Dewan Pengurus Pusat (DPP) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban gempa di Lombok dan Bali. DPP dan DPC INSA melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kebersamaan dan kepedulian INSA untuk membantu meringankan beban korban gempa di Lombok dan Bali.
Penggalangan dana ini akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan yang disumbangkan dalam bentuk uang tunai, alat kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan para korban gempa.
INSA bekerjasama dengan PT Dianta Daya Embara (CKB Express) untuk mengirim bantuan berupa barang-barang yang dibutuhkan para korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Diharapkan bantuan bisa berguna dan bermanfaat bagi para korban. INSA juga berharap Lombok dapat segera pulih.(*)abc
DPC INSA Banjarmasin menolak rencana Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Kalimantan Selatan yakni PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM) yang memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito. Sebab, beban operasional pelayaran semakin membengkak jika rencana tersebut direalisasikan.
Ketua DPC INSA Banjarmasin Capt. Moch Nurdin mempertanyakan seberapa pentingnya memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito kepada PBKM. Selama ini jalur tersebut merupakan jalur yang aman bagi keselamatan dan keamanan pelayaran.
"Otomatis mengeluarkan biaya operasional. Selama ini bertahun-tahun tidak ada pemanduan. Sudah bertahun-tahun juga daerah tersebut tidak pernah dinyatakan rawan," kata Nurdin kepada INSA News di Kantor DPP INSA, Jakarta.
Diakui Nurdin, memang wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai wilayah wajib pandu oleh pemerintah. Namun, Nurdin menilai dalam penetapan wilayah wajib pandu di daerah tersebut tidak transparan dan DPC INSA Banjarmasin tidak libatkan.
Nurdin menduga rencana PT PBKM yang sahamnya dimiliki Pemda Barito Kuala (Batola) dan pihak ketiga memperpanjang jarak pandu dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito seiring dengan adanya kebijakan peningkatan kontribusi pendapatan untuk Pemda Batola.
“Nah disitu dia (PBKM) mengambil point-point tentang pemanduan. Pelabuhan tidak punya, tapi pemanduannya yang dia (PBKM) ambil. Sedangkan BUP itu harus mengusahakan pelabuhan bukan pemanduan,” ungkapnya.
Nurdin menuturkan DPC INSA Banjarmasin meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan agar mengubah status wilayah wajib pandu menjadi wajib pandu luar biasa di daerah tersebut. Tujuannya adalah agar pemanduan yang diusahakan PBKM bersifat optional berdasarkan keputusan Kementerian Perhubungan.
“Kita minta Kemenhub yakni Dirjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi wilayah tersebut apakah memang masih bisa diubah menjadi wajib pandu luar biasa atau dicabut,” pungkasnya.(*)abc
DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menggelar buka puasa bersama. Acara rutin setiap tahun ini bertujuan mempererat tali silaturahmi dan keakraban seluruh stakeholder maritim nasional dengan DPP INSA.
Pada tahun ini, acara buka puasa bersama digelar di Rumah Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Beberapa tamu undangan pada acara buka puasa bersama ini, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat di instansi pemerintahan, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Haryadi Sukamdani, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya, pakar hukum maritim Chandra Motik, , dan seluruh pengurus DPP INSA.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan buka puasa bersama merupakan agenda rutin DPP INSA setiap tahunnya, dalam rangka mempererat tali silaturahmi DPP INSA, sekaligus mensyukuri kiprah INSA yang telah konsisten mengembangkan industri pelayaran di tanah air selama ini.
Selain itu acara buka puasa bersama, juga sebagai upaya INSA meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun dengan asosiasi pengusaha terkait lainnya.
Menurutnya, sinergi antara INSA dengan stakeholder kemaritiman, khusunya dengan instansi pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam rangka menyukseskan program pemerintah menjadikan lautan sebagai basis masa depan bangsa.
INSA sebagai satu-satunya wadah berkumpulnya pengusaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang diakui pemerintah juga secara rutin dan konsisten aktif dalam memberikan masukan dan sumbang gagasan dalam rangka memajukan industri pelayaran nasional.
“INSA mengapresiasi sinergi pemerintah dan INSA selama ini, seperti pada pelibatan pelayaran swasta niaga nasional dalam program tol laut, dan juga penawaran kerja sama operasi dalam pengeleloaan pelabuhan saat ini. ”
Menurut Carmelita sinergi INSA dengan intansi pemerintah mutlak dibutuhkan, khususnya komunikasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, ataupun mencarikan solusi dari setiap persoalan kemaritiman yang muncul.
Dengan adanya komunikasi INSA dengan intansi pemerintah dan stakeholder lainnya, tentunya untuk menghindari jangan sampai terjadinya timbulnya cost-cost baru, yang justru kontra produktif dengan agenda bersama menurunkan biaya logistik nasional.
Lain itu, INSA selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembangunan ekonomi maritim. Sebagaimana halnya direct call yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan produk unggulan daerah untuk didistribudikan ke luar negeri maupun dalam negeri.
Sementara itu, katanya, para pengusaha pelayaran juga mengharapkan pemerintah terus berkomitmen menjalankan azas cabotage. Karena kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi industri pelayaran niaga nasional dan juga ekonomi Indonesia.
Beberapa negara bahkan sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage sebelum Indonesia. Beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan asas cabotage itu seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya.
“Penerapan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres 5/2005 dan UU No 17/2088 tentang Pelayaran perlu dijaga demi kedaulatan bangsa.”
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan, yang tentunya membutuhkan sejumlah perangkat dalam menjaga kedaulatannya. Selain pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap perbatasan, juga diperlukan keberadaan badan tunggal penjaga laut dan pantai Indonesia.
Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard. Dalam UU tersebut, pembentukan badan tunggal sea and coast guard ini paling lambat tiga tahun sejak undang-undang tersebut disahkan.
Menurutnya, pembentukan sea and coast guard sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut Indonesia. Sehingga akan mendorong terjadinya kelancaran operasional kapal di tengah lautan.
“Pekerjaan rumah dunia kemaritiman kita salah satunya terkait pembentukan sea and coast guard yang sampai saat ini belum terealisasi. Pembentukan badan ini perlu mendapat perhatian serius untuk kemajuan dunia maritim kita di masa mendatang.”(*)abc
Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim sebagai wujud syukur eksistensi setengah abad INSA di kancah industri pelayaran nasional.
Acara yang bertemakan INSA Berbagi digelar di Terminal Penumpang Nusantara Pura 1 dan 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu (11/3/2018). Acara tersebut dihadiri oleh para pengurus DPP INSA, DPC INSA, dan perusahaan pelayaran nasional anggota INSA.
INSA juga mengajak 1.000 anak yatim melakukan fieldtrip ke daerah pelabuhan untuk memberikan wawasan dan menanamkan budaya maritim sejak dini. Fieldtrip ini dilakukan di pelabuhan lantaran pelabuhan dan pelayaran merupakan aspek yang tak terpisahkan dalam kegiatan perniagaan nasional maupun internasional.
Pada fieldtrip ini anak-anak berkesempatan melihat rangkaian aktivitas di bidang pelayaran yang dimulai dari pelabuhan seperti pelayanan kapal (labuh, pandu, tunda, dan tambat), handling bongkar muat (peti kemas, curah cair, curah kering, general cargo, roro), embarkasi dan debarkasi penumpang, jasa penumpukan, dan bunkering.
Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan pengenalan wawasan dan penanaman budaya maritim sejak dini merupakan salah satu cara mensukseskan program pemerintah mengedepankan sektor maritim sebagai masa depan bangsa.
“Melalui acara ini kami berbagi dengan 1.000 anak yatim sekaligus mengenalkan wawasan dan budaya maritim kepada anak-anak,” kata Carmelita di acara INSA Berbagi bersama 1.000 anak yatim di Terminal Penumpang Nusantara Pura 1 dan 2, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Salah satu tujuan dari acara ini adalah untuk mendorong anak-anak bercita-cita bekerja di industri maritim dan kelautan terutama yang berkaitan dengan INSA, yaitu menjadi pelaut yang berkualitas atau menjadi wirausaha di bidang pelayaran.(*)
abc
Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Kotabaru dan Tanah Bumbu telah menetapkan Sri Imam Jarwanto sebagai Ketua DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu periode 2017-2021 menggantikan H. Sulthoni.
Terpilihnya Sri Imam Jarwanto (PT Indo Dharma Transport) berdasarkan hasil Rapat Anggota Cabang (RAC) INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu yang diselenggarakan pada Rabu, 22 November 2017.
RAC yang bertemakan "Melalui Rapat Anggota Cabang DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu yang ke-3 Kita Tingkatkan Profesionalisme & Kemandirian Organisasi" dihadiri oleh Anggota DPC INSA Kotabaru dan Tanah Bumbu, Kepala Kantor KSOP Kotabaru, dan DPP INSA yang diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan INSA Dian A. Imirsyah.
Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) INSA, RAC INSA diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*)
[caption id="attachment_8472" align="alignnone" width="1280"]
(ki-ka)Ketua DPC INSA Kotabaru 2012-2017 H. Sulthoni, Wakabid Organisasi & Keanggotaan Dian A. Imirsyah, Ketua DPC INSA Kotabaru terpilih periode 2017-2021 Sri Imam Jarwanto, Dewan Penasehat DPC INSA Kotabaru & Tanah Bumbu H. Sutarto[/caption]
abc
(ki-ka)Ketua DPC INSA Kotabaru 2012-2017 H. Sulthoni, Wakabid Organisasi & Keanggotaan Dian A. Imirsyah, Ketua DPC INSA Kotabaru terpilih periode 2017-2021 Sri Imam Jarwanto, Dewan Penasehat DPC INSA Kotabaru & Tanah Bumbu H. Sutarto[/caption]
abc 
Jakarta, INSA - Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Design Kapal Feeder untuk Mendukung Pelayanan Tol Laut di Wilayah Maluku Utara" pada 22 November 2017, di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Acara ini diselenggarakan dalam rangka mendapat masukan terkait sarana angkutan laut feeder yang optimal dan sesuai dengan kebijakan tol laut.
Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Witono Suprapto menjadi salah pembicara mewakili Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA. Topik yang dibahas oleh INSA adalah mengenai Kondisi, Masalah, dan Harapan dalam Angkutan Feeder untuk Pengembangan Tol Laut.(*)abc 
Jakarta, INSA - DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menjamu tamu kerhormatan dari perwakilan Baltic and International Maritime Council (BIMCO) di kantor DPP INSA Jl. Tanah Abang III, No.10, Jakarta Pusat, Jumat (27/11/2017).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari workshop yang digelar sebelumnya di Grand Mercure pada Kamis, (16/11/2017) dengan tema Peran BIMCO di Pasar Maritim Internasional dan Tantangan yang Dihadapi Asosiasi Pelayaran.
Hadir mewakili BIMCO Mr. Wei Zhuang sebagai Regional Manager, Asia. Sementara dari DPP INSA hadir Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim, Wakil Ketua Umum IV Soeharyo Sangat, Wakil Ketua Umum I Capt. Witono Soeprapto dan Ketua Bidang Angkutan Cair Nick Djatmika, Ketua Bidang Angkutan Gas Sutiyarso.
BIMCO merupakan organisasi internasional yang memiliki reputasi terbaik untuk industri maritim yang mulai berdiri pada 1905 dan memberikan manfaat terkait industri pelayaran. BIMCO mempunyai standar kesepakatan bisnis yang bisa dipakai perusahaan pelayaran dalam melakukan kerja sama, seperti time charter party dan bareboat contract.
Ada juga agreement lainnya yang menyangkut industri maritim, seperti bunker supply, floating acomodaiton barge, Ballast Water Management dan Greenhouse Gas (GHG).
Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan pertemuan kali ini membahas tentang banyak hal menyangkut industri pelayaran dan juga peran BIMCO dalam industri maritim internasional, sekaligus mensosialisasikan keanggotaan BIMCO bagi pelayaran Indonesia.
Budhi menuturkan, INSA menyambut baik peran dan program BIMCO dalam industri maritim dunia. Beberapa keuntungan didapatkan perusahaan pelayaran dengan menjadi anggota BIMCO.
Beberapa keuntungan bagi pelayaran nasional yang menjadi anggota BIMCO itu antara lain, mendapatkan informasi terkini terkait industri pelayaran dunia setiap bulannya, mendapatkan bantuan konsultasi dari BIMCO jika mengalami kesalahpahaman kontrak dengan pihak ketiga.
“BIMCO bisa membantu jika terjadi dispute terkait dengan tagihan-tagihan yang tidak dibayarkan ataupun terjadi perbedaan perhitungan dengan pihak ketiga. Tentunya, konsultasi dari BIMCO disesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” katanya, Jumat (17/11/2017).
Lain itu, ada juga agenda member meeting setiap tahunnya, yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua BIMCO yang saat ini dipimpin oleh salah satu pelayaran dari Yunani.
Selain itu, BIMCO memungkin pelatihan singkat selama 2 hingga 3 hari bagi anggota INSA yang juga menjadi member BIMCO dengan tema yang sesuai kebutuhan pelayaran nasional, ataupun mengikuti program dari BIMCO dengan pembiayaan yang ditanggung para peserta pelatihan.
Untuk menjadi anggota BIMCO, perusahaan pelayaran nasional dapat langsung mendaftarkan diri menjadi member ke BIMCO, maupun melalui INSA yang kemudian mensosialisasikan kepada para anggotanya untuk menjadi anggota BIMCO.
Regional Manager BIMCO Asia, Wei Zhuang mengapresiasi sikap DPP INSA yang telah bersedia melakukan pertemuan kali ini dan telah membantu mengkoordinasikan program workshop yang digelar sebelumnya.
Dirinya juga telah mencatat dan akan menginformasikan terkait pertemuan ini kepada BIMCO, yang salah satunya menyangkut prosedur menjadi anggota BIMCO dan besaran iuran anggota INSA yang akan menjadi member BIMCO plus termasuk juga potongan harga bagi perusahaan pelayaran anggota INSA.
Dia pun mengharapkan, pertemuan kali ini akan mendapat tindak lanjut kerja sama antara INSA dan BIMCO ke depannya.(*)
[caption id="attachment_8461" align="alignnone" width="1040"]
(ki-ka) Wakabid Organisasi & Keanggotaan INSA Dian A. Imirsyah, Wakil Ketua Umum IV INSA Soehariyo Sangat, Regional Manager BIMCO Asia Wei Zhuang, Sekretaris Umum INSA Budhi Halim, Kabid Angkutan Gas INSA Sutiyarso.(Foto: INSA/Hilman)[/caption]abc
(ki-ka) Wakabid Organisasi & Keanggotaan INSA Dian A. Imirsyah, Wakil Ketua Umum IV INSA Soehariyo Sangat, Regional Manager BIMCO Asia Wei Zhuang, Sekretaris Umum INSA Budhi Halim, Kabid Angkutan Gas INSA Sutiyarso.(Foto: INSA/Hilman)[/caption]abc 
Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Batam menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) pada 14 November 2017, di Novotel Hotel, Batam yang bertemakan "INSA Batam Siap Mensukseskan Poros Maritim dan Batam Sebagai Pintu Gerbang Pelabuhan Internasional". RAC INSA Batam tersebut berhasil menetapkan Osman Hasyim sebagai Ketua DPC INSA Batam terpilih periode 2017-2021.
"Yang terpilih saudara Osman Hasyim," kata salah satu Panitia Penyelenggara RAC INSA Batam, Suparno kepada INSA.or.id.
Suparno mengatakan, RAC INSA Batam dihadiri oleh 66 orang anggota INSA Batam. Mekanisme pemilihan Ketua DPC INSA Batam sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA.
Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Batam diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA Batam adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam periode selanjutnya.
Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*)abc
Jakarta, INSA - Dewan Pengurus Cabang (DPC) Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Batam akan menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) pada 14 November 2017, di Novotel Hotel, Batam yang bertemakan "INSA Batam Siap Mensukseskan Poros Maritim dan Batam Sebagai Pintu Gerbang Pelabuhan Internasional"
Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Batam diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA Batam adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam periode selanjutnya.
Sekretaris DPC INSA Batam, Suparno mengatakan, sekitar lima orang mencalonkan diri sebagai Ketua DPC INSA Batam. Anggota yang akan hadir diperkirakan sebanyak 139 perusahaan.
"Mekanisme pemilihan Ketua DPC INSA Batam sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA," kata Suparno kepada INSA News.
Suparno menyebutkan KSOP Batam akan menghadiri acara RAC INSA Batam sebagai perwakilan dari pemerintah. Sedangkan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA diwakili oleh Wakil Ketua Umum III INSA Darmansyah Tanamas.
Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Batam, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA).(*)abc
Jakarta, INSA - Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menggelar diskusi mengenai isu-isu strategis di sektor pelayaran. Diskusi ini merupakan bentuk partisipasi INSA pada acara Indonesia Transport, Logistics and Maritime Week (ITLMW) 2017, di JIEXPO Kemayoran.
Isu-isu yang dibahas diantaranya adalah mengenai beyond cabotage, Sumber Daya Manusia (SDM) Maritim, dan Non Convention Vessel Standards (NCVS). Diskusi yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2017, menghadirkan pembicara dari BPSDM Perhubungan yang diwakili oleh Ketua STIP, Badan Klasifikasi Indonesia (BKI), DPP INSA, dan perusahaan pelayaraan anggota INSA.
Bendahara Umum INSA, Nova Y. Mugijanto dalam pemaparannya mengatakan, kapal berbendera merah putih telah menguasai 90 persen pangsa pasar angkutan laut dalam negeri. Sedangkan pangsa pasar angkutan luar negeri masih dikuasi kapal asing. Oleh karena itu, beyond cabotage harus segera diimplementasikan agar kapal-kapal nasional dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
"Program beyond cabotage perlu segera diimplementasikan agar terjaminnya peluang angkutan sehingga meningkatkan peran pelaku usaha dan penyedia jasa pelayaran nasional dalam kegiatan impor/ekspor dan mengurangi defisit neraca jasa transportasi sekaligus mempertegas kedaulatan maritim nasional," papar Nova di Jakarta, Rabu (11/10/2017).
Selain itu, industri pelayaran nasional terus mendorong Kementerian Perhubungan untuk segara menerapkan peraturan NCVS di Indonesia yang telah diluncurkan pada 2012 silam.
Dampak positif pengimplementasian NCVS antara lain, untuk menekan angka kecelakaan kapal di dalam negeri dan menjadi stimulus dalam pertumbuhan industri maritim seperti pelayaran, galangan dan pengadaan SDM kapal.
Dampak lainnya adalah menekan laju devisa ke luar negeri, mengingat sertifikasi kapal tidak lagi mengacu pada International Association of Classification Societies (IACS), melainkan dapat dilakukan oleh lembaga independen NCVS nasional yang dibentuk.
Terkait SDM Maritim, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Capt. Sahattua P. Simatupang menyebutkan pendidikan maritim yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mewujudkan cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Capt. Sahattua menuturkan ditertbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XV menjadi stimulus bagi perkembangan industri pelayaran. Dengan berkembangnya industri pelayaran nasional tentunya diiringi dengan meningkatnya permintaan akan SDM Pelaut. Maka dari itu, sekolah-sekolah pelayaran di Indonesia harus mampu menciptakan SDM Pelaut yang berkualitas.
"Kita optimis pelaut-pelaut kita lebih baik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia. Pendidikan maritim kita harus berkualitas," tegas Capt. Sahattua.
Ketua Bidang Tug and Barge INSA, Hutakemri Ali Samad menambahkan pemerintah dan industri pelayaran nasional perlu memberikan perhatiannya kepada sekolah pelayaran khususnya swasta. Pasalnya, banyak sekolah pelayaran swasta nasional yang berkualitas tetapi tidak memiliki sarana yang memadai seperti simulator.
"Pengadaan simulator yang mahal menjadi salah satu kendala bagi sekolah pelayaran swasta," pungkas Ali.
Diskusi ini diharapkan menjadi tempat bagi para pelaku industri pelayaran nasional untuk membahas isu, jaringan, dan strategi dalam menangkap peluang bisnis.(*)
[caption id="attachment_8136" align="alignleft" width="300"]
Bendahara Umum INSA, Nova Y. Mugijanto memberikan pemaparan di acara Diskusi Panel. INSA FOTO/Ridwan.[/caption]
[caption id="attachment_8137" align="alignnone" width="300"]
INSA/Ridwan (ki-ka) Ketua STIP Capt. Sahattua P. Simatupang, Direktur Statutori PT BKI Agus Widjaja, Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotan INSA Capt. Zaenal Arifin Hasibuan, Pengurus INSA Achmad Jauhari, Ketua Bidang Tug and Barge Hutakemri Ali Samad. INSA FOTO/Ridwan.[/caption]
[caption id="attachment_8138" align="alignleft" width="300"]
Pengurus INSA Jovan Patriot (pertama kanan), Sekretaris Umum INSA Budhi Halim (kedua kanan), Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri INSA Suyono (ketiga kanan) menjadi audiens di acara diskusi INSA. INSA FOTO/Ridwan[/caption]abc
Bendahara Umum INSA, Nova Y. Mugijanto memberikan pemaparan di acara Diskusi Panel. INSA FOTO/Ridwan.[/caption]
[caption id="attachment_8137" align="alignnone" width="300"] INSA/Ridwan (ki-ka) Ketua STIP Capt. Sahattua P. Simatupang, Direktur Statutori PT BKI Agus Widjaja, Bendahara Umum INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotan INSA Capt. Zaenal Arifin Hasibuan, Pengurus INSA Achmad Jauhari, Ketua Bidang Tug and Barge Hutakemri Ali Samad. INSA FOTO/Ridwan.[/caption]
[caption id="attachment_8138" align="alignleft" width="300"] Pengurus INSA Jovan Patriot (pertama kanan), Sekretaris Umum INSA Budhi Halim (kedua kanan), Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri INSA Suyono (ketiga kanan) menjadi audiens di acara diskusi INSA. INSA FOTO/Ridwan[/caption]abc 