DPP Indonesian National Shipowners Associatioin (INSA) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) INSA 2018 dengan tema Peran INSA dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional di Thamrin Nine Ballroom, Gedung UOB, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Acara dihadiri 500 peserta yang terdiri dari Dewan Penasehat DPP INSA, Pengurus DPP INSA, DPC INSA seluruh Indonesia dan anggota INSA. Adapun beberapa tamu undangan yang menghadiri acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, dan para ketua asosiasi industri terkait lainnya.

Rakernas ini bertujuan melaksanakan Anggaran Dasar INSA pasal 14 ayat 1 serta menindaklanjuti Hasil Rapat umum Anggota (RUA) INSA ke XVI di Jakarta, menginformasikan Pencapaian Program Kerja DPP INSA sesuai dengan rencana dan perkembangan pembangunan nasional di bidang kemaritiman yang akan dan sedang dilaksanakan saat ini.

Tujuan lainnya untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan yang masih ada dalam  transportasi laut, baik persoalan kebijakan, investasi, organisasi, infrastruktur penunjang maupun operasional bottle neck bagi peningkatan daya saing usaha transportasi laut guna berpartisipasi dalam Masyarakat Ekonomi Asean. Sekaligus bertujuan merumuskan rekomendasi dan merealisasikan aksi di bidang transportasi laut secara komprehensif dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai kontribusi dari industri pelayaran nasional dengan harapan terjadi revolusi mental.

Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, transportasi laut memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain kunci dari kelancaran arus barang dan orang, tumbuh kembangnya industri pelayaran juga akan mengerek kinerja industri terkait lainnya. Mengingat strategisnya industri pelayaran bagi pertumbuhan ekonomi nasional, untuk itu DPP INSA perlu mengindetifikasi hambatan yang terjadi di industri pelayaran nasional.

“Agenda Rakernas merupakan agenda rutin DPP INSA untuk mengindentifikasi hambatan yang dialami pelayaran niaga nasional saat ini,” kata Carmelita disela-sela acara Rakernas INSA 2018.

Jumlah armada pelayaran nasional terus mengalami pertumbuhan sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005, hanya saja diperlukan langkah lanjutan untuk mendorong kualitas armada pelayaran nasional dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional. Untuk itu, diperlukan dukungan pendanaan dari bank nasional bagi pembangunan dan pembelian kapal.

“Dukungan pendanaan dari perbankan nasional dengan memberikan bunga yang kompetitif, dan jangka waktu pinjaman yang berjangka panjang dan prosedur persyaratan pinjaman yang lebih sederhana,” kata Carmelita.

Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, pertumbuhan armada niaga nasional berkualitas tentunya harus diiringi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaut yang sesuai dengan kebutuhan industri pelayaran. Hal ini tidak terlepas dari dinamisnya perkembangan industri pelayaran nasional.

Budhi pun berharap kebijakan-kebijakan yang sudah terbukti berdampak positif bagi industri pelayaran nasional dapat berjalan secara konsisten, seperti kebijakan asas cabotage yang telah mengerek pertumbuhan jumlah armada niaga nasional dan industri terkait lainnya.

“Peningkatan SDM Pelaut dan konsistensi kebijakan asas cabotage menjadi bagian penting dalam menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia,” pungkasnya.(*)