Author: admin
Ulasan Berita

Menhub Kasih Batas Waktu Port of Rotterdam Hingga Mei 2017

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan dengan CEO Port of Rotterdam untuk membahas investasi pada pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. Pada pertemuan tersebut, Menhub Budi menyatakan telah memberikan batas waktu kepastian pembangunan Kuala Tanjung hingga Mei 2017. “Kemarin saya bertemu dengan pihak Port of Rotterdam. Saya tegaskan kepada mereka kalau tidak ada kepastian sampai bulan Mei, kita cari investor lain,” jelas Menhub Budi. Menhub Budi mengatakan, rencana pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional. Dukungan penyiapan infrastruktur transportasi pun telah disiapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yakni dengan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pembangunan akses kereta api dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangke sampai ke Pelabuhan Kuala Tanjung. “Kita ingin Kuala Tanjung langsung jadi besar, karena kita sudah investasi banyak, tapi mereka (Port of Rotterdam) belum bangun juga. Gimana susahnya kita bikin jalur Kereta Api, bikin jalan tol, tiba-tiba dimainin saja. Mereka mesti tentukan pilihannya,” pungkas Menhub Budi.(*)abc
Ulasan Berita

Daya Saing Sektor Maritim RI Meningkat

Jakarta, INSA - Pemerintah Indonesia bercita-cita menjadikan sektor maritim Indonesia sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya perbaikan-baikan di sektor maritim guna meningkatkan daya saing Indonesia. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis Kementerian Perhubungan di sektor maritim. Menurutnya, beberapa KPI yang telah ditetapkan tersebut pun telah dicapai. “Saya bangga beberapa KPI yang saya minta dari teman-teman dilakukan dengan baik. Dengan tercapainya KPI ini, daya saing Indonesia akan meningkat,” kata Menhub Budi. Dijelaskan Menhub Budi, KPI yang dimaksud terkait dengan dua hal, yakni pertama, kapal besar berkapasitas 8500 TEUs bisa sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua, launching pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kapal besar berkapasitas 8500 TEUs untuk pertama kalinya sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu (9/4). Kehadiran kapal kontainer tersebut merupakan hasil kerjasama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC dengan perusahaan pelayaran asal Perancis, Compagnie Maritime d'Affretement - Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM). Menhub Budi mengungkapkan bersandarnya kapal berkapasitas besar tersebut merupakan keinginan pemerintah menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional dan hal ini membutuhkan proses yang panjang. Awalnya dimulai dengan menurunkan dwelling time, penurunan biaya transhipment dari US$ 85 menjadi US$ 35, dan meningkatkan koordinasi antara Syahbandar dengan operator pelabuhan. "Ini bukan ujug-ujug Pelindo II bisa mendatangkan CMA-CGM dari Perancis," ujarnya. Saat ini, CMA-CGM membuka service baru, yakni Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services/ JAX Services. Service ini akan melayani rute Pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA & Oakland) Amerika Serikat dengan menggunakan kapal berkapasitas 8.500 TEUs. First Call JAX Services dilakukan pada 9 April, sedangkan second call akan dilakukan pada 23 April mendatang. Agar kapal-kapal besar lebih tertarik untuk datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Menhub Budi juga meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk menurunkan harga per-kontainer dan mengoreksi biaya pemanduan dan penundaan bagi kapal-kapal tersebut. “Saya ingin pada tanggal 23 April nanti bisa mengundang Presiden. Saya juga minta Dirjen Laut menurunkan harga per kontainer dan mengoreksi biaya pandu-tunda bagi kapal-kapal besar. Jadi nanti ada yang bisa dilaporkan kepada Presiden. Jangan biaya tersebut dihitung per GT saja, tapi mesti ada insentif bagi kapal-kapal yang angkutannya besar. Jangan dihitung per TEUs, tapi ada diskon yang berbanding lurus dengan efisiensi yang dilakukan,” jelasnya. Menhub Budi menilai, penurunan dan pengoreksian biaya ini sebagai usaha untuk menarik kapal-kapal bersandar di Tanjung Priok dan menjadikan Tanjung Priok sebagai magnet baru dan akan segera menjadi hub internasional. KPI kedua adalah pelayanan pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura resmi di launching pada Senin (10/4) di Batam. Dijelaskannya, kegiatan pemanduan ini bersifat voluntary. “Kemarin di Batam, kita menyaksikan bagaimana Pandu dari Pelindo 1 bertugas memandu kapal. Ini adalah bagian dari voluntary. Kita telah melaporkan kepada dunia internasional untuk memandu kapal di Selat Malaka secara langsung,” ungkapnya. Menhub Budi juga meminta Pelindo 1 untuk mencari partner Internasional yang tidak hanya kompeten dalam pelayanan pemanduan kapal, namun juga dapat mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan segera beroperasi menjadi hub Internasional. "Saya yakin dengan kesempatan ini, dengan niat dan kemampuan dari Pelindo 1 dapat bekerja sama dengan perusahaan Internasional untuk melakukan usaha pandu. Saya berharap petugas pandu tersebut juga menjadi duta kapal kita, mempromosikan Indonesia dan membujuk kapal-kapal asing supaya masuk ke Kuala Tanjung,” imbuhnya. Terkait dengan Pemanduan Kapal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menambahkan bahwa kegiatan pemanduan kapal dilakukan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. “Karena padatnya perairan di Selat Malaka dan Selat Singapura, maka kita disarankan untuk melakukan pemanduan. Selain untuk keselamatan, kalau terjadi kecelakaan pada kapal, pihak kapal akan dapat asuransi, tapi kalau tidak dipandu, dia (kapal) tidak akan dapat asuransi,” pungkas Tonny.(*)abc
Ulasan Berita

Menhub : Pemanduan Selat Malaka Meningkatkan Daya Saing

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi me-launching Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura di Harbour Bay, Batam pada Senin (10/4). Menhub mengatakan Pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura mempunyai fungsi-fungsi yang strategis di antaranya keselamatan dan keamanan, harga diri bangsa dan memberikan nilai ekonomis bagi bangsa serta meningkatkan daya saing Indonesia. "Yang terpenting ada tiga yaitu keselamatan dan keamanan, harga diri bangsa, dan kita bisa mendapatkan devisa. Kita harus 100 persen melakukan kegiatan ini (pemanduan) dengan all out untuk memenangkan persaingan," kata Menhub Budi dalam keterangan resminya. Menhub Budi menjelaskan, pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia. Apabila hal tersebut terjamin maka nantinya akan menunjang perkembangan perekonomian secara nasional dan meningkatkan kepercayaan dunia internasional bagi bangsa Indonesia. Menhub Budi meminta Pelindo 1 untuk mencari partner internasional yang tidak hanya kompeten dalam pelayanan pemanduan kapal, namun juga dapat mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan segera beroperasi, menjadi hub internasional. "Saya yakin dengan kesempatan ini, dengan niat dan kemampuan dari Pelindo I dapat bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk memberikan dukungan bukan hanya melakukan usaha pandu tapi juga dapat membuat Kuala Tanjung menjadi real Hub," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menyampaikan rasa bangga dan haru serta apresiasi serta meminta Pelindo I untuk dapat melaksanakan pelayanan pemanduan ini dengan baik. "Saya minta Pelindo melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh, mencari partner strategis untuk membangkitkan, meningkatkan kemampuan kita di bidang maritim," jelas Menhub. Sebagai informasi, proses beroperasinya pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura ini merupakan hasil perjuangan Pemerintah Indonesia melalui pembahasan antar Negara Pantai (The Littoral States) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam kurun dasa warsa. Hingga pada pertemuan Forum TTEG ke-41 di Jogjakarta yang ditindaklanjuti dengan pertemuan Intersessional Meeting of The Working Group on Voluntary Pilotage Services in Straits of Malacca and Singapore yang diselenggarakan di Bandung pada Januari 2017 lalu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun 2017 Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor. HK.103/2/4/DJPL-17 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. PU.63/1/8/DJPL.07 tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura.(*)abc
Galeri

INSA Gelar Workshop Ballasr Water Management

DPP INSA bekerjasama dengan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar workshop Pengendalian & Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal (IMO Regulation Convention of Ballast Water Management) di Hotel Alila, Jakarta, Jumat (31/3/2017). abc
Galeri

Penandatangan MoU antara INSA dan BPSDM

[gallery size="full" ids="6776,6777"] Jakarta, INSA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU/nota kesepahaman) Coorporate Social Responsibility (CSR) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Keduanya sepakat mengenai Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Kepelautan Siap Kerja Dalam penandatanganan kesepahaman itu dilakukan di DPP INSA yang berlokasi di Jalan Tanah Abang III No 10. Jakarta Pusat, Rabu (22/02/2017). Dalam hal ini INSA diwakili Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto sedangkan dari BPSDM diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Capt. Arifin Soenardjo, M.Hum. Adapun dalam penandatanganan tersebut dihadiri beberapa pengurus INSA seperti Wakil Ketua Umum (WKU) 1 INSA Capt. Witono Soprapto, Wakil Sekertaris Umum 1 Capt. Otto Caloh, WKU INSA 4 Capt. Soeharyo Sangat, Sekertaris Umum Budhi Halim, dan Kabid. Pengembangan SDM/Pelaut Lisda Y. Satria. Perwakilan dari Kementerian Perhubungan Plt. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Capt. Marihot Simanjuntak MM, dari BP2IP Tangerang Sultan, Kasie Penyelenggaraan Pendidikan BPPTL Jakarta, Mu’man, Kasie Kerjasama BP3IP P. Dwikura. S, PPSDMPL Giri Atmoko, perwakilan STIP Jakarta Antoni A.P, Titis, dan Vidya Selasdini. Dalam Nota Kesepemahaman ini merupakan wujud komitmen INSA dan BPSDM untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Peningkatan DIKLAT Kepelautan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia insudtri dibidang kemaritiman. Ruang lingkup nota kesepahaman ini diantaranya memberdayakan usia produktif dari kalangan ekonomi menengah ke bawah melalui Program Diklat Kepelautan Siap Kerja. Lalu, memberikan prioritas kepada siswa - siswi yang mengikuti Program Diklat Kepelautan Siap Kerja, untuk melaksanakan praktek berlayar atau bekerja di perusahaan pelayaran anggota INSA sesuai dengan kebutuhan, serta standar dan prosedur yang berlaku dimasing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, adanya penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan pengusaha pelayaran nasional yang tergabung di INSA dapat memberikan sumbangsih yang lebih konkrit kepada pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

FORNAS INSA 2017: Tingkatkan Sinergi Demi Kemajuan Industri Pelayaran Nasional

Makassar, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berkomitmen memajukan industri maritim nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan meningkatkan sinergi antara INSA dengan stakeholder.

Melalui sinergi yang kuat antara INSA dengan stakeholder baik instansi pemerintahan, dan asosiasi-asosiasi terkait lainnya diyakini mampu menciptakan iklim usaha yang positif bagi industri maritim nasional.

Upaya meningkatkan sinergi tersebut dengan menggelar Forum Nasional (Fornas) INSA 2017 bertema “Peta dan Dinamika Kebijakan Pengembangan Industri Maritim di Indonesia” yang diselenggarakan pada Kamis, 16 Februari 2017, di Grand Ballroom Hotel Clarion, Makassar.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam pidatonya mengatakan, industri maritim khususnya industri pelayaran merupakan sektor strategis yang merupakan penghubung untuk menyatukan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, insan pelayaran nasional percaya bahwa Pemerintah Indonesia sangat menyadari dan memperhatikan keberadaan dan kontribusi industri pelayaran dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.

Carmelita menuturkan Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memperhatikan pentingnya kelautan sebagai basis pembangunan masa depan bangsa Indonesia dengan dua program utamanya Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.

INSA, sambung Carmelita, sangat menghargai langkah pemerintah yang juga mengikutsertakan pengusaha pelayaran swasta dalam menunjang peningkatan konektivitas antar pulau dan mendorong program Satu Harga untuk komoditi di seluruh nusantara.

“Diharapkan saudara-saudara kita di pelosok tanah air dapat menikmati seperti apa yang kita rasakan di kota besar,” kata Carmelita di Makassar, 16 Februari 2017.

Asas cabotage yang mewajibkan seluruh angkutan antar pelabuhan dan antar pulau di Indonesia dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menggunakan bendera merah putih sudah terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, populasi armada nasional hingga Mei 2016 sebanyak 20.687 unit atau naik 242 persen jika dibandingkan pada 2005 sebanyak 6.041 unit. Jumlah perusahaan pelayaran nasional hingga Mei 2016 juga meningkat sangat signifikan, dari 1.591 perusahaan di 2005 menjadi 3.296 perusahaan atau tumbuh 107 persen.

Akan tetapi, dikatakan Carmelita, industri pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

abc