KETUA UMUM

abc

Jakarta INSA -Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta hari ini (24/11), dilakukan FGD tentang Non Convention Vessel Standard. Adalah Corps Alumni Akademi Pelayaran dan DPP INSA (Indonesian Ships Owner Association) yang berinisiatif untuk melakukan diskusi tersebut dengan mengundang seluruh stake holder di bidang maritim. Seperti diketahui bahwa peraturan yang membawahi dunia pelayaran begitu banyak dan berbelit, yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam menjalankan bisnis pelayaran. Hal tersebut juga membuat banyak kapal menjadi tidak memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan alasan ekonomis ataupun letak geografis yg jauh dari kantor pemerintahan (UPT Hubla). Sementara ini semua kapal di Indonesia dan seluruh dunia mengacu kepada aturan di bawah International Maritime Organization yang sebenarnya badan dunia itu sendiri hanya mengatur untuk kapal kapal berukuran diatas 500 Gross Ton dan kapal kapal yang berlayar antar negara. Indonesia pada tahun 1992 mengeluarkan Undang Undang nomor 21 yang diberlakukan mulai 17 September 1992 dan mencabut aturan peninggalan Hindia Belanda Scheepen Ordonantie staatsblaad  (pasal 131) tetapi tetap mengadopsi Scheepen Verondening yang merupakan petunjuk teknis dari pembangunan kapal. Lalu pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang Undang no.17 tentang Pelayaran menggantikan Undang Undang nomor 21 tahun 1992 (pasal 354), dengan adanya UU 17 tahun 2008 maka semua aturan mengenai kapal dan bangunannya mengacu kepada aturan Konvensi International Maritime Organization (IMO). Sebagai kelanjutan dari Undang Undang 17 tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan KM 65 tentang pengesahan Non Convention Vessel Standard, dilanjutkan pada tahun 2012 Direktur Jendral Perhubungan Laut mengeluarkan SK no.UM.008/9/20/DJPL-12 mengesahkan pemberlakuan aturan Non Convention Vessel Standard di Indonesia.  Sayangnya setelah berganti kepemimpinan dan pejabat, semangat membuat negara maritim ini berdaulat atas laut, kapal, pelaut dan aturan nya menjadi tidak jelas. Dan tanpa disadari itu sudah berlalu 4 tahun semenjak SK Dirjen dikeluarkan. Dengan dasar ingin menjadi garda terdepan dalam memajukan industri maritim dan kepelautan di tanah air, CAAIP bekerja sama dengan DPP INSA sama sama bertekad menjadi referensi pemerintah dalam memberikan masukan bidang maritim. Dalam sambutan ketua panitia penyelenggara, Captain Achmad Jauhari mengatakan: "Kami memiliki tanggung jawab moral terhadap kemajuan industri maritim di negeri ini, banyak seminar maritim yang dilaksanakan oleh berbagai pihak yang bahkan tidak ada hubungan nya dengan maritim. Kami dari Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran akan mengawal pemutakhiran pasal pasal di NCVS agar benar benar aplicable untuk wilayah Indonesia dan bisa menjadi faktor pendukung utama program Tol Laut dan Cita cita negara kita menjadi Poros maritim dunia.” Dari tanggapan beberapa peserta, harapan diberlakukan nya aturan ini sangat besar. Wakil INSA dari Makassar Dr. Hamka memberi masukan:"Sebaiknya aturan yang membawahi NCVS harus bisa di keluarkan oleh Presiden Indonesia agar kepentingan sektoral antar kementrian tidak menjadi penghalangnya, tidak cukup dalam Peraturan Menteri". Diakhir acara Ketua Panitia, Capt Achmad Jauhari memberikan rangkuman hasil diskusi kapada Bapak Agustinus Maun sebagai perwakilan dari Kementrian Perhubingan Laut yang berjanji akan menindak lanjuti hasil diskusi tersebut. (sumber: emaritim.com). abc

Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyadari bahwa pelabuhan memiliki peran penting sebagai gerbang aktivitas perdagangan, penghubung moda transportasi, menjadi mata rantai dalam sistem logistik dan dapat menjadi kawasan industri. Pelabuhan yang dikelola secara baik dan efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah sekitarnya akan maju dengan sendirinya. Di Jakarta sendiri terdapat tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Kalibaru. Hingga saat ini pelabuhan-pelabuhan tersebut masih menyimpan permasalahan yang perlu dicarikan solusi secara bersama. INSA merasa perlu memberikan kontribusi untuk mewujudkan pelabuhan yang berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Atas dasar itulah, pada hari ini, (Jumat, 18 November 2016), INSA menggelar Coffee Morning bertajuk “Membangun Sinergi Guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi di Pelabuhan”. Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di pelabuhan seperti Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G. Masassya; Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi; Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra; Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, H. Marwansyah SH, MM., MH; DPC INSA Jaya dan DPC INSA Sunda Kelapa. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan kepelabuhanan sekaligus mencarikan solusinya serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan daya saing industri maritim nasional. “INSA bersama stakeholder pelabuhan lainnya secara serius mendorong produktivitas dan efisiensi di pelabuhan,”kata Carmelita. Carmelita menuturkan, Pelabuhan Tanjung Priok memiliki peran besar bagi Indonesia. Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peningkatan pelayanan dan harga yang kompetitif di pelabuhan adalah modal utama untuk bisa bersaing dengan negara-negara kawasan ASEAN lainnya. Penerapan inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok, sambung Carmelita, diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan konektivitas Indonesia, yang pada akhirnya memberikan kemudahan dan kelancaran bagi para pelaku usaha pelayaran. Sementara itu, Carmelita menambahkan, Pelabuhan Sunda Kelapa juga memiliki keunikan tersendiri karena disandari oleh kapal pelayaran rakyat (pelra) kayu dan kapal besi. Terkait rencana pengembangan pelabuhan tersebut, para pelaku usaha pelayaran hingga saat ini belum mendapat kejelasan mengenai konsep pengembangan yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan. “Mari tingkatkan sinergi demi kemajuan industri maritim nasional,” pungkasnya. Berikut hasil kesimpulan diskusi dari Tim Perumus INSA: Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, INSA sependapat bahwa sistem online terintregrasi secara umum harus diberlakukan mengingat Pelabuhan Tanjung Priok sebagai gerbang utama Indonesia dengan pelabuhan internasional dalam arus barang. Namun, terdapat beberapa catatan bahwa didalam implementasi sistem ini membutuhkan suatu persiapan yang matang baik itu dari infrastruktur penunjang termasuk jaringan, software bahkan SDM. Supaya sistem ini dapat diimplementasikan secara lancar. Untuk menghindari potensi-potensi masalah teknis yang timbul di lapangan perlu disiapkan back up sistem secara manual, sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak menjadi permasalahan yang serius yang dapat menggagalkan sistem ini terimplementasi secara keseluruhan. INSA mendorong agar semua pihak meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di pelabuhan dalam rangka memperkecil waiting time dan berthing time di pelabuhan. INSA sepakat untuk terus dibangun sinergi kerja dengan instansi terkait bagi tercapainya quick despatch kapal di pelabuhan. (*)abc

Jakarta, INSA - Guna menghadapi tantangan kedepan sekaligus membahas implementasi PM 39 Tahun 2016, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menyelenggarkan acara yang bertemakan Customer Meeting dengan mengundang stakeholder terkait yang salah satunya adalah Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Acara tersebut dibuka oleh Direktur BKI Rudyanto dan juga Kepala Syahbandar Utama Tanjung Priok H Marwansyah. Turut hadir Direktur Teknik BKI Capt. Iman Satria Utama, kepala Cabang BKI klas utama Tanjung Priok Arief Budi Permana, dan Perwakilan Customer Budhi Halim dari INSA. Rudyanto menyampaikan bahwa keberadaan BKI yang professional dan bebas pungli merupakan sikap atas apa yang terjadi baru baru ini di Kementerian Perhubungan. Sementara, dalam sambutan Syahbandar Tanjung Priok memberikan info bahwa kegiatan di Tanjung Priok akan terus ditingkatkan dan dengan tegas akan konsisten mengikuti arahan Menteri Perhubungan untuk akhiri Pungli di lingkup pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan, Budhi Halim selaku Sekretaris Umum INSA mengatakan, bangga dengan Indonesia memiliki Biro Klasifikasi, dan berpesan agar keberadaan BKI bisa meningkatkan keselamatan Pelayaran. Dalam forum tersebut, Budhi Halim juga memberikan tiga masukan kepada BKI. Pertama, agar BKI tanggap menangani pendelegasian tugas pemerintah untuk Statutory survey yang sudah diajukan sejak Februari 2016. Kedua, agar BKI segera ikuti dan menyiapkan aturan Pemerintah untuk kapal Domestik Non Konvensi / NCVS demi  mengurangi biaya pembangunan dan operasi kapal NCVS. Ketiga, arah BKI ke Road to IACS secara konsisten dilanjutkan dengan perencanaan yang jelas. Dalam presentasinya BKI menyampaikan beberapa hal yang diantaranya mengenai pelayanan dengan basis IT dan Familiarisasi PM.39 soal Lambung Timbul untuk kapal domestik; pendelegasian wewenang untuk kapal dibawah ukuran 500 GRT kepada 4 Cluster yaitu Batam, Surabaya, Tanjung Priok dan Samarinda beserta area sekitarnya; dan pelaksanaan PM.39 dengan batas waktu April 2017, masih sulit dilaksanakan untuk jumlah kapal nasional sebanyak 8312 unit. Untuk mencapai hal tersebut di atas perlu diadakan urun rembuk antara INSA dan Dirjen Perhubungan Laut agar pelaksanaan dan batas waktu dibuat lebih realistis lagi. (sumber: emaritim.com). abc

Jakarta, INSA – Kota Dumai, Provinsi Riau yang berada di pesisir pantai timur Pulau Sumatera memiliki potensi maritim yang cukup besar untuk dijadikan sumber ekonomi bagi pendapatan daerah dan juga nasional. Walikota Dumai Zulkifli AS mengatakan lokasi Dumai cukup strategis berada di jalur pelayaran paling sibuk di Indonesia. Dengan begitu, Dumai memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dari bidang kelautan. Pelabuhan di Dumai pun berpotensi untuk mendukung program kemaritiman yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Zulkifli menuturkan Pemerintah Kota Dumai akan menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang kemaritiman yakni Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) untuk menggali potensi maritim yang ada di Dumai khususnya di sektor pelayaran. “Selain dukungan dari pemerintah pusat, kita juga minta dukungan dari INSA untuk menggali potensi maritim di Dumai,” kata Zulkifli saat berkunjung ke Kantor Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang 3 No. 10, Jakarta Pusat, Kamis (8/9/2016). Menurut Zulkifli, sumber daya manusia (sdm) dibidang maritim yang berkualitas sangat diperlukan mengingat posisi Dumai yang terletak di tepi pantai timur Pulau Sumatera dan memiliki pelabuhan yang cukup besar. Untuk menciptakan sdm yang berkualitas tersebut, maka dibutuhkan sekolah atau lembaga pendidikan pelayaran di Dumai. “Kita meyakinkan pemerintah pusat bahwa kehadiran sekolah pelayaran di Dumai sudah sangat mendesak. Tentunya kita juga minta masukan dari INSA terkait hal ini,” ujarnya. Sekretaris Umum INSA Budhi Halim merespon positif rencana Walikota Dumai menggandeng INSA untuk menggali potensi maritim di wilayah Dumai. Menurut Budhi Halim, pembangunan sekolah atau lembaga pendidikan pelayaran jangan terfokus di kota-kota besar, tetapi juga harus merata hingga kota-kota kecil. “Mendirikan sekolah (pelayaran) menurut saya adalah ide yang baik,” ungkap Budhi. Budhi mengungkapkan, alokasi dana subsidi yang digelontorkan pemerintah pusat untuk program tol laut sebaiknya dikucurkan juga ke pemerintah daerah untuk pengembangan potensi maritim daerah dan sumber daya manusia. Budhi menambahkan penjajakan kerjasama ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah kota dengan stakeholder untuk mewujudkan cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. abc

Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners' Association (INSA) melakukan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama untuk periode kepengurusan 2015-2019. Diadakan di Ballroom Hotel Double Tree, Cikini, Jakarta, Rakernas akan dilangsungkan dua hari yakni Senin dan Selasa, 16-17 Mei 2016. Rakernas yang dihadiri 38 DPC INSA dari 41 DPC di seluruh Indonesia ini, mengangkat tema “Peran INSA dalam Mendukung Program Pemerintah Indonesia Mengubah Kebijakan Land Base Menjadi Maritime Base”. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyatakan, kondisi dunia pelayaran global saat ini sedang di ambang krisis. Sejumlah perusahaan raksasa dunia di sector pelayaran bahkan mengalami kerugian, menurunkan kapasitas angkut, hingga melakukan PHK besar-besaran. Kondisi serupa juga dialami dunia pelayaran nasional. Banyak armada nasional yang idle (tidak beroperasi). Contohnya, jenis kapal tongkang batubara idle sekitar 60 persen, kapal general cargo idle 40 persen, kapal-kapal hulu migas idle 60 persen. Sisanya tetap beroperasi tapi mengalami kerugian, dan hanya sedikit sekali yang BEP (break even point) dan mendapat keuntungan. “Di tengah kondisi seperti ini, kita mendapatkan pemantik semangat dari pemerintah Indonesia. Pemerintah mengubah arah kebijakan pembangunan nasonal yang selama ini lebih diarahkan ke pembangunan berbasis daratan (land based oriented development) yang dikenal dengan agraris, menjadi kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi maritime (Maritime based oriented development),” ujar Carmelita. Menurut Carmelita, langkah pemerintah tersebut merupakan hal yang sudah seharusnya diambil. Sebab, DNA Indonesia adalah Negara Maritim. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera. Pulau-pulau Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut-laut di antara pulau-pulaunya. Laut bukan pemisah, tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah dan kawasan Indonesia. Hanya melalui perhubungan antar-pulau, antar-pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. “Pelayaran yang menghubungkan pulau-pulau adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia,” tutur Carmelita. Karenanya pembangunan industri pelayaran nasional sebagai sektor strategis perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Konsekuensi logis dari perubahan kebijakan pemerintah yang semula land based menjadi maritime based adalah, konsep pembangunan akan lebih fokus ke sektor maritim. Dengan demikian moda transportasi laut menjadi pilihan utama dan pendorong ekonomi nasional. Sehingga, konsep angkutan laut "The Ship follow The Trade" adalah landasan yang dipegang. Untuk itu, INSA mengusulkan agar pemerintah: 1.Mempercepat pelaksanaan Anggaran Belanja Pemerintah, terutama yang terkait dengan infrastruktur, seperti: Pembangunan Power Plant, Pembangunan Pelabuhan, Jalan, dan Kapal. 2.Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam di setiap daerah, terutama di bidang energi seperti: Pengangkutan Minerba, Pengangkutan Produk Bio Diesel dan Kegiatan Hulu Migas. Bila perlu, pemerintah dapat memberikan subsidi di bidang ini. 3.Pemerintah harus memperhatikan pemerataan pertumbuhan dengan mempertimbangkan komoditi masing-masing daerah. 4.Memacu pertumbuhan ekonomi agar daya beli masyarakat meningkat, sehingga menaikkan transaksi perdagangan barang dan jasa. 5.Kondisi ekonomi yang kondusif tersebut di atas akan meningkatkan konsumsi rumah tangga bagi penduduk secara merata. 6.Kebijakan yang Pro Bisnis. INSA meminta ada equal treatment antara industri pelayaran di luar negeri dengan industri pelayaran dalam negeri. 7.Skema term of trade untuk ekspor menggunakan CIF dan untuk Impor menggunakan FOB. Carmelita optimistis, dengan adanya keinginan kuat Pemerintah Indonesia dibantu oleh INSA dan stake holder lainnya, maka seluruh modal yang dimiliki Indonesia tersebut akan menjadi landasan yang kuat untuk mengimplementasikan salah satu program Pemerintah Indonesia yaitu menciptakan Tol Laut dan Poros Maritim Dunia. “INSA yakin bahwa utilisasi kapal bisa meningkat 20 persen tahun ini apabila hal-hal yang dijelaskan di atas dilakukan,” ujar Carmelita. abc