Insa Insight, Ulasan Berita

PELAYARAN MULAI TERPUKUL AKIBAT COVID-19

Sektor pelayaran nasional tengah menghadapi tantangan berat seiring dengan mewabahnya pandemic virus corona (Covid-19). Tidak banyak yang bisa dilakukan selain berharap adanya stimulus dari stakeholder untuk menjaga kinerja pelayaran nasional. 

Hingga saat ini, pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan besar, seperti masih tingginya harga bunker bahan bakar low sulphur, dan masih tingginya bunga bank untuk pembangunan kapal yang membuat pelayaran kian tidak kompetitif.

Di saat bersamaan pelayaran nasional juga harus menghadapi dampak dari penyebaran Covid-19, yang kini mulai menjangkiti ribuan orang di Indonesia.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shippowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, setidaknya ada empat aspek yang terdampak di bisnis sektor pelayaran akibat Covid-19. 

Pertama, penurunan volume kargo, baik pada ekspor impor yang terdampak seperti ke Tiongkok yang menurun hingga 14-18 persen dan merembet ke negara tujuan lain, seperti Singapura dan Korea Selatan. Begitu juga pada kargo domestik terutama pada kargo penunjang ekspor impor dan distribusi nasional yang turun 5-10 persen.

Kedua, proses clearance di pelabuhan yang lebih lama karena adanya penyemprotan disinfektan kapal, pemeriksaaan kesehatan kru kapal dan pemeriksaan riwayat perjalanan kapal. “Tentunya, kondisi ini berdampak pada penambahan biaya operasional kapal,” kata Carmelita di Jakarta.

Ketiga, kebijakan physical distancing dan work from home juga berdampak pada kinerja instansi di darat karena banyak yang membatasi jam kerja termasuk tenaga operasional di lingkungan Ditjen Hubla pada subdit-subdit terkait kepengurusan sertifikat kapal dan kesyahbandaran.

Keempat, pelayaran nasional juga mengalami kendala docking kapal. Hal ini disebabkan sejumlah galangan mengurangi jumlah pekerja di lapangan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19. Akibatnya, pekerjaan perawatan kapal-kapal yang sedang docking terkendala entah sampai kapan, dan kapal lainnya harus antre lama untuk docking dalam dua bulan terakhir. Selain itu, spare part kapal yang impor dari Tiongkok terkendala sehingga lebih lama dan lebih mahal.

Menurut Carmelita kondisi yang sangat memukul sektor pelayaran nasional saat ini juga akan berdampak pada menurunnya kinerja industri terkait lainnya, seperti kinerja logistik, asuransi, galangan, industri spare part kapal hingga ke instansi pendidikan SDM pelaut. 

“Saat ini, perusahaan pelayaran nasional bisa bertahan dan tidak gulung tikar saja sudah sangat bagus. Kondisi saat ini benar-benar berat bagi pelayaran nasional.”

Untuk menyelamatkan perusahan pelayaran nasional dari masa sulit ini, kata Carmelita, dibutuhkan sejumlah strimulus dari stakeholder pelayaran nasional.

Stimulus yang dibutuhkan seperti pemberian grace periode yang panjang pembayaran pinjaman bank, reschedule atau penjadwalan kembali pembayaran pinjaman bank, dan penghapusan pajak (PPN dan PBBKB) atas BBM.

Stimulus lain yang dibutuhkan seperti harga BBM yang kompetitif dan supply BBM yang stabil, diskon biaya-biaya di pelabuhan dan diskon suku bunga pinjaman

Selain itu, pelayaran nasional juga membutuhkan dispensasi penundaan pengurusan sertifikat-sertifikat kapal, sepanjang sertifikat tersebut dapat ditunda dan tidak membahayakan jiwa pekerja dan kapal. Terakhir, diperlukan dispensasi dengan memberlakukan penundaan docking untuk yang sedang dalam operasional.

INSA juga harap agar akses dari dan ke pelabuhan tetap berfungsi dan berjalan seperti biasa. “Stimulus ini diperlukan karena kapal tetap beroperasi seperti biasa untuk memenuhi kebutuhan logistik di seluruh Indonesia.” (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Domestic, Ulasan Berita

PENUTUPAN PELABUHAN DALAM MASA DARURAT COVID-19 WEWENANG KEMENHUB

Pemerintah menegaskan bahwa penutupan pelabuhan dalam masa darurat Covid-19 adalah wewenang Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Dalam edaran tersebut, diatur mekanisme penutupan pelabuhan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease Tahun 2019 (Covid-19).

"Penutupan pelabuhan merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah yang menginisiasi penutupan akses pelabuhan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 harus meminta izin dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," tegas Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko hari ini (27/3).

Menurutnya, pelabuhan merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani  penumpang tetapi juga angkutan barang dan logistik masyarakat. Pelabuhan juga berfungsi sebagai salah satu simpul sarana prasarana penanggulangan bencana nasional seperti supply obat-obatan, mobilisasi personil medis dan keamanan Negara.

"Rencana penutupan pelabuhan harus disampaikan kepada Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk dapat dilakukan penilaian dan evaluasi. Pembatasan atau larangan bagi angkutan laut penumpang pada prinsipnya bisa dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, namun sebaiknya perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang pelayaran maupun kepada pengguna jasa angkutan laut penumpang sebelum diberlakukan,” ujar Capt. Wisnu.

Capt. Wisnu menjelaskan bahwa pelayanan navigasi pelayaran yang dilaksanakan di pelabuhan juga tidak dapat serta merta ditutup saat darurat bencana Covid-19 karena merupakan fungsi yang melekat pada kegiatan pelayaran untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, berkenaan dengan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 di pelabuhan, dirinya mengimbau kepada para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP)/Syahbandar Utama/Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)/KSOP Khusus Batam/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), Operator Kapal, Operator Pelabuhan agar melakukan prosedur pembatasan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Capt. Wisnu mengatakan berdasarkan Surat Edaran tersebut para Kepala Kantor OP/ Syahbandar Utama/KSOP/KSOP Khusus Batam/UPP, Operator Kapal, Operator Pelabuhan agar berkoordinasi secara proaktif dengan pemangku kepentingan (stakeholders) di pelabuhan dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan guna menjamin kelancaran arus barang.

“Misalnya dengan memberikan perlakuan khusus, diskresi pembatasan yang terkait dengan akses pelabuhan untuk kegiatan bongkar muat barang logistik kebutuhan daerah, embarkasi dan debarkasi penumpang dalam situasi tertentu yang sangat dibutuhkan,” tuturnya.

Ia pun kembali menegaskan bahwa pada prinsipnya Ditjen Perhubungan Laut tetap mendukung kebijakan Pemerintah Daerah setempat dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan Covid-19. (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Ulasan Berita

OPERASIONAL DAN PELAYANAN PELABUHAN TETAP BERJALAN

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC menjamin operasional dan pelayanan umum kepelabuhanan tetap berjalan, di tengah keprihatinan bersama atas ancaman wabah virus Corona. Dengan kewaspadaan yang tinggi, IPC mengedepankan pelayanan mengingat pelabuhan merupakan bagian mata rantai pereknomomian nasional.

“Kami menyadari bahwa kita sedang berada di situasi sulit. Namun kami harus mengedepankan pelayanan, karena pelabuhan memikul peran yang begitu strategis sebagai fasilitator perdagangan,” kata Direktur Transformasi IPC, Ogi Rulino dalam keterangan resminya di Jakarta.

Ogi menjelaskan, IPC mengikuti anjuran pemerintah untuk memberlakukan mekanisme bekerja dari rumah (work from home). Namun kebijakan ini diberlakukan proporsional. Ada karyawan dengan kategori tertentu yang sudah diminta bekerja dari rumah, antara lain karyawan berusia 50 tahun ke atas, karyawan yang dalam kondisi hamil atau menyusui, serta karyawan yang dalam kondisi kurang sehat.

“Karyawan yang kerjanya bersifat administratif juga diperbolehkan bekerja dari rumah. Sedangkan karyawan yang berinteraksi langsung dengan pelayanan umum dan operasional di lapangan, kebijakan work from home berlaku parsial dengan mekanisme yang diatur oleh kepala satuan unit masing-masing,” jelas Ogi.

Menurutnya, digitalisasi yang diterapkan Pelabuhan Tanjung Priok sangat membantu operasional kepelabuhanan. Interaksi antara petugas dan pengguna jasa, baik di kantor maupun di lapangan sangat jauh berkurang.

