Category: INSA Official Web
Regulasi

Pemerintah Terbitkan Perpes 87/2016 Berantas Pungli

Jakarta, INSA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Peraturan ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberantas pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik pemerintahan demi mewujudkan good governance. Perpres Nomor 87 Tahun 2016 dimaksud mengatur pembentukan Tim Sapu Bersih Pengutan Liar (Saber Pungli) dalam upaya pemberantasan pungutan liar di Indonesia. Tim Saber Pungli sendiri dalam operasinya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dipastikan mengawal pemberantasan pungli, baik itu di pusat maupun daerah. Presiden Jokowi telah mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli dilakukan mulai dari institusi dan lembaganya sendiri dahulu. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang melayani masyarakat di sektor transportasi telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Operasi Pemberantasan Pungli, yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam pelayanan publik yang bebas pungli di lingkungan Kementerian Perhubungan, melalui kegiatan pengawasan, pemantauan dan pelaporan. Tim Satgas Operasi Pemberantasan Pungli Kemenhub merupakan Tim Adhoc yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, dengan anggota dari wakil dari Kementerian Perhubungan, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Tim ini diharapkan akan lebih independen dan bersih sehingga akan mampu memberi kontribusi buat Negara khususnya dalam pemberantasan pungli di Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satgas Operasi Pemberantasan Pungli Kementerian Perhubungan akan melakukan langkah-langkah pengawasan antara lain dengan memperbaiki Layanan Contact Center, melakukan pengawasan, memotong simpul pejabat birokrasi, serta melakukan penindakan apabila ditemukan PNS yang berulah yakni diserahkan kepada aparat hukum. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan agar memberikan pelayanan publik yang baik, efektif dan efisien serta menjadikannya sebagai prioritas utama sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Menhub Budi, juga menghimbau kepada seluruh jajaran Kementerian Perhubungan untuk menghilangkan ‎mentalitas yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. “Marilah ciptakan pelayanan publik di Kementerian Perhubungan yang lebih steril dari berbagai praktik penyimpangan atau pungutan liar,” tegas Menhub Budi. Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono, menginstruksikan seluruh jajaran Perhubungan Laut untuk bersama-sama memberantas pungli tanpa terkecuali dan bersama-sama memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan, dan kepastian hukum. “Saya berharap segenap jajaran Ditjen Hubla berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat pengguna jasa transportasi laut dengan penuh tanggungjawab, jujur, transparan, dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance),” pungkas Tonny.abc
Regulasi

Kemenhub Terbitkan PM 77 Tahun 2016 Tentang Juklak Jenis dan Tarif PNBP

Jakarta, INSA - Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Laut No. PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Peraturan ini mulai diberlakukan pada 26 Juni 2016. “Terbitnya PM 77 tahun 2016 ini, maka peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama yaitu PM 69 tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamuraharjo. Hemi menyebutkan, dalam peraturan tersebut, diatur mengenai petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif PNBP yang berlaku di sektor perhubungan laut. Ada enam jenis dan tarif PNBP di sektor perhubungan laut, yaitu Jasa Kepelabuhanan, Penerbitan Surat Izin Kepelabuhanan, Jasa Kenavigasian, Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan, Jasa Angkutan Laut, dan Denda Administratif. Diatur pula, lanjut Hemi,mengenai tata cara penerimaan, penyetoran, dan pelaporan PNBP. Pengguna jasa wajib menyetorkan secepatnya ke kas negara melalui beberapa cara penyetoran misalnya melalui loket teller, ATM, Internet Banking, dan Electronic Data Capture (EDC). “Untuk besaran tarif dari masing-masing jenis PNBP, sesuai dengan yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku di Kemenhub,” jelasnya. Hal lain yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu, disebutkan bahwa tarif PNBP hanya dikenakan pada kegiatan kepelabuhanan yang bersifat komersil. Sedangkan untuk kegiatan kepelabuhanan yang non komersil, dapat dikenakan tarif PNBP sampai 0 (nol) rupiah, seperti misalnya, kegiatan kenegaraan, tugas pemerintahan tertentu, pencarian dan pertolongan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, kepentingan umum dan sosial, bersifat nasional dan internasional, atau usaha mikro, kecil dan menengah. Setelah diberlakukannya PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku di Kemenhub, penerimaan PNBP Ditjen Perhubungan Laut meningkat dengan signifikan. Dari data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perhubungan Laut, pada Tahun 2015, dari target Rp 620 miliar, realisasinya melebihi target yaitu mencapai Rp1,6 triliun. Diharapkan dengan perbaikan jenis dan besaran tarif PNBP sebagaimana yang diatur dalam PM 77 tahun 2016 ini, diharapkan pemasukan negara dari PNBP semakin meningkat dan lebih besar lagi. Tentunya pemasukan tersebut nantinya digunakan kembali untuk peningkatan-peningkatan, baik dari aspek keselamatan, kapasitas, maupun pelayanan di sektor perhubungan lau tsesuai fokus kerja Kemenhub.abc
Regulasi

Pangkas Dwelling Time di 4 Pelabuhan, Kemenhub Terbitkan PM No. 116 Tahun 2016

Jakarta, INSA - Guna mempercepat masa inap barang atau dwelling time di empat pelabuhan utama, Kementerian Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri (PM) No. 116 Tahun 2016 tentang Pemindahan Barang Yang Melawati Batas Waktu Penumpukan (long stay). Keempat pelabuhan itu adalah Pelabuhan Tanjung Priok - Jakarta, Tanjung Perak - Surabaya, Belawan - Medan, dan Pelabuhan Makassar. Peraturan ini telah ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 21 September 2016, juga telah didaftarkan dan diundangkan oleh Kemenkumham pada 22 September 2016. Dengan demikian, PM No. 117 Tahun 2015 terkait perpindahan barang yang melewati batas waktu penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok tidak berlaku lagi. Disebutkan dalam PM itu, batas waktu penumpukan barang di terminal petikemas atau lini 1 pelabuhan paling lama tiga hari sejak barang ditumpuk di container yard. Ditegaskan juga, bahwa lapangan penumpukan terminal lini 1 bukan merupakan tempat penimbunan barang tetapi sebagai area transit untuk menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Namun, ketentuan batas waktu penumpukan sebagaimana disebutkan dalam PM itu tidak berlaku terhadap tiga kondisi. Pertama, barang yang wajib tindakan karantina dan telah diajukan permohonan karantina. Kedua, barang yang sudah maju pabean tetapi belum dapat surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Ketiga, barang yang terkena nota hasil intelijen (NHI) atau nota informasi penindakan (NIP) yang dikeluarkan Bea dan Cukai. PM No.116 Tahun 2016 juga menugaskan Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) di empat pelabuhan utama tersebut melakukan koordinasi dengan instansi terkait demi kelancaran arus barang. Seperti diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dwelling time di pelabuhan Indonesia rata-rata masih berkisar 4 hingga 5 hari. Bahkan di Pelabuhan Belawan-Medan, dwelling time mencapai 8 hari. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan dan harus segara diperbaiki. Jokowi menargetkan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok mencapai dua hari, begitu pula dengan pelabuhan-pelabuhan besar lainnya. Dwelling time yang efisien adalah salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang persaingannya semakin ketat. Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan, maka Indonesia akan semakin tertinggal dengan negara-negara kawasan ASEAN lainnya. abc
Insa Insight

Pelabuhan Malahayati Layani Angkutan Petikemas Domestik

Jakarta, INSA - Pelabuhan Malahayati mulai melayani pelayaran kapal peti kemas yang sandar di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Malahayati. Momentum ini ditandai dengan adanya dua kapal peti kemas memasuki pelabuhan tersebut yang berasal dari Tanjung Priok Jakarta membongkar peti kemas sebanyak 30 box dan 100  box, yang berisi kebutuhan pokok sehari-hari untuk masyarakat Aceh. Direktur Utama Pelindo I, Bambang Eka Cahyana mengatakan, pengembangan Pelabuhan Malahayati yang berada di Provinsi Banda Aceh merupakan bentuk komitmen perseroan untuk mendukung program Tol Laut yang digagas Pemerintah Indonesia. “Pengembangan Pelabuhan Malahayati sejalan dengan program pemerintah untuk mendukung program tol laut yang berfokus pada pengembangan jaringan maritim nasional, dengan peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan yang bertujuan untuk membuat layanan logistik yang efisien dan kompetitif, sehingga menghasilkan peningkatan daya saing nasional,” kata Bambang dalam keterangan resminya. Bambang menjelaskan, Pelabuhan Malahayati memiliki dermaga dengan panjang 384 meter dan dapat menampung tiga kapal ukuran 100 meter dengan muatan 300 TEUS peti kemas sekaligus, dan didukung alat bongkar muat berupa satu unit HMC, tiga unit forklift dan enam unit truk pengangkut peti kemas dan lainnya. “Pelabuhan Malahayati sendiri juga didukung dengan kedalaman alur 9,5 meter, dermaga yang mendukung, adanya pelayaran yang terjadwal, tersedianya alat bongkar muat, lapangan penumpungan peti kemas dan transportasi jalan yang mendukung. Sehingga sangat mendukung untuk masuknya kapal-kapal kontainer ke Pelabuhan Malahayati dalam meningkatkan daya saing harga barang di Aceh," jelasnya. Untuk sementara, Bambang mengungkapkan, terminal Pelabuhan Malahayati ini akan melayani angkutan peti kemas domestik, dengan dua perusahaan pelayaran yang telah melakukan kerjasama, yaitu Tempuran Emas Lines dan Kanaka Lines. Tempuran Emas akan melakukan bongkar muat secara weekly service (semingggu sekali) dengan rute pelayaran dari Tanjung Priok- Belawan-Malahayati. Sedangkan Kanaka Lines akan melakukan bongkar muat 2 kali dalam satu bulan dengan rute Tanjung Priok-Belawan-Lhokseumawe-Malahayati. Untuk komoditas yang diangkut, merupakan consumer goods (barang-barang kebutuhan masyarakat).abc
Uncategorized

INSA Samarinda: PM 130 dan 135 Agar Ditinjau Kembali

Jakarta, INSA - Pelabuhan Samarinda kini sudah menerapkan pemanduan kapal selama 24 jam dari tadinya hanya 12 jam. Hal itu dilakukan sejak tanggal 10 November 2016 lalu, menyusul kesepakatan antara INSA Samarinda dan stakeholders lain di pelabuhan. “Secara umum pelayanan yang disajikan Pelindo sebagai operator sudah membaik. Namun ada masalah yang masih jadi kendala yaitu diberlakukannya PM 130 dan 135 tentang Pembagian DLKR dan DLKP khususnya di Samarinda dan Samboja sungai Mahakam,” kata Ketua DPC INSA Samarinda, Agus Sakhlan seperti dikutip Ocean Week. Menurut Agus, semenjak diberlakukan kebijakan PM 130 & 135 mulai Juni 2016, pelayaran agak diribetkan, makanya aturan tersebut tak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akhirnya dalam praktik operasionalnya dilakukan kesepakatan – kesepakatan untuk mensiasatinya. “Kami pelayaran harus membayar PNBP rambu dan PNBP lain pada satu alur pelayaran yang sama, sehingga membuat biaya operasional pelayaran menjadi tinggi,” ungkapnya. Sebagaimana diketahui, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 130 dan 135 tentang pembagian DLKR dan DLKP khususnya di Samarinda dan Samboja/ Sungai Mahakam sudah diterapkan mulai Juni 2016 lalu. Seperti  diketahui bahwa pembagian Daerah kerja antara Samarinda dan Samboja sebelumnya terbagi menjadi dua , dimana seluruh sungai Mahakam dan area deltanya masuk kedalam lingkup Samarinda dan area di selatan Delta Mahakam masuk dalam Daerah kerja Kuala Samboja. Namun, Sejak diberlakukan PM 130 dan 135 dibulan Juni 2016 pembagian itu berubah dengan pemotongan sungai Mahakam menjadi dua bagian Wilayah kerja, Daerah diatas Dondang masuk kedalam wilayah Samarinda sementara dari Dondang keselatan dan terus ke laut masuk kedalam wilayah kerja Kuala Samboja. Agus bercerita, konsekuensi dengan diberlakukannya aturan tersebut, apabila kapal berlayar dari pelabuhan pelabuhan kecil di selatan Dondang seperti TUKS Handil ke arah utara yang berjarak 5 mil atau ke area kerja milik Total E&P ( Perusahaan pengeboran milik negara) yang hanya berjarak 1 mil memerlukan Surat Persetujuan Berlayar dari Kanpel Kuala Samboja. “Sebaliknya apabila kapal kapal tersebut berlayar dari Samarinda dan daerah kerja milik perusahaan pengeboran Total E&P tujuan Handil harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari KSOP Samarinda,” jelasnya. Ditjen Perhubungan Laut sudah menerbitkan surat perintah PP.30/6/20 DP-15 tertanggal 26 Oktober 2015 yang memerintahkan KSOP Samarinda dan Kanpel  Kuala Samboja memberlakukan aturan itu dan juga memindahkan area Ship to Ship dari Muara Berau di utara ke Muara Jawa di Selatan. Lalu ada Surat kedua yang dilayangkan oleh Dirpelpeng tertanggal 5 November 2015 yang menegaskan segera dilakukan pemindahan area Ship to Ship di daerah tersebut.” Berbagai penolakan dilakukan oleh pelaku usaha yang menggantungkan hidupnya dari Sungai Mahakam, tetap saja tidak bergeming,” pungkasnya.abc
Uncategorized

Diprediksi, Pelayaran Nasional Belum Berkilau

menghadapi tantangan yang sangat berat akibat krisis ekonomi global dan turunnya harga minyak dunia. Kondisi ini diprediksi akan terus berlanjut dalam dua hingga tiga tahun kedepan. Presiden Direktur PT Humpuss Intermoda Transportasi, Tbk (HITS) Theo Lekatompessy memproyeksikan industri pelayaran nasional dalam beberapa tahun kedepan belum mampu menunjukkan kilaunya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah adanya pergeseran kultur dan teknologi, dimana pemilik barang menginginkan barangnya tiba di pasar dengan waktu yang singkat. Artinya, pemilik barang akan memilih menggunakan pesawat ketimbang menggunakan kapal laut untuk mendistribusikan produknya. "Kedepannya, 2 – 3 tahun tidak terlalu berkilau, hanya sektor tertentu saja. Bisa saja kapal Ro-Ro yang berkilau karena melayani antar pulau," ujar Theo. Faktor lainnya adalah peraturan-peraturan atau kebijakan pemerintah yang kurang mendukung industri pelayaran nasional. Misalnya, peraturan pemerintah melarang ekspor produk minerba mentah yang menyebabkan banyaknya perusahaan tambang yang harus gulung tikar sehingga berdampak kepada menurunnya kegiatan angkutan barang tambang dengan moda transportasi laut. Aktivitas perdagangan nasional yang saat ini cenderung lebih banyak kepada kegiatan impor semakin menambah beban pelayaran nasional, terutama di angkutan kontainer.     Menurut Theo, seharusnya dalam kondisi seperti ini pemerintah segera menerapkan beyond cabotage untuk meningkatkan pangsa muatan luar negeri pelayaran nasional sehingga devisa negara tidak lari ke luar negeri. "Kalau mau berkembang harus ada beyond cabotege. Kalau mau tahan napas seperti sekarang, ya pertahankan yang ada sekarang," ungkapnya.  Selain beyond cabotage, kata Theo, pelayaran nasional juga perlu mendapat dukungan dari sektor perbankan nasional dengan memberikan bunga rendah untuk pembiayaan kapal. "Kondisi seperti ini yang terbagus adalah kalau mau beli kapal lebih baik kecil aman, daripada besar keropos. Jadi memang kalau mau merelakan industri (pelayaran) berkembang ya dengan beyond cabotage," tuturnya. Program Pemerintah Program pemerintah di bidang maritim dan kelistrikan menciptakan peluang bisnis bagi HITS. Untuk di bidang maritim, perseroan ikut mendukung program tol laut dengan menyediakan layanan kapal tunda dan kapal pengerukan pasir di pelabuhan. Menurutnya,aktivitas perdagangan yang saat ini lebih banyak pada kegiatan impor ikut mempengaruhi aktivitas di pelabuhan yang diramaikan oleh kapal-kapal impor. Ketika kapal-kapal impor itu masuk ke pelabuhan maka membutuhkan jasa kapal tandu. Sedangkan pada program pemerintah pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (mw), perseroan melakukan kerjasama dengan Pelindo Energi Listrik (PEL) yang merupakan perusahaan patungan PT Pelindo III dan PT PLN untuk menyuplai kapal LNG untuk power plant di Benoa, Bali. “Kita sudah jalanin untuk Bali, kemudian Pomala dan Gorontalo. Pomala buyernya PLN dan PGN, sedangkan di Gorontalo, PLN saja,” pungkasnya. abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA