Author: admin
Ulasan Berita

INDONESIA RATIFIKASI KONVENSI INTERNASIONAL NAIROBI

Indonesia telah mengesahkan Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007 ( Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007) melalui Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor. 80 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi Mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 20 Juli 2020 di Jakarta.

Konvensi Internasional Nairobi ini diratifikasi guna meningkatkan keselamatan pelayaran terutama dalam menganggulangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Hermanta mengatakan,  pengesahan konvensi ini penting untuk menanggulangi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal yang mengancam keselamatan  pelayaran  dan  lingkungan  laut  serta  untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan tanggung jawab dan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal.

“Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional Nairobi ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk terus meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan terhadap lingkungan laut,”  kata Capt. Hermanta seperti dikutip laman hubla.dephub.go.id, Senin (10/08/2020).

Menurutnya, dengan telah disaahkannya Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007, maka Indonesia akan memiliki wewenang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi ini di laut teritorialnya. 

“Konvensi Nairobi ini juga menyebutkan bahwa setiap kapal yang melintasi wilayah perairan yang menjadi yurisdiksi Indonesia wajib dilengkapi dengan jaminan asuransi penyingkiran kerangka kapal” kata Capt. Hermanta.

Capt.  Hermanta  menuturkan bahwa Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka-Kapal, 2007, mengatur kewajiban asuransi penyingkiran kerangka kapal (Wreck Removal) yang mulai diberlakukan secara internasional sejak tanggal 14 April 2015.

“Konvensi ini juga menetapkan kewajiban ketat bagi pemilik kapal untuk mencari, menandai, dan mengangkat bangkai kapal yang dianggap bahaya dan mewajibkan pemilik kapal untuk membuat sertifikasi asuransi negara, atau bentuk asuransi lain untuk keamanan finansial perusahaan kapal” jelasnya.

Dikatakannya, posisi strategis geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera yakni Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan wilayah perairan, tidak hanya sebagai sebagai salah satu yang tersibuk di dunia, namun juga menjadikannya rentan terhadap kecelakaan kapal yang berdampak pada pencemaran lingkungan laut.

“Salah satu dampak yang diakibatkan terjadinya kecelakaan kapal di laut adalah adanya kerangka kapal yang kandas dan atau tenggelam tanpa ada tindakan atau tanggung jawab pemilik kapal,” imbuhnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka upaya penyingkiran kerangka kapal yang mengalami musibah di laut harus segera dilakukan karena dapat menimbulkan persoalan lanjutan yang berisiko bagi keselamatan dan keamanan pelayaran. Saat ini  masih sering terjadi adanya kerangka-kerangka kapal yang mengalami kecelakaan dan tenggelam tidak disingkirkan karena rendahnya tanggung jawab pemilik kapal karena besarnya biya untuk pengangkatan kerangka kapal tersebut.

“Untuk itu maka kewajiban pemberlakuan asuransi penyingkiran kerangka kapal wajib diberlakukan. Dengan asuransi kapal ini tentunya akan memberikan perlindungan bagi pemilik kapal terutama jika terjadi musibah yang mengakibatkan kapal tenggelam, maka asuransi tersebut bisa mengganti biaya untuk pengangkatan kerangka kapal tersebut,” tuturnya.

Sebagai informasi, International Maritime Organization (IMO)  telah mengadopsi Nairobi International Convention on the Removal of  Wrecks, 2007 (Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007) dalam Konferensi pada 18 Mei 2007 di Nairobi, Kenya.

Selain itu, berdasarkan amanah dari Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga menyebutkan bahwa pemerintah mewajibkan kepada para pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya maksimum 180 hari sejak kapal tenggelam. (*)

abc
Image Sidebar Bottom

HUT INSA KE 53 TAHUN

Tepat pada 9 Agustus 2020, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) memasuki usia yang ke 53 tahun.

Keberadaan INSA selama 53 tahun berhasil membuat industri pelayaran nasional semakin berkembang.

Keberhasilan ini tak lepas dari peran pemerintah, lembaga, dan asosiasi lainnya sebagai stakeholder INSA.

Hingga kini, INSA terus memberikan kontribusinya untuk kejayaan industri maritim nasional. INSA juga mendukung upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

abc
Ulasan Berita

SEKTOR LOGISTIK TERKONTRAKSI 30,84% PADA TRIWULAN II-2020

Badan Pusat Stastistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia triwulan II-2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen y-on-y atau 4,19% q-to-q. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2020 terkontraksi 1,26 persen dibandingkan dengan Semester I-2019.

Berdasarkan analisis Supply Chain Indonesia (SCI), pada periode tersebut sektor logistik (lapangan usaha transportasi dan pergudangan) mengalami kontraksi tertinggi, yaitu sebesar 30,84 persen y-on-y atau 29,22 persen q-to-q.

Kontraksi terbesar sektor logistik pada angkutan udara sebesar 80,23 persen y-on-y; dikuti oleh angkutan rel (63,75 persen); angkutan pergudangan dan jasa penunjang angkutan:pos dan kurir (38,69 persen); angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (26,66 persen), angkutan darat (17,65 persen); dan angkutan laut sebesar (17,48 persen).

Chairman SCI Setijadi menjelaskan salah satu penyebab kontraksi sektor logistik itu adalah penurunan volume ekspor dan impor. Ekspor barang dan jasa terkontraksi 11,66 persen, sementara impor terkontraksi 16,96 persen (y-on-y).

Sektor ini tertolong oleh lapangan usaha pertanian yang masih tumbuh 16,24 persen (q-to-q), sementara hampir semua sektor lainnya terkontraksi.

“Sektor perdagangan, misalnya, terkontraksi sebesar 7,57 persen,” Kata Setijadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (05/08/).

Setijadi menyatakan kontraksi ini disebabkan antara lain oleh penutupan gerai-gerai penjualan selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah.

Kontraksi perdagangan juga dipengaruhi penurunan permintaan karena penurunan daya beli masyarakat yang berimbas pengurangan aktivitas produksi dan distribusi.

Mulai pulihnya perdagangan diharapkan dapat meningkatkan kembali sektor logistik dan perekonomian pada umumnya. (*)

abc
Galeri

KETUM INSA MENJADI PEMBICARA DI FGD MTI

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi pembicara pada acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Masyararakat Transportasi Indonesia (MTI) pada Selasa (28 Juli 2020).

Acara yang digelar secara virtual itu dalam rangka studi MTI terkait dampak Covid-19 terhadap sektor logistik maritim.

Dalam kesempatan itu, Carmelita mengatakan, pelayaran nasional merupakan sektor paling terdampak dari Covid-19, mulai dari penurunan pendapatan hingga meningkatnya biaya operasional kapal.

Ia juga sempat menyinggung pelayaran nasional tidak memiliki banyak strategi bertahan dari badai Covid-19 ini selain melakukan efisiensi pada pos-pos biaya yang mungkin bisa dikurangi. (*)

abc
Ulasan Berita

INSA APRESIASI TERBENTUKNYA IMIC OLEH BAKAMLA

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), pada Rabu (22/07/2020) melaksanakan peluncuran Indonesian Maritime Information Center (IMIC), di Aula Mabes Bakamla, Jakarta.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dalam sambutannya mengatakan, semoga dengan diresmikannya IMIC ini dapat memberikan kontribusi maksimal dalam pengamanan wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia. Hal ini juga untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yang tidak hanya bermanfaat bagi pengguna jasa laut dari Indonesia tetapi juga dari mancanegara.

Aan menuturkan IMIC memiliki misi untuk membangun kapasitas dan kapabilitas sistem monitoring, mengintegrasikan sistem monitoring nasional di antara 13 Kementerian dan Lembaga (K/L), dan menjalin kerja sama pertukaran informasi dengan badan atau lembaga informasi maritim regional dan global.

"Pada prakteknya IMIC akan memberdayakan kapal-kapal atau aset yang ada di Bakamla, kemudian juga aset yang ada di 13 K/L ini," kata Aan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto dalam videonya mengucapkan selamat atas terbentuknya IMIC oleh Bakamla RI.

Dikatakan Carmelita, INSA mengharapkan IMIC ini dapat memberikan dampak positif bagi industri pelayaran nasional, khususnya dalam meningkatkan daya saing. Sehingga sektor laut nasional dapat benar-benar dioptimalkan agar dapat berkontribusi lebih besar bagi perkembangan ekonomi nasional di masa depan.

DPP INSA yang diwakili Sekretaris I Capt. Otto K.M Caloh dan Anggota Bidang Pariwisata Reyzal D. Yusman hadir dalam acara tersebut. (*)

Sekretaris I Capt. otto K.M Caloh (kiri), Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia (tengah), Anggota Bidang Pariwisata INSA Reyzal D. Yusman (kanan) di acara Launching Indonesian Maritime Information Center (IMIC), Jakarta, Rabu (22/07/2020).
abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA