Category: Domestic
Domestic

KEMENHUB PERPANJANG MASA BERLAKU PERMENHUB 25/2020

Kementerian Perhubungan memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 menjadi hingga 7 Juni 2020.

“Dengan demikian larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Kemenhub akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas yang masih boleh bepergian,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Sabtu (30/5).

Keputusan perpanjangan masa berlaku ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dimana sebelumnya Permenhub 25/2020 berlaku hingga 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

"Terbitnya Keputusan Menhub ini untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 7 Juni 2020,” ujarnya.

Adita mengatakan, melalui Keputusan Menteri ini, Menteri Perhubungan meminta kepada para Dirjen di Lingkungan Kemenhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Walikota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi aturan ini.

“Dalam setiap mengeluarkan aturan dan kebijakan, Kemenhub selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan stakeholder terkait lainnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan saling mendukung dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19,” pungkasnya. (*)

abc
Domestic

INDONESIA MASUK GREY LIST TOKYO MOU

Setelah menunjukan catatan yang baik selama 2019 dalam hal memastikan kapal-kapal Indonesia yang berlayar keluar negeri telah memenuhi aspek kelaiklautan kapal yang diatur dalam persyaratan Tokyo MOU, kini Indonesia berada di posisi Grey List Tokyo MOU yang sebelumnya berada di posisi Black List.

Hal tersebut berdasarkan hasil Laporan Tahunan atau Annual Report Tokyo MOU 2019 yang dikeluarkan oleh Tokyo MOU yang menyebutkan bahwa saat ini posisi Indonesia sudah keluar dari Black List dan menempati posisi Grey List dan selanjutnya, Indonesia bersiap menuju White List di Tokyo MOU.

“Hasil laporan tahunan atau Annual Report Tokyo MOU 2019 ini merupakan kumpulan dari seluruh pemeriksaan kapal kapal niaga yang dilakukan oleh negara negara Anggota Tokyo MOU dimana terdapat 21 negara full member atau negara keanggotaan penuh,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, (14/5/2020).

Menurut Ahmad, keluarnya posisi Indonesia dari blacklist Tokyo MOU akan memberikan dampak yang sangat positif dan memberikan kepercayaan bagi pemilik muatan sehingga kapal kapal Indonesia akan banyak lagi yang dipercaya untuk membawa muatannya ke manca negara.

Ahmad mengatakan, keberhasilan Indonesia keluar dari black List ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jendral Perhubungan Laut, dimana salah satunya pada 2018 melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Nomor. UM.003/11/8 DJPL-18 mewajibkan agar seluruh kapal berbendera Indonesia yang akan keluar negeri harus diperiksa secara ketat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal bersama dengan Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO).

“Surat Edaran Dirjen Hubla ini memberikan legalitas kepada para Pengawas Kapal asing (PSCO) untuk lebih ketat lagi dalam memberikan pengawasan terhadap kapal kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar keluar negeri,”ujarnya.

Ahmad mencontohkan, salah satu Pelabuhan yang melaksanakan surat edaran tersebut adalah Pelabuhan Utama Tanjung Priok, dimana setiap kapal Indonesia yang akan keluar negeri mendapat pemeriksaan yang cukup ketat. Bagi kapal-kapal yang dari hasil pemeriksaan oleh PSCO ditemukan kekurangan yang beresiko kapal akan detained atau ditahan dan tidak diperbolehkan diberangkatkan serta tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“Pemeriksaan yang sangat ketat inilah yang sekarang membawa dampak yang positif bagi pelayaran di Indonesia, dengan di masukannya Indonesia kedalam Grey List yang selanjutnya dengan upaya upaya yang lebih keras lagi kita harapkan dapat masuk kepada White List untuk tahun mendatang,” tuturnya.

Kementerian Perhubungan menilai partisipasi Indonesia dalam keanggotaan Tokyo MoU memberikan sejumlah benefit dalam menjaga standard keamanan dan keselamatan kapal.

Adapun hasil pemeriksaan Port State Control (PSC) dibawah naungan Tokyo MoU diakui secara internasional. Keanggotaan Indonesia di Tokyo MoU juga membuat pelabuhan di Indonesia terbuka bagi kapal-kapal asing.

Selain itu, keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjamin kelaiklautan kapal Berbendera Indonesia ditunjukkan pula dengan membentuk Lembaga yang diberi nama Ship Safety Inspection - Center of excellence atau Pusat Unggulan Pemeriksaan Keselamatan Kapal, dimana tujuan utama dari Lembaga ini adalah untuk mendukung Kementerian Perhubungan dalam mencetak para  Pemeriksa Keselamatan Kapal baik Marine Inspector maupun Port State Control Officer untuk melaksanakan pemeriksaan kapal berbendara Indonesia maupun kapal asing sehingga mempunyai kemampuan setara dengan standar pemeriksaan keselamatan kapal kelas dunia.

Ke depan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berharap agar keluarnya Indonesia dari Black List Tokyo MOU ini bisa memberikan dampak yang sangat positif sehingga kapal kapal Indonesia akan banyak lagi yang dipercaya oleh pemilik muatan untuk membawa muatannya ke luar negeri.

Sebagai informasi, Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari 21 negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.

Setiap kapal harus menerapkan aturan standard International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO), antara lain terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal. (*)

[wdi_feed id="1"] abc
Domestic

KUNJUNGAN KAPAL DI PELABUHAN SEI PAKNING NAIK 31,45%

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Sei Pakning yang berada di Kabupaten Bengkalis, Riau mencatat kinerja positif selama Januari hingga April 2020. Trafik kunjungan kapal yang dilayani Pelabuhan Sei Pakning dari Januari hingga April 2020 sebanyak 372 call, naik 31,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 283 call.

General Manager Pelindo 1 Cabang Sei Pakning Al Abrar mengatakan, peningkatan ini disebabkan bertambahnya industri sebagai hinterland di sekitar pelabuhan sehingga terjadi peningkatan produksi.

“Layanan bisnis utama Pelabuhan Sei Pakning adalah kegiatan marine services yaitu pelayanan pemanduan, penundaan dan Ship to Ship (STS) Transfer. Kegiatan marine services ini dari Pilot Station yang berada di Selat Morong menuju ke area STS di Sei Pakning, Terminal Khusus (Tersus) Pertamina, Loading Point Ladinda, Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Futong, dan pelabuhan umum Tanjung Buton,” kata Al Abrar dalam siaran persnya, Kamis (14/05/2020).

Al Abrar mengungkapkan kegiatan STS untuk kapal yang memuat produk milik PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) terjadi kenaikan 39,13 persen dengan jumlah kapal sebanyak 32 call. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 sebanyak 23 call.

Sementara itu untuk jasa pemanduan dan penundaan yang dilakukan Pelindo 1 Sei Pakning untuk TUKS PT RAPP hingga April 2020 melayani 58 call, mengalami kenaikan 81,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 32 call dengan kapal muatan wood pulp, barge, petikemas, dan bongkar caustic soda.

Pelabuhan Sei Pakning berada di Selat Bengkalis dengan didukung dengan fasilitas dermaga pandu sepanjang 60 meter dengan kedalaman -6m Lws, 2 unit kapal pandu, 12 orang pandu, dan telah menerapkan ISPS (International Ship and Port Security) Code serta memiliki kantor kawasan di Pelabuhan Bengkalis.

“Pelayanan pemanduan dan penundaan di Pelabuhan Sei Pakning sampai saat ini zero waiting. Pelindo 1 Cabang Sei Pakning terus berkomitmen untuk mengoptimalkan kegiatan marine services dengan menyediakan para pandu yang profesional. Selain itu, kami juga terus berupaya untuk berinovasi menciptakan peluang bisnis baru seiring dengan berkembangnya industri di sekitar wilayah Sei Pakning,” jelasnya.

Kegiatan marine services, khususnya jasa pandu dan tunda kapal merupakan layanan utama yang dilakukan Pelindo 1 Sei Pakning sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 1243 tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 754 tahun 2011 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Wilayah Perairan Pelabuhan dan Terminal Khusus Tertentu. (*)

Layanan Marine Services yang terdiri dari Pemanduan, Penundaan dan STS Transfer di Pelabuhan Sei Pakning meningkat 31,45%. (foto: Pelindo I)
abc
Domestic

TIDAK ADA KORBAN JIWA DALAM KEBAKARAN KAPAL TANKER DI BELAWAN

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerjasama dengan Dinas Pemadaman Kebakaran, PT. Waruna Nusa Sentana Shipyard, serta instansi lain berhasil memadamkan kebakaran Kapal MT. JAG LEELA yang sedang docking di galangan kapal milik PT. Waruna Nusa Sentana Shipyard Belawan - Medan Sumatera Utara pada hari ini (11/5) pukul 07.30 WIB.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Ahmad mengatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menurunkan personil dari Kantor Kesyahbandaran, Kantor Otoritas Pelabuhan dan Kantor Distrik Navigasi Belawan untuk membantu proses pemadaman.

Ahmad mengungkapkan, bahwa Kapal MT. JAG LEELA sedang melakukan perawatan atau docking di galangan kapal milik PT. Waruna Sentana Shipyard Belawan sejak tanggal 11 April 2020.

“Menurut laporan yang kami dapatkan, api mulai dapat dipadamkan pada pukul 14.00, namun demikian asap masih pekat dan masih dalam proses pendinginan, sehingga evakuasi lebih lanjut belum dapat dilakukan,” kata Ahmad dalam keterangan resminya, Senin (11/05/2020).

Selanjutnya, Ahmad menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa akibat dari musibah kebakaran ini. Namun demikian, ada 22 orang yang mengalami luka bakar dan gangguan pernapasan yang sudah mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit.

“Dari 22 orang tersebut, 15 di antaranya sudah diperkenankan pulang, sedangkan 7 orang lainnya masih mendapatkan perawatan di rumah sakit PHC dan Rumah Sakit Komang Makes Belawan,” ujarnya.

Ahmad mengungkapkan penyebab kebakaran berdasarkan informasi yang diterima dari pihak galangan adalah karena percikan api yang berasal dari korsleting listrik penerangan di dalam tanki Center Oil Tank (COT) 6 kiri.

“Namun demikian, untuk investigasi lebih lanjut dan penyelidikan secara detail mengenai sumber terjadinya kebakaran akan dilakukan setelah asap dan kondisi kapal dalam keadaan baik dan aman,” pungkasnya. (*)

abc
Domestic

KAPAL TANKER DOCKING DI BELAWAN TERBAKAR

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengonfirmasi bahwa telah terjadi kebakaran di galangan kapal milik PT. Waruna Nusa Sentana Shipyard Belawan, Medan Sumatera Utara pada hari ini (11/5/2020) sekitar pukul 08.00 WIB.

"Benar telah terjadi kebakaran kapal MT. JAG LEELA yang sedang melakukan perawatan atau docking di galangan kapal milik PT. Waruna Nusa Sentana Shipyard Belawan - Medan yang berlokasi dan berjarak kurang lebih 1-2 kilometer dari kantor Distrik Navigasi Kelas I Belawan," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Menurutnya, hingga saat ini, proses pemadaman api sedang berlangsung yang dilakukan oleh unsur-unsur maritim seperti Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Syahbandar Utama Belawan, PT. Pelindo I Belawan, Dinas Pemadam Kebakaran Belawan yang mengerahkan 6 unit mobil pemadam, dan Polairud Belawan.

Sementara dari sisi Laut kapal patroli KPLP KN. 5205 sudah berada di sekitar kejadian untuk mengamankan sisi laut dengan jarak sekitar 200 m dari lokasi. Ada 3 kapal terlibat dalam kegiatan  pemadaman dari sisi laut. Kapal-kapal tersebut adalah milik Pelindo I dan PT. Waruna.

"Hingga kini, tim SAR masih melakukan pengecekan apakah ada jatuh korban dengan terjadinya musibah kebakaran tersebut. Segera kami update informasinya," pungkasnya. (*)

abc
Domestic

DIRJEN HUBLA TERBITKAN SE PETUNJUK OPERASIONAL TRANSPORTASI LAUT

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Laut Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran ini diterbitkan seiring adanya kebijakan yang mengizinkan seluruh moda transportasi beroperasi kembali ditengah masa pandemi Covid-19.

“Ini merupakan petunjuk operasional di lapangan bagi para Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Badan Usaha Angkutan Pelayaran serta Usaha Jasa Terkait untuk melaksanakan pembatasan perjalanan orang melalui transportasi laut dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” tulis Surat Edaran tersebut.

Dalam Surat Edaran tersebut menjelaskan mengenai beberapa petunjuk operasional di sektor transportasi laut. Seperti, petunjuk pengoperasian transportasi laut yang diizinkan untuk melayani kepentingan orang dan/atau kegiatan tertentu secara terbatas.

Lalu, petunjuk mengenai kapal barang dan kapal angkutan laut khusus diijinkan beroperasi dengan melaksanakan ketentuan mengenai Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 dan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  

Kemudian terhadap pengoperasian transportasi laut yang diizinkan untuk melayani kepentingan orang dan/atau kegiatan tertentu secara terbatas harus dilakukan pengendalian dan pengawasan.

Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat  Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ni. (*)

abc
Domestic

KEMENHUB PANTAU IMPLEMENTASI PERMENHUB 25/2020

Kementerian Perhubungan terus memantau implementasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

"Setelah pemerintah melarang mudik, berdasarkan pemantauan yang kami lakukan selama dua minggu ini, implementasi Permenhub 25/2020 relatif berjalan dengan baik,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati seperti dikutip dephub.go.id, Jumat (08/05/2020).

Adita bilang, pantauan yang dilakukan Kemenhub di Posko Gerbang Tol Cikarang Barat, selama periode pemantauan (27 April 2020 s.d 6 Mei 2020), terjadi rata-rata penurunan jumlah kendaraan yang dialihkan sebesar 26 %.

“Jumlah kendaraan yang dialihkan atau diminta untuk putar balik didominasi kendaraan pribadi yaitu sebanyak 70 %, sementara kendaraan umum hanya 30 %,” tuturnya.

Berdasarkan data Korlantas Polri, total jumlah kendaraan pemudik yang diputar balik selama 12 hari berjumlah total 30.193 kendaraan, yaitu dari Polda Metro Jaya (12.537 kendaraan), Jabar (4.179), Jateng (2.710), Jatim (6.015), DIY (314), Banten (3.620), dan Lampung (818).

Adapun temuan pelanggaran yang didapatkan di lapangan selama operasi seperti : Travel plat hitam yang beriklan di media sosial bisa bawa mudik ; Modus bus tanpa penumpang. Diamankan bus yang tetap jalan dengan modus tanpa penumpang dan ditemukan 5 penumpang rebahan, 1 orang di toilet dan lampu di matikan seolah tidak ada penumpang ; Modus mobil pribadi berplat dinas, dan Calon pemudik melakukan tindak pidana (membawa obat-obatan terlarang).

Sampai dengan saat ini penyekatan masih dilakukan secara tegas dengan tetap mengedepankan cara-cara humanis, dan sanksi yang dilakukan yaitu meminta untuk memutar balik kendaraan para pelanggar.

“Kesimpulan kami sebenarnya masyarakat rata-rata sudah mengerti akan larangan tersebut, namun mereka masih mencoba untuk mudik. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat untuk mengurungkan niatnya untuk mudik, karena penyekatan dilakukan dengan ketat oleh petugas Kepolisian di sejumah titik. Tentunya malah akan menyusahkan masyarakat jika tetap bersikeras untuk mudik. Jadi lebih baik tidak mudik demi memutus rantai penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Sementara itu, dari pemantauan di sektor laut, udara, dan perkeretaapian, implementasi Permenhub 25/2020 sudah berjalan dengan baik.

Di sektor laut, dilaporkan dari sejumlah pelabuhan besar yang berada di wilayah PSBB, seperti Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak ada lagi kegiatan angkutan kapal untuk penumpang umum, kecuali kapal-kapal yang dikecualikan dari larangan beroperasi sesuai PM 25/2020. Misalnya : kapal yang membawa logistik dan kapal yang melayani repatriasi (pemulangan) Anak Buah Kapal (ABK) WNI yang bekerja di kapal-kapal cruise asing.

Pada 16-24 April 2020, Pelabuhan Benoa, Bali memfasilitasi kepulangan 810 ABK WNI yang bekerja di empat kapal pesiar asing. Kemudian pada 29 April 2020, Pelabuhan Tanjung Priok memfasilitasi 359 ABK WNI Kapal Pesiar Dream Explorer dan pada 30 April 2020 memfasilitasi pemulangan 375 ABK WNI Kapal Pesiar Carnival Splendor dan 172 ABK WNI kapal pesiar Amsterdam. Kepada seluruh ABK tersebut dilakukan rapid tes.

Di sektor udara, dilaporkan di sejumlah Bandara di wilayah PSBB sudah tidak ada penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal yang mengangkut penumpang. Sementara, penerbangan Kargo dan penerbangan internasional tetap berjalan.

Di sektor kereta api, dilaporkan semua KA Jarak Jauh tidak beroperasi untuk mengangkut penumpang.

Terkait kebijakan pengembalian tiket (refund) bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket sebelum diberlakukannya larangan ini, telah diatur di dalam Permenhub 25/2020, bahwa badan usaha atau operator transportasi wajib mengembalikan biaya refund tiket secara utuh. Selain refund tiket, juga diberikan pilihan untuk melakukan re-schedule, dan re-route. (*)

abc
Domestic

TRIWULAN I, KINERJA TPK BELAWAN MENINGKAT

Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 optimis terhadap kinerja bongkar muat barang yang menunjukkan peningkatan trafik. Arus kunjungan kapal selama Januari hingga Maret 2020 sebanyak 218 call yang meliputi terminal internasional dan domestik.

Sementara itu, bongkar muat barang petikemas selama periode Triwulan I-2020 sebanyak 211.026 box. Angka ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan periode yang sama di 2019 yakni 208.843 box yang merupakan jumlah bngkar muat peti kemas di dua cabang: Belawan International Container Terminal (BICT) dan Terminal Peti Kemas Domestik Belawan (TPKDB). Realisasi bongkar muat tersebut setara dengan 267.456 TEUs yang tumbuh meningkat dibandingkan Triwulan I – 2019 yang sebesar 265.975 TEUs.

General Manager TPK Belawan Indra Pamulihan mengatakan, peningkatan arus bongkar muat di TPK Belawan untuk Triwulan I - 2020 menunjukkan pertumbuhan yang positif. TPK Belawan mencatatkan realisasi bongkar muat barang selama periode Triwulan I sebesar 3.600.256 Ton di terminal internasional dan domestik yang naik 0,36% dibandingkan dengan realisasi Triwulan I-2019 yang sebesar 3.473.627 Ton.

Selama periode Januari hingga Maret 2020, lanjut Indra, trafik bongkar muat di TPK Belawan cenderung mengalami peningkatan untuk di terminal domestik, sedangkan untuk terminal internasional sedikit menurun di bulan Februari namun mulai meningkat kembali di bulan Maret.

“Sehingga, kami optimis ke depannya trafik bongkar muat peti kemas di TPK Belawan akan menunjukkan tren positif,” kata Indra dalam siaran pers, Sabtu (02/05/2020).

TPK Belawan memiliki dua terminal: terminal A untuk pelayanan internasional dan terminal B untuk pelayanan domestik. Selama triwulan I ini, komoditi unggulan di terminal domestik meliputi: alat tulis kantor, bahan makanan, besi, dan tepung. Sedangkan untuk komoditi impor unggulan meliputi: pupuk, chemical, makanan ternak serta komoditi ekspor unggulannya yakni: palm oil, chemical, dan karet.

Kinerja operasional TPK Belawan juga mengalami peningkatan, untuk rata-rata produktivitas terminal internasional selama triwulan I-2020 sebesar 51,30 B/S/H (Box/Ship/Hour) dan terminal domestik sebesar 46,97 B/S/H. Angka tersebut di atas standar kinerja bongkar muat peti kemas yang ditetapkan Kementerian Perhubungan yakni 32 B/S/H.

Sejak bulan Januari 2020, manajemen Pelindo 1 melakukan penggabungan manajemen dua terminal peti kemasnya yakni: BICT dan TPKDB menjadi TPK Belawan yang menjadi salah satu upaya dan strategi korporasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, handal, dan efisien untuk memenuhi customer satisfaction pengguna jasa.

VP Public Relations Pelindo 1 Fiona Sari Utami menambahkan bahwa selama masa pandemi ini, kinerja di seluruh cabang pelabuhan untuk layanan bongkar muat peti kemas dan cargo yang dikelola Pelindo 1 cenderung stabil dan kegiatan ekspor impor masih berjalan dengan lancar, serta Pelindo 1 memastikan layanan operasional pelabuhan tetap berjalan 24 jam. (*)

abc
Domestic

KEMENHUB BERIKAN DISPENSASI PERIZINAN DI BIDANG KEPELABUHANAN

Menyusul ditetapkannya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah memberikan dispensasi atau keringanan terhadap beberapa proses perizinan, termasuk di bidang kepelabuhanan selama masa status keadaan darurat bencana wabah Covid-19.

Pemberian dispensasi dilakukan oleh Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terhadap perizinan/persetujuan bidang kepelabuhanan di antaranya Pekerjaan Pengerukan, Pekerjaan Reklamasi, Terminal Khusus (TERSUS), Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan pengoperasian pemanfaatan garis pantai serta evaluasi Sarana Bantu dan Prasarana pemanduan kapal.

Direktur Kepelabuhanan Subagiyo mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 18 Tahun 2020 dan pelaksanaan ketentuan dispensasi diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak Surat Edaran ini ditetapkan tanggal 17 April 2020.

Pertama, untuk Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (PK3) yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 29 Februari 2020 s.d. 29 Mei 2020, dan perlu melakukan perpanjangan tetap dapat melakukan kegiatan kerja keruk sesuai dengan yang direncanakan dengan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat

"Terhadap permohonan Surat Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi (SIUPR), Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi (PK2R) dan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (PK3R) yang telah diajukan dan telah diproses namun belum terbit persetujuannya, agar menunggu terbitnya persetujuan tersebut dari Menteri Perhubungan," kata Subagiyo dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (19/04/2020).

Selanjutnya, terhadap Izin Pengoperasian Tersus/TUKS dan Izin Penggunaan Tersus/TUKS Sementara Untuk Melayani  Kepentingan Umum serta Izin Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai yang habis masa berlakunya pada tanggal 29 Februari 2020 s.d. 29 Mei 2020, dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan tetap memperhatikan kelayakan teknis fasilitas, ketertiban dan keselamatan pelayaran serta aspek kelestarian lingkungan.

"Namun jika perizinan tersebut telah diajukan tapi belum terbit izinnya, agar menunggu terbitnya Perizinan Tersus/ TUKS dan Izin Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai tersebut," katanya.

Dispensasi juga diberikan terhadap Evaluasi Pelimpahan Kembali, Endorsement Sertifikat Pandu, Verifikasi Sarana Bantu Dan Prasarana Pemanduan Kapal.

"Terhadap evaluasi pelimpahan kembali kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan Pengelola Terminal Khusus yang harus dilaksanakan evaluasinya sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dapat melakukan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal atas persetujuan Pengawas Pemanduan berdasarkan pemenuhan persyaratan hasil evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan yang telah dilaksanakan," tuturnya.

Begitupun terhadap endorsement sertifikat pandu yang habis masa berlakunya pada tanggal 29 Februari 2020 s.d. 29 Mei 2020, para pandu dapat melaksanakan pelayanan pemanduan kapal atas persetujuan Pengawas Pemanduan berdasarkan pemenuhan persyaratan hasil medical check up yang masih berlaku.

"Sedangkan untuk permohonan baru terhadap perizinan/persetujuan tersebut dapat diajukan secara online melalui email ditpelpeng@dephub.go.id," terangnya.

Lebih lanjut pihaknya menegaskan, pelaksanaan dispensasi ini tetap memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 8 Tahun 2020 tentang Langkah Siaga Penyebaran Virus Corona di Wilayah Pelabuhan Indonesia serta terhadap pelayanan jasa kepelabuhanan tetap dikenakan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan.

"Kami telah menginstruksikan kepada para Kepala UPT Ditjen Perhubungan Laut agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini kepada para pemilik Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi, BUP, Pengelola Tersus/TUKS, Pemanfaatan Garis Pantai, dan Pengelola Pemantauan di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya di lapangan," pungkasnya. (*)

abc
Domestic, Ulasan Berita

BEGINI PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI LAUT CEGAH PENYEBARAN COVID-19

Sebagai tindaklanjut Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan untuk menekan penyebaran Covid-19, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020.

Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Covid-19 menurut Peraturan Menteri Perhubungan ini dilakukan melalui pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah, baik terhadap transportasi yang mengangkut penumpang dan logistik/barang, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB, serta pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020.

Pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah bagi transportasi yang mengangkut penumpang harus dilakukan oleh calon penumpang, operator sarana transportasi serta operator prasarana transportasi pada persiapan perjalanan, selama perjalanan dan sampai tempat tujuan atau kedatangan.

Pada sektor transportasi laut, pengendalian transportasi ini dilakukan oleh Penumpang, Operator Kapal, serta Operator Pelabuhan.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko mengatakan, penumpang kapal diwajibkan untuk mengenakan dan menyiapkan alat kesehatan yang diperlukan seperti masker dan hand sanitizer dan memakainya sepanjang perjalanan, mematuhi dan menjaga jarak fisik (physical distancing), mematuhi prosedur yang diarahkan oleh petugas dan melaporkan jika mengalami gangguan kesehatan selama perjalanan, serta mengutamakan untuk melakukan pendaftaran diri secara daring (online check-in).

“Operator kapal juga kami himbau untuk dapat menjual tiket secara daring (online) serta menjamin penerapan physical distancing baik saat penjualan maupun ketika di atas kapal, mensterilkan kapal dengan penyemprotan disinfektan secara berkala, serta menyediakan peralatan pengecekan yang memadai untuk mengecek dan mengawasi kesehahatan penumpang dan personil secara periodik dengan mempertimbangkan waktu perjalanan,” kata Capt. Wisnu dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

Selain itu, dikatakan Capt. Wisnu, operator kapal juga wajib menyiapkan kontak keadaan darurat (emergency call) dan protokol keselamatan selama dalam perjalanan, memastikan seluruh personil dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang, menyediakan cadangan personil untuk perjalanan jarak jauh, serta menyediakan peralatan kesehatan bagi personil, paling sedikit berupa masker, sarung tangan dan hand sanitizer dan memastikan mereka mengenakannya selama perjalanan.

Sedangkan Operator Pelabuhan, menurut Capt. Wisnu, memiliki kewajiban untuk menjamin penerapan protokol kesehatan berupa sterilisasi rutin melalui penyemprotan disinfektan dan physical distancing, memastikan semua petugas dalam keadaan sehat dan mengenakan alat kesehatan pribadi berupa masker dan sarung tangan, serta menyiapkan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan protokol penanganan Covid-19, antara lain tempat cuci tangan atau hand sanitizer di setiap pintu masuk, posko kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga medis, dan ruang istirahat untuk personil, serta memastikan sirkulasi udara yang baik di gedung operasional dan pelayanan umum.

Operator Pelabuhan juga diwajibkan untuk melaksanakan pemeriksaan suhu tubuh penumpang sesuai dengan protokol kesehatan. Penumpang dengan suhu tubuh paling rendah 38 derajat celcius dapat ditolak untuk diangkut dan dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa kesehatannya.

“Syahbandar, Otoritas Pelabuhan, Unit Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan wajib memantau pelayaran kapal, khususnya laporan dari pihak kapal mengenai kondisi kesehatan penumpang,” tegasnya.

Capt. Wisnu menjelaskan, bahwa seluruh aturan pengendalian transportasi terhadap angkutan penumpang tersebut berlaku juga bagi angkutan barang/logistik, hanya saja pengendalian transportasi untuk angkutan logistik atau barang dilakukan oleh operator sarana transportasi, pengelola operasional angkutan, serta pengirim dan pemilik.

“Dalam hal ini (angkutan logistik), pegelola operasional angkutan harus melakukan pengawasan dan memastikan distribusi angkutan logistik yang terdiri dari bahan pokok, medis, kesehatan dan sanitasi tidak terhambat,” imbuhnya.

Adapun untuk transportasi laut pada wilayah-wilayah yang memiliki status PSBB, sambung Capt. Wisnu, dilakukan pembatasan penumpang paling banyak 50% dari jumlah kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dengan penerapan physical distancing.

“Kapal yang melaksanakan kewajiban pelayanan publik penumpang kelas ekonomi diizinkan beroperasi dengan syarat membatasi penumpang sebanyak 50% dari kapasitas tempat duduk atau tempat tidur dan menerapkan physical distancing. Sedangkan kapal angkutan perintis diizinkan beroperasi untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan Covid-19 serta bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial,” tuturnya.

Namun demikian, pengendalian kegiatan transportasi berupa pembatasan jumlah penumpang tersebut, tambah Capt. Wisnu dikecualikan terhadap trasnsportasi laut yang digunakan untuk pimpinan lembaga tinggi Negara dan tamu kenegaraan, operasional pemerintahan, TNI dan Polri, operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, konsulat asing dan perwakilan organisasi Internasional di Indonesia, serta penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat.

Selanjutnya, pada daerah yang ditetapkan sebagai PSBB, Capt. Wisnu menjelaskan bahwa Kapal Penumpang dapat diizinkan untuk mengangkut kargo apabila terdapat keterbatasan jumlah kapal kargo yang memasuki daerah tersebut, sehingga harus menggunakan kapal penumpang.

“Kapal penumpang dapat mengangkut kargo apabila digunakan untuk mengangkut logistik dukungan penanganan dan pencegahan Covid-19 serta bahan kebutuhan pokok, barang penting dan esensial, dengan tentunya tetap memperhatikan keamanan dan stabilitas kapal,” ujarnya.

Selain itu, daerah yang ditetapkan sebagai PSBB juga dapat melakukan pembatasan pengoperasian pelabuhan dengan ketentuan, antara lain melakukan bongkar muat logistik dukungan penanganan dan pencegahan Covid-19 serta barang kebutuhan pokok, barang penting dan esensial, dan juga mengurangi kepadatan pemusatan petugas, pekerja dan pengunjung pelabuhan dengan penerapan physical distancing.

“Adapun kegiatan operasi kapal, stevedoring, cargodoring dan delivery tetap diizinkan dilaksanakan dengan menerapkan physical distancing,” pungkasnya. (*)

abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA