Headlines, Ulasan Berita

Sinergi INSA dan BIMCO dalam Perkembangan Maritim International

[caption id="attachment_8374" align="alignnone" width="1024"] Foto Bersama Antara INSA dan BIMCO[/caption] Jakarta, INSA – DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dan Asosiasi Pelayaran International, Baltic and International Maritime Council (BIMCO) menggelar seminar di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta. Kamis, (16/11/2017) Seminar bertema Peran BIMCO di Pasar Maritim Internasional dan Tantangan yang Dihadapi Asosiasi Pelayaran membahas beberapa materi di antaranya,  kondisi pelayaraan saat ini, sektor bisnis pelayaran masa depan, persaingan bisnis pelayaran internasional, dan Ballast Water Management. Acara dibuka oleh General Manager BIMCO Cabang Singapura Malte Bolivar Klarup, dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekertaris Umum DPP INSA Budhi Halim, kemudian ditutup dengan materi oleh Regional Manager di Asia, Wei Zhuang. Setidaknya lebih dari 80 perusahaan pelayaran nasional maupun internasional mengikuti seminar maritim BIMCO dan INSA. Turut hadir pengurus DPP INSA, Soehariyo Sangat, Hasanul Haq, Nick Djatnika, Jovan Patriot, Indra, dan Dian Imirsyah. Selain itu tampak hadir pula pakar hukum maritim, Dr. Chandra Motik Yusuf, SH., Msc. BIMCO mengharapkan agar anggota INSA dapat mendaftar menjadi bagian dari Komunitas BIMCO Baltic and International Maritime Council (BIMCO) BIMCO merupakan asossiasi pelayaran international terbesar yang mewakili pemilik kapal keanggotaannya menguasai sekitar 65 persen tonase dunia dan memiliki anggota di lebih dari 120 negara, termasuk manajer, pialang dan agen. Tujuan utama asosiasi ini adalah untuk melindungi keanggotaan globalnya melalui penyediaan informasi dan saran, dan sambil mempromosikan praktik bisnis yang adil, memfasilitasi harmonisasi dan standarisasi praktik dan kontrak pengiriman komersial. Untuk mendukung komitmennya dalam mempromosikan pengembangan dan penerapan instrumen peraturan global, BIMCO diakreditasi sebagai Organisasi Non-Pemerintah (LSM) dengan semua organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan. Dalam upaya untuk mempromosikan agenda dan sasarannya, asosiasi tersebut terus melakukan dialog yang erat dengan pemerintah dan perwakilan diplomatik di seluruh dunia, termasuk administrasi maritim, lembaga pengatur, dan pemangku kepentingan lainnya di wilayah UE, Amerika Serikat, dan Asia. BIMCO telah melakukan berbagai program pelatihan di seluruh dunia untuk komunitas maritim. Sejak Juni 2017, Anastasios Papagiannopoulos, CEO perusahaan pelayaran Yunani Common Progress, telah terpilih sebagai Presiden BIMCO.abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

Osman Hasyim Terpilih Sebagai Ketua DPC INSA Batam

Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Batam menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) pada 14 November 2017, di Novotel Hotel, Batam yang bertemakan "INSA Batam Siap Mensukseskan Poros Maritim dan Batam Sebagai Pintu Gerbang Pelabuhan Internasional". RAC INSA Batam tersebut berhasil menetapkan Osman Hasyim sebagai Ketua DPC INSA Batam terpilih periode 2017-2021. "Yang terpilih saudara Osman Hasyim," kata salah satu Panitia Penyelenggara RAC INSA Batam, Suparno kepada INSA.or.id. Suparno mengatakan, RAC INSA Batam dihadiri oleh 66 orang anggota INSA Batam. Mekanisme pemilihan Ketua DPC INSA Batam sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Batam diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA Batam adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam periode selanjutnya. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

Potensi Priok Sebagai Transhipment Port

Jakarta, INSA - Para pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok mendukung Pelabuhan Tanjung Priok dijadikan transhipment port. Untuk mewujudkan hal tersebut, kualitas pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok harus lebih dioptimalkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini Kementerian Perhubungan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kantor uji coba dimana pimpinannya merupakan orang-orang baru guna mendorong Pelabuhan Tanjung Priok lebih efisien, murah serta perizinan yang tidak berbelit-belit. Hal ini dilakukan sebagai upaya Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai transhipment port. "Dengan lembaran baru itu, kita akan terima masukan-masukan dari para pihak. Seperti SOP apa yang bermasalah, proses apa yang menyulitkan, orang mana yang kurang koperatif. Semua kita buat dengan sistem yang baru," kata Budi di Jakarta, Selasa (14/11/2017). Dikatakan Budi, langkah nyata yang tengah dilakukan adalah mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu dan Minggu. Selama ini, pelayanan di hari Sabtu dan Minggu kurang optimal jika dibandingkan dengan pelayanan di hari kerja. "Sekarang ini Sabtu- Minggu barang boleh masuk tapi tidak ada yang tandatangan sehingga barang tidak bisa keluar," ungkapnya. Oleh karenanya, lanjut Budi, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan dalam memberikan pelayanan dokumen terkait pada hari Sabtu dan Minggu. Budi menjelaskan, salah satu keunggulan konsep jalur transhipment nantinya memotong jalur ekspor dan impor yang selama ini harus melalui Singapura ataupun Malaysia sebagai pelabuhan transhipment. Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Masassya menuturkan bahwa perusahaan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai transhipment port. Menurutnya, potensi transhipment port saat ini ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Sadar akan hal itu, Pelindo II terus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanannya dengan mengutamakan kecepatan, akses yang mudah, peralatan yang modern, tarif lebih kompetitif dan transparan. "Potensi transhipment saat ini ada di Priok. Kita bikin gampang saja Priok sebagai konsolidasi barang," tutur Elvyn. Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Asmari Herry menyebutkan kalau Pelabuhan Tanjung Priok sangat bisa saja dijadikan sebagai pelabuhan transhipment asalkan mendapat dukungan dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait. Menurut Asmari, kegiatan transhipment harus murni bongkar muat barang yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Selain itu, pelabuhan yang dibuka untuk internasional harus dikurangi apabila Pelabuhan Tanjung Priok ingin dijadikan transhipment port.(*)abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

DPC INSA Batam akan Gelar RAC

Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Batam akan menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) pada 14 November 2017, di Novotel Hotel, Batam yang bertemakan "INSA Batam Siap Mensukseskan Poros Maritim dan Batam Sebagai Pintu Gerbang Pelabuhan Internasional" Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Batam diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA Batam adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam periode selanjutnya. Sekretaris DPC INSA Batam, Suparno mengatakan, sekitar lima orang mencalonkan diri sebagai Ketua DPC INSA Batam. Anggota yang akan hadir diperkirakan sebanyak 139 perusahaan. "Mekanisme pemilihan Ketua DPC INSA Batam sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA," kata Suparno kepada INSA News. Suparno menyebutkan KSOP Batam akan menghadiri acara RAC INSA Batam sebagai perwakilan dari pemerintah. Sedangkan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA diwakili oleh Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*)abc
Around The Globe, Headlines, Ulasan Berita

Indonesia-Korea dalam Bisnis Forum Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi

[caption id="attachment_8316" align="aligncenter" width="1024"] Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyerahkan cinderamata kepada Minister of Land, Infrastructure and Transport of Republic of Korea, Mrs. Kim Hyun-mee[/caption] Jakarta, INSA – Kementerian Perhubungan beserta stakeholder lainnya mengadakan Forum Bisnis Indonesia –Korea , dengan melibatkan perusahaan besar Korea yang bergerak di bidang transportasi dan infrastruktur. Jumat, 10 November 2017 di Hotel Shangri La, Jakarta. Dengan tema Business Forum, Between, The Republic Of Indonesia and The Republic Of Korea. (On Strenghtening Cooperation In Transport Infrastructure Investment). Acara yang dimulai dari pukul 09.30  WIB berlangsung secara aktif dan lancar karena antusias peserta dari dua negara tersebut sangat positif, ini terlihat dari banyaknya investor dari korea dan stakeholder dari Indonesia yang ingin mengembangkan dan bekerja sama bisnis infrasstruktur dan transportasi. Dari dalam negeri sendiri, dihadiri oleh, Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, Kepala BPSDM Perhubungan, Kepala Badan Litbang Perhubungan, Staf ahli bidang logistik, multimoda, dan Keselamatan Perhubungan, Staf ahli bidang hukum, dan reformasi birokrasi perhubungan, staf ahli bidang teknologi dan energi perhubungan, staf ahli bidang ekonomi, kawasan, dan kemitraan perhubungan, staf khusus menteri perhubungan bidang hubungan international, dan bidang ekonomi dan investasi, tenaga ahli bidang investasi dan keuangan, direktur asia timur dan pasifik kemenlu, kepala biro perencanaan, setjen, kemhub, kepala biro keuangan, setjen kemhub, kepala biro komunikasi dan informasi publik, setjen, kemhub, sesditjen dan ditjen perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian, direktur prasarana perhubungan darat kemhub, direktur kepelabuhan kemhub, direktur navigasi penerbangan kemhub, direktur bandar udara kemhub, direktur prasarana perkeretaapian kemhub, direktur lalu lintas angkutan kereta api kemhub, direktur utama angkasa pura 1,2,3, dan 4, direktur utama PT KAI, Ketua INSA, Ketua ALFI, dan Ketua INACA. Dari perwakilan INSA sendiri diwakili oleh Wakil Bidang Organisasi, IT dan Medsos Dian A Imirsyah, dan pengurus INSA lainnya,  Nick Djatnika. Menurut Dian, Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) sebagai mitra Kementerian Perhubungan sangat senang apabila ada pendanaan baru dari investor korea yang dipergunakan sebagai bentuk kerjasama dalam pengembangan infrastruktur dan transportasi untuk dalam negeri. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi terus mendorong para investor dari korea untuk digiring berinvestasi kearah proyek-proyek yang sifatnya komersil, seperti Pelabuhan Makassar, Pare-Pare, Bandara Kualanamu dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Menurutnya kempat wilayah tersebut laik untuk di investasikan. Menurut Budi, dari Forum Bisnis Indonesia-Korea ini, dirinya berharap agar investasi nanti bentuknya Skema Public Private Partnership (PPP), dengan proyek  Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Indonesia- Korea mengkerjakan secara bersama-sama, “jadi kita(Pemerintah) tidak menjual project,  jadi kita lakukan kerjasama dengan konsesi yangg terbatas,” kata Menhub. “Saya pikir ini adalah upaya kita memberikan sentimen positif agar pergerakakn pembangunan bisnis yang ada di Indonesia tidak menggunakan dana dari dalam negeri tapi bisa menggunakan dana dari luar negeri, “ Jelas Menhub. Selain itu, menurut Budi, hubungan Indonesia-Korea ini juga akan membangun kepercyaan hubungan International Indonesia dengan negara lain mancanegara. Seperti diketahui pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumya, dibali lalu dalam pertemuan asem meetiing, setelah itu dalam pertemuaan di Singapura dengan meeting bersama, setelah itu tim korea telah melakukan suatu kunjungan dibeberapa tempat di Indonesia terutama Makassar dan Kualanamu.      abc
Galeri, Headlines

Foto Partisipasi INSA di Pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017 di JCC Senayan

[gallery ids="8212,8213,8214,8215,8216,8217,8218,8219,8220,8221,8222,8223,8224,8225,8226,8227,8228,8229,8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8238,8240,8242,8243,8250,8251,8252,8253,8254,8255,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272,8273,8274,8275,8276,8277,8278,8279,8280,8281,8282,8283,8284,8285,8286,8287,8288,8289,8290,8291,8292,8293,8294,8295,8296,8297,8298,8299,8300,8301,8302,8303,8304,8305,8306,8307,8308,8309,8310"]abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

Perkuat Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Untuk Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

[caption id="attachment_8208" align="alignnone" width="1024"] Peresmian Pembukaan Indonesia Infrastructure Week[/caption] [caption id="attachment_8209" align="alignnone" width="1024"] Sesi Foto Bareng Pembukaan Indonesia Infrastructure Week (2017)[/caption] Jakarta, INSA – Dimasa kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo saat ini sedang gencar dalam pembangunan infraastruktur, tak hanya itu pemerintahannya juga sedang menghadapi tantangan dengan maraknya pembangunan infrastruktur dalam skala besar. Hal ini harus didukung dengan kesiapan industri konstruksi dan kesiapan rantai pasok konstruksi sumber daya konstruksi. Menjawab kebutuhan tersebut, konstruksi Indonesia 2017, ajang konstruksi tahunan kembali digelar pada 8-10 November 2017. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Plt, Dirjen Bina Konstruksi Danis Sumadilaga bersama dengan Menteri Perencnaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dan Ketua KADIN, Rosan Roeslani membuka kegiatan pada  Rabu (8/10) di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Bertemakan “Era Baru Industri Konstruksi Indonesia”, Konstruksi Indonesia 2017 yang beriringan dengan lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017, hadir membawa harapan baru untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Melalui Undang-Undang ini, sektor jasa konstruksi digiring ke arah baru yaitu penguatan stakeholder Jasa Konstruksi terutama rantai pasok Industri Konstruksi dan Usaha Penyediaan Bangunan. “Kita menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia . oleh karena itu, segenap upaya akan kita curahkan terus menerus dalam upaya membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengjar ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lebih maju infrastrukturnya.”’ Tegas Danis. Industri konstruksi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini berkembang pesat dengan berbgai program pembangunan infrastruktur. Rantai pasok perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Undang-undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 secara tegas menyebutkan pada pasal 17 ayat (1) : Kegiatan usaha jasa konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi. Tujuan dari adanya pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi dalam UU No.2 Tahuun 2017 adalah agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas, tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah. Selain tiu beberpa hal penting lainnya yang diatur oleh UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini antara lain ; adanya pembagian tanggung jawab anatara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, meningkatkan peran masyarakat sebagai bagian kemitraan dan sistem informasi, perlindungan hukum terhadap upaya menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi, perlindungan bagi tenaga kerja, sebagai jaring pengaman terhadap investasi serta menjamin pola persaingan yang sehat ddalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Saat ini, peraturan turunan dari Undang-Undang ini sedang dalam masa penyusunan. Untuk diketahui bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi mengamanatkan penyusunan 1 peraturan pemerintah, 1 peraturan presiden dan peraturan-peraturan menteri PUPR uuntuk mendukung terimplementasinya setiap pengaturan dalam Undang-Undang ini. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur yang berhasil dilaksanakan antara lain: 39 bendungan (30 baru dan 9 selesai) dimana bendungan yang telah terbangun tersebut menambah luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 Ha (11%) menjadi 859.626 Ha (12,9 %) ; pembangunan jalan tol APBN dan non-APBN yang telah terbanguun sepanjang 568 Km dari target 1000 Km pada akhir 2019 nanti: peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum yang telah mencapai 20.430 liter/detik  ; capaian penyediaan perumahan yang telah mencapai 2.204.939 unit; dan seterusnya. Tidak berhenti sampai disana, untuk menyelesaikan target pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR terus bekerja tiada henti. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan akan terbanguun 1.851 Km jalan tol, tersedianya 70.471 liter/detik air bersih melalui pembangunan sistem penyediaan air minum, dan lain sebagainya. Dengan target yang demikian besar, pasokan sumber daya konstruksi sangatlah dibutuhkan. Tanpa adanya lingkungan dari stakeholder yang berkecimpung di bidang penyediaan sumber daya konsturksi mustahil kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Konstruksi indonesia 2017 sebagai ajang bertemunya stakeholders konstruksi baik dari dalam maupun luar negeri dapat diimanfaatkan sebagai wadah yang tepat untuk m encari solusi sekaligus tempat berkoordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan pasokan sumber daya konstruksi. Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia 2017 dirancang sebagai jembatan bagi beragam elemen di sektor konstruksi, mulai dari pihak kontraktor swasta, pemerintah, BUMN, akademisi dan masyarakat luas untuk berbisnis dan berdiskusi sekaligus mendorong perkembangan industri konstruksi yang potensial. Peserta pameran yang berpartisipasi terdiri dari 222 stand yang berasal dari berbagai negara seperti Jerman, Malaysia, Singapura, Iran, Korea, dan sebagainya. Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia 2017 dihelat bersamaan dengan Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017. Hal ini menjadikan ajang tersebut sebagai salah satu pameran dan konferensi konstruksi infrastrujtur terbesar di tanah air. Selain pameran dilaksanakan pula berbagai workshop menaarik, yang salah satunya workship konstruksi indonesia 2017 dengan mengambil tema “Rantai Pasok Penerapan sumber Daya Konstruksi dalam rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, pada 9 November 2017, Jakarta Convention Center. (*)abc