“Di pelabuhan, semua transaksi sudah cashless (tidak menggunakan uang tunai). Kontak antara pengguna jasa dan operator sangat kecil. Kalaupun masih ada, seperti di lapangan penumpukan kontainer, kontak antar-manusia bisa dijaga dalam jarak tertentu,” ujarnya.

Para petugas di lapangan seperti petugas pandu, petugas terminal penumpang, terminal peti kemas atau non peti kemas, diwajibkan mengenakan alat pelindung diri tambahan berupa masker dan sarung tangan. Lokasi kerja mereka juga disterilisasi secara berkala.

Buat sementara waktu, lanjut Ogi, IPC meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri bagi seluruh stafnya. Sedangkan perjalanan dinas di dalam negeri masih diperbolehkan, namun dilakukan secara selektif.

Senada dengan PT Pelindo II, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 pastikan pelayanan jasa kepelabuhanan tetap dilakukan di seluruh wilayah kerjanya, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau, ditengah meningkatnya wabah Corona virus Covid-19 di Indonesia.

Pelindo 1 menerapkan pengawasan yang lebih tinggi dalam melayani penumpang dan bongkar muat barang melalui pelabuhan domestik maupun internasional, meningkatkan keamanan dan kebersihan lingkungan pelabuhan, areal terminal penumpang dan kantor.

Upaya pengawasan yang dilakukan Pelindo 1 dilakukan sejak kapal akan bersandar di pelabuhan, bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke seluruh awak kapal dan kapal dapat dilayani setelah berstatus bebas karantina.

“Seluruh petugas operasional dan para pandu juga diwajibkan untuk selalu menggunakan masker khusus, Alat Pelindung Diri (APD), kaca mata, dan sarung tangan dalam melakukan tugasnya,” jelas VP Public Relations Pelindo 1 Fiona Sari Utami,

Selain itu, kebersihan lingkungan pelabuhan juga semakin ditingkatkan dengan melakukan berbagai langkah preventif, seperti desinfektasi terminal penumpang secara berkala, meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitasi areal terminal penumpang, khususnya pada bagian yang sering digunakan, seperti handle pintu, kursi, pegangan tangga, meja receptonist, automatic gate dan lain-lain.

 “Terminal Penumpang milik Pelindo 1 juga sudah dilengkapi dengan fasilitas thermal scanner, untuk pemeriksaan suhu tubuh para penumpang yang naik dan turun dari kapal,” jelas Fiona.

Pelindo 1 juga telah memasang papan informasi yang berisi tentang bahaya Corona Virus serta cara pencegahannya, menyediakan hand sanitizer serta membagikan masker kepada para penumpang. Pelindo 1 terus berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan atau Dinas Kesehatan setempat, Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, dan Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Pelabuhan dan Kantor Syahbandar serta sejumlah instansi terkait lainnya dalam pengawasan dan pencegahan penyebaran Virus Corona.

Sementara untuk areal kantor, Pelindo 1 telah melakukan berbagai upaya pencegahan, diantaranya  penyemprotan desinfektan di seluruh ruang kerja pegawai, mengajak pegawai untuk membersihkan meja kerjanya setiap hari, pemeriksaan suhu tubuh para pegawai dan tamu saat memasuki wilayah kantor, mensosialisasikan tata cara mencuci tangan secara teratur, menyediakan hand sanitizer di tempat strategis, memasang poster informasi, menghimbau kepada pegawai yang terkena batuk dan flu untuk menggunakan masker serta mengambil cuti bagi yang sakit, menangguhkan perjalanan ke luar negeri terutama ke negara yang terdampak COVID-19 dan selektif dalam melakukan perjalanan dinas dalam negeri.

Pelindo 1 menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) dengan kriteria tertentu seperti pegawai yang memiliki riwayat penyakit jantung, Tuberculosis (TBC) atau paru, diabetes akut, serta pegawai yang sedang hamil.

“Kami juga membatasi pertemuan-pertemuan yang bersifat melibatkan banyak orang, seperti rapat, pelatihan, sharing session dan menggantikannya dengan penggunaan video conference atau web seminar. Kemudian secara rutin menghimbau kepada pegawai untuk terus memperhatikan dan menjaga kondisi kesehatan diri dan keluarga dengan baik. Khususnya untuk pegawai di bidang operasional, akan diberikan tambahan puding dan vitamin setiap harinya, untuk meningkatkan imunitas dan memastikan seluruh petugas dalam kondisi prima, serta menempatkan petugas medis di setiap cabang pelabuhan,” pungkasnya. (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Galeri

CEGAH PENYEBARAN COVID-19

Virus yang menyerang sistem pernafasan manusia ini telah mengagetkan dunia di awal tahun 2020 ini. Berawal dari Wuhan, Tiongkok, virus corona menjadi pandemi yang menyebar ke banyak belahan dunia.

Covid-19 telah memasuki banyak negara di lima benua, tidak terkecuali Indonesia.

DPP INSA menaruh perhatian serius dalam pandemi virus corona. INSA secara pro-aktif mengimbau anggotanya untuk melakukan protocol penanganan penyebaran virus ini baik di kantor maupun di kapal-kapalnya.

Bekerja-sama dengan Palang Merah Indonesia, INSA mengupayakan pencegahan penyebaran virus corona di lingkungan kerja, dengan melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan Sekretariat, lobby, Musholla toilet, pantry dan ruangan-ruangan pertemuan di kantor DPP INSA di Jalan Tanah Abang III No.10 Jakarta Pusat. (*)

abc
Galeri

INSA DI FORUM DIALOG NASIONAL

Pengurus DPP INSA Capt Witono Soeprapto menjadi pembicara pada forum Dialog Nasional di Hotel Borobudur, pada Selasa (10/03/2020).

Acara yang bertema Regulasi Pelabuhan Perlukah Ditata Ulang ini dibuka oleh Wahyu Aji, Kepala Biro Hukum Kemenhub RI.

Dalam kesempatan itu, Capt. Witono banyak menyinggung tentang harapan dan masukan pelayaran nasional untuk Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). .

Hadir sebagai pembicara lainnya adalah Subagio Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Suparjo GM IPC Cab Tanjung Priok, Aulia Febrial Fatwa Ketua Umum ABUPI, Bay M Hasani dan dimoderatori Saut Gurning.

Hadir pula dalam kesempatan itu pengurus dan dewan pembina INSA lainnya, salah satunya H. Soenarto. (*)

abc
Galeri

INSA DI ACARA SEMINAR INDONESIA & THE NETHERLANDS

Pengurus Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Nova Y. Mugijanto menjadi pembicara di acara "Indonesia & The Netherlands: Smart Solutions for Maritime Connectivity and Delta Development" yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Belanda di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (10/03/2020).

Di kesempatan ini, Nova berbicara mengenai tantangan di industri pelayaran nasional dimana salah satunya adalah hal pembiayaan pembangunan kapal dalam negeri. Seperti diketahui, tingginya bunga bank dan tenor pinjaman yang pendek menjadi tantangan bagi pengusaha pelayaran nasional.

Tampak hadir juga Pengurus DPP INSA lainnya yakni Budhi Halim, Darmansyah Tanamas, Dedy Hudayana, Nick Djatnika, Paula Marlina, Johansyah dan Dian A. Imirsyah.

Seminar dihadiri dari berbagai kalangan. Mulai dari Delegasi Maritim Belanda, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Pelaku Usaha Pelayaran, hingga Praktisi Bidang Maritim.

Acara ini berlangsung bersamaan dengan Kunjungan Raja Belanda Willem-Alexander beserta Ratu Màxima Zorreguieta Cerruti ke Indonesia. (*)

abc
Ulasan Berita

INSA: TOL LAUT HARUS MELIBATKAN SELURUH PIHAK

Pelayaran nasional memiliki sejarah panjang dalam melayani angkutan laut domestik. Melalui angkutan liner atau trayek tetap dan berjadwal, pelayaran nasional telah melayani distribusi barang antar daerah sejak lama.

Munculnya Program Tol Laut, meski design dari konsepnya belum sempurna, tapi program sudah berjalan. Tentunya para pelaku usaha pelayaran swasta nasional tetap mendukung dengan digandeng pemerintah untuk dilibatkan dalam pengoperasian tol laut.

Selama ini, pelayaran swasta nasional  telah terlibat aktif menjadi operator tol laut. INSA bersama Kementerian Perhubungan juga secara intens menjalin komunikasi dan diskusi mengevaluasi efektifitas tol laut.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipwoners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan program tol laut selama ini telah memberikan dampak positif bagi efisiensi logistik, khususnya di wilayah timur. Namun demikian, diakuinya, dampak tersebut belum signfikan untuk menekan biaya logisitik. Untuk itu, evaluasi tol laut harus dilakukan secara menyeluruh.

Untuk mengoptimalisasi tol laut agar harga bahan pokok di Indonesia Timur dan Barat menjadi relatif sama, memerlukan dukungan seluruh pihak mulai dari kementerian terkait, dan tidak terkecuali dari BUMN.

Menurutnya, konsep tol laut dapat mulai memanfaatkan pelayaran nasional yang sebelumnya sudah mempunyai rute tetap ke pelabuhan-pelabuhan pengumpul.

Lain itu, masing-masing daerah memiliki dan membutuhkan komoditas yang berbeda. Carmelita mencontohkan misalnya seperti di Wamena, yang membutuhkan komoditas semen.

Maka BUMN yang bergerak di bidang semen agar memberikan subsidi silang dari keuntungan penjualan di Indonesia barat, dengan menjual semen di wilayah timur dengan harga produksi.

“Kami pernah menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden di Istana beberapa waktu lalu, untuk optimalisasi tol laut ini memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk juga dari BUMN,” katanya, Jumat (6/3/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang Program Tol Laut yang perlu dibenahi lebih konkret agar disparitas harga antar wilayah dapat terkikis. Hal ini disampaikan Presiden saat rapat terbatas (ratas) yang dihadiri para jajaran menteri.

Untuk menjamin harga barang tol laut semakin kompetitif, Carmelita menilai, keberadaan Rumah Kita juga sebaiknya dikelola langsung oleh BUMN dan Kementerian Perhubungan.

Adapun para pelaku usaha ritel agar diajak menjual barang pokok, seperti terigu, minyak, beras dan mie instan. Dengan begitu, tidak lagi membutuhkan distributor dan agen di daerah-daerah tujuan tol laut.

"Dengan cara ini memperkecil resiko adanya harga barang tol laut dijual dengan harga mahal." (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Headlines, Ulasan Berita

INSA HARAP OMNIBUS LAW BISA TINGKATKAN DAYA SAING PELAYARAN NASIONAL

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menanti sambil berharap omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) akan mendorong iklim bisnis pelayaran nasional semakin berdaya saing.

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sepengetahuannya sejauh ini,  omnibus law yang terkait sektor pelayaran nasional cukup memberikan jalan bagi pelayaran nasional untuk semakin berdaya saing.

“Kini kita perlu bersabar menunggu bagaimana proses omnibus law ini di DPR,” kata Carmelita dalam keterangan resminya, Selasa (3/3/2020).

Hingga saat ini publik memberikan beragam respon omnibus law Cipta Kerja, meski saat ini regulasi ini masih berproses di DPR. Beragam respon itu juga tidak terkecuali ditujukan terhadap sektor pelayaran yang dimuat di omnibus law Cipta Kerja.

Respon publik terhadap omnibus law di sektor pelayaran, kata Carmelita, boleh dilihat sebagai suatu hal yang baik sebagai bentuk perhatian publik terhadap sektor pelayaran nasional. Namun respon itu sebaiknya diutarakan setelah proses omnibus law Cipta Kerja di DPR selesai.

“Karena saat ini kan masih berproses. Baiknya kita menanti saja dulu proses dan produk regulasi ini nantinya seperti apa,” tuturnya.

Adanya perubahan pasal 158 draft RUU Cipta Kerja/Omnibus Law sektor pelayaran yang banyak mengundang respon publik, sebenarnya tidaklah signifikan.

Sepengetahuan kami, di dalam RUU Cipta Kerja/Omnibus Law, perubahan hanya pada pasal 158 ayat  2 butir a; di mana perubahannya yaitu kapal yang dapat didaftarkan dengan ukuran tonase kotor tertentu.

Ini berubah dari sebelumnya dimana kapal yang dapat didaftarkan dengan ukuran tonase kotor sekurang-kurangnya GT 7 (tujuh gross tonnage). Sedangkan pada pasal 158 ayat 2 butir b dan c tetap sesuai Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Artinya, perubahan pada pasal 158 tidak seperti informasi yang beredar selama ini dan menurut kami informasi itu kurang tepat,” pungkasnya. (*)

[wdi_feed id="1"] abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA