Author: admin
Ulasan Berita

Paket Kebijakan XV Angin Segar Bagi Industri Pelayaran Nasional

Jakarta, INSA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) sambut positif telah dirilisnya Paket Kebijakan XV yang kali ini sasarannya adalah sektor logistik. Tujuan dirilisnya paket kebijakan ini adalah guna mempercepat pengembangan usaha dan memperkuat daya saing usaha logistik nasional. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, adanya kebijakan ini, maka keinginan INSA untuk mewujudkan beyond cabotage dapat terwujud. Dengan diberikannya peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut muatan ekspor impor, diharapkan bisa meningkatkan devisa neraca jasa transportasi yang saat ini dikuasai 95% oleh pelayaran asing. "Muatan-muatan batubara dan kalapa sawit yang diekspor sekarang harus menggunakan kapal berbendera Indonesia. Demikian juga kalau kita mengimpor beras dan bahan pokok, menggunakan kapal Indonesia," kata Carmelita. Carmelita juga menyambut baik pemberian insentif pajak 0% bagi 115 komponen kapal untuk industri galangan kapal. Hal ini akan membuat harga produk dan layanan galangan kapal menjadi efisien. "Hanya sebagai pelayaran, kami berharap galangan kapal tidak berkonsentrasi bisnisnya di Indonesia bagian barat. Sebaiknya galangan kapal juga dibangun di Indonesia bagian timur sehingga kapal-kapal di timur yang memerlukan perawatan tidak perlu ke barat dulu," tuturnya. Mengenai dihapuskannya modal dasar bagi keagenan kapal, Carmelita berharap agar kementerian teknis terkait, yakni Kementerian Perhubungan, segera membuat turunan dari keputusan ini. "Jangan sampai pihak-pihak yang tidak kompeten lalu menjadi agen kapal. Kalau ada masalah, mereka tidak bertanggung jawab," tegasnya. Namun demikian, dikatakan Carmelita, pelaku usaha masih membutuhkan insentif berupa kemudahan dalam fasilitas perbankan. Serta kebijakan-kebijakan pajak yang berpihak pada industri pelayaran nasional sebagaimana negara-negara lain memberikan kebijakan pada industri pelayaran mereka. "Bunga perbankan kita masih tinggi. Kami juga berharap dihilangkannya PPN bahan bakar dalam negeri dan PPh dalam perusahaan pelayaran. Kita berharap adanya moratorium tarif pelayanan publik jasa BUMN di pelabuhan, paling tidak untuk 3 tahun hingga 5 kedepan. Akan sia-sia kalau regulasi berjalan baik, tetapi tarif naik terus,” ujar Carmelita. Selain itu, Carmelita menambahkan, INSA juga mendukung penguatan kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW) dan penyederhanaan tata niaga untuk mendukung kelancaran arus barang, dengan membentuk Tim Tata Niaga Ekspor Impor dalam rangka mengurangi LARTAS (larangan dan/atau pembatasan) dari 49 persen menjadi sekitar 19 persen.(*)abc
Event, Headlines

Partisipasi INSA di GIS 2017

Jakarta, INSA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) bersama perusahaan pelayaran nasional di bidang minyak dan gas (migas) ikut berpartispasi pada acara Gas Indonesia Summit & Exhibition (GIS) 2017 yang diselenggarakan pada 12 - 14 Juli 2017 di Jakarta Convention Center (JCC). Penyelenggaraan GIS 2017 resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Migas I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja. GIS 2017 merupakan platform penting untuk diskusi yang berkelanjutan terkait pembangunan industri gas, LNG, dan ketenagalistrikan. Gelaran GIS kali kedua ini diselenggarakan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang didukung oleh Direktorat Jenderal Migas dan SKK Migas bekerjasama dengan Departemen Perdagangan Internasional Kerajaan Inggris. Partisipasi INSA pada acara ini merupakan bentuk dukungan INSA bersama anggotanya terhadap perkembangan infrastruktur gas, dan LNG di Indonesia. Perusahaan pelayaran nasional anggota INSA yang ikut mendukung acara ini adalah PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk, PT Andhika Lines, PT Soechi Lines, PT Pan Maritime Wira Pawitra (PMWP), PT Supraco Lines, PT Bahari Lines Indonesia, PT Apexindo, dan PT Sinar Maluku Shipping Line.(*) abc
Pilihan Legalitas

Dirjen Hubla Hanya Akui INSA Pimpinan Carmelita Hartoto

Berakhir sudah kesimpang siuran soal keberadaan organisasi para pengusaha kapal di Indonesia atau biasa dikenal Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Dalam surat edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut bernomor UM.003/41/10/DJPL-2017 yang di tanda tangani pada tanggal 26 Mae 2017 secara jelas dan berdasarkan asas hukum yang melekat pada DPP INSA menegaskan bahwa DPP INSA yang diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah yang beralamat di Jalan Tanah Abang 3 no.10 yang dipimpin oleh Carmelita Hartoto. Adapun organisasi serupa yang meniru niru nama dan logo DPP INSA, dianggap tidak ada dan tidak memiliki legalitas alias abal-abal. Surat edaran ini disambut gembira semua pihak yang sudah sering bingung dengan munculnya organisasi yang juga menamakan diri INSA dan beralamat dekat-dekat dengan Tanah Abang juga. Semoga hal ini akan menjadikan haluan pembangunan dunia maritim semakin baik dan semoga para pihak bisa bersatu dan menyadari kepentingan Nasional ada diatas kepentingan golongan ataupun individu. (Capt.Zaenal A Hasibuan)abc
Headlines

Menteri Luhut Kunjungi Stan INSA di Ajang IAPH 2017

Jakarta, INSA - Indonesia menjadi tuan rumah konferensi pelabuhan se-dunia atau The International Association of Ports and Harbors (IAPH) ke-30 yang digelar, 7 – 12 Mei 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali. Konferensi yang dihadiri oleh sekitar 1.000 pelaku industri maritim dan logistik dunia merupakan ajang penting bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) industri kepelabuhan dunia untuk membahas dan bertukar pikiran terkait dengan perkembangan industri kepelabuhanan. Pembukaan acara IAPH dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan pada 10 Mei 2017. Usai membuka acara, Menteri Luhut berkeliling ke lokasi pameran IAPH yang pesertanya dari berbagai pelaku industri maritim nasional dan internasional.abc
Galeri

INSA Dukung Pemerintah Promo Pemanduan Selat Malaka dan Pelabuhan Kuala Tanjung

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama pengusaha pelayaran Indonesia dan Singapura mengadakan pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Agenda pertemuan tersebut adalah mempromosikan pemanduan di Selat Malaka kepada pelayaran dan operator pelabuhan di Singapura. Pada pertemuan tersebut Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menjadi perwakilan dari perusahaan pelayaran Indonesia. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, pemanduan di Selat Malaka merupakan satu upaya maju dari pemerintah untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu melayani kegiatan pemanduan di Selat Malaka. Atas kemampuan itu maka, sambung Carmelita, INSA yang menjadi assosiasi pelayaran Indonesia mendukung dengan mengarahkan pelayaran nasional anggota INSA supaya kapal-kapal yang melintasi kawasan tersebut memanfaatkan jasa pemanduan Indonesia. "Pertemuan ini juga membuka peluang bagi pelayaran Indonesia dan Singapura untuk menjalin kerja sama di sektor maritim," kata Carmelita. INSA juga mendukung upaya Kementerian Perhubungan yang menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi hub internasional. Diharapkan upaya-upaya tersebut dapat meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia. Seperti diketahui, pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura telah di-launching pada tanggal 10 April 2017 di Batam. Jasa pemanduan yang disediakan oleh Pelindo 1 adalah Iyu Kecil - Nongsa (70 NM), Horsburgh - One Fanthom Bank (260 NM), Horsburgh - Dumai (220 NM), Horsburgh - Pulau Berhala (425 NM), Horsburgh - Lhokseumawe (540 NM), Horsburgh - Pulau Sabang (680 NM) dan sebaliknya. Selain itu, INSA juga diundang menghadiri acara Singapore Navy's 50th International Maritime Review 2017 yang dihadiri oleh 25 negara dan masing-masing negara berkesempatan membawa kapal-kapal perangnya untuk meriahkan acara tersebut.(*)

Pertemuan Menhub Budi Karya Sumadi dengan pengusaha pelayaran Indonesia dan Singapore di Kedubes RI untuk Singapore mempromosikan pemanduan Selat Malaka dan Pelabuhan Kuala Tanjung.

(ki-ka) Sekretaris Umum INSA Budhi Halim, Dirjen Hubla A. Tonny Budiono, Dubes RI untuk Singapore I Gede Ngurah Swajaya, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum II INSA Darmadi Go, Dewan Penasehat INSA Theo Lekatompessy.

 (ki-ka) Sekretaris Umum INSA Budhi Halim, Sekjen ASA Kwang-Ho (Harry) SHIN, MASA Chairman Datuk Ir Nordin Mat Yusoff, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, SSA Executive Director Michael Phoon di acara Singapore Navy's 50th International Maritime Review 2

abc
Galeri

Menteri Luhut Kunjungi Stan INSA di Ajang IAPH 2017

Jakarta, INSA - Indonesia menjadi tuan rumah konferensi pelabuhan se-dunia atau The International Association of Ports and Harbors (IAPH) ke-30 yang digelar, 7 - 12 Mei 2017 di Nusa Dua Convention Center, Bali. Konferensi yang dihadiri oleh sekitar 1.000 pelaku industri maritim dan logistik dunia merupakan ajang penting bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) industri kepelabuhan dunia untuk membahas dan bertukar pikiran terkait dengan perkembangan industri kepelabuhanan. Pembukaan acara IAPH dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan pada 10 Mei 2017. Usai membuka acara, Menteri Luhut berkeliling ke lokasi pameran IAPH yang pesertanya dari berbagai pelaku industri maritim nasional dan internasional. Salah satu stan yang dikunjungi oleh Menteri Luhut adalah Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Menteri Luhut disambut langsung oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto beserta pengurus INSA lainnya. Partisipasi INSA yang didukung oleh PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk, PT Bandar Abadi, PT Pertamina Trans Kontinental, PT Andhika Lines, PT Gurita Lintas Samudera, PT Pan Maritim Wira Pawitra, PT SOECHI Lines Tbk dalam ajang IAPH merupakan bentuk komitmen INSA beserta para anggotanya untuk mendukung cita-cita pemerintah Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim.(*)   abc
Ulasan Berita

INSA dan BPSDM Kemenhub Gandeng Ponpes Ikut Program Diklat Kepelautan Siap Kerja

Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan kesempatan kepada siswa-siswa pondok pesantren (ponpes) di Jakarta untuk mendapat pendidikan pelatihan kepelautan siap kerja. Pemberian bantuan pendidikan kepelautan ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU/nota kesapahaman) Corporate Social Responsibility (CSR) tentang Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepelautan Siap Kerja antara INSA dengan BPSDM Kemenhub. Ketua Bidang Pengembangan SDM/Pelaut INSA Lisda Y. Satria mengatakan, nota kesepahaman yang ditandatangani bersama tersebut sudah menunjukan nilai positif untuk kebaikan dunia pendidikan dalam industri maritim. Program ini tidak hanya dikhususkan untuk SMK pelayaran saja, tetapi pemerintah telah mengembangkannya ke pesantren-pesantren. “Artinya program poros maritim pemerintah pengembangnnya betul-betul secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Lisda di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat. Lisda menuturkan saat ini ada dua pesantren di Jakarta yang tertarik pada program ini, yakni pondok pesantren Yayasan As Saulia dan Yayasan Al Wathoniy. Program ini tentunya memberikan kesempatan bagi siswa-siswa pesantren untuk bekerja di atas laut dimana selama ini hanya bekerja di lingkungan darat. “Kita memberikan kesempatan peluang kepada masyarakat lainnya untuk bekerja di bidang kemaritiman,” tuturnya. Dikatakan Lisda, program ini juga arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat kurang mampu yang berpotensi dan usia produktif untuk dididik agar memiliki keahlian khususnya di sektor industri maritim. Program ini, lanjut Lisda, salah satu wujud komitmen INSA dan BPSDM demi membangun poros maritim bersama pemerintah dengan cara meningkatkan mutu SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kepelautan terpadu. INSA akan menyerap beberapa kader-kader yang lulus untuk ditempatkan di kapal-kapal perusahaan pelayaran nasional anggota INSA sesuai dengan kebutuhan, serta standar dan prosedur yang berlaku dimasing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA. Kepala Bidang Pendidikan Pusat Pengembangan Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Anugrah mengatakan, pada tahap awal ini INSA dan BPSDM Kemenhub memberikan kesempatan kepada 100 siswa-siswa pondok pesantren di wilayah Jakarta untuk mengenyam pelatihan kepelautan. Siswa-siswa tersebut nantinya dididik di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta selama satu bulan tanpa dipungut biaya sepeserpun. “Angkatan pertama rencananya dimulai bulan Mei. Mereka akan mendapatkan 3 sertifikat, yakni BST (Basic Safety Training), AFF (Advance Fire Fighting), SAT (Security Awareness Training). Kemudian juga rating dek dan mesin kemudian dokumen pelaut,” sebut Anugrah. Pendidikan selama satu bulan ini, kata Anugrah, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang memiliki potensi supaya memenuhi standar minimum bekerja di atas kapal. Setelah itu, INSA akan membantu para siswa-siswa yang telah lulus ini diberdayakan untuk menjadi kru di atas kapal. Pimpinan Pondok Pesantren Yayasan As Saulia Ustad Mahmud mengapresiasi kerja sama INSA dengan BPSDM Kemenhub dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Mahmud berharap program ini terus berkembang kedepannya. “Kita merespon dan mendukung program ini. Semoga terus ada sehingga anak bangsa bisa bekerja di negerinya sendiri,” pungkas Mahmud.(*)abc