Jakarta , INSA – Pada 20 Oktober 2014 atau dua tahun silam Joko Widodo (Jokowi) resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) yang ke-7 menggantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Agenda utama pemerintahan Jokowi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.
Upaya yang dilakukan pemerintahan Jokowi guna wewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dengan melaksanakan program tol laut. Tol laut hingga kini memiliki banyak definisi, salah satunya adalah upaya menghubungkan berbagai wilayah kepulauan di Indonesia yang sebagian besar terpisahkan oleh perairan, agar aktivitas perpindahan penumpang dan barang antara satu wilayah dengan yang lainnya lebih efisien, efektif dan ekonomis melalui transportasi laut.
Melalui program tol laut diharapkan disparitas harga kebutuhan pokok antara Indonesia bagian barat dengan wilayah timur dapat dipangkas serta mampu menurunkan biaya logistik nasional yang tinggi sebesar 26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Lalu, bagaimana pelaksanaan program tol laut dalam dua tahun ini?
Tol laut merupakan program andalan pemerintah Jokowi – JK. Saat ini, pemerintah telah memiliki enam trayek pelayaran yang dioperasikan oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dengan dana berasal dari subsidi pemerintah. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, total pagu subsidi tol laut TA. 2016 untuk enam trayek sebesar Rp218,99 miliar.
Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Witono Soeprapto mengatakan, tujuan dari tol laut adalah membangun konektivitas antar pulau dengan konsep ship promote the trade dengan harapan tumbuhnya perekonomian. Kalau ekonomi sudah tumbuh, maka dengan sendirinya disparitas harga bisa dikurangi.
Namun perlu diingat, sambung Witono, bahwa disparitas harga tidak bisa dipangkas serta merta dengan adanya tol laut. Karena peran pedagang, spekulan, logistik di darat juga ikut andil dalam menentukan harga barang.
“Untuk hajat hidup orang banyak seperti bahan Pokok harusnya dibawah pengawasan pemerintah,” ujar Witono.
Terkait dengan subdisi tol laut, Witono menilai uang negara yang digelontorkan untuk subsidi tol laut belum optimal untuk mengurangi disparitas harga antara wilayah Indonesia bagian barat dengan timur. Sebab, dari enam trayek tol laut yang disubsidi tersebut hanya beberapa trayek saja yang arus barangnya mencapai lebih dari 50 persen kapasitas kapal.
“Subsidi untuk tol laut akan efektif kalau tujuan membangun perekonomian dalam arti arus barang mencapai lebih dari 50 persen kapasitas kapal,” ungkapnya.
Dinilai pelaksanaan program tol laut belum optimal, Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi pada enam trayek pelayaran tol laut yang telah berjalan selama dua tahun terakhir. Selain itu, Kementerian Perhubungan pada tahun 2017 berencana menambah trayek pelayaran tol laut sebanyak 5 trayek.
“INSA menyambut baik telah diundang pemerintah untuk berdiskusi menetapkan trayek tambahan di tahun 2017. Kelima trayek akan ditenderkan sehingga INSA bisa ikut berpartisipasi,” tuturnya.

2 Rute Trayek Tol Laut Berubah
Setelah dilakukan evaluasi, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengubah dua trayek pelayaran tol laut yaitu trayek T-4 dan trayek T-6. Perubahan trayek pelayaran tol laut ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor. AL.108/4/16/DJPL-2016 tanggal 28 September 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor. 108/7/8/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Pelayaran Tol Laut Tahun 2016 dan Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya.
Berdasarkan Keputusan Dirjen Hubla tersebut, jaringan pelayaran tol laut trayek T-4 yang semula melayani pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok-Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak (PP), diubah menjadi Makassar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak (PP). Sedangkan pada trayek T-6 yang semula melayani trayek pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Priok-Tarempa-Natuna (PP) diubah menjadi Pontianak-Natuna-Tarempa (PP).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono mengatakan, evaluasi terhadap enam trayek pelayaran tol laut yang sudah berjalan selama dua tahun terakhir ini, selain untuk efisiensi dan efektivitas kelancaran pelaksanaan program tol laut juga dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah-daerah terpencil dan belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur.
“Dengan berubahnya kedua trayek pelayaran tol laut tersebut, maka Pelabuhan Tanjung Priok yang semula menjadi pangkalan kapal tol laut, ke depan tidak lagi menjadi pelabuhan singgah kapal laut,” kata Tonny.
Dikatakan Tonny, hal ini diharapkan akan mengurangi waktu berlayar kapal tol laut, sehingga akan mempercepat pendistribusian barang menuju ke wilayah-wilayah yang masih terpencil dan belum berkembang.
Berikut adalah enam jaringan trayek tol laut Tahun Anggaran 2016 :
1) Trayek T-1 melayani trayek Pelabuhan Tanjung Perak-Wanci-Namlea-Fak-Fak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fak-Fak-Namlea-Wanci-Tanjung Perak,
2) Trayek T-2 melayani trayek Tanjung Perak-Kalabahi-Moa-Saumlaki-Dobo-Merauke- Dobo-Saumlaki-Moa-Kalabahi-Tanjung Perak,
3) Trayek T-3 melayani trayek Tanjung Perak- Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Tanjung-Perak,
4) Trayek T-4 melayani trayek Makasar-Manokwari-Wasior-Nabire-Serui-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manikwari-Makassar,
5) Trayek T-5 melayani trayek Makassar-Tahuna-Lirung-Morotai-Tobelo-Ternate-Babang-Ternate-Tobelo-Morotai-Lirung-Tahuna-Makassar,
6) Trayek T-6 melayani trayek Pontianak-Tarempa-Natuna-tarempa-Pontianak.