Author: admin
Event

Partisipasi INSA dalam Acara Customer Meeting BKI

Jakarta, INSA - Guna menghadapi tantangan kedepan sekaligus membahas implementasi PM 39 Tahun 2016, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menyelenggarkan acara yang bertemakan Customer Meeting dengan mengundang stakeholder terkait yang salah satunya adalah Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Acara tersebut dibuka oleh Direktur BKI Rudyanto dan juga Kepala Syahbandar Utama Tanjung Priok H Marwansyah. Turut hadir Direktur Teknik BKI Capt. Iman Satria Utama, kepala Cabang BKI klas utama Tanjung Priok Arief Budi Permana, dan Perwakilan Customer Budhi Halim dari INSA. Rudyanto menyampaikan bahwa keberadaan BKI yang professional dan bebas pungli merupakan sikap atas apa yang terjadi baru baru ini di Kementerian Perhubungan. Sementara, dalam sambutan Syahbandar Tanjung Priok memberikan info bahwa kegiatan di Tanjung Priok akan terus ditingkatkan dan dengan tegas akan konsisten mengikuti arahan Menteri Perhubungan untuk akhiri Pungli di lingkup pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan, Budhi Halim selaku Sekretaris Umum INSA mengatakan, bangga dengan Indonesia memiliki Biro Klasifikasi, dan berpesan agar keberadaan BKI bisa meningkatkan keselamatan Pelayaran. Dalam forum tersebut, Budhi Halim juga memberikan tiga masukan kepada BKI. Pertama, agar BKI tanggap menangani pendelegasian tugas pemerintah untuk Statutory survey yang sudah diajukan sejak Februari 2016. Kedua, agar BKI segera ikuti dan menyiapkan aturan Pemerintah untuk kapal Domestik Non Konvensi / NCVS demi  mengurangi biaya pembangunan dan operasi kapal NCVS. Ketiga, arah BKI ke Road to IACS secara konsisten dilanjutkan dengan perencanaan yang jelas. Dalam presentasinya BKI menyampaikan beberapa hal yang diantaranya mengenai pelayanan dengan basis IT dan Familiarisasi PM.39 soal Lambung Timbul untuk kapal domestik; pendelegasian wewenang untuk kapal dibawah ukuran 500 GRT kepada 4 Cluster yaitu Batam, Surabaya, Tanjung Priok dan Samarinda beserta area sekitarnya; dan pelaksanaan PM.39 dengan batas waktu April 2017, masih sulit dilaksanakan untuk jumlah kapal nasional sebanyak 8312 unit. Untuk mencapai hal tersebut di atas perlu diadakan urun rembuk antara INSA dan Dirjen Perhubungan Laut agar pelaksanaan dan batas waktu dibuat lebih realistis lagi. (sumber: emaritim.com). abc
Event

Walikota Dumai Gandeng INSA Kembangkan Potensi Maritim

Jakarta, INSA – Kota Dumai, Provinsi Riau yang berada di pesisir pantai timur Pulau Sumatera memiliki potensi maritim yang cukup besar untuk dijadikan sumber ekonomi bagi pendapatan daerah dan juga nasional. Walikota Dumai Zulkifli AS mengatakan lokasi Dumai cukup strategis berada di jalur pelayaran paling sibuk di Indonesia. Dengan begitu, Dumai memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dari bidang kelautan. Pelabuhan di Dumai pun berpotensi untuk mendukung program kemaritiman yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Zulkifli menuturkan Pemerintah Kota Dumai akan menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang kemaritiman yakni Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) untuk menggali potensi maritim yang ada di Dumai khususnya di sektor pelayaran. “Selain dukungan dari pemerintah pusat, kita juga minta dukungan dari INSA untuk menggali potensi maritim di Dumai,” kata Zulkifli saat berkunjung ke Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2016). Menurut Zulkifli, sumber daya manusia (sdm) dibidang maritim yang berkualitas sangat diperlukan mengingat posisi Dumai yang terletak di tepi pantai timur Pulau Sumatera dan memiliki pelabuhan yang cukup besar. Untuk menciptakan sdm yang berkualitas tersebut, maka dibutuhkan sekolah atau lembaga pendidikan pelayaran di Dumai. “Kita meyakinkan pemerintah pusat bahwa kehadiran sekolah pelayaran di Dumai sudah sangat mendesak. Tentunya kita juga minta masukan dari INSA terkait hal ini,” ujarnya. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim merespon positif rencana Walikota Dumai menggandeng INSA untuk menggali potensi maritim di wilayah Dumai. Menurut Budhi Halim, pembangunan sekolah atau lembaga pendidikan pelayaran jangan terfokus di kota-kota besar, tetapi juga harus merata hingga kota-kota kecil. “Mendirikan sekolah (pelayaran) menurut saya adalah ide yang baik,” ungkap Budhi. Budhi mengungkapkan, alokasi dana subsidi yang digelontorkan pemerintah pusat untuk program tol laut sebaiknya dikucurkan juga ke pemerintah daerah untuk pengembangan potensi maritim daerah dan sumber daya manusia. Budhi menambahkan penjajakan kerjasama ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah kota dengan stakeholder untuk mewujudkan cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. abc
Event

Rakernas INSA 2016

Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama untuk periode kepengurusan 2015-2019. Diadakan di Ballroom Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta, Rakernas akan dilangsungkan dua hari yakni Senin dan Selasa, 16-17 Mei 2016. Rakernas yang dihadiri 38 DPC INSA dari 41 DPC di seluruh Indonesia ini, mengangkat tema “Peran INSA dalam Mendukung Program Pemerintah Indonesia Mengubah Kebijakan Land Base Menjadi Maritime Base”. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyatakan, kondisi dunia pelayaran global saat ini sedang di ambang krisis. Sejumlah perusahaan raksasa dunia di sector pelayaran bahkan mengalami kerugian, menurunkan kapasitas angkut, hingga melakukan PHK besar-besaran. Kondisi serupa juga dialami dunia pelayaran nasional. Banyak armada nasional yang idle (tidak beroperasi). Contohnya, jenis kapal tongkang batubara idle sekitar 60 persen, kapal general cargo idle 40 persen, kapal-kapal hulu migas idle 60 persen. Sisanya tetap beroperasi tapi mengalami kerugian, dan hanya sedikit sekali yang BEP (break even point) dan mendapat keuntungan. “Di tengah kondisi seperti ini, kita mendapatkan pemantik semangat dari pemerintah Indonesia. Pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan nasonal yang selama ini lebih diarahkan ke pembangunan berbasis daratan (land based oriented development) yang dikenal dengan agraris, menjadi kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi maritime (Maritime based oriented development),” ujar Carmelita. Menurut Carmelita, langkah pemerintah tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya diambil. Sebab, DNA Indonesia adalah Negara Maritim. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera. Pulau-pulau Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut di antara pulau-pulaunya. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan kawasan Indonesia. Hanya melalui perhubungan antar-pulau, antar-pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. “Pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia,” tutur Carmelita. Karenanya pembangunan industri pelayaran nasional sebagai sektor strategis perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Konsekuensi logis dari perubahan kebijakan pemerintah yang semula land based menjadi maritime based adalah, konsep pembangunan akan lebih fokus ke sektor maritim. Dengan demikian moda transportasi laut menjadi pilihan utama dan pendorong ekonomi nasional. Sehingga, konsep angkutan laut "The Ship follow The Trade" adalah landasan yang dipegang. Untuk itu, INSA mengusulkan agar pemerintah: 1.Mempercepat pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah, terutama yang terkait dengan infrastruktur, seperti: Pembangunan Power Plant, Pembangunan Pelabuhan, Jalan, dan Kapal. 2.Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di setiap daerah, terutama di bidang energi seperti: Pengangkutan Minerba, Pengangkutan Produk Bio Diesel dan Kegiatan Hulu Migas. Bila perlu, pemerintah dapat memberikan subsidi di bidang ini. 3.Pemerintah harus memperhatikan pemerataan pertumbuhan dengan mempertimbangkan komoditi masing-masing daerah. 4.Memacu pertumbuhan ekonomi agar daya beli masyarakat meningkat, sehingga menaikkan transaksi perdagangan barang dan jasa. 5.Kondisi ekonomi yang kondusif tersebut di atas akan meningkatkan konsumsi rumah tangga bagi penduduk secara merata. 6.Kebijakan yang Pro Bisnis. INSA meminta ada equal treatment antara industri pelayaran di luar negeri dengan industri pelayaran dalam negeri. 7.Skema term of trade untuk ekspor menggunakan CIF dan untuk Impor menggunakan FOB. Carmelita optimistis, dengan adanya keinginan kuat Pemerintah Indonesia dibantu oleh INSA dan stake holder lainnya, maka seluruh modal yang dimiliki Indonesia tersebut akan menjadi landasan yang kuat untuk mengimplementasikan salah satu program Pemerintah Indonesia yaitu menciptakan Tol Laut dan Poros Maritim Dunia. “INSA yakin bahwa utilisasi kapal bisa meningkat 20 persen tahun ini apabila hal-hal yang dijelaskan di atas dilakukan,” ujar Carmelita. abc