Category: Insa Insight
Galeri, Insa Insight, Ulasan Berita

KOPERASI INSA MANUNGGAL MANDIRI TEKEN MOU DENGAN PONDOK PESANTREN ASSHIDIQQIYAH KARAWANG

[caption id="attachment_9000" align="aligncenter" width="2400"] Ketua Koperasi INSA Manunggal Mandiri Go Darmadi (kiri) dan Direktur Industri Kecil Menengah (IKM) Asshidiqqiyah Karawang M. Irfan Sholeh ASK (kanan), yang disaksikan oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (tengah) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Kemitraan, di acara Semarak Festival IKM 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (13/12/2018).[/caption] Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindsutrian Gati Wibawaningsih. Kerja sama antara Koperasi INSA Manunggal Mandiri dengan Pondok Pesantren Asshidiqqiyah Karawang berupa pengadaan kain pembersih kapal yang dibutuhkan perusahaan pelayaran anggota INSA. Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi mesin atau peralatan konveksi kepada Pondok Pesantren Asshidiqqiyah Karawang guna meningkatkan kapasitas produksi dan kapabilitas Pondok Pesantren Asshidiqqiyah dalam menjalin kemitraan dengan INSA.(*)  abc
Galeri, Insa Insight

INSA DI ACARA MARITIME BUSINESS MEETING

[caption id="attachment_8949" align="aligncenter" width="2400"] Sekretaris Umum I Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowner's Association (DPP INSA), Capt. Otto K.M Caloh berkesempatan menjadi salah satu narasumber di acara Maritime Business Meeting yang diselenggarakan Industrial Fuel Marketing Region MOR III PT Pertamina, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (22 November 2018). Capt. Otto K.M Caloh memaparkan mengenai berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Perusahaan Pelayaran Nasional dan Pertamina dalam menerapkan kebijakan penggunaan B20.[/caption] abc
Galeri, Insa Insight

INSA DI RAKOR DITLALA 2018

[caption id="attachment_8966" align="aligncenter" width="1280"] Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko saat berpidato di Rakor Ditlala 2018.[/caption] [caption id="attachment_8967" align="aligncenter" width="1024"] Wakil Ketua Umum III DPP INSA, Darmansyah Tanamas menjadi narasumber di Rakor Ditlala 2018 mengenai Kesiapan Kapal Nasional untuk Memenuhi Permendag No. 82/2017 dan Perubahannya Permendag No. 48/2018.[/caption] [caption id="attachment_8968" align="aligncenter" width="1280"] Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto (kiri) turut hadir dalam Rakor Ditlala 2018.[/caption]abc
Galeri, Insa Insight

INSA MENJADI NARASUMBER DI FGD BANK INDONESIA

[caption id="attachment_8972" align="aligncenter" width="1280"] Ketua Umum Indonesian National Shipowner's Association (INSA), Carmelita Hartoto (kedua kiri) menjadi narasumber di acara Focus Group Discussion (FGD) Jasa Transportasi Barang Khususnya Angkutan Laut yang diselenggarakan Bank Indonesia di Ruang Komisi A Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (22/11/2018).[/caption] abc
Event, Insa Insight, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI SECURITY SUMMIT 2018

Security Summit ke-3 yang digagas oleh SKK Migas kembali diadakan dan tahun ini diselenggarakan di kota Jogjakarta di Hotel Tentrem 17-19 Oktober 2018. Hampir 500 peserta dari dalam dan luar negeri turut hadir membahas tema utama bertajuk "New Paradigm Integrating Security Resilience Into Business Excellence" pada pertemuan dua tahunan ini. Selama tiga hari tersebut, para peserta membahas berbagai hal tentang keamanan khususnya di bidang energi yang menjadi sektor paling strategis saat ini lantaran saat ini keberlangsungan bisnis khususnya migas dan sumber daya di dalamnya memerlukan pengamanan ekstra demi terjaminnya kesuksesan. Security Summit pertama dilaksanakan pada tahun 2014 di Bali dan yang kedua pada tahun 2016 di Solo. Berbagai narasumber dihadirkan dalam agenda tiga hari tersebut diantaranya dari pelaku manajemen keamanan kelas dunia, akademisi, praktisi juga menggandeng Asosiasi Sekuriti Industri Hulu Migas (ASIM). Sementara Arcandra Tahar, Wakil Mentri ESDM yang membuka acara tersebut menyatakan dalam pidatonya bahwa saat ini Indonesia menghadapi tantangan di mana predikat aman dalam bidang energi tak bisa berdiri sendiri, sehingga membutuhkan komponen-komponen lain penunjang. Dikatakan Arcandra tahun 70-an lalu, Indonesia mampu memproduksi petroleum oil dengan jarak waktu hanya lima tahun, sementara saat ini mundur menjadi sepuluh tahun. Hal tersebut menurut dia masih layak diperdebatkan lebih lanjut dari sisi teknologi, Sumber Daya Manusia (SDM) ataupun sistem birokrasi. Arcandra berharap, melalui pertemuan tiga hari ini seluruh stakeholder bisa membahas secara menyeluruh masalah yang dialami, termasuk dorongan sinergi TNI-Polri agar Indonesia bisa memaksimalkan pengelolaan energi tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri ESDM ini, didampingi oleh Kepala SKKMIGAS, Amien Sunaryadi, menyempatkan diri untuk mengunjungi Stand DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & IT, Dian A. Imirsyah, yang memberi penjelasan mengenai daftar nama perusahaan anggota INSA & jenis kapal lepas pantai, yang selama ini aktif memberi support kepada kegiatan kerja SKKMIGAS. INSA memberi tanda kenang-kenangan yaitu Buku INSA Directory 2018. Di hari kedua, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti turut hadir menjadi pembicara pada Security Summit 2018. Pada kesempatan ini juga digunakan penantanganan MoU antara Menteri Susi dengan Kepala SKK MIGAS Amien Sunaryadi terkait kajian bersama aspek teknis pemanfaatan fasilitas produksi lepas pantai yang telah tak dipakai.(DAI) [caption id="attachment_8920" align="aligncenter" width="2400"] Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar (tengah), didampingi oleh Kepala SKKMIGAS, Amien Sunaryadi (kiri), menyempatkan diri untuk mengunjungi Stand DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Keanggotaan & IT, Dian A. Imirsyah (kanan), yang memberi penjelasan mengenai daftar nama perusahaan anggota INSA & jenis kapal lepas pantai, yang selama ini aktif memberi support kepada kegiatan kerja SKKMIGAS. INSA memberi tanda kenang-kenangan yaitu Buku INSA Directory 2018.[/caption] abc
Galeri, Insa Insight

FDG KEANGGOTAAN INDONESIA DI IMO

[caption id="attachment_8908" align="aligncenter" width="1280"] Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowner's Association (DPP INSA), Budhi Halim (ketiga kanan) berserta jajarannya mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Keanggotaan Indonesia di International Maritime Organization (IMO) yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan, di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Jumat (19/10/2018).[/caption]      abc
Galeri, Insa Insight

INSA MENJADI NARASUMBER DI ACARA SHIPPING ONE ON ONE MEETING FORUM

[caption id="attachment_8901" align="aligncenter" width="2400"] Wakil Ketua Umum III Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowner's Association (DPP INSA), Darmansyah Tanamas menjadi narasumber di acara Bisnis Forum "Shipping line One on One Meeting" di Hotel All Season, Jakarta, Jumat (19/10/2018).[/caption]   [caption id="attachment_8902" align="aligncenter" width="2400"] Kepala BPKS, Agus Salim (kanan) memberikan cinderamata kepada Wakil Ketua Umum III DPP INSA, Darmansyah Tanamas (kiri).[/caption]   [caption id="attachment_8903" align="aligncenter" width="2400"] Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) ini bertujuan untuk memasarkan Sabang sebagai pelabuhan termuka di kawasan barat Indonesia melalui forum pertemuan perusahaan pelayaran dan logistik nasional.[/caption]abc
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

ASAS CABOTAGE HARUS DIPERTAHANKAN

Adanya usulan untuk membuka kran investasi asing hingga 100 persen pada usaha angkutan multimoda akan menodai kebijakan asas cabotage di sektor angkutan laut nasional. Asas cabotage yang bermakna kedaulatan negara (sovereign the country) telah terbukti sukses dalam menjaga kedaulatan negara pada aspek keamanan dan pertahanan. Armada pelayaran nasional menjadi bagian dari pertahanan negara, yang dapat dimobilisasi jika negara dalam keadaan bahaya. Hal ini seperti amanat Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Kebijakan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres No. 05 tahun 2005 dan Undang-undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran juga telah terbukti berperan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Penerapan asas cabotage yang didukung para pelaku usaha pelayaran nasional telah mendorong investasi sektor angktuan laut. Pada 2017, armada pelayaran nasional mencapai 23.823 atau melonjak dari sejak awal diterapkannya asas cabotage pada 2005 yang hanya berkisar 6.041 armada. Hal ini juga diiringi dengan pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional yang pada 2017 telah mencapai 3.760 perusahaan. Dengan kekuatan armada yang cukup besar, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Seluruh distribusi kargo domestik sudah terlayani oleh kapal nasional dari total kargo sekitar 965 juta ton pada 2017 untuk seluruh wilayah Indonesia. Asas cabotage juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor terkait pelayaran nasional lainnya. Sedikitnya, terdapat 18 cluster bisnis terkait pelayaran nasional yang terdampak positif dari tumbuh kembangnya armada pelayaran nasional, misalnya galangan kapal, asuransi kapal, hingga sektor sekolah SDM pelaut. Ketua Umum Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, adanya usulan dari pihak-pihak tertentu untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) pada angkutan multimoda, khususnya sektor angkutan laut merupakan sebuah kemunduran dan menodai semangat nasionalisme yang tertuang dalam asas cabotage. “Asas cabotage harus tetap berjalan konsisten, karena sudah terbukti memberikan banyak dampak positif dalam banyak aspek negara. Jadi kalau ada suara atau usulan untuk mengubah DNI di sektor angkutan laut tentunya harus ditolak,” katanya Jumat (5/10/2018). Menurutnya, pasar dalam negeri Indonesia dengan penduduk nomor 4 terbesar memang sangat menggiurkan investor asing, apalagi di saat pasar dunia yang tengah mengalami kelesuan. Untuk itu, pemerintah harus menempatkan safety dan security nasional di atas segalanya termasuk investasi asing. Di sisi lain, pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah dalam mendorong daya saingnya. Jika DNI pada sektor angkutan laut dibuka hingga 100 persen untuk investasi asing, secara serta merta akan membuat pelayaran nasional akan kembali mengalami kelesuan. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Indonesia. Beberapa negara sudah memberlakukan asas cabotage seperti, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya. Terlebih kata Budhi, saat ini Presiden Joko Widodo tengah mencita-citakan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Cita-cita itu akan terwujud dengan dukungan industri pelayaran nasional yang kuat dengan konsistensi implementasi kebijakan asas cabotage. “Jadi asas cabotage harus konsisten dijalankan kalau kita mau menuju poros maritim dunia sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Joko Widodo," tegas Budhi. Untuk itu, kebijakan terkait transportasi laut baik di tingkat pusat maupun daerah harus mengedepankan kebijakan asas cabotage. “Kebijakan asas cabotage merupakan bentuk kedaulatan negara dan mandatory atau bersifat wajib untuk negara. Asas cabotage harus dipertahankan demi kepentingan nasional," pungkasnya.(*)abc
Galeri, Insa Insight

INDONESIAN-FRANCE WORKSHOP ON GREEN VESSELS

[caption id="attachment_8873" align="aligncenter" width="1280"] Bendahara Umum DPP INSA, Nova Y. Mugijanto sedang memberikan pemaparan mengenai kondisi terkini industri pelayaran nasional di acara Indonesian-French Workshop on Green Vessels bertemakan Greener Vision in Indonesian Vessels Industry yang diselenggarkan oleh Kedutaan Besar Perancis di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, 25 September 2018.[/caption] abc
Galeri, Insa Insight

PARTISIPASI INSA DI SEMINAR NASIONAL SESKOAL 2018

[caption id="attachment_8878" align="aligncenter" width="1280"] Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim menjadi pembicara di Seminar Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) 2018 bertemakan "Mewujudkan Keamanan Maritim dan Keselamatan Pelayaran yang Optimal dalam Rangka mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia" yang dilaksanakan di Gedung Jos Soedarso Seskoal, Bumi Cipulir, Jakarta Selatan, 20 September 2018.[/caption] Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim (kiri) pada acara Seminar Seskoal membahas mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Pelayaran, Konsep Kontribusi INSA kepada Pengguna Laut dalam Mendukung Keselamatan Pelayaran serta Harapan INSA Terkait Keamanan Maritim dan Keselamatan Pelayaran. [caption id="attachment_8880" align="aligncenter" width="1280"] Danseskoal Laksamana Muda TNI Dr. Ammarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D., memberikan cinderamata kepada Sekretaris Umum DPP INSA, Budhi Halim.[/caption]abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA