Galeri

Penandatangan MoU antara INSA dan BPSDM

[gallery size="full" ids="6776,6777"] Jakarta, INSA – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU/nota kesepahaman) Coorporate Social Responsibility (CSR) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Keduanya sepakat mengenai Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Kepelautan Siap Kerja Dalam penandatanganan kesepahaman itu dilakukan di DPP INSA yang berlokasi di Jalan Tanah Abang III No 10. Jakarta Pusat, Rabu (22/02/2017). Dalam hal ini INSA diwakili Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto sedangkan dari BPSDM diwakili oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut Capt. Arifin Soenardjo, M.Hum. Adapun dalam penandatanganan tersebut dihadiri beberapa pengurus INSA seperti Wakil Ketua Umum (WKU) 1 INSA Capt. Witono Soprapto, Wakil Sekertaris Umum 1 Capt. Otto Caloh, WKU INSA 4 Capt. Soeharyo Sangat, Sekertaris Umum Budhi Halim, dan Kabid. Pengembangan SDM/Pelaut Lisda Y. Satria. Perwakilan dari Kementerian Perhubungan Plt. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Capt. Marihot Simanjuntak MM, dari BP2IP Tangerang Sultan, Kasie Penyelenggaraan Pendidikan BPPTL Jakarta, Mu’man, Kasie Kerjasama BP3IP P. Dwikura. S, PPSDMPL Giri Atmoko, perwakilan STIP Jakarta Antoni A.P, Titis, dan Vidya Selasdini. Dalam Nota Kesepemahaman ini merupakan wujud komitmen INSA dan BPSDM untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Peningkatan DIKLAT Kepelautan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia insudtri dibidang kemaritiman. Ruang lingkup nota kesepahaman ini diantaranya memberdayakan usia produktif dari kalangan ekonomi menengah ke bawah melalui Program Diklat Kepelautan Siap Kerja. Lalu, memberikan prioritas kepada siswa - siswi yang mengikuti Program Diklat Kepelautan Siap Kerja, untuk melaksanakan praktek berlayar atau bekerja di perusahaan pelayaran anggota INSA sesuai dengan kebutuhan, serta standar dan prosedur yang berlaku dimasing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, adanya penandatanganan nota kesepahaman ini diharapkan pengusaha pelayaran nasional yang tergabung di INSA dapat memberikan sumbangsih yang lebih konkrit kepada pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

FORNAS INSA 2017: Tingkatkan Sinergi Demi Kemajuan Industri Pelayaran Nasional

Makassar, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) berkomitmen memajukan industri maritim nasional. Komitmen tersebut diwujudkan dengan meningkatkan sinergi antara INSA dengan stakeholder.

Melalui sinergi yang kuat antara INSA dengan stakeholder baik instansi pemerintahan, dan asosiasi-asosiasi terkait lainnya diyakini mampu menciptakan iklim usaha yang positif bagi industri maritim nasional.

Upaya meningkatkan sinergi tersebut dengan menggelar Forum Nasional (Fornas) INSA 2017 bertema “Peta dan Dinamika Kebijakan Pengembangan Industri Maritim di Indonesia” yang diselenggarakan pada Kamis, 16 Februari 2017, di Grand Ballroom Hotel Clarion, Makassar.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam pidatonya mengatakan, industri maritim khususnya industri pelayaran merupakan sektor strategis yang merupakan penghubung untuk menyatukan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Oleh karenanya, insan pelayaran nasional percaya bahwa Pemerintah Indonesia sangat menyadari dan memperhatikan keberadaan dan kontribusi industri pelayaran dalam menunjang pembangunan ekonomi Indonesia.

Carmelita menuturkan Pemerintahan Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat memperhatikan pentingnya kelautan sebagai basis pembangunan masa depan bangsa Indonesia dengan dua program utamanya Tol Laut dan Poros Maritim Dunia.

INSA, sambung Carmelita, sangat menghargai langkah pemerintah yang juga mengikutsertakan pengusaha pelayaran swasta dalam menunjang peningkatan konektivitas antar pulau dan mendorong program Satu Harga untuk komoditi di seluruh nusantara.

“Diharapkan saudara-saudara kita di pelosok tanah air dapat menikmati seperti apa yang kita rasakan di kota besar,” kata Carmelita di Makassar, 16 Februari 2017.

Asas cabotage yang mewajibkan seluruh angkutan antar pelabuhan dan antar pulau di Indonesia dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menggunakan bendera merah putih sudah terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, populasi armada nasional hingga Mei 2016 sebanyak 20.687 unit atau naik 242 persen jika dibandingkan pada 2005 sebanyak 6.041 unit. Jumlah perusahaan pelayaran nasional hingga Mei 2016 juga meningkat sangat signifikan, dari 1.591 perusahaan di 2005 menjadi 3.296 perusahaan atau tumbuh 107 persen.

Akan tetapi, dikatakan Carmelita, industri pelayaran nasional masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

abc