Category: Domestic
Domestic, Ulasan Berita

Penyesuaian Tarif Petikemas Surabaya-Ambon Sebagai Normalisasi Operasional

Jakarta, INSA - Para pelaku usaha pelayaran yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menjelaskan penyesuaian tarif pelayaran pada rute Surabaya-Ambon. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan penyesuaian tarif pelayaran rute Surabaya-Ambon dari sebelumnya yang sempat mengalami penurunan tarif secara tidak normal. Selain itu, penyesuaian tarif pelayaran juga sebagai dampak harga bahan bakar minyak atau Marine Fuel Oil (MFO) yang mengalami penaikan 47% dari Rp3800 menjadi Rp5600 per liter. "Komponen biaya BBM cukup besar pada operasional pelayaran. Ketika harga BBM naik, maka pelayaran melakukan penyesuaian," katanya. Menurut Carmelita, penaikan harga BBM semakin memberatkan pelaku usaha pelayaran, karena di saat yang sama jumlah barang muatan yang diangkut belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. “Penaikan harga BBM ini menambah beban pelaku usaha pelayaran, karena jumlah muatan juga tidak naik siginifikan sejauh ini,” katanya. Sebelumnya, para pengusaha di Ambon menyatakan keberatan atas penaikan tarif pelayaran rute Surabaya-Ambon. Para pengguna jasa menilai, penaikan tarif yang dilakukan pihak pelayaran tidak rasional. Carmelita menyebutkan, tarif riil rute Surabaya-Ambon untuk peti kemas ukuran 20 feet saat ini hanya Rp7 juta-Rp8 juta, atau lebih murah dari yang disebutkan di media massa yakni Rp9 juta - Rp9,2 juta. Carmelita menuturkan, penyesuaian tarif pelayaran pada rute Surabaya- Ambon juga masih bersifat tarif bruto. Berdasarkan pengalaman para pelaku usaha pelayaran selama ini, Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) selaku wakil pemilik barang selalu menegoisasi harga tarif, sehingga tarif sebenarnya lebih murah dari tarif bruto. "Tarif bruto tersebut memang pada awalnya tarif yang diajukan untuk dinegosiasikan oleh pihak EMKL sebagai wakil pengguna jasa." Carmelita juga menjelaskan, pada dasarnya fluktuasi tarif merupakan hal yang wajar terjadi pada layanan angkutan laut. Penyesuaian tarif tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga sebelumnya kerap terjadi pada angkutan laut di negeri lainnya.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

Lebih Mudah, Cepat dan Praktis dengan E-Port

Surabaya – Dalam rangka peningkatan dan percepatan pelayanan transaksional di pelabuhan serta untuk mendukung penggunaan uang elektronik seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) tentang pengurangan penggunaan uang tunai atau cashless, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berkomitmen untuk kembali menggalakkan penggunaan e-Port di lingkungan Pelabuhan yang dikelolanya. Pada Rabu (23/8), kembali dilakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. “Disamping mendukung kebijakan pemerintah, penggunaan e-Port juga untuk mempermudah dan mempercepat akses pengguna jasa untuk masuk ke area Pelabuhan” ungkap Fernandes Ginting, Kahumas Pelindo III Cabang Tanjung Perak. Menurutnya, dengan sistem cashless dan beralih menggunakan uang elektronik ini masuk ke pelabuhan akan lebih mudah, cepat dan praktis. Konsep e-Port merupakan salah satu bentuk transformasi layanan Pelindo III dari sistem manual ke digital. Dalam mengimplementasikan e-Port tersebut, Pelindo III telah menggandeng pihak perbankan yang selama ini sudah bekerjasama pada segmen bisnis kepelabuhanan. Penggunaan e-Port sendiri hampir sama dengan penggunaan uang elektronik lainnya, selain dapat digunakan untuk akses keluar masuk pelabuhan dan jalan tol, juga dapat digunakan sebagai alat transaksi di toko – toko tertentu. Serta untuk keperluan isi ulangnya dapat dilakukan secara mandiri melalui mesin-mesin ATM bertanda khusus, customer service bank yang ditunjuk, toko-toko tertentu dan bahkan melalui aplikasi Smartphone. Selain dapat diperoleh di Bank Mandiri dan BNI, kartu e-Port juga disediakan langsung di Divisi Aneka Usaha dan Properti Pelabuhan Tanjung Perak dimana pada tempat tersebut sudah terdapat petugas Pelindo III yang siap membantu dan menjelaskan terkait dengan penggunaan e-Port. Menariknya, untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 September 2017 bagi setiap orang dan kendaraan yang memasuki kawasan pelabuhan Tanjung Perak dengan menggunakan kartu e-Port akan diberikan “Potongan tarif tanda masuk (PAS) pelabuhan sebesar 10%” lanjut Ginting. Dengan implementasi program baru ini, Manajemen Pelindo III berharap setiap orang dan kendaraan yang masuk di area pelabuhan mulai beralih untuk menggunakan uang elektronik. Sehingga sesuai target diharapkan mulai tanggal 1 Oktober 2017 semua orang dan kendaraan yang masuk ke area Pelabuhan Tanjung Perak sepenuhnya menggunakan e-Port.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

Produktivitas Handling Pelindo III Pecahkan Rekor

Surabaya – PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kembali menunjukkan dedikasinya terhadap kepuasan layanan yang diberikan kepada para pengguna jasa. Hal tersebut dibuktikan pada pelaksanaan pekerjaan bongkar muat Steel Billet yang dilakukan oleh Pelabuhan Cabang Tanjung Perak beberapa saat lalu. Sebanyak 30.544 Ton Steel Billet yang diangkut melalui kapal MV. Berge Shari, sandar perdana di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Minggu (6/8). Kapal yang merupakan milik sebuah perusahaan Singapore “Bergebulk Singapore” ini telah berlayar dari Mesaieed Sea Port, Qatar menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Momen ini menjadi spesial bagi Pelindo III karena pembongkaran muatan perdana Steel Billet tersebut ditangani secara langsung oleh Pelindo III selaku Badan Usaha Pelabuhan. Keberhasilan Pelindo III dalam menangani kegiatan tersebut tidak lepas dari adanya dukungan pihak-pihak terkait, serta kesiapan alat bongkar muat Harbour Mobile Crane (HMC), forklift maupun alat angkut trailer. Tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk membongkar seluruh muatan yang diangkut oleh kapal Handysize berjenis Bulk Carrier dengan bobot 21.550 Gross Tonnage, panjang 180 meter dan draught 9,5 meter tersebut. “kinerja bongkar kami mencapai 165 T/G/H” ungkap Joko Noerhudha, General Manager PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak. Dengan kecepatan bongkar seperti ini, dalam sehari Pelindo III mampu membongkar sebanyak 12.292 Ton Steel Billet, dengan demikian seluruh kegiatan bongkar Steel Billet tersebut dapat dirampungkan kurang dari 3 (tiga) hari. “Ini merupakan bentuk nyata implementasi dari salah satu budaya perusahaan di Pelindo III, yaitu Customer Focus”, selain itu sebagai upaya untuk memberikan tingkat kepuasan yang lebih bagi pengguna jasa Pelindo III juga menyediakan layanan Port to Door serta layanan pengurusan dokumen melalui satu pintu, lanjut Joko. Disamping layanan-layanan diatas, saat ini fasilitas dan alat yang dimiliki oleh Pelindo III sudah sangat mumpuni untuk melakukan berbagai macam kegiatan bongkar muat. Untuk kegiatan bongkar muat Steel Billet ini, Pelindo III menggunakan forklift yang difungsikan untuk mengangkat steel billet dari lambung kapal untuk kemudian dilanjutkan dengan Harbour Mobile Crane (HMC) yang mengangkat Steel billet dari kapal menuju Dermaga. Dengan berfokus pada peningkatan layanan diberbagai sektor, Pelindo III semakin membuktikan sebagai salah satu perusahaan yang berperan penting dalam memacu integrasi logistik dengan layanan jasa pelabuhan yang prima.(*)abc
Domestic

Sepakat Pungli Harus Habis

Jakarta, INSA - Permasalahan pengutan liar (pungli) telah menjamur dalam sektor pelayanan publik. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam perwujudan peran negara dalam melayani rakyatnya, malah merusak citra negara di mata masyarakat akibat praktik pungli. Upaya pemberantasan pungli terus digalakkan oleh pemerintah. Akan tetapi, masih saja ada oknum-oknum nakal yang berani melegalkan praktik pungli. Terbukti, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh kepolisian di Kementerian Perhubungan berhasil mengamankan sejumlah oknum yang diduga melakukan praktik pungli di instansi tersebut. Biaya tidak resmi ini diduga untuk memuluskan penerbitan buku pelaut atau seaferer identity document (SID). Awalnya, OTT ini dilakukan di lantai 6 Kemenhub yang merupakan Unit Pelayanan Satu Atap Terpadu Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dari tempat itu, polisi mengamankan enam orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pekerja harian lepas, dan pihak swasta. Dari tangan mereka, polisi menyita uang yang diduga hasil pungli sebesar Rp 34 juta. Kemudian polisi menyasar ke lantai 12 karena kemungkinan ada aliran dana yang berasal dari lantai 6 mengalir ke lantai 12, tempat Kepala Seksi (Kasi) dan Kasubdit Perkapalan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di lokasi ini polisi menyita uang sebesar Rp61 juta dan tabungan senilai Rp1 miliar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian khususnya di bidang pelayanan perizinan. Dari laporan tersebut, lalu berkembang dengan munculnya fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi OTT di unit perizinan. "Saya memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang sudah bekerja maksimal membongkar kasus ini, semoga dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku," tegasnya. Menhub Budi menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN disemua tingkatan dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras. Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mendukung penuh upaya Menhub Budi memberantas pungli di lingkungan Kemenhub. Pasalnya, pungli sangat merugikan masyarakat dan pelaku usaha. "Kami mendukung segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas seluruh jenis pungli yang dapat memberatkan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya," tegas Carmelita. Menurut Carmelita, langkah Kemenhub menerapkan sistem online untuk perizinan di setiap direktorat adalah salah satu upaya untuk menghilangkan praktik pungli. Hanya saja, lanjut Carmelita, sistem online ini perlu dipastikan sudah berjalan dengan baik dan benar-benar diaplikasikan, sehingga memudahkan dalam proses pelayanan. "Kami juga menilai sistem online yang dibangun di Kementerian Perhubungan sudah tepat," pungkasnya.abc