Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama untuk periode kepengurusan 2015-2019. Diadakan di Ballroom Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta, Rakernas akan dilangsungkan dua hari yakni Senin dan Selasa, 16-17 Mei 2016. Rakernas yang dihadiri 38 DPC INSA dari 41 DPC di seluruh Indonesia ini, mengangkat tema “Peran INSA dalam Mendukung Program Pemerintah Indonesia Mengubah Kebijakan Land Base Menjadi Maritime Base”.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyatakan, kondisi dunia pelayaran global saat ini sedang di ambang krisis. Sejumlah perusahaan raksasa dunia di sector pelayaran bahkan mengalami kerugian, menurunkan kapasitas angkut, hingga melakukan PHK besar-besaran. Kondisi serupa juga dialami dunia pelayaran nasional. Banyak armada nasional yang idle (tidak beroperasi). Contohnya, jenis kapal tongkang batubara idle sekitar 60 persen, kapal general cargo idle 40 persen, kapal-kapal hulu migas idle 60 persen. Sisanya tetap beroperasi tapi mengalami kerugian, dan hanya sedikit sekali yang BEP (break even point) dan mendapat keuntungan.
“Di tengah kondisi seperti ini, kita mendapatkan pemantik semangat dari pemerintah Indonesia. Pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan nasonal yang selama ini lebih diarahkan ke pembangunan berbasis daratan (land based oriented development) yang dikenal dengan agraris, menjadi kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi maritime (Maritime based oriented development),” ujar Carmelita.

Menurut Carmelita, langkah pemerintah tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya diambil. Sebab, DNA Indonesia adalah Negara Maritim. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.
Pulau-pulau Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut di antara pulau-pulaunya. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan kawasan Indonesia. Hanya melalui perhubungan antar-pulau, antar-pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. “Pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia,” tutur Carmelita. Karenanya pembangunan industri pelayaran nasional sebagai sektor strategis perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Konsekuensi logis dari perubahan kebijakan pemerintah yang semula land based menjadi maritime based adalah, konsep pembangunan akan lebih fokus ke sektor maritim. Dengan demikian moda transportasi laut menjadi pilihan utama dan pendorong ekonomi nasional. Sehingga, konsep angkutan laut “The Ship follow The Trade” adalah landasan yang dipegang.
Untuk itu, INSA mengusulkan agar pemerintah:
1.Mempercepat pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah, terutama yang terkait dengan infrastruktur, seperti: Pembangunan Power Plant, Pembangunan Pelabuhan, Jalan, dan Kapal.
2.Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di setiap daerah, terutama di bidang energi seperti: Pengangkutan Minerba, Pengangkutan Produk Bio Diesel dan Kegiatan Hulu Migas. Bila perlu, pemerintah dapat memberikan subsidi di bidang ini.
3.Pemerintah harus memperhatikan pemerataan pertumbuhan dengan mempertimbangkan komoditi masing-masing daerah.
4.Memacu pertumbuhan ekonomi agar daya beli masyarakat meningkat, sehingga menaikkan transaksi perdagangan barang dan jasa.
5.Kondisi ekonomi yang kondusif tersebut di atas akan meningkatkan konsumsi rumah tangga bagi penduduk secara merata.
6.Kebijakan yang Pro Bisnis. INSA meminta ada equal treatment antara industri pelayaran di luar negeri dengan industri pelayaran dalam negeri.
7.Skema term of trade untuk ekspor menggunakan CIF dan untuk Impor menggunakan FOB.
Carmelita optimistis, dengan adanya keinginan kuat Pemerintah Indonesia dibantu oleh INSA dan stake holder lainnya, maka seluruh modal yang dimiliki Indonesia tersebut akan menjadi landasan yang kuat untuk mengimplementasikan salah satu program Pemerintah Indonesia yaitu menciptakan Tol Laut dan Poros Maritim Dunia. “INSA yakin bahwa utilisasi kapal bisa meningkat 20 persen tahun ini apabila hal-hal yang dijelaskan di atas dilakukan,” ujar Carmelita.