Event, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI 4th INDONESIA MARINE & OFFSHORE EXPO 2019

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) berpartisipasi di acara Pameran "4th Indonesia Marine & Offshore Expo 2019", bertempat di Swissbell Hotel, Batam-Kepulauan Riau. Acara dibuka oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, Kepala Kantor Syahbandar & Otoritas Pelabuhan Batam Capt. Barlett serta jajaran dari Kantor Walikota Batam. Pameran yang diwakili oleh DPC INSA Batam ini diselenggarakan selama tiga hari penuh, menghadirkan pelaku usaha di bidang maritim & industri minyak dan gas nasional maupun internasional yang umumnya datang dari Singapura dan Malaysia. Wakil Ketua Umum III DPP INSA Darmansyah Tanamas mengatakan, salah satu tantangan yang sedang dihadapi oleh INSA adalah wacana revisi Undang-Undang No. 17 tentang Pelayaran tahun 2008, yang harus disikapi secara tegas oleh Pelayaran Niaga Nasional dan pelaku usaha terkait dengan pelayaran. "UU No 17 Tahun 2008 khususnya terkait dengan Asas Cabotage tidak perlu direvisi dan justru harus diperkuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah berupa Peraturan Pelaksana sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UU tersebut," kata Darmansyah dalam Acara Diskusi bertema 'Masa Depan Industri Galangan Kapal & Pelayaran Nasional: Tantangan & Peluang' di Batam. KADIN Batam juga menyampaikan harapan atas bertambahnya Investasi terkait dengan pengembangan 'Marine Tourism' di kawasan Batam dan sekitarnya. Acara Diskusi ini menghadirkan narasumber dari ABUPI, Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA), IPERINDO, Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) dan Kamar Dagang (KADIN) Batam.(*)abc
Galeri, Headlines, Ulasan Berita

DPP INSA PERINGATI HUT INSA KE-52

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menggelar syukuran memperingati hari jadi INSA ke-52 tahun. Lebih dari setengah abad, INSA terus mendorong pemberdayaan pelayaran niaga nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Acara syukuran tersebut digelar di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Perkembangan INSA tidak dapat dipisahkan dari konsistensi dan tujuan berdirinya organisasi ini. Salah satu tujuannya untuk mempersatukan dan mengembangkan potensi pelayaran pelayaran niaga nasional untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin. Hingga kini, Anggota INSA telah mencapai sekitar 1.400 dan 42 DPC INSA perwakilan seluruh Indonesia, terus konsisten dalam mendorong kejayaan industri pelayaran nasional di berbagai forum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (*) [caption id="attachment_9108" align="aligncenter" width="2400"] Dewan Penasehat INSA H. Soenarto memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption]abc
Headlines

WACANA REVISI UU PELAYARAN BELUM MENDESAK DILAKUKAN

Wacana merevisi Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mulai menuai respon dari publik, khususnya dari kalangan para pelaku usaha pelayaran nasional. Para pengusaha pelayaran nasional menilai belum ada poin yang mendesak untuk merevisi peraturan perundangan tersebut. Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengatakan, sampai saat ini belum seluruh amanat dalam Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dijalankan, misalnya amanat untuk membentuk sea and coast guard sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai. Dengan belum seluruh amanat UU tersebut dijalankan, katanya, tentunya dampak positif atau negatif dari aturan itu belum benar-benar terasa bagi seluruh pihak terkait sektor pelayaran. “Karena amanat dari UU belum berjalan seluruhnya, jadi kita belum dapat merasakan dengan total, apakah UU yang ada ini masih cocok atau sudah tidak cocok dengan keadaan di lapangan saat ini” katanya. Sampai saat ini, pengusaha pelayaran nasional menilai UU Pelayaran yang ada masih relevan diberlakukan. Jikapun ada kekurangan dapat dilakukan perubahan dengan mengubah peraturan turunannnya, seperti peraturan menteri, tanpa harus merevisi UU Pelayaran. “Yang dibutuhkan para pengusaha pelayaran nasional kan kepastian usaha, dengan kepastian hukum dan kebijakan di sektor pelayaran. Agar pelaku usaha dapat berusaha lebih tenang.” Dengan adanya wacana merivisi UU Pelayaran juga dikhawatirkan disusupi oleh kepentingan negara lain di sektor pelayaran nasional. Kepentingan negara lain itu misalnya dengan membuka aturan yang terkait asas cabotage. Asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Hal ini seperti tertera dalam Pasal 8 ayat 1 dalam UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Asas cabotage dapat dimaknai sebagai kedaulatan negara (sovereign of the country). Kebijakan ini, katanya, sudah terbukti sukses menjaga kedaulatan negara dari aspek keamanan dan pertahanan negara. Lain itu, asas cabotage juga telah sukses berdampak positif bagi ekonomi nasional, khususnya di sektor pelayaran dan sektor terkait lainnya. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah armada pelayaran nasional, dan kini pelayaran nasional juga telah mampu melayani distribusi seluruh angkutan kargo  domestik dari Sabang hingga Merauke. “Sangat sulit dibayangkan kalau kita sebagai negara maritim, justru kapal-kapal yang ada di Indonesia adalah kapal berbendera negara lain. Lalu jika terjadi keadaan force majuere, seperti tsunami, apakah kapal berbendera negara lain itu akan membantu evakuasi korban? Justru kapal-kapal itu yang pertama pulang ke negara mereka kalau itu terjadi.” Lain itu, jika semangat merevisi UU Pelayaran itu berangkat dari belum terjadinya efisiensi biaya logistik nasional, tentunya tidak adil jika hanya menyalahkan angkutan laut. Seluruh stakeholder harus berani membedah porsi beban biaya logistik dari pos mana saja. Karena angutan laut hanya satu dari mata rantai logistik. “Tidak bisa tanpa mencari penyebabnya, kita lantas begitu saja merevisi undang-undang.” Menurutnya, dengan membuka asas cabotage, justru Indonesia mengalami kemunduruan. Karena Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan asas cabotage. Beberapa negara lain sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage. Sebut saja seperti, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Australia, atau Filipina. “Atas beberapa pertimbangan ini, maka asas cabotage tidak boleh diganggu gugat, dan wajib dipertahankan.” (*)abc
Keluarga INSA, Ulasan Berita

Pengukuhan DPC INSA BALI

Di awal tahun 2019, DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) melebarkan sayap organisasinya dengan terbentuknya Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA Bali yang diketuai Dadang Rukmana. Kehadiran INSA di Bali diharapkan dapat ikut andil dalam pengembangan kepariwisataan Bali. Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto mengatakan, terbentuknya dan pengukuhan pengurus DPC INSA Bali diharapkan akan memberikan energi baru bagi INSA demi kelangsungan industri pelayaran nasional, khususnya di Provinsi Bali. Nova menyebutkan Bali yang memiliki corak ekonomi yang condong pada pengembangan ekonomi pariwisata perlu dicermati pertumbuhannya. Kontribusi sektor pariwisata adalah yang terbesar dalam struktur perumbuhan ekonomi Bali dari tahun ke tahun. Pada tiga tahun terakhir, lanjut Nova, jumlah wisatawan mancanegara secara nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Di 2018, jumlah wisman yang mengunjungi Indonesia mencapai lebih dari 15 juta wisman, sedangkan tahun ini  jumlah wisman ditargetkan mencapai 18 juta orang. “Dari jumlah itu, 40 persennya melakukan kunjungan ke Bali,” kata Nova saat acara pengukuhan dan pelantikan DPC INSA Bali. Adapun, dikatakan Nova, jumlah wisman dengan kapal pesiar di Indonesia di tahun ini juga diprediksi akan tumbuh 9,7 persen menjadi 387 ribu lebih wisman, dengan prediksi kedatangan kapal mencapai 593 kapal selama 2019 ini. “Tentunya, ini menjadi peluang sekaligus tantangan pelayaran nasional kita yang berada di Bali dalam mengakselerasi pengembangan pariwisata di daerah Bali, yang juga dapat memberikan benefit bagi pelayaran nasional di Bali,” tuturnya. DPC INSA Bali diharapkan dapat menjalankan roda organisasi dengan baik dengan menjalin komunikasi dan koordinasi antara pengurus daerah dan pusat INSA. Sekaligus menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di industri pelayaran baik di tingkat daerah, maupun nasional. “Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota DPC INSA Bali untuk lebih berperan aktif dan kompak dalam berorganisasi, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja,” pungkasnya.(*)abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

INSA GOLF GATHERING

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) pada Sabtu (16/3/2019) menggelar Golf Gathering for International Containerized Shipping Company yang diselenggarakan di Sentul Highlands Golf Course, Bogor. Golf Gathering for International Containerized Shipping Company merupakan agenda DPP INSA dalam rangka mempererat silaturahmi DPP INSA dengan para anggota kontainer baik nasional maupun internasional, DPC INSA, Asosiasi Pengelola Terminal Petikemas Indonesia (APTPI) dan stakholder terkait lainnya. Sebanyak 41 peserta mengikuti INSA Golf Gathering ini. Pada pukul 12.30 WIB initial tee off dilakukan oleh Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim. Acara tersebut juga diramaikan oleh Dewan Penasehat DPP INSA H. Soenarto, Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto KM Caloh, Ketua Bidang Angkutan Gas Sutiyarso, dan Ketua DPC INSA Surabaya Stenven Lesawengan. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, melalui gathering ini, diharapkan anggota INSA khususnya kontainer luar negeri dapat lebih aktif untuk sumbang saran di rumah INSA. "Tujuannya, agar kita semua dapat memetakan masalah dan cari solusi secara rutin dari waktu ke waktu karena perubahan begitu cepatnya saat ini,” kata Carmelita di Sentul, Sabtu (16/3/2019). Selain mempererat silaturahmi, Carmelita berharap momen baik ini menjadi ajang saling bertukar pikiran dan gagasan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan hambatan. "Kedepan, diharapkan INSA dapat hadir dalam kegiatan Main Line Operator (MLO) dan sinergi antara pemilik kapal, pemilik kargo, pengelola terminal dan pemerintah dapat berjalan baik dan lancar," pungkasnya.(*) [caption id="attachment_9064" align="aligncenter" width="2400"] Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim melakukan initial tee off INSA Golf Gathering[/caption]  abc
Galeri, Headlines

PARTISIPASI INSA DI DIALOG STRATEGIS REVOLUSI 4.0 INDUSTRI PELABUHAN DAN PELAYARAN

[caption id="attachment_9041" align="aligncenter" width="2400"] Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menjadi salah satu narasumber di acara Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran, yang diselenggarakan Ocean Week di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (6/3/2019).[/caption] [caption id="attachment_9043" align="aligncenter" width="2400"] Ketua DPC INSA Surabaya Stenven Lesawengan (kiri pertama), Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (kedua kiri), Dewan Penasehat INSA H. Soenarto (kedua kanan), dan Wakil Ketua Umum INSA III Darmansyah Tanamas (kanan pertama) menghadiri acara Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran yang diselenggarakan Ocean Week di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (6/3/2019).[/caption] [caption id="attachment_9042" align="aligncenter" width="2400"] Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (kedua kanan) saat menerima cinderamata dari panitia penyelenggara Dialog Strategis Revolusi 4.0 Industri Pelabuhan dan Pelayaran yang diselenggarakan Ocean Week di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (6/3/2019).[/caption]abc
Headlines, Regulasi, Ulasan Berita

PM 121 KEMBALIKAN MEKANISME HITUNGAN BIAYA JASA KEPELABUHANAN NORMAL DAN WAJAR

DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menilai penerbitan PM 121 akan mengembalikan mekanisme penghitungan biaya jasa kepelabuhanan pada hitungan yang normal dan wajar. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan PM No 121 tahun 2018 merupakan revisi atas PM No 72 tahun 2017. Proses penyusunan PM No 121 juga telah melibatkan pelaku usaha pelayaran yang menjadi pihak pengguna jasa dan operator pelabuhan dari Pelindo I hingga IV. "PM 121 tahun 2018 merupakan revisi dari aturan PM 72 tahun 2017, yang akan membuat mekanisme hitungan akan kembali wajar dan normal," kata Carmelita. Seperti diketahui, beban biaya kepelabuhanan yang tertuang dalam PM No 72 dinilai tidak wajar dan memberatkan operator pelayaran. Salah satunya, terkait dengan mekanisme penghitungan tarif penggunaan kapal tunda mengakibatkan kenaikan biaya kepelabuhanan, karena penghitungannya dikalikan jumlah kapal tunda. Kementerian Perhubungan, pada Desember lalu telah menerbitkan PM No 121 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No 72 tahun 2017 tentang Jenis, Struktur Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan. Melalui PM No 121 diharapkan biaya kepelabuhanan kembali wajar dan normal. Dalam Pasal 9 pada PM No 121 tahun 2018 diatur antara lain tentang mekanisme penghitungan biaya jasa labuh kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT per kunjungan kapal, biaya jasa pemanduan kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal yang dipandu dalam GT dengan satuan GT pergerakan dikaitkan dengan jarak pemanduan dan tingkat resiko dengan rumusan: ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x gerakan. Lain itu, mekanisme penghitungan biaya jasa penundaan kapal yang dihitung berdasarkan ukuran kapal yang ditunda dalam GT dengan satuan GT per jam, dengan rumusan ((GT x tarif variabel) + tarif tetap) x jam. Tarif jasa tambat kapal, dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT per etmal. Ada juga mekanisme penghitungan biaya jasa penggunaan alur pelayaran yang diusahakan. Penghitungan untuk kapal kosong berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT persekali lewat, sedangkan kapal bermuatan dihitung berdasarkan ukuran kapal dalam GT dengan satuan GT persekali lewat atau berdasarkan muatan kapal dengan satuan ton/m3/box per kunjungan. Pada bagian lain, PM No 121 tahun 2018 aturan ini juga menetapkan bahwa badan usaha pelabuhan (BUP) dalam menetapkan tarif jasa, wajib melibatkan persetujuan assosiasi terkait, termasuk di dalamnya juga INSA. Karena untuk jasa petikemas dan muatan berbahaya, pihak pelayaran harus membayar terlebih dahulu.(*)abc
Keluarga INSA, Ulasan Berita

DPP INSA LANTIK KEPENGURUSAN DPC INSA BANTEN 2018-2022

Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA), Nova Y. Mugijanto mewakili Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto resmi melantik kepengurusan DPC INSA Banten periode 2018-2022 yang diketuai H. Sri Tentrem Agus Sutanto, Rabu (16/1/2019) di Hotel The Royale Krakatau, Cilegon, Banten. Turut hadir Walikota Cilegon H. Edi Ariyadi pada acara pelantikan DPC INSA Banten. Nova Y. Mugijanto mengatakan, pada tahun ini industri pelayaran nasional diprediksi masih mengalami banyak tantangan. Namun, industri pelayaran dituntut untuk tetap optimisitis menatap 2019 dan tahun-tahun berikutnya, dengan tetap menyiapkan langkah-langkah bisnis yang matang. "Tantangan ini seharusnya akan membuat kita semakin tangguh," kata Nova. Nova menuturkan INSA sebagai wadah satu-satunya pelaku usaha pelayaran nasional yang diakui pemerintah, sekaligus partner pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan industri pelayaran nasional, secara konsisten terus melakukan perjuangan-perjuangan dalam pemberdayaan pelayaran nasional. Pemimpin terpilih DPC INSA Banten ini, kata Nova, diharapkan akan memberikan penyegaran dan mampu mengayuh roda organisasi dua kali lebih cepat. Karena kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan merupakan faktor penting dalam proses kepemimpinan.\ Nova mengatakan, INSA yang merupakan rumah bagi seluruh pelaku usaha pelayaran nasional diharapkan semakin peka dan proaktif dalam mendengar dinamika dan problematika para anggotanya. Nova menyebutkan di tengah tantangan dunia pelayaran nasional yang kian kompleks, INSA berharap komunikasi dan koordinasi antara pengurus daerah dan pusat juga dapat terus ditingkatkan. Sekaligus menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di industri pelayaran baik di tingkat daerah, maupun nasional. "Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota DPC INSA Banten untuk lebih berperan aktif dan kompak dalam berorganisasi, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja," tuturnya. Dengan begitu, sambung Nova, DPC INSA Banten akan memberikan dampak yang lebih besar bagi industri pelayaran di daerah dan masyarakat Banten pada khususnya, dan umumnya berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang. "Kepengurusan DPC INSA Banten yang kembali dinahkodai Bapak Agus Sutanto diharapkan dapat menjalankan amanat anggota dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.(*) Susunan Pengurus DPC INSA Banten periode 2018-2022:
  1. Ketua: H. Sri Tentrem Agus Sutanto
  2. Bidang Organisasi & Kepelabuhan :TB. Tusabih
  3. Bidang Tanker & Bunker: Agus Dahlan, SE
  4. Bidang Bulk & General Cargo: H. Handono Susetyo
  5. Bidang Tug Boat & Tongkang: Tri Susanto
  6. Sekretaris: Bayu Laksono, S. SiT
  7. Bendahara: Roliyawan Supriadi
abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA