Jakarta, INSA – Para pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok mendukung Pelabuhan Tanjung Priok dijadikan transhipment port. Untuk mewujudkan hal tersebut, kualitas pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok harus lebih dioptimalkan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, saat ini Kementerian Perhubungan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai kantor uji coba dimana pimpinannya merupakan orang-orang baru guna mendorong Pelabuhan Tanjung Priok lebih efisien, murah serta perizinan yang tidak berbelit-belit. Hal ini dilakukan sebagai upaya Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai transhipment port.

“Dengan lembaran baru itu, kita akan terima masukan-masukan dari para pihak. Seperti SOP apa yang bermasalah, proses apa yang menyulitkan, orang mana yang kurang koperatif. Semua kita buat dengan sistem yang baru,” kata Budi di Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Dikatakan Budi, langkah nyata yang tengah dilakukan adalah mengoptimalkan pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok pada hari Sabtu dan Minggu. Selama ini, pelayanan di hari Sabtu dan Minggu kurang optimal jika dibandingkan dengan pelayanan di hari kerja. “Sekarang ini Sabtu- Minggu barang boleh masuk tapi tidak ada yang tandatangan sehingga barang tidak bisa keluar,” ungkapnya.

Oleh karenanya, lanjut Budi, Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi dengan Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan dalam memberikan pelayanan dokumen terkait pada hari Sabtu dan Minggu.

Budi menjelaskan, salah satu keunggulan konsep jalur transhipment nantinya memotong jalur ekspor dan impor yang selama ini harus melalui Singapura ataupun Malaysia sebagai pelabuhan transhipment.

Direktur Utama PT Pelindo II Elvyn G. Masassya menuturkan bahwa perusahaan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait untuk mewujudkan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai transhipment port. Menurutnya, potensi transhipment port saat ini ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Sadar akan hal itu, Pelindo II terus berbenah diri untuk meningkatkan pelayanannya dengan mengutamakan kecepatan, akses yang mudah, peralatan yang modern, tarif lebih kompetitif dan transparan.

“Potensi transhipment saat ini ada di Priok. Kita bikin gampang saja Priok sebagai konsolidasi barang,” tutur Elvyn.

Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, Asmari Herry menyebutkan kalau Pelabuhan Tanjung Priok sangat bisa saja dijadikan sebagai pelabuhan transhipment asalkan mendapat dukungan dari pemerintah dan seluruh stakeholder terkait.

Menurut Asmari, kegiatan transhipment harus murni bongkar muat barang yang tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Selain itu, pelabuhan yang dibuka untuk internasional harus dikurangi apabila Pelabuhan Tanjung Priok ingin dijadikan transhipment port.(*)