PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk/ IPCC  menandatangani Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama Pengoperasian Car Terminal di Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Samarinda dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero). Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal/IPCC Chiefy Adi K mengatakan, kerja sama bisnis ini dilatarbelakangi harapan ke dua belah pihak untuk merealisasikan potensi bisnis penyediaan jasa pengelolaan terminal kendaraan yang bertaraf internasional khususnya penanganan bongkar muat kendaraan, alat berat, sparepart dan lain-lain di Indonesia Timur yang wilayah operasinya 50 persen dari wilayah Indonesia untuk memperlancar distribusi nasional dan efektivitas biaya logistik nasional. “Semangat kerja sama ini adalah mutual trust, mutual understanding, mutual respect dan mutual benefit dengan semua pihak,” kata Chiefy dalam keterangan resminya, Jumat (13/07/2018). Chiefy menyampaikan kerja sama antara Pelindo IV dengan PT  Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk/IPCC memberikan jaminan dalam pengoperasian Car Terminal di Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Samarinda, karena bisnis yang di jalankan IPCC tidak hanya menyediakan jasa terminal untuk mobil, tapi juga untuk alat berat, truk, bus, dan suku cadang. Jaminan lain adalah IPCC memiliki beberapa keunggulan, di antaranya satu-satunya perusahaan pengelola terminal komersial yang memberikan jasa pelayanan terminal kendaraan di negara terpadat ke-4 di dunia, memiliki 100 persen captive market untuk ekspor-impor kendaraan, dan margin bisnis menarik, sehingga kerja sama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi Bangsa dan Masyarakat Indonesia. Direktur Fasilitas dan Peralatan PT Pelindo IV Farid Padang dalam sambutannya menyebutkan kerjasama pertama ini dimulai dari Makasar dan Samarinda. Pelabuhan Makasar dan Pelabuhan Samarinda sebagai lokasi yang sangat strategis  terletak dalam jalur pelayaran internasional dengan salah satu rute tersibuk di wilayah Indonesia Timur dan telah dikembangkan selama ini sebagai kawasan industri, transhipment dan daerah pariwisata, yang mana kebutuhan konsumsi otomotif dan alat-alat berat dipastikan melalui Pelabuhan Makassar dan Samarinda ini. Untuk itu, sambung Farid, penyediaan Terminal khusus kendaraan akan menjadi keharusan dalam menunjang kelancaran pelayanan kepelabuhan secara umum. Lebih jauh lagi pasar pendistribusian alat berat di wilayah Indonesia cukup besar karena keberadaan dan perkembangan industri pertambangan dan pembangunan infrasturktur program pemerintah RI. Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung menyampaikan prospek bisnis terminal kendaraan cukup cerah dikarenakan wilayah Pelindo IV meliputi lebih dari 50 persen wilayah Indonesia yang mengoperasikan 24 cabang pelabuhan. Potensi bongkar muat alat berat di wilayah Sulawesi dan kalimantan juga cukup tinggi dikarenakan sedang berkembangnya industri tambang dan industri lainnya. Ia mengharapkan dalam waktu dekat dapat menghadirkan Direct Shipment untuk impor kendaraan dan alat berat sehingga dapat menekan harga jual di kawasan Indonesia Timur.(*) abc

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mewajibkan bagi seluruh kapal penyeberangan terutama kapal tradisional harus memenuhi persyaratan kelaikan keselamatan. "Laik laut wajib, saya sudah perintahkan, kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan jangan diterbitkan SPB," kata Dirjen Hubla Agus Purnomo dalam sosialisasi keselamatan pelayaran di kantor KSOP Pelabuhan Muara Angke dan Dermaga Kali Adem Jakarta Utara, Kamis (12/7/2018), seperti dikutip Bisnisnews.id. Penertiban kapal-kapal tradisional yang digunakan mengangkut penumpang wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran. Kewajiban ini berlaku di seluruh Indonesia. Kapal-kapal trandisional yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, dilarang berlayar. Sosialisasi keselamatan pelayaran kepada kapal-kapal tradisional dilakukan untuk mencegah terulangnya tragedi tenggelamnya kapal kayu KM Sinar Bangun di Danau Toba Sumatera Utara pada 18 Juni 2018 lalu yang menewaskan ratusan penumpang. Kasus serupa juga kembali terulang di sejumlah lintasan penyeberangan yang menelan korban jiwa sepanjang Juni hingga minggu pertama Juli 2018. Agus berharap, sosialisasi yang terus menerus dilakukan ini dapat memberikan kesadaran terhadap standar keselamatan pelayaran. Bukan hanya kepada pemilik kapal, para nakhoda, agen penjualan tiket, tapi juga masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan kapal rakyat. Masyarakat pengguna jasa kapal-kapal tradisioal juga memiliki peranan penting dalam menjaga keselamatan pelayaran. Banyak kasus kecelakaan terjadi, para calon penumpang memaksa naik kapal yang sudah penuh atau kelebihan muatan. Guna memenuhi standar keselamatan pelayaran, lanjut Agus, seluruh kapal-kapal tradisional yang beroperasi wajib mengantongi sertifikasi kelaikan. Kapal-kapal yang belum memiliki sertifikat kelaikan dilarang beroperasi. "Saya tekankan seluruh KSOP agar bersikap tegas. Kapal tradisional diperintahkan untuk disertifikasi. Yang menolak, tidak boleh beroperasi," tegasnya. Agus mengatakan, masih banyak kapal-kapal tradisional yang belum disertifikasi. Namun, dalam waktu dekat ini para pemilik kapal wajib melakukan itu, sehingga nantinya kasus kecelakaan yang kerapkali menghantui kapal-kapal tradisional tidak terjadi lagi. "Kita semua prihatin kalau terjadi kecelakaan, apalagi ada korban jiwa. Sosialisasi yang kami lakukan sekarang ini adalah bagian dari upaya menanamkan kesadaran semua pihak, betapa pentingnya standar keselamatan," jelasnya. Hadir dalam sosialisasi itu, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla, Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ardiansyah, Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok Sudiyono, Kepala KSOP Sunda Kelapa Letkol. Marinir Benyamin Ginting, Kepala KSOP Kelas V Muara Angke Capt. Mardiantika, Kasubdit Sarana dan Prasarana Sri Rejeki Budi Rahayu, perwakilan Basarnas, Polri, TNI dan operator kapal. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ardiansyah menambahkan, seluruh kapal-kapal yag beroperasi di Pelabuhan Kali Adem Muara Angka wajib sertifikasi. "Kalau masih ada kapal yang belum memiliki sertifikat terlebih sampai menolak, harus keluar dari Kali Adem," tegasnya. Direktur KPLP Junaidi mengatakan, sosialisasi keselamatan pelayaran kepada kapal-kapal tradisional telah dilakukan dengan memberikan life jacket. "Kami juga telah memberikan sumbagan 300 unit life jacket kepada para operator kapal di kawasan Danau Toba, dan ini akan terus kami lakukan di tempat lain," jelasnya. Hal senada juga disampaikan Kepala KSOP Muara Angke Capt. Mardiantika Sanggur. Dia meminta para operator kapal, agen penjualan tiket maupun masyarakat bisa terus bekerjasama dengan baik, sehingga implementasi standar keselamatan pelayaran yang kini disosialisasikan dapat terwujud.(*)abc

Bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, disaksikan Menteri Perhubungan RI menandatangani Perjanjian Konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Jangka waktu perjanjian konsesi tersebut akan berlangsung selama 69 tahun. “Pencanangan pembangunan Terminal Kijing yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sudah dilakukan pada April 2018. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, selanjutnya akan dilakukan penerbitan izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan. Dengan adanya izin ini, IPC dapat memulai pembangunan fisik berupa pemasangan tiang pancang baik di darat maupun di laut. Paralel menunggu waktu ditandatanganinya perjanjian konsesi, IPC juga telah melakukan pekerjaan pembersihan lahan dan melakukan soil investigation survey yang disiapkan untuk pemasangan tiang pancang tersebut.” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, di Jakarta. Pemerintah memberikan penugasan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk pembangunan dan melaksanakan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat. Penandatanganan Perjanjian Konsesi ini dilakukan oleh Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, Bintang Novi, dengan disaksikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Ruang lingkup perjanjian konsesi ini meliputi pemberian hak kepada IPC untuk melakukan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, termasuk pengembangan terminal beserta fasilitas pendukungnya sesuai dengan tahapan pembangunan di area konsesi; penetapan segmen dan objek perjanjian konsesi; pelaksanaan penyusunan dan pungutan tarif jasa kepelabuhanan di Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak; pembayaran pendapatan konsesi dan penyerahan aset dari IPC kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak. Untuk pembangunan Terminal Kijing, IPC telah menunjuk PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebagai pelaksana dengan nilai proyek sebesar Rp2,74 Triliun. WIKA akan melaksanakan pembangunan terminal dari sisi konstruksi dermaga laut, port management area, jembatan penghubung, container yard serta fasilitas lainnya. Teminal Kijing dikembangkan dengan konsep digital port yang dilengkapi peralatan bongkar muat modern. Sejak awal Terminal Kijing dirancang untuk memfasilitasi kegiatan bongkar muat kapal-kapal besar. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Keberadaannya akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.(*)abc

Petugas pemadam kebakaran sudah berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di Gedung Kementerian Perhubungan. Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono mengatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga memantau langsung penanganan kebakaran di Kantor Kemenhub. "Kondisi sampai saat ini api sudah berhasil diatasi oleh petugas pemadam kebakaran. Pak Menhub dan saya juga sudah mengecek langsung kondisi di lokasi kebakaran," ujar Sesjen Djoko dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (8/7/2018). Berdasarkan laporan kronologis, api diketahui sekitar pukul 03.30 WIB. Saat itu petugas keamanan kantor yang sedang bertugas langsung memadamkan panel listrik yang berada di Gedung Karya Lantai 1 Kemenhub. "Menurut laporan api diketahui pukul 03.30 dan satpam yang bertugas langsung mematikan panel listrik. Kemudian petugas pemadam kebakaran datang pukul 04.00," terang Sesjen Djoko. Lebih lanjut Sesjen Djoko menyampaikan apresiasi Menhub kepada petugas pemadam kebakaran yang cepat tanggap dalam mengatasi kebakaran di Kantor Kemenhub. "Menhub menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran dan aparat keamanan yang cepat tanggap datang ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Kami juga ucapkan terima kasih kepada petugas yang sudah berhasil menemukan sumber api dan memadamkannya," jelasnya. Terkait jumlah korban akibat kebakaran ini, lanjut Sesjen saat ini petugas pemadam kebakaran masih dalam proses penyisiran dari lantai dasar hingga lantai paling atas. "Saat ini asap menjadi masalah yang masih harus perlu dikendalikan extra tetapi saat ini bisa diatasi," katanya. Berdasarkan informasi yang diterima pada pukul 07.30 WIB, jumlah korban meninggal dunia tiga orang, korban selamat 14 orang. Proses pencarian korban di lantai atas terkendala oleh akses pintu banyak yang terkunci.(*)abc

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan memanggil dan mengumpulkan seluruh Kepala Dinas Perhubungan di seluruh Indonesia untuk membahas dan mengevaluasi keselamatan pada sektor transportasi. Hal ini terkait dengan kecelakaan yang akhir-akhir ini terjadi khususnya dalam kegiatan penyeberangan. Menhub mengatakan tujuan dikumpulkannya para Kadishub ini adalah agar apa yang diamanatkan dalam undang-undang atau peraturan sektor transportasi khususnya terkait keselamatan dapat dilaksanakan dengan baik. Menhub mengakui bahwa dengan adanya otonomi daerah, koordinasi penerapan peraturan-peraturan tersebut belum bisa maksimal dilakukan. “Oleh karenanya sesuai dengan amanat pak Presiden saya akan kumpulkan. Kemenhub akan menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan tanpa kecuali. Mudah-mudahan apa yang dilakukan bisa dilaksanakan dengan baik dan saya berharap kepada semua Dishub Provinsi dan di Kabupaten/Kota hendaknya kita bahu-membahu untuk memastikan level of service dan keselamatan dengan baik,” kata Menhub dalam keterangan resminya. Menhub menyebut bahwa dari kasus yang terjadi akhir-akhir ini, tentunya semua pihak baik pusat maupun daerah sepakat untuk melakukan evaluasi dan reformasi bersama. Karena tanpa dukungan pemerintah daerah, Menhub mengakui bahwa hal tersebut tidak mungkin akan terlaksana dengan baik. “Kita melihat suatu kasus yang besar kemarin. Tentunya kita sepakat untuk melakukan suatu reformasi bersama dengan Pemda, karena tanpa dukungan mereka hal ini tidak mungkin terlaksana dengan baik. Seperti yang dilakukan di Toba kami akan melakukan evaluasi baik provinsi maupun pemerintah pusat dan hal tersebut akan dilaksanakan dengan konsisten. Kami juga akan melakukan pendidikan ulang berkaitan dengan pejabat di syahbandar agar mereka ada suatu penyegaran berkaitan dengan aturan yang berlaku,” jelas Menhub.(*)  abc

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasakan duka yang mendalam atas kejadian kecelakaan KMP Lestari Maju. Menhub sangat menyesalkan dan merasa prihatin terhadap peristiwa yang tidak diinginkan ini. “Saya prihatin dan saya berharap ini tidak terulang kembali. Kami meminta semua pihak segera melakukan langkah cepat terkait kecelakaan kapal ini,” kata Menhub dalam keterangan resminya. Tenggelamnya kapal ini kata Menhub akan dijadikan momentum untuk perbaikan diseluruh sektor moda transportasi khususnya laut. Karena pada dasarnya kata Menhub ada peraturan standar yang harus dilakukan. “Pertama adalah prasarana, kedua tatalaksana dan ketiga adalah sarana itu sendiri. Karenanya harus ada suatu klarifikasi cek and ricek yang akan dilakukan setahun dua kali,” ujarnya. Menhub yang hadir langsung di lokasi kejadian, Rabu (4/7) berjanji akan mengusut dan mengevaluasi kejadian tersebut. Kementerian Perhubungan akan segera mengusut dan mengambil tindakan hukum yang berlaku. Menhub meminta KNKT untuk segera membuat laporan secara rinci untuk kemudian dilakukan langkah selanjutnya. “Saya mengunjungi keluarga korban. Dan mengucapkan belasungkawa langsung atas nama Kementerian Perhubungan dan Presiden Indonesia,” tuturnya. Sambil memeluk suami korban, Menhub meminta agar bersabar atas musibah yang terjadi. Sementara untuk keluarga korban yang lain, Menhub juga menyampaikan yang sama. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Saya sangat prihatin atas kejadian ini,” ujarnya. Menhub juga telah memerintahkan PT Jasa Raharja untuk melakukan klarifikasi atas korban meninggal dunia dan korban lain. Sampai saat ini sudah 34 korban meninggal yang diklarifikasi dan akan segeri diberikan santunan asuransi jiwa. “Menurut informasi pemberian asuransi sudah berlangsung dan akan segera diberikan ganti rugi. Untuk yang meninggal sebesar Rp 50 juta,” katanya. Saat ditanya apakah kejadian ini karena pengawasan lemah? Menhub mengatakan setelah adanya otonomi daerah maka personil dari pusat yang ditugaskan di daerah relatif sedikit dan fasilitasnya kurang memadai. “Ini nanti akan kami bicarakan dengan MenPAN terkait dengan pengawasan dari pusat. Jangan sampai ini menjadi salah paham,” tegasnya.(*)abc