Kapal Motor (KM) Bahari Indonesia rute pelayaran Jakarta-Pontianak dilaporkan terbakar di perairan laut Jawa, Selasa (21/7) petang. Kapal dengan 26 orang Anak Buah Kapal (ABK) termasuk Nakhoda dan tanpa penumpang tersebut berhasil dievakuasi tim SAR terpadu.

Musibah terbakarnya kapal KM Bahari Indonesia milik PT. Fajar Bahari Nusantara itu tepatnya terjadi di Koordinat 4°10 ‘ 30.17” S 107°09’46.79” E di Laut Jawa.

"Kapal tersebut tidak mengangkut penumpang, ada 26 orang ABK dan semuanya selamat yang dievakuasi dengan kapal Samudra Jaya Abadi. Saat ini ke 26 orang ABK tersebut dibawa ke Pelabuhan Ketapang," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad dalam siaran persnya, Rabu (22/7).

Bersama Tim SAR gabungan, Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) Kelas I Tanjung Priok telah mengerahkan 1 unit kapal patroli KN. Alugara untuk mencari keberadaan bangkai kapal KM. Bahari Indonesia tersebut yang diduga hanyut ke arah barat searah dengan angin dan arus laut.

Ahmad menuturkan Kapal patroli KN. Alugara dikerahkan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran di lokasi kejadian terbakarnya kapal tersebut sekaligus ikut mencari bangkai kapal dimaksud yang diperkirakan hanyut.

"Kami juga telah mengirimkan pesan radio melalui Vessel Traffic Service (VTS) dan Stasiun Radio Pantai (SROP) sekitar untuk kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian agar berhati-hati dan menyampaikan kepada kami jika menemukan keberadaan bangkai kapal tersebut," tuturnya.

Mengenai penyebab terbakarnya kapal KM. Bahari Indonesia, dikatakan Ahmad, bahwa pihaknya menunggu hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Sebagai informasi, kapal KM Bahari Indonesia berwarna biru lambung dan putih deck atas dinakhodai Khafid dengan pemilik PT Fajar Bahari Nusantara dengan panjang Kapal: 69,8 x 16 meter. (*)

Guna mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) luncurkan Sistem Aplikasi Pelaporan Konsumsi Bahan Bakar Kapal (Data Collection System/DCS).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus Purnomo mengatakan, International Maritime Organization (IMO) melalui Konvensi MARPOL Annex VI telah mengatur bagaimana mengurangi emisi gas buang kapal dengan penerapan energi efficiency. ​

Indonesia, sambung Agus, mendukung hasil kesepakatan di IMO dengan mewajibkan semua negara anggota IMO untuk melaporkan konsumsi bahan bakar semua kapal khususnya kapal yang berukuran GT 5000 atau lebih kepada IMO setiap tahun dengan program DCS.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt. Sudiono menuturkan aplikasi ini merupakan implementasi dari Proyek Perubahan program PIM II yang saat ini diikuti oleh Kasubdit Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Ditjen Hubla untuk memudahkan para pemilik kapal melakukan pelaporan konsumsi bahan bakar kapalnya setiap tahun.

"Melalui aplikasi ini maka pelaporan konsumsi bahan bakar kapal berbendera Indonesia dapat dilakukan secara online, dimana aplikasi ini dapat diakses secara mudah dan cepat dari manapun. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung Gerakan Rumah Kaca agar bumi kita selalu nyaman kita tempati,” kata Capt. Sudiono.

Selain itu, sebagai salah satu negara anggota Dewan IMO yang berperan aktif dalam hal perlindungan lingkungan maritim, sejak 1 Januari 2020 Ditjen Hubla telah mewajibkan untuk kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang menggunakan bahan bakar low sulfur atau lebih dikenal dengan aturan IMO 2020, wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5% m/m untuk Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim.

Hal tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal.

“Dengan kebijakan penggunaan low sulfur yang telah diterbitkan, kita dapat menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang aktif dan peduli terhadap perlindungan lingkungan maritim,” pungkasnya. (sumber: hubla.dephub.go.id)

Proses evakuasi dan pencarian korban kapal nelayan Kasih 025 yang tenggelam pada hari Minggu siang (5/7) dilanjutkan kembali Senin pagi (6/7/2020) oleh Tim SAR bersama instansi terkait lain, termasuk tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kupang yang mengerahkan 1 kapal patroli KPLP KNP. 340.

"Data sementara yang kami terima hingga hari ini, dari total 28 orang yang berada di atas kapal, sebanyak 2 (dua) orang meninggal dunia, 20 orang selamat dan 6 (enam) orang masih dalam pencarian," ujar Kepala Kantor KSOP Kelas III Kupang Aprianus Hangki dalam siaran persnya, Senin (6/7).

Selain Tim Basarnas Kupang dan KSOP Kelas III Kupang, proses evakuasi juga melibatkan KKP Kupang, Polres Kupang, Polsek Alak, KPPP Tenau, Polair polda NTT, Dishub Provinsi NTT, BPBD, Tagana, Pelindo III dan pihak terkait lainnya.

Menurut laporan yang diterima Kantor KSOP Kelas III Kupang, kapal nelayan Kasih 025 berangkat dari Tablolong menuju Rote pada Minggu pagi (5/7). Namun kapal nelayan KASIH 025 berukuran GT. 13 yang memiliki panjang 15,55 meter dan lebar 3,1 meter ini tidak berangkat dari pelabuhan laut melainkan dari Syahbandar di Pelabuhan Perikanan di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Diduga saat berlayar, kapal nelayan tersebut dihantam ombak besar setinggi 2-4 meter yang mengakibatkan kecelakaan kapal," kata Hangki.

Usai kejadian, kapal cepat Express Bahari tujuan Rote-Kupang yang sedang melintas menginformasikan kepada Stasiun Radio Pantai bahwa ada kapal nelayan yang tenggelam dan meminta segera dikirimkan bantuan evakuasi dan pencarian.

"Kapal cepat Express Bahari melihat ada 2 (dua) orang yang mengapung di atas air lalu menolong orang tersebut dan dibawa ke Pelabuhan Tenau Kupang," imbuhnya.

Setelah tiba di Pelabuhan Tenau, tim yang terdiri dari personil KSOP Kupang, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) langsung membawa korban selamat ke Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan selanjutnya dibawa ke Rumah sakit Bhayangkara.

Sementara itu pada waktu yang bersamaan, kapal patroli KNP. 340 milik Kantor KSOP Kelas III Kupang serta kapal Basarnas Antareja segera menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan evakuasi.

"Kapal Patroli KNP. 340 melakukan penyisiran di daerah Tablolong dan daerah Pulau Kambing, sementara kapal Basarnas Antareza menyisir di Perairan Pukuafu. Pada Minggu sore sekitar pukul 16.11 WITA kapal Basarnas menemukan 2 (dua) orang korban meninggal dunia," urai Hangki.

Setelah kapal Basarnas tiba di Pelabuhan Tenau pada Minggu malam, korban meninggal dan para penumpang yang selamat langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Hangki berharap seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat oleh tim evakuasi terpadu. (*)

Kementerian Perhubungan memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 menjadi hingga 7 Juni 2020.

“Dengan demikian larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020. Kemenhub akan memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai SE Gugus Tugas yang masih boleh bepergian,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Sabtu (30/5).

Keputusan perpanjangan masa berlaku ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dimana sebelumnya Permenhub 25/2020 berlaku hingga 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

"Terbitnya Keputusan Menhub ini untuk menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 7 Juni 2020,” ujarnya.

Adita mengatakan, melalui Keputusan Menteri ini, Menteri Perhubungan meminta kepada para Dirjen di Lingkungan Kemenhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Walikota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi aturan ini.

“Dalam setiap mengeluarkan aturan dan kebijakan, Kemenhub selalu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan stakeholder terkait lainnya, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat selaras dan saling mendukung dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19,” pungkasnya. (*)

Setelah menunjukan catatan yang baik selama 2019 dalam hal memastikan kapal-kapal Indonesia yang berlayar keluar negeri telah memenuhi aspek kelaiklautan kapal yang diatur dalam persyaratan Tokyo MOU, kini Indonesia berada di posisi Grey List Tokyo MOU yang sebelumnya berada di posisi Black List.

Hal tersebut berdasarkan hasil Laporan Tahunan atau Annual Report Tokyo MOU 2019 yang dikeluarkan oleh Tokyo MOU yang menyebutkan bahwa saat ini posisi Indonesia sudah keluar dari Black List dan menempati posisi Grey List dan selanjutnya, Indonesia bersiap menuju White List di Tokyo MOU.

“Hasil laporan tahunan atau Annual Report Tokyo MOU 2019 ini merupakan kumpulan dari seluruh pemeriksaan kapal kapal niaga yang dilakukan oleh negara negara Anggota Tokyo MOU dimana terdapat 21 negara full member atau negara keanggotaan penuh,” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, (14/5/2020).

Menurut Ahmad, keluarnya posisi Indonesia dari blacklist Tokyo MOU akan memberikan dampak yang sangat positif dan memberikan kepercayaan bagi pemilik muatan sehingga kapal kapal Indonesia akan banyak lagi yang dipercaya untuk membawa muatannya ke manca negara.

Ahmad mengatakan, keberhasilan Indonesia keluar dari black List ini tidak terlepas dari hasil kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jendral Perhubungan Laut, dimana salah satunya pada 2018 melalui Surat Edaran Dirjen Hubla Nomor. UM.003/11/8 DJPL-18 mewajibkan agar seluruh kapal berbendera Indonesia yang akan keluar negeri harus diperiksa secara ketat oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal bersama dengan Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing (PSCO).

“Surat Edaran Dirjen Hubla ini memberikan legalitas kepada para Pengawas Kapal asing (PSCO) untuk lebih ketat lagi dalam memberikan pengawasan terhadap kapal kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar keluar negeri,”ujarnya.

Ahmad mencontohkan, salah satu Pelabuhan yang melaksanakan surat edaran tersebut adalah Pelabuhan Utama Tanjung Priok, dimana setiap kapal Indonesia yang akan keluar negeri mendapat pemeriksaan yang cukup ketat. Bagi kapal-kapal yang dari hasil pemeriksaan oleh PSCO ditemukan kekurangan yang beresiko kapal akan detained atau ditahan dan tidak diperbolehkan diberangkatkan serta tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

“Pemeriksaan yang sangat ketat inilah yang sekarang membawa dampak yang positif bagi pelayaran di Indonesia, dengan di masukannya Indonesia kedalam Grey List yang selanjutnya dengan upaya upaya yang lebih keras lagi kita harapkan dapat masuk kepada White List untuk tahun mendatang,” tuturnya.

Kementerian Perhubungan menilai partisipasi Indonesia dalam keanggotaan Tokyo MoU memberikan sejumlah benefit dalam menjaga standard keamanan dan keselamatan kapal.

Adapun hasil pemeriksaan Port State Control (PSC) dibawah naungan Tokyo MoU diakui secara internasional. Keanggotaan Indonesia di Tokyo MoU juga membuat pelabuhan di Indonesia terbuka bagi kapal-kapal asing.

Selain itu, keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menjamin kelaiklautan kapal Berbendera Indonesia ditunjukkan pula dengan membentuk Lembaga yang diberi nama Ship Safety Inspection - Center of excellence atau Pusat Unggulan Pemeriksaan Keselamatan Kapal, dimana tujuan utama dari Lembaga ini adalah untuk mendukung Kementerian Perhubungan dalam mencetak para  Pemeriksa Keselamatan Kapal baik Marine Inspector maupun Port State Control Officer untuk melaksanakan pemeriksaan kapal berbendara Indonesia maupun kapal asing sehingga mempunyai kemampuan setara dengan standar pemeriksaan keselamatan kapal kelas dunia.

Ke depan Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berharap agar keluarnya Indonesia dari Black List Tokyo MOU ini bisa memberikan dampak yang sangat positif sehingga kapal kapal Indonesia akan banyak lagi yang dipercaya oleh pemilik muatan untuk membawa muatannya ke luar negeri.

Sebagai informasi, Tokyo MoU adalah organisasi Port State Control (PSC) yang terdiri dari 21 negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standard internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota.

Setiap kapal harus menerapkan aturan standard International Maritime Organization (IMO) dan International Labour Organization (ILO), antara lain terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal. (*)

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Sei Pakning yang berada di Kabupaten Bengkalis, Riau mencatat kinerja positif selama Januari hingga April 2020. Trafik kunjungan kapal yang dilayani Pelabuhan Sei Pakning dari Januari hingga April 2020 sebanyak 372 call, naik 31,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 283 call.

General Manager Pelindo 1 Cabang Sei Pakning Al Abrar mengatakan, peningkatan ini disebabkan bertambahnya industri sebagai hinterland di sekitar pelabuhan sehingga terjadi peningkatan produksi.

“Layanan bisnis utama Pelabuhan Sei Pakning adalah kegiatan marine services yaitu pelayanan pemanduan, penundaan dan Ship to Ship (STS) Transfer. Kegiatan marine services ini dari Pilot Station yang berada di Selat Morong menuju ke area STS di Sei Pakning, Terminal Khusus (Tersus) Pertamina, Loading Point Ladinda, Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Futong, dan pelabuhan umum Tanjung Buton,” kata Al Abrar dalam siaran persnya, Kamis (14/05/2020).

Al Abrar mengungkapkan kegiatan STS untuk kapal yang memuat produk milik PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) terjadi kenaikan 39,13 persen dengan jumlah kapal sebanyak 32 call. Angka ini meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 sebanyak 23 call.

Sementara itu untuk jasa pemanduan dan penundaan yang dilakukan Pelindo 1 Sei Pakning untuk TUKS PT RAPP hingga April 2020 melayani 58 call, mengalami kenaikan 81,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 32 call dengan kapal muatan wood pulp, barge, petikemas, dan bongkar caustic soda.

Pelabuhan Sei Pakning berada di Selat Bengkalis dengan didukung dengan fasilitas dermaga pandu sepanjang 60 meter dengan kedalaman -6m Lws, 2 unit kapal pandu, 12 orang pandu, dan telah menerapkan ISPS (International Ship and Port Security) Code serta memiliki kantor kawasan di Pelabuhan Bengkalis.

“Pelayanan pemanduan dan penundaan di Pelabuhan Sei Pakning sampai saat ini zero waiting. Pelindo 1 Cabang Sei Pakning terus berkomitmen untuk mengoptimalkan kegiatan marine services dengan menyediakan para pandu yang profesional. Selain itu, kami juga terus berupaya untuk berinovasi menciptakan peluang bisnis baru seiring dengan berkembangnya industri di sekitar wilayah Sei Pakning,” jelasnya.

Kegiatan marine services, khususnya jasa pandu dan tunda kapal merupakan layanan utama yang dilakukan Pelindo 1 Sei Pakning sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 1243 tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 754 tahun 2011 tentang Pemberian Izin kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk menyelenggarakan Pelayanan Jasa Pemanduan pada Wilayah Perairan Pelabuhan dan Terminal Khusus Tertentu. (*)

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bekerjasama dengan Dinas Pemadaman Kebakaran, PT. Waruna Nusa Sentana Shipyard, serta instansi lain berhasil memadamkan kebakaran Kapal MT. JAG LEELA yang sedang docking di galangan kapal milik PT. Waruna Nusa Sentana Shipyard Belawan - Medan Sumatera Utara pada hari ini (11/5) pukul 07.30 WIB.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Ahmad mengatakan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menurunkan personil dari Kantor Kesyahbandaran, Kantor Otoritas Pelabuhan dan Kantor Distrik Navigasi Belawan untuk membantu proses pemadaman.

Ahmad mengungkapkan, bahwa Kapal MT. JAG LEELA sedang melakukan perawatan atau docking di galangan kapal milik PT. Waruna Sentana Shipyard Belawan sejak tanggal 11 April 2020.

“Menurut laporan yang kami dapatkan, api mulai dapat dipadamkan pada pukul 14.00, namun demikian asap masih pekat dan masih dalam proses pendinginan, sehingga evakuasi lebih lanjut belum dapat dilakukan,” kata Ahmad dalam keterangan resminya, Senin (11/05/2020).

Selanjutnya, Ahmad menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa akibat dari musibah kebakaran ini. Namun demikian, ada 22 orang yang mengalami luka bakar dan gangguan pernapasan yang sudah mendapatkan penanganan dari pihak rumah sakit.

“Dari 22 orang tersebut, 15 di antaranya sudah diperkenankan pulang, sedangkan 7 orang lainnya masih mendapatkan perawatan di rumah sakit PHC dan Rumah Sakit Komang Makes Belawan,” ujarnya.

Ahmad mengungkapkan penyebab kebakaran berdasarkan informasi yang diterima dari pihak galangan adalah karena percikan api yang berasal dari korsleting listrik penerangan di dalam tanki Center Oil Tank (COT) 6 kiri.

“Namun demikian, untuk investigasi lebih lanjut dan penyelidikan secara detail mengenai sumber terjadinya kebakaran akan dilakukan setelah asap dan kondisi kapal dalam keadaan baik dan aman,” pungkasnya. (*)

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengonfirmasi bahwa telah terjadi kebakaran di galangan kapal milik PT. Waruna Nusa Sentana Shipyard Belawan, Medan Sumatera Utara pada hari ini (11/5/2020) sekitar pukul 08.00 WIB.

"Benar telah terjadi kebakaran kapal MT. JAG LEELA yang sedang melakukan perawatan atau docking di galangan kapal milik PT. Waruna Nusa Sentana Shipyard Belawan - Medan yang berlokasi dan berjarak kurang lebih 1-2 kilometer dari kantor Distrik Navigasi Kelas I Belawan," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (11/5/2020).

Menurutnya, hingga saat ini, proses pemadaman api sedang berlangsung yang dilakukan oleh unsur-unsur maritim seperti Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Syahbandar Utama Belawan, PT. Pelindo I Belawan, Dinas Pemadam Kebakaran Belawan yang mengerahkan 6 unit mobil pemadam, dan Polairud Belawan.

Sementara dari sisi Laut kapal patroli KPLP KN. 5205 sudah berada di sekitar kejadian untuk mengamankan sisi laut dengan jarak sekitar 200 m dari lokasi. Ada 3 kapal terlibat dalam kegiatan  pemadaman dari sisi laut. Kapal-kapal tersebut adalah milik Pelindo I dan PT. Waruna.

"Hingga kini, tim SAR masih melakukan pengecekan apakah ada jatuh korban dengan terjadinya musibah kebakaran tersebut. Segera kami update informasinya," pungkasnya. (*)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 19 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Transportasi Laut Untuk Pelaksanaan Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran ini diterbitkan seiring adanya kebijakan yang mengizinkan seluruh moda transportasi beroperasi kembali ditengah masa pandemi Covid-19.

“Ini merupakan petunjuk operasional di lapangan bagi para Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Unit Penyelenggara Pelabuhan, Badan Usaha Pelabuhan dan Badan Usaha Angkutan Pelayaran serta Usaha Jasa Terkait untuk melaksanakan pembatasan perjalanan orang melalui transportasi laut dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” tulis Surat Edaran tersebut.

Dalam Surat Edaran tersebut menjelaskan mengenai beberapa petunjuk operasional di sektor transportasi laut. Seperti, petunjuk pengoperasian transportasi laut yang diizinkan untuk melayani kepentingan orang dan/atau kegiatan tertentu secara terbatas.

Lalu, petunjuk mengenai kapal barang dan kapal angkutan laut khusus diijinkan beroperasi dengan melaksanakan ketentuan mengenai Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 dan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  

Kemudian terhadap pengoperasian transportasi laut yang diizinkan untuk melayani kepentingan orang dan/atau kegiatan tertentu secara terbatas harus dilakukan pengendalian dan pengawasan.

Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan agar menyampaikan dan mensosialisasikan Surat  Edaran ini kepada para pemangku kepentingan, instansi pemerintah daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan masyarakat pengguna transportasi laut di wilayah kerja masing-masing, melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ni. (*)