Jakarta, INSA - Untuk kedelapan kalinya, Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyelenggarakan seminar bersama dengan Mare Forum di Hotel DoubleTree pada Rabu 23 November 2016. Mare Forum adalah penyelenggaraan konfrensi internasional di bidang maritim yang membicarakan perkembangan maritim dunia dan negara-negara bersangkutan di mana konfrensi itu diselenggarakan.
Konfrensi yang kali ini bertema "Building Maritime Power" dihadiri oleh para pemangku kepentingan di bidang maritim, yakni shipping finance, ship owner, lembaga riset, galangan, klasifikasi dan para analisis baik internasional maupun nasional.
Penyelenggaraan konfrensi dengan tema "Building Maritime Power" dirasa tepat dengan program pemerintah Indonesia yang sedang gencar membangun ekonomi maritim bersama infrastrukturnya.
Dalam kata sambutannya, Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyampaikan apresiasinya terhadap seminar dan kepedulian dunia internasional mengenai pengembangan maritim di Indonesia.
Salah satu topik menarik yang dia bahas adalah akan kemana shipping industry di Indonesia dan global internasional mengarah. Dibahas di dalamnya membicarakan market commodity ke depan. "Hal ini cukup menarik di tengah terpuruknya shipping industry internasional akibat global resesi ekonomi," ujarnya.
Dia juga membahas, pada kalangan perbankan perlu membuat suatu analisa akan kemana dana akan diinvestasikan untuk dunia maritim dan masa depan tren serta inovasi perkapalan. "Apakah energi LNG bisa diterapkan di perkapalan Indonesia?"
Hal menarik lainnya dalam konfrensi ini terkait masa depan kepariwisataan maritim di Indonesia. Kehadiran Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam forum ini memaparkan mengenai potensi kepariwisataan di bidang maritim yang sedang digalakkan di Indonesia sebagai bagian dari poros maritim. Infrastruktur pembangunan sarana dan prasarana bagi kapal pesiar asing yang mendatangi segenap pelosok daerah di Indonesia perlu dibangun dengan standar internasional untuk menarik wisatawan.
Hasil diskusi ini diharapkan akan membantu Indonesia dalam membangun ekonomi maritim dengan segenap tantangannya.
abc
Jakarta, INSA - Indonesian Council World Affair (ICWA) melaksanakan seminar dengan topik "Prospect on Maritime Governance and Cooperation between Indonesia and Taiwan" yang bertempat di JS Luwansa Hotel & Convention Center Jakarta, 6 September 2016.
Indonesian Council World Affair (ICWA) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh para mantan Duta Besar Indonesia diantaranya Ali Alatas dan mantan Menteri Pariwisata Joop Ave di tahun 1997. Bekerjasama dengan Taiwan Economic and Trade Office (TETO), seminar ini menampilkan pembicara-pembicara dari Indoneisa dan Taiwan.
Industri maritim Indonesia diwakili oleh beberapa pembicara diantaranya adalah Budhi Halim Sekretaris Umum DPP INSA (Indonesian National Shipowners' Association), Dr Ir Safri Burhanuddin DEA Deputy Menko Maritim, Yugi Prayitno Wakil ketua Kadin divisi Kelautan dan Nelayan.
Budhi Halim mengatakan, sebagai negara kepulauan yang dua pertiga areanya terdiri dari lautan, maka transportasi laut merupakan angkutan utama untuk menunjang kegiatan logistik nasional. Oleh karena itu, beberapa langkah strategis harus segera dilakukan untuk memajukan ekonomi Indonesia yang masih 82 persen berpusat di pulau Jawa dan Sumatera.
"Sesuai harapan ICWA, kami dari INSA bisa memberikan informasi mengenai National Shipping And Its Challenges. INSA mengacu pada pesan Presiden Jokowi bahwa kita harus bekerja keras untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, dan harus bisa berperan aktif dalam memajukan ekonomi di Indonesia bagian timur," kata Budhi Halim dalam pidatonya.
Budhi Halim menjelaskan, bahwa sekiranya terdapat 3 peluang besar untuk investasi bagi kerjasama antara Indonesia dan Taiwan. Pertama, pembangunan industri masyarakat lokal di Indonesia Timur agar ada angkutan balik. Kedua, perbaikan fasilitas galangan baik untuk perbaikan maupun bangunan baru. Ketiga, pembangunan pelabuhan yang multi moda
INSA menawarkan, sambung Budhi Halim, untuk membangun kerjasama kepemilikan kapal untuk menunjang program Tol Laut untuk dalam negeri dan Beyond Cabotage untuk angkutan ke Luar Negeri.(Sumber: emaritim.com)abc
Jakarta, INSA- Tidak beroperasinya perusahaan pelayaran kargo terbesar asal Korea Selatan Hanjin Shipping Co., tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku logistik di dunia khususnya di Indonesia. Di Indonesia, Hanjin yang merupakan perusahaan pelayaran terbesar ketujuh di dunia, dipastikan memiliki mitra usaha di Indonesia yang berperan dalam membantu kelancaran pengiriman kargo internasional.
Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melihat dengan jelas bahwa dengan tidak beroperasinya Hanjin akan berdampak terhadap pelayanan kargo dan kontainer di pelabuhan di Indonesia juga bisnis pelayarannya.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM menyatakan bahwa akibat tidak beroperasinya Hanjin Shipping karena masalah finansial tentunya banyak kapal-kapal kontainer milik perusahaan Hanjin yang ditolak berlabuh/sandar oleh sejumlah Otoritas Pelabuhan karena khawatir jasa layanan kepelabuhanan tidak dibayar.
"Dampak yang ditimbulkan dengan tidak beroperasinya perusahaan pelayaran terbesar Hanjin tersebut diantaranya telah terjadi penumpukan kontainer Hanjin di terminal petikemas yang akan menghambat kelancaran di pelabuhan," ujar Tonny dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (15/9/2016).
Selain adanya penumpukan barang atau kontainer yang tertahan di sejumlah pelabuhan utama di Indonesia seperti Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan Tanjung Perak Surabaya, dampak lain yang dipastikan akan timbul adalah adanya keterlambatan pengiriman logistik baik untuk ekspor maupun impor.
Dalam hal ini, kekhawatiran para pengusaha karena akan adanya double cost yang memberatkan mereka tentunya merupakan salah satu alasan penyebab kontainer-kontainer tersebut belum keluar dari pelabuhan.
Selain itu, efek dari permasalahan finansial pihak pelayaran Hanjin juga menjadi unsur penting dalam asuransi karena dapat dipastikan kapal-kapal milik Hanjin akan berhenti beroperasi dimana pun berada. Perusahaan pelayaran dirugikan karena tidak beroperasinya Hanjin Shipping begitu juga agen umum kapal Hanjin di Indonesia yaitu PT. Bumi Laut Shipping Co. yang tentu saja ikut mengalami kerugian.
Melihat kondisi tersebut dan dampak yang diperkirakan akan terjadi karena tidak beroperasinya Hanjin Shipping dimaksud, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengambil langkah efektif dengan membentuk Tim Terpadu untuk penyelesaian penanganan kontainer barang ekspor impor di pelabuhan.
"Tim ini beranggotakan Instansi Pemerintah terkait seperti Otoritas Pelabuhan, Operator Pelabuhan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, Perusahaan Pelayaran, Pemilik Barang serta pihak Hanjin Shipping Co.Ltd. dengan tugas utama untuk mencarikan solusi bagi para pelaku bisnis pelayaran yang terkait dengan berhenti beroperasinya Hanjin Shipping," jelasnya.
Tim ini nantinya akan memformulasikan skema penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan dengan tidak beroperasinya Hanjin Shipping. Selain itu, tim ini akan menjadi sarana mediasi bagi para pemilik barang, perusahaan pelayaran dan agen umum kapal PT. Bumi Laut Shipping Co.
"Pemerintah selalu siap dan hadir untuk menjadi mediator penyelesaian permasalahan yang terjadi akibat tidak beroperasinya Hanjin Shipping agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir dan tidak meluas yang pada akhirnya dapat mengganggu rantai logistik dan perekonomian di Indonesia," pungkasnya.abc
Jakarta, INSA - Sidang International Maritime Organization (IMO) yang berlangsung di London Inggris dari 24-28 Oktober 2016 Marine Environment Protection Committee (MEPC) - 70th Session memasuki masa penting untuk delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio.
Dalam wawancara via elektronik salah satu delegasi Indonesia Capt.Yan Petman M.Mar yang datang mewakili DPP INSA bersama Nova Y Mugiyanto mengatakan bahwa delegasi Indonesia beberapa kali melakukan intervensi terkait dengan rencana pemberlakuan Ballast Water Management yang akan di implementasikan mulai 8 September 2017.
"Hal hal yang masih menjadi perdebatan diharapkan akan bisa di finalisasi kali ini, sehingga masa transisi untuk memberlakukan ini bisa menjadi mudah. Juga mengenai pembebasan dan pengecualian dari konvensi ini," kata Yan.
Indonesia pada prinsipnya mendukung semangat dunia internasional untuk menjamin terciptanya kelestarian lingkungan laut yang ramah lingkungan sehingga pembangunan dalam domain kemaritiman khususnya dalam bidang pelayaran sesuai dengan agenda pembangunan yang berkelanjutan.
"Sebagai negara kelautan terbesar di dunia, kita terus bekerja dan berjuang menguatkan peranan diplomasi maritim Indonesia di dunia internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional bangsa," ujarnya.
Sementara, ketua IMO Kim Tac Lim dalam sambutannya mengatakan, sidang MEPC 70 ini terdapat sejumlah 167 dokumen yang mencakup 18 agenda pembahasan, serta juga akan dibahas hal – hal yang masih belum selesai dibahas pada pembahasan sebelumnya. Dengan tema IMO tahun ini "Shipping Indespensable to the world" IMO dituntut untuk tergabung dalam sebuah skema terkoneksi akan penataan laut secara global (Global Ocean Governance).
Pada hari pertama persidangan (24/10) delegasi Indonesia membacakan dokumen submisinya (MEPC 70/6/3) terkait "Comments on document MEPC 70/6 regarding draft amendments to 2012 Guidelines for the Development of a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) (MEPC.213 (63))".
Dalam hal ini Indonesia mendapat dukungan atas submisinya dari beberapa negara seperti: Turki, India, Prancis, Belanda, Marshall Island dan Inggris. (sumber: emaritim.com)abc
http://insa.joglotech.com/wp-content/uploads/2017/01/VTS_01_1.mp4-1.mp4abc
KABID KAPAL OFFSHORE
abc
BENDAHARA UMUM
abc
KETUA UMUM
abc
Jakarta, INSA - Pemerintah Jepang memberikan perhatian serius terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Patimban yang ditunjukkan dengan adanya kunjungan langsung Menteri Transportasi Jepang (Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism - MLITT), Mr.Keiichi Ishii ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban pada hari ini (28/12) di Subang Jawa Barat.
Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, Pembangunan Pelabuhan Patimban membutuhkan total dana sekitar Rp. 43,22 Triliun, dengan pembiayaan sebagian besar berasal dari pinjaman pihak Jepang.
Dalam kunjungannya tersebut, Menteri MLITT Jepang didampingi oleh Wakil Menteri Bidang Teknik (Vice Minister for Engineering Affairs) dan para pejabat tinggi di lingkungan MLITT Jepang, Duta Besar Jepang dan perwakilan Kedutaan Besar Jepang, serta perwakilan dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Sementara dari pihak Pemerintah Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Kepelabuhanan, Atase Perhubungan RI di Tokyo serta pejabat terkait lainnya ikut mendampingi pihak Jepang meninjau beberapa rencana lokasi pembangunan yang meliputi lokasi konstruksi akses jalan serta lokasi konstruksi Pelabuhan Patimban sendiri.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM menargetkan penandatanganan perjanjian pinjaman (Loan Agreement) proyek Pelabuhan Patimban dengan pihak Jepang dapat dilakukan pada bulan Mei 2017 yang akan dikoordinasikan oleh Bappenas.
Saat ini berbagai proses perizinan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat masih terus diselesaikan tepat waktu agar pada saat pinjaman dari Jepang disepakati maka pembangunan pelabuhan Patimban dapat dimulai.
Untuk itu pada Hari ini, (28/12) Menteri Transportasi Jepang, Mr. Keiichi Ishii melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang Jawa Barat.
"Kedatangan Pak Keiichi ke lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban adalah untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan komprehensif terkait rencana pelaksanaan pekerjaan pembangunan pelabuhan ini," ujar Tonny.
Adapun Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah resmi memasukkan proyek Pelabuhan Patimban ke dalam daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah atau Bluebook dengan nilai pinjaman sebesar US$1,7 Miliar. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi lanjutan dengan Jepang mengenai proyek Pelabuhan Patimban tersebut, baik dari aspek teknis proyek, besaran pembiayaan, skema pembayaran dan lain sebagainya. Di samping itu, Kementerian Keuangan dan Kemenhub juga akan menyiapkan anggaran guna mendukung proyek Pelabuhan Patimban tersebut, karena sebagian dana pembangunan juga berasal dari APBN dan Kerjasama Pemerintah – Swasta (KPS).
“Ke depannya diharapkan pelabuhan ini dapat memberikan alternatif akses laut terdekat dari kawasan sentra industri sekaligus melengkapi fungsi New Priok Port sebagai pelabuhan internasional.” tutup Tonny.
Sebagai informasi, Pelabuhan Patimban yang merupakan proyek pengganti Pelabuhan Cilamaya berlokasi di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaraan Pelabuhan Patimban berada di bawah tanggung jawab Kementerian Perhubungan. Namun, Kementerian Perhubungan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan terkait pembangunan, pengoperasian dan pengusahaannya.
Rencananya pembangunan Pelabuhan Patimban akan dibangun dalam 3 (tiga) tahap pembangunan, dimulai dengan tahapan konstruksi pada bulan Januari 2018, soft opening pada tahun 2019 dan ditargetkan rampung secara keseluruhan pada tahun 2027 dengan kapasitas terminal yang mampu melayani bongkar muat kontainer sebanyak 7,5 juta TEUS per tahun dan terminal kendaraan sebanyak 600.000 CBU per tahun serta dilengkapi pula dengan terminal kapal roro, terminal kapal curah cair dan dermaga kapal negara.
Adapun hingga saat ini perkembangan kemajuan dari rencana pembangunan Pelabuhan Patimban adalah sebagai berikut:
1. Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang menetapkan Pelabuhan Patimban sebagai Pelabuhan Utama telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP. 745 Tahun 2016;
2.Proses_ Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Subang oleh instansi terkait;
3. Studi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) telah selesai dan telah mendapat rekomendasi dari Bupati dan Gubernur, saat ini dalam proses penetapan oleh Menteri Perhubungan;
4. Telah dilaksanakan rapat koordinasi Konsultan AMDAL, Basic Design, Studi Pengadaan Lahan (LARAP) dan RIP pada tanggal 25 November 2016 untuk harmonisasi data dan rencana pembangunan;
5. Studi Pengadaan lahan sudah selesai dan telah diajukan kepada Gubernur untuk diterbitkan Penetapan Lokasi pengadaan lahan pelabuhan;
6. Basic Design sudah selesai sedangkan untuk Detailed Engineering Design (DED) pada Januari 2017 – Juni 2017;
7. Telah dilakukan konsultasi publik dan perbaikan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
8. Untuk pembangunan jalan akses pelabuhan dan jalan tol telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Pada tahun 2017 akan dilakukan Studi Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) dan Studi FS jalur kereta api oleh Ditjen Perkeretaapian.abc
