Author: admin
Ulasan Berita

PELIMPAHAN KEWENANGAN SERTIFIKASI STATUTORIA KAPAL KEPADA BKI DIPERPANJANG

PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) kembali diberikan kewenangan dalam melaksanakan survey dan sertifikasi statutoria terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Perpanjangan pendelegasian kewenangan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo dengan Direktur Utama PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Rudiyanto di Kantor Kemenhub Jakarta, Senin (10/5).

Agus mengungkapkan, dengan pendelegasian statutory ini, BKI memiliki kewenangan untuk melakukan survey dan audit pada aspek keselamatan kapal dan menerbitkan sertifikat statutoria kepada kapal-kapal berbendera Indonesia khususnya yang melakukan pelayaran internasional atas nama Pemerintah.

"Sertifikasi inilah yang menjadi tanda bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan," kata Agus dalam keterangan resminya, Senin (10/05/2021).

Menurutnya, pemenuhan standar keselamatan dan kepatuhan kapal-kapal berbendera Indonesia terhadap konvensi internasional tersebut berhasil membawa Indonesia masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU pada tahun 2021, di mana tahun sebelumnya Indonesia berada pada posisi Grey List.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam White List Tokyo MoU akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap standar keselamatan yang berlaku baik terhadap kapal yang berlayar di perairan Indonesia maupun internasional.

"Namun tantangan kedepan adalah bagaimana mempertahankan status agar di tahun-tahun mendatang Indonesia masih bertahan di kriteria White List ini, sebagaimana negara-negara White List lain, seperti Swedia, Chili, Swiss, Amerika Serikat, Italia dan Bangladesh," paparnya.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Hermanta menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara Ditjen Perhubungan Laut, PT. BKI, perusahaan pelayaran, crew kapal dan pihak-pihak terkait lainnya.

"BKI dalam hal ini bertindak sebagai Recognized Organization/RO mampu menjalankan fungsi  pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi serta menjamin pemenuhan persyaratan konvensi Internasional oleh kapal-kapal berbendera Indonesia baik yang berlayar secara internasional maupun domestik," jelasnya.

Dengan pencapaian White List ini pihaknya berharap akan semakin memacu kinerja jajaran Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dalam melaksanakan fungsi kelaiklautan kapal bendera Indonesia bersama dengan BKI baik di pelayaran internasional maupun domestik. 

Sebagai informasi, Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Survey dan Sertifikasi Statutoria Kapal Berbendera Indonesia antara Ditjen Perhubungan Laut dan PT. BKI (Persero) ini dahului dengan melakukan assessment terhadap kemampuan BKI pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 dilakukan pertama kali Penandatangan Perjanjian Kerjasama tersebut. Selanjutnya Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang melalui proses oversight setiap tahunnya. (*)

abc
Headlines, Ulasan Berita

Masuk Kategori White List Tokyo MoU, INSA Apresiasi Kinerja Pemerintah

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengapresiasi kinerja pemerintah sehingga Indonesia berhasil berada di kategori White List Tokyo MoU.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, keberhasilan Indonesia berada di White List Tokyo MoU ini patut disyukuri sebagai suatu program yang terencana dengan baik yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Selain itu, capaian ini juga bagian dari hasil kerja kolektif antara pemerintah bersama pelayaran nasional yang tergabung di INSA dan Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Komitmen ketiganya dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, membuat Indonesia kini keluar dari grey list menuju white list.

"Ini merupakan capaian nasional yang patut kita apresiasi dan kita syukuri bersama," kata Carmelita, Selasa (14/05/2021).

Seperti diketahui, berdasarkan hasil Annual report Tokyo MoU 2020 atau laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Tokyo MoU, Indonesia masuk dalam kategori White List Tokyo MoU.

Dengan berada di White List Tokyo MoU tentu memberikan nilai positif bagi dunia pelayaran Indonesia, dengan terjadinya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia.

Di tengah lesunya industri pelayaran nasional dan dunia, keberhasilan ini adalah wujud komitmen dukungan INSA terhadap pemerintah untuk berperan aktif dalam memajukan dunia pelayaran Indonesia agar bisa kembali berjaya di pelayaran internasional.

Menurutnya, Ditjen Hubla tidak hanya berkewajiban menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di dalam negeri, tapi juga menjaga citra dan standar pelayaran Indonesia di mata dunia internasional, baik IMO ataupun lainnya seperti Tokyo MoU untuk negara-negara Asia Pasifik.

“Kita berharap, capaian ini bisa kita pertahankan terus di tahun-tahun berikutnya,” ujar Carmelita.

abc
Ulasan Berita

INSA: PELAUT DAN PEKERJA PELABUHAN AGAR MASUK PRIORITAS VAKSIN

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) meminta agar para pelaut dan pekerja di pelabuhan menjadi prioritas kelompok masyarakat penerima vaksin.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pelaut dan pekerja pelabuhan memiliki peran penting dan selalu mobile dalam memastikan kelancaran arus barang dan ketersedian logistik di seluruh pulau Indonesia.

Namun di sisi lain, para pelaut dan para pekerja pelabuhan merupakan kelompok yang rentan terhadap resiko terpapar Covid-19, apalagi kegiatan distribusi barang juga tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan selama 24/7.

Untuk itu, kata Carmelita, pelaut dan pekerja pelabuhan diharapkan masuk dalam prioritas kelompok penerima vaksin lebih dulu.

“Pelaut dan pekerja pelabuhan adalah garda terdepan dalam distribusi logistik. Peran mereka juga tidak kalah dengan dokter dan perawat. Makanya kita harus pastikan pelaut dan pekerja pelabuhan juga menjadi prioritas penerima vaksin lebih dulu” katanya, Minggu (14/02/2021).

Seperti diketahui, total sasaran vaksinasi di Indonesia mencapai 181 juta lebih orang. Sementara untuk sasaran vaksin tenaga kesehatan mencapai 1.468.764 tenaga kesehatan.

Seperti dilansir dari website resmi Komite Penangangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga Sabtu, 13 Februari 2021, lebih dari satu juta tenaga kesehatan telah menerima vaksin tahap 1, sedangkan vaksin tahap 2 telah mencapai 415.486 tenaga kesehatan.

Carmelita menuturkan operator kapal dan pelaut nasional berkomitmen untuk menjalankan pedoman antisipasi penyebaran virus Covid-19 di laut. Hal ini seperti tertuang dalam No SE 11 tahun 2020 tentang Pedoman Rancangan Tindakan atau Contigency plan bagi pelaut dan operator kapal akibat Covid-19.

“Kami juga mengimbau, meski nanti pelaut dan pekerja pelabuhan kita sudah divaksin, tapi harus tetap patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Negara tetangga Singapura telah mulai melakukan vaksinasi bagi para pekerja maritim dan penerbangan mereka pada pertengahan Januari lalu. Sebanyak 37 ribu pekerja dari kedua sektor itu akan menerima vaksinasi massal.

Vaksinasi terhadap pekerja maritim dan penerbangan di sana untuk melindungi mereka dari sebaran virus Covid-19, dan untuk memulihkan ekonomi Singapura yang merupakan pusat penerbangan dan pelabuhan dunia.  Indonesia sebagai   negara kepulauan sudah sewajarnya pula memprioritaskan para pekerja maritim untuk mendapatkan vaksin guna terjaminnya distribusi dan arus barang nasional. (*)  

abc
Ulasan Berita

KEMENHUB IMBAU PELAYARAN ANTISIPASI CUACA EKSTREM DI PERAIRAN INDONESIA

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi tentang kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia. Para nakhoda dan masyarakat maritim perlu mewaspadai cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang mungkin akan terjadi di beberapa perairan di Indonesia dalam tujuh hari ke depan, yakni tanggal 11 hingga 17 Februari 2021.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Maklumat Pelayaran Nomor 18/PHBL/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di seluruh Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang terkait keselamatan pelayaran. Hal ini guna meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrem.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menegaskan, setiap pemberangkatan kapal harus selalu memperhatikan kondisi cuaca yang mengacu pada berita cuaca BMKG dengan mengakses website BMKG.

"Bila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran, maka Syahbandar wajib menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca memungkinkan untuk berlayar," kata Ahmad dalam keterangan resminya.

Ahmad menginstruksikan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, juga memastikan kegiatan bongkar muat berlangsung tertib dan lancar. Begitupun dengan muatan harus dilasing dengan baik dan tidak melebihi kapasitas angkut. Untuk itu, nakhoda kapal harus mampu memperhitungkan stabilitas kapalnya tetap baik dan tidak over draf.

Menurutnya, cuaca menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam keselamatan pelayaran. Maka selama kapal berlayar, Nakhoda kapal harus selalu memantau kondisi cuaca secara periodik setiap enam jam. Jika terjadi cuaca buruk, kapal segera berlindung di tempat yang aman namun tetap harus siap digerakkan serta segera melaporkannya kepada Syahbandar dan Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat untuk menginformasikan posisi kapal dan kondisi cuaca.

Hal penting lain yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap kondisi kapal secara rutin untuk mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang bisa menyebabkan tumpahan minyak di laut.

