Event, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI ITSCL-IME 2019

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) turut meriahkan acara Indonesia Transport Supply Chain & Logistics (ITSCL) dan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10). Acara tersebut dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang disaksikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, dan General Manager Reed Panorama Exhibitions Steven Chwee. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada sambutannya mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan swasta semakin ditingkatkan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur guna memperkuat konektivitas nasional. "Ekonomi makro tidak begitu baik. Oleh karenanya ada satu keharusan pemerintah dan swasta melakukan elaborasi untuk segera berbuat," kata Menhub. Menhub menuturkan pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan agar para investor tertarik berinvestasi bersama dengan pemerintah. "Diharapkan menghasilkan value bagi kita semua," tuturnya. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pertumbuhan sektor transportasi dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Capaian positif ini tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang solid antara para pelaku usaha dan pemerintah dalam pengembangan transportasi dari tahun ke tahun. "Tentunya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha ini patut mendapat apresiasi," kata Carmelita. Menurut Carmelita, sektor transportasi, akan terus bertumbuh selama adanya dukungan penuh dari pemerintah dan stakeholder terkait dalam hal membangun ekosistem bisnis transportasi yang baik dan sehat. Pada kesempatan ini, DPP INSA membuka booth dan menggelar seminar mengenai Indonesia Maritime Outlook and Prospect of Ship Financing. Seminar diisi oleh narasumber dari berbagai instansi dan asosiasi seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, PT Bank Mandiri, Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Umum IPERINDO Eddy K. Logam. Seperti diketahui, Reed Panorama Exhibitions bekerjasama dengan DPP INSA, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), dan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyelenggarakan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019 pada 16-18 Oktober 2019.(*)

abc
Ulasan Berita

MEREK INSA MASIH SAH DIMILIKI OLEH YAYASAN

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruhnya gugatan pembatalan merek INSA yang diajukan oleh Perkumpulan INSA Johnson kepada Yayasan INSA Manunggal. Hal ini sebagaimana pembacaan putusan yang telah dibacakan pada 27 September 2019. Dalam salah satu pertimbangan majelis bahwa dalil itikad baik yang didalilkan penggugat tidak terbukti, dikarenakan pendaftaran merek Indonesian National Shipowner's Association oleh Yayasan INSA Manunggal adalah sesuai amanah Anggaran Rumah Tangga Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Soal sengketa di dalam tubuh organisasi INSA sendiri sudah diputuskan dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kuasa Hukum Yayasan INSA Manunggal Alfin Sulaiman menyambut positif putusan Majelis. Putusan ini menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Organisasi INSA. “Dan klien kami lainnya yaitu Organisasi INSA yang diketuai oleh Ibu Carmelita Hartoto adalah pemegang sah atas merek INSA berdasarkan Perjanjian yang diberikan oleh Yayasan INSA Manunggal,” kata Alfin di Jakarta. Sebelumnya Perkumpulan INSA yang diketuai oleh Johnson Williang Sutjipto telah mengajukan gugatan pembatalan merek INSA kepada Yayasan INSA Manunggal di Pengadilan Niaga yang teregister dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana sebelumnya Yayasan INSA Manunggal telah mengajukan tuntutan pidana sehubungan dengan penggunaan logo INSA milik Yayasan.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

KEMENHUB TERBITKAN MAKLUMAT PELAYARAN PENCARIAN KAPAL MV. NUR ALLYA

Kementerian Perhubungan  dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menerbitkan Maklumat Pelayaran No. 56/Phbl/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pencarian Hilang Kontak kapal MV. Nur Allya di sekitar perairan utara Pulau Buru, Maluku. Kapal MV Nur Allya milik PT. Gurita Lintas Samudera mengalami hilang kontak dalam pelayaran dari Pelabuhan Sepo Wilayah Kerja UPP Weda Halmahera menuju Pelabuhan Morose Sulawesi Tenggara dengan membawa 25 Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Nakhoda yang terakhir melakukan komunikasi dengan pemilik kapal pada tanggal 20 Agustus 2019. Hingga saat ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate bersama dengan Basarnas Ternate dan unsur lainnya terus berupaya melakukan pencarian kapal dimaksud. "Hingga Kamis, (29/8), hasil pencarian masih nihil. Pengecekan sinyal, monitoring maupun scanning untuk frekuensi 406.037 Mhz milik beacon MV Nur Allya juga belum ada informasi lebih lanjut," ujar Direktur KPLP Ahmad dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (29/8/2019) Adapun pencarian masih akan dilanjutkan dengan pemantauan dan berkoordinasi bersama Kantor SAR Ambon dan instansi terkait lainnya. Melalui Maklumat Pelayaran, Ditjen Perhubungan Laut menyebarluaskan pesan mengenai hilangnya kapal tersebut. Dalam maklumat tersebut, Kementerian Perhubungan meminta bila ada yang kapal yang berlayar di perairan Timur Indonesia, khususnya di wilayah Perairan Utara Pulau Buru mengetahui keberadaan kapal MV. Nur Allya agar segera menghubungi pihak Syahbandar setempat. Selain itu, Direktur KPLP meminta agar kantor Kesyahbandaran Utama, kantor KSOP, kantor Distrik Navigasi, Kantor Pangkalan PLP, dan kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan serta Stasiun Radio dan Pantai untuk memantau keberadaan kapal tersebut. "Jika menemukannya agar melakukan pengawasan dan pengamanan serta melaporkan kepada Dirjen Perhubungan Laut cq. Direktur KPLP dan Poskodalops Ditjen Perhubungan Laut di nomor 021-3456614, 021-3451364 dan email: kplp_syahbandar@dephub.go.id serta puskodalops_hubla@yahoo.co.id," tutup Ahmad. (*)abc
Keluarga INSA

‘PENYEGARAN’ KEPENGURUSAN DPC INSA BENGKULU

DPC INSA Bengkulu melalui Rapat Anggota Cabang (RAC) telah menetapkan susunan kepengurusan yang baru untuk masa bakti 2019-2023 yang di Ketuai Indarto. Pelaksanaan RAC Ini merupakan amanah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA. Wakil Ketua DPC INSA Bengkulu Edy Hariyanto mengatakan, kepengurusan baru ini tentunya akan menjalankan roda organisasi menjadi lebih aktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di daerah maupun di pusat. “Kita berharap ada suatu kekompakan dari kita perusahaan pelayaran sehingga nanti bisa terwujud persaingan usaha yang sehat, dan kita juga bisa bersatu untuk menghadapi tantangan yang ada,” kata Edy kepada INSA News di Jakarta. Edy menuturkan tantangan yang tengah dihadapi saat ini adalah mengenai peraturan atau kebijakan daerah yang selalu berubah-ubah lantaran seringnya pergantian pejabat. Tentu hal ini dapat menghambat laju usaha pelayaran lokal. “Ganti KSOP ganti kebijakan. Seperti RPT (Rencana Pola Trayek) di permasalahkan padahal itu bukan dokumen kapal,” ungkap Edy. Sekretaris I DPC INSA Bengkulu Rela Sumadiyana mengatakan, susunan kepengurusan DPC INSA Bengkulu sudah teregistrasi oleh DPP INSA.  Dengan begitu, DPC INSA Bengkulu semakin mudah untuk berkoodinasi dan bersinergi dengan DPP INSA dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. “Kedepan kita bisa punya power untuk menghadapi yang tidak benar sifatnya apalagi kita punya link ke DPP,” pungkas Rela. (*)  abc
Event, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI 4th INDONESIA MARINE & OFFSHORE EXPO 2019

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) berpartisipasi di acara Pameran "4th Indonesia Marine & Offshore Expo 2019", bertempat di Swissbell Hotel, Batam-Kepulauan Riau. Acara dibuka oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi, Ketua Kadin Kota Batam Jadi Rajagukguk, Kepala Kantor Syahbandar & Otoritas Pelabuhan Batam Capt. Barlett serta jajaran dari Kantor Walikota Batam. Pameran yang diwakili oleh DPC INSA Batam ini diselenggarakan selama tiga hari penuh, menghadirkan pelaku usaha di bidang maritim & industri minyak dan gas nasional maupun internasional yang umumnya datang dari Singapura dan Malaysia. Wakil Ketua Umum III DPP INSA Darmansyah Tanamas mengatakan, salah satu tantangan yang sedang dihadapi oleh INSA adalah wacana revisi Undang-Undang No. 17 tentang Pelayaran tahun 2008, yang harus disikapi secara tegas oleh Pelayaran Niaga Nasional dan pelaku usaha terkait dengan pelayaran. "UU No 17 Tahun 2008 khususnya terkait dengan Asas Cabotage tidak perlu direvisi dan justru harus diperkuat dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah berupa Peraturan Pelaksana sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UU tersebut," kata Darmansyah dalam Acara Diskusi bertema 'Masa Depan Industri Galangan Kapal & Pelayaran Nasional: Tantangan & Peluang' di Batam. KADIN Batam juga menyampaikan harapan atas bertambahnya Investasi terkait dengan pengembangan 'Marine Tourism' di kawasan Batam dan sekitarnya. Acara Diskusi ini menghadirkan narasumber dari ABUPI, Batam Shipyard & Offshore Association (BSOA), IPERINDO, Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) dan Kamar Dagang (KADIN) Batam.(*)abc
Galeri, Headlines, Ulasan Berita

DPP INSA PERINGATI HUT INSA KE-52

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menggelar syukuran memperingati hari jadi INSA ke-52 tahun. Lebih dari setengah abad, INSA terus mendorong pemberdayaan pelayaran niaga nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Acara syukuran tersebut digelar di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Perkembangan INSA tidak dapat dipisahkan dari konsistensi dan tujuan berdirinya organisasi ini. Salah satu tujuannya untuk mempersatukan dan mengembangkan potensi pelayaran pelayaran niaga nasional untuk mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin. Hingga kini, Anggota INSA telah mencapai sekitar 1.400 dan 42 DPC INSA perwakilan seluruh Indonesia, terus konsisten dalam mendorong kejayaan industri pelayaran nasional di berbagai forum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. (*) [caption id="attachment_9108" align="aligncenter" width="2400"] Dewan Penasehat INSA H. Soenarto memberikan potongan tumpeng pertama kepada Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption]abc
Headlines

WACANA REVISI UU PELAYARAN BELUM MENDESAK DILAKUKAN

Wacana merevisi Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran mulai menuai respon dari publik, khususnya dari kalangan para pelaku usaha pelayaran nasional. Para pengusaha pelayaran nasional menilai belum ada poin yang mendesak untuk merevisi peraturan perundangan tersebut. Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) mengatakan, sampai saat ini belum seluruh amanat dalam Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dijalankan, misalnya amanat untuk membentuk sea and coast guard sebagai badan tunggal penjaga laut dan pantai. Dengan belum seluruh amanat UU tersebut dijalankan, katanya, tentunya dampak positif atau negatif dari aturan itu belum benar-benar terasa bagi seluruh pihak terkait sektor pelayaran. “Karena amanat dari UU belum berjalan seluruhnya, jadi kita belum dapat merasakan dengan total, apakah UU yang ada ini masih cocok atau sudah tidak cocok dengan keadaan di lapangan saat ini” katanya. Sampai saat ini, pengusaha pelayaran nasional menilai UU Pelayaran yang ada masih relevan diberlakukan. Jikapun ada kekurangan dapat dilakukan perubahan dengan mengubah peraturan turunannnya, seperti peraturan menteri, tanpa harus merevisi UU Pelayaran. “Yang dibutuhkan para pengusaha pelayaran nasional kan kepastian usaha, dengan kepastian hukum dan kebijakan di sektor pelayaran. Agar pelaku usaha dapat berusaha lebih tenang.” Dengan adanya wacana merivisi UU Pelayaran juga dikhawatirkan disusupi oleh kepentingan negara lain di sektor pelayaran nasional. Kepentingan negara lain itu misalnya dengan membuka aturan yang terkait asas cabotage. Asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Hal ini seperti tertera dalam Pasal 8 ayat 1 dalam UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Asas cabotage dapat dimaknai sebagai kedaulatan negara (sovereign of the country). Kebijakan ini, katanya, sudah terbukti sukses menjaga kedaulatan negara dari aspek keamanan dan pertahanan negara. Lain itu, asas cabotage juga telah sukses berdampak positif bagi ekonomi nasional, khususnya di sektor pelayaran dan sektor terkait lainnya. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah armada pelayaran nasional, dan kini pelayaran nasional juga telah mampu melayani distribusi seluruh angkutan kargo  domestik dari Sabang hingga Merauke. “Sangat sulit dibayangkan kalau kita sebagai negara maritim, justru kapal-kapal yang ada di Indonesia adalah kapal berbendera negara lain. Lalu jika terjadi keadaan force majuere, seperti tsunami, apakah kapal berbendera negara lain itu akan membantu evakuasi korban? Justru kapal-kapal itu yang pertama pulang ke negara mereka kalau itu terjadi.” Lain itu, jika semangat merevisi UU Pelayaran itu berangkat dari belum terjadinya efisiensi biaya logistik nasional, tentunya tidak adil jika hanya menyalahkan angkutan laut. Seluruh stakeholder harus berani membedah porsi beban biaya logistik dari pos mana saja. Karena angutan laut hanya satu dari mata rantai logistik. “Tidak bisa tanpa mencari penyebabnya, kita lantas begitu saja merevisi undang-undang.” Menurutnya, dengan membuka asas cabotage, justru Indonesia mengalami kemunduruan. Karena Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan asas cabotage. Beberapa negara lain sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage. Sebut saja seperti, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Australia, atau Filipina. “Atas beberapa pertimbangan ini, maka asas cabotage tidak boleh diganggu gugat, dan wajib dipertahankan.” (*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA