Image Sidebar Bottom

Selamat Hari Pelaut Sedunia

Jajaran pengurus DPP INSA mengucapkan selamat Hari Pelaut Sedunia.

Hari Pelaut Sedunia diperingati pada 25 Juni setiap tahunnya. Untuk tahun ini, International Maritime Organization (IMO) mengangkat tema Seafarers are Key Workers.

Sedikit dari kita yang menyadari peran pelaut dalam kehidupan kita. Barang-barang yang kita gunakan sehari-hari tidak lepas dari peran pelaut.

Pelaut merupakan garda terdepan dalam kelancaran distribusi logistik kita. Apalagi di saat pandemi Covid-19 seperti ini, peran pelaut semakin strategis dalam kelancaran distribusi logistik ke seluruh wilayah.

abc
Galeri

INSA HADIRI RAPAT KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) hadiri rapat Pembahasan Repaired Goods I-EU Cepa yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (Ditjen KPAII) Kementerian Perindustrian, Rabu (24/06/2020).

Rapat yang digelar secara virtual dan bertatap muka langsung ini dibuka oleh Direktur Jenderal KPAII Dody Widodo. Pembahasan rapat adalah mengenai usulan Uni Eropa terkait pembebasan tarif bea masuk untuk repaired goods, khususnya untuk produk pada HS 88 (aricraft) dan 89 (ships).

Pada kesempatan ini, para peserta rapat dipersilahkan untuk memberikan berbagai masukannya guna menanggapi usulan Uni Eropa tersebut.

Dari DPP INSA tampak hadir Sekretaris I Capt. Otto K.M Caloh, Anggota Regulasi Maritim Elfried Andrie Wenur, Kabid Pengembangan Industri Pelayaran Justinus Tangkelangi, Anggota Bidang Pengembangan Industri Pelayaran Michael Inkiarto, Kabid Pajak dan Kepabeanan Indra Yuli, dan Suyono. (*)

abc
Ulasan Berita

DUKUNG DUNIA USAHA DI MASA PANDEMI, IPC BERIKAN RELAKSASI BIAYA

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC memberlakukan keringanan terbatas terhadap biaya layanan peti kemas. Relaksasi ini diberikan selama masa pandemi Covid-19, untuk meringankan para pengguna jasa, khususnya para pemilik atau pengelola peti kemas.

“Sejak pertengahan Mei lalu IPC sudah menginstruksikan kepada seluruh anak perusahaan yang mengelola terminal peti kemas untuk memberlakukan keringanan terbatas atas layanan peti kemasnya. Relaksasi ini berlaku selama dua bulan, yakni hingga 19 Juli 2020,” kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Menurut Arif, relaksasi ini merupakan tindak lajut dari permintaan dunia usaha yang mengharapkan keringanan biaya jasa kepelabuhanan selama masa pandemi. Kebijakan tersebut menjadi stimulus bagi pelaku usaha logistik untuk keberkelanjutan bisnisnya.

“Ini juga merupakan partisipasi IPC dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan relaksasi demi keberlangsungan dunia usaha,” ujarnya.

Sebagai contoh implementasi dari kebijakan tersebut, General Manager Terminal Peti Kemas Koja, Hudadi Soerja Djanegara menjelaskan bahwa pengurangan tarif telah diberlakukan di Terminal Peti Kemas Koja untuk sementara waktu di masa pandemi. Relaksasi ini berupa diskon terhadap layanan peti kemas kosong.

“Diskon bisa diberikan melalui perjanjian B to B antara terminal dengan pemilik atau pengelola peti kemas, dalam hal ini adalah perusahaan pelayaran,” jelasnya.

Hudadi menjelaskan, keringanan terbatas juga diberlakukan untuk layanan storage (penyimpanan) peti kemas kosong. Selain itu, TPK Koja juga memberikan perpanjangan waktu pembayaran atas layanan bongkar muat yang diberikan TPK Koja.

