Pelayaran nasional memiliki sejarah panjang dalam melayani angkutan laut domestik. Melalui angkutan liner atau trayek tetap dan berjadwal, pelayaran nasional telah melayani distribusi barang antar daerah sejak lama.

Munculnya Program Tol Laut, meski design dari konsepnya belum sempurna, tapi program sudah berjalan. Tentunya para pelaku usaha pelayaran swasta nasional tetap mendukung dengan digandeng pemerintah untuk dilibatkan dalam pengoperasian tol laut.

Selama ini, pelayaran swasta nasional  telah terlibat aktif menjadi operator tol laut. INSA bersama Kementerian Perhubungan juga secara intens menjalin komunikasi dan diskusi mengevaluasi efektifitas tol laut.

Ketua Umum DPP Indonesian National Shipwoners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan program tol laut selama ini telah memberikan dampak positif bagi efisiensi logistik, khususnya di wilayah timur. Namun demikian, diakuinya, dampak tersebut belum signfikan untuk menekan biaya logisitik. Untuk itu, evaluasi tol laut harus dilakukan secara menyeluruh.

Untuk mengoptimalisasi tol laut agar harga bahan pokok di Indonesia Timur dan Barat menjadi relatif sama, memerlukan dukungan seluruh pihak mulai dari kementerian terkait, dan tidak terkecuali dari BUMN.

Menurutnya, konsep tol laut dapat mulai memanfaatkan pelayaran nasional yang sebelumnya sudah mempunyai rute tetap ke pelabuhan-pelabuhan pengumpul.

Lain itu, masing-masing daerah memiliki dan membutuhkan komoditas yang berbeda. Carmelita mencontohkan misalnya seperti di Wamena, yang membutuhkan komoditas semen.

Maka BUMN yang bergerak di bidang semen agar memberikan subsidi silang dari keuntungan penjualan di Indonesia barat, dengan menjual semen di wilayah timur dengan harga produksi.

“Kami pernah menyampaikan langsung kepada Bapak Presiden di Istana beberapa waktu lalu, untuk optimalisasi tol laut ini memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk juga dari BUMN,” katanya, Jumat (6/3/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung tentang Program Tol Laut yang perlu dibenahi lebih konkret agar disparitas harga antar wilayah dapat terkikis. Hal ini disampaikan Presiden saat rapat terbatas (ratas) yang dihadiri para jajaran menteri.

Untuk menjamin harga barang tol laut semakin kompetitif, Carmelita menilai, keberadaan Rumah Kita juga sebaiknya dikelola langsung oleh BUMN dan Kementerian Perhubungan.

Adapun para pelaku usaha ritel agar diajak menjual barang pokok, seperti terigu, minyak, beras dan mie instan. Dengan begitu, tidak lagi membutuhkan distributor dan agen di daerah-daerah tujuan tol laut.

“Dengan cara ini memperkecil resiko adanya harga barang tol laut dijual dengan harga mahal.” (*)