Author: admin
Insa Insight, Ulasan Berita

INSA GELAR FGD KEBIJAKAN FASILITAS & INSENTIF FISKAL DALAM MENDORONG EKONOMI INDUSTRI MARITIM

Pelayaran nasional hingga saat ini masih dihadapkan persoalan klasik terkait peningkatan daya saing. Kondisi ini salah satunya disebabkan lantaran pelayaran nasional belum mendapatkan perlakuan setara atau equal treatment di bidang fiskal ataupun moneter, seperti kebijakan negara lain terhadap industri pelayaran mereka.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, di antara beban pajak itu seperti, pengenaan PPN 10 persen atas pembelian BBM dan pelumas yang sebenarnya tidak lazim dalam praktek internasional. Selain itu, ada juga pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) daerah untuk solar adalah 5 persen.

“Kondisi-kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab kenapa kita belum berdaya saing,” ujarnya saat membuka acara FGD DPP INSA dengan tema Kebijakan Fasilitas & Insentif Fiskal dalam Mendorong Ekonomi Industri Maritim, Selasa (03/11/2020).

INSA mengapresiasi pemerintah yang telah menerbitkan PMK No 41 tahun 2020, beserta turunannya PMK No 59 tahun 2020. Menurut Carmelita, kebijakan ini memberikan secercah harapan untuk menaikkan daya saing pelayaran nasional.

Namun demikian, PMK tersebut belum dapat segera dinikmati pelaku usaha pelayaran, karena proses Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) tersebut dianggap cukup rumit atau bahkan belum banyak diketahui pelaku usaha.

Survei yang dilakukan DPP INSA menunjukkan, 65,75 persen anggota belum memahami sistem E-RKIP, sebanyak 58 persen belum mengerti proses pengajuan SKTD. Oleh karenanya 89,04 persen membutuhkan sosialisasi terkait SKTD dan RKIP dan 91,78 persen berminat untuk ikut trainning atau workshop pada topik yang sama.

Untuk itu, FDG dan sosialisasi terkait PMK No 41 tahun 2020 sangat dibutuhkan. Kegiatan semacam ini juga diharapkan, diselenggarakan pada kantor-kantor wilayah pajak di daerah di seluruh Indonesia. Karena seringkali didapati persepsi yang berbeda.

Di masa pandemi ini, Carmelita mengharapkan, PMK No 41 tahun 2020 juga dapat memasukkan PPN untuk pembelian bahan bakar serta jasa bongkar muat.

Selain itu mohon kiranya, selama pandemi ini agar tenggat waktu penjualan kapal yang bebas PPN setelah empat tahun dibeli diusulkan agar menjadi dua tahun saja.  “Karena dampak Covid ini banyak anggota kehilangan kontrak kerja sehingga harus menjual kapalnya walaupun belum mencapai empat tahun dari pembeliannya.” (*)

abc
Ulasan Berita

INSA DI WEBINAR ‘TRANSPORTASI SEHAT, INDONESIA MAJU’

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi pembahas webinar series dengan topik “Transportasi Sehat, Indonesia Maju” yang diselenggarakan Balitbang Kementerian Perhubungan pada Selasa (15/09/2020).

Terdapat beberapa poin penting yang disampaikan Carmelita dalam acara tersebut. Beberapa poin itu di antaranya, menyoroti tentang pentingnya penegakan law enforcement terhadap pelanggaran peraturan protokol kesehatan selama masa Covid-19 ini.

Selain itu, Carmelita juga menyinggung stimulus-stimulus yang masih ditunggu industri pelayaran. Stimulus yang dinanti itu seperti, rescheduling pinjaman bank, pemberian fasilitas modal kerja dengan bunga rendah, perpanjangan biaya billing, dan keringanan free time storage penumpukan peti kemas di pelabuhan, dan PNBP.

Dia juga menilai diperlukannya kolaborasi antara pelaku usaha pelayaran dengan penyedia sarana dan prasarana dalam berkampanye tentang keselamatan dan kesehatan bertransportasi laut. Apalagi, kapal memiliki beberapa keunggulan dalam meminimalisasi penyebaran virus.

Webinar dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, Kepala Balitbang Kemenhub Dr. Ir. Umiyatun Hayati Triastuti, M.Sc, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto, Dirjen Perkeretaapian Zulkifli.

Adapun yang menjadi narasumber adalah para rektor dan peneliti dari empat universitas, yakni UI, UGM, ITB, dan ITS. (*)

abc
Image Sidebar Bottom

HARI PERHUBUNGAN NASIONAL

Hari ini adalah hari spesial, karena bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang diperingati setiap 17 September.

Untuk Harhubnas 2020, Kementerian Perhubungan mengusung tema 'Wujudkan Asa, Majukan Indonesia'. Tema ini sengaja dipilih agar pelayanan transportasi yang diberikan selalu menjaga harapan masyarakat untuk menyongsong Indonesia maju.

Peringatan Harhubnas menjadi momentum bagi seluruh insan transportasi semakin bersinergi dan berkeja keras demi memberikan pelayanan transportasi yang andal, aman, nyaman dan sehat.

Selamat Hari Perhubungan Nasional 2020!

abc
Ulasan Berita

KOLABORASI PELAYARAN, PEMERINTAH DAN PERBANKAN PERLU DITINGKATKAN DI MASA PANDEMI

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Associatioan (DPP INSA) bekerjasama dengan Myshipgo menggelar Webinar bertema ‘Restrukturisasi Perusahaan Pelayaran di Masa Pandemi Covid-19’, Rabu (19/08/2020).

Webinar yang diinisiasi oleh Bidang Pembiayaan dan Asuransi INSA ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dampak Covid-19 bagi industri pelayaran nasional serta perlunya dukungan dari sisi moneter kepada pelayaran nasional di masa pandemi ini.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, penyelenggaraan angkutan laut di Indonesia masih dihadapi oleh berbagai tantangan, ditambah lagi dengan adanya Covid-19 menjadikan kinerja pelayaran semakin sulit. Karena itu, kolaborasi antara pelayaran, pemerintah/OJK, dan perbankan perlu ditingkatkan guna menghadapi kondisi ini.

Ia menuturkan kolaborasi atau kerja sama yang bisa ditingkatkan salah satunya adalah mengenai restrukturisasi pinjaman bagi perusahaan pelayaran nasional.

“Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat saling memberikan keuntungan dan bermanfaat bagi semua pihak,” kata Carmelita.

Wakil Ketua Umum VII INSA Faty Khusumo menuturkan bagi perusahaan pelayaran kerja sama ini sangat dibutuhkan untuk modal usaha, dan modal operasional guna menjaga cash flow (arus kas) perusahaan-perusahaan pelayaran.

“Sehingga kinerja perusahaan pelayaran dapat normal kembali dan bisa melaksanakan kewajibannya dengan lancar kepada perbankan serta pemerintah,” tutur Faty.

Sebagai negara kepulauan, peran angkutan laut sangat penting dalam sistim konektivitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan ekonomi serta kedaulatan suatu negara.

Angkutan laut juga merupakan infrastruktur untuk menjembatani kelancaran arus distribusi logistik dan perpindahan orang dari pulau satu ke pulau yang lainnya. Melihat hal tersebut, sebaiknya skema pembiayaan pada angkutan laut mendapat perlakuan yang sama dengan skema pembiayaan infrastruktur, yang memiliki tenor atau waktu pengembalian berjangka panjang dan suku bunga yang kompetitif.

Sekarang ini, skema pembiayaan bagi angkutan laut masih berjangka waktu pendek dengan beban bunga yang cukup tinggi. Padahal angkutan laut merupakan sektor usaha yang padat modal dan padat karya dengan tingkat pengembalian investasi yang panjang.

Ketua Yayasan INSA Manunggal yang juga Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Theo Lekhatompesy mengungkapkan, kondisi pelayaran nasional saat ini persaingannya sudah sangat kompetitif, sehingga hal yang sangat dibutuhkan adalah pendanaan yang kompetitif bukannya investasi asing. Paling tidak berikan equal treatment sebagaimana negara lain memberdayakan industri pelayarannya. Dengan begitu industri pelayaran nasional bisa bersaing dengan pelayaran global.

Menurutnya, stimulus dari pemerintah/OJK, dan perbankan memang diperlukan untuk melestarikan cabotage sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pada Pasal 57 UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa pemberdayaan industri angkutan perairan nasional wajib dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, papar Theo, upaya yang dilakukan perusahaan pelayaran dalam jangka pendek adalah lebih memilih struktur pembiayaan dengan kredit modal kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan lebih memilih struktur pembiayaan dengan pembiayaan berjangka.

Dari hasil survey yang dilakukan INSA, lanjut Theo, sebanyak 62 persen perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban kredit saat pandemi Covid-19. Kendala utama yang dihadapi adalah bayar bunga pinjaman dan bayar pokok pinjaman.  

"Jenis relaksasi kredit yang paling dibutuhkan oleh perusahaan saat ini adalah penurunan suku bunga dan perpanjangan tenor," papar Theo saat menjadi Narasumber di acara ini.

abc
Ulasan Berita

INDONESIA RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI

Indonesia telah mengesahkan Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007 ( Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007) melalui Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor. 80 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 20 Juli 2020 di Jakarta.

Konvensi Internasional Nairobi ini diratifikasi guna meningkatkan keselamatan pelayaran terutama dalam menganggulangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Hermanta mengatakan,  pengesahan konvensi ini penting untuk menanggulangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal yang mengancam keselamatan  pelayaran  dan  lingkungan  laut  serta  untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan tanggung jawab dan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal.

“Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional Nairobi ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk terus meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan terhadap lingkungan laut,”  kata Capt. Hermanta seperti dikutip laman hubla.dephub.go.id, Senin (10/08/2020).

Menurutnya, dengan telah disaahkannya Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007, maka Indonesia akan memiliki wewenang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi ini di laut teritorialnya. 

“Konvensi Nairobi ini juga menyebutkan bahwa setiap kapal yang melintasi wilayah perairan yang menjadi yurisdiksi Indonesia wajib dilengkapi dengan jaminan asuransi penyingkiran kerangka kapal” kata Capt. Hermanta.

Capt.  Hermanta  menuturkan bahwa Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka-Kapal, 2007, mengatur kewajiban asuransi penyingkiran kerangka kapal (Wreck Removal) yang mulai diberlakukan secara internasional sejak tanggal 14 April 2015.

“Konvensi ini juga menetapkan kewajiban ketat bagi pemilik kapal untuk mencari, menandai, dan mengangkat bangkai kapal yang dianggap bahaya dan mewajibkan pemilik kapal untuk membuat sertifikasi asuransi negara, atau bentuk asuransi lain untuk keamanan finansial perusahaan kapal” jelasnya.

Dikatakannya, posisi strategis geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera yakni Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan wilayah perairan, tidak hanya sebagai sebagai salah satu yang tersibuk di dunia, namun juga menjadikannya rentan terhadap kecelakaan kapal yang berdampak pada pencemaran lingkungan laut.

“Salah satu dampak yang diakibatkan terjadinya kecelakaan kapal di laut adalah adanya kerangka kapal yang kandas dan atau tenggelam tanpa ada tindakan atau tanggung jawab pemilik kapal,” imbuhnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka upaya penyingkiran kerangka kapal yang mengalami musibah di laut harus segera dilakukan karena dapat menimbulkan persoalan lanjutan yang berisiko bagi keselamatan dan keamanan pelayaran. Saat ini  masih sering terjadi adanya kerangka-kerangka kapal yang mengalami kecelakaan dan tenggelam tidak disingkirkan karena rendahnya tanggung jawab pemilik kapal karena besarnya biya untuk pengangkatan kerangka kapal tersebut.

“Untuk itu maka kewajiban pemberlakuan asuransi penyingkiran kerangka kapal wajib diberlakukan. Dengan asuransi kapal ini tentunya akan memberikan perlindungan bagi pemilik kapal terutama jika terjadi musibah yang mengakibatkan kapal tenggelam, maka asuransi tersebut bisa mengganti biaya untuk pengangkatan kerangka kapal tersebut,” tuturnya.

Sebagai informasi, International Maritime Organization (IMO)  telah mengadopsi Nairobi International Convention on the Removal of  Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) dalam Konferensi pada 18 Mei 2007 di Nairobi, Kenya.

Selain itu, berdasarkan amanah dari Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga menyebutkan bahwa pemerintah mewajibkan kepada para pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya maksimum 180 hari sejak kapal tenggelam. (*)

abc
Image Sidebar Bottom

HUT INSA KE 53 TAHUN

Tepat pada 9 Agustus 2020, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) memasuki usia yang ke 53 tahun.

Keberadaan INSA selama 53 tahun berhasil membuat industri pelayaran nasional semakin berkembang.

Keberhasilan ini tak lepas dari peran pemerintah, lembaga, dan asosiasi lainnya sebagai stakeholder INSA.

Hingga kini, INSA terus memberikan kontribusinya untuk kejayaan industri maritim nasional. INSA juga mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

abc
Ulasan Berita

SEKTOR LOGISTIK TERKONTRAKSI 30,84% PADA TRIWULAN II-2020

Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia triwulan II-2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen y-on-y atau 4,19% q-to-q. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2020 terkontraksi 1,26 persen dibandingkan dengan Semester I-2019.

Berdasarkan analisis Supply Chain Indonesia (SCI), pada periode tersebut sektor logistik (lapangan usaha transportasi dan pergudangan) mengalami kontraksi tertinggi, yaitu sebesar 30,84 persen y-on-y atau 29,22 persen q-to-q.

Kontraksi terbesar sektor logistik pada angkutan udara sebesar 80,23 persen y-on-y; dikuti oleh angkutan rel (63,75 persen); angkutan pergudangan dan jasa penunjang angkutan:pos dan kurir (38,69 persen); angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (26,66 persen), angkutan darat (17,65 persen); dan angkutan laut sebesar (17,48 persen).

Chairman SCI Setijadi menjelaskan salah satu penyebab kontraksi sektor logistik itu adalah penurunan volume ekspor dan impor. Ekspor barang dan jasa terkontraksi 11,66 persen, sementara impor terkontraksi 16,96 persen (y-on-y).

Sektor ini tertolong oleh lapangan usaha pertanian yang masih tumbuh 16,24 persen (q-to-q), sementara hampir semua sektor lainnya terkontraksi.

“Sektor perdagangan, misalnya, terkontraksi sebesar 7,57 persen,” Kata Setijadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (05/08/).

Setijadi menyatakan kontraksi ini disebabkan antara lain oleh penutupan gerai-gerai penjualan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah.

Kontraksi perdagangan juga dipengaruhi penurunan permintaan karena penurunan daya beli masyarakat yang berimbas pengurangan aktivitas produksi dan distribusi.

Mulai pulihnya perdagangan diharapkan dapat meningkatkan kembali sektor logistik dan perekonomian pada umumnya. (*)

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA