Category: Insa Insight
Galeri, Insa Insight

FDG KEANGGOTAAN INDONESIA DI IMO

[caption id="attachment_8908" align="aligncenter" width="1280"] Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowner's Association (DPP INSA), Budhi Halim (ketiga kanan) berserta jajarannya mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Keanggotaan Indonesia di International Maritime Organization (IMO) yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Jumat (19/10/2018).[/caption]      abc
Galeri, Insa Insight

INSA MENJADI NARASUMBER DI ACARA SHIPPING ONE ON ONE MEETING FORUM

[caption id="attachment_8901" align="aligncenter" width="2400"] Wakil Ketua Umum III Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowner's Association (DPP INSA), Darmansyah Tanamas menjadi narasumber di acara Bisnis Forum "Shipping line One on One Meeting" di Hotel All Season, Jakarta, Jumat (19/10/2018).[/caption]   [caption id="attachment_8902" align="aligncenter" width="2400"] Kepala BPKS, Agus Salim (kanan) memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua Umum III DPP INSA, Darmansyah Tanamas (kiri).[/caption]   [caption id="attachment_8903" align="aligncenter" width="2400"] Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) ini bertujuan untuk memasarkan Sabang sebagai pelabuhan termuka di kawasan barat Indonesia melalui forum pertemuan perusahaan pelayaran dan logistik nasional.[/caption]abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

ASAS CABOTAGE HARUS DIPERTAHANKAN

Adanya usulan untuk membuka kran investasi asing hingga 100 persen pada usaha angkutan multimoda akan menodai kebijakan asas cabotage di sektor angkutan laut nasional. Asas cabotage yang bermakna kedaulatan negara (sovereign the country) telah terbukti sukses dalam menjaga kedaulatan negara pada aspek keamanan dan pertahanan. Armada pelayaran nasional menjadi bagian dari pertahanan negara, yang dapat dimobilisasi jika negara dalam keadaan bahaya. Hal ini seperti amanat Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kebijakan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres No. 05 tahun 2005 dan Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran juga telah terbukti berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Penerapan asas cabotage yang didukung para pelaku usaha pelayaran nasional telah mendorong investasi sektor angktuan laut. Pada 2017, armada pelayaran nasional mencapai 23.823 atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas cabotage pada 2005 yang hanya berkisar 6.041 armada. Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional yang pada 2017 telah mencapai 3.760 perusahaan. Dengan kekuatan armada yang cukup besar, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Seluruh distribusi kargo domestik sudah terlayani oleh kapal nasional dari total kargo sekitar 965 juta ton pada 2017 untuk seluruh wilayah Indonesia. Asas cabotage juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor terkait pelayaran nasional lainnya. Sedikitnya, terdapat 18 cluster bisnis terkait pelayaran nasional yang terdampak positif dari tumbuh kembangnya armada pelayaran nasional, misalnya galangan kapal, asuransi kapal, hingga sektor sekolah SDM pelaut. Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, adanya usulan dari pihak-pihak tertentu untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada angkutan multimoda, khususnya sektor angkutan laut merupakan sebuah kemunduran dan menodai semangat nasionalisme yang tertuang dalam asas cabotage. “Asas cabotage harus tetap berjalan konsisten, karena sudah terbukti memberikan banyak dampak positif dalam banyak aspek negara. Jadi kalau ada suara atau usulan untuk mengubah DNI di sektor angkutan laut tentunya harus ditolak,” katanya Jumat (5/10/2018). Menurutnya, pasar dalam negeri Indonesia dengan penduduk nomor 4 terbesar memang sangat menggiurkan investor asing, apalagi di saat pasar dunia yang tengah mengalami kelesuan. Untuk itu, pemerintah harus menempatkan safety dan security nasional di atas segalanya termasuk investasi asing. Di sisi lain, pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah dalam mendorong daya saingnya. Jika DNI pada sektor angkutan laut dibuka hingga 100 persen untuk investasi asing, secara serta merta akan membuat pelayaran nasional akan kembali mengalami kelesuan. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Indonesia. Beberapa negara sudah memberlakukan asas cabotage seperti, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya. Terlebih kata Budhi, saat ini Presiden Joko Widodo tengah mencita-citakan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Cita-cita itu akan terwujud dengan dukungan industri pelayaran nasional yang kuat dengan konsistensi implementasi kebijakan asas cabotage. “Jadi asas cabotage harus konsisten dijalankan kalau kita mau menuju poros maritim dunia sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Joko Widodo," tegas Budhi. Untuk itu, kebijakan terkait transportasi laut baik di tingkat pusat maupun daerah harus mengedepankan kebijakan asas cabotage. “Kebijakan asas cabotage merupakan bentuk kedaulatan negara dan mandatory atau bersifat wajib untuk negara. Asas cabotage harus dipertahankan demi kepentingan nasional," pungkasnya.(*)abc
Galeri, Insa Insight

INDONESIAN-FRANCE WORKSHOP ON GREEN VESSELS

[caption id="attachment_8873" align="aligncenter" width="1280"] Bendahara Umum DPP INSA, Nova Y. Mugijanto sedang memberikan pemaparan mengenai kondisi terkini industri pelayaran nasional di acara Indonesian-French Workshop on Green Vessels bertemakan Greener Vision in Indonesian Vessels Industry yang diselenggarkan oleh Kedutaan Besar Perancis di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, 25 September 2018.[/caption] abc
Galeri, Insa Insight

PARTISIPASI INSA DI SEMINAR NASIONAL SESKOAL 2018

[caption id="attachment_8878" align="aligncenter" width="1280"] Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim menjadi pembicara di Seminar Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) 2018 bertemakan "Mewujudkan Keamanan Maritim dan Keselamatan Pelayaran yang Optimal dalam Rangka mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia" yang dilaksanakan di Gedung Jos Soedarso Seskoal, Bumi Cipulir, Jakarta Selatan, 20 September 2018.[/caption] Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim (kiri) pada acara Seminar Seskoal membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pelayaran, Konsep Kontribusi INSA kepada Pengguna Laut dalam Mendukung Keselamatan Pelayaran serta Harapan INSA Terkait Keamanan Maritim dan Keselamatan Pelayaran. [caption id="attachment_8880" align="aligncenter" width="1280"] Danseskoal Laksamana Muda TNI Dr. Ammarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D., memberikan cinderamata kepada Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim.[/caption]abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

INSA FOKUS ASPEK KESELAMATAN DAN KEAMANAN ALUR PELAYARAN CBL

Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran menjadi fokus Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pemanfaatan kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL). Rencananya proyek CBL yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional tersebut akan dibangun pada tahun ini. Wakil Ketua Umum I INSA Witono Suprapto mengapresiasi adanya rencana CBL sebagai alternatif moda transportasi berbasis sungai atau inland waterways untuk mengurangi kepadatan di jalan raya. Saat ini 90 persen angkutan logisitik di Indonesia masih menggunakan moda berbasis jalan raya. Hal ini mengakibatkan tingkat kemacetan lalu lintas cukup tinggi dan ketidakpastian pengiriman barang yang berdampak pada kenaikan biaya logistik. “Benefit adanya CBL adalah beban jalan berkurang, kepadatan berkurang, mengurangi risiko keterlambatan barang, efisiensi logistik, dan ramah lingkungan,” kata Witono di acara Focus Group Discussion (FGD) Pemanfaatan Kanal Cikarang Bekasi Sebagai Alternatif Moda Transportasi Angkutan Logistik di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Selasa (17/7/2018). Witono menuturkan kecepatan dan volume kapal tongkang menjadi suatu hal yang penting dalam melakukan efisiensi logistik pada kanal CBL. Optimalisasi kanal CBL dapat dilakukan dengan mengoperasikan kapal tongkang berukuran 300 feet yang memiliki panjang 80-95 meter dan lebar 24,5 meter. Dengan spesifikasi kapal seperti itu, lanjut Witono, alur pelayaran kanal CBL harus memiliki kedalaman 6 meter dengan lebar kanal 100 meter jika terjadi pertemuan kapal pada lokasi kanal yang sama. Selain itu, harus tersedianya turning basin yang lebarnya dua kali panjang tongkang untuk fasilitas berputar kapal. “Aspek keselamatan dan keamanan alur pelayaran pada kanal CBL menjadi kajian yang sangat penting,” tegasnya. Lebih lanjut, Witono mengharapkan agar INSA ikut dilibatkan dalam kajian dan pembahasan agar  teori pembangunan kanal CBL dan praktek pengoperasian nantinya dapat sinkron dan berjalan optimal.(*) abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

PELAYARAN NASIONAL HARAPKAN NILAI TUKAR RUPIAH STABIL

Para pelaku usaha pelayaran nasional mengharapkan terjadinya stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang kini terus mengalami pelemahan  dan telah mencapai sekitar Rp14 ribu. Ketua Umum DPP Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, stabilitas nilai tukar rupiah tehadap dolar Amerika sangat dibutuhkan para pelaku usaha nasional dalam rangka menyusun kembali rencana bisnis perusahaan. “Kami harap tentunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ini cepat stabil. Karena kita perlu menyesuaikan dan menata ulang rencana bisnis jika terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang,” katanya, Jumat (29/6). Menurutnya, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika membuat perusahaan cukup berdampak pada beban biaya perusahaan. Hal ini tidak lepas dari beberapa komponen beban perusahaan yang harus dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika. Beberapa beban biaya yang perlu dibayarkan dalam mata uang dolar Amerika itu seperti, spare part kapal. Karena diketahui, sebagian besar spare part kapal saat ini masih lebih banyak impor. Lain itu, pinjaman kepada bank asing dalam pembangunan kapal yang perlu dibayarkan dalam bentuk dolar Amerika. Komponen lainnya adalah asuransi kapal dengan perusahaan asuransi asing. Tentunya hal ini memberatkan perusahaan pelayaran, mengingat income pelayaran domestik bagi perusahaan pelayaran nasional menggunakan mata uang rupiah. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, juga berdampak peningkatan cost of transaction para importir Indonesia. Bagi importir, biaya yang dikeluarkan untuk nilai suatu barang tertentu akan ikut terkerek naik jika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus mengalami pelemahan. Adapun, bagi eksportir justru terjadi sebaliknya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan membuat nilai dari hasil produksi suatu barang yang diproduksi menjadi lebih tinggi. Untuk itu, Carmelita menambahkan, perusahaan nasional yang terdampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga tidak dapat berbuat banyak, selain melakukan efisiensi-efisiensi pada pos-pos beban biaya yang dapat ditekan. “Tentunya beban kita semakin berat, karena sulit bagi pelayaran nasional menaikkan freight kapal. Mungkin yang dapat dilalukan adalah efisiensi pada beban biaya yang mungkin bisa ditekan.” Sementara itu, penaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 5,25 persen, yang dilakukan Bank Indonesia dapat dimaklumi mengingat tidak adanya pilihan lain untuk menjaga nilai tukar rupiah. Kebijakan BI ini, katanya, diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor asing dan juga mengendalikan inflasi nasional. Namun demikian, kata Carmelita, kebijakan ini sedikit banyak juga akan berdampak bagi perusahaan pelayaran nasional. Pelayaran nasional harus berusaha lebih keras untuk mendapat pinjaman guna investasi pengembangan usaha. Untuk itu pelayaran nasional mengharapkan, untuk mendapat pendanaan yang kompetitif dengan besaran bunga yang berbeda dari bunga perbankan pada umumnya. “Kita mengharapkan untuk industri pelayaran nasional adanya pendanaan kompetitif yang dibedakan dengan bunga perbankan pada umumnya.”(*)abc
Insa Insight, Teknologi

3 Pelabuhan Serentak Terapkan Layanan Inaportnet

Jakarta, INSA - Tiga pelabuhan serentak menerapkan layanan kapal dan barang berbasis online "Inaportnet" yang ditandai dengan video conference yaitu untuk pelabuhan Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Panjang (Lampung), dan Balikpapan (Kalimantan Timur). Penerapan Inaportnet menurut Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut Bay M Hasani bertujuan meningkatkan  pelayanan kapal di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, terpercaya, transparan,  dan terstandar serta biaya yang minimal. "Dengan begitu dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia," kata Bay dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (26/9/2017). Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dikatakannya, telah menjadi Quick Win Kementerian Perhubungan, yang harus diterapkan pada 16 pelabuhan di Indonesia. Adapun hingga saat ini sudah ada 10 pelabuhan yang telah melakukan go live dari total 16 pelabuhan yang ditargetkan untuk go live seluruhnya di akhir tahun 2017. Beberapa Sistem pendukung pelaksanaan Inaportnet yang sudah berjalan yaitu Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan, dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). "Ini akan dapat berjalan bila sistem pendukungnya handal dan terintegrasi  dengan baik. Disamping itu perlu sinergi yang baik diantara seluruh pemangku kepentingan," ujarnya. Video Conference dilaksanakan dari ruang Command Center Kemenhub lantai 25 antara Plt. Dirjen Hubla dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I  Banjarmasin, Panjang, dan Balikpapan beserta jajarannya. Sebelumnya, mereka telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas pada 14 Juni 2017 untuk pelabuhan Banjarmasin, 18 Agustus 2017 untuk pelabuhan Panjang dan Balikpapan. "Ini merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen kita untuk mewujudkan penerapan Inaportnet di Pelabuhan, oleh karena itu harus benar-benar kita dalami dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta ditindaklanjuti dengan usaha keras kita bersama," pungkasnya.(*)abc
Insa Insight, Teknologi

Penerapan Inaportnet Di Belawan Jadikan Pelayanan Lebih Efisien Dan Transparan

Jakarta, INSA - Kementerian Perhubungan secara bertahap melakukan transformasi pelayanan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin terselenggaranya transportasi yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dalam memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Penerapan Sistem Inaportnet, bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, Jumat, (25/11) Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dapat dipakai untuk mengontrol, mengawasi dan melakukan tindakan bila ada pelanggaran aturan. Seiring dengan itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kapal dan barang di pelabuhan kepada para penggunanya Kementerian Perhubungan telah mengembangkan sistem informasi berbasis web yang diberi nama Inaportnet atau sistem layanan tunggal berbasis internet di 4 Pelabuhan Utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar. Sistem Inaportnet ini bersifat komprehensif dimulai sejak pengajuan permohonan kedatangan kapal, kapal masuk, kegiatan bongkar muat, hingga kapal meninggalkan pelabuhan termasuk di dalamnya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aplikasi Inaportnet ini hadir sebagai fasilitas yang mengakomodir kepentingan dalam pelayanan jasa di pelabuhan dan sebagai wadah pertukaran data elektronik bagi pengguna serta penyedia jasa kepelabuhanan tanpa mengesampingkan legalitas dan validitas data. Inaportnet ini juga sebagai sistem yang mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan baik yang digunakan regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yaitu Sistem Informasi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sistem Pelayanan Terpadu dan Surat Persetujuan Syahbandar dengan sistem informasi yang digunakan masing masing operator pelabuhan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV. Selain itu, Inaportnet juga telah terintegrasi dengan sistem informasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan sehingga mempermudah pengguna jasa membayar PNBP. "Saya berharap pelaksanaan sistem Inaportnet khususnya di pelabuhan Belawan ini dapat berjalan dengan baik, efisien dan transparan sehingga memberikan kontribusi positif", tambah Sugihardjo. Sistem Inaportnet dilaksanakan secara bertahap dan  diterapkan pertama kali di Pelabuhan Makasar sejak Maret 2016, dilanjutkan di pelabuhan Belawan pada bulan Juni 2016, Pelabuhan Tanjung Perak pada bulan Juli 2016 dan Tanjung Priok pada bulan September 2016. Selanjutnya sistem Inaportnet akan diterapkan di 12 pelabuhan lainnya sesuai yang telah ditargetkan oleh Menteri Perhubungan. "Penerapan aplikasi Inaportnet ini harus dibarengi pula dengan melakukan perubahan budaya kerja melalui change management sehingga memiliki pandangan yang positif terhadap perubahan bahkan siap menjadi bagian di dalamnya", ujar Sugihardjo. Selanjutnya dengan diterapkan sistem Inaportnet perlu adanya komitmen yang kuat dari segenap pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir dan pola tindak yaitu membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan", pungkasnya.abc
Insa Insight

X18, Tank Boat, Kapal Tank Pertama di Dunia Asal Banyuwangi

Jakarta, INSA - Produsen kapal tempur yang mengambil basis teknologi Swedia, PT Lundin Industry Invest, tengah memproduksi kapal tank pertama di dunia. Kapal tank berteknologi tinggi itu dibuat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal itu akan menjadi salah satu alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Presiden Direktur PT Lundin Industry Invest, John Ivar Lundin, mengatakan bahwa kapal itu didesain khusus untuk negara yang mempunyai banyak sungai dan kepulauan seperti Indonesia. “Kami mendesain kapal ini tahan peluru karena di sungai atau rawa kapal akan sangat dekat dengan musuh,” ujar John saat menerima kunjungan Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di PT Lundin Industry Invest, Jumat (12/8). Pembuatan kapal tank yang diberi namaX18 Tank Boat itu bekerja sama dengan Cockerill Maintenance Ingenierie (CMI) Defence, perusahaan Belgia yang bergerak di bidang mechanical engineering. Vice Presiden CMI Defence untuk Indonesia yang mengerjakan desain kapal, Patrick Ledig, mengatakan bahwa selama ini belum ada peralatan pertahanan yang bisa digunakan di daerah berawa, sungai, dan di muara. Oleh karena itu, X18 Tank Boat adalah tank air pertama yang diproduksi di dunia. X18 Tank Boat memiliki panjang 18 meter dengan kecepatan 40 knot. Kapal yang bisa memuat 6 kru dengan 20 tentara tersebut memiliki kekuatan 2 x 1.200 tenaga kuda. Bahan kapal terbuat dari karbon fiber komposit yang ringan dan tahan api. X18 Tank Boat juga mempunyai dua lambung kapal yang bisa membuat kondisi kapal lebih stabil. Kondisi itu memudahkan tugas navigasi dan membidik sasaran tembak. Kapal ini juga bisa memuat pesawat tanpa awak dan kapal kecil seperti yang dimiliki Komando Pasukan Khusus. Kapal itu memadukan kekuatan dan persenjataan tank dengan kapal cepat di laut. Oleh karenanya, kapal itu akan dilengkapi dengan senjata besar, tetapi berbobot ringan. Khusus untuk TNI, persenjataan kapal disuplai oleh PT Pindad. Direktur Komersial PT Pindad, Widjajanto, mengatakan bahwa PT Pindad memasang meriam 105 mm di kapal tank pesanan TNI. Selain meriam, terdapat pula senapan mesin kaliber 30 yang biasa digunakan dalam tank medium. Widjajanto menjelaskan bahwa kapal tank juga dilengkapi stabilisator gyro agar kapal tetap dalam posisi stabil walau digoyang ombak. Saat menembakkan meriam, badan kapal tidak akan terdorong ke belakang oleh daya tolak balik, tetapi membal ke air. Kapal tank itu bisa menembak sasaran secara langsung dalam jarak 5 meter dan jarak 17 meter jika ditembakkan secara tidak langsung. Kapal tank tersebut rencananya akan juga dipasarkan ke negara-negara lain yang memiliki banyak rawa dan sungai seperti Filipina, negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan.(sumber: Kompas).abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA