan proyek-proyek strategis transportasi dengan Hongaria dan Polandia. Sementara itu, Ketua Umum Carmelita Hartoto mengatakan, acara ini merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengetahui peluang usaha dan peraturan di negara lain. "Melalui acara ini mereka bisa melihat berbagai potensi di Indonesia dan kita juga mengetahui peluang kita," kata Carmelita. Usai membuka acara,  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Pengurus Pusat INSA mengunjungi stand INSA di acara Asia Europe Meeting Transport Minister’s Meeting (ASEM TMM) ke-4 di Bali.(*)  abc
Headlines, Ulasan Berita

Asas Cabotage Demi Kedaulatan Negara

Jakarta, INSA - Kebijakan asas cabotage telah sukses menjaga kedaulatan negara dari aspek keamanan dan pertahanan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Asas cabotage bermakna pada kedaulatan negara (sovereign of the country) terkait peran sektor transportasi laut dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara dari kemungkinan serangan oleh negara asing.
Pelayaran nasional memiliki sejarah panjang dalam menjaga kedaulatan negara. Sejarah mencatat, para pelaku usaha pelayaran niaga nasional bersama TNI AL berperan membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu, berbagai jenis kapal niaga nasional dikerahkan untuk memobilisasi kekuatan.
Menurut Undang-undang No. 03/2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa armada niaga nasional sebagai komponen pertahanan negara yang dapat dimobilisasi jika negara dalam keadaan bahaya.
Armada pelayaran nasional memiliki kekuatan yang cukup besar dalam menjaga kedaulatan negara. Asas cabotage tertuang dalam Inpres 5/2005 dan Undang-undang 17/2008 tentang Pelayaran.
Asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Indonesia.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan asas cabotage, melainkan beberapa negara lain bahkan telah lebih dulu menerapkan asas cabotage seperti, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillipina dan sebagainya.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan asas cabotage yang dikeluarkan pemerintah pada 2005 disambut baik oleh para pelaku usaha pelayaran nasional. Hasilnya, kebijakan pemerintah yang didukung peran pelaku usaha menjadikan industri pelayaran nasional terus mengalami pertumbuhan pesat hingga saat ini.
“Investasi di sektor pelayaran dan industri terkait lainnya terus melonjak sejak diterbitkannya asas cabotage hingga saat ini,” katanya.
Armada kapal nasional melonjak dari  6,041 unit pada 2005 menjadi 24,046 unit pada 2016 yang terdiri dari armada angkutan laut pelayaran dan angkutan laut khusus. Total kapasitas angkut meroket dari 5,67 juta GT pada 2005 menjadi 38,5 juta GT pada 2016. Hal ini juga seiring pertumbuhan jumlah perusahaan pelayaran nasional yang terus terjadi.
Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, dengan kekuatan yang cukup besar, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Pada 2016, seluruh distribusi kargo domestik sudah terlayani oleh kapal nasional dari total kargo 621 juta ton pada 2016.
Dalam Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran pada pasal 8 poin satu disebutkan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan poin dua pada pasal yang sama menyatakan, kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.
Pada pasal 56 disebutkan, pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional dilakukan dalam rangka memberdayakan angkutan perairan nasional dan memperkuat industri perkapalan nasional yang dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.
Pada pasal 57 menerangkan pemberdayaan industri angkutan perairan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan, memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal, dan memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan di perairan.
Perkuatan industri perkapalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu, mengembangkan pusat desain, penelitian, dan pengembangan industri kapal nasional, mengembangkan standardisasi dan komponen kapal dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan melakukan alih teknologi, mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal.
Selain itu,  memberikan insentif kepada perusahaan angkutan perairan nasional yang membangun dan/atau mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri, membangun kapal pada industri galangan kapal nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar negeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih teknologi; dan memelihara dan mereparasi kapal pada industri perkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Berdasarkan hal itu, kata Budhi, setiap kebijakan yang dikeluarkan baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan transportasi laut harus mengedepankan kebijakan asas cabotage, terutama yang terkait perbaikan iklim investasi ataupun kemudahan berbisnis.
“Asas cabotage adalah bentuk kedaulatan negara dan mandatory atau bersifat wajib untuk negara. Asas cabotage Selain telah memberikan dampak yang signifikan pada investasi di bidang pelayaran dan sektor terkait lainnya, juga menjadi penjaga kedaulatan negara. Ini yang perlu kita jaga bersama untuk Indonesia.”(*)
abc
Headlines, Ulasan Berita

50 Tahun INSA Wujudkan Kejayaan Industri Pelayaran Nasional

Jakarta, INSA – Tepat pada 9 Agustus 2017, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) memasuki usia yang ke 50 tahun. Keberadaan INSA selama 50 tahun berhasil membuat industri pelayaran nasional semakin berkembang. Keberhasilan ini tak lepas dari peran pemerintah, lembaga, dan asosiasi lainnya sebagai stakeholder INSA.

Seperti diketahui, INSA sebagai wadah organisasi para pengusaha pelayaran didirikanpada 9 Agustus 1967 dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Maritim No.DP.10/7/9 tanggal 6 September 1967 sebagai satu-satunya badan/organisasi perusahaan pelayaran yang diakui oleh Pemerintah. Kemudian dikukuhkan dengan SK Menhub No.KP.8/AL.308/Phb-89 tanggal 28 Oktober 1989.

Pada tahun 2005, disaat industri pelayaran sedang terpuruk, INSA menjadi aktor utama yang mendorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan demi mengembalikan kejayaan pelayaran niaga nasional. Akhirnya, pemerintah menerapkan asas cabotage berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Kemudian Inpres ini diperkuat dengan Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Hingga kini, INSA terus memberikan kontribusinya untuk kejayaan industri maritim nasional. INSA juga mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Melalui program Tol Laut, INSA telah memberikan masukan-masukannya kepada pemerintah dalam menetapkan penambahan rute tol laut di tahun 2017.

Selain itu, INSA bersama pemerintah secara aktif melakukan koordinasi untuk merumuskan suatu kebijakan-kebijakan yang pro terhadap kegiatan industri pelayaran nasional.

Di usia emas ini, INSA berharap seluruh anggota INSA mempersiapkan sistem kerjamaupun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk menunjang program pemerintah, yakni tol laut dan poros maritim dunia terutama dalam persaingan bebas menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

INSA secara historis sebagai satu-satunya organisasi pengusaha pelayaran niaga nasional yang memiliki kapabilitas dan basis legitimasi yang kuat dalam merepresentasikan kepentingan dan suara perusahan pelayaran niaga nasional. Secara fungsional, INSA telah menjadi mitra strategis pemerintah yang sah dalam rangka memformulasikan sejumlah agenda kebijakan dalam pembangunan industri maritim di Indonesia.

Agenda strategis INSA kedepan adalah memperkuat komunikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam mengusahakan terbentuknya tatanan industri maritim yang kuat, mandiri dan produktif dengan menjadikan pelayaran Merah Putih sebagai aktor utama baik untuk inter island maupun ocean going.(*)

abc
Event, Headlines

INSA Gelar Workshop Knowledge Sharing

Jakarta, INSA - DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Bidang Cair menggelar Workshop Knowledge Sharing di Kantor DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Workshop yang bertemakan Introduction to Shipping Market & Classification-Society ini diselenggarakan tiga kali, yakni 27 Juli, 3 Juli, dan 10 Agustus 2017. Ketua Bidang Angkutan Cair DPP INSA Nick Djatnika mengatakan, INSA sebagai satu-satunya organisasi pelayaran niaga nasional memiliki peran untuk memberikan informasi terkait perkembangan dan isu-isu penting industri pelayaran kepada para anggotanya. Oleh karena itu, workshop ini diselenggarakan sebagai wadah untuk berbagi ilmu dan pengetahuan tentang industri pelayaran. Nick menuturkan tujuan dari workshop ini adalah agar para peserta mampu meningkatkan kemampuan dalam hal pengetahuan maupun keterampilan untuk menangani pasar muatan, pencarteran kapal, penghitungan biaya, dan menajemen badan klasifikasi sehingga dapat berperan secara proaktif dan berusaha maksimal dalam mencapai hasil kerja dan target perusahaan. "Kita (INSA) memiliki banyak expert yang bisa berbagi ilmu dan pengetahuannya di industri pelayaran. Diharapkan kita bisa sharing agar anggota bisa mendapat manfaat lebih banyak," ujar Nick di Kantor DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No. 10 Jakarta Pusat. Pembicara pada workshop knowledge sharing yang digelar hari ini (Kamis, 10/8/2017) adalah Ketua Bidang Angkutan Cair DPP INSA Nick Djatnika dan Senior Manager Convention Regulations Statutory Division BKI Iqbal Fikri. Para peserta workshop yang berjumlah sekitar 40 orang sangat antusias mengikuti workshop ini.(*)abc
Event, Headlines

Partisipasi INSA di GIS 2017

Jakarta, INSA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) bersama perusahaan pelayaran nasional di bidang minyak dan gas (migas) ikut berpartispasi pada acara Gas Indonesia Summit & Exhibition (GIS) 2017 yang diselenggarakan pada 12 - 14 Juli 2017 di Jakarta Convention Center (JCC). Penyelenggaraan GIS 2017 resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Migas I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja. GIS 2017 merupakan platform penting untuk diskusi yang berkelanjutan terkait pembangunan industri gas, LNG, dan ketenagalistrikan. Gelaran GIS kali kedua ini diselenggarakan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang didukung oleh Direktorat Jenderal Migas dan SKK Migas bekerjasama dengan Departemen Perdagangan Internasional Kerajaan Inggris. Partisipasi INSA pada acara ini merupakan bentuk dukungan INSA bersama anggotanya terhadap perkembangan infrastruktur gas, dan LNG di Indonesia. Perusahaan pelayaran nasional anggota INSA yang ikut mendukung acara ini adalah PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk, PT Andhika Lines, PT Soechi Lines, PT Pan Maritime Wira Pawitra (PMWP), PT Supraco Lines, PT Bahari Lines Indonesia, PT Apexindo, dan PT Sinar Maluku Shipping Line.(*) abc
Headlines

Menteri Luhut Kunjungi Stan INSA di Ajang IAPH 2017

Jakarta, INSA - Indonesia menjadi tuan rumah konferensi pelabuhan se-dunia atau The International Association of Ports and Harbors (IAPH) ke-30 yang digelar, 7 – 12 Mei 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali. Konferensi yang dihadiri oleh sekitar 1.000 pelaku industri maritim dan logistik dunia merupakan ajang penting bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) industri kepelabuhan dunia untuk membahas dan bertukar pikiran terkait dengan perkembangan industri kepelabuhanan. Pembukaan acara IAPH dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan pada 10 Mei 2017. Usai membuka acara, Menteri Luhut berkeliling ke lokasi pameran IAPH yang pesertanya dari berbagai pelaku industri maritim nasional dan internasional.abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

FORNAS INSA 2017: Tingkatkan Sinergi Demi Kemajuan Industri Pelayaran Nasional

Makassar, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berkomitmen memajukan industri maritim nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan meningkatkan sinergi antara INSA dengan stakeholder.

Melalui sinergi yang kuat antara INSA dengan stakeholder baik instansi pemerintahan, dan asosiasi-asosiasi terkait lainnya diyakini mampu menciptakan iklim usaha yang positif bagi industri maritim nasional.

Upaya meningkatkan sinergi tersebut dengan menggelar Forum Nasional (Fornas) INSA 2017 bertema “Peta dan Dinamika Kebijakan Pengembangan Industri Maritim di Indonesia” yang diselenggarakan pada Kamis, 16 Februari 2017, di Grand Ballroom Hotel Clarion, Makassar.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam pidatonya mengatakan, industri maritim khususnya industri pelayaran merupakan sektor strategis yang merupakan penghubung untuk menyatukan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, insan pelayaran nasional percaya bahwa Pemerintah Indonesia sangat menyadari dan memperhatikan keberadaan dan kontribusi industri pelayaran dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.

Carmelita menuturkan Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memperhatikan pentingnya kelautan sebagai basis pembangunan masa depan bangsa Indonesia dengan dua program utamanya Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.

INSA, sambung Carmelita, sangat menghargai langkah pemerintah yang juga mengikutsertakan pengusaha pelayaran swasta dalam menunjang peningkatan konektivitas antar pulau dan mendorong program Satu Harga untuk komoditi di seluruh nusantara.

“Diharapkan saudara-saudara kita di pelosok tanah air dapat menikmati seperti apa yang kita rasakan di kota besar,” kata Carmelita di Makassar, 16 Februari 2017.

Asas cabotage yang mewajibkan seluruh angkutan antar pelabuhan dan antar pulau di Indonesia dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menggunakan bendera merah putih sudah terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, populasi armada nasional hingga Mei 2016 sebanyak 20.687 unit atau naik 242 persen jika dibandingkan pada 2005 sebanyak 6.041 unit. Jumlah perusahaan pelayaran nasional hingga Mei 2016 juga meningkat sangat signifikan, dari 1.591 perusahaan di 2005 menjadi 3.296 perusahaan atau tumbuh 107 persen.

Akan tetapi, dikatakan Carmelita, industri pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

abc
Headlines

Menteri Transportasi Jepang Tinjau Patimban

Jakarta, INSA - Pemerintah Jepang memberikan perhatian serius terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Patimban yang ditunjukkan dengan adanya kunjungan langsung Menteri Transportasi Jepang (Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - MLITT), Mr.Keiichi Ishii ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban pada hari ini (28/12) di Subang Jawa Barat. Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, Pembangunan Pelabuhan Patimban membutuhkan total dana sekitar Rp. 43,22 Triliun, dengan pembiayaan sebagian besar berasal dari pinjaman pihak Jepang. Dalam kunjungannya tersebut, Menteri MLITT Jepang didampingi oleh Wakil Menteri Bidang Teknik (Vice Minister for Engineering Affairs) dan para pejabat tinggi di lingkungan MLITT Jepang, Duta Besar Jepang dan perwakilan Kedutaan Besar Jepang, serta perwakilan dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Sementara dari pihak Pemerintah Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Kepelabuhanan, Atase Perhubungan RI di Tokyo serta pejabat terkait lainnya ikut mendampingi pihak Jepang meninjau beberapa rencana lokasi pembangunan yang meliputi lokasi konstruksi akses jalan serta lokasi konstruksi Pelabuhan Patimban sendiri. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM menargetkan penandatanganan perjanjian pinjaman (Loan Agreement) proyek Pelabuhan Patimban dengan pihak Jepang dapat dilakukan pada bulan Mei 2017 yang akan dikoordinasikan oleh Bappenas. Saat ini berbagai proses perizinan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat masih terus diselesaikan tepat waktu agar pada saat pinjaman dari Jepang disepakati maka pembangunan pelabuhan Patimban dapat dimulai. Untuk itu pada Hari ini, (28/12) Menteri Transportasi Jepang, Mr. Keiichi Ishii melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat. "Kedatangan Pak Keiichi ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban adalah untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan komprehensif terkait rencana pelaksanaan pekerjaan pembangunan pelabuhan ini," ujar Tonny. Adapun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah resmi memasukkan proyek Pelabuhan Patimban ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau Bluebook dengan nilai pinjaman sebesar US$1,7 Miliar. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi lanjutan dengan Jepang mengenai proyek Pelabuhan Patimban tersebut, baik dari aspek teknis proyek, besaran pembiayaan, skema pembayaran dan lain sebagainya. Di samping itu, Kementerian Keuangan dan Kemenhub juga akan menyiapkan anggaran guna mendukung proyek Pelabuhan Patimban tersebut, karena sebagian dana pembangunan juga berasal dari APBN dan Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS). “Ke depannya diharapkan pelabuhan ini dapat memberikan alternatif akses laut terdekat dari kawasan sentra industri sekaligus melengkapi fungsi New Priok Port sebagai pelabuhan internasional.” tutup Tonny. Sebagai informasi,  Pelabuhan Patimban yang merupakan proyek pengganti Pelabuhan Cilamaya berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Namun, Kementerian Perhubungan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan terkait pembangunan, pengoperasian dan pengusahaannya. Rencananya pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam 3 (tiga) tahap pembangunan, dimulai dengan tahapan konstruksi pada bulan Januari 2018, soft opening pada tahun 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027 dengan kapasitas terminal yang mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600.000 CBU per tahun serta dilengkapi pula dengan terminal kapal roro, terminal kapal curah cair dan dermaga kapal negara. Adapun hingga saat ini perkembangan kemajuan dari rencana pembangunan Pelabuhan Patimban adalah sebagai berikut: 1. Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai Pelabuhan Utama telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP. 745 Tahun 2016; 2.Proses_ Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Subang oleh instansi terkait; 3. Studi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) telah selesai dan telah mendapat rekomendasi dari Bupati dan Gubernur, saat ini dalam proses penetapan oleh Menteri Perhubungan; 4. Telah dilaksanakan rapat koordinasi Konsultan AMDAL, Basic Design, Studi Pengadaan Lahan (LARAP) dan RIP pada tanggal 25 November 2016 untuk harmonisasi data dan rencana pembangunan; 5. Studi Pengadaan lahan sudah selesai dan telah diajukan kepada Gubernur untuk diterbitkan Penetapan Lokasi pengadaan lahan pelabuhan; 6. Basic Design sudah selesai sedangkan untuk Detailed Engineering Design (DED) pada Januari 2017 – Juni 2017; 7. Telah dilakukan konsultasi publik dan perbaikan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL); 8. Untuk pembangunan jalan akses pelabuhan dan jalan tol telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Pada tahun 2017 akan dilakukan Studi Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) dan Studi FS jalur kereta api oleh Ditjen Perkeretaapian.abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA