Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola maritim nasional yang profesional dan transparan, DPP INSA menerima kunjungan Komite Pengawas Perpajakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, di Kantor DPP INSA (11/9/2025).

Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA di dampingi oleh Darmansyah Tanamas, Sekretaris Umum, Capt. Otto KM Caloh, Ketua Bidang Hukum & Regulasi Pelayaran, dan Indra Yuli, Ketua Pokja Advokasi Perpajakan & Kepabeanan, menyambut baik kedatangan Komite Pengawas Perpajakan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Dede Hendra, Kepala Bagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai, beserta jajarannya.

Pertemuan ini menjadi wadah penting dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pelaku usaha pelayaran nasional dengan lembaga pengawas fiskal negara, khususnya terkait dengan penyusunan kajian bertajuk “Evaluasi Manajemen Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)”.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas secara mendalam aspek kebijakan, manajemen, dan koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan patroli laut di wilayah perairan Indonesia. Topik ini menjadi penting mengingat aktivitas pengawasan laut yang efektif berperan langsung dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, mengurangi potensi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, serta mendukung kelancaran arus logistik nasional.

Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaborasi ini dan menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan pelaku industri sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan kepastian usaha di sektor maritim.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan Kepabeanan dan Cukai, Dede Hendra, menyampaikan pentingnya masukan dari asosiasi pelayaran nasional seperti INSA dalam penyusunan kajian evaluatif, agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi operasional di lapangan.

Melalui pertemuan ini, INSA menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah dalam mewujudkan tata kelola maritim yang profesional, transparan, dan berdaya saing, sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan serta ketertiban di perairan nasional.

Langkah sinergis ini diharapkan menjadi pondasi bagi terbentuknya sistem pengawasan laut yang lebih terintegrasi, efisien, dan berpihak pada pertumbuhan industri pelayaran nasional menuju maritim Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.