"Kita semua tentu tidak ingin ada musibah yang terjadi di perairan. Namun demikian, jika terjadi musibah agar segera diambil tindakan cepat dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Termasuk jika terjadi tumpahan minyak di laut agar dapat berkoordinasi dengan Syahbandar setempat untuk melakukan upaya penanggulangan musibah atau akibat lain yang ditimbulkan,” ujarnya.

Khusus bagi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) dan Distrik Navigasi diinstruksikan agar tetap menyiagakan kapal-kapalnya dan segera memberikan pertolongan jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan. Dalam kondisi tersebut, koordinasi sangat diperlukan termasuk antara Stasiun Radio Pantai (SROP) dan Nakhoda yang harus segera berkoordinasi dengan Pangkalan PLP jika terjadi kecelakaan.

Adapun berdasarkan hasil pemantauan BMKG diperkirakan tanggal 11 s.d. 17 Februari 2021, cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi 2,5 – 4 meter akan terjadi di Laut Cina Selatan, Perairan Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Perairan Selatan  Bali, Perairan Selatan Lombok, Perairan Selatan Sumbawa, Samudera Hindia Selatan Pulau Jawa hingga Selatan Sumbawa, Laut Sulawesi Bagian Tengah, Laut Banda Bagian Timur, Perairan Utara Manokwari, Samudera Hindia Barat Mentawai hingga Selatan Sumbawa.

Sementara gelombang sedang 1,25 – 2,50 meter diperkirakan akan terjadi di Perairan Barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Samudera Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Nias, Laut Sawu, Perairan Kupang – Pulau Rote, Samudera Hindia Selatan Kupang – Pulau Rote, Perairan Kepulauan Sermata – Kepulauan Leti, Perairan Kepulauan Babar, Perairan Kepulauan Tanimbar, Perairan Kepulaian Kai,  Perairan Kepulauan Aru, Perairan Yos Sudarso, Perairan Sabang, Laut Natuna, Selat Karimata, Perairan Utara Belitung, Selat Gelasa, Perairan Kepulauan Seribu, Perairan Utara Jawa Barat hingga Jawa Timur, Laut Jawa, Laut Sumbawa, Laut Flores, Perairan Kepulauan Wakatobi, Laut Banda, Laut Maluku, Perairan Kepulauan Sangihe, Perairan Kepulauan Talaud, Perairan Utara Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, Perairan Utara Papua, Samudera Pasifik Utara Kepulauan Halmahera hingga Papua. (*)

abc
Teknologi

ZONASEA, PLATFORM MENGHUBUNGKAN PEMILIK KAPAL DENGAN PEMILIK MUATAN

Pandemi Covid-19 menyebabkan kekacauan dan kepanikan massal di seluruh dunia. Segala aktivitas tidak dapat dilakukan secara normal yang otomatis membuat semua sistem dan aspek dalam hidup berantakan, bahkan menyebabkan ekonomi global runtuh.

Semua benar-benar terkena dampaknya, termasuk industri pelayaran dan maritim yang menghadapi kondisi terburuk karena tenaga kerja di sektor-sektor tersebut ditutup demi keamanan dan pencegahan terjadinya peningkatan korban Covid-19.

Pandemi juga mengakibatkan aktivitas dari para pengusaha untuk bertemu secara langsung ataupun dalam memperkenalkan kapalnya kepada pelanggan semakin terbatas. Kesulitan tersebut juga dirasakan sendiri oleh Roland Permana, founder dari Zonasea, yang telah berkecimpung di dunia pelayaran selama lebih dari 10 tahun.  

Zonasea merupakan sebuah platform marketplace yang dapat menghubungkan pemilik kapal dengan pemilik muatan, yang umumnya berfokus pada angkutan curah, break bulk, angkutan cair, dan angkutan kimia melalui digital atau secara online.

“Kami berharap dengan adanya Zonasea, perusahaan kapal tidak hanya fokus melayani hanya satu komoditas saja namun juga pada komoditas yang lain. Misalnya, pemilik kapal tanker tidak harus fokus pada market minyak sawit saja tapi juga bisa fokus pada market lainnya, seperti market transportasi BBM (Bahan Bakar Minyak) ketika bisnis minyak sawit sedang lesu.” ujar Roland dalam keterangan tertulisnya, Jumat 29 Januari 2021.

Selain itu, keuntungan lainnya yaitu pemilik kapal juga dapat mengisi kekosongan untuk perjalanan pulangnya sehingga dari pihak pemilik kargo bisa mendapatkan biaya pengangkutan yang lebih murah daripada biasanya.

Banyaknya mediator yang tertangkap sering melakukan penipuan dan memberikan informasi yang tidak jelas terhadap penawaran kapal ataupun kargo yang ternyata fiktif, adalah salah satu dari tujuan utama dibentuknya platform Zonasea.

Tim dari Zonasea akan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan tersebut pada saat pendaftaran, agar seluruh anggota yang bergabung dapat merasa aman dalam bertransaksi meski tanpa tatap muka terutama selama pandemi masih berlangsung.

“Lebih dari 100 kapal telah resmi bergabung di platform ini, dalam periode waktu hanya 3 bulan saja. Sungguh sebuah pencapaian yang luar biasa, kami didukung dan dipercaya oleh banyak pihak. Karenanya, kami memiliki keyakinan yang kuat bahwa Zonasea dapat mengambil peran yang signifikan dalam membantu mencapai salah satu visi Indonesia sebagai poros maritim dunia” pungkasnya. (*)

abc
Ulasan Berita

RESMI BEROPERASI, PELABUHAN PATIMBAN LAYANI EKSPOR PERDANA

Pelabuhan Patimban resmi beroperasi dan langsung melayani kegiatan ekspor perdana produk otomotif sebanyak 140 unit kendaraan. Presiden RI Joko Widodo hadir secara virtual dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir langsung di Pelabuhan Patimban menyaksikan dilakukannya Soft Launching dan Pengoperasian Perdana Pelabuhan Internasional Patimban, Subang, Jawa Barat, Minggu (20/12).

Dalam soft launching tersebut, Presiden dan Menhub turut menyaksikan proses pengangkutan 140 unit kendaraan merek Toyota, Daihatsu, dan Suzuki ke dalam Kapal MV. Suzuka Express milik PT Toyofuji Shipping Co.,Ltd, yang akan diekspor menuju Brunei Darussalam.

“Di tengah pandemi, salah satu proyek strategis nasional, Pelabuhan Patimban fase pertama telah kita selesaikan. Alhamdulillah,” demikian disampaikan Presiden Joko Widodo.

Presiden mengatakan, Pelabuhan Patimban memiliki peran yang strategis dalam pertumbuhan perekonomian di wilayah Jawa Barat dan juga secara nasional.

“Dengan lokasinya yang strategis dekat dengan Bandara Internasional Kertajati dan kawasan industri di Bekasi, Karawang, serta Purwakarta. Saya yakin Pelabuhan Patimban akan menjadi kunci penghubung antar kawasan industri, manufaktur, dan sentra-sentra pertanian, serta menopang percepatan ekspor,” ungkapnya.

Presiden berharap, Pelabuhan Patimban juga mendukung ekspor produk-produk lainnya yang menggerakkan ekonomi seperti UMKM, sektor pertanian, industri kreatif,dan lain-lain sehingga produk lokal mampu bersaing di pasar global.

Sementara itu Menhub Budi mengatakan, Pelabuhan Patimban merupakan pelabuhan utama yang dibangun dengan salah satu pertimbangan utama untuk mengurangi biaya logistik dan memperlancar arus barang, serta mengurangi beban kendaraan barang di jalan raya khususnya di wilayah Jabodetabek.

“Pelabuhan Patimban yang disinergikan dengan Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat mengefisiensikan waktu dan biaya logistik. Khususnya untuk menekan biaya logistik nasional dan meningkatkan efisiensi biaya ekspor produk Indonesia ke luar negeri, salah satunya produk otomotif,” tutur Menhub Budi.

Dalam proses membangun Pelabuhan, selain fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur Pelabuhan Patimban, Kemenhub juga memperhatikan aspek ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar dengan melakukan aksi sosial dan secara aktif memberikan pelatihan seperti pelatihan kewirausahaan, pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta pemberian program keahlian bagi para Nelayan sekitar.

“Untuk para nelayan, kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memberikan bantuan kapal-kapal yang disalurkan melalui koperasi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, Pembangunan Pelabuhan Patimban dilakukan dalam tiga tahap. Saat ini telah diselesaikan pembangunan tahap 1 fase 1, yaitu meliputi pembangunan area terminal, pembangunan Breakwater, Seawall, dan Revetment, pembangunan Back Up Area, jalan akses, dan jembatan penghubung dengan Terminal Kendaraan seluas 25 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 218.000 CBU, Terminal Peti Kemas seluas 35 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 250.000 TEUs untuk tahap I secara keseluruhan.

Selanjutnya, untuk tahap 1 fase 2 akan dikerjakan pada tahun 2021-2024 dengan pekerjaan Terminal Peti Kemas seluas 66 Ha dengan kapasitas kumulatif sebesar 3,75jt TEUs, Terminal Kendaraan dengan kapasitas kumulatif sebesar 600.000 CBU, dan Roro Terminal seluas 200 m2.

Kemudian untuk tahap 2 akan dilaksanakan pada tahun 2024-2025 pekerjaan Terminal Peti Kemas dengan kapasitas kumulatif sebesar 5,5jt TEUs. Sedangkan tahap 3 akan dilaksanakan pada tahun 2026-2027 dengan pekerjaan Terminal Peti Kemas dengan kapasitas kumulatif sebesar 7,5jt TEUs.

Turut hadir dalam kegiatan ini Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi, dan stakeholder terkait lainnya.

sumber:http://dephub.go.id/post/read/mulai-beroperasi,-pelabuhan-patimban-langsung-layani-ekspor-perdana

abc
Ulasan Berita

BESOK, SOFT LAUNCHING DAN PENGOPERASIAN PERDANA PELABUHAN PATIMBAN

Menjelang pelaksanaan Soft Launching dan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban Subang Jawa Barat yang akan dilaksanakan esok hari, Minggu (20/12), Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan persiapan akhir guna memastikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

"Pembangunan car terminal Pelabuhan Internasional Patimban telah selesai dan siap dioperasikan secara terbatas," ujar Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (19/12).

Ia mengungkapkan bahwa pelaksanaan soft launching tersebut rencananya akan diresmikan secara langsung esok hari.

Selain itu, bersamaan dengan kegiatan soft launching dan pengoperasian perdana Pelabuhan Internasional Patimban juga akan dilaksanakan ekspor perdana kendaraan dari Pelabuhan Patimban berupa kendaraan mobil berjumlah 140 unit dengan menggunakan Kapal MV. Suzuka Express milik PT Toyofuji Shipping Co.,Ltd dengan tujuan Brunei Darussalam.

“Saat ini Kapal MV. Suzuka Express telah sandar di Pelabuhan Patimban yang dikawal langsung oleh 2 Kapal Patroli milik KPLP, yaitu KN Alugara dan KN. Celurit saat masuk alur laut Pelabuhan Patimban,” kata Dirjen Agus.

Sebagai informasi, Kapal MV. Suzuka Express merupakan kapal berbendera Panama yang memiliki spesifikasi diantaranya berat GT. 43.810, length 180 m, beam 30 m, draught 7.7 m, dan memiliki speed (heading) 14.6 Knots.

Dirjen Agus berharap dengan kehadiran Pelabuhan Patimban akan semakin menghidupkan dan menggeliatkan aktivitas ekonomi nasional pada umumnya, serta bagi masyarakat di sekitar pada khususnya.(*)

abc
Galeri, Ulasan Berita

INSA – ABUPI GELAR PELATIHAN DAN WORSHOP ONLINE

Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) bersama Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menggelar pelatihan dan workshop online, Kamis (11/12/2020). Acara itu dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM sektor pelayaran dan pelabuhan.

Acara digelar secara maraton sejak pukul 08.00-15.00 WIB dengan menghadirkan pemateri dengan pembahasan yang komperhensif terkait pelayaran dan pelabuhan.

Para pemateri acara tersebut adalah Wakil Ketua Umum I INSA Darmansyah Tanamas yang membawakan materi Tren dan Peluang Bisnis Pelayaran, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Capt. Hermanta dengan materi Regulasi Keselamatan di Laut, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dr. Capt Antoni dengan materi Regulasi Pelabuhan dan Lalu Lintas Angkutan Laut.

Sekretaris Umum INSA Budhi Halim yang membawakan materi Pro Kontra Regulasi Maritim: Keamanan Laut, Anggota Bidang Tug and Barge INSA Donny Ari Nugroho dengan materi Kolaborasi Transportasi Curah dan Terminal Khusus dalam Mendorong Ekonomi Nasional.

Selain itu, ada pula Ketua Bidang Angkutan Cair INSA Nick Djatnika yang membawakan materi Sinergivitas Pelayaran dan Pelabuhan terhadap Bisnis CPO dan Bio Diesel, Alfred Natsir dengan materi Pemahaman Pelayaran Angkutan Peti Kemas dan Kepalabuhanan Indonesia, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan INSA Capt. Zaenal Hasibuan dengan materi Perlindungan Lingkungan Maritim di Sektor Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

Adapun Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dan Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa memberikan keynote speech pada awal acara, sedangkan Theo Lekatompesy memberikan closing statment acara ini.

Melalui ini, diharapkan para peserta dapat mengambil manfaat dan mengaplikasikan informasi yang didapat, sehingga dapat lebih kreatif, inovatif dan solutif dalam menjalankan bisnis di sektor pelayaran dan pelabuhan. (*)

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA