Teknologi, Ulasan Berita

SANKSI TIDAK GUNAKAN AIS KELAS B MULAI DITERAPKAN

Sanksi administratif bagi kapal yang tidak menggunakan dan mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis atau Automatic Identification System (AIS) Kelas B mulai diterapkan pada Kamis (20/2/2020). Sementara untuk AIS Kelas A sudah terlebih dahulu diberlakukan sejak tanggal 20 Agustus 2019.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut telah melakukan persiapan dalam menegakan kewajiban penggunaan AIS Kelas B dan untuk penegakan hukum, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menjadi perangkat hukum yang berwenang memastikan pelaksanaan kewajiban penggunaan dan pengaktifan AIS Kelas B dimaksud.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) petugas KPLP yang bertugas melakukan penegakan hukum untuk memastikan pelaksanaan kewajiban memasang dan mengaktifkan AIS Kelas B mulai Kamis (20/2/2020) sudah memadai dan telah dibekali oleh Standard and Procedure (SoP) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 176/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengenaan Sanksi atas Pelanggaran Kewajiban Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Berbendera Indonesia.

Pemantauan kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS kelas B dimaksud dilakukan melalui 22 (dua puluh dua) Vessel Traffic Service (VTS) dan 150 Stasiun Radio Pantai (SROP) yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Indonesia.

Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang berlayar di Wilayah Perairan Indonesia serta Peraturan Menteri No. PM 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2019 tentang pemasangan dan pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang berlayar di Wilayah Perairan Indonesia , kewajiban pemasangan AIS memang harus diberlakukan.

“Selain untuk memudahkan pendeteksian kapal, pemasangan AIS juga dapat untuk lebih meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim,” kata Hengki dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (20/2).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.176/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pengenaan sanksi atas pelanggaran kewajiban pemasangan dan pengaktifan sistem identifikasi otomatis bagi kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia, Hengki menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) dalam aturan tersebut disebutkan bahwa Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (PPKK) dapat melakukan pemeriksaan terhadap nakhoda yang dengan sengaja tidak mengaktifkan AIS, atau kapal yang tidak memiliki AIS. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, PPKK akan melaporkan hasil temuan tersebut kepada Syahbandar.

Selanjutnya, Ia menyampaikan bahwa berdasarkan laporan hasil temuan PPKK terhadap pemeriksaan atas nakhoda yang dengan sengaja tidak mengaktifkan AIS, Syahbandar akan menyampaikan kepada Direktur Perkapalan dan Kepelautan mengenai rekomendasi pengenaan sanksi administratif untuk Nakhoda. Direktur Perkapalan dan Kepelautan dapat melakukan pencabutan sementara sertifikat pengukuhan Certificate of Endorsement (COE) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal ini, keputusan pencabutan sementara sertifikat pengukuhan Certificate of Endorsement (COE) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi pengenaan sanksi administratif dari Syahbandar.

Sedangkan laporan hasil temuan PPKK terhadap pemeriksaan atas kapal yang tidak memiliki AIS, Hengki mengatakan bahwa nantinya Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal sampai terpasang dan aktifnya AIS di atas kapal.

Lebih lanjut, Hengki mengatakan bahwa sebelum dilakukan penindakan pihaknya akan memberikan peringatan pada kapal yang tidak mengaktifkan AIS di luar perairan pelabuhan. “Syahbandar akan berkoordinasi dengan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai untuk dapat mendekati kapal dan memberikan peringatan pada kapal yang tidak mengaktifkan AIS di luar perairan pelabuhan,” tuturnya.

Sebagai informasi, pengawasan penggunaan AIS dilakukan oleh petugas Stasiun VTS, petugas SROP, PPKK dan pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal asing.

Terakhir, Hengki menyampaikan bahwa Ia juga akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan peraturan ini. (*)

abc
Galeri

PELINDO I SAMBANGI INSA

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menerima perwakilan Pelindo I Cabang Pelabuhan Dumai di kantor DPP INSA Jl. Tanah Abang 3 No 10, pada Kamis (20/2/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Pelindo I Cabang Dumai mensosialisasikan pengembangan terminal peti kemas dan penambahan fasilitas baru di Pelabuhan Dumai.

Pelabuhan Dumai memiliki peran strategis sebagai pelabuhan ekspor komoditas kelapa sawit terbesar di Sumatera.

Acara sosialisasi ini juga dihadiri pengurus DPP INSA seperti Witono Soeprapto dan Ali Samad. Hadir juga Ketua DPC INSA Dumai Herman Bukhori bersama pengurus DPC INSA Dumai.

abc
Galeri

INSA DI ACARA CEO POWER BREAKFAST

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menghadiri forum bincang CEO Power Breakfast (CPB) yang diselenggarakan Beritasatu Media Holdings di Hotel Aryaduta Tugu Tani, Kamis 20/2/2020.

CPB adalah forum sarasehan para CEO, direksi perusahaan, anggota asosiasi, pelaku industri dan entrepreneur di Indonesia untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang kebijakan pemerintah, langsung dari tangan pertama, yakni para menteri sebagai pembuat kebijakan.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Pengusaha Nasional Mochtar Riady dan Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani.

abc
Galeri

SOSIALISASI PEMBANGUNAN TERMINAL KIJING

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menerima kunjungan GM Pelindo II Pontianak di Kantor DPP INSA, Jl Tanah Abang 3 No 10, pada Senin 17/2/2020.

Kunjungan Pelindo II tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan pembangunan dan pengembangan Terminal Kijing di Pelabuhan Pontianak.

Pelabuhan Pontianak memiliki peran penting bagi ekonomi Pontianak dan Indonesia, mengingat pelabuhan tersebut merupakan gerbang dari kegiatan ekspor Indonesia dari Kalimantan.

Acara sosialisasi ini juga dihadiri pengurus DPP INSA seperti Witono Soeprapto, Ketua DPC Pontianak Rosyidi bersama pengurus DPC INSA Pontianak dan anggota INSA bidang kontainer.

abc
Ulasan Berita

PENGIRIMAN KARGO DARI DAN KE TIONGKOK TETAP BERJALAN, PENGIRIMAN HEWAN HIDUP DIHENTIKAN SEMENTARA

Pengiriman barang/kargo dari dan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) baik melalui pelabuhan maupun bandara dipastikan akan tetap berjalan seperti biasa, sementara pengiriman hewan hidup (life animal) dari RRT akan di hentikan sementara.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Terbatas terkait Penanganan Virus Korona yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (4/2). Demikian disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hengki Angkasawan di Jakarta, Rabu (5/2).

“Berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden kemarin sore yang dihadiri oleh bapak Menhub. Pemerintah memutuskan bahwa pengiriman kargo dari RRT tetap berjalan seperti biasa. Yang dihentikan sementara adalah pengiriman hewan hidup dari RRT,” jelasnya.

Hengki mengungkapkan, alasan tidak dihentikannya pengiriman barang/kargo dari RRT adalah, belum ada temuan-temuan ada penularan virus korona melalui barang/kargo dan belum ada imbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) terkait hal itu.

“Sementara terkait penghentian pengiriman hewan hidup dari Tiongkok, dilakukan karena diketahui penularan virus Korona selain ditularkan dari manusia ke manusia juga dapat ditularkan dari hewan hidup,” ungkapnya.

Hengki mengatakan, detail pengaturan penghentian pengiriman hewan hidup dari RRT ke Bandara ataupun pelabuhan di Indonesia akan dibuat oleh Dirjen Perhubungan Udara dan Dirjen Perhubungan Laut.

Sedangkan, terkait dengan pengaturan terhadap pengiriman produk holtikultura seperti bawang dan buah-buahan ataupun produk makanan lainnya dari RRT, Kemenhub akan berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kemendag, Kementan, dan Kemenkes untuk penanganannya.

“Bapak Menhub telah menginstruksikan kepada Dirjen Perhubungan Laut dan Udara untuk bekerjasama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di Bandara dan pelabuhan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya kepada operator Bandara dan pelabuhan, serta stakeholder terkait,” tuturnya.

Sementara itu, pemberlakuan kebijakan penundaan sementara penerbangan dari dan ke RRT telah berlaku sejak Rabu dini hari pkl 00.00 WIB (tadi malam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi Pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebaran virus korona yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai global epidemic dengan status darurat global.

Kemenhub telah mengimbau kepada operator penerbangan agar menginformasikan rencana penundaan tersebut kepada masyarakat untuk meminimalisir kerugian dari penumpang. Kemenhub tengah melakukan inventarisir terkait dampak-dampak yang ditimbulkan akibat dari penundaan pesawat tersebut. (sumber: dephub.go.id)

abc
Galeri

INSA DI ACARA IK2MI

Pengurus DPP INSA Budhi Halim menjadi pembicara di acara Round Table Discussion bertema "Pentingnya Undang-Undang Guna Mengatasi Penanganan Keamanan Laut" yang diselenggarakan Institut Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI) di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (04/02/2020).
abc
Galeri

KUNJUNGAN IMO KE DPP INSA

DPP INSA yang diwakili H. Soenarto memberikan cinderamata kepada Mrs. Brenda Pimentel dari Regional Consultant IMO/Norad MEPSEAS Project.
Mrs. Brenda Pimentel dari Regional Consultant IMO/Norad MEPSEAS Project didampingi Kementerian Perhubungan mengunjungi kantor DPP INSA Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat, Senin (27/01/2020).
Adapun perwakilan DPP INSA yang ikut menerima kunjungan tersebut seperti Budhi Halim, H. Soenarto, Dedi Hudayana dan Hutakemri Ali Samad.
abc
Galeri

RUA INSA XVII

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan didamping Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto membuka secara resmi Rapat Umum Anggota (RUA) INSA Ke-XVII, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (09/12/2019).
abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA