Galeri

RUA INSA XVII

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan didamping Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto membuka secara resmi Rapat Umum Anggota (RUA) INSA Ke-XVII, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (09/12/2019).
abc
Ulasan Berita

RUA INSA KE XVII TETAPKAN CARMELITA SEBAGAI KETUM INSA PERIODE 2019-2023

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) telah menetapkan Carmelita Hartoto sebagai Ketua Umum DPP INSA terpilih periode 2019-2023. Carmelita Hartoto terpilih secara aklamasi pada RUA DPP INSA ke-XVII. Penyelenggaran RUA INSA ke-XVII digelar pada Senin – Selasa (9 – 10/12/2019) di Hotel Sultan, Jakarta. RUA kali ini mengusung tema “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju”. Pelaksanaan RUA INSA Ke-XVII merupakan amanat dari Anggaran Dasar INSA pasal 13 dan Anggaran Rumah Tangga INSA pasal 26. Salah satu agenda RUA INSA Ke-XVII adalah pemilihan Ketua Umum INSA untuk periode 2019-2023. RUA INSA Ke-XVII resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan dihadiri oleh DPC INSA seluruh Indonesia, Anggota INSA dan stakeholders terkait lainnya. Ajang empat tahun sekali ini juga merupakan ajang silaturahmi, bertukar pikiran atau pandangan, dan mempererat soliditas baik pengurus maupun anggota guna menghadapi tantangan pelayaran yang semakin kompleks.(*)  
abc
Headlines

MENTERI LUHUT BUKA RUA INSA KE-XVII

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka Rapat Umum Anggota (RUA) Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) Ke-XVII yang mengusung tema "INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju", di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (09/12/2019). Tampak hadir juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Staf Ahli Menko Kemaritiman Lambok N. Simorangkir, Dirjen Perhubungan Laut Agus R. Purnomo, Kepala BPSDM Umiyatun Hayati, Direktur Utama PT BKI Rudiyanto, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Umum APINDO Haryadi Sukamdani, Ketua Umum INACA Denon B. Prawiraatmadja, dan stakeholeder terkait lainnya. Menteri Luhut dalam sambutannya mengatakan, peran INSA sangat strategis dan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. "Saya kira INSA ini adalah ujung tombak dari cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia," kata Luhut. Menhub Budi dalam sambutannya mengatakan, INSA diharapkan dapat melalukan terobosan baru untuk membuktikannya kemampuannya dalam menjawab tantangan di massa yang akan datang sehingga Indonesia mampu bersaing di kancah internasional. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, RUA INSA Ke-XVII ini merupakan momen spesial bagi INSA, karena bertepatan dengan ulang tahun INSA ke-52. Itu artinya, sudah setengah abad lebih INSA mengabdi untuk kemajuan industri pelayaran nasional. Di usia yang cukup matang untuk sebuah organisasi, sambung Carmelita, INSA diharapkan dapat terus berkontribusi bagi industri pelayaran nasional. Karena itulah, INSA dalam RUA kali ini mengambil “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan NKRI Menuju Indonesia Maju”. Tantangan industri pelayaran nasional di masa depan tidaklah mudah. Diperkirakan kinerja industri pelayaran nasional semakin berat mengingat ketidakpastian perekonomian global yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. “Dalam RUA ini, diharapkan kita melahirkan gagasan-gagasan yang brilian dalam menghadapi krisis global. Selain tentunya juga, ajang ini menjadi tempat bersilaturahmi dan meningkatkan soliditas kita antar anggota dan pengurus INSA,” ujar Carmelita.(*) [caption id="attachment_9278" align="aligncenter" width="1280"] Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan membuka RUA INSA Ke-XVII dengan scan barcode di layar didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto.[/caption] abc
Ulasan Berita

BERTEMU PRESIDEN, INSA SAMPAIKAN ISU STRATEGIS PELAYARAN NASIONAL

DPP INSA mendapatkan kesempatan baik untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (04/01). Dalam kesempatan tersebut, INSA menyampaikan beberapa isu-isu seputar dunia pelayaran nasional. Hadir dalam kesempatan itu adalah Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, WKU I Witono Soeprapto, WKU II Darmadi Go, WKU III Darmansyah Tanamas, Kepala Bidang Angkutan Curah Buddy Rakhmadi, Wakil Kepala Bidang Offshore Eddy K. Logam dan Dewan Penasehat DPP INSA Soenarto.  Adapun yang mendampingi Presiden Joko Widodo adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Isu utama yang menjadi fokus pembicaraan antara INSA dan Presiden Joko Widodo adalah terkait pentingnya mempertahankan kebijakan asas cabotage. Kebijakan yang tertuang dalam Inpres No 05 tahun 2005 dan Undang-undang Pelayaran No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sudah terbukti positif mengerek jumlah armada merah putih menjadi 25 ribu lebih dari sejak dimulainya asas cabotage pada 2005 yang hanya sekitar enam ribu armada. Asas cabotage juga sudah terbukti positif bagi ekosistem bisnis pelayaran lainnya, seperti galangan kapal, logistik, industri komponen, dan lembaga sekolah pendidikan SDM pelaut. Lebih dari itu, asas cabotage juga bermakna kedaulatan negara atau sovereign of the country menyangkut peran angkutan laut nasional dari kemungkinan ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara. Investasi  asing pada industri pelayaran sebagian besar tidak dalam bentuk aliran dana masuk, sebagaimana yang terjadi di sektor infrastruktur dan manufaktur. Investasi kapal di sektor pelayaran hanya dalam bentuk pemindahan asset kapal dari bendera asing menjadi bendera Indonesia, yang dicatat sebagai bagian dari investasi dalam perusahaan tersebut. Hasil pendapatan usaha pelayaran asing di Indonesia sebagian besar digunakan untuk mengembalikan nilai investasi di negara asalnya. Selain itu, kapal merupakan asset bergerak sehingga sewaktu-waktu dapat dipindahkan kepemilikan dan operasionalnya di luar wilayah Indonesia. Oleh karenanya, investasi asing di sektor pelayaran berdampak lebih kecil ketimbang sektor lain terhadap ekonomi nasional. Namun bukan berarti investasi asing di sektor angkutan laut tidak diperlukan. Investasi asing dibutuhkan untuk jenis-jenis kapal kerja yang memerlukan teknologi tinggi, seperti kapal pengeboran lepas pantai dengan mekanisme perizinan PMA yang berbeda dari PMDN. “Untuk itu kami sampaikan bahwa industri pelayaran adalah industri strategis yang berhak masuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI),” kata Carmelita, Rabu (04/12). WKU III DPP INSA Darmansyah Tanamas mengatakan, dengan kebijakan memasukkan pelayaran nasional dalam DNI, akan sangat membantu dalam pengembangan perusahaan pelayaran nasional menengah dan kecil. Isu lain yang dibicarakan antara pengurus DPP INSA dan Presiden Joko Widodo terkait pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard sesuai amanat Pasal 256 pada Undang-undang No 17 tahun 2008. Saat ini banyak institusi lembaga penegak hukum yang berwenang di laut. Akibatnya, terjadi biaya tinggi di tengah laut dan ketidakpastian waktu pengiriman barang. “Dalam pertemuan dengan Presiden kami juga sampaikan perlu dibentuknya single agent multy task, atau satu instansi yang melingkupi seluruh keamanan dan keselamatan laut dan pantai,” katanya. Dalam kesempatan itu, INSA juga menyampaikan terkait dengan dibutuhkannya dukungan pembiayaan pengadaan kapal bagi industri pelayaran nasional dengan bunga kompetitif, yakni satu digit dan bertenor panjang berkisar 10-15 tahun sesuai dengan amanat Pasal 56-57 Undang-undang No 17 tahun 2008.  Untuk itu, diusulkan agar skema pembiayaan angkutan laut dimasukkan atau disamakan seperti skema pembiayaan infrastruktur. Pembahasan lainnya adalah terkait tol laut yang memerlukan dukungan seluruh pihak, tidak hanya dari Kementerian Perhubungan, tapi juga dukungan dari Kementerian Perdagangan dan juga BUMN. Hal ini untuk menghilangkan resiko permainan harga barang tol laut oleh distributor. “Optimalisasi Program Tol Laut harus melibatkan dan didukung banyak kementerian, seperti Kementerian Perdagangan dan BUMN.” Pertemuan tersebut juga menyinggung tentang pemberdayaan industri galangan kapal nasioal dan dukungan pemberian fasilitas fiskal. Dukungan terhadap galangan kapal nasional juga diberikan berupa pembatasan usia atas impor kapal tidak baru yang dapat diproduksi di galangan kapal dalam negeri. (*) abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA