Category: Insa Insight
Headlines, Insa Insight, Ulasan Berita

PELAYARAN MULAI TERPUKUL AKIBAT COVID-19

Sektor pelayaran nasional tengah menghadapi tantangan berat seiring dengan mewabahnya pandemic virus corona (Covid-19). Tidak banyak yang bisa dilakukan selain berharap adanya stimulus dari stakeholder untuk menjaga kinerja pelayaran nasional. 

Hingga saat ini, pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan besar, seperti masih tingginya harga bunker bahan bakar low sulphur, dan masih tingginya bunga bank untuk pembangunan kapal yang membuat pelayaran kian tidak kompetitif.

Di saat bersamaan pelayaran nasional juga harus menghadapi dampak dari penyebaran Covid-19, yang kini mulai menjangkiti ribuan orang di Indonesia.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shippowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, setidaknya ada empat aspek yang terdampak di bisnis sektor pelayaran akibat Covid-19. 

Pertama, penurunan volume kargo, baik pada ekspor impor yang terdampak seperti ke Tiongkok yang menurun hingga 14-18 persen dan merembet ke negara tujuan lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Begitu juga pada kargo domestik terutama pada kargo penunjang ekspor impor dan distribusi nasional yang turun 5-10 persen.

Kedua, proses clearance di pelabuhan yang lebih lama karena adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaaan kesehatan kru kapal dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal. “Tentunya, kondisi ini berdampak pada penambahan biaya operasional kapal,” kata Carmelita di Jakarta.

Ketiga, kebijakan physical distancing dan work from home juga berdampak pada kinerja instansi di darat karena banyak yang membatasi jam kerja termasuk tenaga operasional di lingkungan Ditjen Hubla pada subdit-subdit terkait kepengurusan sertifikat kapal dan kesyahbandaran.

Keempat, pelayaran nasional juga mengalami kendala docking kapal. Hal ini disebabkan sejumlah galangan mengurangi jumlah pekerja di lapangan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Akibatnya, pekerjaan perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala entah sampai kapan, dan kapal lainnya harus antre lama untuk docking dalam dua bulan terakhir. Selain itu, spare part kapal yang impor dari Tiongkok terkendala sehingga lebih lama dan lebih mahal.

Menurut Carmelita kondisi yang sangat memukul sektor pelayaran nasional saat ini juga akan berdampak pada menurunnya kinerja industri terkait lainnya, seperti kinerja logistik, asuransi, galangan, industri spare part kapal hingga ke instansi pendidikan SDM pelaut. 

“Saat ini, perusahaan pelayaran nasional bisa bertahan dan tidak gulung tikar saja sudah sangat bagus. Kondisi saat ini benar-benar berat bagi pelayaran nasional.”

Untuk menyelamatkan perusahan pelayaran nasional dari masa sulit ini, kata Carmelita, dibutuhkan sejumlah strimulus dari stakeholder pelayaran nasional.

Stimulus yang dibutuhkan seperti pemberian grace periode yang panjang pembayaran pinjaman bank, reschedule atau penjadwalan kembali pembayaran pinjaman bank, dan penghapusan pajak (PPN dan PBBKB) atas BBM.

Stimulus lain yang dibutuhkan seperti harga BBM yang kompetitif dan supply BBM yang stabil, diskon biaya-biaya di pelabuhan dan diskon suku bunga pinjaman

Selain itu, pelayaran nasional juga membutuhkan dispensasi penundaan pengurusan sertifikat-sertifikat kapal, sepanjang sertifikat tersebut dapat ditunda dan tidak membahayakan jiwa pekerja dan kapal. Terakhir, diperlukan dispensasi dengan memberlakukan penundaan docking untuk yang sedang dalam operasional.

INSA juga harap agar akses dari dan ke pelabuhan tetap berfungsi dan berjalan seperti biasa. “Stimulus ini diperlukan karena kapal tetap beroperasi seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan logistik di seluruh Indonesia.” (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Insa Insight, Ulasan Berita

2020, KAPAL YANG BEROPERASI DI PERAIRAN INDONESIA WAJIB BERBAHAN BAKAR DENGAN KANDUNGAN SULFUR 0.5%

Jelang pemberlakukan kewajiban setiap kapal menggunakan bahan bakar low sulfur atau lebih dikenal dengan aturan IMO 2020, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap kapal baik kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 % m/m, mulai 1 Januari 2020.

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE.35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal. Adapun kewajiban menggunakan low sulfur tersebut menunjuk pada aturan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL Convention) Annex VI Regulation 14, IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water, Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal. "Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar tersebut agar melakukan pembersihan tangki bahan bakar, sistem perpipaan dan perlengkapan lainnya yang terkait untuk memastikan kebersihan dari sisa atau endapan bahan bakar sebelumnya (bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m) dan mengembangkan rencana penerapan di kapal (ship implementation plan) sesuai pedoman IMO MEPC.1/Circ.878," ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono dalam keterangan resminya. Lebih lanjut, Capt. Sudiono mengatakan bahwa kapal berbendera Indonesia yang masih menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m, agar dilengkapi dengan Sistem Pembersih Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System) dengan jenis yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sementara itu, Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional dilarang mengangkut atau membawa bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m untuk sistem propulsi/ penggerak atau bahan bakar untuk operasi peralatan lainnya di atas kapal mulai tanggal 1 Maret 2020 dan larangan ini tidak berlaku untuk kapal yang menggunakan metode alternatif misalnya menggunakan sistem pembersihan gas buang yang disetujui berdasarkan peraturan 4.1 Annex VI Konvensi MARPOL. "Adapun Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional yang menggunakan Sistem Pembersihan Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber) tipe open loop untuk Resirkulasi Gas Buang (Exhaust Gas Recirculation/ EGR) agar memperhatikan ketentuan di negara tujuan dikarenakan beberapa negara telah melarang penggunaan Sistem Pembersihan Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber) tipe open loop dimana pembuangan limbah hasil resirkulasi sistem gas buang dari mesin di kapal untuk dibuang secara langsung diperairan negaranya dan melainkan harus disimpan dalam tangki penampung di atas kapal untuk selanjutnya dibuang melalui fasilitas penerima (reception facility) yang tersedia di pelabuhan," jelas Capt. Sudiono. Untuk Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% m/m, bahan bakar dimaksud tersedia di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta atau di Floating Storage Teluk Balikpapan atau pelabuhan lainnya yang sudah menyediakan mulai tanggal 1 Januari 2020. "Dengan adanya aturan ini, kiranya agar para pengguna jasa, stakeholder terkait dapat tunduk terhadap implementasi penggunaan bahan bakar low sulfur mengingat Indonesia adalah salah satu negara anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) yang berperan aktif dalam hal perlindungan lingkungan maritim. Oleh sebab itu, agar para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat menyampaikan kepada seluruh stakeholder terkait di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuannya dan tunjukan kepada dunia bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan yang aktif dan peduli terhadap perlindungan lingkungan maritim," tutup Capt. Sudiono.abc
Event, Insa Insight

PARTISIPASI INSA DI ACARA DISKUSI NASIONAL POROS MARITIM

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi salah satu pembicara di acara Diskusi Nasional Poros Maritim dengan Tema ”Optimalisasi Pelayaran & Pelabuhan Terhadap Tol Laut, Seperti Apa?” di Surabaya, Jatim, (03/10/2019) ) yang diselenggarakan Ocean Week kerja sama dengan MPPM dan Perhubungan Laut. Pada kesempatan tersebut, Carmelita membicarakan mengenai optimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut. Dikatakan Carmelita, sejak awal dikembangkannya program tol laut, pelayaran swasta nasional ikut berpartisipasi dalam mengoperasikan kapal tol laut. “INSA juga menjadi partner pemerintah dalam mengevaluasi dan mengembangkan tol laut selama ini,” kata Carmelita. Carmelita menuturkan perlu dukungan dari pemerintah guna mengoptimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut. Diantaranya, dukungan pembiayaan dalam pengadaan kapal dengan memberikan bunga bank rendah dan tenor yang panjang. Diharapkan, sambung Carmelita, tumbuhnya komoditas muatan, terutama di wilayah Indonesia timur, sehingga terjadi keseimbangan arus balik. Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus Purnomo mengatakan, pemerintah berkomitmen terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia yang terus membutuhkan kehadiran tol laut khususnya di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP). Adapun keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 3TP yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019. “Konektivitas di wilayah Indonesia Timur sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama kami,” ujar Agus. Namun demikian, program tol laut ini bukan semata mata adalah milik satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal. Pada 2019, pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede. Dari jumlah  113 kapal perintis itu,  46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di wilayah Indonesia Timur. Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP. Namun seiiring perjalanan program tol laut yang akan memasuki usia 5 tahun, banyak hal positif yang tercatat yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton. Hal lainnya adalah meningkatnya respon dan keragaman muatan balik dimana sebelumnya respon muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai. Kedepan, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut. “Hal tersebut menunjukan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut,” pungkasnya. (sumber: oceanweek.co.id)abc
Insa Insight, Keluarga INSA, Ulasan Berita

DPC INSA KUALA SAMBOJA RESMI TERBENTUK

Di penghujung akhir tahun 2018, Indonesian National Shipowners Association (INSA) melebarkan sayap organisasinya dengan terbentuknya Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA Kuala Samboja yang diketuai H. Hasanuddin. Kehadiran INSA di Kuala Samboja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah serta nasional. Pengukuhan dan Pelantikan DPC INSA Kuala Samboja dilaksanakan pada 18 Desember 2018, di Hotel Zurich Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA Zaenal Arifin Hasibuan menghadiri acara tersebut sebagai perwakilan dari DPP INSA. Acara tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kuala Samboja Juanidi, Ketua DPC INSA Samarinda Agus Sakhlan, dan Sekretaris DPC INSA Balikpapan Joko Subianto.  Dengan terbentuknya DPC INSA Kuala Samboja, maka jumlah DPC INSA menjadi 41. “Harapan DPP INSA adalah dengan hadirnya INSA di daerah-daerah bisa lebih menggairahkan dunia pelayaran dan menjadi lebih bermanfaat untuk pembangunan nasional,” kata Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA Zaenal Arifin Hasibuan. Zaenal mengatakan, Kuala Samboja yang mempresentasikan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah yang sangat luas dengan hasil bumi sangat besar seperti minyak bumi, batubara, palm oil dan beberapa produk lainnya. “Kehadiran INSA diharapkan ikut memajukan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah tersebut,” tuturnya.(*)abc
Galeri, Insa Insight

FGD PENYUSUNAN KODE ETIK PELAUT

[caption id="attachment_9009" align="aligncenter" width="2400"] Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim menjadi salah satu narasumber di acara FGD Penyusunan Kode Etik Pelaut yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Selasa (18/12/2018). Turut hadir juga Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto KM Caloh dan Ketua Bidang Pengembangan SDM/Pelaut Lisda Y. Satria.[/caption] Tak hanya menjadi narasumber, DPP INSA juga tergabung kedalam Tim Penyusunan Kode Etik Pelaut bersama dengan Pemerintah dan Asosiasi Pelaut di Indonesia. INSA sangat mendukung adanya kode etik pelaut guna meningkatkan keselamatan pelayaran termasuk image baik pelaut Indonesia.(*)abc
Galeri, Insa Insight, Ulasan Berita

KOPERASI INSA MANUNGGAL MANDIRI TEKEN MOU DENGAN PONDOK PESANTREN ASSHIDIQQIYAH KARAWANG

[caption id="attachment_9000" align="aligncenter" width="2400"] Ketua Koperasi INSA Manunggal Mandiri Go Darmadi (kiri) dan Direktur Industri Kecil Menengah (IKM) Asshidiqqiyah Karawang M. Irfan Sholeh ASK (kanan), yang disaksikan oleh Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto (tengah) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) tentang Program Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Melalui Kemitraan, di acara Semarak Festival IKM 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (13/12/2018).[/caption] Penandatanganan Nota Kesepahaman ini juga disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindsutrian Gati Wibawaningsih. Kerja sama antara Koperasi INSA Manunggal Mandiri dengan Pondok Pesantren Asshidiqqiyah Karawang berupa pengadaan kain pembersih kapal yang dibutuhkan perusahaan pelayaran anggota INSA. Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi mesin atau peralatan konveksi kepada Pondok Pesantren Asshidiqqiyah Karawang guna meningkatkan kapasitas produksi dan kapabilitas Pondok Pesantren Asshidiqqiyah dalam menjalin kemitraan dengan INSA.(*)  abc
Galeri, Insa Insight

INSA MENJADI PEMBICARA DI ACARA IORA HIGH LEVEL PANEL

[caption id="attachment_9013" align="aligncenter" width="1280"] Benderaha Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto (kiri) menjadi salah satu pembicara di acara Indian Ocean Rim Association (IORA) High Level Panel On Enhancing Maritime Cooperation for the Inclusive Growth in Indian Ocean di Bali pada tanggal 7-8 Desember 2018.[/caption] [caption id="attachment_9014" align="aligncenter" width="768"] Wakil Ketua Umum III DPP INSA Darmansyah Tanamas (kiri) bersama Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto (kanan) menghadiri acara Indian Ocean Rim Association (IORA) High Level Panel On Enhancing Maritime Cooperation for the Inclusive Growth in Indian Ocean di Bali pada tanggal 7-8 Desember 2018.[/caption]abc
Galeri, Insa Insight

INSA DI ACARA MARITIME BUSINESS MEETING

[caption id="attachment_8949" align="aligncenter" width="2400"] Sekretaris Umum I Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowner's Association (DPP INSA), Capt. Otto K.M Caloh berkesempatan menjadi salah satu narasumber di acara Maritime Business Meeting yang diselenggarakan Industrial Fuel Marketing Region MOR III PT Pertamina, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (22 November 2018). Capt. Otto K.M Caloh memaparkan mengenai berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Perusahaan Pelayaran Nasional dan Pertamina dalam menerapkan kebijakan penggunaan B20.[/caption] abc
Galeri, Insa Insight

INSA DI RAKOR DITLALA 2018

[caption id="attachment_8966" align="aligncenter" width="1280"] Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko saat berpidato di Rakor Ditlala 2018.[/caption] [caption id="attachment_8967" align="aligncenter" width="1024"] Wakil Ketua Umum III DPP INSA, Darmansyah Tanamas menjadi narasumber di Rakor Ditlala 2018 mengenai Kesiapan Kapal Nasional untuk Memenuhi Permendag No. 82/2017 dan Perubahannya Permendag No. 48/2018.[/caption] [caption id="attachment_8968" align="aligncenter" width="1280"] Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto (kiri) turut hadir dalam Rakor Ditlala 2018.[/caption]abc
Galeri, Insa Insight

INSA MENJADI NARASUMBER DI FGD BANK INDONESIA

[caption id="attachment_8972" align="aligncenter" width="1280"] Ketua Umum Indonesian National Shipowner's Association (INSA), Carmelita Hartoto (kedua kiri) menjadi narasumber di acara Focus Group Discussion (FGD) Jasa Transportasi Barang Khususnya Angkutan Laut yang diselenggarakan Bank Indonesia di Ruang Komisi A Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (22/11/2018).[/caption] abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA