Ulasan Berita

PELAYARAN DI DUMAI HADAPI KENDALA SISTEM ONLINE

Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipwoners’ Association (DPC INSA) Dumai mengalami kendala penerapan sistem online di Pelabuhan Dumai selama pandemi Covid-19. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya pelayanan kapal sehingga berdampak pada penaikan beban biaya operasional kapal.

Ketua DPC INSA Dumai Herman Bukhori mengatakan, kendala yang dimaksud adalah dimasukkannya Certificate of Pratique (COP) alam system INAPORTNET, sedangkan proses mendapatkan COP dari kantor kesehatan pelabuhan bisa memakan waktu dua sampai 10 jam. Hal ini disebabkan petugas kesehatan yang terbatas, sedangkan kapal yang setiap hari masuk ke karantina pelabuhan cukup banyak.

Karena COP diinput dalam INAPORTNET di tahap awal atau di bagian sertifikat kapal, hal ini berakibat tersendatnya pelayanan kapal. Apalagi setelah itu operator harus mengurus kembali administrasi lainnya seperti dengan pihak bongkar muat untuk selanjutnya mengajukan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOG).

Kendala semakin berat dirasakan kapal yang datang sore hari di Pelabuhan Dumai, karena biasanya setelah mendapatkan COP, petugas di INAPORNET justru sudah tidak lagi stand by. Akibatnya, kapal tersebut harus menunggu sampai pagi untuk dapat SPOG.

“Ini yang kami minta, COP ini tidak diwajibkan lagi dimasukkan ke INAPORTNET,” kata Herman kepada INSA NEWS.

Herman menjelaskan, menurut aturannya pemeriksaaan COP hanya diberlakukan bagi kapal yang berasal dari luar negeri. Namun semenjak adanya pandemi Covid-19, kapal domestik juga harus mendapatkan COP sebelum sandar di pelabuhan untuk pemeriksaan kapal dan kru kapal.

Persoalan lainnya terkait Nota Pelayanan Ekspor (NPE) di Pelabuhan Dumai yang juga mengalami kendala, karena Bea Cukai harus menunggu angka muatan hingga lima sampai tujuh jam. Akibatnya, kapal mengalami delay dan over stay, sehingga terjadinya penambahan biaya tambat dengan tarif progresif.

“Ke depannya kami akan bertemu dengan para eksportir agar lancarnya proses NPE.”

Menurut Herman, persoalan-persoalan ini telah menjadi topik pembicaraan utama dalam Diskusi Panel yang digelar DPC INSA Dumai di Hotel The Zuri, Dumai, Kamis, 02/07/2020. Dalam diskusi yang bertemakan Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Online Jasa Kapal di Pelabuhan Dumai Masa Pandemi Covid-19 hadir beberapa narasumber seperti Kabid Penjagaan dan Penyelamatan KSOP Kelas I Dumai, Kasi Pengendalian Karantina Surveilans Epidemiologi (PKSE) KKP Kelas III Dumai, Kasi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Kanim Kelas II TPI Dumai, Menejer Pelayanan Pemanduan PT Pelindo I Cabang Dumai, dan Kepala Cabang PT Pelabuhan Tiga Bersaudara.

Acara yang dimoderatori Yusrizal ini dihadiri oleh 80 orang lebih yang merupakan perwakilan dari anggota perusahaan INSA Dumai dan beberapa perusahaan keagenan kapal.

“Jumlah ini lebih dari target kita di awal yang hanya 50 peserta saja. Diskusi juga berjalan aktif dan banyak pertanyaan muncul terkait efektifitas dan efisiensi di Pelabuhan Dumai, dan adanya permasalahan pelayanan online tadi itu.” (*)

abc
Interview

TANTANGAN PELAUT DI ERA KENORMALAN BARU

Pandemi Covid-19 telah mengancam berbagai aspek kehidupan. Pelaut atau orang yang bekerja di atas kapal ikut merasakan dampaknya. Dimana, banyak negara yang melarang atau mempersulit pergerakan pelaut di tengah wabah Covid-19.

Berbagai aturan sudah dikeluarkan guna mencegah penyebaran Covid-19 di atas kapal seperti Surat Edaran Perhubungan Laut No: SE. 11 Tahun 2020, Circular Letter No. 4202/Add.4 International Chamber of Shipping (ICS), Circular Letter No. 4202/Add.3 World Health Organization (WHO), dan Circular Letter No. 4202/Add.2 Joint Statement WHO-IMO. Namun, sejumlah tantangan masih harus dihadapi pelaut di era new normal.

Ketua Bidang SDM Pelaut DPP INSA Johan Novitrian mengatakan, kondisi di atas kapal sudah sangat sulit lantaran adanya pembatasan masuk pelabuhan di Indonesia dan di sejumlah negara. Hal ini menyebabkan port clearance (penerbitan surat persetujuan belayar) menjadi terlambat, dan terburuknya kapal tidak di izinkan masuk.

Kendala ini, lanjut Johan, sudah dirasakan pada kapal-kapal penumpang yang mencari tempat untuk berlabuh supaya diperbolehkan masuk hanya sekedar mengisi makanan, bahan bakar, dan air, namun tidak diperbolehkan sampai waktu yang ditentukan.

“Efek dari port entry restrictions ini atau penutupan pelabuhan menyebabkan tidak boleh melakukan crew change,” kata Johan di webinar Perlindungan Hukum Pelaut dan Protokol Kesehatan Untuk Pelaut Dalam Masa Pandemi Covid-19, awal Juni lalu.

Johan bilang, yang masih harus dicermati setelah crew change dibuka adalah pelaksanaan protokol kesehatan pada saat kru turun dan naik di atas kapal. Hal Ini menjadi faktor utama penentu kondisi aman di atas kapal dari Covid-19.

“Sampai sekarang agak sulit ya memantau karena di kapal sendiri masih tidak ada terjadinya rotasi atau crew change. Karena masih di isi kru yang lama yang tidak pulang sampai waktu belum ditentukan,” tuturnya.

Kemudian, dikatakan Johan, protokol kesehatan juga perlu diterapkan pada sektor-sektor yang berhubungan dengan industri pelayaran untuk mitigasi penyebaran Covid-19.

Johan mengungkapkan DPP INSA juga telah memberi masukan di bidang kepelautan kepada Kementerian Perhubungan dalam menghadapi new normal. Diantaranya adalah tata cara dan kegiatan Crew Change diatur secara terstruktur dan seragam di semua pelabuhan Indonesia. Hasil pemeriksaan Rapid test harus memilik validasi untuk durasi yang seragam di semua pelabuhan Indonesia dan harus diterima hasil test dari klinik yang berwenang untuk mendapatkan Certificate of Examination dari Port Health officer.

Lalu, agar tidak ada lagi pelabuhan di Indonesia yang menolak pemberlakuan Crew Change karena kebijakan pemerintah lokal. Syahbandar setempat atas perintah dari Dirjen Hubla agar melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah.

Kementerian Perhubungan untuk membuat Standard Guidance untuk crew change supaya tidak terjadi delay yang panjang yang dapat menimbulkan biaya tinggi seperti akomodasi selama menunggu hasil, double rapid test, terutama untuk crew yang tempat mobilisasinya jauh.

Meminta Kemenhub membuat Juklak tata cara pelaksanaan pelayanan terhadap embarkasi/ debarkasi penumpang kapal-kapal perintis sesuai Protokol Covid-19. Kemudian, diberikan kemudahan juga terhadap pergantian crew asing yang bekerja dikapal, saat kapalnya berada di pelabuhan Indonesia. Dan pengurusan sertifikasi keterampilan pelaut dilakukan secara online.

Kepala Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) dr. Hesti Ekawati menambahkan bahwa protokol kesehatan yang diterbitkan baik dari internasional maupun dalam negeri sudah cukup menjadi patokan bagi pelaut. Dikatakannya, saat ini BKKP tengah menyusun petunjuk pelaksana (juklak) dalam menghadapi new normal.

“Sesuai dengan sidang IMO melalui zoom, akan ada penambahan item pemeriksaan bagi pelaut dengan standar yang lebih tinggi. Kami juga lagi menunggu apakah Indonesia juga bisa melaksanakan hal tersebut,” pungkas dr. Hesti.

Sebagai informasi, berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri per 02 Juni 2020 disebutkan ada 23.570 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia bekerja di atas kapal niaga asing yang terdampak Covid-19. Kementerian Luar negeri sejak pertengahan Maret lalu telah mengupayakan agar ABK bisa segera pulang. Hingga kini sudah 20.443 ABK sudah berhasil pulang ke Tanah Air. (*)

abc
Ulasan Berita

PENERAPAN TSS DI SELAT SUNDA DAN LOMBOK RESMI DIBERLAKUKAN

Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Lombok mulai diberlakukan hari ini (Rabu, 01/07/2020).  Pelaksanaan TSS ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ( Ditjen Hubla) Ahmad mengatakan, Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki kewajiban untuk menjamin kelancaran, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan bernavigasi, agar lalu lintas kapal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib untuk kepentingan nasional maupun internasional. Penerapan TSS juga dalam rangka meningkatkan efisiensi bernavigasi dan menekan angka kecelakaan kapal serta perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Lombok.

“Bagi kapal yang melakukan pelanggaran terkait tata cara berlalu lintas di Jalur TSS yang membahayakan dan dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan di area TSS akan dilakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” kata Ahmad dalam siaran persnya, Rabu (01/07/2020).

Ahmad menuturkan Kapal Negara Patroli KPLP melakukan pengamatan terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran dalam jalur TSS berdasarkan informasi dari VTS. Setelah itu, Kapal Negara Patroli KPLP melakukan komunikasi via radio dengan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di jalur TSS untuk menginformasikan pelanggaran, disaat yang bersamaan juga dilakukan pengamatan dengan Radar, AIS, Peta Laut dan GPS pada Kapal Negara Patroli.

“Apabila Kapal yang diduga melakukan pelanggaran menjawab panggilan, maka Nakhoda Kapal Negara Patroli PLP akan melakukan pemeriksaan kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Sedangkan apabila kapal tersebut tidak menjawab panggilan, maka Nakhoda Kapal Negara Patroli KPLP akan membuat Laporan dan Berita Acara Kejadian ke Syahbandar setempat,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.531/DJPL/2020 dan KP.533/DJPL/2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kapal Negara Patroli Dalam Rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas Pada Bagan Pemisah Lalu Lintas (Traffic Separation Scheme) di Selat Sunda dan Selat Lombok.

Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan IMO Circular Nomor COLREG.2/Circ.74 tentang new TRAFFIC SEPARATION SCHEME dan SN.1/Circ.337 tentang Routeing Measures Other Than Traffic Separation Schemes tanggal 14 Juni 2019 dimana IMO telah mengadopsi ketentuan tersebut dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020, serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 dan KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan Selat Sunda dalam rangka menjamin terlaksananya penegakan hukum pada kedua TSS tersebut.

Dalam Keputusan Dirjen tersebut juga diatur juga penanggungjawab Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada TSS Selat Lombok dilaksanakan oleh Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak setiap saat, antara lain Selat Lombok dari Arah Utara Laut Bali ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Indonesia, dari Padang Bai ke Gili Trawangan dan/atau ke Lembar dan sebaliknya, serta dari Arah Utara Laut Bali ke Arah Selatan Samudera Hindia dan Sebaliknya untuk Kapal Berbendera Asing.

Selain itu, untuk penanggungjawab Patroli dalam rangka Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Berlalu Lintas pada TSS Selat Sunda dilaksanakan oleh Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok setiap saat, antara lain dari Selat Sunda dari Arah Utara Laut Jawa ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Indonesia, dari Merak ke Bakauheni dan sebaliknya, serta dari Arah Utara Laut Jawa ke Arah Selatan Samudera Hindia dan sebaliknya untuk Kapal Berbendera Asing.

“Saya berharap dengan dimulainya implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok pada hari ini, serta dengan berbagai kesiapan yang telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan menjelang penerapan TSS, lalu lintas kapal dapat berjalan dengan aman, lancar, dan tertib sehingga dapat meningkatkan keselamatan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di kedua selat tersebut,”pungkasnya. (*)

abc
Ulasan Berita

PROGRAM TOL LAUT JADI ANDALAN AMANKAN DISTRIBUSI LOGISTIK KE DAERAH

Di tengah pandemi Covid-19 dan menuju era new normal program tol laut menjadi andalan untuk memastikan pasokan logistik ke daerah tetap aman dan lancar.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto menilai selama ini pihaknya terus bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam menjamin kelancaran distribusi logistik melalui angkutan laut.

Meski di saat pandemi Covid-19, sektor transportasi laut dalam pendistribusi bahan pokok dan penting tetap berjalan lancar ke seluruh daerah. Kelancaran transportasi laut itu bisa dilihat dari operasional, baik kapal liner maupun kapal dalam program tol laut relatif sesuai jadwal.

“Kita patut syukuri berkat kerja keras Kemenhub, sektor transportasi laut baik yang kapal liner maupun kapal tol laut yang mengangkut bahan pokok dan penting tetap berjalan lancar dan tanpa hambatan di masa pandemi seperti ini,” kata Carmelita di Jakarta.

DPP INSA sebagai mitra Kemenhub juga rutin berkoordinasi dalam mensukseskan Program Tol Laut. Sejak dimulainya trayek tol laut, pelayaran nasional telah berkontribusi ikut melayani trayek tol laut.

Program Tol Laut juga dinilai telah mengalami banyak terobosan untuk mengoptimalisasikan perannya mengamankan jaring logistik ke daerah dan menekan disparitas harga antar wilayah.

Pertumbuhan jumlah trayek tol laut terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sejak diluncurkan pada akhir 2015, jumlah trayek tol laut sudah sebanyak 26 trayek pada 2020. Dari jumlah rute itu, tujuh rute dilayani oleh pelayaran swasta nasional. 

Load factor kapal-kapal tol laut memang masih perlu terus dioptimalkan, karena masih ada beberapa rute yang muatannya masih berkisar 30-an persen, tapi ada juga rute tol laut yang sudah sampai 100 persen. Namun untuk optimalisasi muatan tol laut perlu sinergi seluruh pihak. “Untuk, itu optimalisasi Rumah Kita untuk mengkonsolidasikan barang barang-barang pada sepanjang rute di Program Tol Laut harus terus dilakukan.”

Lain itu, Ia menilai, agar ketersediaan stok bahan pokok dan penting terjamin di daerah-daerah, yang diperlukan adalah memperbanyak volume barang yang diangkut, dan memperbanyak ship’s call kunjungan kapal tol laut. Pemberian subsidi angkutan laut  pada program tol laut juga baiknya difokuskan hanya untuk sembilan bahan pokok dan penting.

Peran tol laut sangat penting dalam upaya mengurangi disparitas harga antarwilayah khususnya di wilayah timur dan di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP). “Tapi untuk menurunkan disparitas harga antar daerah tidak bisa hanya dilakukan Kemenhub melalui Program Tol Laut,” katanya.

Menurutnya, perlu peran serta kementerian dan lembaga lain dalam menekan disparitas harga dan memastikan pergerakan logistik yang terintegrasi dan lancar, termasuk konektivitas antar moda transportasi dan pemantauan harga barang tol laut hingga ke tangan konsumen.

Carmelita menuturkan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang belum lama ini diterbitkan, diharapkan akan mempercepat optimalisasi kinerja tol laut, mengingat inpres tersebut bertujuan untuk meningkatkan sinergitas seluruh instansi dalam meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

“Program Tol Laut yang sudah berjalan baik ini harus diiringi dengan munculnya industri di wilayah timur sehingga adanya pertumbuhan muatan balik kapal, dengan begitu nantinya akan membuat daya saing logistik kian baik.” (*)

abc
Galeri

DIALOG BERSAMA KEMENHUB

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menghadiri sesi wawancara bersama Kementerian Perhubungan terkait sosialisasi Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Lombok yang dipandu TVRI, Selasa (30 Juni 2020).

Dari DPP INSA dihadiri oleh Sekretaris Umum Budhi Halim. Sementara dari Kementerian Perhubungan dihadiri Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Hengki Angkasawan, dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla Ahmad.

Pada kesempatan tersebut, Budhi Halim menyampaikan bahwa INSA memberikan apresiasi atas pencapaian Kementerian Pehubungan dalam hal ini Ditjen Hubla dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.

TSS yang mulai diterapkan 01 Juli 2020 ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia.

Foto (kiri ke kanan) : Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim, Direktur KPLP Ditjen Hubla Ahmad, dan Direktur Kenavigasian Ditjen Hubla Hengky Angkasawan.

abc
Ulasan Berita

PELAYARAN BERSIAP HADAPI NEW NORMAL

Kinerja keuangan sektor transportasi laut dibikin ‘ambyar' oleh pandemi Covid-19. Penurunan kinerja hampir terjadi pada seluruh bidang angkutan laut.

Paling terdampak adalah angkutan Ro-Ro dan penumpang karena hanya boleh mengangkut 50% dari kapasitas kapal. Sedangkan angkutan barang penurunannya rata-rata 30%, dan untuk angkutan minyak dan gas (migas) penurunannya 15%.

Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Budhi Halim mengatakan, di era kenormalan baru (new normal) diharapkan roda perekonomian kembali berputar dan bisnis kembali menggeliat.

“Di era pandemi Covid-19 ini, kita sangat terpukul sekali,” kata Budhi di acara Kolaborasi Merespons Dampak Pandemi Covid-19 dan Strategi Recovery Pada Tatanan Normal Baru di Sektor Transportasi, awal Juni lalu.

Pada kesempatan tersebut, Budhi menyampaikan beberapa masukan dari pengusaha angkutan laut kepada Kementerian Perhubungan terkait pengoperasian kapal dan kepelautan dalam menghadapi era kenormalan baru. Pertama, penerapan protokol kesehatan yang seragam antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini diperlukan agar pemerintah daerah tidak lagi menolak pemberlakuan crew change di pelabuhan Indonesia.

Kedua, petugas karantina di pelabuhan agar lebih berperan aktif/jemput bola untuk menghindari antrean kapal saat proses pengetesan. Saat ini kapal-kapal harus antre 2-3 hari untuk diperiksa dan ini merugikan pelayaran.

“Jadi kita mohon benar-benar dari petugas karantina agar jemput bola. Kapal kalau satu hari itu (delay) sudah ribuan dolar ruginya, belum lagi di next port kita ditunggu. Ini akan mengganggu kelancaran logistik nasional,” katanya.

Ketiga, persyaratan rapid test pada angkutan Ro-Ro dan penumpang jarak dekat sebaiknya ditiadakan karena biayanya cukup mahal. Rapid test bisa digantikan dengan menerapkan penggunaan thermal scanner untuk mengecek suhu tubuh penumpang.

Keempat, memberi kemudahan bagi para pelaut untuk naik turun kapal. Hal ini tertuang dalam Circular IMO Nomor 4204/Add.14 tertanggal 05 May 2020, yang menggolongkan pelaut dan pekerja martim sebagai key workers dalam menunjang kelangsungan hidup suatu bangsa, terlepas apapun Nationality-nya. Agar pelaut dan pekerja maritim diberikan kemudahan pergi bekerja, naik turun kapal, ataupun transit.

Kelima, prosedur pemeriksaan rapid test bagi pelaut agar diseragamkan dan diberikan masa tenggang yang cukup, mulai dari perjalanan hingga naik ke kapal. Terakhir, Budhi bilang, sertifikasi keterampilan pelaut dan sertifikasi kapal agar dilakukan secara online.

Sementara itu, dari sisi manajemen perusahaan pelayaran juga bersiap menghadapi era kenormalan baru.

Managing Director PT Temas Tbk. Faty Khusumo mengatakan, langkah yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi era kenormalan baru adalah dengan memperketat protokol kesehatan di kantor dan kapal. 

Faty menyebutkan, upaya yang dilakukan diantaranya menempelkan poster dan flyer himbauan, menyediakan hand sanitizer, menyediakan masker, menyediakan obat-obatan, melakukan pengecekan suhu, larangan penerbangan, penyemprotan cairan disinfektan secara rutin.

Lalu, sambung Faty, perusahaan juga melakukan pantauan absen. Bagi karyawan yang sakit wajib melapor serta karyawan wajib melakukan perawatan mandiri di rumah dan perkembangan kesehatannya akan dipantau.

“Dengan adanya Covid-19 ini semua bisa lebih aware terhadap personal hygine. Semoga vaksin bisa secepatnya ditemukan,” tutur Faty.

Senada dengan PT Temas, PT Pelni tengah menggalakkan protokol kesehatan dari berbagai bidang mulai dari karyawan, anak buah kapal (ABK) hingga penumpang di setiap pelabuhan yang dilayari Pelni. Selain itu, keseragaman pemeriksaan dan penyediaan fasilitas yang memenuhi standar menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi new normal.

VP Corporate Planning PT Pelni Andi Samsul Hadi menuturkan perusahaan juga mempercepat akselerasi digitalisasi hampir di seluruh bidang. Dari sisi ticketing sudah berjalan cukup lama dan akan terus ditingkatkan, termasuk pelayanan serta digital control systems (DCS).

“Jadi penerapan digitalisasi akan menjadi suatu keharusan bagi semua operator,” ujar Andi.

Andi menambahkan strategi yang akan diterapakan pada era new normal harus selaras dengan kepentingan kesehatan dan ekonomi.  (*)

abc
Interview

TETAP SEHAT DAN FIT DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Pola hidup sehat dan menjaga kondisi tubuh tetap fit perlu dijaga dan ditingkatkan di masa pandemi Covid-19. Kondisi imun yang melemah akan berdampak negatif bagi tubuh dan berpotensi terinfeksi oleh virus. Meski saat ini kegiatan bekerja dan lainnya lebih banyak dilakukan di rumah, bukan berarti abai terhadap kesehatan.

Berbagai cara dapat dilakukan agar tubuh tetap sehat dan fit selama di rumah. Ungkapan latin mengatakan “mens sana in corpore sano” yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Karena itu, kapanpun dan dimanapun kita sempatkan diri tuk rajin berolahraga.

Pada edisi ini, majalah INSA News berkesempatan mewawancarai Country General Manager MSC Indonesia Dhany Novianto mengenai cara menjaga kondisi tetap sehat dan fit di tengah pandemi Covid-19.

Kepada INSA News Dhany bercerita semenjak adanya Covid-19 dirinya lebih banyak beraktivitas di rumah, mulai dari melakukan kegiatan bekerja hingga berolahraga. Pria yang telah menggeluti bidang pelayaran selama kurang lebih 30 tahun ini memang gemar berolahraga.

“Yang saya lakukan agar badan tetap fit, baik dalam situasi Covid-19 ataupun tidak, saya melakukan kegiatan berolahraga setiap hari/pagi kurang lebih 40 menit, saya lakukan di rumah tanpa harus keluar rumah,” kata Dhany di Jakarta.

Dhany yang juga merupakan Anggota Bidang Angkutan Petikemas Luar Negeri DPP INSA mengatakan, kegiatan olahraga yang biasa dilakukannya adalah bersepeda statis, sit up dan angkat beban yang masing-masing dilakukan selama 15 menit, dan 25 menit. Dijelaskannya, latihan angkat beban dilakukan sebanyak 600 ratus kali angkatan yang dibagi dalam tiga sesi. Kemudian sit up sebanyak 200 kali yang dibagi empat sesi.

“Semua itu dilakukan dengan gerakan yang cepat berepetisi dengan jeda 1-2 menit,” jelasnya.

Beragam manfaat dari berolahraga. Tidak hanya untuk kesehatan fisik, namun bermanfaat juga dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Dan tentunya hal ini diimbangi dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang.

UBAH GARASI JADI KANTOR

Foto: Dhany Novianto

Walaupun bekerja dari rumah, Dhany ingin tetap produktif. Tempat yang nyaman dan bebas dari gangguan menjadi hal penting baginya. Dhany pun mulai menelusuri satu per satu ruangan di rumahnya untuk dijadikan tempat bekerja. Diluar dugaan, garasi dipilihnya sebagai tempat kerja sehari-hari selama Work From Home (WFH).   

“Karena saya perlu privasi didalam bekerja dan perlu tempat yang enak buat kerja tanpa mengganggu dan diganggu oleh orang rumah, akhirnya saya putuskan garasi saya jadikan kantor/ruang kerja kedua saya,” tuturnya.

Menurut Dhany, bekerja di rumah lebih produktif dan lebih konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan dibandingkan di kantor serta bisa mengatur waktu lebih baik.

Lepas dari itu semua, Dhany merindukan akan banyak hal dan berharap pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga dapat kembali beraktivitas secara normal dan ekonomi kembali pulih.

“Yang membuat saya rindu di masa pandemi ini adalah, kegiatan bersosialisasi dengan partner bisnis, keluarga dan handai taulan, travelling juga, hangout juga dan golf,” pungkasnya. (*)

Foto: Dhany Novianto
abc
Ulasan Berita

MENANTI RELAKSASI DARI PEMERINTAH

Pengusaha pelayaran nasional hingga kini masih menanti relaksasi atau keringanan dari pemerintah. Salah satunya adalah keringanan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, INSA sudah memberikan berbagai masukan atau usulan kepada pemerintah mengenai stimulus yang dibutuhkan pelayaran nasional dalam menghadapi pandemi Covid-19. Terkait keringanan pembayaran PNBP, saat ini masih dibahas oleh Kementerian Perhubungan.

"Keringanan PNPB masih digodok di biro hukum Kemenhub, keringanan PNBP akan segera banyak membantu kami. Kalau dari saya karena pemerintah uangnya juga terbatas ya, yang paling utama kebijakan yang tidak pakai uang yang bisa dikasih. Istilahnya seperti PNBP ini mungkin tidak kasih penundaan," kata Carmelita seperti dikutip bisnis.com, Jumat (26/6/2020).

Lalu, sambung Carmelita, jenis relaksasi penundaan pembayaran lain yang dapat menambah biaya pelayaran, perlu kuota waktu lebih lama lagi. Sebab, relaksasi seperti restrukturisasi pinjaman melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak kunjung ada kejelasan.

Menurut Carmelita, keuangan pemerintah yang terbatas membuat relaksasi yang berkaitan dengan pembiayaan agak sulit dilakukan. Dari sisi pinjaman, dikatakan Carmelita, perusahaan pelayaran memiliki pinjaman yang cukup tinggi.

Carmelita berharap pemerintah bisa segera merealisasikan relaksasi yang dibutuhkan pelayaran nasional, jika tak kunjung adanya kejelasan maka pelayaran nasional mengarah kepada kebangkrutan.

"Setiap industri kembali lagi kepada berapa lama kekuatan mampu bertahan, kami tiga bulan, semakin besar semakin berat untuk industri," ungkapnya.

Seperti diketahui, dampak dari pandemi Covid-19 ini merata dirasakan pada hampir seluruh jenis sektor pelayaran saat ini. Misalnya saja, pendapatan angkutan penumpang/Roro merosot 75%-100%. Kondisi yang sama terjadi pada sektor kontainer yang turun 10%-25%, curah kering, liquid tanker, tug and barges, yang juga mengalami penurunan pendapatan 25%-50%.

Merosotnya harga minyak dunia yang menyentuh USD 17,5 per barel, telah berdampak buruk terhadap industri minyak dan gas (migas) bumi. Kegiatan perusahaan migas mulai dari hulu sampai hilir melakukan evaluasi dan meninjau ulang kegiatan operasinya, termasuk melakukan efisiensi usaha misalnya, mengurangi produksi bahkan stop operasi. Dan ini berdampak pada pelaku usaha pelayaran supporting di sektor migas, seperti penurunan sewa atau renegosiasi kontrak 30%-40%, bahkan terminasi awal (early termination).

Sedangkan beban biaya naik signifikan akibat jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Pembiayaan leasing, asuransi dan spare part kapal adalah dalam US dolar. Akan tetapi pendapatan perusahaan dalam nilai rupiah. Sehingga pelayaran mengalami kerugian valuta. Akibat pandemi ini sebagian besar pelanggan menunda pembayaran. Sehingga cash flow pelayaran mengalami defisit. (*)

abc
Galeri

INSA DI ACARA SOSIALISASI PENERAPAN TSS

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menghadiri acara Kesiapan Implementasi Penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok dan Sosialisasi Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 130 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda.

Acara tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, di Harris Vertu Hotel Harmoni, Jakarta, Kamis (25/06/2020).

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo melalui video conference.

Penerapan TSS Selat Sunda dan Lombok yang mulai berlaku pada 01 Juli 2020 ini dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.

Dari DPP INSA dihadiri oleh Sekretaris I Capt. Otto K.M Caloh, dan Anggota Bidang Pengembangan Industri Pelayaran Supardi Masuki. (*)

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA