Pemerintah mendorong pelaku usaha galangan kapal nasional membuat standard design pembangunan kapal, sebagai salah satu cara meningkatkan efisiensi pembangunan kapal di dalam negeri.

Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian mengatakan pemerintah terus mendorong agar galangan kapal nasional dapat menjadi pusat dari pembangunan dan maintenance kapal. Hal ini seperti keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia dengan dukungan industri perkapalan dan komponennya.

Untuk itu diperlukan langkah agar industri galangan nasional semakin kompetitif dengan membuat standar desain untuk pembangunan jenis-jenis kapal. Ketiadaan standar desain pembangunan kapal, katanya, membuat industri galangan kapal nasional sulit bersaing dengan galangan kapal luar negeri, karena selama ini yang dijadikan standar desain adalah luar negeri.

“Misal kapal tiga ribu ton untuk BBM, nah itu distandarkan. Kalau sekarang kan setiap kali tender sendiri-sendiri. Sama-sama tiga ribu tapi desainnya beda-beda,” katanya disela-sela acara Pengukuhan Pengurus DPP Iperindo Masa Bakti 2018-2022 dan Seminar Industri Maritim di Kementerian Perindustrian, Selasa (3/7/2018).

Untuk itu, Airlangga mengharapkan Iperindo membuat sebuah standar desain yang kemudian disepakati oleh seluruh pelaku usaha galangan kapal nasional. “Nah ini jadi perjuangan Iperindo, dia harus bikin desain center sehingga disepakati oleh seluruh galangan nasional. Pemerintah nanti tinggal mengendorse saja.”

Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menyambut dorongan Kementerian Perindustrian agar industri galangan kapal nasional membuat standar desain pembangunan kapal untuk mendorong efisiensi pembangunan kapal dalam negeri.

Menurutnya, selama ini industri galangan kapal nasional dihadapkan pada pembuatan desain gambar pembangunan kapal baru setiap kali mendapatkan tender, kendati jenis kapal yang dipesan tidak jauh berbeda. Untuk satu desain gambar pembangunan kapal, katanya, sedikitnya memerlukan waktu sekitar enam bulan.

“Setiap kali tender itu harus ada gambar-gambar baru. Itu menciptkan ketidakefisienan, waktu yang panjang dan biaya lebih besar.”

Menurunya, dengan adanya standar desain pembangunan kapal, industri galangan kapal nasional akan lebih cepat membangun kapal mengingat kapal sudah berulang-ulang dibangun, yang akhirnya akan mengerek efesiensi waktu dan biaya pembangunan kapal.

Perkembangan sektor idnsutri galangan kapal dunia saat ini didominasi negara Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Pada 2017, tercatat jumlah pembangunan kapal baru di Tiongkok 29,184 juta GT, Korea Selatan 25,468 juta GT, dan Jepang 14,733 juta GT.

Sementara itu, untuk kawasan Asean pemesanan pembangunan kapal baru didominasi Filipina dan Vietnam. Untuk pemesanan bangunan kapal di Indonesia sebsar 218,300 GT. Pembangunan kapal di Indonesia didominasi dalam mencukupi kebutuhan dalam negeri sebesar 83 persen (120 unit, 135,440), sedangkan ekspor sebesar 17 persen (24 unit, 83,860 GT).

Selain itu, Iperindo juga terus menjalin kerja sama dengan stakeholder kemaritiman lain, seperti Kementeria Perindustrian, Kemenko Maritim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) terkait pengembangan industri perkapalan tanah air.

Lebih lanjut, dia menuturkan, pihaknya juga akan berusaha mendorong dunia perbankan nasional untuk mendukung industri maritim nasional yang akan terus bertumbuh. Dukungan yang diperlukan itu seperti pemberian bunga pinjaman yang rendah, seperti yang diterapkan bank luar negeri terhadap industri maritim mereka.

“Kalau fiskal diberesin, gambar ada standar desain, pembangunan kapal bisa lebih cepat, dan didukung dengan bunga perbankan lebih kompetitif, industri maritim siap bersaing dengan industri luar negeri.”(*)