Jakarta, INSA – Sidang International Maritime Organization (IMO) yang berlangsung di London Inggris dari 24-28 Oktober 2016 Marine Environment Protection Committee (MEPC) – 70th Session memasuki masa penting untuk delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio.
Dalam wawancara via elektronik salah satu delegasi Indonesia Capt.Yan Petman M.Mar yang datang mewakili DPP INSA bersama Nova Y Mugiyanto mengatakan bahwa delegasi Indonesia beberapa kali melakukan intervensi terkait dengan rencana pemberlakuan Ballast Water Management yang akan di implementasikan mulai 8 September 2017.
“Hal hal yang masih menjadi perdebatan diharapkan akan bisa di finalisasi kali ini, sehingga masa transisi untuk memberlakukan ini bisa menjadi mudah. Juga mengenai pembebasan dan pengecualian dari konvensi ini,” kata Yan.
Indonesia pada prinsipnya mendukung semangat dunia internasional untuk menjamin terciptanya kelestarian lingkungan laut yang ramah lingkungan sehingga pembangunan dalam domain kemaritiman khususnya dalam bidang pelayaran sesuai dengan agenda pembangunan yang berkelanjutan.
“Sebagai negara kelautan terbesar di dunia, kita terus bekerja dan berjuang menguatkan peranan diplomasi maritim Indonesia di dunia internasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional bangsa,” ujarnya.
Sementara, ketua IMO Kim Tac Lim dalam sambutannya mengatakan, sidang MEPC 70 ini terdapat sejumlah 167 dokumen yang mencakup 18 agenda pembahasan, serta juga akan dibahas hal – hal yang masih belum selesai dibahas pada pembahasan sebelumnya. Dengan tema IMO tahun ini “Shipping Indespensable to the world” IMO dituntut untuk tergabung dalam sebuah skema terkoneksi akan penataan laut secara global (Global Ocean Governance).
Pada hari pertama persidangan (24/10) delegasi Indonesia membacakan dokumen submisinya (MEPC 70/6/3) terkait “Comments on document MEPC 70/6 regarding draft amendments to 2012 Guidelines for the Development of a Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) (MEPC.213 (63))”.
Dalam hal ini Indonesia mendapat dukungan atas submisinya dari beberapa negara seperti: Turki, India, Prancis, Belanda, Marshall Island dan Inggris. (sumber: emaritim.com)