Keluarga INSA

INSA DI WEBINAR PERLINDUNGAN HUKUM DAN PROTOKOL KESEHATAN PELAUT

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) berpartisipasi pada Webinar dengan topik ‘Perlindungan Hukum dan Protokol Kesehatan untuk Pelaut dalam Masa Pandemi Covid-19’ yang diselenggarakan Myshipgo, Rabu (03/06/2020).

Ketua Bidang SDM Pelaut DPP INSA Johan Novitrian menjadi narasumber pada acara webinar tersebut mewakili DPP INSA.

Dalam paparannya, Johan membahas beberapa isu seputar pelaut yang diantaranya mengenai sertifikat palsu, manning agency tidak sesuai fungsinya, belum ada petunjuk teknis untuk pelaksanaan ratifikasi MLC dalam UU No. 15/2016, overlapping regulasi, dan protokol kesehatan pelaut di masa pandemi Covid-19.

Acara webinar ini dihadiri berbagai Kementerian/Instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP), Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP). Turut hadir juga para praktisi maritim, asosiasi, DPC INSA Surabaya, DPC INSA Semarang, perusahaan pelayaran, dan akademisi.

Dari DPP INSA tampak hadir Capt. Witono Soeprapto, Sekretaris I Capt. Otto K.M Caloh, Wakil Ketua Umum V Buddy Rahkmadi, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotan Capt. Zaenal A. Hasibuan, Wakil Ketua Bidang SDM Pelaut Lisda Y. Satria, Anggota Bidang Angkutan Cair Denny Patriot, Anggota Bidang Marketing dan Komunikasi & IT Roland Permana. (*)

abc
Galeri

INSA HADIRI RAPAT KEMENKO MARVES

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) menghadiri Rapat Penetapan Hub Pelabuhan dan Hub Bandara di Indonesia yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melalui Zoom Meeting, Selasa (02/06/2020).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ridwan Djamaluddin.

Hadir pula Wakil Menteri II Kementerian BUMN, Sekretariat Kabinet Bidang Kemaritiman, dan perwakilan sejumlah kementerian lainnya, seperti dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyampaikan pentingnya menyamakan persepsi terlebih dahulu tentang pelabuhan hub internasional yang dimaksud.

Penetapan pelabuhan hub internasional juga harus didukung adanya komoditas ekspor di daerah sekitar pelabuhan atau hinterland, yang didukung dengan sarana dan prasarana untuk kegiatan kapal-kapal internasional, sehingga operator pelayaran tertarik singgah di pelabuhan tersebut.

Carmelita melanjutkan, dukungan komoditas ekspor mutlak dibutuhkan dalam penentuan pelabuhan hub internasional, mengingat dalam shipping practice dikenal prinsip ship follow the trade yakni kapal akan singgah ke suatu pelabuhan jika ada muatan perdagangan yang mencukupi secara ekonomis.

Selain Carmelita, beberapa pengurus DPP INSA juga ikut hadir seperti, Trisnadi Mulia, Capt. Witono Soeprapto, Teguh Basuseto, dan Rahmat.

Lain itu, hadir pula perwakilan dari perwakilan badan usaha transportasi seperti,  AP I dan II (Persero), Pelindo I-IV (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Pelni (Persero), sedangkan perwakilan asosiasi terdiri dari DPP INSA dan Indonesia National Air Carriers Association (INACA). (*)

abc
Domestic

KEMENHUB PERPANJANG MASA BERLAKU PERMENHUB 25/2020

Kementerian Perhubungan memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 menjadi hingga 7 Juni 2020.

“Dengan demikian larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Kemenhub akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas yang masih boleh bepergian,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Sabtu (30/5).

Keputusan perpanjangan masa berlaku ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dimana sebelumnya Permenhub 25/2020 berlaku hingga 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

"Terbitnya Keputusan Menhub ini untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 7 Juni 2020,” ujarnya.

Adita mengatakan, melalui Keputusan Menteri ini, Menteri Perhubungan meminta kepada para Dirjen di Lingkungan Kemenhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Walikota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi aturan ini.

