Insa Insight, Ulasan Berita

2020, KAPAL YANG BEROPERASI DI PERAIRAN INDONESIA WAJIB BERBAHAN BAKAR DENGAN KANDUNGAN SULFUR 0.5%

Jelang pemberlakukan kewajiban setiap kapal menggunakan bahan bakar low sulfur atau lebih dikenal dengan aturan IMO 2020, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap kapal baik kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 % m/m, mulai 1 Januari 2020.

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE.35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal. Adapun kewajiban menggunakan low sulfur tersebut menunjuk pada aturan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL Convention) Annex VI Regulation 14, IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water, Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal. "Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar tersebut agar melakukan pembersihan tangki bahan bakar, sistem perpipaan dan perlengkapan lainnya yang terkait untuk memastikan kebersihan dari sisa atau endapan bahan bakar sebelumnya (bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m) dan mengembangkan rencana penerapan di kapal (ship implementation plan) sesuai pedoman IMO MEPC.1/Circ.878," ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono dalam keterangan resminya. Lebih lanjut, Capt. Sudiono mengatakan bahwa kapal berbendera Indonesia yang masih menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m, agar dilengkapi dengan Sistem Pembersih Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System) dengan jenis yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sementara itu, Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional dilarang mengangkut atau membawa bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m untuk sistem propulsi/ penggerak atau bahan bakar untuk operasi peralatan lainnya di atas kapal mulai tanggal 1 Maret 2020 dan larangan ini tidak berlaku untuk kapal yang menggunakan metode alternatif misalnya menggunakan sistem pembersihan gas buang yang disetujui berdasarkan peraturan 4.1 Annex VI Konvensi MARPOL. "Adapun Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional yang menggunakan Sistem Pembersihan Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber) tipe open loop untuk Resirkulasi Gas Buang (Exhaust Gas Recirculation/ EGR) agar memperhatikan ketentuan di negara tujuan dikarenakan beberapa negara telah melarang penggunaan Sistem Pembersihan Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber) tipe open loop dimana pembuangan limbah hasil resirkulasi sistem gas buang dari mesin di kapal untuk dibuang secara langsung diperairan negaranya dan melainkan harus disimpan dalam tangki penampung di atas kapal untuk selanjutnya dibuang melalui fasilitas penerima (reception facility) yang tersedia di pelabuhan," jelas Capt. Sudiono. Untuk Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% m/m, bahan bakar dimaksud tersedia di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta atau di Floating Storage Teluk Balikpapan atau pelabuhan lainnya yang sudah menyediakan mulai tanggal 1 Januari 2020. "Dengan adanya aturan ini, kiranya agar para pengguna jasa, stakeholder terkait dapat tunduk terhadap implementasi penggunaan bahan bakar low sulfur mengingat Indonesia adalah salah satu negara anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) yang berperan aktif dalam hal perlindungan lingkungan maritim. Oleh sebab itu, agar para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat menyampaikan kepada seluruh stakeholder terkait di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuannya dan tunjukan kepada dunia bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan yang aktif dan peduli terhadap perlindungan lingkungan maritim," tutup Capt. Sudiono.abc
Event, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI ITSCL-IME 2019

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) turut meriahkan acara Indonesia Transport Supply Chain & Logistics (ITSCL) dan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10). Acara tersebut dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang disaksikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, dan General Manager Reed Panorama Exhibitions Steven Chwee. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada sambutannya mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan swasta semakin ditingkatkan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur guna memperkuat konektivitas nasional. "Ekonomi makro tidak begitu baik. Oleh karenanya ada satu keharusan pemerintah dan swasta melakukan elaborasi untuk segera berbuat," kata Menhub. Menhub menuturkan pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan agar para investor tertarik berinvestasi bersama dengan pemerintah. "Diharapkan menghasilkan value bagi kita semua," tuturnya. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pertumbuhan sektor transportasi dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Capaian positif ini tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang solid antara para pelaku usaha dan pemerintah dalam pengembangan transportasi dari tahun ke tahun. "Tentunya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha ini patut mendapat apresiasi," kata Carmelita. Menurut Carmelita, sektor transportasi, akan terus bertumbuh selama adanya dukungan penuh dari pemerintah dan stakeholder terkait dalam hal membangun ekosistem bisnis transportasi yang baik dan sehat. Pada kesempatan ini, DPP INSA membuka booth dan menggelar seminar mengenai Indonesia Maritime Outlook and Prospect of Ship Financing. Seminar diisi oleh narasumber dari berbagai instansi dan asosiasi seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, PT Bank Mandiri, Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Umum IPERINDO Eddy K. Logam. Seperti diketahui, Reed Panorama Exhibitions bekerjasama dengan DPP INSA, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), dan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyelenggarakan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019 pada 16-18 Oktober 2019.(*)

abc
Ulasan Berita

MEREK INSA MASIH SAH DIMILIKI OLEH YAYASAN

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruhnya gugatan pembatalan merek INSA yang diajukan oleh Perkumpulan INSA Johnson kepada Yayasan INSA Manunggal. Hal ini sebagaimana pembacaan putusan yang telah dibacakan pada 27 September 2019. Dalam salah satu pertimbangan majelis bahwa dalil itikad baik yang didalilkan penggugat tidak terbukti, dikarenakan pendaftaran merek Indonesian National Shipowner's Association oleh Yayasan INSA Manunggal adalah sesuai amanah Anggaran Rumah Tangga Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Soal sengketa di dalam tubuh organisasi INSA sendiri sudah diputuskan dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kuasa Hukum Yayasan INSA Manunggal Alfin Sulaiman menyambut positif putusan Majelis. Putusan ini menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Organisasi INSA. “Dan klien kami lainnya yaitu Organisasi INSA yang diketuai oleh Ibu Carmelita Hartoto adalah pemegang sah atas merek INSA berdasarkan Perjanjian yang diberikan oleh Yayasan INSA Manunggal,” kata Alfin di Jakarta. Sebelumnya Perkumpulan INSA yang diketuai oleh Johnson Williang Sutjipto telah mengajukan gugatan pembatalan merek INSA kepada Yayasan INSA Manunggal di Pengadilan Niaga yang teregister dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana sebelumnya Yayasan INSA Manunggal telah mengajukan tuntutan pidana sehubungan dengan penggunaan logo INSA milik Yayasan.(*)abc
Event, Insa Insight

PARTISIPASI INSA DI ACARA DISKUSI NASIONAL POROS MARITIM

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi salah satu pembicara di acara Diskusi Nasional Poros Maritim dengan Tema ”Optimalisasi Pelayaran & Pelabuhan Terhadap Tol Laut, Seperti Apa?” di Surabaya, Jatim, (03/10/2019) ) yang diselenggarakan Ocean Week kerja sama dengan MPPM dan Perhubungan Laut. Pada kesempatan tersebut, Carmelita membicarakan mengenai optimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut. Dikatakan Carmelita, sejak awal dikembangkannya program tol laut, pelayaran swasta nasional ikut berpartisipasi dalam mengoperasikan kapal tol laut. “INSA juga menjadi partner pemerintah dalam mengevaluasi dan mengembangkan tol laut selama ini,” kata Carmelita. Carmelita menuturkan perlu dukungan dari pemerintah guna mengoptimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut. Diantaranya, dukungan pembiayaan dalam pengadaan kapal dengan memberikan bunga bank rendah dan tenor yang panjang. Diharapkan, sambung Carmelita, tumbuhnya komoditas muatan, terutama di wilayah Indonesia timur, sehingga terjadi keseimbangan arus balik. Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus Purnomo mengatakan, pemerintah berkomitmen terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia yang terus membutuhkan kehadiran tol laut khususnya di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP). Adapun keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 3TP yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019. “Konektivitas di wilayah Indonesia Timur sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama kami,” ujar Agus. Namun demikian, program tol laut ini bukan semata mata adalah milik satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal. Pada 2019, pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede. Dari jumlah  113 kapal perintis itu,  46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di wilayah Indonesia Timur. Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP. Namun seiiring perjalanan program tol laut yang akan memasuki usia 5 tahun, banyak hal positif yang tercatat yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton. Hal lainnya adalah meningkatnya respon dan keragaman muatan balik dimana sebelumnya respon muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai. Kedepan, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut. “Hal tersebut menunjukan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut,” pungkasnya. (sumber: oceanweek.co.id)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA