Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi salah satu pembicara di acara Diskusi Nasional Poros Maritim dengan Tema ”Optimalisasi Pelayaran & Pelabuhan Terhadap Tol Laut, Seperti Apa?” di Surabaya, Jatim, (03/10/2019) ) yang diselenggarakan Ocean Week kerja sama dengan MPPM dan Perhubungan Laut.

Pada kesempatan tersebut, Carmelita membicarakan mengenai optimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut.

Dikatakan Carmelita, sejak awal dikembangkannya program tol laut, pelayaran swasta nasional ikut berpartisipasi dalam mengoperasikan kapal tol laut. “INSA juga menjadi partner pemerintah dalam mengevaluasi dan mengembangkan tol laut selama ini,” kata Carmelita.

Carmelita menuturkan perlu dukungan dari pemerintah guna mengoptimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut. Diantaranya, dukungan pembiayaan dalam pengadaan kapal dengan memberikan bunga bank rendah dan tenor yang panjang.

Diharapkan, sambung Carmelita, tumbuhnya komoditas muatan, terutama di wilayah Indonesia timur, sehingga terjadi keseimbangan arus balik.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus Purnomo mengatakan, pemerintah berkomitmen terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia yang terus membutuhkan kehadiran tol laut khususnya di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).

Adapun keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 3TP yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019.

“Konektivitas di wilayah Indonesia Timur sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama kami,” ujar Agus.

Namun demikian, program tol laut ini bukan semata mata adalah milik satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal.

Pada 2019, pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede.

Dari jumlah  113 kapal perintis itu,  46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di wilayah Indonesia Timur.

Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP.

Namun seiiring perjalanan program tol laut yang akan memasuki usia 5 tahun, banyak hal positif yang tercatat yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton.

Hal lainnya adalah meningkatnya respon dan keragaman muatan balik dimana sebelumnya respon muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai.

Kedepan, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut.

“Hal tersebut menunjukan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut,” pungkasnya. (sumber: oceanweek.co.id)