Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat bermanfaat dan memberikan kemudahan-kemudahan disegala bidang pekerjaan, tidak terkecuali dalam bidang transportasi laut. Salah satu pemanfaatan teknologi bagi transportasi laut tersebut adalah proses identifikasi dalam penertiban sertifikasi elektronik bagi kapal ikan dan kapal trandisional yang berukuran dibawah 7 GT.
Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Umar Aris mengatakan, penerbitan sertifikasi elektronik dengan sistem data base online ini nantinya diharapkan dapat menjadi solusi bagi Kemenhub dalam upaya meningkatkan keselamatan pelayaran kapal-kapal tradisional di Indonesia.
Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut memberikan dukungan kemudahan bagi nelayan/awak kapal tradisional dalam mereka berusaha serta meningkatkan keselamatan mereka dengan penggunaan teknologi maju dalam sistem manajemen kapal-kapal nelayan kecil dan kapal tradisional ini.
Beberapa program Kemenhub dalam rangka meningkatkan keselamatan bagi kapal-kapal kecil dan tradisional antara lain adalah penggabungan sertifikat menjadi satu sertifikat dari semua aspek kelaiklautan kapal, memangkas proses birokrasi pengurusan sertifikat Pas Kecil dan memberikan masa berlaku menjadi seumur hidup, memberikan bebas biaya pengurusan sertifikat Pas Kecil di UPT Kementerian Perhubungan serta pemberian Lifejacket (Jaket penolong/pelampung) secara gratis kepada para nelayan.
Program penyederhanaan dan kemudahan pengurusan proses sertifikasi elektronik bagi kapal-kapal kecil dan tradisonal ini juga merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan program reformasi birokrasi oleh Kemenhub dengan tujuan untuk memastikan pengawasan dan jaminan keselamatan pelayaran dapat dilaksanakan dengan baik.
Dalam pengawasan tersebut, tentunya keakuratan proses identifkasi elektronik menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk penerbitan sertifikasi elektronik kapal-kapal tradisional ini, sehingga nantinya pengawasan untuk menjamin keselamatan kapal-kapal ini bisa dilakukan dengan lebih baik dengan menggunakan teknologi yang memadai sesuai perkembangan jaman.
Untuk itu, beberapa waktu yang lalu, Dtjen Hubla bersama dengan Binus University menyelenggarakan kegiatan Webinar Teknologi Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran dengan tema Penggunaan Teknologi Informasi Proses Identifikasi dan Sertifikasi Elektronik Dalam Rangka Meningkatkan Aspek Keselamatan Kapal Nelayan dan Kapal Tradisional Berbahan Dasar Kayu Ukuran Kurang dari GT.7.
Melalui webinar ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi atau masukan yang bisa menjadi referensi bagi Kemenhub dalam menentukan atau membuat kebijakan selanjutnya.
Dalam Webinar Teknologi Sistem Informasi Keselamatan Pelayaran ini, selain Dr. Umar Aris beberapa nara sumber yang menjadi pembicara adalah Dr. Ford Lumban Gaol (Doctor of Computer Science Binus University, IEEE Computer Society Indonesia Chapter), Goenaryo, Api (Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan), Dr. Soerjanto Tjahjono (Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi – KNKT), Capt. Zaenal Arifin Hasibuan (Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Indonesian National Shipowners’ Association – INSA), Riza Adha Damanik (Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia – KNTI), Sudirman Abdullah (Ketua DPP Pelayaran Rakyat – Pelra) dan Prof. Dr. Sunaryo, M.Sc (Direktur Indonesian Maritime Centre / Guru Besar Fakultas Teknik Perkapalan Universitas Indonesia), dengan Moderator, Capt. Diaz Saputra, Dip. TSI, MBA.
Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono mengungkapkan berdasarkan investigasi ditemukan beberapa hal saat terjadinya kecelakaan kapal kecil atau kapal tradisonal yang berbahan kayu. Diantaranya adalah sistem bahan bakar yang kurang memenuhi standar keselamatan pelayaran, temperatur ruang mesin melebihi 42 derajat celcius serta sistem kelistrikan kapal tidak sesuai standar.
Menurutnya beberapa keuntungan yang akan diperoleh dengan dilaksanakannya identifikasi kapal secara elektronik, diantaranya proses pencatatan atau identifikasi kapal dapat dilakukan secara nasional dengan standar informasi yang seragam, mengetahui daerah operasional, lebih mudah mengontrol dalam pengawasan kapal, waktu docking kapal, umur kapal serta riwayat kapal.
“Dengan data elektronik sertifikasi juga membuktikan negara selalu hadir dan memudahkan dalam menginventarisasi permasalahan atau problem yang timbul terkait dengan type kapal dan pembuatan kapal sehingga dapat dilakukan evaluasi yang komprehensif untuk meningkatkan keselamatan pelayaran,” tukas Soerjanto. (*)
NO COMMENT