Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Kotabaru dan Tanah Bumbu telah menetapkan Sri Imam Jarwanto sebagai Ketua DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu periode 2017-2021 menggantikan H. Sulthoni. Terpilihnya Sri Imam Jarwanto (PT Indo Dharma Transport) berdasarkan hasil Rapat Anggota Cabang (RAC) INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu yang diselenggarakan pada Rabu, 22 November 2017. RAC yang bertemakan "Melalui Rapat Anggota Cabang DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu yang ke-3 Kita Tingkatkan Profesionalisme & Kemandirian Organisasi" dihadiri oleh Anggota DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu, Kepala Kantor KSOP Kotabaru, dan DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan INSA Dian A. Imirsyah. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA, RAC INSA diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*) [caption id="attachment_8472" align="alignnone" width="1280"] (ki-ka)Ketua DPC INSA Kotabaru 2012-2017 H. Sulthoni, Wakabid Organisasi & Keanggotaan Dian A. Imirsyah, Ketua DPC INSA Kotabaru terpilih periode 2017-2021 Sri Imam Jarwanto, Dewan Penasehat DPC INSA Kotabaru & Tanah Bumbu H. Sutarto[/caption] abc

Jakarta, INSA - DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menjamu tamu kerhormatan dari perwakilan  Baltic and International Maritime Council (BIMCO) di kantor DPP INSA Jl. Tanah Abang III, No.10,  Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2017). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari workshop yang digelar sebelumnya di Grand Mercure pada Kamis, (16/11/2017) dengan tema Peran BIMCO di Pasar Maritim Internasional dan Tantangan yang Dihadapi Asosiasi Pelayaran. Hadir mewakili BIMCO Mr. Wei Zhuang sebagai Regional Manager, Asia. Sementara dari DPP INSA hadir Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim, Wakil Ketua Umum IV Soeharyo Sangat, Wakil Ketua Umum I Capt. Witono Soeprapto dan Ketua Bidang Angkutan Cair Nick Djatmika, Ketua Bidang Angkutan Gas Sutiyarso. BIMCO merupakan organisasi internasional yang memiliki reputasi terbaik untuk industri maritim yang mulai berdiri pada 1905 dan memberikan manfaat terkait industri pelayaran. BIMCO mempunyai standar kesepakatan bisnis yang bisa dipakai perusahaan pelayaran dalam melakukan kerja sama, seperti time charter party dan bareboat contract. Ada juga agreement lainnya yang menyangkut industri maritim, seperti bunker supply, floating acomodaiton barge, Ballast Water Management dan Greenhouse Gas (GHG). Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan pertemuan kali ini membahas tentang banyak hal menyangkut industri pelayaran dan juga peran BIMCO dalam industri maritim internasional, sekaligus mensosialisasikan keanggotaan BIMCO bagi pelayaran Indonesia. Budhi menuturkan, INSA menyambut baik peran dan program BIMCO dalam industri maritim dunia. Beberapa keuntungan didapatkan perusahaan pelayaran dengan menjadi anggota BIMCO. Beberapa keuntungan bagi pelayaran  nasional yang menjadi anggota BIMCO itu antara lain, mendapatkan informasi terkini  terkait industri pelayaran dunia setiap bulannya, mendapatkan bantuan konsultasi dari BIMCO jika mengalami kesalahpahaman kontrak dengan pihak ketiga. “BIMCO bisa membantu jika terjadi dispute terkait dengan tagihan-tagihan yang tidak dibayarkan ataupun terjadi perbedaan perhitungan dengan pihak ketiga. Tentunya, konsultasi dari BIMCO disesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” katanya, Jumat (17/11/2017). Lain itu, ada juga agenda member meeting setiap tahunnya, yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua BIMCO yang saat ini dipimpin oleh salah satu pelayaran dari Yunani. Selain itu, BIMCO memungkin pelatihan singkat selama 2 hingga 3 hari bagi anggota INSA yang juga menjadi member BIMCO dengan tema yang sesuai kebutuhan pelayaran nasional, ataupun mengikuti program dari BIMCO dengan pembiayaan yang ditanggung para peserta pelatihan. Untuk menjadi anggota BIMCO, perusahaan pelayaran nasional dapat langsung mendaftarkan diri menjadi member ke BIMCO, maupun melalui  INSA yang kemudian mensosialisasikan kepada para anggotanya untuk menjadi anggota BIMCO. Regional Manager BIMCO Asia, Wei Zhuang mengapresiasi sikap DPP INSA yang telah bersedia melakukan pertemuan kali ini dan telah membantu mengkoordinasikan program workshop yang digelar sebelumnya. Dirinya juga telah mencatat dan akan menginformasikan terkait pertemuan ini kepada BIMCO, yang salah satunya menyangkut  prosedur menjadi anggota BIMCO dan besaran iuran anggota INSA yang akan menjadi member BIMCO plus termasuk juga potongan harga bagi perusahaan pelayaran anggota INSA. Dia pun mengharapkan, pertemuan kali ini akan mendapat tindak lanjut kerja sama antara INSA dan BIMCO ke depannya.(*) [caption id="attachment_8461" align="alignnone" width="1040"] (ki-ka) Wakabid Organisasi & Keanggotaan INSA Dian A. Imirsyah, Wakil Ketua Umum IV INSA Soehariyo Sangat, Regional Manager BIMCO Asia Wei Zhuang, Sekretaris Umum INSA Budhi Halim, Kabid Angkutan Gas INSA Sutiyarso.(Foto: INSA/Hilman)[/caption]abc

Jakarta, INSA  - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menggelar diskusi mengenai isu-isu strategis di sektor pelayaran. Diskusi ini merupakan bentuk partisipasi INSA pada acara Indonesia Transport, Logistics and Maritime Week (ITLMW) 2017, di JIEXPO Kemayoran. Isu-isu yang dibahas diantaranya adalah mengenai beyond cabotage, Sumber Daya Manusia (SDM) Maritim, dan Non Convention Vessel Standards (NCVS). Diskusi yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2017, menghadirkan pembicara dari BPSDM Perhubungan yang diwakili oleh Ketua STIP, Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), DPP INSA, dan perusahaan pelayaraan anggota INSA. Bendahara Umum INSA, Nova Y. Mugijanto dalam pemaparannya mengatakan, kapal berbendera merah putih telah menguasai 90 persen pangsa pasar angkutan laut dalam negeri. Sedangkan pangsa pasar angkutan luar negeri masih dikuasi kapal asing. Oleh karena itu, beyond cabotage harus segera diimplementasikan agar kapal-kapal nasional dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. "Program beyond cabotage perlu segera diimplementasikan agar terjaminnya peluang angkutan sehingga meningkatkan peran pelaku usaha dan penyedia jasa pelayaran nasional dalam kegiatan impor/ekspor dan mengurangi defisit neraca jasa transportasi sekaligus mempertegas kedaulatan maritim nasional," papar Nova di Jakarta, Rabu (11/10/2017). Selain itu, industri pelayaran nasional terus mendorong Kementerian Perhubungan untuk segara menerapkan peraturan NCVS di Indonesia yang telah diluncurkan pada 2012 silam. Dampak positif pengimplementasian NCVS antara lain, untuk menekan angka kecelakaan kapal di dalam negeri dan menjadi stimulus dalam pertumbuhan industri maritim seperti pelayaran, galangan dan pengadaan SDM kapal. Dampak lainnya adalah menekan laju devisa ke luar negeri, mengingat sertifikasi kapal tidak lagi mengacu pada International Association of Classification Societies (IACS), melainkan dapat dilakukan oleh lembaga independen NCVS nasional yang dibentuk. Terkait SDM Maritim, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Capt. Sahattua P. Simatupang menyebutkan pendidikan maritim yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mewujudkan cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Capt. Sahattua menuturkan ditertbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XV menjadi stimulus bagi perkembangan industri pelayaran. Dengan berkembangnya industri pelayaran nasional tentunya diiringi dengan meningkatnya permintaan akan SDM Pelaut. Maka dari itu, sekolah-sekolah pelayaran di Indonesia harus mampu menciptakan SDM Pelaut yang berkualitas. "Kita optimis pelaut-pelaut kita lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Pendidikan maritim kita harus berkualitas," tegas Capt. Sahattua. Ketua Bidang Tug and Barge INSA, Hutakemri Ali Samad menambahkan pemerintah dan industri pelayaran nasional perlu memberikan perhatiannya kepada sekolah pelayaran khususnya swasta. Pasalnya, banyak sekolah pelayaran swasta nasional yang berkualitas tetapi tidak memiliki sarana yang memadai seperti simulator. "Pengadaan simulator yang mahal menjadi salah satu kendala bagi sekolah pelayaran swasta," pungkas Ali. Diskusi ini diharapkan menjadi tempat bagi para pelaku industri pelayaran nasional untuk membahas isu, jaringan, dan strategi dalam menangkap peluang bisnis.(*) [caption id="attachment_8136" align="alignleft" width="300"] Bendahara Umum INSA, Nova Y. Mugijanto memberikan pemaparan di acara Diskusi Panel. INSA FOTO/Ridwan.[/caption] [caption id="attachment_8137" align="alignnone" width="300"] INSA/Ridwan (ki-ka) Ketua STIP Capt. Sahattua P. Simatupang, Direktur Statutori PT BKI Agus Widjaja, Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotan INSA Capt. Zaenal Arifin Hasibuan, Pengurus INSA Achmad Jauhari, Ketua Bidang Tug and Barge Hutakemri Ali Samad. INSA FOTO/Ridwan.[/caption] [caption id="attachment_8138" align="alignleft" width="300"] Pengurus INSA Jovan Patriot (pertama kanan), Sekretaris Umum INSA Budhi Halim (kedua kanan), Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri INSA Suyono (ketiga kanan) menjadi audiens di acara diskusi INSA. INSA FOTO/Ridwan[/caption]abc