“Dalam setiap mengeluarkan aturan dan kebijakan, Kemenhub selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan stakeholder terkait lainnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan saling mendukung dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19,” pungkasnya. (*)

abc
Galeri

RAPAT NEW NORMAL PENGOPERASIAN KAPAL DAN PELABUHAN

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) mengikuti Rapat New Normal dalam Pengoperasian Kapal dan Pelabuhan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Jumat (29/05/2020), via Zoom Cloud Meeting.

Rapat yang dipimpin Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus R. Purnomo bertujuan untuk mendapatkan masukan dari stakeholder mengenai persiapan sektor laut menghadapi New Normal.

Pada kesempatan tersebut DPP INSA memberikan beberapa masukkan kepada Ditjen Hubla diantaranya mengenai pengurusan perizinan sertifikat dilakukan secara online untuk mengurangi kontak fisik.

Kemudian, pada angkutan RoRo/Penumpang agar pengawasannya lebih diperketat guna mencegah penyebaran Covid-19.  Lalu, syarat rapid test untuk kapal-kapal jarak dekat perlu dipertimbangkan karena biayanya lebih mahal dari pada harga tiket.

Perlu adanya informasi dari galangan kapal mengenai kesiapan docking kapal, dan pada bidang angkutan curah diharapkan adanya dukungan dari Kementerian Perhubungan melalui otoritas pelabuhan agar memonitor kesehatan buruh yang melakukan kegiatan bongkar muat di atas kapal.

Dari DPP INSA tampak hadir Capt. Witono Suprapto, Sekretaris II INSA Hutakemri Ali Samad, Wakil Ketua Umum V INSA Buddy Rakhmadi, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan (Orta) INSA Capt. Zaenal A. Hasibuan, Anggota Bidang Orta Leoni Aulina, Anggota Bidang Angkutan Petikemas Dalam Negeri Iksan Ade Kurniawan. (*)

abc
Interview

TANTANGAN PERUSAHAAN PELAYARAN DI KALA PSBB

Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease-19 (Covid-19). Kebijakan tersebut diantaranya mulai dari physical distancing, work from home (WFH), sekolah dari rumah hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Adanya kebijakan tersebut mengharuskan menajemen suatu perusahaan mengubah gaya kerjanya guna menjalankan arahan dari pemerintah.

Seperti PT Pan Maritime Wira Pawitra (PMWP) yang merupakan perusahaan pelayaran nasional memberlakukan WFH sejak 16 Maret 2020 guna memerangi Covid-19. Awalnya, menajemen menerapkan dua shift dari setiap departement dalam perusahaan yang bergantian masuk kantor sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. 

“Kemudian, mengikuti keputusan Pemprov DKI terkait WFH dan PSBB, seluruh karyawan bekerja dari rumah secara waktu penuh,” kata Dian A. Imirsyah GM Operation/DPA PT PMWP kepada INSA News di Jakarta.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih sangat membantu perusahaan dalam melakukan koordinasi ditengah pandemi Covid-19. Seperti kegiatan operasional kapal dan kru kapal dilakukan secara “remote” dengan menggunakan komunikasi via Whatsapp (WA), email, dan video conferencing menggunakan aplikasi Skype dan Zoom.

“Pertemuan dengan pihak klien pun juga dilakukan secara ‘jarak jauh’ menggunakan Skype, Zoom dan Microsoft Teams,” ungkapnya.

Diakui Dian, suasana bekerja di rumah awalnya sangat berat bagi seluruh karyawan karena menjadi tidak fleksibel. Namun, memahami kondisi yang ada serta demi kesehatan serta keselamatan karyawan dan keluarga masing-masing, akhirnya kegiatan WFH bisa disesuaikan.

Menurut Dian, ada hal positif yang dapat dirasakan para karyawan melalui WFH. Misalnya, bekerja dan berada dekat keluarga 24 jam setiap hari. Sehingga pekerjaan dilakukan sambil membantu anak yang juga melakukan kegiatan sekolah dari rumah, juga urusan rumah tangga seperti memasak, dan merapihkan rumah.

“Untuk menjaga kondisi fisik, pastinya karyawan juga melakukan kegiatan olah raga yang secukupnya di sekitar area rumah seperti jalan pagi, jogging, yoga, senam dan bersepeda. Tentunya hal ini tidak dipaksakan secara berlebihan mengingat potensi bahaya terpaparnya coronavirus di sekitar kita,” ujarnya.

Kemudian kendala lainnya yang dihadapi perusahaan pelayaran saat WFH, lanjut Dian, adalah terhambat untuk melakukan penggantian Sertifikat Kapal, pengiriman Logistik ke lokasi dan perbaikan kecil (repair) dan besar (docking) karena pembatasan yang dilaksanakan oleh beberapa Pemerintah Daerah.

“Kita berharap pemerintah dapat memberikan keringanan perizinan dan stimulus untuk sektor transportasi yang terdampak covid-19,” tandasnya.

Hal yang sama juga dilakukan PT Mitra Samudra Sejati (MSS) yang menerapkan WFH pada karyawannya. Direktur Utama PT MSS Capt. Zaenal A. Hasibuan mengatakan, perusahaan menerapkan WFH secara bertahap sejak adanya imbauan dari pemerintah.

“Awalnya untuk karyawan yang bekerja menggunakan kendaraan umum kami berlakukan WFH sejak akhir Februari. Lalu dilanjut dengan WFH untuk seluruh karyawan di Jabodetabek,” ujarnya.

Capt. Zaenal menyebutkan perusahaannya ada di Jakarta dan juga Balikpapan sehingga kerja secara jarak jauh sudah biasa dilakukan perusahaan.

“Kami sebenarnya terbiasa bekerja jarak jauh karena dalam sehari-harinya juga saya sendiri banyak mengerjakan pekerjaan yang mengharuskan saya meninggalkan kantor,” imbuhnya.

Soal kendala yang dihadapi, dikatakan Capt. Zaenal, adalah mengenai rotasi pelaut. Pasalnya, kapal-kapal yang dioperasikan banyak beroperasi di area minyak dan gas (migas) dan Terminal Khsusus (Tersus) yang mengharuskan para pelaut menjalankan karantina sebelum naik ke kapal.

“Hal ini memengaruhi jadwal yang sudah dijalankan bertahun-tahun,” bebernya.

Tak hanya itu, saat kapal melakukan docking juga menjadi kendala yang perlu disikapi. Sebab, kapal belum bisa dilayani dikarenakan terbatasnya para pekerja di lapangan akibat PSBB guna mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini menyebabkan jadwal operasi kapal berubah dan membengkaknya biaya operasional.

“Saat sebelum memulangkan ABK di kapal tersebut, tiba-tiba berlaku larangan penerbangan dan PSBB di Jawa Timur, maka berantakan lagi semua rencana yang kesemuanya berimbas pada penambahan biaya operasi kapal,” ungkapnya.

Lalu, lanjut Capt. Zaenal, kapal-kapal yang beroperasi di sektor migas juga terkena imbas Covid-19 karena banyak klien yang memberlakukan WFH sehingga urusan pembayaran menjadi terhambat. Disisi lain sampai saat ini tidak terlihat adanya kelonggaran dari perbankan dalam menyikapi keadaan tersebut, artinya saat terlambat membayar bank tetap memberi peringatan.

“Industri jelas terdampak, tapi seperti biasa yang qualified akan survive apakah itu perusahaan kecil atau besar, semua tergantung strategi dan kemampuan beradaptasi,” pungkasnya. (*)

abc
Keluarga INSA, Ulasan Berita

SUSUNAN PENGURUS INSA 2019-2023

Susunan pengurus Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) periode 2019-2023 telah terbentuk. Penyusunan kepengurusan ini dilakukan usai terpilihnya Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum INSA periode 2019-2023 pada Rapat Umum Anggota (RUA) INSA Ke-XVII.

Susunan kepengurusan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Nomor : 003 /Kpts/V/05-2020 Tentang Susunan DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Masa Bakti 2019-2023 tertanggal 08 Mei 2020.

Kepengurusan DPP INSA yang telah terbentuk ini berjumlah 129 orang, Dewan Penasihat berjumlah 10 orang, dan terdapat 23 bidang.

Kepengurusan yang baru ini diharapkan semakin solid dalam memperjuangkan kepentingan anggota dan kemajuan industri pelayaran nasional, serta memperkuat sinergi antara DPP INSA dengan pemerintah dan stakeholder terkait.

Berikut Susunan DPP INSA 2019-2023:

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA