Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan kesempatan kepada siswa-siswa pondok pesantren (ponpes) di Jakarta untuk mendapat pendidikan pelatihan kepelautan siap kerja. Pemberian bantuan pendidikan kepelautan ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU/nota kesapahaman) Corporate Social Responsibility (CSR) tentang Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepelautan Siap Kerja antara INSA dengan BPSDM Kemenhub. Ketua Bidang Pengembangan SDM/Pelaut INSA Lisda Y. Satria mengatakan, nota kesepahaman yang ditandatangani bersama tersebut sudah menunjukan nilai positif untuk kebaikan dunia pendidikan dalam industri maritim. Program ini tidak hanya dikhususkan untuk SMK pelayaran saja, tetapi pemerintah telah mengembangkannya ke pesantren-pesantren. “Artinya program poros maritim pemerintah pengembangnnya betul-betul secara menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Lisda di Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat. Lisda menuturkan saat ini ada dua pesantren di Jakarta yang tertarik pada program ini, yakni pondok pesantren Yayasan As Saulia dan Yayasan Al Wathoniy. Program ini tentunya memberikan kesempatan bagi siswa-siswa pesantren untuk bekerja di atas laut dimana selama ini hanya bekerja di lingkungan darat. “Kita memberikan kesempatan peluang kepada masyarakat lainnya untuk bekerja di bidang kemaritiman,” tuturnya. Dikatakan Lisda, program ini juga arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat kurang mampu yang berpotensi dan usia produktif untuk dididik agar memiliki keahlian khususnya di sektor industri maritim. Program ini, lanjut Lisda, salah satu wujud komitmen INSA dan BPSDM demi membangun poros maritim bersama pemerintah dengan cara meningkatkan mutu SDM melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan kepelautan terpadu. INSA akan menyerap beberapa kader-kader yang lulus untuk ditempatkan di kapal-kapal perusahaan pelayaran nasional anggota INSA sesuai dengan kebutuhan, serta standar dan prosedur yang berlaku dimasing-masing perusahaan pelayaran anggota INSA. Kepala Bidang Pendidikan Pusat Pengembangan Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Capt. Anugrah mengatakan, pada tahap awal ini INSA dan BPSDM Kemenhub memberikan kesempatan kepada 100 siswa-siswa pondok pesantren di wilayah Jakarta untuk mengenyam pelatihan kepelautan. Siswa-siswa tersebut nantinya dididik di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP), Jakarta selama satu bulan tanpa dipungut biaya sepeserpun. “Angkatan pertama rencananya dimulai bulan Mei. Mereka akan mendapatkan 3 sertifikat, yakni BST (Basic Safety Training), AFF (Advance Fire Fighting), SAT (Security Awareness Training). Kemudian juga rating dek dan mesin kemudian dokumen pelaut,” sebut Anugrah. Pendidikan selama satu bulan ini, kata Anugrah, bertujuan untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang memiliki potensi supaya memenuhi standar minimum bekerja di atas kapal. Setelah itu, INSA akan membantu para siswa-siswa yang telah lulus ini diberdayakan untuk menjadi kru di atas kapal. Pimpinan Pondok Pesantren Yayasan As Saulia Ustad Mahmud mengapresiasi kerja sama INSA dengan BPSDM Kemenhub dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Mahmud berharap program ini terus berkembang kedepannya. “Kita merespon dan mendukung program ini. Semoga terus ada sehingga anak bangsa bisa bekerja di negerinya sendiri,” pungkas Mahmud.(*)abc

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengadakan pertemuan dengan CEO Port of Rotterdam untuk membahas investasi pada pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. Pada pertemuan tersebut, Menhub Budi menyatakan telah memberikan batas waktu kepastian pembangunan Kuala Tanjung hingga Mei 2017. “Kemarin saya bertemu dengan pihak Port of Rotterdam. Saya tegaskan kepada mereka kalau tidak ada kepastian sampai bulan Mei, kita cari investor lain,” jelas Menhub Budi. Menhub Budi mengatakan, rencana pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung sudah masuk ke dalam proyek strategis nasional. Dukungan penyiapan infrastruktur transportasi pun telah disiapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yakni dengan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pembangunan akses kereta api dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangke sampai ke Pelabuhan Kuala Tanjung. “Kita ingin Kuala Tanjung langsung jadi besar, karena kita sudah investasi banyak, tapi mereka (Port of Rotterdam) belum bangun juga. Gimana susahnya kita bikin jalur Kereta Api, bikin jalan tol, tiba-tiba dimainin saja. Mereka mesti tentukan pilihannya,” pungkas Menhub Budi.(*)abc

Jakarta, INSA - Pemerintah Indonesia bercita-cita menjadikan sektor maritim Indonesia sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya perbaikan-baikan di sektor maritim guna meningkatkan daya saing Indonesia. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan Key Performance Indicator (KPI) untuk mengukur kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis Kementerian Perhubungan di sektor maritim. Menurutnya, beberapa KPI yang telah ditetapkan tersebut pun telah dicapai. “Saya bangga beberapa KPI yang saya minta dari teman-teman dilakukan dengan baik. Dengan tercapainya KPI ini, daya saing Indonesia akan meningkat,” kata Menhub Budi. Dijelaskan Menhub Budi, KPI yang dimaksud terkait dengan dua hal, yakni pertama, kapal besar berkapasitas 8500 TEUs bisa sandar di Pelabuhan Tanjung Priok. Kedua, launching pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura. Kapal besar berkapasitas 8500 TEUs untuk pertama kalinya sandar di Pelabuhan Tanjung Priok pada Minggu (9/4). Kehadiran kapal kontainer tersebut merupakan hasil kerjasama PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC dengan perusahaan pelayaran asal Perancis, Compagnie Maritime d'Affretement - Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM). Menhub Budi mengungkapkan bersandarnya kapal berkapasitas besar tersebut merupakan keinginan pemerintah menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional dan hal ini membutuhkan proses yang panjang. Awalnya dimulai dengan menurunkan dwelling time, penurunan biaya transhipment dari US$ 85 menjadi US$ 35, dan meningkatkan koordinasi antara Syahbandar dengan operator pelabuhan. "Ini bukan ujug-ujug Pelindo II bisa mendatangkan CMA-CGM dari Perancis," ujarnya. Saat ini, CMA-CGM membuka service baru, yakni Java South East Asia Express Services/ Java SEA Express Services/ JAX Services. Service ini akan melayani rute Pelabuhan Tanjung Priok ke West Coast (LA & Oakland) Amerika Serikat dengan menggunakan kapal berkapasitas 8.500 TEUs. First Call JAX Services dilakukan pada 9 April, sedangkan second call akan dilakukan pada 23 April mendatang. Agar kapal-kapal besar lebih tertarik untuk datang ke Pelabuhan Tanjung Priok, Menhub Budi juga meminta Dirjen Perhubungan Laut untuk menurunkan harga per-kontainer dan mengoreksi biaya pemanduan dan penundaan bagi kapal-kapal tersebut. “Saya ingin pada tanggal 23 April nanti bisa mengundang Presiden. Saya juga minta Dirjen Laut menurunkan harga per kontainer dan mengoreksi biaya pandu-tunda bagi kapal-kapal besar. Jadi nanti ada yang bisa dilaporkan kepada Presiden. Jangan biaya tersebut dihitung per GT saja, tapi mesti ada insentif bagi kapal-kapal yang angkutannya besar. Jangan dihitung per TEUs, tapi ada diskon yang berbanding lurus dengan efisiensi yang dilakukan,” jelasnya. Menhub Budi menilai, penurunan dan pengoreksian biaya ini sebagai usaha untuk menarik kapal-kapal bersandar di Tanjung Priok dan menjadikan Tanjung Priok sebagai magnet baru dan akan segera menjadi hub internasional. KPI kedua adalah pelayanan pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura resmi di launching pada Senin (10/4) di Batam. Dijelaskannya, kegiatan pemanduan ini bersifat voluntary. “Kemarin di Batam, kita menyaksikan bagaimana Pandu dari Pelindo 1 bertugas memandu kapal. Ini adalah bagian dari voluntary. Kita telah melaporkan kepada dunia internasional untuk memandu kapal di Selat Malaka secara langsung,” ungkapnya. Menhub Budi juga meminta Pelindo 1 untuk mencari partner Internasional yang tidak hanya kompeten dalam pelayanan pemanduan kapal, namun juga dapat mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan segera beroperasi menjadi hub Internasional. "Saya yakin dengan kesempatan ini, dengan niat dan kemampuan dari Pelindo 1 dapat bekerja sama dengan perusahaan Internasional untuk melakukan usaha pandu. Saya berharap petugas pandu tersebut juga menjadi duta kapal kita, mempromosikan Indonesia dan membujuk kapal-kapal asing supaya masuk ke Kuala Tanjung,” imbuhnya. Terkait dengan Pemanduan Kapal, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menambahkan bahwa kegiatan pemanduan kapal dilakukan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. “Karena padatnya perairan di Selat Malaka dan Selat Singapura, maka kita disarankan untuk melakukan pemanduan. Selain untuk keselamatan, kalau terjadi kecelakaan pada kapal, pihak kapal akan dapat asuransi, tapi kalau tidak dipandu, dia (kapal) tidak akan dapat asuransi,” pungkas Tonny.(*)abc

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi me-launching Pemanduan di Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura di Harbour Bay, Batam pada Senin (10/4). Menhub mengatakan Pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura mempunyai fungsi-fungsi yang strategis di antaranya keselamatan dan keamanan, harga diri bangsa dan memberikan nilai ekonomis bagi bangsa serta meningkatkan daya saing Indonesia. "Yang terpenting ada tiga yaitu keselamatan dan keamanan, harga diri bangsa, dan kita bisa mendapatkan devisa. Kita harus 100 persen melakukan kegiatan ini (pemanduan) dengan all out untuk memenangkan persaingan," kata Menhub Budi dalam keterangan resminya. Menhub Budi menjelaskan, pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia. Apabila hal tersebut terjamin maka nantinya akan menunjang perkembangan perekonomian secara nasional dan meningkatkan kepercayaan dunia internasional bagi bangsa Indonesia. Menhub Budi meminta Pelindo 1 untuk mencari partner internasional yang tidak hanya kompeten dalam pelayanan pemanduan kapal, namun juga dapat mempromosikan Pelabuhan Kuala Tanjung yang akan segera beroperasi, menjadi hub internasional. "Saya yakin dengan kesempatan ini, dengan niat dan kemampuan dari Pelindo I dapat bekerja sama dengan perusahaan internasional untuk memberikan dukungan bukan hanya melakukan usaha pandu tapi juga dapat membuat Kuala Tanjung menjadi real Hub," ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menyampaikan rasa bangga dan haru serta apresiasi serta meminta Pelindo I untuk dapat melaksanakan pelayanan pemanduan ini dengan baik. "Saya minta Pelindo melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh, mencari partner strategis untuk membangkitkan, meningkatkan kemampuan kita di bidang maritim," jelas Menhub. Sebagai informasi, proses beroperasinya pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura ini merupakan hasil perjuangan Pemerintah Indonesia melalui pembahasan antar Negara Pantai (The Littoral States) yang terdiri dari negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG) dalam kurun dasa warsa. Hingga pada pertemuan Forum TTEG ke-41 di Jogjakarta yang ditindaklanjuti dengan pertemuan Intersessional Meeting of The Working Group on Voluntary Pilotage Services in Straits of Malacca and Singapore yang diselenggarakan di Bandung pada Januari 2017 lalu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan secara resmi menyampaikan kesanggupan untuk melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun 2017 Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor. HK.103/2/4/DJPL-17 tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura serta Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. PU.63/1/8/DJPL.07 tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura.(*)abc