Rapat Anggota Cabang (RAC) IX Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners’ Association (DPC INSA) Dumai telah menetapkan Herman Buchari terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC INSA Dumai masa bakti 2019-2023. RAC tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Zuri, Dumai, Kamis (26/9/2019).
Herman Buchari tuk kedua kalinya menjabat sebagai Ketua DPC INSA Dumai setelah sebelumnya menjadi Ketua DPC INSA Dumai periode 2015-2019.
Herman Buchari mengucapkan terima kasih kepada para anggota INSA Dumai yang telah mempercayakan dirinya memimpin kembali DPC INSA Dumai.
"Atas kepercayaan anggota INSA Dumai yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, untuk kembali memimpin INSA Dumai, kami mengucapkan terimakasih," kata Herman
Herman mengatakan, guna membesarkan organisasi ini, butuh dukungan semua pihak khususnya pengurus dan anggota DPC INSA Dumai. "Maka dari itu saya mohon dukungannya agar mampu melanjutkan kepemimpinan ini dan mampu membesarkan organisasi ini," ucapnya.
Herman menuturkan dengan dukungan semua pengurus INSA Dumai dan perusahaan pelayaran di Kota Dumai semoga DPC INSA Dumai dapat meningkatkan sumber daya pelayaran Nasional di era Revolusi Industri.
Seperti diketahui, RAC INSA Dumai IX dibuka secara resmi oleh Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS, MSi.
Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi mengatakan, potensi pelabuhan dan kekayaan laut Dumai sejauh ini cukup memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor migas dan minyak mentah kelapa sawit atau CPO termasuk terbesar di Indonesia ke 70 negara.
Kota Dumai dengan letak strategis perairan berbatasan dengan negara tetangga dan panjang garis pantai menjadikan daerah ini dengan pelabuhan terbesar ekspor CPO merupakan satu potensi yang sangat menguntungkan untuk kegiatan pelayaran dan pengembangan sektor maritim.
“Potensi kelautan cukup besar namun belum digali optimal, dan diharapkan ada pemikiran atau konsep dari INSA Dumai yang dapat mendukung suksesnya pembangunan program poros maritim Indonesia, baik di Dumai maupun daerah potensial lainnya,” ujar Zulkifli.
RAC INSA Dumai mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Pelayaran Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. RAC INSA diikuti oleh anggota INSA Dumai.
Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Dumai diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA periode selanjutnya.
Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Dumai, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA). (*)abc
Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menerbitkan Maklumat Pelayaran No. 56/Phbl/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pencarian Hilang Kontak kapal MV. Nur Allya di sekitar perairan utara Pulau Buru, Maluku.
Kapal MV Nur Allya milik PT. Gurita Lintas Samudera mengalami hilang kontak dalam pelayaran dari Pelabuhan Sepo Wilayah Kerja UPP Weda Halmahera menuju Pelabuhan Morose Sulawesi Tenggara dengan membawa 25 Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Nakhoda yang terakhir melakukan komunikasi dengan pemilik kapal pada tanggal 20 Agustus 2019.
Hingga saat ini, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate bersama dengan Basarnas Ternate dan unsur lainnya terus berupaya melakukan pencarian kapal dimaksud.
"Hingga Kamis, (29/8), hasil pencarian masih nihil. Pengecekan sinyal, monitoring maupun scanning untuk frekuensi 406.037 Mhz milik beacon MV Nur Allya juga belum ada informasi lebih lanjut," ujar Direktur KPLP Ahmad dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (29/8/2019)
Adapun pencarian masih akan dilanjutkan dengan pemantauan dan berkoordinasi bersama Kantor SAR Ambon dan instansi terkait lainnya.
Melalui Maklumat Pelayaran, Ditjen Perhubungan Laut menyebarluaskan pesan mengenai hilangnya kapal tersebut.
Dalam maklumat tersebut, Kementerian Perhubungan meminta bila ada yang kapal yang berlayar di perairan Timur Indonesia, khususnya di wilayah Perairan Utara Pulau Buru mengetahui keberadaan kapal MV. Nur Allya agar segera menghubungi pihak Syahbandar setempat.
Selain itu, Direktur KPLP meminta agar kantor Kesyahbandaran Utama, kantor KSOP, kantor Distrik Navigasi, Kantor Pangkalan PLP, dan kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan serta Stasiun Radio dan Pantai untuk memantau keberadaan kapal tersebut.
"Jika menemukannya agar melakukan pengawasan dan pengamanan serta melaporkan kepada Dirjen Perhubungan Laut cq. Direktur KPLP dan Poskodalops Ditjen Perhubungan Laut di nomor 021-3456614, 021-3451364 dan email: kplp_syahbandar@dephub.go.id serta puskodalops_hubla@yahoo.co.id," tutup Ahmad. (*)abc
Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) bersama Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Kepelautan dan Perkapalan menggelar rapat koordinasi kesiapan menjalankan ketentuan International Maritime Organization (IMO) mengenai kewajiban kapal menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersulfur rendah mulai 1 Januari 2020.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, kapal-kapal Indonesia, baik yang berlayar di perairan internasional maupun dalam negeri, akan menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5 persen mass by mass(m/m), sesuai Marine Pollution (Marpol) Convention Annex VI Regulasi 14.
Bagi kapal yang masih menggunakan BBM dengan sulfur di atas 0.5% m/m, lanjut Budhi, wajib memasang exhaust gas cleaning system atau scrubber. Ada tiga jenis scrubber yang diperbolehkan dipasang di kapal, yakni open loop, close loop, dan hybrid.
"Indonesia sudah meratifikasi dan konsisten dalam menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan konvensi internasional. Itu berlaku untuk seluruh kapal yang berlayar di perairan domestik maupun internasional," kata Budhi seperti dikutip dari bisnis.com.
Budhi memprediksikan akan ada lonjakan harga marine fuel oil (MFO) bersulfur 0,5% m/m lantaran adanya peningkatan permintaan dan keterbatasan pasokan. Dikatakan Budhi, berdasarkan informasi dari Pertamina, harga bahan bakar bersulfur rendah bisa lebih mahal 15 persen-20 persen dari bahan bakar bersulfur tinggi.
Para pemilik kapal sedang mempertimbangkan apakah kenaikan harga bahan bakar ini setara dengan investasi pembelian scrubber yang mencapai US$1,5 juta atau sekitar Rp20 miliar. Pasokan MFO bersulfur rendah juga menjadi tantangan mengingat produksi dalam negeri hanya 380.000 kl per tahun.
Sekretaris I DPP INSA Capt. Otto K.M. Caloh mengusulkan agar produksi MFO bersulfur rendah ditingkatkan dua kali lipat. Hal ini untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari kapal-kapal yang berlayar di perairan domestik.
Pada pertemuan tersebut, dibicarakan juga untuk mempertimbangkan opsi impor guna memenuhi kebutuhan MFO bersulfur rendah dalam negeri.(*)abc
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sedang melaksanakan investigasi kecelakaan pelayaran tenggelamnya kapal Sinar Bangun 4 di Danau Toba, pada tanggal 18 Juni 2018. KNKT telah melakukan pengumpulan informasi, dokumen dan wawancara dengan awak kapal Sinar Bangun 4, saksi-saksi, dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan temuan awal, KNKT menemukan kondisi-kondisi bahaya (hazard) yang sangat signifikan pada saat operasional kapal angkutan penumpang di Danau Toba.
KNKT perlu segera menyampaikan rekomendasi keselamatan, mengingat bahwa kondisi-kondisi bahaya tersebut masih ada hingga saat ini dan diharapkan dapat dilakukan mitigasi agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali.
Dari temuan-temuan di lapangan, KNKT menyampaikan rekomendasi keselamatan yang ditujukan kepada regulator dan operator kapal-kapal penumpang tradisional di Danau Toba sebagai berikut;
Kepada Kementerian Perhubungan RI:
- Mengkaji ulang Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 58 tahun 2007, ataupun Surat Keputusan dan Surat Edaran Ditjen terkait standar keselamatan angkutan sungai dan danau agar menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi (Undang-Undang No.23 tahun 2014 dan PM no. 39 tahun 2017).
- Agar ditetapkan instansi penanggung jawab penerbitan Surat Ukur, Sertifikat Kelaikan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan pengawasan yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
- Mengevaluasi ulang silabus pelatihan untuk awak kapal dan melakukan pelatihan kepada seluruh awak kapal untuk angkutan kapal sungai, danau, dan tradisional.
- Menyusun prosedur penerbitan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) untuk awak kapal angkutan sungai dan danau yang berlaku seragam secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2000 tentang Kepelautan pasal 46.
- Menunjuk instansi, membuat SOP dan menjalankan prosedur pemeriksaan tahunan terkait kelaiklautan kapal tradisional.
- Memastikan jumlah dan kompetensi awak kapal sesuai sertifikat kelaikan kapal.
- Pada setiap pemberangkatan kapal harus diterbitkan SPB oleh petugas berwenang dan memiliki kompetensi untuk menerbitkan SPB.
- Melarang penggunaan geladak ke-3 sebagai geladak penumpang atau barang.
- Melakukan pengukuran ulang, penerbitan surat ukur, dan serta sertifikat lainnya oleh instansi yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan.
- Mengukur tingkat kelaikan kapal-kapal yang beroperasi di Danau Toba untuk menentukan risiko-risiko operasi kapal.
- Membuat peraturan Menteri yang komprehensif untuk kapal sungai, danau, laut dan tradisional yang meliputi antara lain :
- Panduan desain kapal (kayu, fiberglass, aluminium, dan baja)
- Untuk kapal >12 penumpang harus menggunakan mesin diesel
- Tata cara proses pembangunan kapal
- Proses sertifikasi dan menunjuk instansi pelaksana
- Pelatihan dan pengawakan
- Pengoperasian dan perawatan
- Melakukan pembinaan (pengaturan, pengendalian, dan pengawasan) terhadap penyelenggaraan angkutan sungai, danau, dan kapal tradisional.
- Agar mencantumkan kemampuan kapal terhadap tinggi gelombang maksimum yang dapat dilayari oleh masing-masing kapal pada sertifikat kapal (seperti Sertifikat Kapal Cepat), sehingga Syahbandar maupun nahkoda dapat mengetahui secara pasti limitasi kapalnya.
- Syahbandar wajib menyampaikan segera jika ada peringatan perubahan cuaca mendadak dari BMKG ke semua kapal yang sedang berlayar di area pelabuhan ataupun yang akan berlayar.
- Mewajibkan kapal untuk mengadakan komunikasi radio setiap satu jam kepada radio pantai atau dermaga, untuk menyampaikan : 1. Posisi kapal 2. Kondisi pelayaran kapal 3. Cuaca di daerah tersebut dan 4. Menanyakan kondisi cuaca di area tersebut serta penyampaian kondisi cuaca dari BMKG
- Memberikan informasi cuaca beserta arus perairan di sekitar pelabuhan atau dermaga setiap 3 jam.
- Menyampaikan informasi perubahan cuaca ekstrem atau mendadak kepada penanggung jawab pengoperasian pelabuan atau dermaga Danau Toba.
- Membuat suatu sistem dan prosedur yang memastikan manifest penumpang dan barang terdata dengan benar.
- Menyusun prosedur naik turun penumpang dan melaksanakan sterilisasi pelabuhan.
- Melaksanakan seluruh peraturan keselamatan yang ditetapkan oleh regulator.
- Memastikan kapal dilengkapi perlengkapan keselamatan dengan jumlah yang cukup dan dalam kondisi yang baik. Dalam hal ini perlu diperhatikan jumlah kecukupan perlengkapan untuk penumpang anak-anak dan dewasa.
- Menjelaskan dan memperagakan cara meninggalkan kapal saat kondisi darurat.
- Memastikan semua penumpang dan awak kapal mengenakan jaket pelampung selama pelayaran.
- Mematuhi batasan mengangkut penumpang sesuai dengan jumlah yang diijinkan.
- Membuat dan melaporkan manifest penumpang kepada otoritas keselamatan terkait.
- Menyimpan jaket penolong di lokasi yang mudah dilihat dan dijangkau.
- Nahkoda dan anak buah kapal harus memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK)
- Memastikan akses keluar darurat di kapal terbebas dari halangan dan dapat digunakan tanpa hambatan.
- Setiap modifikasi kapal harus dilaporkan ke otoritas keselamatan terkait.(*)
10 terminal internasional menyiapkan fasilitas aplikasi Inaportnet 2.0 dan Delivery Online (DO) Online agar shipping line dan pemilikbarang dapat memanfaatkan aplikasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penerapan Inaportnet 2.0 dan DO Online di empat pelabuhan utama dan satu pelabuhan kelas satu yang diluncurkan Kementerian Perhubungan.
“Terhitung sejak diluncurkan bulan Juni 2018 lalu, hingga saat ini data yang diterima untuk 10 terminal yang telah melakukan pelayanan menggunakan DO online sudah ada sebanyak 43,662 DO container release yang sudah diproses dan dilaporkan dari terminal ke Inaportnet,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Chandra Irawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (14/7/2018).
Seperti diketahui, DO Online pada Inaportnet 2.0 merupakan aplikasi dari pemerintah untuk memonitor setiap DO Online yang telahditerbitkan dan pergerakan barang di setiap pelabuhan yang sudah masuk dalam sistem.
”Aplikasi DO online dapat digunakan baik untuk ekspor maupun impor. Untuk itu, Pemerintah mengharapkan agar peran serta stakeholder dan asosiasi untuk ikut mendorong anggotanya agar memanfaatkan dan mengimplementasikan DO Online ini," ujarnya.
Chandra mencontohkan, saat ini seperti yang telah dijalankan di Pelabuhan Tanjung Priok terkait DO Online telah dimanfaatkan untuk melayani ekspor – impor. Ada di lima terminal yaitu JICT, TPK Koja, NPCT1, PT MAL dan TO3 dimana sistemnya sudah terkoneksi dengan shipping line (perusahaan pelayaran) dan cargo owner (pemilik barang) yang menjadi costumernya.
Dari data yang diterima, dari lima terminal di pelabuhan Tanjung Priok yang sudah melakukan pelayanan dengan DO Online dan sejak dari tanggal 24 Juni 2018 sampai 3 Juli 2018 tercatat sudah ada 23.767 DO kontainer rilis yang sudah diproses dan sudah dilaporkan datanya dari terminal ke inaportnet.
"Sejauh ini, pelaksanaan DO Online berjalan cukup baik karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan baik ke sistem terminal operator maupun ke inaportnet,” tuturnya.
Namun demikian Chandra juga menjelaskan bahwa implementasi aplikasi Inaportnet dan DO Online ini masih terus berjalan walaupun belum sepenuhnya sempurna tetapi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan terus berusaha melakukan penyempurnaan serta pengembangan sistem yang lebih baik lagi.
“kami menyadari bahwa implementasi aplikasi pada tahap awal ini, belum bisa langsung sempurna namun kedepan aplikasi tersebut pasti kita terus lakukan penyempurnaan, agar diperoleh hasil yang lebih baik lagi. Kementerian Perhubungan juga selalu terbuka dan siap menerima masukan dan kritikan dari masyarakat demi kemajuan dan perbaikan bersama," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, bahwa INSA mendorong anggotanya untuk memanfaatkan DO Online ini untuk menghemat biaya operasional dan mempersingkat waktu.
Menurutnya, aplikasi DO Online sudah berjalan dengan baik meski perlu beberapa penyempurnaan namun dirinya mengapresiasi Pemerintah yang sudah bekerja keras menyiapkan aplikasi Inaportnet dan DO Online tersebut.
"Kami terus mendukung upaya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dalam mengoptimalkan pemanfaatan Inaportnet dan DO Online. Saya akui mesti ada beberapa hal yang harus dilakukan agar aplikasi tersebut berjalan sempurna dan tidak semestinya dipersoalkan oleh para pengguna jasa karena aplikasi ini masih baru dan akan terus disempurnakan. Saya berikan apresiasi untuk Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut," pungkas Carmelita.(*)abc
PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk/ IPCC menandatangani Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama Pengoperasian Car Terminal di Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Samarinda dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal/IPCC Chiefy Adi K mengatakan, kerja sama bisnis ini dilatarbelakangi harapan ke dua belah pihak untuk merealisasikan potensi bisnis penyediaan jasa pengelolaan terminal kendaraan yang bertaraf internasional khususnya penanganan bongkar muat kendaraan, alat berat, sparepart dan lain-lain di Indonesia Timur yang wilayah operasinya 50 persen dari wilayah Indonesia untuk memperlancar distribusi nasional dan efektivitas biaya logistik nasional.
“Semangat kerja sama ini adalah mutual trust, mutual understanding, mutual respect dan mutual benefit dengan semua pihak,” kata Chiefy dalam keterangan resminya, Jumat (13/07/2018).
Chiefy menyampaikan kerja sama antara Pelindo IV dengan PT Indonesia Kendaraan Terminal, Tbk/IPCC memberikan jaminan dalam pengoperasian Car Terminal di Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Samarinda, karena bisnis yang di jalankan IPCC tidak hanya menyediakan jasa terminal untuk mobil, tapi juga untuk alat berat, truk, bus, dan suku cadang.
Jaminan lain adalah IPCC memiliki beberapa keunggulan, di antaranya satu-satunya perusahaan pengelola terminal komersial yang memberikan jasa pelayanan terminal kendaraan di negara terpadat ke-4 di dunia, memiliki 100 persen captive market untuk ekspor-impor kendaraan, dan margin bisnis menarik, sehingga kerja sama ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi Bangsa dan Masyarakat Indonesia.
Direktur Fasilitas dan Peralatan PT Pelindo IV Farid Padang dalam sambutannya menyebutkan kerjasama pertama ini dimulai dari Makasar dan Samarinda. Pelabuhan Makasar dan Pelabuhan Samarinda sebagai lokasi yang sangat strategis terletak dalam jalur pelayaran internasional dengan salah satu rute tersibuk di wilayah Indonesia Timur dan telah dikembangkan selama ini sebagai kawasan industri, transhipment dan daerah pariwisata, yang mana kebutuhan konsumsi otomotif dan alat-alat berat dipastikan melalui Pelabuhan Makassar dan Samarinda ini.
Untuk itu, sambung Farid, penyediaan Terminal khusus kendaraan akan menjadi keharusan dalam menunjang kelancaran pelayanan kepelabuhan secara umum. Lebih jauh lagi pasar pendistribusian alat berat di wilayah Indonesia cukup besar karena keberadaan dan perkembangan industri pertambangan dan pembangunan infrasturktur program pemerintah RI.
Direktur Utama Pelindo IV Doso Agung menyampaikan prospek bisnis terminal kendaraan cukup cerah dikarenakan wilayah Pelindo IV meliputi lebih dari 50 persen wilayah Indonesia yang mengoperasikan 24 cabang pelabuhan. Potensi bongkar muat alat berat di wilayah Sulawesi dan kalimantan juga cukup tinggi dikarenakan sedang berkembangnya industri tambang dan industri lainnya. Ia mengharapkan dalam waktu dekat dapat menghadirkan Direct Shipment untuk impor kendaraan dan alat berat sehingga dapat menekan harga jual di kawasan Indonesia Timur.(*)
abc
abc 
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) mewajibkan bagi seluruh kapal penyeberangan terutama kapal tradisional harus memenuhi persyaratan kelaikan keselamatan.
"Laik laut wajib, saya sudah perintahkan, kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan jangan diterbitkan SPB," kata Dirjen Hubla Agus Purnomo dalam sosialisasi keselamatan pelayaran di kantor KSOP Pelabuhan Muara Angke dan Dermaga Kali Adem Jakarta Utara, Kamis (12/7/2018), seperti dikutip Bisnisnews.id.
Penertiban kapal-kapal tradisional yang digunakan mengangkut penumpang wajib memenuhi standar keselamatan pelayaran. Kewajiban ini berlaku di seluruh Indonesia. Kapal-kapal trandisional yang belum memenuhi persyaratan keselamatan, dilarang berlayar.
Sosialisasi keselamatan pelayaran kepada kapal-kapal tradisional dilakukan untuk mencegah terulangnya tragedi tenggelamnya kapal kayu KM Sinar Bangun di Danau Toba Sumatera Utara pada 18 Juni 2018 lalu yang menewaskan ratusan penumpang. Kasus serupa juga kembali terulang di sejumlah lintasan penyeberangan yang menelan korban jiwa sepanjang Juni hingga minggu pertama Juli 2018.
Agus berharap, sosialisasi yang terus menerus dilakukan ini dapat memberikan kesadaran terhadap standar keselamatan pelayaran. Bukan hanya kepada pemilik kapal, para nakhoda, agen penjualan tiket, tapi juga masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan kapal rakyat. Masyarakat pengguna jasa kapal-kapal tradisioal juga memiliki peranan penting dalam menjaga keselamatan pelayaran. Banyak kasus kecelakaan terjadi, para calon penumpang memaksa naik kapal yang sudah penuh atau kelebihan muatan.
Guna memenuhi standar keselamatan pelayaran, lanjut Agus, seluruh kapal-kapal tradisional yang beroperasi wajib mengantongi sertifikasi kelaikan. Kapal-kapal yang belum memiliki sertifikat kelaikan dilarang beroperasi.
"Saya tekankan seluruh KSOP agar bersikap tegas. Kapal tradisional diperintahkan untuk disertifikasi. Yang menolak, tidak boleh beroperasi," tegasnya.
Agus mengatakan, masih banyak kapal-kapal tradisional yang belum disertifikasi. Namun, dalam waktu dekat ini para pemilik kapal wajib melakukan itu, sehingga nantinya kasus kecelakaan yang kerapkali menghantui kapal-kapal tradisional tidak terjadi lagi.
"Kita semua prihatin kalau terjadi kecelakaan, apalagi ada korban jiwa. Sosialisasi yang kami lakukan sekarang ini adalah bagian dari upaya menanamkan kesadaran semua pihak, betapa pentingnya standar keselamatan," jelasnya.
Hadir dalam sosialisasi itu, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Hubla, Junaidi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ardiansyah, Kepala Kantor Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok Sudiyono, Kepala KSOP Sunda Kelapa Letkol. Marinir Benyamin Ginting, Kepala KSOP Kelas V Muara Angke Capt. Mardiantika, Kasubdit Sarana dan Prasarana Sri Rejeki Budi Rahayu, perwakilan Basarnas, Polri, TNI dan operator kapal.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Ardiansyah menambahkan, seluruh kapal-kapal yag beroperasi di Pelabuhan Kali Adem Muara Angka wajib sertifikasi. "Kalau masih ada kapal yang belum memiliki sertifikat terlebih sampai menolak, harus keluar dari Kali Adem," tegasnya.
Direktur KPLP Junaidi mengatakan, sosialisasi keselamatan pelayaran kepada kapal-kapal tradisional telah dilakukan dengan memberikan life jacket.
"Kami juga telah memberikan sumbagan 300 unit life jacket kepada para operator kapal di kawasan Danau Toba, dan ini akan terus kami lakukan di tempat lain," jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Kepala KSOP Muara Angke Capt. Mardiantika Sanggur. Dia meminta para operator kapal, agen penjualan tiket maupun masyarakat bisa terus bekerjasama dengan baik, sehingga implementasi standar keselamatan pelayaran yang kini disosialisasikan dapat terwujud.(*)abc
Bertempat di kantor Kementerian Perhubungan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, disaksikan Menteri Perhubungan RI menandatangani Perjanjian Konsesi Pembangunan dan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat. Jangka waktu perjanjian konsesi tersebut akan berlangsung selama 69 tahun.
“Pencanangan pembangunan Terminal Kijing yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, sudah dilakukan pada April 2018. Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, selanjutnya akan dilakukan penerbitan izin pembangunan dari Kementerian Perhubungan. Dengan adanya izin ini, IPC dapat memulai pembangunan fisik berupa pemasangan tiang pancang baik di darat maupun di laut. Paralel menunggu waktu ditandatanganinya perjanjian konsesi, IPC juga telah melakukan pekerjaan pembersihan lahan dan melakukan soil investigation survey yang disiapkan untuk pemasangan tiang pancang tersebut.” kata Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya, di Jakarta.
Pemerintah memberikan penugasan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) untuk pembangunan dan melaksanakan pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.
Penandatanganan Perjanjian Konsesi ini dilakukan oleh Direktur Utama IPC, Elvyn G. Masassya dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, Bintang Novi, dengan disaksikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Ruang lingkup perjanjian konsesi ini meliputi pemberian hak kepada IPC untuk melakukan pembangunan dan pengusahaan jasa kepelabuhanan, termasuk pengembangan terminal beserta fasilitas pendukungnya sesuai dengan tahapan pembangunan di area konsesi; penetapan segmen dan objek perjanjian konsesi; pelaksanaan penyusunan dan pungutan tarif jasa kepelabuhanan di Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak; pembayaran pendapatan konsesi dan penyerahan aset dari IPC kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak.
Untuk pembangunan Terminal Kijing, IPC telah menunjuk PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebagai pelaksana dengan nilai proyek sebesar Rp2,74 Triliun. WIKA akan melaksanakan pembangunan terminal dari sisi konstruksi dermaga laut, port management area, jembatan penghubung, container yard serta fasilitas lainnya.
Teminal Kijing dikembangkan dengan konsep digital port yang dilengkapi peralatan bongkar muat modern. Sejak awal Terminal Kijing dirancang untuk memfasilitasi kegiatan bongkar muat kapal-kapal besar. Sebagai salah satu proyek strategis nasional, Terminal Kijing akan menjadi pelabuhan berstandar internasional terbesar di Kalimantan. Keberadaannya akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat.(*)abc
DPC INSA Banjarmasin menolak rencana Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Kalimantan Selatan yakni PT Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM) yang memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito. Sebab, beban operasional pelayaran semakin membengkak jika rencana tersebut direalisasikan.
Ketua DPC INSA Banjarmasin Capt. Moch Nurdin mempertanyakan seberapa pentingnya memperpanjang jarak pemanduan dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito kepada PBKM. Selama ini jalur tersebut merupakan jalur yang aman bagi keselamatan dan keamanan pelayaran.
"Otomatis mengeluarkan biaya operasional. Selama ini bertahun-tahun tidak ada pemanduan. Sudah bertahun-tahun juga daerah tersebut tidak pernah dinyatakan rawan," kata Nurdin kepada INSA News di Kantor DPP INSA, Jakarta.
Diakui Nurdin, memang wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai wilayah wajib pandu oleh pemerintah. Namun, Nurdin menilai dalam penetapan wilayah wajib pandu di daerah tersebut tidak transparan dan DPC INSA Banjarmasin tidak libatkan.
Nurdin menduga rencana PT PBKM yang sahamnya dimiliki Pemda Barito Kuala (Batola) dan pihak ketiga memperpanjang jarak pandu dari Jembatan Rumpiang ke Jembatan Barito seiring dengan adanya kebijakan peningkatan kontribusi pendapatan untuk Pemda Batola.
“Nah disitu dia (PBKM) mengambil point-point tentang pemanduan. Pelabuhan tidak punya, tapi pemanduannya yang dia (PBKM) ambil. Sedangkan BUP itu harus mengusahakan pelabuhan bukan pemanduan,” ungkapnya.
Nurdin menuturkan DPC INSA Banjarmasin meminta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan agar mengubah status wilayah wajib pandu menjadi wajib pandu luar biasa di daerah tersebut. Tujuannya adalah agar pemanduan yang diusahakan PBKM bersifat optional berdasarkan keputusan Kementerian Perhubungan.
“Kita minta Kemenhub yakni Dirjen Perhubungan Laut untuk mengevaluasi wilayah tersebut apakah memang masih bisa diubah menjadi wajib pandu luar biasa atau dicabut,” pungkasnya.(*)abc
DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) turut berduka cita atas meninggalnya korban kebakaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan.
"Kami mengucapkan berbela sungkawa atas korban meninggal pada musibah kebakaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisiNya," kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Minggu, (08/07/2018).
Sebelumnya, api diketahui sekitar pukul 03.30 WIB. Petugas keamanan kantor yang tengah bertugas langsung memadamkan panel listrik yang berada di Gedung Karya Lantai 1 Kemenhub.
Carmelita juga mengapresiasi kesigapan petugas kebakaran dan keamanan di Kementerian Perhubungan dalam mengevakuasi korban dan menemukan sumber api sekaligus memadamkannya.
Respon cepat dari petugas pemadam kebakaran dan keamanan di Kementerian Perhubungan ini tentunya dapat meminimalisasi jatuhnya korban yang lebih banyak dan kerugian materi yang lebih besar.
Apresiasi juga diberikan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang telah memantau langsung proses evakuasi dan pemadaman kebakaran di kementeriannya, kendati kebakaran terjadi di saat akhir pekan.
"Apresiasi untuk Menteri Perhubungan telah menunjukkan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin dengan memantau langsung sesaat terjadinya kebakaran."
Menurutnya, musibah kebakaran yang terjadi harus menjadi evaluasi dan pembelajaran seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan agar lebih berhati-hati dalam bekerja dengan mengedepankan aspek keamanan dan keselamatan di lingkungan tempat bekerja.
"Setidaknya ini menjadi pembelajaran agar kita semua lebih memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja kita."(*)abc
