Author: insa-admin
Headlines, Ulasan Berita

Potensi Priok Sebagai Transhipment Port

Jakarta, INSA - Para pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok mendukung Pelabuhan Tanjung Priok dijadikan transhipment port. Untuk mewujudkan hal tersebut, kualitas pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok harus lebih dioptimalkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini Kementerian Perhubungan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kantor uji coba dimana pimpinannya merupakan orang-orang baru guna mendorong Pelabuhan Tanjung Priok lebih efisien, murah serta perizinan yang tidak berbelit-belit. Hal ini dilakukan sebagai upaya Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai transhipment port. "Dengan lembaran baru itu, kita akan terima masukan-masukan dari para pihak. Seperti SOP apa yang bermasalah, proses apa yang menyulitkan, orang mana yang kurang koperatif. Semua kita buat dengan sistem yang baru," kata Budi di Jakarta, Selasa (14/11/2017). Dikatakan Budi, langkah nyata yang tengah dilakukan adalah mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu dan Minggu. Selama ini, pelayanan di hari Sabtu dan Minggu kurang optimal jika dibandingkan dengan pelayanan di hari kerja. "Sekarang ini Sabtu- Minggu barang boleh masuk tapi tidak ada yang tandatangan sehingga barang tidak bisa keluar," ungkapnya. Oleh karenanya, lanjut Budi, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan dalam memberikan pelayanan dokumen terkait pada hari Sabtu dan Minggu. Budi menjelaskan, salah satu keunggulan konsep jalur transhipment nantinya memotong jalur ekspor dan impor yang selama ini harus melalui Singapura ataupun Malaysia sebagai pelabuhan transhipment. Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Masassya menuturkan bahwa perusahaan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai transhipment port. Menurutnya, potensi transhipment port saat ini ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Sadar akan hal itu, Pelindo II terus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanannya dengan mengutamakan kecepatan, akses yang mudah, peralatan yang modern, tarif lebih kompetitif dan transparan. "Potensi transhipment saat ini ada di Priok. Kita bikin gampang saja Priok sebagai konsolidasi barang," tutur Elvyn. Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Asmari Herry menyebutkan kalau Pelabuhan Tanjung Priok sangat bisa saja dijadikan sebagai pelabuhan transhipment asalkan mendapat dukungan dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait. Menurut Asmari, kegiatan transhipment harus murni bongkar muat barang yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Selain itu, pelabuhan yang dibuka untuk internasional harus dikurangi apabila Pelabuhan Tanjung Priok ingin dijadikan transhipment port.(*)abc
Headlines, Keluarga INSA, Ulasan Berita

DPC INSA Batam akan Gelar RAC

Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Batam akan menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) pada 14 November 2017, di Novotel Hotel, Batam yang bertemakan "INSA Batam Siap Mensukseskan Poros Maritim dan Batam Sebagai Pintu Gerbang Pelabuhan Internasional" Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Batam diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA Batam adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam periode selanjutnya. Sekretaris DPC INSA Batam, Suparno mengatakan, sekitar lima orang mencalonkan diri sebagai Ketua DPC INSA Batam. Anggota yang akan hadir diperkirakan sebanyak 139 perusahaan. "Mekanisme pemilihan Ketua DPC INSA Batam sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA," kata Suparno kepada INSA News. Suparno menyebutkan KSOP Batam akan menghadiri acara RAC INSA Batam sebagai perwakilan dari pemerintah. Sedangkan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA diwakili oleh Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*)abc
Around The Globe, Headlines, Ulasan Berita

Indonesia-Korea dalam Bisnis Forum Pengembangan Infrastruktur dan Transportasi

[caption id="attachment_8316" align="aligncenter" width="1024"] Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyerahkan cinderamata kepada Minister of Land, Infrastructure and Transport of Republic of Korea, Mrs. Kim Hyun-mee[/caption] Jakarta, INSA – Kementerian Perhubungan beserta stakeholder lainnya mengadakan Forum Bisnis Indonesia –Korea , dengan melibatkan perusahaan besar Korea yang bergerak di bidang transportasi dan infrastruktur. Jumat, 10 November 2017 di Hotel Shangri La, Jakarta. Dengan tema Business Forum, Between, The Republic Of Indonesia and The Republic Of Korea. (On Strenghtening Cooperation In Transport Infrastructure Investment). Acara yang dimulai dari pukul 09.30  WIB berlangsung secara aktif dan lancar karena antusias peserta dari dua negara tersebut sangat positif, ini terlihat dari banyaknya investor dari korea dan stakeholder dari Indonesia yang ingin mengembangkan dan bekerja sama bisnis infrasstruktur dan transportasi. Dari dalam negeri sendiri, dihadiri oleh, Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, Kepala BPSDM Perhubungan, Kepala Badan Litbang Perhubungan, Staf ahli bidang logistik, multimoda, dan Keselamatan Perhubungan, Staf ahli bidang hukum, dan reformasi birokrasi perhubungan, staf ahli bidang teknologi dan energi perhubungan, staf ahli bidang ekonomi, kawasan, dan kemitraan perhubungan, staf khusus menteri perhubungan bidang hubungan international, dan bidang ekonomi dan investasi, tenaga ahli bidang investasi dan keuangan, direktur asia timur dan pasifik kemenlu, kepala biro perencanaan, setjen, kemhub, kepala biro keuangan, setjen kemhub, kepala biro komunikasi dan informasi publik, setjen, kemhub, sesditjen dan ditjen perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian, direktur prasarana perhubungan darat kemhub, direktur kepelabuhan kemhub, direktur navigasi penerbangan kemhub, direktur bandar udara kemhub, direktur prasarana perkeretaapian kemhub, direktur lalu lintas angkutan kereta api kemhub, direktur utama angkasa pura 1,2,3, dan 4, direktur utama PT KAI, Ketua INSA, Ketua ALFI, dan Ketua INACA. Dari perwakilan INSA sendiri diwakili oleh Wakil Bidang Organisasi, IT dan Medsos Dian A Imirsyah, dan pengurus INSA lainnya,  Nick Djatnika. Menurut Dian, Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) sebagai mitra Kementerian Perhubungan sangat senang apabila ada pendanaan baru dari investor korea yang dipergunakan sebagai bentuk kerjasama dalam pengembangan infrastruktur dan transportasi untuk dalam negeri. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi terus mendorong para investor dari korea untuk digiring berinvestasi kearah proyek-proyek yang sifatnya komersil, seperti Pelabuhan Makassar, Pare-Pare, Bandara Kualanamu dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Menurutnya kempat wilayah tersebut laik untuk di investasikan. Menurut Budi, dari Forum Bisnis Indonesia-Korea ini, dirinya berharap agar investasi nanti bentuknya Skema Public Private Partnership (PPP), dengan proyek  Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Indonesia- Korea mengkerjakan secara bersama-sama, “jadi kita(Pemerintah) tidak menjual project,  jadi kita lakukan kerjasama dengan konsesi yangg terbatas,” kata Menhub. “Saya pikir ini adalah upaya kita memberikan sentimen positif agar pergerakakn pembangunan bisnis yang ada di Indonesia tidak menggunakan dana dari dalam negeri tapi bisa menggunakan dana dari luar negeri, “ Jelas Menhub. Selain itu, menurut Budi, hubungan Indonesia-Korea ini juga akan membangun kepercyaan hubungan International Indonesia dengan negara lain mancanegara. Seperti diketahui pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumya, dibali lalu dalam pertemuan asem meetiing, setelah itu dalam pertemuaan di Singapura dengan meeting bersama, setelah itu tim korea telah melakukan suatu kunjungan dibeberapa tempat di Indonesia terutama Makassar dan Kualanamu.      abc
Galeri, Headlines

Foto Partisipasi INSA di Pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017 di JCC Senayan

[gallery ids="8212,8213,8214,8215,8216,8217,8218,8219,8220,8221,8222,8223,8224,8225,8226,8227,8228,8229,8230,8231,8232,8233,8234,8235,8236,8238,8240,8242,8243,8250,8251,8252,8253,8254,8255,8258,8259,8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266,8267,8268,8269,8270,8271,8272,8273,8274,8275,8276,8277,8278,8279,8280,8281,8282,8283,8284,8285,8286,8287,8288,8289,8290,8291,8292,8293,8294,8295,8296,8297,8298,8299,8300,8301,8302,8303,8304,8305,8306,8307,8308,8309,8310"]abc
Event, Headlines, Ulasan Berita

Perkuat Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi Untuk Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur

[caption id="attachment_8208" align="alignnone" width="1024"] Peresmian Pembukaan Indonesia Infrastructure Week[/caption] [caption id="attachment_8209" align="alignnone" width="1024"] Sesi Foto Bareng Pembukaan Indonesia Infrastructure Week (2017)[/caption] Jakarta, INSA – Dimasa kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo saat ini sedang gencar dalam pembangunan infraastruktur, tak hanya itu pemerintahannya juga sedang menghadapi tantangan dengan maraknya pembangunan infrastruktur dalam skala besar. Hal ini harus didukung dengan kesiapan industri konstruksi dan kesiapan rantai pasok konstruksi sumber daya konstruksi. Menjawab kebutuhan tersebut, konstruksi Indonesia 2017, ajang konstruksi tahunan kembali digelar pada 8-10 November 2017. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Plt, Dirjen Bina Konstruksi Danis Sumadilaga bersama dengan Menteri Perencnaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro dan Ketua KADIN, Rosan Roeslani membuka kegiatan pada  Rabu (8/10) di Assembly Hall, Jakarta Convention Center. Bertemakan “Era Baru Industri Konstruksi Indonesia”, Konstruksi Indonesia 2017 yang beriringan dengan lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017, hadir membawa harapan baru untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Melalui Undang-Undang ini, sektor jasa konstruksi digiring ke arah baru yaitu penguatan stakeholder Jasa Konstruksi terutama rantai pasok Industri Konstruksi dan Usaha Penyediaan Bangunan. “Kita menyadari sepenuhnya bahwa infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia . oleh karena itu, segenap upaya akan kita curahkan terus menerus dalam upaya membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan sekaligus mengjar ketertinggalan dari negara-negara lain yang telah lebih maju infrastrukturnya.”’ Tegas Danis. Industri konstruksi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini berkembang pesat dengan berbgai program pembangunan infrastruktur. Rantai pasok perlu diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, Undang-undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 secara tegas menyebutkan pada pasal 17 ayat (1) : Kegiatan usaha jasa konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi. Tujuan dari adanya pengaturan rantai pasok sumber daya konstruksi dalam UU No.2 Tahuun 2017 adalah agar tercipta produk konstruksi yang berkualitas, tercipta keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan, dan tercipta integrasi nilai tambah. Selain tiu beberpa hal penting lainnya yang diatur oleh UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi ini antara lain ; adanya pembagian tanggung jawab anatara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, meningkatkan peran masyarakat sebagai bagian kemitraan dan sistem informasi, perlindungan hukum terhadap upaya menghambat penyelenggaraan jasa konstruksi, perlindungan bagi tenaga kerja, sebagai jaring pengaman terhadap investasi serta menjamin pola persaingan yang sehat ddalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Saat ini, peraturan turunan dari Undang-Undang ini sedang dalam masa penyusunan. Untuk diketahui bahwa Undang-Undang Jasa Konstruksi mengamanatkan penyusunan 1 peraturan pemerintah, 1 peraturan presiden dan peraturan-peraturan menteri PUPR uuntuk mendukung terimplementasinya setiap pengaturan dalam Undang-Undang ini. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini, pembangunan infrastruktur yang berhasil dilaksanakan antara lain: 39 bendungan (30 baru dan 9 selesai) dimana bendungan yang telah terbangun tersebut menambah luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 Ha (11%) menjadi 859.626 Ha (12,9 %) ; pembangunan jalan tol APBN dan non-APBN yang telah terbanguun sepanjang 568 Km dari target 1000 Km pada akhir 2019 nanti: peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum yang telah mencapai 20.430 liter/detik  ; capaian penyediaan perumahan yang telah mencapai 2.204.939 unit; dan seterusnya. Tidak berhenti sampai disana, untuk menyelesaikan target pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR terus bekerja tiada henti. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan akan terbanguun 1.851 Km jalan tol, tersedianya 70.471 liter/detik air bersih melalui pembangunan sistem penyediaan air minum, dan lain sebagainya. Dengan target yang demikian besar, pasokan sumber daya konstruksi sangatlah dibutuhkan. Tanpa adanya lingkungan dari stakeholder yang berkecimpung di bidang penyediaan sumber daya konsturksi mustahil kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Konstruksi indonesia 2017 sebagai ajang bertemunya stakeholders konstruksi baik dari dalam maupun luar negeri dapat diimanfaatkan sebagai wadah yang tepat untuk m encari solusi sekaligus tempat berkoordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan pasokan sumber daya konstruksi. Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia 2017 dirancang sebagai jembatan bagi beragam elemen di sektor konstruksi, mulai dari pihak kontraktor swasta, pemerintah, BUMN, akademisi dan masyarakat luas untuk berbisnis dan berdiskusi sekaligus mendorong perkembangan industri konstruksi yang potensial. Peserta pameran yang berpartisipasi terdiri dari 222 stand yang berasal dari berbagai negara seperti Jerman, Malaysia, Singapura, Iran, Korea, dan sebagainya. Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia 2017 dihelat bersamaan dengan Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017. Hal ini menjadikan ajang tersebut sebagai salah satu pameran dan konferensi konstruksi infrastrujtur terbesar di tanah air. Selain pameran dilaksanakan pula berbagai workshop menaarik, yang salah satunya workship konstruksi indonesia 2017 dengan mengambil tema “Rantai Pasok Penerapan sumber Daya Konstruksi dalam rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, pada 9 November 2017, Jakarta Convention Center. (*)abc
Headlines

INSA SIAP MENDUKUNG DAN BERSINERGI DENGAN AGUS PURNOMO

Jakarta, INSA  - Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyampaikan selamat atas terpilihnya Ir. Agus H. Purnomo sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan setelah melalui proses lelang jabatan terbuka. Sebagai asosiasi pengusaha pelayaran nasional yang telah 50 tahun lebih menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan sektor maritim, INSA siap bersinergi dan mendukung Agus Purnomo untuk memajukan industri pelayaran Indonesia. “Kami menyampaikan selamat dan sukses atas terpilihnya Bapak Agus Purnomo sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Semoga ini menjadi langkah baru dalam menyongsong kejayaan industri pelayaran Indonesia, sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi bahwa Indonesia harus menjadi poros maritim dunia,” ujar Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto di Jakarta, Kamis (26/10). Carmelita menyampaikan, terpilihnya Agus sebagai Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub diharapkan memberikan energi baru bagi industri pelayaran nasional. Apalagi melihat rekam jejak Agus yang sukses mendorong produk lokal saat memimpin PT INKA. “Kita tahu bagaimana kereta api dalam negeri yang diproduksi INKA sudah dioperasikan di Indonesia, bahkan produk INKA juga memenangkan beberapa tender di luar negeri. Pengalaman ini tentu dapat diaplikasikan bersama untuk mendorong dunia pelayaran nasional menjadi tuan di rumah sendiri dan menuju pelayaran kelas dunia,” terang wanita yang juga Wakil Ketua Umum KADIN bidang Perhubungan ini. DPP INSA menyatakan siap bekerja sama dengan Agus untuk menghadapi tantangan industri pelayaran demi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menurut Carmelita, tantangan itu meliputi banyak aspek industri pelayaran mulai dari keamanan, keselamatan dan sistem pelayaran. Beberapa di antaranya adalah terkait pengawakan pada kapal niaga nasional, implementasi aturan Non Convention Vessel Standard (NCVS), dan optimalisasi program tol laut. “Masih ada banyak tantangan lain, namun INSA siap bersama dengan Dirjen Perhubungan Laut untuk mengubah tantangan-tantangan tersebut menjadi peluang untuk memajukan dunia pelayaran nasional,” ujarnya. INSA meyakini peran aktif pelaku usaha akan memberikan dampak positif dalam mensukseskan program-program pemerintah di sektor maritim. “Sekali lagi, selamat atas terpilihnya Bapak Agus Purnomo, Selamat mengemban amanat Ibu Pertiwi dan kami siap mendukung program di Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub,” pungkas Carmelita.(*)abc
Headlines

Kemenhub Gelar Rakornas Tol Laut

Jakarta, INSA - Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut tahun 2017 pada tanggal 17-19 Oktober 2017 di Hotel Crowne Plaza, Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam rangka tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mencanangkan program Tol laut. Tol laut merupakan upaya pemerintah mengurangi disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur. Kementerian Perhubungan menilai realisasi program tol laut berjalan dengan baik dan dari sisi regulasinya terus diperkuat. Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan untuk optimalisasi program tol laut. Diakui Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo, tol laut masih menghadapi beberapa tantangan yang diantaranya belum optimalnya muatan balik kapal dari Indonesia Bagian Timur ke Indonesia Bagian Barat. Maka dari itu, pemerintah, daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat terus meningkatkan sinergi guna mengatasi tantangan tersebut. Melalui Rakornas ini, dikatakan Wahyu, dapat dibahas permasalahan-permasalahan yang memberi manfaat bagi penyelenggaraan program tol laut, sehingga mampu meningkatkan konektivitas antar pulau serta mampu meningkatkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani  dalam laporannya mengatakan, dukungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan program tol laut mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 November 2015 yang diawali dengan peluncuran tiga trayek perdana. “Dalam kurun waktu tiga tahun perjalanannya terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 2017 trayek tol laut bertambah menjadi 13 Trayek, tujuh trayek dilaksanakan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni) melalui Penugasan, dan enam trayek dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut swasta,” kata Bay seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Perhubungan. Optimalisasi program tol laut, lanjut Bay, terus dilakukan melalui program "Rumah Kita" yang merupakan sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah. "Rumah Kita berada di 19 lokasi dengan penanggungjawab yang berbeda-beda untuk memaksimalkan peranannya sebagai tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut," ujarnya. Menurut Bay, penyelenggaraan tol laut sudah mulai dirasakan masyarakat. Sebagai contoh, Minggu kemarin (10/10/2017), Kapal Tol Laut  KM Caraka Jaya Niaga III/4, memuat 600 tabung gas ukuran 12 kg tiba di Natuna, Kepulauan Riau untuk membantu masyarakat di Natuna yang selama ini sulit memperoleh pasokan tabung gas produksi nasional, sehingga terpaksa membeli produk tabung gas dari negara tetangga," tuturnya. Rakornas Tol Laut yang berlangsung selama tiga hari ini mengusung tema “Dengan Mengoptimalkan dan Perluasan Konektivitas Angkutan Barang di Laut Kita Wujudkan Program Tol Laut sebagai Sarana Pemerataan Pembangunan”.  Adapun peserta yang hadir merupakan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan DItjen Perhubungan Laut, Kementerian/Lembaga terkait, BUMN, asosiasi, praktisi/akademisi, operator tol laut, Pemerintah Daerah, serta stakeholder terkait di bidang transportasi laut. Sedangkan para narasumber berasal dari unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), praktisi transportasi laut, akademisi, dan INSA.(*) [caption id="attachment_8150" align="aligncenter" width="300"] Wakil Ketua Umum I INSA Witono Suprapto (kedua kanan) menjadi salah satu narasumber di Rakornas Tol Laut. INSA/Hendrawan[/caption]abc
Galeri, Headlines

Pertemuan INSA dengan Delegasi Yunani

  Jakarta, INSA - Pada 17 Oktober 2017, delegasi maritim dari Yunani menyambangi Kantor Sekretariat Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Jl. Tanah Abang III No. 10, Jakarta Pusat. Pertemuan ini diselenggarakan untuk memperkenalkan teknologi industri maritim di Yunani dan menjajaki peluang kerja sama bisnis dengan perusahaan-perusahaan industri maritim di Indonesia. Sebagai satu-satunya asosiasi perusahaan pelayaran nasional di Indonesia, INSA menjadi suatu wadah yang tepat untuk bertukar informasi mengenai  industri maritim di masing-masing negara, baik Yunani maupun Indonesia. Kedatangan delegasi maritim dari Yunani merupakan program dari EIBN yang bekerjasama dengan Kedutaan Besar yunani. EIBN adalah EIBN adalah program kemitraan antara lima Kamar Dagang Industri bilateral Eropa di Indonesia (EKONID, IFCCI, INA, Britcham, EuroCham) dan dua di Eropa (EUROCHAMBRES dan CCI Barcelona). Tujuan utama dari EIBN adalah untuk meningkatkan peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan Eropa dan untuk mempromosikan pasar Indonesia di Uni Eropa sebagai tujuan potensial untuk perdagangan dan investasi. Pada pertemuan tersebut INSA diwakili oleh Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto, dan Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas. (*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA