Author: admin
Domestic, Regulasi

INSA SURABAYA KELUHKAN PERMENDAG 53/2020

Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners’ Association (DPC INSA) Surabaya menilai Peraturan Menteri Pedagangan No. 53 Tahun 2020 semakin memberatkan pelayaran swasta nasional dalam menjalankan usaha.

Ketua DPC INSA Surabaya Stenven H. Lesawengen mengatakan, regulasi tersebut menyebutkan bahwa jenis barang yang diangkut oleh kapal tol laut semakin banyak bahkan bukan hanya barang pokok. Hal ini menyebabkan kapal swasta nasional semakin sepi muatan.

"Dalam aturan itu semua jenis barang diatur, jumlah item diperbanyak sehingga pelayaran swasta atau kapal perintis semakin tidak bisa bergerak," kata Stenven dikutip bisnis.com, Sabtu (10/07/2020).

Menurutnya, regulasi ini mungkin dibuat untuk meningkatkan load factor atau tingkat keterisian kapal tol laut yang selama ini belum optimal. Namun regulasi ini juga membuat pelayaran swasta harus bersaing dengan kapal-kapal tol laut yang dapat subsidi pemerintah, baik barang sembako maupun non sembako.

Stenven mengungkapkan kapal-kapal tol laut tidak perlu berukuran besar, tapi cukup dengan kapal berkapasitas 1.000 GT. Hal ini untuk mendukung tujuan tol laut mengurangi disparitas harga di wilayah terpencil, dan tidak terjangkau.

Seperti di Pelabuhan Kalimas, Surabaya, dikatakan Stenven, jumlah kapal perintis berkapasitas 1.000 GT ada 100 unit, namun yang beroperasi secara rutin hanya 50 persen. Sedangkan untuk di Jawa Timur jumlah kapal perintis ada ribuan.

Kondisi ini, sambung Stenven, membuat biaya operasional kapal membengkak karena harus bayar sewa parkir, biaya 22 sertifikasi kapal setiap enam bulan, bahkan 16 Anak Buah Kapal (ABK) per kapal tidak dapat berlayar.

“Pengusaha pelayaran tidak meminta subsidi, tetapi regulasi yang sebegitu banyak seharusnya bisa disederhanakan," ujarnya.

Salah satu pemilik kapal di Pelabuhan Kalimas Baru Suwito Hartanto menambahkan bahwa sebelum adanya program tol laut, kapal-kapal perintis swasta sudah berlayar ke seluruh wilayah Indonesia bahkan ke wilayah terpencil.

"Tujuan tol laut kan untuk mendukung kebutuhan barang masyarakat pedalaman yang sebenarnya tidak banyak jumlahnya. Selama ini kita sudah masuk ke sana, tapi yang kita sesalkan, kita tidak pernah dirangkul untuk bekerjasama dalam program tol laut," tandasnya. (*)

abc
Ulasan Berita

KAMPANYE DUKUNG KEMUDAHAN PERGANTIAN AWAK KAPAL

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan laut mengajak seluruh kapal yang sedang bersandar, ataupun berlabuh untuk membunyikan suling kapal dalam bentuk tiga long blast atau tiga bunyi panjang secara bersamaan pada pukul 12 siang, Rabu (8/7/2020).

Tiga bunyi panjang suling kapal ini merupakan bentuk dukungan terhadap kemudahan pergantian awak kapal (crew change) yang merupakan tujuan dari Kampanye Global Calling All Ships In Ports Worldwide: Sound Your Horns.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono mengatakan, kampanye ini juga merupakan salah satu dari tujuan dan dukungan untuk penyelenggaraan pertemuan Virtual Maritime Summit on Crew Change yang akan dihadiri pula oleh Menteri Perhubungan pada Kamis (9/7).

“Kampanye ini merupakan aksi pendahuluan terhadap upaya untuk mewujudkan kemudahan pergantian awak kapal yang menjadi krisis global akibat Pandemi Covid-19,” ujar Capt. Sudiono dalam siaran persnya, Rabu (08/07/2020).

Menurutnya, awak kapal atau pelaut harus diposisikan sebagai Keyworkers atau pekerja kunci, khususnya di masa Pandemi Covid-19, mengingat di masa sulit ini penting bagi kita untuk memastikan agar rantai pasokan global terus berjalan demi mempertahankan perekonomian nasional.

Selain itu, katanya, penting pula untuk menjaga operasi pelayaran atau transportasi laut tetap berjalan dengan aman dan efisien, mengingat 80% perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut.

Ia menuturkan banyak negara yang belum mengklasifikasikan pelaut sebagai pekerja kunci, sehingga mereka tidak dapat dengan mudah naik atau turun dari kapal karena adanya pembatasan perjalanan.

Hal ini kemudian, dikatakannya, menjadi krisis, karena jika pergantian awak kapal tidak dapat dilakukan, maka kapal tidak akan dapat berlayar, padahal kapal-kapal tersebutlah yang memfasilitasi 80% dari perdagangan dunia.

Ia menjelaskan, ketidakmampuan untuk memfasilitasi pergantian awak kapal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penundaan atau kebuntuan dalam keberlangsungan rantai pasokan global yang sangat penting, khususnya di masa Pandemi Covid-19.

“Karena itu, penting bagi perusahaan pelayaran internasional untuk dapat melakukan crew change di seluruh dunia, terlepas dari pembatasan-pembatasan yang diberlakukan di setiap negara sebagai langkah penanggulangan Covid-19,” imbuhnya.

Pemerintah Indonesia, katanya, berperan aktif dalam mendukung kemudahan pergantian awak kapal, salah satunya dengan memfasilitasi pergantian awak kapal bagi pelayaran Internasional yang memerlukan pergantian awak kapal di wilayah Indonesia.

Pada pertemuan Virtual Maritime Summit on Crew Change mendatang, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi rencananya juga akan turut menandatangani Joint Ministerial Statement yang menyatakan dukungan dan komitmen Indonesia terhadap kemudahan pergantian awak kapal.

Ia mengatakan, dengan menandatangani Joint Statement ini, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengklasifikasikan pelaut sebagai pekerja kunci, dengan demikian juga memfasilitasi pelaut untuk dapat bergerak bebas sebagai pekerja kunci yang memberikan pelayanan penting.

“Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan-kemudahan di semua pihak bagi Pelaut dalam melakukan proses pergantian awak kapal dan proses repatriasi, tentunya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya. (*)

abc
Ulasan Berita

IPC PASTIKAN PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING TERUS BERJALAN

PT Pelindo II/IPC memastikan bahwa pembangunan Terminal Kijing terus berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan, dan ditargetkan selesai pada kuartal IV tahun ini. Hingga semester I/2020, pembangunan Terminal Kijing sudah mencapai lebih dari 55 persen.

“Pekerjaan itu meliputi pembangunan dermaga, trestle (jalan penghubung antara area darat dan terminal), pengerasan tanah area darat, pembangunan gedung kantor, serta bangunan pendukung lainnya di pelabuhan,” kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan resminya, Senin (06/07/2020).

 Arif menyebutkan besaran investasi untuk pembangunan Terminal Kijing tahap pertama mencapai Rp.5 triliun. Sampai dengan semester I/2020, pembangunan Terminal Kijing sudah menyerap dana investasi sebesar Rp.2,37 triliun.

“Dana tersebut digunakan antara lain untuk pengadaan tanah, pembangunan fisik terminal, dan biaya kegiatan pembangunan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.

Arif berharap pembangunan tahap I selesai sesuai rencana, dan bisa mulai diujicobakan pada kuartal IV tahun ini.

Terminal Kijing merupakan pengembangan dari Pelabuhan Pontianak, yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Terminal Kijing diproyeksikan menjadi kawasan pelabuhan terbesar di Kalimantan, dan akan menjadi salah satu pelabuhan hub di Indonesia.

Luas kawasan pelabuhan ini mencapai 200 hektar, meliputi area terminal di sisi laut, trestle sepanjang 3,5 Kilometer, serta area kantor dan sarana pendukung pelabuhan lainnya di sisi darat.

Sebagai pelabuhan hub, Terminal Kijing dirancang untuk mampu melayani kapal kontainer ukuran besar dengan kapasitas diatas 10 ribu TEUs. Terminal peti kemasnya sendiri dibangun dengan kapasitas 2 juta TEUs per tahun.

Nantinya Terminal Kijing akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus, yang diharapkan akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kalimantan Barat. (*)

Foto: Pembangungan Terminal Kijing/IPC

abc
Domestic

KAPAL KPLP DIKERAHKAN BANTU PENCARIAN KORBAN TENGGELAMNYA KAPAL NELAYAN DI KUPANG

Proses evakuasi dan pencarian korban kapal nelayan Kasih 025 yang tenggelam pada hari Minggu siang (5/7) dilanjutkan kembali Senin pagi (6/7/2020) oleh Tim SAR bersama instansi terkait lain, termasuk tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang yang mengerahkan 1 kapal patroli KPLP KNP. 340.

"Data sementara yang kami terima hingga hari ini, dari total 28 orang yang berada di atas kapal, sebanyak 2 (dua) orang meninggal dunia, 20 orang selamat dan 6 (enam) orang masih dalam pencarian," ujar Kepala Kantor KSOP Kelas III Kupang Aprianus Hangki dalam siaran persnya, Senin (6/7).

Selain Tim Basarnas Kupang dan KSOP Kelas III Kupang, proses evakuasi juga melibatkan KKP Kupang, Polres Kupang, Polsek Alak, KPPP Tenau, Polair polda NTT, Dishub Provinsi NTT, BPBD, Tagana, Pelindo III dan pihak terkait lainnya.

Menurut laporan yang diterima Kantor KSOP Kelas III Kupang, kapal nelayan Kasih 025 berangkat dari Tablolong menuju Rote pada Minggu pagi (5/7). Namun kapal nelayan KASIH 025 berukuran GT. 13 yang memiliki panjang 15,55 meter dan lebar 3,1 meter ini tidak berangkat dari pelabuhan laut melainkan dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Diduga saat berlayar, kapal nelayan tersebut dihantam ombak besar setinggi 2-4 meter yang mengakibatkan kecelakaan kapal," kata Hangki.

Usai kejadian, kapal cepat Express Bahari tujuan Rote-Kupang yang sedang melintas menginformasikan kepada Stasiun Radio Pantai bahwa ada kapal nelayan yang tenggelam dan meminta segera dikirimkan bantuan evakuasi dan pencarian.

"Kapal cepat Express Bahari melihat ada 2 (dua) orang yang mengapung di atas air lalu menolong orang tersebut dan dibawa ke Pelabuhan Tenau Kupang," imbuhnya.

Setelah tiba di Pelabuhan Tenau, tim yang terdiri dari personil KSOP Kupang, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) langsung membawa korban selamat ke Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan selanjutnya dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara.

Sementara itu pada waktu yang bersamaan, kapal patroli KNP. 340 milik Kantor KSOP Kelas III Kupang serta kapal Basarnas Antareja segera menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan evakuasi.

"Kapal Patroli KNP. 340 melakukan penyisiran di daerah Tablolong dan daerah Pulau Kambing, sementara kapal Basarnas Antareza menyisir di Perairan Pukuafu. Pada Minggu sore sekitar pukul 16.11 WITA kapal Basarnas menemukan 2 (dua) orang korban meninggal dunia," urai Hangki.

Setelah kapal Basarnas tiba di Pelabuhan Tenau pada Minggu malam, korban meninggal dan para penumpang yang selamat langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Hangki berharap seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim evakuasi terpadu. (*)

abc
Ulasan Berita

PELAYARAN DI DUMAI HADAPI KENDALA SISTEM ONLINE

Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipwoners’ Association (DPC INSA) Dumai mengalami kendala penerapan sistem online di Pelabuhan Dumai selama pandemi Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan kapal sehingga berdampak pada penaikan beban biaya operasional kapal.

Ketua DPC INSA Dumai Herman Bukhori mengatakan, kendala yang dimaksud adalah dimasukkannya Certificate of Pratique (COP) alam system INAPORTNET, sedangkan proses mendapatkan COP dari kantor kesehatan pelabuhan bisa memakan waktu dua sampai 10 jam. Hal ini disebabkan petugas kesehatan yang terbatas, sedangkan kapal yang setiap hari masuk ke karantina pelabuhan cukup banyak.

Karena COP diinput dalam INAPORTNET di tahap awal atau di bagian sertifikat kapal, hal ini berakibat tersendatnya pelayanan kapal. Apalagi setelah itu operator harus mengurus kembali administrasi lainnya seperti dengan pihak bongkar muat untuk selanjutnya mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOG).

Kendala semakin berat dirasakan kapal yang datang sore hari di Pelabuhan Dumai, karena biasanya setelah mendapatkan COP, petugas di INAPORNET justru sudah tidak lagi stand by. Akibatnya, kapal tersebut harus menunggu sampai pagi untuk dapat SPOG.

“Ini yang kami minta, COP ini tidak diwajibkan lagi dimasukkan ke INAPORTNET,” kata Herman kepada INSA NEWS.

Herman menjelaskan, menurut aturannya pemeriksaaan COP hanya diberlakukan bagi kapal yang berasal dari luar negeri. Namun semenjak adanya pandemi Covid-19, kapal domestik juga harus mendapatkan COP sebelum sandar di pelabuhan untuk pemeriksaan kapal dan kru kapal.

Foto: DPC INSA Dumai

Persoalan lainnya terkait Nota Pelayanan Ekspor (NPE) di Pelabuhan Dumai yang juga mengalami kendala, karena Bea Cukai harus menunggu angka muatan hingga lima sampai tujuh jam. Akibatnya, kapal mengalami delay dan over stay, sehingga terjadinya penambahan biaya tambat dengan tarif progresif.

“Ke depannya kami akan bertemu dengan para eksportir agar lancarnya proses NPE.”

Menurut Herman, persoalan-persoalan ini telah menjadi topik pembicaraan utama dalam Diskusi Panel yang digelar DPC INSA Dumai di Hotel The Zuri, Dumai, Kamis, 02/07/2020. Dalam diskusi yang bertemakan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Online Jasa Kapal di Pelabuhan Dumai Masa Pandemi Covid-19 hadir beberapa narasumber seperti Kabid Penjagaan dan Penyelamatan KSOP Kelas I Dumai, Kasi Pengendalian Karantina Surveilans Epidemiologi (PKSE) KKP Kelas III Dumai, Kasi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Kanim Kelas II TPI Dumai, Menejer Pelayanan Pemanduan PT Pelindo I Cabang Dumai, dan Kepala Cabang PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

Acara yang dimoderatori Yusrizal ini dihadiri oleh 80 orang lebih yang merupakan perwakilan dari anggota perusahaan INSA Dumai dan beberapa perusahaan keagenan kapal.

“Jumlah ini lebih dari target kita di awal yang hanya 50 peserta saja. Diskusi juga berjalan aktif dan banyak pertanyaan muncul terkait efektifitas dan efisiensi di Pelabuhan Dumai, dan adanya permasalahan pelayanan online tadi itu.” (*)

abc
Interview

TANTANGAN PELAUT DI ERA KENORMALAN BARU

Pandemi Covid-19 telah mengancam berbagai aspek kehidupan. Pelaut atau orang yang bekerja di atas kapal ikut merasakan dampaknya. Dimana, banyak negara yang melarang atau mempersulit pergerakan pelaut di tengah wabah Covid-19.

Berbagai aturan sudah dikeluarkan guna mencegah penyebaran Covid-19 di atas kapal seperti Surat Edaran Perhubungan Laut No: SE. 11 Tahun 2020, Circular Letter No. 4202/Add.4 International Chamber of Shipping (ICS), Circular Letter No. 4202/Add.3 World Health Organization (WHO), dan Circular Letter No. 4202/Add.2 Joint Statement WHO-IMO. Namun, sejumlah tantangan masih harus dihadapi pelaut di era new normal.

Ketua Bidang SDM Pelaut DPP INSA Johan Novitrian mengatakan, kondisi di atas kapal sudah sangat sulit lantaran adanya pembatasan masuk pelabuhan di Indonesia dan di sejumlah negara. Hal ini menyebabkan port clearance (penerbitan surat persetujuan belayar) menjadi terlambat, dan terburuknya kapal tidak di izinkan masuk.

Kendala ini, lanjut Johan, sudah dirasakan pada kapal-kapal penumpang yang mencari tempat untuk berlabuh supaya diperbolehkan masuk hanya sekedar mengisi makanan, bahan bakar, dan air, namun tidak diperbolehkan sampai waktu yang ditentukan.

“Efek dari port entry restrictions ini atau penutupan pelabuhan menyebabkan tidak boleh melakukan crew change,” kata Johan di webinar Perlindungan Hukum Pelaut dan Protokol Kesehatan Untuk Pelaut Dalam Masa Pandemi Covid-19, awal Juni lalu.

Johan bilang, yang masih harus dicermati setelah crew change dibuka adalah pelaksanaan protokol kesehatan pada saat kru turun dan naik di atas kapal. Hal Ini menjadi faktor utama penentu kondisi aman di atas kapal dari Covid-19.

“Sampai sekarang agak sulit ya memantau karena di kapal sendiri masih tidak ada terjadinya rotasi atau crew change. Karena masih di isi kru yang lama yang tidak pulang sampai waktu belum ditentukan,” tuturnya.

Kemudian, dikatakan Johan, protokol kesehatan juga perlu diterapkan pada sektor-sektor yang berhubungan dengan industri pelayaran untuk mitigasi penyebaran Covid-19.

Johan mengungkapkan DPP INSA juga telah memberi masukan di bidang kepelautan kepada Kementerian Perhubungan dalam menghadapi new normal. Diantaranya adalah tata cara dan kegiatan Crew Change diatur secara terstruktur dan seragam di semua pelabuhan Indonesia. Hasil pemeriksaan Rapid test harus memilik validasi untuk durasi yang seragam di semua pelabuhan Indonesia dan harus diterima hasil test dari klinik yang berwenang untuk mendapatkan Certificate of Examination dari Port Health officer.

Lalu, agar tidak ada lagi pelabuhan di Indonesia yang menolak pemberlakuan Crew Change karena kebijakan pemerintah lokal. Syahbandar setempat atas perintah dari Dirjen Hubla agar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Kementerian Perhubungan untuk membuat Standard Guidance untuk crew change supaya tidak terjadi delay yang panjang yang dapat menimbulkan biaya tinggi seperti akomodasi selama menunggu hasil, double rapid test, terutama untuk crew yang tempat mobilisasinya jauh.

Meminta Kemenhub membuat Juklak tata cara pelaksanaan pelayanan terhadap embarkasi/ debarkasi penumpang kapal-kapal perintis sesuai Protokol Covid-19. Kemudian, diberikan kemudahan juga terhadap pergantian crew asing yang bekerja dikapal, saat kapalnya berada di pelabuhan Indonesia. Dan pengurusan sertifikasi keterampilan pelaut dilakukan secara online.

Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) dr. Hesti Ekawati menambahkan bahwa protokol kesehatan yang diterbitkan baik dari internasional maupun dalam negeri sudah cukup menjadi patokan bagi pelaut. Dikatakannya, saat ini BKKP tengah menyusun petunjuk pelaksana (juklak) dalam menghadapi new normal.

“Sesuai dengan sidang IMO melalui zoom, akan ada penambahan item pemeriksaan bagi pelaut dengan standar yang lebih tinggi. Kami juga lagi menunggu apakah Indonesia juga bisa melaksanakan hal tersebut,” pungkas dr. Hesti.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri per 02 Juni 2020 disebutkan ada 23.570 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia bekerja di atas kapal niaga asing yang terdampak Covid-19. Kementerian Luar negeri sejak pertengahan Maret lalu telah mengupayakan agar ABK bisa segera pulang. Hingga kini sudah 20.443 ABK sudah berhasil pulang ke Tanah Air. (*)

abc
Ulasan Berita

PENERAPAN TSS DI SELAT SUNDA DAN LOMBOK RESMI DIBERLAKUKAN

Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Lombok mulai diberlakukan hari ini (Rabu, 01/07/2020).  Pelaksanaan TSS ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ( Ditjen Hubla) Ahmad mengatakan, Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kewajiban untuk menjamin kelancaran, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bernavigasi, agar lalu lintas kapal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib untuk kepentingan nasional maupun internasional. Penerapan TSS juga dalam rangka meningkatkan efisiensi bernavigasi dan menekan angka kecelakaan kapal serta perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Lombok.

“Bagi kapal yang melakukan pelanggaran terkait tata cara berlalu lintas di Jalur TSS yang membahayakan dan dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan di area TSS akan dilakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” kata Ahmad dalam siaran persnya, Rabu (01/07/2020).

Ahmad menuturkan Kapal Negara Patroli KPLP melakukan pengamatan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran dalam jalur TSS berdasarkan informasi dari VTS. Setelah itu, Kapal Negara Patroli KPLP melakukan komunikasi via radio dengan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di jalur TSS untuk menginformasikan pelanggaran, disaat yang bersamaan juga dilakukan pengamatan dengan Radar, AIS, Peta Laut dan GPS pada Kapal Negara Patroli.

“Apabila Kapal yang diduga melakukan pelanggaran menjawab panggilan, maka Nakhoda Kapal Negara Patroli PLP akan melakukan pemeriksaan kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Sedangkan apabila kapal tersebut tidak menjawab panggilan, maka Nakhoda Kapal Negara Patroli KPLP akan membuat Laporan dan Berita Acara Kejadian ke Syahbandar setempat,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.531/DJPL/2020 dan KP.533/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kapal Negara Patroli Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas Pada Bagan Pemisah Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme) di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan IMO Circular Nomor COLREG.2/Circ.74 tentang new TRAFFIC SEPARATION SCHEME dan SN.1/Circ.337 tentang Routeing Measures Other Than Traffic Separation Schemes tanggal 14 Juni 2019 dimana IMO telah mengadopsi ketentuan tersebut dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020, serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 dan KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Selat Sunda dalam rangka menjamin terlaksananya penegakan hukum pada kedua TSS tersebut.

Dalam Keputusan Dirjen tersebut juga diatur juga penanggungjawab Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada TSS Selat Lombok dilaksanakan oleh Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak setiap saat, antara lain Selat Lombok dari Arah Utara Laut Bali ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Indonesia, dari Padang Bai ke Gili Trawangan dan/atau ke Lembar dan sebaliknya, serta dari Arah Utara Laut Bali ke Arah Selatan Samudera Hindia dan Sebaliknya untuk Kapal Berbendera Asing.

Selain itu, untuk penanggungjawab Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada TSS Selat Sunda dilaksanakan oleh Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok setiap saat, antara lain dari Selat Sunda dari Arah Utara Laut Jawa ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Indonesia, dari Merak ke Bakauheni dan sebaliknya, serta dari Arah Utara Laut Jawa ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Asing.

“Saya berharap dengan dimulainya implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok pada hari ini, serta dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan menjelang penerapan TSS, lalu lintas kapal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib sehingga dapat meningkatkan keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di kedua selat tersebut,”pungkasnya. (*)

abc
Ulasan Berita

PROGRAM TOL LAUT JADI ANDALAN AMANKAN DISTRIBUSI LOGISTIK KE DAERAH

Di tengah pandemi Covid-19 dan menuju era new normal program tol laut menjadi andalan untuk memastikan pasokan logistik ke daerah tetap aman dan lancar.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai selama ini pihaknya terus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam menjamin kelancaran distribusi logistik melalui angkutan laut.

Meski di saat pandemi Covid-19, sektor transportasi laut dalam pendistribusi bahan pokok dan penting tetap berjalan lancar ke seluruh daerah. Kelancaran transportasi laut itu bisa dilihat dari operasional, baik kapal liner maupun kapal dalam program tol laut relatif sesuai jadwal.

“Kita patut syukuri berkat kerja keras Kemenhub, sektor transportasi laut baik yang kapal liner maupun kapal tol laut yang mengangkut bahan pokok dan penting tetap berjalan lancar dan tanpa hambatan di masa pandemi seperti ini,” kata Carmelita di Jakarta.

DPP INSA sebagai mitra Kemenhub juga rutin berkoordinasi dalam mensukseskan Program Tol Laut. Sejak dimulainya trayek tol laut, pelayaran nasional telah berkontribusi ikut melayani trayek tol laut.

Program Tol Laut juga dinilai telah mengalami banyak terobosan untuk mengoptimalisasikan perannya mengamankan jaring logistik ke daerah dan menekan disparitas harga antar wilayah.

Pertumbuhan jumlah trayek tol laut terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sejak diluncurkan pada akhir 2015, jumlah trayek tol laut sudah sebanyak 26 trayek pada 2020. Dari jumlah rute itu, tujuh rute dilayani oleh pelayaran swasta nasional. 

Load factor kapal-kapal tol laut memang masih perlu terus dioptimalkan, karena masih ada beberapa rute yang muatannya masih berkisar 30-an persen, tapi ada juga rute tol laut yang sudah sampai 100 persen. Namun untuk optimalisasi muatan tol laut perlu sinergi seluruh pihak. “Untuk, itu optimalisasi Rumah Kita untuk mengkonsolidasikan barang barang-barang pada sepanjang rute di Program Tol Laut harus terus dilakukan.”

Lain itu, Ia menilai, agar ketersediaan stok bahan pokok dan penting terjamin di daerah-daerah, yang diperlukan adalah memperbanyak volume barang yang diangkut, dan memperbanyak ship’s call kunjungan kapal tol laut. Pemberian subsidi angkutan laut  pada program tol laut juga baiknya difokuskan hanya untuk sembilan bahan pokok dan penting.

Peran tol laut sangat penting dalam upaya mengurangi disparitas harga antarwilayah khususnya di wilayah timur dan di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP). “Tapi untuk menurunkan disparitas harga antar daerah tidak bisa hanya dilakukan Kemenhub melalui Program Tol Laut,” katanya.

Menurutnya, perlu peran serta kementerian dan lembaga lain dalam menekan disparitas harga dan memastikan pergerakan logistik yang terintegrasi dan lancar, termasuk konektivitas antar moda transportasi dan pemantauan harga barang tol laut hingga ke tangan konsumen.

Carmelita menuturkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang belum lama ini diterbitkan, diharapkan akan mempercepat optimalisasi kinerja tol laut, mengingat inpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas seluruh instansi dalam meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

“Program Tol Laut yang sudah berjalan baik ini harus diiringi dengan munculnya industri di wilayah timur sehingga adanya pertumbuhan muatan balik kapal, dengan begitu nantinya akan membuat daya saing logistik kian baik.” (*)

abc
Galeri

DIALOG BERSAMA KEMENHUB

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menghadiri sesi wawancara bersama Kementerian Perhubungan terkait sosialisasi Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Lombok yang dipandu TVRI, Selasa (30 Juni 2020).

Dari DPP INSA dihadiri oleh Sekretaris Umum Budhi Halim. Sementara dari Kementerian Perhubungan dihadiri Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Hengki Angkasawan, dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla Ahmad.

Pada kesempatan tersebut, Budhi Halim menyampaikan bahwa INSA memberikan apresiasi atas pencapaian Kementerian Pehubungan dalam hal ini Ditjen Hubla dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

TSS yang mulai diterapkan 01 Juli 2020 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Foto (kiri ke kanan) : Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim, Direktur KPLP Ditjen Hubla Ahmad, dan Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Hengky Angkasawan.

abc
Ulasan Berita

PELAYARAN BERSIAP HADAPI NEW NORMAL

Kinerja keuangan sektor transportasi laut dibikin ‘ambyar' oleh pandemi Covid-19. Penurunan kinerja hampir terjadi pada seluruh bidang angkutan laut.

Paling terdampak adalah angkutan Ro-Ro dan penumpang karena hanya boleh mengangkut 50% dari kapasitas kapal. Sedangkan angkutan barang penurunannya rata-rata 30%, dan untuk angkutan minyak dan gas (migas) penurunannya 15%.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Budhi Halim mengatakan, di era kenormalan baru (new normal) diharapkan roda perekonomian kembali berputar dan bisnis kembali menggeliat.

“Di era pandemi Covid-19 ini, kita sangat terpukul sekali,” kata Budhi di acara Kolaborasi Merespons Dampak Pandemi Covid-19 dan Strategi Recovery Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Transportasi, awal Juni lalu.

Pada kesempatan tersebut, Budhi menyampaikan beberapa masukan dari pengusaha angkutan laut kepada Kementerian Perhubungan terkait pengoperasian kapal dan kepelautan dalam menghadapi era kenormalan baru. Pertama, penerapan protokol kesehatan yang seragam antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah tidak lagi menolak pemberlakuan crew change di pelabuhan Indonesia.

Kedua, petugas karantina di pelabuhan agar lebih berperan aktif/jemput bola untuk menghindari antrean kapal saat proses pengetesan. Saat ini kapal-kapal harus antre 2-3 hari untuk diperiksa dan ini merugikan pelayaran.

“Jadi kita mohon benar-benar dari petugas karantina agar jemput bola. Kapal kalau satu hari itu (delay) sudah ribuan dolar ruginya, belum lagi di next port kita ditunggu. Ini akan mengganggu kelancaran logistik nasional,” katanya.

Ketiga, persyaratan rapid test pada angkutan Ro-Ro dan penumpang jarak dekat sebaiknya ditiadakan karena biayanya cukup mahal. Rapid test bisa digantikan dengan menerapkan penggunaan thermal scanner untuk mengecek suhu tubuh penumpang.

Keempat, memberi kemudahan bagi para pelaut untuk naik turun kapal. Hal ini tertuang dalam Circular IMO Nomor 4204/Add.14 tertanggal 05 May 2020, yang menggolongkan pelaut dan pekerja martim sebagai key workers dalam menunjang kelangsungan hidup suatu bangsa, terlepas apapun Nationality-nya. Agar pelaut dan pekerja maritim diberikan kemudahan pergi bekerja, naik turun kapal, ataupun transit.

Kelima, prosedur pemeriksaan rapid test bagi pelaut agar diseragamkan dan diberikan masa tenggang yang cukup, mulai dari perjalanan hingga naik ke kapal. Terakhir, Budhi bilang, sertifikasi keterampilan pelaut dan sertifikasi kapal agar dilakukan secara online.

Sementara itu, dari sisi manajemen perusahaan pelayaran juga bersiap menghadapi era kenormalan baru.

Managing Director PT Temas Tbk. Faty Khusumo mengatakan, langkah yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi era kenormalan baru adalah dengan memperketat protokol kesehatan di kantor dan kapal. 

Faty menyebutkan, upaya yang dilakukan diantaranya menempelkan poster dan flyer himbauan, menyediakan hand sanitizer, menyediakan masker, menyediakan obat-obatan, melakukan pengecekan suhu, larangan penerbangan, penyemprotan cairan disinfektan secara rutin.

Lalu, sambung Faty, perusahaan juga melakukan pantauan absen. Bagi karyawan yang sakit wajib melapor serta karyawan wajib melakukan perawatan mandiri di rumah dan perkembangan kesehatannya akan dipantau.

“Dengan adanya Covid-19 ini semua bisa lebih aware terhadap personal hygine. Semoga vaksin bisa secepatnya ditemukan,” tutur Faty.

Senada dengan PT Temas, PT Pelni tengah menggalakkan protokol kesehatan dari berbagai bidang mulai dari karyawan, anak buah kapal (ABK) hingga penumpang di setiap pelabuhan yang dilayari Pelni. Selain itu, keseragaman pemeriksaan dan penyediaan fasilitas yang memenuhi standar menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi new normal.

VP Corporate Planning PT Pelni Andi Samsul Hadi menuturkan perusahaan juga mempercepat akselerasi digitalisasi hampir di seluruh bidang. Dari sisi ticketing sudah berjalan cukup lama dan akan terus ditingkatkan, termasuk pelayanan serta digital control systems (DCS).

“Jadi penerapan digitalisasi akan menjadi suatu keharusan bagi semua operator,” ujar Andi.

Andi menambahkan strategi yang akan diterapakan pada era new normal harus selaras dengan kepentingan kesehatan dan ekonomi.  (*)

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA