Rapat Anggota Cabang (RAC) IX Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners’ Association (DPC INSA) Dumai telah menetapkan Herman Buchari terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC INSA Dumai masa bakti 2019-2023. RAC tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Zuri, Dumai, Kamis (26/9/2019).
Herman Buchari tuk kedua kalinya menjabat sebagai Ketua DPC INSA Dumai setelah sebelumnya menjadi Ketua DPC INSA Dumai periode 2015-2019.
Herman Buchari mengucapkan terima kasih kepada para anggota INSA Dumai yang telah mempercayakan dirinya memimpin kembali DPC INSA Dumai.
"Atas kepercayaan anggota INSA Dumai yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, untuk kembali memimpin INSA Dumai, kami mengucapkan terimakasih," kata Herman
Herman mengatakan, guna membesarkan organisasi ini, butuh dukungan semua pihak khususnya pengurus dan anggota DPC INSA Dumai. "Maka dari itu saya mohon dukungannya agar mampu melanjutkan kepemimpinan ini dan mampu membesarkan organisasi ini," ucapnya.
Herman menuturkan dengan dukungan semua pengurus INSA Dumai dan perusahaan pelayaran di Kota Dumai semoga DPC INSA Dumai dapat meningkatkan sumber daya pelayaran Nasional di era Revolusi Industri.
Seperti diketahui, RAC INSA Dumai IX dibuka secara resmi oleh Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS, MSi.
Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi mengatakan, potensi pelabuhan dan kekayaan laut Dumai sejauh ini cukup memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor migas dan minyak mentah kelapa sawit atau CPO termasuk terbesar di Indonesia ke 70 negara.
Kota Dumai dengan letak strategis perairan berbatasan dengan negara tetangga dan panjang garis pantai menjadikan daerah ini dengan pelabuhan terbesar ekspor CPO merupakan satu potensi yang sangat menguntungkan untuk kegiatan pelayaran dan pengembangan sektor maritim.
“Potensi kelautan cukup besar namun belum digali optimal, dan diharapkan ada pemikiran atau konsep dari INSA Dumai yang dapat mendukung suksesnya pembangunan program poros maritim Indonesia, baik di Dumai maupun daerah potensial lainnya,” ujar Zulkifli.
RAC INSA Dumai mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Pelayaran Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. RAC INSA diikuti oleh anggota INSA Dumai.
Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Dumai diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA periode selanjutnya.
Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Dumai, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA). (*)abc
DPC INSA Bengkulu melalui Rapat Anggota Cabang (RAC) telah menetapkan susunan kepengurusan yang baru untuk masa bakti 2019-2023 yang di Ketuai Indarto. Pelaksanaan RAC Ini merupakan amanah dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA.
Wakil Ketua DPC INSA Bengkulu Edy Hariyanto mengatakan, kepengurusan baru ini tentunya akan menjalankan roda organisasi menjadi lebih aktif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di daerah maupun di pusat.
“Kita berharap ada suatu kekompakan dari kita perusahaan pelayaran sehingga nanti bisa terwujud persaingan usaha yang sehat, dan kita juga bisa bersatu untuk menghadapi tantangan yang ada,” kata Edy kepada INSA News di Jakarta.
Edy menuturkan tantangan yang tengah dihadapi saat ini adalah mengenai peraturan atau kebijakan daerah yang selalu berubah-ubah lantaran seringnya pergantian pejabat. Tentu hal ini dapat menghambat laju usaha pelayaran lokal.
“Ganti KSOP ganti kebijakan. Seperti RPT (Rencana Pola Trayek) di permasalahkan padahal itu bukan dokumen kapal,” ungkap Edy.
Sekretaris I DPC INSA Bengkulu Rela Sumadiyana mengatakan, susunan kepengurusan DPC INSA Bengkulu sudah teregistrasi oleh DPP INSA. Dengan begitu, DPC INSA Bengkulu semakin mudah untuk berkoodinasi dan bersinergi dengan DPP INSA dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada.
“Kedepan kita bisa punya power untuk menghadapi yang tidak benar sifatnya apalagi kita punya link ke DPP,” pungkas Rela. (*)
abc
abc 
Di awal tahun 2019, DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) melebarkan sayap organisasinya dengan terbentuknya Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA Bali yang diketuai Dadang Rukmana. Kehadiran INSA di Bali diharapkan dapat ikut andil dalam pengembangan kepariwisataan Bali.
Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto mengatakan, terbentuknya dan pengukuhan pengurus DPC INSA Bali diharapkan akan memberikan energi baru bagi INSA demi kelangsungan industri pelayaran nasional, khususnya di Provinsi Bali.
Nova menyebutkan Bali yang memiliki corak ekonomi yang condong pada pengembangan ekonomi pariwisata perlu dicermati pertumbuhannya. Kontribusi sektor pariwisata adalah yang terbesar dalam struktur perumbuhan ekonomi Bali dari tahun ke tahun.
Pada tiga tahun terakhir, lanjut Nova, jumlah wisatawan mancanegara secara nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Di 2018, jumlah wisman yang mengunjungi Indonesia mencapai lebih dari 15 juta wisman, sedangkan tahun ini jumlah wisman ditargetkan mencapai 18 juta orang.
“Dari jumlah itu, 40 persennya melakukan kunjungan ke Bali,” kata Nova saat acara pengukuhan dan pelantikan DPC INSA Bali.
Adapun, dikatakan Nova, jumlah wisman dengan kapal pesiar di Indonesia di tahun ini juga diprediksi akan tumbuh 9,7 persen menjadi 387 ribu lebih wisman, dengan prediksi kedatangan kapal mencapai 593 kapal selama 2019 ini.
“Tentunya, ini menjadi peluang sekaligus tantangan pelayaran nasional kita yang berada di Bali dalam mengakselerasi pengembangan pariwisata di daerah Bali, yang juga dapat memberikan benefit bagi pelayaran nasional di Bali,” tuturnya.
DPC INSA Bali diharapkan dapat menjalankan roda organisasi dengan baik dengan menjalin komunikasi dan koordinasi antara pengurus daerah dan pusat INSA. Sekaligus menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di industri pelayaran baik di tingkat daerah, maupun nasional.
“Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota DPC INSA Bali untuk lebih berperan aktif dan kompak dalam berorganisasi, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja,” pungkasnya.(*)abc
Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA), Nova Y. Mugijanto mewakili Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto resmi melantik kepengurusan DPC INSA Banten periode 2018-2022 yang diketuai H. Sri Tentrem Agus Sutanto, Rabu (16/1/2019) di Hotel The Royale Krakatau, Cilegon, Banten.
Turut hadir Walikota Cilegon H. Edi Ariyadi pada acara pelantikan DPC INSA Banten.
Nova Y. Mugijanto mengatakan, pada tahun ini industri pelayaran nasional diprediksi masih mengalami banyak tantangan. Namun, industri pelayaran dituntut untuk tetap optimisitis menatap 2019 dan tahun-tahun berikutnya, dengan tetap menyiapkan langkah-langkah bisnis yang matang.
"Tantangan ini seharusnya akan membuat kita semakin tangguh," kata Nova.
Nova menuturkan INSA sebagai wadah satu-satunya pelaku usaha pelayaran nasional yang diakui pemerintah, sekaligus partner pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan industri pelayaran nasional, secara konsisten terus melakukan perjuangan-perjuangan dalam pemberdayaan pelayaran nasional.
Pemimpin terpilih DPC INSA Banten ini, kata Nova, diharapkan akan memberikan penyegaran dan mampu mengayuh roda organisasi dua kali lebih cepat. Karena kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan merupakan faktor penting dalam proses kepemimpinan.\
Nova mengatakan, INSA yang merupakan rumah bagi seluruh pelaku usaha pelayaran nasional diharapkan semakin peka dan proaktif dalam mendengar dinamika dan problematika para anggotanya.
Nova menyebutkan di tengah tantangan dunia pelayaran nasional yang kian kompleks, INSA berharap komunikasi dan koordinasi antara pengurus daerah dan pusat juga dapat terus ditingkatkan. Sekaligus menjalin hubungan baik dengan para pemangku kepentingan di industri pelayaran baik di tingkat daerah, maupun nasional.
"Saya mengajak kepada seluruh pengurus dan anggota DPC INSA Banten untuk lebih berperan aktif dan kompak dalam berorganisasi, dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan kerja," tuturnya.
Dengan begitu, sambung Nova, DPC INSA Banten akan memberikan dampak yang lebih besar bagi industri pelayaran di daerah dan masyarakat Banten pada khususnya, dan umumnya berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi nasional di masa mendatang.
"Kepengurusan DPC INSA Banten yang kembali dinahkodai Bapak Agus Sutanto diharapkan dapat menjalankan amanat anggota dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.(*)
Susunan Pengurus DPC INSA Banten periode 2018-2022:
abc
- Ketua: H. Sri Tentrem Agus Sutanto
- Bidang Organisasi & Kepelabuhan :TB. Tusabih
- Bidang Tanker & Bunker: Agus Dahlan, SE
- Bidang Bulk & General Cargo: H. Handono Susetyo
- Bidang Tug Boat & Tongkang: Tri Susanto
- Sekretaris: Bayu Laksono, S. SiT
- Bendahara: Roliyawan Supriadi
abc 
Di penghujung akhir tahun 2018, Indonesian National Shipowners Association (INSA) melebarkan sayap organisasinya dengan terbentuknya Dewan Pengurus Cabang (DPC) INSA Kuala Samboja yang diketuai H. Hasanuddin. Kehadiran INSA di Kuala Samboja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah serta nasional.
Pengukuhan dan Pelantikan DPC INSA Kuala Samboja dilaksanakan pada 18 Desember 2018, di Hotel Zurich Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA Zaenal Arifin Hasibuan menghadiri acara tersebut sebagai perwakilan dari DPP INSA.
Acara tersebut juga dihadiri Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kuala Samboja Juanidi, Ketua DPC INSA Samarinda Agus Sakhlan, dan Sekretaris DPC INSA Balikpapan Joko Subianto. Dengan terbentuknya DPC INSA Kuala Samboja, maka jumlah DPC INSA menjadi 41.
“Harapan DPP INSA adalah dengan hadirnya INSA di daerah-daerah bisa lebih menggairahkan dunia pelayaran dan menjadi lebih bermanfaat untuk pembangunan nasional,” kata Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP INSA Zaenal Arifin Hasibuan.
Zaenal mengatakan, Kuala Samboja yang mempresentasikan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah yang sangat luas dengan hasil bumi sangat besar seperti minyak bumi, batubara, palm oil dan beberapa produk lainnya.
“Kehadiran INSA diharapkan ikut memajukan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di daerah tersebut,” tuturnya.(*)abc
Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban gempa di Lombok dan Bali. DPP dan DPC INSA melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian INSA untuk membantu meringankan beban korban gempa di Lombok dan Bali.
Penggalangan dana ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang disumbangkan dalam bentuk uang tunai, alat kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan para korban gempa.
INSA bekerjasama dengan PT Dianta Daya Embara (CKB Express) untuk mengirim bantuan berupa barang-barang yang dibutuhkan para korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Diharapkan bantuan bisa berguna dan bermanfaat bagi para korban. INSA juga berharap Lombok dapat segera pulih.(*)abc
DPC INSA Banjarmasin menolak rencana Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Kalimantan Selatan yakni PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM) yang memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito. Sebab, beban operasional pelayaran semakin membengkak jika rencana tersebut direalisasikan.
Ketua DPC INSA Banjarmasin Capt. Moch Nurdin mempertanyakan seberapa pentingnya memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito kepada PBKM. Selama ini jalur tersebut merupakan jalur yang aman bagi keselamatan dan keamanan pelayaran.
"Otomatis mengeluarkan biaya operasional. Selama ini bertahun-tahun tidak ada pemanduan. Sudah bertahun-tahun juga daerah tersebut tidak pernah dinyatakan rawan," kata Nurdin kepada INSA News di Kantor DPP INSA, Jakarta.
Diakui Nurdin, memang wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai wilayah wajib pandu oleh pemerintah. Namun, Nurdin menilai dalam penetapan wilayah wajib pandu di daerah tersebut tidak transparan dan DPC INSA Banjarmasin tidak libatkan.
Nurdin menduga rencana PT PBKM yang sahamnya dimiliki Pemda Barito Kuala (Batola) dan pihak ketiga memperpanjang jarak pandu dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito seiring dengan adanya kebijakan peningkatan kontribusi pendapatan untuk Pemda Batola.
“Nah disitu dia (PBKM) mengambil point-point tentang pemanduan. Pelabuhan tidak punya, tapi pemanduannya yang dia (PBKM) ambil. Sedangkan BUP itu harus mengusahakan pelabuhan bukan pemanduan,” ungkapnya.
Nurdin menuturkan DPC INSA Banjarmasin meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan agar mengubah status wilayah wajib pandu menjadi wajib pandu luar biasa di daerah tersebut. Tujuannya adalah agar pemanduan yang diusahakan PBKM bersifat optional berdasarkan keputusan Kementerian Perhubungan.
“Kita minta Kemenhub yakni Dirjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi wilayah tersebut apakah memang masih bisa diubah menjadi wajib pandu luar biasa atau dicabut,” pungkasnya.(*)abc
DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menggelar buka puasa bersama. Acara rutin setiap tahun ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan keakraban seluruh stakeholder maritim nasional dengan DPP INSA.
Pada tahun ini, acara buka puasa bersama digelar di Rumah Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa tamu undangan pada acara buka puasa bersama ini, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat di instansi pemerintahan, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya, pakar hukum maritim Chandra Motik, , dan seluruh pengurus DPP INSA.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan buka puasa bersama merupakan agenda rutin DPP INSA setiap tahunnya, dalam rangka mempererat tali silaturahmi DPP INSA, sekaligus mensyukuri kiprah INSA yang telah konsisten mengembangkan industri pelayaran di tanah air selama ini.
Selain itu acara buka puasa bersama, juga sebagai upaya INSA meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun dengan asosiasi pengusaha terkait lainnya.
Menurutnya, sinergi antara INSA dengan stakeholder kemaritiman, khusunya dengan instansi pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam rangka menyukseskan program pemerintah menjadikan lautan sebagai basis masa depan bangsa.
INSA sebagai satu-satunya wadah berkumpulnya pengusaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang diakui pemerintah juga secara rutin dan konsisten aktif dalam memberikan masukan dan sumbang gagasan dalam rangka memajukan industri pelayaran nasional.
“INSA mengapresiasi sinergi pemerintah dan INSA selama ini, seperti pada pelibatan pelayaran swasta niaga nasional dalam program tol laut, dan juga penawaran kerja sama operasi dalam pengeleloaan pelabuhan saat ini. ”
Menurut Carmelita sinergi INSA dengan intansi pemerintah mutlak dibutuhkan, khususnya komunikasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, ataupun mencarikan solusi dari setiap persoalan kemaritiman yang muncul.
Dengan adanya komunikasi INSA dengan intansi pemerintah dan stakeholder lainnya, tentunya untuk menghindari jangan sampai terjadinya timbulnya cost-cost baru, yang justru kontra produktif dengan agenda bersama menurunkan biaya logistik nasional.
Lain itu, INSA selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembangunan ekonomi maritim. Sebagaimana halnya direct call yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan produk unggulan daerah untuk didistribudikan ke luar negeri maupun dalam negeri.
Sementara itu, katanya, para pengusaha pelayaran juga mengharapkan pemerintah terus berkomitmen menjalankan azas cabotage. Karena kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi industri pelayaran niaga nasional dan juga ekonomi Indonesia.
Beberapa negara bahkan sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage sebelum Indonesia. Beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan asas cabotage itu seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya.
“Penerapan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres 5/2005 dan UU No 17/2088 tentang Pelayaran perlu dijaga demi kedaulatan bangsa.”
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan, yang tentunya membutuhkan sejumlah perangkat dalam menjaga kedaulatannya. Selain pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap perbatasan, juga diperlukan keberadaan badan tunggal penjaga laut dan pantai Indonesia.
Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard. Dalam UU tersebut, pembentukan badan tunggal sea and coast guard ini paling lambat tiga tahun sejak undang-undang tersebut disahkan.
Menurutnya, pembentukan sea and coast guard sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut Indonesia. Sehingga akan mendorong terjadinya kelancaran operasional kapal di tengah lautan.
“Pekerjaan rumah dunia kemaritiman kita salah satunya terkait pembentukan sea and coast guard yang sampai saat ini belum terealisasi. Pembentukan badan ini perlu mendapat perhatian serius untuk kemajuan dunia maritim kita di masa mendatang.”(*)abc
Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim sebagai wujud syukur eksistensi setengah abad INSA di kancah industri pelayaran nasional.
Acara yang bertemakan INSA Berbagi digelar di Terminal Penumpang Nusantara Pura 1 dan 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (11/3/2018). Acara tersebut dihadiri oleh para pengurus DPP INSA, DPC INSA, dan perusahaan pelayaran nasional anggota INSA.
INSA juga mengajak 1.000 anak yatim melakukan fieldtrip ke daerah pelabuhan untuk memberikan wawasan dan menanamkan budaya maritim sejak dini. Fieldtrip ini dilakukan di pelabuhan lantaran pelabuhan dan pelayaran merupakan aspek yang tak terpisahkan dalam kegiatan perniagaan nasional maupun internasional.
Pada fieldtrip ini anak-anak berkesempatan melihat rangkaian aktivitas di bidang pelayaran yang dimulai dari pelabuhan seperti pelayanan kapal (labuh, pandu, tunda, dan tambat), handling bongkar muat (peti kemas, curah cair, curah kering, general cargo, roro), embarkasi dan debarkasi penumpang, jasa penumpukan, dan bunkering.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan pengenalan wawasan dan penanaman budaya maritim sejak dini merupakan salah satu cara mensukseskan program pemerintah mengedepankan sektor maritim sebagai masa depan bangsa.
“Melalui acara ini kami berbagi dengan 1.000 anak yatim sekaligus mengenalkan wawasan dan budaya maritim kepada anak-anak,” kata Carmelita di acara INSA Berbagi bersama 1.000 anak yatim di Terminal Penumpang Nusantara Pura 1 dan 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Salah satu tujuan dari acara ini adalah untuk mendorong anak-anak bercita-cita bekerja di industri maritim dan kelautan terutama yang berkaitan dengan INSA, yaitu menjadi pelaut yang berkualitas atau menjadi wirausaha di bidang pelayaran.(*)
abc
Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Kotabaru dan Tanah Bumbu telah menetapkan Sri Imam Jarwanto sebagai Ketua DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu periode 2017-2021 menggantikan H. Sulthoni.
Terpilihnya Sri Imam Jarwanto (PT Indo Dharma Transport) berdasarkan hasil Rapat Anggota Cabang (RAC) INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu yang diselenggarakan pada Rabu, 22 November 2017.
RAC yang bertemakan "Melalui Rapat Anggota Cabang DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu yang ke-3 Kita Tingkatkan Profesionalisme & Kemandirian Organisasi" dihadiri oleh Anggota DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu, Kepala Kantor KSOP Kotabaru, dan DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan INSA Dian A. Imirsyah.
Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA, RAC INSA diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*)
[caption id="attachment_8472" align="alignnone" width="1280"]
(ki-ka)Ketua DPC INSA Kotabaru 2012-2017 H. Sulthoni, Wakabid Organisasi & Keanggotaan Dian A. Imirsyah, Ketua DPC INSA Kotabaru terpilih periode 2017-2021 Sri Imam Jarwanto, Dewan Penasehat DPC INSA Kotabaru & Tanah Bumbu H. Sutarto[/caption]
abc
(ki-ka)Ketua DPC INSA Kotabaru 2012-2017 H. Sulthoni, Wakabid Organisasi & Keanggotaan Dian A. Imirsyah, Ketua DPC INSA Kotabaru terpilih periode 2017-2021 Sri Imam Jarwanto, Dewan Penasehat DPC INSA Kotabaru & Tanah Bumbu H. Sutarto[/caption]
abc 