Ulasan Berita

TOL LAUT BELUM MAKSIMAL

Pemerintah mengakui program tol laut belum maksimal, sehingga upaya mengurangi disparitas harga barang antara Timur dan Barat dirasakan sampai saat ini belum berjalan sesuai yang diharapkan. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo mengungkapkan hal itu saat mewakili Menteri Perhubungan membuka Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2018 dengan tema “Penguatan Kelembagaan dan Pelayanan dalam Mewujudkan Konektivitas”, Selasa (24/4) di Ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta "Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pelaksanaan program tol laut di lapangan dan memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya," ujar Tommy sapaan akrab Wahju Satrio Utama. Terkait program tol laut itu Tommy berpesan agar melalui Rapat Kerja ini dapat dibahas langkah-langkah yang komprehensif guna menemukan solusi dan inovasi dalam pelaksanaan program tol laut ke depan. "Nantinya hasil evaluasi ini akan menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan yang bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan ke depan,” katanya. Tommy juga menjelaskan mengenai pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam meningkatkan pelayanan transportasi laut khususnya pemanfaatan TIK pada pelayanan kepelabuhanan di Indonesia atau disebut juga Digitalisasi Pelabuhan. "Dengan adanya digitalisasi pelabuhan akan bedampak pada peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pelayanan di pelabuhan yakni pelayanan yang lebih transparan, cepat, mudah dan murah,” ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Rudiana menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja yang diselenggarakan oleh Ditjen Hubla setiap tahunnya ini merupakan momentum yang sangat strategis untuk bersama-sama bersinergi mencari solusi bagi pembangunan sub sektor transportasi laut. “Yang menarik pada pelaksanaan Rapat Kerja tahun ini, sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana tahun ini Rapat Kerja lebih difokuskan pada Focus Group Discussion (FGD) dan pembahasan masalah-masalah yang sedang dihadapi di lapangan serta upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," jelasnya. (Sumber: Bisnisnews.id)abc
Around The Globe

INDONESIA DAN AUSTRALIA PERERAT KERJA SAMA MARITIM

Indonesia melalui Kementerian Perhubungan menghadiri Pertemuan Indonesia – Australia Transport Sector Forum yang pada tahun ini diselenggarakan oleh Department of Infrastructure Regional Development and Cities Australia, guna mengevaluasi program-program kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia yg sudah berjalan dan membahas rencana program kerjasama mendatang. Pada pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 April 2018 di Melbourne, Australia ini, Delegasi Indonesia diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo. Sedangkan delegasi Australia dipimpin oleh Dr. Kenedy, Sekretaris Jenderal Ministry of Infrastructure, Regional Development and Cities, Australia. Turut hadir pada pertemuan dimaksud, perwakilan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dipimpin oleh Direktur Kenavigasian, Sugeng Wibowo, bersama dengan perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, serta Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Hari pertama dari pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dibawa untuk melakukan kunjungan ke fasilitas Search and Rescue (SAR) yang berada di bandara Accendon, Tullamarine dan SAR Aviation Tranining di AMSA Melbourne oleh Chief Executive Officer (CEO) Australian Maritime Safety Authority (AMSA), Mr. Mick Kinsley. Pada kunjungan dimaksud, delegasi Indonesia mendapatkan penjelasan terkait penggunaan 4 pesawat pencari (search aircraft) jenis Bombardier Challenger CL-604 milik Cobham Aviation Service, yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjadi pesawat khusus pencari target korban kecelakaan di laut yang sangat membantu sebagai bagian dari poses SAR di Australia serta training-training yang dilaksanakan di bawah pengawasan AMSA. Selanjutnya, pada rapat yang dilaksanakan pada hari kedua pertemuan, Sugeng menyampaikan, bahwa di bidang maritim, khususnya maritime safety, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia telah terjalin dengan baik sejak tahun 2008 di bawah kerangka Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP). Kerjasama di bawah kerangka ITSAP tersebut antara lain meliputi kerjasama di bidang capacity building terkait Non Convention Vessel Standard (NCVS), IMDG Code Training, PSC Training for Officer, Survey for Live Saving Appliances (LSA), VTS Operator Training, Pilotage Management dan sebagainya. “Kerja sama yang telah berlangsung selama 10 tahun ini kita harapkan dapat terus berlangsung baik dan semakin mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Oleh karena itu, kita terus melakukan evaluasi terhadap program-programnya setiap tahun,” ujar Sugeng. Pada pertemuan ini, Mr. Mick Kinsley menyampaikan perkembangan Joint Declaration on Maritime Cooperation Plan of Action antara Indonesia dan Australia yang telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 26 Februari 2017 yang lalu di Sydney. Kerjasama ini meliputi berbagai program kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan Indonesia menyampaikan usulan untuk meningkatkan kerjasama terkait keselamatan kapal-kapal perintis yang melayani wilayah Indonesia bagian Timur. Hal ini menurut Sugeng berkaitan erat dengan keinginan Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan standar keselamatan pelayaran kapal Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. “Kita juga meminta dukungan Australia terhadap usulan Penetapan TSS Selat Lombok dan Selat Sunda yang akan diusulkan pada Sidang NCSR IMO ke-6 tahun depan,” tambah Sugeng. Terkait isu maritime safety, untuk program kerjasama ke depan, Indonesia berharap Australia dapat membagikan pengalamannya terkait Self-Propelled Oil Barge (SPOB) yang digunakan khususnya untuk transportasi bahan bakar atau produk minyak lainnya ke wilayah terpencil. Penggunaan SPOB ini menurut Sugeng tidak dapat dihindari, seiring dengan perkembangan wilayah terpencil di Indonesia. “Saat ini sudah terdapat 457 kapal dengan SPOB,” jelas Sugeng. Australia juga diharapkan dapat berbagi pengalamannya dalam menangani Kapal Fiberglass berbahan bakar bensin yang banyak digunakan sebagai kapal penumpang dan kapal wisata. Hal ini berhubungan dengan banyaknya kecelakaan kapal jenis tersebut yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. “Kita mengetahui bahwa Australia memiliki banyak kapal jenis ini, sehingga kita berharap dapat belajar dari Pemerintah Australia dalam menangani kapal tersebut,” kata Sugeng. Indonesia juga berharap dapat belajar lebih banyak dari Australia untuk memperkuat petugas Port State Control (PSCO) Indonesia untuk memastikan keamanan dan keselamatan kapal-kapal Indonesia beserta peralatan dan pelautnya. “Selain itu, Indonesia juga mengharapkan asistensi Australia dalam pengembangan Traffic Separation Scheme (TSS) dan Ship Reporting System (SRS) untuk Selat Sunda dan Selat Lombok, Pelatihan Deep Sea Pilotage, serta dukungan dalam mengembangkan pelayaran perintis sejalan dengan pengembangan standar kapal non konvensi/NCVS,” tukas Sugeng. Indonesia juga mengharapkan asistensi dari Australia dalam bentuk capacity building atau peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam bentuk pelatihan-pelatihan, seperti Pelatihan Maritime English untuk operator radio dan operator VTS, pelatihan tenaga pandu, serta pelatihan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Terkait isu pencemaran lingkungan, Sugeng menjelaskan bahwa Indonesia juga berharap Australia dapat membagikan pengalamannya terkait manajemen air balas. Hal ini diajukan mengingat permasalahan perairan suatu negara dapat berdampak pada negara-negara tetangga. “Oleh karena itu, kita berharap dapat belajar banyak dari Australia yang sudah jauh lebih dulu menerapkan aturan tentang manajemen air balas,” tutur Sugeng. Pada kesempatan kali ini, Indonesia membahas tindak lanjut dari keinginan Australia yang disampaikan pada acara Roundtable Discussion pada bulan Maret lalu di Jakarta, untuk melakukan kerjasama terkait pengaturan komoditas pada kapal curah, khususnya setelah dikeluarkannya circular mengenai panduan baru keselamatan pengangkutan bauksit pada Sidang IMO Sub Committee on Carriage of Cargoes and Containers (CCC 4) pada September 2017 yang lalu. Sugeng menjelaskan bahwa pada Sidang CCC 4 tahun lalu, pengangkutan muatan curah padat yang dapat berubah mengeluarkan air seperti bauksit menjadi perhatian oleh IMO. Selain pengangkutan bauksit, Indonesia juga menaruh perhatian terhadap pengangkutan bahan dasar nikel curah yang juga memiliki sifat serupa dan beresiko tinggi dapat mempengaruhi stabilitas kapal. “Untuk itulah pada pertemuan ini, kita mengusulkan agar Australia dapat membagi pengalamannya terkait penanganan muatan jenis tersebut,” tutup Sugeng.(*)abc
Headlines, Ulasan Berita

PEMERINTAH TINGKATKAN EFISIENSI DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Kementerian Perhubungan tingkatkan efisiensi di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Hal ini dilakukan agar pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia semakin kompetitif dan memiliki daya saing tinggi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan efisiensi di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi fokus utama Kementerian Perhubungan mengingat pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. “Kita lagi menghitung bagaimana efisiensi bisa terjadi terutama di Tanjung Priok dan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya,” kata Budi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/04/2018). Melalui upaya efisiensi tersebut, Budi berharap Pelabuhan Tanjung Priok bisa lebih murah 20-30 persen. Seperti diketahui, lanjut Budi, 60 persen distribusi logistik Indonesia berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk Itu, Pelabuhan Tanjung Priok harus lebih cepat dan murah. “Kita ingin Priok lebih kompetitif,” tegasnya. Sedangkan untuk pelabuhan-pelabuhan kecil, dikatakan Budi, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pelabuhan tersebut melalui pengoperasian kapal perintis agar kegiatan perekonomian bisa lebih meningkat dan pelabuhan bisa dimaksimalkan. “Oleh karenanya kita mendorong dan mendukung kapal perintis yang beroperasinya di sana yang tentunya juga membuat pelabuhan-pelabuhan di sana bisa maksimal,” pungkasnya.(*)abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

INSA: JASA ASURANSI BERPERAN PENTING DALAM PERKEMBANGAN BISNIS PELAYARAN

Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mendorong peranan perusahaan jasa asuransi ikut terlibat pada seluruh aspek bisnis pelayaran nasional. Hal ini dikatakan oleh Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto saat memberikan sambutan di acara Marine Insurance Sharing Session yang diselenggarakan Willis Towers Watson di Mercantile Athletic Club, Jakarta, Rabu (11/04/2018). Nova mengatakan, peran asuransi baik pada asuransi kapal, kargo maupun SDM merupakan bagian penting dalam menunjang industri pelayaran nasional. Peranan jasa asuransi sebagai penjamin dalam banyak aspek perusahaan pelayaran menjadikan shipowners dan ship management merasa lebih aman dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. "Jaminan jasa asuransi sedikitnya terdiri dari jaminan aset kapal dan SDM, yang keduanya merupakan kunci dalam kepastian jalannya bisnis pelayaran," kata Nova. Nova menyebutkan patahnya pipa minyak milik PT Pertamina yang terjadi Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, beberapa hari lalu merupakan kejadian yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun, termasuk para shipowners, namun berdampak besar bagi kelangsungan bisnis, karena menimbulkan kerugian materil maupun inmaterial bagi perusahaan. Untuk itu, dikatakan Nova, peranan jasa asuransi pelayaran dalam pengembangan industri pelayaran menjadi sangat penting dalam rangka memberikan proteksi bagi kelangsungan bisnis industri pelayaran nasional. Nova menuturkan penggunaan jasa asuransi sangat bergantung dari kebutuhan masing-masing shipowners bersama jajaran manajemen perusahaan. Pola kerjasama antara pelayaran nasional dan jasa asuransi harus memberikan dampak positif dalam kerangka kerja sama yang saling menguntungkan. Pelayaran nasional mengharapkan Willis Tower Watson sebagai salah satu penyedia jasa asuransi ini akan memberikan fasilitas yang baik dalam melayani dan menangani proses klaim para pelaku usaha pelayaran jika kemudian hari terjadi, dan catatan apabila sesuai aturan perjanjian dan standar klaim yang berlaku dalam polis asuransi. "Atas nama INSA, saya mengapresiasi Willis Tower Watson yang telah berupaya menggelar forum ini, dan kami juga berharap dari forum ini nantinya kita semua akan menambah wawasan dan pemahaman yang komperhensif terkait jasa asuransi pelayaran," pungkasnya(*) [caption id="attachment_8717" align="alignnone" width="2048"] Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto saat memberikan sambutan di acara Marine Insurance Sharing Session yang diselenggarakan Willis Towers Watson di Mercantile Athletic Club, Jakarta, Rabu (11/04/2018).[/caption] abc
Ulasan Berita

INSA DORONG PERUSAHAAN PELAYARAN TERAPKAN LAYANAN BOOKING ONLINE

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mendorong perusahaan pelayaran nasional menyiapkan aplikasi layanan secara online untuk pengiriman barang ataupun petikemas. Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan INSA telah mengimbau agar perusahaan pelayaran nasional dapat meningkatkan layanannya kepada customer, yakni dengan menyediakan layanan booking online. "Apalagi saat ini era digitalisasi. Maka itu, layanan berbasis online di pelayaran itu sudah selaiknya diimplementasikan," kata Budhi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/3/2018). Budhi menyampaikan hal tersebut mengapresiasi sudah adanya pelayaran nasional yang mengimplementasikan aplikasi layanan online yakni PT Salam Pacific Indonesia Lines (SPIL) dalam pengiriman petikemas. "Kami apresiasi hal itu, harapannya pelayaran nasional yang lain juga bisa menerapkan layanan online tersebut," tuturnya. Budhi menuturkan perusahaan pelayaran nasional saat ini harus lebih kreatif dalam inovasi layanannya agar bisa lebih kompetitif di tingkat global ataupun internasional. "Jangan sampai sistem berbasis online layanan pelayaran justru dikuasai pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan aktivitas shipping ," ungkapnya. (Sumber: Bisnis.com)abc
Galeri, Headlines, Ulasan Berita

PERTEMUAN INSA DENGAN BONING MARINE INDONESIA

Delegasi Boning Marine Indonesia perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di industri maritim menyambangi Kantor Sekretariat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat, Selasa (20/3/2018). Pertemuan ini diselenggarakan untuk memperkenalkan visi, misi dan bisnis utama Boning Marine Indonesia. Sebagai satu-satunya asosiasi perusahaan pelayaran nasional di Indonesia, INSA menjadi suatu wadah yang tepat untuk bertukar informasi mengenai industri maritim. Pada pertemuan tersebut INSA dihadiri oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum I INSA Witono Suprapto, Wakil Ketua Umum II INSA Darmadi GO, Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas, Wakil Ketua Umum IV INSA Soehariyo Sangat, dan jajaran pengurus lainnya serta dari DPC INSA. Sedangkan dari Boning Marine Indonesia tampak hadir Direktur Boning Marine Indonesia BoYan Xie beserta jajarannya.(*) [caption id="attachment_8672" align="alignnone" width="2048"] Direktur Boning Marine Indonesia BoYan Xie (kanan) berfoto bersama Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (kiri) pada pertemuan Delegasi Boning Marine Indonesia dengan INSA.[/caption] abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

Carmelita Dorong Perempuan Masuk ke Sektor Maritim

SINGAPURA-Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menjadi tamu kehormatan pada acara Pameran dan Konfrensi Asia Pacific Maritime (APM) ke-15. Acara yang berlangsung di Marina Bay Sands, Singapura, digelar selama tiga hari dari 14 hingga 16 Maret 2018 dan dihadiri oleh seluruh pelaku kemaritiman dan stakeholder kemaritiman dunia. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mendapat kehormatan menjadi penggunting pita sebagai tanda dibukanya secara resmi Pameran dan Konfrensi Asia Pacific Maritime (APM) ke-15. Bersama dengan itu, Carmelita Hartoto medapat kesempatan memberikan pemaparan pada sesi peran perempuan dalam dunia kemaritiman yang dimoderatori oleh KD Adamson. Selain Carmelita terdapat beberapa pembicara lain pada sesi ini, seperti Chief Executive Officer Nordic Flow Control PTE LTD Dorcas Teo, Director & President, Singapore, Asia Legal LLC & Women International Shipping & Trading Association Singapore Magdalena Chew, Regional Head, Human Capital (Subcontinent Region), India, DP World Modal Srivastava, Co-Founder & Senior Legal Counsel, Legal & Compliance, Su Yin Anand. Dalam paparannya, Carmelita mengatakan peran perempuan dalam dunia kemaritiman sudah dimulai sejak lama. “Peran perempuan dalam kancah kemaritiman tidak bisa dipisahkan sejak lama, misalnya adanya Laksamana Malahayati yang dikenal sebagai pahlawan dan memimpin perjuangan perempuan Aceh pada abad ke 16,” katanya di depan konfrensi APM ke-15. Dia menutukan, perbedaan perlakuan gender antara perempuan dan laki-laki pada dunia maritim Indonesia sudah mulai mengikis seiring semakin besarnya peran perempuan di kancah maritim saat ini. Kesempatan berkembang bagi perempuan di dunia maritim sangat terbuka, tergantung dari kompetensi individu masing-masing. “Tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di dunia maritim Indonesia. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.” Namun perlu diakui, katanya, jumlah pelaut perempuan yang masih cukup sedikit jika dibandingkan pelaut laki-laki. Per 9 Maret 2018, jumlah pelaut perempuan mencapai 10,320 orang dari total jumlah pelaut yang ada yakni 899,768 orang. Kendati begitu, katanya, peran perempuan dalam industri maritim Indonesia telah memasuki banyak bidang. Hal ini bisa dilihat dari beberapa jabatan strategis yang telah dipegang perempuan di dunia kemaritiman Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Peran perempuan itu misalnya, menjadi pelaku usaha pelayaran, menjadi pucuk pimpinan manajemen perusahaan pelayaran, pejabat di kementerian terkait kemaritiman, pakar hukum maritim dan konsultan hukum maritim. Bagi masyarakat Indonesia, perempuan yang bekerja di sektor maritim bukan hal asing. Selain dirinya, Menteri Kelautan dan Perikanan pada pemerintahan saat ini adalah Susi Pudjiastuti yang sangat dihargai atas prestasi dan kinerjanya selama ini. “Peran perempuan dan laki-laki di dunia maritim Indonesia sudah menuju arah positif dalam kesamaan pemberian hak dan kewajiban, kendati peran perempuan masih harus terus didorong.” Menurutnya, pemberdayaan perempuan pada sektor maritim bukan ditujukan menjadi pesaing bagi laki-laki, melainkan bersinergi antar keduanya. “Karena dalam menjawab tantangan dan menangkap peluang masa depan di bidang maritim membutuhkan kolaborasi gender.” Menteri Transportasi Singapura Lam Pin Min juga mengapresiasi peran dan keikutsertaan INSA dalam Pameran dan Konfrensi Asia Pacific Maritime (APM) ke-15 ini. Dirinya juga berharap, adanya peningkatan kerja sama sektor maritim antara Indonesia dan Singapura pada masa yang akan datang.abc
Event, Galeri, Headlines, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI ASIA PACIFIC MARITIME KE-15

[caption id="attachment_8654" align="alignnone" width="1280"] Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menggunting pita tanda dibukanya secara resmi Pameran dan Konferensi Asia Pacific Maritime ke-15 di Marina Bay Sands, Singapura. Tampak di belakang Senior Minister of State for Transport and Health Singapura, Lam Pin Min (kanan) memukul gong.[/caption]   [caption id="attachment_8655" align="alignnone" width="1280"] Senior Minister of State for Transport and Health Singapura, Lam Pin Min (kanan) mencicipi Lumpia di booth INSA (Indonesian National Shipowners' Association) dalam Konferensi dan Eksebisi Asia Pacific Maritime ke-15 di Marina Bay Sands, Singapura. Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto (kiri) menjadi salah satu pembicara dalam konferensi ini.[/caption]   [caption id="attachment_8656" align="alignnone" width="1280"] Senior Minister of State for Transport and Health Singapura, Lam Pin Min (kanan) berfoto bersama seluruh jajaran Pengurus INSA di booth INSA (Indonesian National Shipowners' Association) dalam Pameran dan Konferensi Asia Pacific Maritime ke-15 di Marina Bay Sands, Singapura.[/caption]abc
Galeri

NPCT1 CAPAI 1 JUTA TEUS

Jakarta, Senin (12/3/2018) di Pelabuhan Tanjung Priok, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menghadiri acara pencapaian 1 Juta TEUS oleh NPCT1 bersama Direktur Perkapalan dan Kepelautan Junaidi, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Arif Toha, jajaran Direksi PT Pelindo II dan asosiasi di sektor transportasi laut.    abc
Galeri

INSA Berbagi

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim sebagai wujud syukur eksistensi setengah abad INSA di kancah industri pelayaran nasional. Acara yang bertemakan INSA Berbagi digelar di Terminal Penumpang Nusantara Pura 1 dan 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Acara tersebut dihadiri oleh para pengurus DPP INSA, DPC INSA, dan perusahaan pelayaran nasional anggota INSA. abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA