Kemenhub Gelar Rakornas Tol Laut

Jakarta, INSA – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tol Laut tahun 2017 pada tanggal 17-19 Oktober 2017 di Hotel Crowne Plaza, Jakarta. Acara ini diselenggarakan dalam rangka tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mencanangkan program Tol laut.

Tol laut merupakan upaya pemerintah mengurangi disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur. Kementerian Perhubungan menilai realisasi program tol laut berjalan dengan baik dan dari sisi regulasinya terus diperkuat. Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan untuk optimalisasi program tol laut.

Diakui Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo, tol laut masih menghadapi beberapa tantangan yang diantaranya belum optimalnya muatan balik kapal dari Indonesia Bagian Timur ke Indonesia Bagian Barat. Maka dari itu, pemerintah, daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat terus meningkatkan sinergi guna mengatasi tantangan tersebut.

Melalui Rakornas ini, dikatakan Wahyu, dapat dibahas permasalahan-permasalahan yang memberi manfaat bagi penyelenggaraan program tol laut, sehingga mampu meningkatkan konektivitas antar pulau serta mampu meningkatkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bay M. Hasani dalam laporannya mengatakan, dukungan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan program tol laut mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 November 2015 yang diawali dengan peluncuran tiga trayek perdana.

“Dalam kurun waktu tiga tahun perjalanannya terus mengalami peningkatan, dan pada tahun 2017 trayek tol laut bertambah menjadi 13 Trayek, tujuh trayek dilaksanakan oleh PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PT. Pelni) melalui Penugasan, dan enam trayek dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut swasta,” kata Bay seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Perhubungan.

Optimalisasi program tol laut, lanjut Bay, terus dilakukan melalui program “Rumah Kita” yang merupakan sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Pemerintah Daerah.

“Rumah Kita berada di 19 lokasi dengan penanggungjawab yang berbeda-beda untuk memaksimalkan peranannya sebagai tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut,” ujarnya.

Menurut Bay, penyelenggaraan tol laut sudah mulai dirasakan masyarakat. Sebagai contoh, Minggu kemarin (10/10/2017), Kapal Tol Laut KM Caraka Jaya Niaga III/4, memuat 600 tabung gas ukuran 12 kg tiba di Natuna, Kepulauan Riau untuk membantu masyarakat di Natuna yang selama ini sulit memperoleh pasokan tabung gas produksi nasional, sehingga terpaksa membeli produk tabung gas dari negara tetangga,” tuturnya.

Rakornas Tol Laut yang berlangsung selama tiga hari ini mengusung tema “Dengan Mengoptimalkan dan Perluasan Konektivitas Angkutan Barang di Laut Kita Wujudkan Program Tol Laut sebagai Sarana Pemerataan Pembangunan”. Adapun peserta yang hadir merupakan perwakilan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan DItjen Perhubungan Laut, Kementerian/Lembaga terkait, BUMN, asosiasi, praktisi/akademisi, operator tol laut, Pemerintah Daerah, serta stakeholder terkait di bidang transportasi laut.

Sedangkan para narasumber berasal dari unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), praktisi transportasi laut, akademisi, dan INSA.(*)