Jakarta, INSA  – Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menggelar diskusi mengenai isu-isu strategis di sektor pelayaran. Diskusi ini merupakan bentuk partisipasi INSA pada acara Indonesia Transport, Logistics and Maritime Week (ITLMW) 2017, di JIEXPO Kemayoran.

Isu-isu yang dibahas diantaranya adalah mengenai beyond cabotage, Sumber Daya Manusia (SDM) Maritim, dan Non Convention Vessel Standards (NCVS). Diskusi yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2017, menghadirkan pembicara dari BPSDM Perhubungan yang diwakili oleh Ketua STIP, Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), DPP INSA, dan perusahaan pelayaraan anggota INSA.

Bendahara Umum INSA, Nova Y. Mugijanto dalam pemaparannya mengatakan, kapal berbendera merah putih telah menguasai 90 persen pangsa pasar angkutan laut dalam negeri. Sedangkan pangsa pasar angkutan luar negeri masih dikuasi kapal asing. Oleh karena itu, beyond cabotage harus segera diimplementasikan agar kapal-kapal nasional dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

“Program beyond cabotage perlu segera diimplementasikan agar terjaminnya peluang angkutan sehingga meningkatkan peran pelaku usaha dan penyedia jasa pelayaran nasional dalam kegiatan impor/ekspor dan mengurangi defisit neraca jasa transportasi sekaligus mempertegas kedaulatan maritim nasional,” papar Nova di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Selain itu, industri pelayaran nasional terus mendorong Kementerian Perhubungan untuk segara menerapkan peraturan NCVS di Indonesia yang telah diluncurkan pada 2012 silam.

Dampak positif pengimplementasian NCVS antara lain, untuk menekan angka kecelakaan kapal di dalam negeri dan menjadi stimulus dalam pertumbuhan industri maritim seperti pelayaran, galangan dan pengadaan SDM kapal.

Dampak lainnya adalah menekan laju devisa ke luar negeri, mengingat sertifikasi kapal tidak lagi mengacu pada International Association of Classification Societies (IACS), melainkan dapat dilakukan oleh lembaga independen NCVS nasional yang dibentuk.

Terkait SDM Maritim, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Capt. Sahattua P. Simatupang menyebutkan pendidikan maritim yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mewujudkan cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Capt. Sahattua menuturkan ditertbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XV menjadi stimulus bagi perkembangan industri pelayaran. Dengan berkembangnya industri pelayaran nasional tentunya diiringi dengan meningkatnya permintaan akan SDM Pelaut. Maka dari itu, sekolah-sekolah pelayaran di Indonesia harus mampu menciptakan SDM Pelaut yang berkualitas.

“Kita optimis pelaut-pelaut kita lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Pendidikan maritim kita harus berkualitas,” tegas Capt. Sahattua.

Ketua Bidang Tug and Barge INSA, Hutakemri Ali Samad menambahkan pemerintah dan industri pelayaran nasional perlu memberikan perhatiannya kepada sekolah pelayaran khususnya swasta. Pasalnya, banyak sekolah pelayaran swasta nasional yang berkualitas tetapi tidak memiliki sarana yang memadai seperti simulator.

“Pengadaan simulator yang mahal menjadi salah satu kendala bagi sekolah pelayaran swasta,” pungkas Ali.

Diskusi ini diharapkan menjadi tempat bagi para pelaku industri pelayaran nasional untuk membahas isu, jaringan, dan strategi dalam menangkap peluang bisnis.(*)

Bendahara Umum INSA, Nova Y. Mugijanto memberikan pemaparan di acara Diskusi Panel. INSA FOTO/Ridwan.

INSA/Ridwan (ki-ka) Ketua STIP Capt. Sahattua P. Simatupang, Direktur Statutori PT BKI Agus Widjaja, Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotan INSA Capt. Zaenal Arifin Hasibuan, Pengurus INSA Achmad Jauhari, Ketua Bidang Tug and Barge Hutakemri Ali Samad. INSA FOTO/Ridwan.

Pengurus INSA Jovan Patriot (pertama kanan), Sekretaris Umum INSA Budhi Halim (kedua kanan), Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri INSA Suyono (ketiga kanan) menjadi audiens di acara diskusi INSA. INSA FOTO/Ridwan