Ketua Pokja Bidang Dekarbonisasi, Ganny Zheng hadir sebagai Narasumber dalam kegiatan “Penetapan Langkah Strategis Indonesia dalam Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca di Bidang Pelayaran” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri, di Jakarta (22/9/2025).

Dalam paparannya berjudul “Praktik dan Kesiapan Pemilik Kapal dalam Melaksanakan IMO Net Zero Framework: Tantangan, Hambatan, dan Peluang,” Ganny Zheng menegaskan bahwa INSA mendukung penuh komitmen Indonesia menuju Net Zero Emition 2060, namun menekankan pentingnya pendekatan yang realistis, berkeadilan, dan berbasis sumber daya nasional.

Menurut Ganny, implementasi kebijakan IMO Net Zero harus mempertimbangkan kemampuan negara berkembang seperti Indonesia dalam beradaptasi terhadap perubahan standar energi dan teknologi global.

“Transisi energi di sektor pelayaran perlu dijalankan secara bertahap dengan mengoptimalkan potensi sumber daya domestik seperti LNG, biofuel berbasis kelapa sawit, serta teknologi Carbon Capture Storage (CCS). Pendekatan ini tidak hanya akan mendukung target pengurangan emisi, tetapi juga menjamin kemandirian, keberlanjutan, dan keamanan energi maritim Indonesia,” ujar Ganny.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa industri pelayaran nasional menghadapi sejumlah tantangan teknis dan ekonomi dalam transisi menuju bahan bakar rendah emisi, antara lain keterbatasan infrastruktur, biaya investasi tinggi, dan ketidaksiapan teknologi di kapal-kapal kecil non-konvensi yang mendominasi pelayaran domestik.

Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai pusat energi alternatif maritim di kawasan, terutama dengan potensi LNG domestik yang melimpah dan infrastruktur pelabuhan yang strategis di jalur perdagangan Indo-Pasifik.

Forum ini juga membahas langkah koordinatif lintas sektor dalam merespons kebijakan IMO NZF, termasuk evaluasi dampak terhadap regulasi nasional seperti MARPOL Annex VI dan Paris Agreement.

Kemenlu menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga riset dalam menyusun peta jalan (roadmap) transisi energi maritim Indonesia yang selaras dengan kepentingan nasional dan komitmen internasional.