“Saat situasi normal, pengguna jasa wajib melakukan pembayaran maksimal delapan hari kerja sejak tagihan (invoice) diterima. Dengan adanya pandemi Covid-19, kami memberikan kelonggaran, di mana pembayaran bisa dilakukan hingga 14 hari kerja, terhitung sejak tagihan  mereka terima,” pungkasnya. (*)

abc
Ulasan Berita

INPRES PENATAAN EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL DITEKEN JOKOWI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada 16 Juni 2020. Inpres ini diterbitkan guna meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Seperti dikutip laman setkab.go.id, dengan inpres ini Presiden menginstruksikan kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Para Gubernur:

"Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan penataan ekosistem logistik nasional," bunyi Diktum PERTAMA.

Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman pada Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Instruksi Presiden ini.

Dalam pelaksanaan Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, Presiden Menginstruksikan kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan penyusunan arah dan kebijakan umum penataan ekosistem logistik nasional; dan mengoordinasikan penetapan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional, melalui:

  1. simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk menghilangkan repetisi dan duplikasi;
  2. kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta; dan
  3. kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistik.

“Dalam pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Menteri Keuangan melakukan koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi,’’ bunyi Diktum KELIMA Inpres tersebut.

Dalam rangka memberikan dukungan pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Inpres tersebut, Presiden secara khusus menginstruksikan:

  1. Menteri Perhubungan: mengintegrasikan sistem perizinan dan layanan ekspor, impor, dan logistik di lingkungan kerja Kementerian Perhubungan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW); dan melakukan penataan tata ruang kepelabuhan serta jalur distribusi barang;
  2. Menteri Perdagangan: mengintegrasikan sistem pengajuan perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perdagangan dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW); dan mengintegrasikan proses bisnis pelaporan perdagangan antarpulau dengan proses bisnis keberangkatan dan kedatangan sarana pengangkut dalam sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW);
  3. Menteri Perindustrian menyederhanakan proses bisnis untuk mengintegrasikan sistem pengajuan persyaratan perizinan ekspor dan impor di Kementerian Perindustrian dengan sistem ekosistem logistik nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW);
  4. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.
  5. Para Gubernur melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024.

‘’Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, Menteri Keuangan: berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia; dan dapat melibatkan partisipasi pelaku usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu,’’ bunyi Diktum KETUJUH.

Sekretaris Kabinet, sesuai Diktum KEDELAPAN Inpres ini, melakukan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkannya kepada Presiden.

‘’Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional Tahun 2020-2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,’’ bunyi Diktum KESEMBILAN.

Sesuai Diktum KESEPULUH Inpres ini, seluruh pejabat diminta untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

‘’Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan,’’ bunyi akhir Inpres tersebut. (*)

abc
Uncategorized

SELAMAT ULANG TAHUN BAPAK PRESIDEN JOKOWI

Jajaran pengurus Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) mengucapkan selamat ulang tahun Bapak Presiden Joko Widodo.

Semoga panjang umur, sehat, dan terus diberikan energi untuk membangun negeri, khususnya menjadikan sektor transportasi laut yang berdaya saing dan kompetitif. (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Galeri, Keluarga INSA

PELANTIKAN DPP INSA 2019-2023

DPP INSA masa bakti 2019-2023 telah resmi dilantik pada Jumat, 19/06/2020. Acara pelantikan disaksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Meski acara digelar secara virtual, namun tidak mengurangi kekhidmatan dan antusias pengurus dan anggota serta tamu undangan mengikuti acara dari awal sampai akhir.

Dalam kesempatan itu, Menhub Budi mengucapkan selamat kepada Pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023 di bawah kepemimpinan Carmelita Hartoto yang baru saja dilantik.

“Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pelantikan Pengurus DPP INSA 2019-2023,” kata Menhub Budi.
.
Budi juga meminta pelaku usaha pelayaran yang tergabung dalam DPP INSA konsisten memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional dan berkontribusi bagi sektor industri pelayaran Indonesia.

“Saya harap INSA selalu memberikan value dan berkontribusi bagi ekonomi nasional dan pelayaran nasional."

Menurutnya, pelayaran nasional yang tergabung di INSA merupakan motor bagi kegiatan ekonomi Indonesia, karena perannya sebagai alat distribusi barang dan logistik ke seluruh pulau di Indonesia.

“Pelayaran nasional menjadi motor karena memang pergerakan barang dari kota ke kota, dari pulau ke pulau itu dilakukan oleh armada-armada INSA,” ujarnya. (*)

abc
Ulasan Berita

MENHUB HARAP INSA KONSISTEN BERKONTRIBUSI BAGI INDONESIA

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengharapkan DPP INSA konsisten memberikan nilai tambah bagi ekonomi nasional dan berkontribusi bagi sektor industri pelayaran Indonesia.

“Saya harap INSA selalu memberikan value dan berkontribusi bagi ekonomi nasional dan pelayaran nasional,” kata Menhub Budi saat memberikan sambutan pada pelantikan DPP INSA masa bakti 2019-2023, Jumat, 19 Juni 2020, secara virtual.

Menurutnya, pelayaran nasional yang tergabung di INSA merupakan motor bagi kegiatan ekonomi Indonesia, karena perannya sebagai alat distribusi barang dan logistik ke seluruh pulau di Indonesia.

“Pelayaran nasional menjadi motor karena memang pergerakan barang dari kota ke kota, dari pulau ke pulau itu dilakukan oleh armada-armada INSA,” ujarnya.

Seperti diketahui, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada hari ini (Jumat, 19 Juni 2020) melantik jajaran pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023, melalui aplikasi zoom.

Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan webinar yang mengusung tema “Pelayaran Indonesia Menuju Indonesia Maju”. Adapun isu-isu yang akan diangkat pada webinar ini mengenai Navigating The Covid-19 Crisis Through Managing Maritime Industry In Indonesia, Penegakan Hukum di Laut Teritorial Indonesia dalam Menuju Kemajuan Ekonomi Nasional, dan Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Kapal Selama Pandemi.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menjadi keynote speaker pada acara webinar ini. Adapun narasumber yang mengisi webinar adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Capt. Dr. Wisnu Handoko M. Sc, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S. T, MH, dan Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Julius Wiratno. (*)

abc
Headlines

KEPENGURUSAN DPP INSA MASA BAKTI 2019-2023 RESMI DILANTIK

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) pada hari ini (Jumat, 19 Juni 2020) melantik jajaran pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023, melalui aplikasi Zoom.

Acara pelantikan Pengurus DPP INSA 2019-2023 dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam sambutannya, Menhub Budi mengucapkan selamat kepada Pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023 di bawah kepemimpinan Carmelita Hartoto yang baru saja dilantik. 

“Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pelantikan Pengurus DPP INSA 2019-2023,” kata Menhub Budi.

Pelantikan ini dilakukan setelah Ketua Umum terpilih yang didampingi oleh Formatur Pendamping telah rampung membentuk susunan pengurus yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA.

Ketua Umum INSA terpilih Carmelita Hartoto mengatakan, pengurus DPP INSA masa bakti 2019-2023 memiliki tanggung jawab besar, karena tantangan yang dihadapi pelayaran nasional semakin berat seiring mewabahnya Covid-19. Untuk itu, pengurus DPP INSA 2019-2023 harus lebih solid dan bekerja keras dalam menghadapi berbagai tantangan guna memajukan pelayaran nasional.   

“Kepengurusan yang baru ini harus semakin solid dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan kemajuan industri pelayaran nasional, serta memperkuat sinergi antara INSA dengan pemerintah dan seluruh stakeholder,” kata Carmelita.

Carmelita menuturkan INSA terus berupaya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemajuan industri pelayaran nasional. Isu-isu pelayaran nasional pun telah disusun menjadi program kerja Pengurus DPP INSA 2019-2023 yang harus diperjuangkan.

Carmelita mengatakan, kinerja pelayaran nasional sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 dirasakan hampir merata pada seluruh sektor pelayaran. Untuk itu, pelaku usaha membutuhkan stimulus dari pemerintah dan seluruh stakeholder.

Dari sisi fiskal, stimulus yang dibutuhkan antara lain pembebasan pemotongan PPh 23 atas sewa kapal dan pembebasan pembayaran PPh pasal 21 yang terhutang, sedangkan dari sisi moneter adalah pemberian rescheduling atau penjadwalan ulang pembayaran angsuran pokok pinjaman dan pemberian reconditioning atau keringanan syarat pinjaman serta bunga pinjaman ringan.

INSA juga meminta penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Perhubungan seperti pada pelayanan jasa kapal dan jasa barang. Pengusaha pelayaran nasional juga meminta keringanan atau penundaan biaya-biaya di pelabuhan, antara lain seperti memberikan penurunan 50% atas jasa tunda dan tambat labuh kapal.

Kemudian diharapkan Oil Companies dan Charterer tidak memutuskan kontrak kerja terhadap perusahaan pelayaran secara sepihak dan melakukan negoisasi dengan win-win solution, serta membayar piutang usaha tepat waktu.

Lain itu, INSA juga telah memberikan beberapa masukan kepada pemerintah terkait new normal (kenormalan baru) khususnya mengenai kelancaran pengoperasian kapal.

Beberapa masukkan tersebut antara lain kapal penumpang jarak dekat mohon pertimbangan dan perhatian mengenai syarat protokol kesehatan yang practicable dan tetap safe.  Untuk kapal-kapal Bulk Carrier dan General Cargo yang menggunakan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di atas kapal, baik yang sandar maupun transhipment di laut, agar para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) juga mengikuti protokol kesehatan dibawah pengawasan Syahbandar setempat.

Lalu, dokumen-dokumen safety certificate dan registrasi agar dijalankan secara full online di Kementerian dan Kepelabuhanan, agar menghindari kontak personal, tata cara dan kegiatan crew change diatur secara terstruktur dan seragam di semua pelabuhan Indonesia, dan tidak ada lagi pelabuhan di Indonesia yang menolak pemberlakuan Crew Change karena kebijakan pemerintah lokal.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini pengurus harus lebih aktif dalam menghadapi berbagai tantangan di dunia pelayaran, dan program kerja yang diamanahkan dalam RUA dapat dijalankan dengan baik.” pungkasnya.

Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan webinar yang mengusung tema “Pelayaran Indonesia Menuju Indonesia Maju”. Adapun isu-isu yang akan diangkat pada webinar ini mengenai Navigating The Covid-19 Crisis Through Managing Maritime Industry In Indonesia, Penegakan Hukum di Laut Teritorial Indonesia dalam Menuju Kemajuan Ekonomi Nasional, dan Penerapan Force Majeure Pada Kontrak Kapal Selama Pandemi.

Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Lilik Kurniawan menjadi keynote speaker pada acara webinar ini. Adapun narasumber yang mengisi webinar adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Capt. Dr. Wisnu Handoko M. Sc, Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S. T, MH, dan Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Julius Wiratno. (*)

abc
Regulasi

ATURAN PENGENDALIAN TRANSPORTASI MENUJU MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19 DIRILIS

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 8 Juni 2020.

“Menindaklanjuti Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, Kemenhub telah menerbitkan aturan pengendalian transportasi yang merupakan revisi dari Permenhub 18/2020,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jakarta, Selasa (9/6).

Menhub menjelaskan, dengan dibukanya kembali sejumlah aktivitas ekonomi, akan berdampak pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi. Untuk itu Kemenhub melakukan antisipasi dengan melakukan penyempurnaan Permenhub 18/2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19.

“Pengendalian transportasi yang dilakukan menitikberatkan pada aspek kesehatan, karena kami berupaya untuk menyediakan transportasi agar masyarakat baik itu petugas transportasi maupun penumpang tetap bisa produktif namun tetap aman dari penularan Covid-19 sebagaimana arahan Presiden RI Joko Widodo,” jelas Menhub Budi.

Secara umum ruang lingkup pengendalian transportasi yang dilakukan adalah untuk seluruh wilayah dan untuk wilayah yang ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pengendalian transportasi yang dilakukan meliputi penyelenggaraan transportasi darat (kendaraan pribadi dan angkutan umum seperti mobil penumpang, bus, dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan), laut, udara dan perkeretaapian.

Para penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi, para operator sarana dan prasarana transportasi wajib melakukan penerapan protokol kesehatan, penerapan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan physical distancing (jaga jarak) mulai saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan.

“Terkait pembatasan jumlah penumpang pada sarana transportasi akan ditetapkan selanjutnya oleh Menteri Perhubungan melalui Surat Edaran dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penyesuaian di kemudian hari,” ungkap Menhub.

Beberapa Surat Edaran Menhub tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Transportasi pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru untuk mencegah penyebaran Covid-19 tersebut yaitu, SE Nomor 11/2020 untuk transportasi darat, SE Nomor 12/2020 untuk transportasi laut, SE Nomor 13/2020 untuk transportasi udara, dan SE Nomor 14/2020 untuk transportasi perkeretaapian.

Beberapa revisi pada pasal-pasal dari Permenhub 18/2020, diantaranya :

  Revisi terkait pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk yang semula pada Permenhub 18/2020 maksimal 50 persen, pada Permennub 41/2020 akan diatur selanjutnya oleh Menteri Perhubungan melalui Surat Edaran. Misalnya : di transportasi udara menetapkan pembatasan jumlah penumpang maksimal 70 persen dari total jumah kapasitas tempat duduk dengan penerapan protokol kesehatan.

  Terkait penggunaan sepeda motor yang dapat membawa penumpang dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan seperti : melakukan aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika suhu badan di atas normal atau sakit.

  Terkait pengendalian transportasi udara yaitu penyesuaian kapasitas (slot time) bandara berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemenhub.

  Terkait pengenaan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada para operator sarana/prasarana transportasi dan para pengelola angkutan barang yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif tersebut mulai dari mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif.

  Terkait sosialisasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh berbagai unsur seperti : Menhub, Panglima TNI, KaPolri, Gubernur, Bupati/Walikota, Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 pusat dan daerah, Unit Pelaksana Teknis Kemenhub dan para operator transportasi.

Sebagai informasi, melalui SE Gugus Tugas Nomor 7/2020, telah ditetapkan kriteria dan persyaratan bagi individu untuk bepergian. Dimana kriteria yang harus dipenuhi bagi semua orang yang akan bepergian yaitu wajib mengenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan.

Kemudian, terkait persyaratan yang harus dipenuhi individu untuk dapat bepergian yaitu : Untuk perjalanan orang dalam negeri wajib menujukkan identitas KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan, atau dapat menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan Rapid Test.

Dengan catatan, seluruh persyaratan perjalanan orang dalam negeri tersebut dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.

Selanjutnya, untuk persyaraatan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri, diharuskan melakukan tes PCR pada saat ketibaan bila belum melaksanakan tes dan apabila tidak dapat menujukkan surat hasil tes PCR dari negara keberangkatan. Pemeriksaan PCR dikecualikan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tidak memiliki peralatan PCR, digantikan dengan tes rapid dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit/Puskesmas.

Gugus Tugas juga meminta masyarakat untuk mengunduh dan mengaktifkan aplikasi “Peduli Lindungi” pada perangkat telepon seluler yang bisa diunduh melalui Playstore atau Appstore.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat yang akan bepergian keluar masuk DKI Jakarta, sesuai Pergub DKI Jakarta 47/2020 tentang Surat Izin Keluar/Masuk DKI Jakarta. (sumber: dephub.go.id)

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA