Author: admin
Ulasan Berita

RUA INSA KE XVII TETAPKAN CARMELITA SEBAGAI KETUM INSA PERIODE 2019-2023

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) telah menetapkan Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum DPP INSA terpilih periode 2019-2023. Carmelita Hartoto terpilih secara aklamasi pada RUA DPP INSA ke-XVII. Penyelenggaran RUA INSA ke-XVII digelar pada Senin – Selasa (9 – 10/12/2019) di Hotel Sultan, Jakarta. RUA kali ini mengusung tema “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju”. Pelaksanaan RUA INSA Ke-XVII merupakan amanat dari Anggaran Dasar INSA pasal 13 dan Anggaran Rumah Tangga INSA pasal 26. Salah satu agenda RUA INSA Ke-XVII adalah pemilihan Ketua Umum INSA untuk periode 2019-2023. RUA INSA Ke-XVII resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan dihadiri oleh DPC INSA seluruh Indonesia, Anggota INSA dan stakeholders terkait lainnya. Ajang empat tahun sekali ini juga merupakan ajang silaturahmi, bertukar pikiran atau pandangan, dan mempererat soliditas baik pengurus maupun anggota guna menghadapi tantangan pelayaran yang semakin kompleks.(*)  
abc
Headlines

MENTERI LUHUT BUKA RUA INSA KE-XVII

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka Rapat Umum Anggota (RUA) Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Ke-XVII yang mengusung tema "INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju", di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (09/12/2019). Tampak hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Staf Ahli Menko Kemaritiman Lambok N. Simorangkir, Dirjen Perhubungan Laut Agus R. Purnomo, Kepala BPSDM Umiyatun Hayati, Direktur Utama PT BKI Rudiyanto, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Umum APINDO Haryadi Sukamdani, Ketua Umum INACA Denon B. Prawiraatmadja, dan stakeholeder terkait lainnya. Menteri Luhut dalam sambutannya mengatakan, peran INSA sangat strategis dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Saya kira INSA ini adalah ujung tombak dari cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Luhut. Menhub Budi dalam sambutannya mengatakan, INSA diharapkan dapat melalukan terobosan baru untuk membuktikannya kemampuannya dalam menjawab tantangan di massa yang akan datang sehingga Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, RUA INSA Ke-XVII ini merupakan momen spesial bagi INSA, karena bertepatan dengan ulang tahun INSA ke-52. Itu artinya, sudah setengah abad lebih INSA mengabdi untuk kemajuan industri pelayaran nasional. Di usia yang cukup matang untuk sebuah organisasi, sambung Carmelita, INSA diharapkan dapat terus berkontribusi bagi industri pelayaran nasional. Karena itulah, INSA dalam RUA kali ini mengambil “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju”. Tantangan industri pelayaran nasional di masa depan tidaklah mudah. Diperkirakan kinerja industri pelayaran nasional semakin berat mengingat ketidakpastian perekonomian global yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. “Dalam RUA ini, diharapkan kita melahirkan gagasan-gagasan yang brilian dalam menghadapi krisis global. Selain tentunya juga, ajang ini menjadi tempat bersilaturahmi dan meningkatkan soliditas kita antar anggota dan pengurus INSA,” ujar Carmelita.(*) [caption id="attachment_9278" align="aligncenter" width="1280"] Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka RUA INSA Ke-XVII dengan scan barcode di layar didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption] abc
Ulasan Berita

BERTEMU PRESIDEN, INSA SAMPAIKAN ISU STRATEGIS PELAYARAN NASIONAL

DPP INSA mendapatkan kesempatan baik untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (04/01). Dalam kesempatan tersebut, INSA menyampaikan beberapa isu-isu seputar dunia pelayaran nasional. Hadir dalam kesempatan itu adalah Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, WKU I Witono Soeprapto, WKU II Darmadi Go, WKU III Darmansyah Tanamas, Kepala Bidang Angkutan Curah Buddy Rakhmadi, Wakil Kepala Bidang Offshore Eddy K. Logam dan Dewan Penasehat DPP INSA Soenarto.  Adapun yang mendampingi Presiden Joko Widodo adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Isu utama yang menjadi fokus pembicaraan antara INSA dan Presiden Joko Widodo adalah terkait pentingnya mempertahankan kebijakan asas cabotage. Kebijakan yang tertuang dalam Inpres No 05 tahun 2005 dan Undang-undang Pelayaran No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sudah terbukti positif mengerek jumlah armada merah putih menjadi 25 ribu lebih dari sejak dimulainya asas cabotage pada 2005 yang hanya sekitar enam ribu armada. Asas cabotage juga sudah terbukti positif bagi ekosistem bisnis pelayaran lainnya, seperti galangan kapal, logistik, industri komponen, dan lembaga sekolah pendidikan SDM pelaut. Lebih dari itu, asas cabotage juga bermakna kedaulatan negara atau sovereign of the country menyangkut peran angkutan laut nasional dari kemungkinan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Investasi  asing pada industri pelayaran sebagian besar tidak dalam bentuk aliran dana masuk, sebagaimana yang terjadi di sektor infrastruktur dan manufaktur. Investasi kapal di sektor pelayaran hanya dalam bentuk pemindahan asset kapal dari bendera asing menjadi bendera Indonesia, yang dicatat sebagai bagian dari investasi dalam perusahaan tersebut. Hasil pendapatan usaha pelayaran asing di Indonesia sebagian besar digunakan untuk mengembalikan nilai investasi di negara asalnya. Selain itu, kapal merupakan asset bergerak sehingga sewaktu-waktu dapat dipindahkan kepemilikan dan operasionalnya di luar wilayah Indonesia. Oleh karenanya, investasi asing di sektor pelayaran berdampak lebih kecil ketimbang sektor lain terhadap ekonomi nasional. Namun bukan berarti investasi asing di sektor angkutan laut tidak diperlukan. Investasi asing dibutuhkan untuk jenis-jenis kapal kerja yang memerlukan teknologi tinggi, seperti kapal pengeboran lepas pantai dengan mekanisme perizinan PMA yang berbeda dari PMDN. “Untuk itu kami sampaikan bahwa industri pelayaran adalah industri strategis yang berhak masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI),” kata Carmelita, Rabu (04/12). WKU III DPP INSA Darmansyah Tanamas mengatakan, dengan kebijakan memasukkan pelayaran nasional dalam DNI, akan sangat membantu dalam pengembangan perusahaan pelayaran nasional menengah dan kecil. Isu lain yang dibicarakan antara pengurus DPP INSA dan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard sesuai amanat Pasal 256 pada Undang-undang No 17 tahun 2008. Saat ini banyak institusi lembaga penegak hukum yang berwenang di laut. Akibatnya, terjadi biaya tinggi di tengah laut dan ketidakpastian waktu pengiriman barang. “Dalam pertemuan dengan Presiden kami juga sampaikan perlu dibentuknya single agent multy task, atau satu instansi yang melingkupi seluruh keamanan dan keselamatan laut dan pantai,” katanya. Dalam kesempatan itu, INSA juga menyampaikan terkait dengan dibutuhkannya dukungan pembiayaan pengadaan kapal bagi industri pelayaran nasional dengan bunga kompetitif, yakni satu digit dan bertenor panjang berkisar 10-15 tahun sesuai dengan amanat Pasal 56-57 Undang-undang No 17 tahun 2008.  Untuk itu, diusulkan agar skema pembiayaan angkutan laut dimasukkan atau disamakan seperti skema pembiayaan infrastruktur. Pembahasan lainnya adalah terkait tol laut yang memerlukan dukungan seluruh pihak, tidak hanya dari Kementerian Perhubungan, tapi juga dukungan dari Kementerian Perdagangan dan juga BUMN. Hal ini untuk menghilangkan resiko permainan harga barang tol laut oleh distributor. “Optimalisasi Program Tol Laut harus melibatkan dan didukung banyak kementerian, seperti Kementerian Perdagangan dan BUMN.” Pertemuan tersebut juga menyinggung tentang pemberdayaan industri galangan kapal nasioal dan dukungan pemberian fasilitas fiskal. Dukungan terhadap galangan kapal nasional juga diberikan berupa pembatasan usia atas impor kapal tidak baru yang dapat diproduksi di galangan kapal dalam negeri. (*) abc
Galeri

WORKSHOP MENUJU 15 TAHUN IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Workshop Menuju 15 Tahun Implementasi Asas Cabotage, di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta, Kamis (07/11/2019). Acara tersebut mengundang berbagai stakehloder di sektor maritim dan terkait lainnya. Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) turut hadir sekaligus menjadi pembicara yang diwakili oleh Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto. Workshop dibuka Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo. abc
Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI WORKSHOP MENUJU 15 TAHUN IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) diundang menjadi pembicara pada acara Workshop Menuju 15 Tahun Implementasi Asas Cabotage yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan laut Kementerian Perhubungan, di Grand Mercure, Jakarta, Kamis (07/11/2019). Dari DPP INSA diwakili langsung oleh Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto sebagai pembicara bersama dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko dan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio sebagai moderator. Workshop tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo. Dalam sambutannya Agus mengatakan, jumlah armada kapal niaga nasional tumbuh secara signifikan sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005.  Selain itu, armada kapal nasional juga menguasai pangsa pasar muatan dalam negeri. Agus menuturkan tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana biaya logistik angkutan laut bisa kompetitif, barang terdistribusi ke seluruh pelosok nusantara, dan mampu bersaing di pasar internasional. Karena itu, pemerintah, INSA, dan stakeholder terkait harus duduk bersama guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut. “Asas cabotage is ok tapi harus kompetitif. Lalu, bagaimana kita bisa masuk pasar internasional, pemerintah harus berbuat apa agar itu bisa terlaksana,” ujar Agus. Hal senada dikatakan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko, bahwa asas cabotage memberikan dampak positif bagi industri pelayaran nasional serta industri turunannya. Capt. Wisnu berharap melalui asas cabotage perusahaan pelayaran nasional semakin tumbuh dan mampu bersaing di dunia internasional. Dengan begitu akan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga diperlukan sumber daya manusia (sdm) yang unggul. “Kedepannya banyak generasi muda kita memanfaatkan asas cabotage ini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan,” kata Capt. Wisnu. Capt. Wisnu menambahkan workshop ini diharapkan bisa menjadi ajang diskusi yang cukup berkontributif dan bisa memberikan solusi kedepannya. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kebijakan asas cabotage yang termuat dalam Inpres No. 5 dan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ini harus dijalankan konsisten karena terbukti memberikan dampak positik bagi ekonomi nasional. “Pemberdayaan pelayaran nasional memerlukan dukungan seluruh pihak khususnya pemerintah dengan memberikan kebijakan turunan dari amanat pada Pasal 56 dan 57 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,” ucap Carmelita. Carmelita menambahkan pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan dari sisi fiskal, pembiayaan moneter dan operasional kapal. Kondisi ini mengakibatkan pelayaran nasional belum berdaya saing. Acara workshop tersebut juga dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, KSOP dan OP Kelas Utama seluruh Indonesia, Asosiasi di sektor maritim, dan Akademisi. (*) abc
Headlines

9-10 DESEMBER 2019, INSA GELAR RUA KE XVII

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) akan menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke – XVII di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin - Selasa, 9 - 10 Desember 2019. Dengan mengambil tema “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan Menuju Indonesia Maju”, pelaksanaan RUA INSA ke – XVII merupakan amanat dari Anggaran Dasar INSA pasal 13 dan Anggaran Rumah Tangga INSA pasal 26, serta hasil Keputusan Rapat pada 17 September 2019. Adapun peserta RUA INSA ke XVII adalah perusahaan pelayaran yang telah terdaftar dan memiliki nomor keanggotaan sebagai anggota INSA sampai dengan akhir 31 Oktober 2019. Peserta RUA INSA ke XVII dihimbau untuk melunasi semua kewajiban keuangan organisasi antara lain iuran keanggotaan sampai dengan bulan Desember 2019, dan sertifikat keanggotaan per tahun 2018. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan datang langsung ke Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III, No. 10, Jakarta Pusat atau melalui fax (021) 3849522, Telp. (021) 3447149, 3842307, email: rua17@insa.or.id, rua.insa17@gmail.com. website: www.insa.or.id. (*) abc
Regulasi

TIGA ASOSIASI DESAK CABUT PERMENDAG 76/2019

Para pelaku usaha di industri maritim menilai kebijakan Permendag 76 tahun 2019 tentang Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru (Bekas), yang ditetapkan pada 14 Oktober 2019 atau enam hari menjelang pelantikan Presiden. Aturan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat memberdayakan industri pelayaran dan perkapalan nasional. Hal ini termuat dalam pernyataan bersama ketiga asosiasi pengusaha yakni IPERINDO (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia), INSA (Indonesian National Shipowners’ Association), dan GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan). Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA mengatakan bahwa ketiga asosiasi telah melakukan pertemuan untuk membahas Permendag 76 tersebut. Hasil pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan yang termuat dalam Permendag 76 itu kontra produktif terhadap keberlangsungan usaha industri perkapalan dan pelayaran nasional. “Kami meminta agar PM 76 ini dicabut, khususnya yang mengatur usia maksimum kapal yang boleh diimpor yaitu 30 tahun. Karena hal ini sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup industri pelayaran, perkapalan dan penyeberangan,” katanya, Senin (4/11). Sebelumnya pada 2015, ketiga asosiasi ini telah menyusun roadmap terkait batasan impor kapal dari luar negeri. Eddy K. Logam, Ketua Umum Iperindo mengatakan seharusnya roadmap yang telah disusun tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup puluhan ribu pekerja galangan kapal nasional yang terancam dengan terbitnya Permendag No 76 tersebut. Kebijakan ini juga membuat laut Indonesia akan dipenuhi ‘sampah’ kapal-kapal tua, yang berdampak pada inefisiensi biaya operasional kapal. “Maka kami menilai, sebaiknya dikembalikan lagi kebijakan yang sesuai dengan roadmap yang telah dibuat oleh ketiga asosiasi,” kata Eddy. Dia menilai, kebijakan Permendag seharusnya sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang berencana menekan defisit neraca perdagangan, sekaligus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri perkapalan nasional. Khoiri Soetomo, Ketua Umum Gapasdap mengatakan kebijakan Permendag 76 ini akan mengakibatkan berlebihnya pasokan kapal, sehingga berdampak negatif pada kegiatan industri pelayaran dan penyeberangan nasional. “Seharusnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dapat sejalan dengan pemberdayaan industri maritim, di mana di dalamnya ada perkapalan, penyeberangan dan pelayaran.” (*)abc
Insa Insight, Ulasan Berita

2020, KAPAL YANG BEROPERASI DI PERAIRAN INDONESIA WAJIB BERBAHAN BAKAR DENGAN KANDUNGAN SULFUR 0.5%

Jelang pemberlakukan kewajiban setiap kapal menggunakan bahan bakar low sulfur atau lebih dikenal dengan aturan IMO 2020, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap kapal baik kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 % m/m, mulai 1 Januari 2020.

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE.35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal. Adapun kewajiban menggunakan low sulfur tersebut menunjuk pada aturan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL Convention) Annex VI Regulation 14, IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water, Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal. "Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar tersebut agar melakukan pembersihan tangki bahan bakar, sistem perpipaan dan perlengkapan lainnya yang terkait untuk memastikan kebersihan dari sisa atau endapan bahan bakar sebelumnya (bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m) dan mengembangkan rencana penerapan di kapal (ship implementation plan) sesuai pedoman IMO MEPC.1/Circ.878," ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono dalam keterangan resminya. Lebih lanjut, Capt. Sudiono mengatakan bahwa kapal berbendera Indonesia yang masih menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m, agar dilengkapi dengan Sistem Pembersih Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System) dengan jenis yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sementara itu, Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional dilarang mengangkut atau membawa bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m untuk sistem propulsi/ penggerak atau bahan bakar untuk operasi peralatan lainnya di atas kapal mulai tanggal 1 Maret 2020 dan larangan ini tidak berlaku untuk kapal yang menggunakan metode alternatif misalnya menggunakan sistem pembersihan gas buang yang disetujui berdasarkan peraturan 4.1 Annex VI Konvensi MARPOL. "Adapun Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional yang menggunakan Sistem Pembersihan Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber) tipe open loop untuk Resirkulasi Gas Buang (Exhaust Gas Recirculation/ EGR) agar memperhatikan ketentuan di negara tujuan dikarenakan beberapa negara telah melarang penggunaan Sistem Pembersihan Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber) tipe open loop dimana pembuangan limbah hasil resirkulasi sistem gas buang dari mesin di kapal untuk dibuang secara langsung diperairan negaranya dan melainkan harus disimpan dalam tangki penampung di atas kapal untuk selanjutnya dibuang melalui fasilitas penerima (reception facility) yang tersedia di pelabuhan," jelas Capt. Sudiono. Untuk Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% m/m, bahan bakar dimaksud tersedia di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta atau di Floating Storage Teluk Balikpapan atau pelabuhan lainnya yang sudah menyediakan mulai tanggal 1 Januari 2020. "Dengan adanya aturan ini, kiranya agar para pengguna jasa, stakeholder terkait dapat tunduk terhadap implementasi penggunaan bahan bakar low sulfur mengingat Indonesia adalah salah satu negara anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) yang berperan aktif dalam hal perlindungan lingkungan maritim. Oleh sebab itu, agar para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat menyampaikan kepada seluruh stakeholder terkait di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuannya dan tunjukan kepada dunia bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan yang aktif dan peduli terhadap perlindungan lingkungan maritim," tutup Capt. Sudiono.abc
Event, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI ITSCL-IME 2019

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) turut meriahkan acara Indonesia Transport Supply Chain & Logistics (ITSCL) dan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10). Acara tersebut dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang disaksikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, dan General Manager Reed Panorama Exhibitions Steven Chwee. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada sambutannya mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan swasta semakin ditingkatkan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur guna memperkuat konektivitas nasional. "Ekonomi makro tidak begitu baik. Oleh karenanya ada satu keharusan pemerintah dan swasta melakukan elaborasi untuk segera berbuat," kata Menhub. Menhub menuturkan pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan agar para investor tertarik berinvestasi bersama dengan pemerintah. "Diharapkan menghasilkan value bagi kita semua," tuturnya. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pertumbuhan sektor transportasi dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Capaian positif ini tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang solid antara para pelaku usaha dan pemerintah dalam pengembangan transportasi dari tahun ke tahun. "Tentunya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha ini patut mendapat apresiasi," kata Carmelita. Menurut Carmelita, sektor transportasi, akan terus bertumbuh selama adanya dukungan penuh dari pemerintah dan stakeholder terkait dalam hal membangun ekosistem bisnis transportasi yang baik dan sehat. Pada kesempatan ini, DPP INSA membuka booth dan menggelar seminar mengenai Indonesia Maritime Outlook and Prospect of Ship Financing. Seminar diisi oleh narasumber dari berbagai instansi dan asosiasi seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, PT Bank Mandiri, Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Umum IPERINDO Eddy K. Logam. Seperti diketahui, Reed Panorama Exhibitions bekerjasama dengan DPP INSA, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), dan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyelenggarakan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019 pada 16-18 Oktober 2019.(*)

abc
Ulasan Berita

MEREK INSA MASIH SAH DIMILIKI OLEH YAYASAN

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruhnya gugatan pembatalan merek INSA yang diajukan oleh Perkumpulan INSA Johnson kepada Yayasan INSA Manunggal. Hal ini sebagaimana pembacaan putusan yang telah dibacakan pada 27 September 2019. Dalam salah satu pertimbangan majelis bahwa dalil itikad baik yang didalilkan penggugat tidak terbukti, dikarenakan pendaftaran merek Indonesian National Shipowner's Association oleh Yayasan INSA Manunggal adalah sesuai amanah Anggaran Rumah Tangga Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Soal sengketa di dalam tubuh organisasi INSA sendiri sudah diputuskan dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kuasa Hukum Yayasan INSA Manunggal Alfin Sulaiman menyambut positif putusan Majelis. Putusan ini menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Organisasi INSA. “Dan klien kami lainnya yaitu Organisasi INSA yang diketuai oleh Ibu Carmelita Hartoto adalah pemegang sah atas merek INSA berdasarkan Perjanjian yang diberikan oleh Yayasan INSA Manunggal,” kata Alfin di Jakarta. Sebelumnya Perkumpulan INSA yang diketuai oleh Johnson Williang Sutjipto telah mengajukan gugatan pembatalan merek INSA kepada Yayasan INSA Manunggal di Pengadilan Niaga yang teregister dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana sebelumnya Yayasan INSA Manunggal telah mengajukan tuntutan pidana sehubungan dengan penggunaan logo INSA milik Yayasan.(*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA