Category: INSA
Keluarga INSA

DPC INSA Sambut Baik Putusun PTUN Menangkan Carmelita Hartoto

Jakarta, INSA - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Selasa (23/08/2016) telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum INSA kubu Johnson Wiliang Sutjipto. Keputusan tersebut direspon posiitif Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA. Ketua DPC INSA Jaya C. Alleson mengatakan bahwa keputusan ini membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi dualisme di INSA. Keputusan ini sekaligus menjadikan organisasi lebih solid kedepannya. “Perjuangan tidak pernah sia-sia, akhirnya ditunjukkan mana yang benar,” katanya. Ketua DPC INSA Gresik Kasir Ibrahim juga menyambut positif atas putusan PTUN tersebut. Kasir menilai putusan ini telah memenuhi unsur keadilan. DPP dan seluruh DPC di imbau agar tetap kompak dan selalu memperjuangkan aspirasi anggota INSA. Menurut Kasir, polemik yang terjadi selama ini hanya berdampak negatif terhadap organisasi. “Sudah saatnya, INSA ini memberikan edukasi yang benar kepada anggotanya, bukan justru menimbulkan perpecahan anggota,” ungkapnya. Senada dengan Alleson dan Kasir, Ketua DPC INSA Dumai Herman Bukhori juga menyambut baik atas keputusan PTUN tersebut, dirinya juga berharap bahwa INSA dibawah kepemimpinan Carmelita Hartoto dapat memenangkan perkara tingkat tanding. Herman menuturkan bahwa DPC Dumai tetap konsisten mendukung kepemimpinan Carmelita sebagai pimpinan pusat INSA di Jalan Tanah Abang III, No 10, Jakarta Pusat. “Kita (DPC Dumai) tetap mengakui kepemimpinan Ibu Meme, karena berdasarkan AD/ART yang sah,” tegasnya. Herman berharap INSA menjadi organisasi yang saling bahu-membahu berjuang demi kepentingan anggotanya dan memberikan kontribusinya terhadap kemajuan industri pelayaran nasional. “Kita harap INSA semakin solid,” tuturnya.abc
Ulasan Berita

Kembali ke AD/ART Demi Menjaga Wibawa Organisasi

Jakarta, INSA - Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menegaskan untuk menjaga kewibawaan organisasi dengan mempertahankan AD/ART yang berlaku. Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas mengatakan INSA sebagai satu-satunya wadah organisasi pengusaha pelayaran nasional telah melewati perjalanan panjang.  Dimulai sejak 1967 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Maritim No. DP.10/7/9 pada 6 September yang mengukuhkan INSA sebagai satu-satunya badan/organisasi perusahaan pelayaran yang diakui oleh Pemerintah yang kemudian dipertegas dengan SK Menhub No. KP.8/AL.308/Phb-89 pada 28 Oktober 1989 dan Instruksi Direktur  Jenderal Perhubungan Laut No. AL. 58/1/2-90 pada 30 Januari 1990.  Nama Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia merupakan nama yang terdaftar sejak pendirian organisasi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Dengan begitu kedua nama tersebut tidak bisa dipisahkan atau sama. Hal ini juga telah dituangkan dalam AD/ART organisasi.  “Singkatan lain selain nama itu tidak kami akui dan tolak. Sementara itu, adanya surat Dirjen yang mengakui ada dua organisasi itu tidak sesuai dengan SK Menteri sebelumnya yang menyatakan INSA sebagai wadah satu-satunya organisasi pengusaha pelayaran nasional,” katanya.  Menurutnya, pembentukan sebuah organisasi tidak terlepas dari AD/ART. Sesuai AD/ART INSA tertuliskan bahwa forum kekuasan tertinggi adalah Rapat Umum Anggota (RUA). RUA tersebut yang memiliki wewenang untuk memilih dan menetapkan ketua umum dan formatur pendamping untuk menentukan kepengurusan organisasi dan penetapan program kerja. Artinya, katanya, tidak ada penetapan ketua umum di luar dari hasil RUA. RUA XVI INSA telah memilih dan menetapkan Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum DPP INSA periode 2015-2019 dan formatur pendamping Budhi Halim dan Anto Perwata.   Adapun, keputusan Pengadilan Jakarta Pusat yang mengabulkan sebagian tuntutan pihak lain juga tidak sesuai dengan AD/ART yang berlaku. Untuk itu, INSA melakukan banding atas putusan tersebut dan hingga kini masih dalam proses persidangan, sehingga Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat belum memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). “Kami juga tengah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas penggunaan nama INSA.” Terkait hal itu, seluruh pengurus dan anggota INSA menyatakan untuk menjaga kewibawaan organisasi dengan mempertahankan AD/ART yang berlaku. Dengan begitu, hanya mengakui hanya satu kepengurusan yakni kepengurusan DPP INSA hasil RUA XVI.  “Polemik organisasi yang terjadi harus segera disudahi dengan kembali pada AD/ART organisasi dan seluruh pengusaha pelayaran diminta agar tetap solid mendukung Ibu Carmelita Hartoto." abc
Ulasan Berita

Pelaku Usaha Minta NCVS Segera Diterapkan

Jakarta, INSA - Pelaku usaha pelayaran mendorong Kementerian Perhubungan segera menerapkan peraturan kapal non konvensi berbendera Indonesia yang telah diluncurkan pada 2012 silam. Peraturan kapal non konvensi atau Non Convention Vessel Standards (NCVS) ditujukan bagi kapal-kapal berbobot di bawah 500 GT yang melakukan kegiatan pelayaran domestik dan internasional. Termasuk juga kapal dengan kriteria yang digerakkan tenaga mekanis, kapal kayu, kapal penangkap ikan, dan kapal pesiar. Pengaturan keselamatan kapal-kapal tersebut diserahkan kepada negara bendera kapal. Sementara peraturan Safety of Life at Sea (SOLAS) diwajibkan bagi kapal-kapal yang memiliki bobot di atas 500 GT yang berlayar di perairan internasional. Zaenal Arifin Hasibuan, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA mengatakan, NCVS merupakan aturan yang lazim dikeluarkan oleh negara-negara yang berbasis maritim. Aturan yang ada di NCVS mengikuti standar kondisi geografis masing-masing negara. “Indonesia juga sudah punya, tapi sayangnya hingga kini belum dapat terimplementasi,” katanya. Menurutnya, Kemenhub telah mengeluarkan peraturan NCVS yang diterbitkan melalui Surat Keputudan Jenderal Perhubungan Laut No. Um.008/9/20/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia pada 16 Februari 2012. SK Dirjen Hubla ini merupakan regulasi teknis dari Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia. Namun demikian, katanya, aturan tersebut belum dapat terimplementasi karena beberapa penyebab yang antara lain, belum ditunjuknya para ahli yang bertugas untuk memperbaharui dan merekomendasikan dokumen peraturan NCVS. Persoalan lainnya, belum terbentuknya lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran peraturan NCVS di Indonesia. “Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk mengimplementasikan aturan NCVS di Indonesia.” Dia menuturkan, pengeimplementasian NCVS yang antara lain, untuk menekan angka kecelakaan kapal di dalam negeri dan menjadi stimulus dalam pertumbuhan industri maritim, seperti pelayaran, galangan dan pengadaan SDM kapal. Dampak lainnya, adalah menekan laju devisa ke luar negeri, mengingat sertifikasi kapal tidak lagi mengacu pada International Association of Classification Societies (IACS), melainkan dapat dilakukan oleh lembaga independen NCVS nasional yang dibentuk. “Akan banyak dampak positif dari NCVS di Indonesia, sehingga sudah sepatutnya segera diimplementasikan.” abc
Ulasan Berita

Pemerintah Harus Menjamin Keamanan Kegiatan Pelayaran Nasional

Jakarta, INSA - Penculikan dan penyanderaan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia kembali terjadi. Insiden terakhir terjadi di perairan Sabah, Malaysia, 3 orang ABK Indonesia diculik oleh komplotan yang diduga dari kelompok Abu Sayyaf. Kasus penculikan di perairan Sabah terjadi saat Indonesia tengah berupaya membebaskan tujuh WNI lainnya yang diculik di Laut Sulu, barat daya Filipina. Akibat insiden penculikan dan penyanderaan ini, Indonesia melakukan moratorium pengiriman batubara ke Filipina tetap berlanjut sampai wilayah maritim di sekitar Sulawesi, Zamboangana, dan Sulu dipastikan aman. Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto mengatakan, perusahaan pelayaran anggota INSA mentaati kebijakan pemerintah dalam hal ini moratorium pengiriman batubara ke Filipina sampai dengan menunggu adanya kepastian keamanan dari pemerintah Filipina. Akan tetapi, menurut Carmelita, kebijakan tersebut akan berdampak pada semakin lesunya industri pelayaran nasional lantaran bertambahnya kapal-kapal yang tidak beroperasi (idle). Sebelum adanya pelarangan sementara kegiatan ekspor batubara ke Filipina, jumlah kapal yang idle sebanyak 30 persen. Carmelita mengungkapkan, potensi pengiriman batubara dari Indonesia ke Filipina sangat besar. Hal ini merupakan peluang bagi perusahaan pelayaran nasional. Namun peluang tersebut terancam hilang karena adanya kebijakan moratorium akibat aksi penculikan dan penyanderaan ABK. “Apabila permasalahan ini tidak segera diselesaikan, maka peluang ini akan diambil oleh negara lain seperti Rusia dan Australia,” ungkapnya. Carmelita menuturkan, rencana pemerintah untuk menempatkan aparat keamanan di atas kapal bukanlah solusi yang tepat untuk mengantisipasi terjadinya penculikan dan pembajakan di laut karena akan menambah beban operasional kapal. Hal ini juga tidak sesuai dengan regulasi International Maritime Organization (IMO). Atas dasar itu, INSA mengusulkan agar adanya peningkatan keamanan kawasan teritorial sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah dilakukan antara pemerintah RI, Filipina dan Jepang. Pengingkatan keamanan kawasan dapat dilakukan dengan menambah armada kapal-kapal patroli, meningkatkan jam patroli kapal dan meningkatan kerja sama dengan pemerintahan lain seperti Filipina, Malaysia dan Jepang. "Kita berharap solusi tersebut dapat memberikan keamanan di wilayah teritori kita dan perbatasan antar negara kawasan. Sehingga kegiatan perekonomian antar kawasan tidak terganggu,” ujar Carmelita. Carmleita menambahkan, bahwa Indonesia adalah negara berdaulat yang seluruh keamanan di batas teritorialnya dijamin keamanannya. Oleh karena itu, INSA mendorong agar pemerintah bisa menjamin keamanan seluruh teritori di Indonesia dari ancaman yang dapat menggangu kegiatan pelayaran nasional terutama pengangkutan batubara menggunakan tug and barge, termasuk menjamin keamanan dan kenyamanan pada saat melakukan kegiatan ekspor menuju negara tujuan. Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk mencegah terjadinya penculikan dan perampokan terhadap anak buah kapal (ABK) agar tidak terus terulang. Laksamana Pertama TNI Djajeng Tirto mengatakan opsi itu adalah mendorong percepatan penandatanganan frame work trilateral coporative arrangement Indonesia, Malaysia, Filipina untuk dapat diimplementasikan secepatnya. Selain itu, peningkatan patroli keamanan di perbatasan negara. “[Jika terjadi penculikan] swasta tidak boleh melakukan tindakan sendirian atau sepihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah,” katanya dalam diskusi dengan tema Mengamankan Jalur Pelayaran Ekspor Batubara ke Filipina yang digelar Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Director of Protection of Indonesian Nationals and Legal Entities Overseas, Kementerian Luar Negeri, DR. Lalu Muhammad Iqbal menyebutkan, pemerintah Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Filipina dan Malasyia untuk membahas keamanan antar kawasan. Pada pertemuan tersebut Indonesia meminta adanya patroli bersama dengan Filipina dan Malaysia. “Karakteristik penculikan itu motifnya 100 persen finansial dan sedikiti ideologi,” tuturnya. abc
Ulasan Berita

PTUN Menangkan Carmelita Hartoto

Jakarta, INSA - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum INSA kubu Johnson Williang Sutjipto Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (23/08/16) Rony Erry Saputro Surat Keputusan Kemenkumham diterbitkan dengan mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Permenkumham No. 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Pasal 13 ayat 3 huruf f yang mewajibkan pengesahan suatu perkumpulan badan hukum tidak boleh diterbitkan apabila sedang ada sengketa. Keputusan Tata Usaha Negara telah tidak cermat diterbitkan serta mengandung unsur dwang dwaling bedrogsebagaimana pertimbangan putusan dibacakan oleh anggota majelis Tri Cahya Indra Permana. Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM telah tidak cermat karena sebelum diterbitkannya SK, Penggugat dalam hal ini C. F Carmelita Hardikusumo  pernah mengirimkan surat pemberitahuan pada tanggal 20 September 2015 perihal hasil Rapat Umum Anggota (RUA) INSA yang diselenggarakan di Hotel Kempinsky perihal belum terpilihnya Ketua Umum definitif DPP INSA. "Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya , menolak eksepsi tergugat , membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat,” katanya. Majelis juga mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Alfin Sulaiman selaku kuasa hukum Penggugat mengomentari positif putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Dia mengatakan, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan secara cermat dan sesuai fakta hukum. “Dengan adanya juga amar yang mengabulkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara kami menghimbau Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mematuhinya dan menghimbau kepada pihak-pihak lain untuk tidak menggunakan nama INSA atau mengatasnamakan Ketua Umum Perkumpulan INSA yang telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum" katanya. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa organisasi INSA sudah ada sejak lama sebagaimana dimaksud dalam sejak Surat Keputusan Menteri Maritime No: DP.10/7/9 tertanggal 6 September 1967 dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No: KP 8/AL308/Phb-89 tertanggal 28 Oktober 1989 serta Instruksi Direktur Jendral Perhubungan Laut No: AL.58/1/2-90 tertanggal 24 Januari 1990. Sebelumnya C.F Carmelita Hardikusumo dan Budhi Halim selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP INSA telah melayangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016 terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-0035091.AH.01.07. Tahun 2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Indonesian National Shipowners Association yang dimohonkan oleh Johnson Williang Sutjipto. Perkumpulan INSA Johnson yang diwakili Kantor Hukum Amir Syamsuddin & Partners mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi pada tanggal 10 Mei 2016 dalam perkara tersebut. abc
Insa Insight, Teknologi

Penerapan Inaportnet Di Belawan Jadikan Pelayanan Lebih Efisien Dan Transparan

Jakarta, INSA - Kementerian Perhubungan secara bertahap melakukan transformasi pelayanan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin terselenggaranya transportasi yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Sugihardjo dalam memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Penerapan Sistem Inaportnet, bertempat di Kantor Otoritas Pelabuhan Belawan, Jumat, (25/11) Selain itu pemanfaatan teknologi informasi dapat dipakai untuk mengontrol, mengawasi dan melakukan tindakan bila ada pelanggaran aturan. Seiring dengan itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kapal dan barang di pelabuhan kepada para penggunanya Kementerian Perhubungan telah mengembangkan sistem informasi berbasis web yang diberi nama Inaportnet atau sistem layanan tunggal berbasis internet di 4 Pelabuhan Utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar. Sistem Inaportnet ini bersifat komprehensif dimulai sejak pengajuan permohonan kedatangan kapal, kapal masuk, kegiatan bongkar muat, hingga kapal meninggalkan pelabuhan termasuk di dalamnya pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aplikasi Inaportnet ini hadir sebagai fasilitas yang mengakomodir kepentingan dalam pelayanan jasa di pelabuhan dan sebagai wadah pertukaran data elektronik bagi pengguna serta penyedia jasa kepelabuhanan tanpa mengesampingkan legalitas dan validitas data. Inaportnet ini juga sebagai sistem yang mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan baik yang digunakan regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan, yaitu Sistem Informasi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sistem Pelayanan Terpadu dan Surat Persetujuan Syahbandar dengan sistem informasi yang digunakan masing masing operator pelabuhan yaitu PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV. Selain itu, Inaportnet juga telah terintegrasi dengan sistem informasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan sehingga mempermudah pengguna jasa membayar PNBP. "Saya berharap pelaksanaan sistem Inaportnet khususnya di pelabuhan Belawan ini dapat berjalan dengan baik, efisien dan transparan sehingga memberikan kontribusi positif", tambah Sugihardjo. Sistem Inaportnet dilaksanakan secara bertahap dan  diterapkan pertama kali di Pelabuhan Makasar sejak Maret 2016, dilanjutkan di pelabuhan Belawan pada bulan Juni 2016, Pelabuhan Tanjung Perak pada bulan Juli 2016 dan Tanjung Priok pada bulan September 2016. Selanjutnya sistem Inaportnet akan diterapkan di 12 pelabuhan lainnya sesuai yang telah ditargetkan oleh Menteri Perhubungan. "Penerapan aplikasi Inaportnet ini harus dibarengi pula dengan melakukan perubahan budaya kerja melalui change management sehingga memiliki pandangan yang positif terhadap perubahan bahkan siap menjadi bagian di dalamnya", ujar Sugihardjo. Selanjutnya dengan diterapkan sistem Inaportnet perlu adanya komitmen yang kuat dari segenap pemangku kepentingan untuk mengubah pola pikir dan pola tindak yaitu membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan", pungkasnya.abc
Insa Insight

X18, Tank Boat, Kapal Tank Pertama di Dunia Asal Banyuwangi

Jakarta, INSA - Produsen kapal tempur yang mengambil basis teknologi Swedia, PT Lundin Industry Invest, tengah memproduksi kapal tank pertama di dunia. Kapal tank berteknologi tinggi itu dibuat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal itu akan menjadi salah satu alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Presiden Direktur PT Lundin Industry Invest, John Ivar Lundin, mengatakan bahwa kapal itu didesain khusus untuk negara yang mempunyai banyak sungai dan kepulauan seperti Indonesia. “Kami mendesain kapal ini tahan peluru karena di sungai atau rawa kapal akan sangat dekat dengan musuh,” ujar John saat menerima kunjungan Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di PT Lundin Industry Invest, Jumat (12/8). Pembuatan kapal tank yang diberi namaX18 Tank Boat itu bekerja sama dengan Cockerill Maintenance Ingenierie (CMI) Defence, perusahaan Belgia yang bergerak di bidang mechanical engineering. Vice Presiden CMI Defence untuk Indonesia yang mengerjakan desain kapal, Patrick Ledig, mengatakan bahwa selama ini belum ada peralatan pertahanan yang bisa digunakan di daerah berawa, sungai, dan di muara. Oleh karena itu, X18 Tank Boat adalah tank air pertama yang diproduksi di dunia. X18 Tank Boat memiliki panjang 18 meter dengan kecepatan 40 knot. Kapal yang bisa memuat 6 kru dengan 20 tentara tersebut memiliki kekuatan 2 x 1.200 tenaga kuda. Bahan kapal terbuat dari karbon fiber komposit yang ringan dan tahan api. X18 Tank Boat juga mempunyai dua lambung kapal yang bisa membuat kondisi kapal lebih stabil. Kondisi itu memudahkan tugas navigasi dan membidik sasaran tembak. Kapal ini juga bisa memuat pesawat tanpa awak dan kapal kecil seperti yang dimiliki Komando Pasukan Khusus. Kapal itu memadukan kekuatan dan persenjataan tank dengan kapal cepat di laut. Oleh karenanya, kapal itu akan dilengkapi dengan senjata besar, tetapi berbobot ringan. Khusus untuk TNI, persenjataan kapal disuplai oleh PT Pindad. Direktur Komersial PT Pindad, Widjajanto, mengatakan bahwa PT Pindad memasang meriam 105 mm di kapal tank pesanan TNI. Selain meriam, terdapat pula senapan mesin kaliber 30 yang biasa digunakan dalam tank medium. Widjajanto menjelaskan bahwa kapal tank juga dilengkapi stabilisator gyro agar kapal tetap dalam posisi stabil walau digoyang ombak. Saat menembakkan meriam, badan kapal tidak akan terdorong ke belakang oleh daya tolak balik, tetapi membal ke air. Kapal tank itu bisa menembak sasaran secara langsung dalam jarak 5 meter dan jarak 17 meter jika ditembakkan secara tidak langsung. Kapal tank tersebut rencananya akan juga dipasarkan ke negara-negara lain yang memiliki banyak rawa dan sungai seperti Filipina, negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Selatan.(sumber: Kompas).abc
Insa Insight

Ditjen Hubla Terapkan Layanan Online Pembuatan Buku Pelaut

Jakarta, INSA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyediakan layanan pembuatan buku pelaut melalui sistem online. Layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaut dalam mengurus dokumen pembuatan buku pelaut. Buku pelaut merupakan dokumen resmi yang berbentuk buku dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk keperluan pelayaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut, disebutkan bahwa setiap orang yang bekerja sebagai awak kapal pada kapal niaga berukuran 35 GT atau lebih, untuk kapal motor ukuran 105 GT atau lebih untuk kapal tradisional atau kapal perikanan berukuran panjang 12 meter atau lebih wajib memiliki Buku Pelaut. Buku Pelaut diberikan kepada pelaut yang memiliki sertifikat keahlian pelaut atau sertifikat keterampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM mengungkapkan bahwa melalui proses online ini maka pelaut yang akan membuat Buku Pelaut dapat memperoleh kemudahan dan kepastian, lebih transparan, proses pengurusan jauh lebih cepat, dan bisa diakses darimana pun. Di samping itu, program Pembuatan Buku Pelaut secara Online ini bertujuan untuk mendata jumlah pelaut Indonesia ke dalam database Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sehingga pemerintah akan lebih mudah melakukan pengawasan bagi para pelaut Indonesia. “Kita ingin agar masyarakat menyadari bahwa pembuatan Buku Pelaut itu mudah dan cepat dengan prosedur resmi sesuai ketentuan, sehingga para pelaut akan semakin aman dan nyaman didalam pengurusan dokumen pelautnya,” kata Tonny dalam keterangan resminya di Jakarta. Tonny menegaskan bahwa pihaknya tidak ada kompromi terhadap praktik kecurangan di dalam pembuatan Buku Pelaut. Pembuatan Buku Pelaut secara online tentunya akan meminimalisir terjadinya hal-hal yang akan menyusahkan para pelaut didalam mengurus dokumennya. “Sudah tidak ada lagi cerita itu. Selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut, saya akan mengikis habis dan tidak pernah akan mentolerir terjadinya praktik kecurangan yang terjadi di institusi saya tanpa terkecuali,” tegas Tonny. Tonny menyebutkan, pembuatan Buku Pelaut Online dapat dilakukan di 19 lokasi yaitu Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Belawan, Kanpel Batam, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Perak, KSOP Benoa, Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Makassar, KSOP Bitung, KSOP Banten, KSOP Palembang, KSOP Jambi, KSOP Cirebon, KSOP Cilacap, KSOP Dumai, KSOP Gresik, KSOP Sunda Kelapa, Kantor Atase Perhubungan Jepang dan Kantor Atase Perhubungan Singapura. Selain di 19 lokasi tersebut, sambung Tonny, rencananya pada tahun 2017 mendatang, Ditjen Hubla akan menyiapkan pembuatan Buku Pelaut Online di 30 lokasi lainnya, antara lain di Kantor KSOP Lhokseumawe, Teluk Bayur, Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Pulau Sambu, Pulau Baai, Kuang, Tanjung Pinang, Panjang, Tanjung Wangi, Lembar, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, Tanjung Laut, Samarinda, Balikpapan, Manado, Pantoloan, Pare-Pare, Kendari, Bau-Bau, Ambon, Ternate, Sorong, Biak, Jayapura, Kantor Atase Perhubungan Kuala Lumpur, dan Atase Perhubungan London. “Ditjen Hubla terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut melalui pengembangan sistem teknologi dan informasi berbasis online dengan memudahkan dan menyederhanakan proses alur pelayanan yang sudah ada,” ujarnya. Dengan demikian, para pelaut Indonesia yang akan membuat dan mengurus buku pelaut secara online didorong untuk segera mengurusnya di lokasi yang telah ditentukan.abc
Uncategorized

Kemenhub Berlakukan QR Code Pada Hasil Layanan SIMLALA

Jakarta, INSA - Guna meningkatkan pelayanan publik di sektor angkutan laut, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: PR.101/146/13/DA-2016 tentang Pemberlakuan Quick Response Code (QR Code) Pada Hasil Layanan Publik Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut melalui Aplikasi SIMLALA.  Ada beberapa hal yang disampaikan dalam surat edaran tersebut. Pertama, persetujuan atas permohonan layanan publik bidang lalu lintas dan angkutan laut yang diberikan melalui aplikasi SIMLALA tidak lagi menggunakan tanda tangan dan stempel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.  Kedua, keabsahan atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada point pertama diberikan melalui Quick Response Code (QR Code). Ketiga, terkait dengan pemberlakuan QR Code tersebut, maka proses pencetakan hasil layanan aplikasi SIMLALA dapat dilakukan di kantor masing-masing pengguna jasa. abc
Uncategorized

Ditjen Hubla Berlakukan QR Code

Jakarta, INSA - Upaya menghapus pungutan liar (pungli) di pelayanan publik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus digalakkan. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberlakukan Quick Response Code (QR Code) pada hasil layanan aplikasi Sistem Manajemen Lalu Lintas Angkutan Laut (SIMLALA). Pemberlakuan QR Code ini untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang lalu lintas dan angkutan laut secara online melalui aplikasi SIMLALA. Pemberlakuan QR Code mulai diterapkan pada 12 Oktober 2016 yang tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PR.101/146/13/DA-2016 tentang Pemberlakuan Quick Response Code (QR Code) pada Hasil Layanan Publikasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Melalui Aplikasi SIMLALA. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyampaikan kepada pihak-pihak terkait bahwa mulai saat ini persetujuan atas permohonan layanan publik bidang lalu lintas dan angkutan laut yang diproses melalui aplikasi SIMLALA, tidak perlu lagi menggunakan tanda tangan dan stempel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tetapi keabsahan atas persetujuan dimaksud cukup diberikan melalui Quick Response Code (QR Code). Lalu, sambung Tonny, terkait dengan pemberlakuan QR Code tersebut, maka proses pencetakan hasil layanan aplikasi SIMLALA dapat dilakukan di kantor masing-masing pengguna jasa. “Hal ini tentu akan semakin mempermudah dan mempercepat waktu pengurusan serta mengurangi tatap muka dengan petugas,” ungkap Tonny. Tonny menegaskan bahwa Ditjen Hubla terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut melalui pengembangan sistem teknologi dan informasi berbasis online. “Melalui penerapan sistem online secara penuh ini maka proses alur pelayanan akan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien,” katanya. Quick Response Code adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi Denso Corporation yang merupakan sebuah perusahaan Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994. Adapun QR merupakan singkatan dari quick response atau respons cepat, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang cepat pula. Berbeda dengan kode batang, yang hanya menyimpan informasi secara horizontal, kode QR mampu menyimpan informasi secara horizontal dan vertikal, oleh karena itu secara otomatis Kode QR dapat menampung informasi yang lebih banyak daripada kode batang. abc