Event, Galeri, Headlines

Partisipasi INSA di Pameran Transportasi dan Infrastruktur Indonesia 2017

Jakarta, INSA - Partisipasi Indonesian National Shipowners' Association (INSA) dalam acara Pameran Transportasi dan Infrastruktur Indonesia 2017, yang dilaksanakan pada 27-28 September 2017, di SMESCO Convention Center, Jakarta. Usai membuka acara, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan yang mewakili Menteri Perhubungan RI, Prasetyo Boedi Tjahjono; Anggota DPR RI dari Partai Gerinda, Bambang Haryo; dan Ketua Umum Sarasehan Transportasi & Infrastruktur Indonesia 2017, Suroyo Alimoeso yang didampangi pengurus INSA berkunjung ke Stand INSA. Pameran Transportasi & Infrastruktur yang keempat kalinya ini mengusung tema “Merangkai  Infrastruktur & Transportasi  Nusantara Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Nasional”.  Para peserta berasal dari berbagai subsektor transportasi nasional baik darat, laut, udara, maupun kereta api, serta dari para pelaku di bidang pembangunan infrastruktur nasional dan pariwisata nasional.(*) abc
Domestic, Ulasan Berita

Lebih Mudah, Cepat dan Praktis dengan E-Port

Surabaya – Dalam rangka peningkatan dan percepatan pelayanan transaksional di pelabuhan serta untuk mendukung penggunaan uang elektronik seiring dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) tentang pengurangan penggunaan uang tunai atau cashless, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) berkomitmen untuk kembali menggalakkan penggunaan e-Port di lingkungan Pelabuhan yang dikelolanya. Pada Rabu (23/8), kembali dilakukan sosialisasi kepada para pengguna jasa di sekitar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. “Disamping mendukung kebijakan pemerintah, penggunaan e-Port juga untuk mempermudah dan mempercepat akses pengguna jasa untuk masuk ke area Pelabuhan” ungkap Fernandes Ginting, Kahumas Pelindo III Cabang Tanjung Perak. Menurutnya, dengan sistem cashless dan beralih menggunakan uang elektronik ini masuk ke pelabuhan akan lebih mudah, cepat dan praktis. Konsep e-Port merupakan salah satu bentuk transformasi layanan Pelindo III dari sistem manual ke digital. Dalam mengimplementasikan e-Port tersebut, Pelindo III telah menggandeng pihak perbankan yang selama ini sudah bekerjasama pada segmen bisnis kepelabuhanan. Penggunaan e-Port sendiri hampir sama dengan penggunaan uang elektronik lainnya, selain dapat digunakan untuk akses keluar masuk pelabuhan dan jalan tol, juga dapat digunakan sebagai alat transaksi di toko – toko tertentu. Serta untuk keperluan isi ulangnya dapat dilakukan secara mandiri melalui mesin-mesin ATM bertanda khusus, customer service bank yang ditunjuk, toko-toko tertentu dan bahkan melalui aplikasi Smartphone. Selain dapat diperoleh di Bank Mandiri dan BNI, kartu e-Port juga disediakan langsung di Divisi Aneka Usaha dan Properti Pelabuhan Tanjung Perak dimana pada tempat tersebut sudah terdapat petugas Pelindo III yang siap membantu dan menjelaskan terkait dengan penggunaan e-Port. Menariknya, untuk periode tanggal 1 sampai dengan 30 September 2017 bagi setiap orang dan kendaraan yang memasuki kawasan pelabuhan Tanjung Perak dengan menggunakan kartu e-Port akan diberikan “Potongan tarif tanda masuk (PAS) pelabuhan sebesar 10%” lanjut Ginting. Dengan implementasi program baru ini, Manajemen Pelindo III berharap setiap orang dan kendaraan yang masuk di area pelabuhan mulai beralih untuk menggunakan uang elektronik. Sehingga sesuai target diharapkan mulai tanggal 1 Oktober 2017 semua orang dan kendaraan yang masuk ke area Pelabuhan Tanjung Perak sepenuhnya menggunakan e-Port.(*)abc
Domestic, Ulasan Berita

Produktivitas Handling Pelindo III Pecahkan Rekor

Surabaya – PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) kembali menunjukkan dedikasinya terhadap kepuasan layanan yang diberikan kepada para pengguna jasa. Hal tersebut dibuktikan pada pelaksanaan pekerjaan bongkar muat Steel Billet yang dilakukan oleh Pelabuhan Cabang Tanjung Perak beberapa saat lalu. Sebanyak 30.544 Ton Steel Billet yang diangkut melalui kapal MV. Berge Shari, sandar perdana di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Minggu (6/8). Kapal yang merupakan milik sebuah perusahaan Singapore “Bergebulk Singapore” ini telah berlayar dari Mesaieed Sea Port, Qatar menuju Pelabuhan Tanjung Perak. Momen ini menjadi spesial bagi Pelindo III karena pembongkaran muatan perdana Steel Billet tersebut ditangani secara langsung oleh Pelindo III selaku Badan Usaha Pelabuhan. Keberhasilan Pelindo III dalam menangani kegiatan tersebut tidak lepas dari adanya dukungan pihak-pihak terkait, serta kesiapan alat bongkar muat Harbour Mobile Crane (HMC), forklift maupun alat angkut trailer. Tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk membongkar seluruh muatan yang diangkut oleh kapal Handysize berjenis Bulk Carrier dengan bobot 21.550 Gross Tonnage, panjang 180 meter dan draught 9,5 meter tersebut. “kinerja bongkar kami mencapai 165 T/G/H” ungkap Joko Noerhudha, General Manager PT Pelindo III (Persero) Cabang Tanjung Perak. Dengan kecepatan bongkar seperti ini, dalam sehari Pelindo III mampu membongkar sebanyak 12.292 Ton Steel Billet, dengan demikian seluruh kegiatan bongkar Steel Billet tersebut dapat dirampungkan kurang dari 3 (tiga) hari. “Ini merupakan bentuk nyata implementasi dari salah satu budaya perusahaan di Pelindo III, yaitu Customer Focus”, selain itu sebagai upaya untuk memberikan tingkat kepuasan yang lebih bagi pengguna jasa Pelindo III juga menyediakan layanan Port to Door serta layanan pengurusan dokumen melalui satu pintu, lanjut Joko. Disamping layanan-layanan diatas, saat ini fasilitas dan alat yang dimiliki oleh Pelindo III sudah sangat mumpuni untuk melakukan berbagai macam kegiatan bongkar muat. Untuk kegiatan bongkar muat Steel Billet ini, Pelindo III menggunakan forklift yang difungsikan untuk mengangkat steel billet dari lambung kapal untuk kemudian dilanjutkan dengan Harbour Mobile Crane (HMC) yang mengangkat Steel billet dari kapal menuju Dermaga. Dengan berfokus pada peningkatan layanan diberbagai sektor, Pelindo III semakin membuktikan sebagai salah satu perusahaan yang berperan penting dalam memacu integrasi logistik dengan layanan jasa pelabuhan yang prima.(*)abc
Insa Insight, Teknologi

3 Pelabuhan Serentak Terapkan Layanan Inaportnet

Jakarta, INSA - Tiga pelabuhan serentak menerapkan layanan kapal dan barang berbasis online "Inaportnet" yang ditandai dengan video conference yaitu untuk pelabuhan Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Panjang (Lampung), dan Balikpapan (Kalimantan Timur). Penerapan Inaportnet menurut Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Laut Bay M Hasani bertujuan meningkatkan  pelayanan kapal di pelabuhan agar dapat berjalan cepat, terpercaya, transparan,  dan terstandar serta biaya yang minimal. "Dengan begitu dapat meningkatkan daya saing pelabuhan di Indonesia," kata Bay dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (26/9/2017). Penerapan Inaportnet di Pelabuhan dikatakannya, telah menjadi Quick Win Kementerian Perhubungan, yang harus diterapkan pada 16 pelabuhan di Indonesia. Adapun hingga saat ini sudah ada 10 pelabuhan yang telah melakukan go live dari total 16 pelabuhan yang ditargetkan untuk go live seluruhnya di akhir tahun 2017. Beberapa Sistem pendukung pelaksanaan Inaportnet yang sudah berjalan yaitu Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut (SIMLALA), Sistem Kapal Online, Aplikasi Sertifikasi Pelaut, Sistem Informasi Kepelabuhanan, dan Sistem yang ada pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP). "Ini akan dapat berjalan bila sistem pendukungnya handal dan terintegrasi  dengan baik. Disamping itu perlu sinergi yang baik diantara seluruh pemangku kepentingan," ujarnya. Video Conference dilaksanakan dari ruang Command Center Kemenhub lantai 25 antara Plt. Dirjen Hubla dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I  Banjarmasin, Panjang, dan Balikpapan beserta jajarannya. Sebelumnya, mereka telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas pada 14 Juni 2017 untuk pelabuhan Banjarmasin, 18 Agustus 2017 untuk pelabuhan Panjang dan Balikpapan. "Ini merupakan bentuk kesungguhan dan komitmen kita untuk mewujudkan penerapan Inaportnet di Pelabuhan, oleh karena itu harus benar-benar kita dalami dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta ditindaklanjuti dengan usaha keras kita bersama," pungkasnya.(*)abc
Ulasan Berita

Menhub Paparkan Program Tol Laut di Depan Delegasi Asia Europe Meeting

BALI – Di depan 251 Delegasi Transport Senior Official Meeting (TSOM) yang berasal dari Negara-negara Asia dan Eropa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memaparkan keberhasilan program tol laut. Wujud sinergi konektivitas transportasi laut dapat dilakukan melalui penguatan sektor maritim dengan program tol laut. Program tol laut merupakan sistem distribusi logistik yang tujuan utamanya adalah mengurangi disparitas harga di Kawasan Timur. Menhub menyampaikan bahwa program tol laut yang digagas oleh Pemerintahan Jokowi – JK telah berhasil menurunkan harga bahan-bahan pokok di kawasan Timur Indonesia. Dengan keberhasilan program tol laut sebagai konektivitas maritim, Menhub mengharapkan program ini dapat dijadikan contoh untuk meningkatkan dan memperkuat konektivitas di Negara-negara yang tergabung dalam Asia – Europe Meeting (ASEM). Menurut Menhub, hal ini sejalan dengan tema yang diusung yaitu dalam pertemuan ASEM ke-4, yaitu "Menjembatani Asia dan Eropa Melalui Konektivitas Transportasi Terpadu dan Sinergi Rencana Strategis Regional.” Disamping memaparkan program tol laut, Menhub minta agar TSOM mematangkan pembahasan Deklarasi Bali yang akan ditetapkan dalam pertemuan tingkat Menteri pada tanggal 27 September 2017. “Saya minta agar TSOM mematangkan naskah Bali Deklarasi yang akan ditetapkan pada pertemuan tingkat Menteri besok,” kata Menhub dalam keterangan resminya, Selasa (26/9/2017). Bali Deklarasi adalah output dari pertemuan ASEM – TMM yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Negara-negara anggota dalam membahas program-program yang akan dilaksanakan secara bersama-sama. Secara garis besar, Bali Deklarasi memuat butir-butir sebagai berikut :
  1. Menekankan pada konektivitas untuk semua dimensi.
  2. ASEM sebagai wadah strategis untuk meningkatkan kerja sama Negara Asia dan Eropa.
  3. Meningkatkan partisipasi swasta/lembaga keuangan dalam melakukan investasi di sektor transportasi.
  4. Mewujudkan pengembangan transportasi berkelanjutan melalui penggunaan teknologi yang lebih efektif dan efisien.
  5. Mendorong kerja sama yang lebih kuat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Negara anggota ASEM (Negara kepulauan/Negara dengan mayoritas wilayah lautan dan Negara dengan mayoritas wilayah daratan termasuk wilayah terpencil).
  6. Membangun sinergi antara rencana strategis regional di bawah kerangka : Uni Eropa, ASEAN, UNECE, UNESCAP, IMO, ICAO, WCO, OSJD dan OTIF.
Pada kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan bahwa Indonesia memacu peran BUMN dan swasta dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi melalui beberapa skema pendanaan. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengundang semua stakeholder agar ikut serta dalam kerja sama pembangunan transportasi yang akan dilanjutkan melalui studi kelayakan yang akan diimplementasikan dalam forum kerjasama tersebut. “Pada kesempatan ini, Indonesia mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam kerja sama pengembangan sektor transportasi,” tuturnya. Selain Transport Senior Officials Meeting (TSOM), Menhub juga sekaligus membuka pameran transportasi dan logistik yang diikuti oleh perusahaan yang berasal dari Indonesia dan beberapa Negara dari luar, yaitu: Uni Eropa, Jepang, Rusia, Italia, Polandia, India, dan Jerman. Pameran ini dapat menjadi peluang investasi kerja sama secara khusus melalui ekspos gambaran perkembangan insfrastruktur Indonesia di udara, laut dan kereta api. Ada 30 booth dalam pameran yang terdiri dari 17 exhibitor dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali, PT. Angkasa Pura 1, PT. Angkasa Pura 2, PT. Pelindo 1, PT. Pelindo 2, PT. Pelindo 3, PT. Pelindo 4, PT. Garuda Indonesia, PT. Airnav Indonesia,  PT. Len Industri, PT. Pindad, PT. INKA, DPP INSA, DPP ALFI, KADIN, BKPM, dan Lembaga Keuangan.(*)abc
Galeri, Headlines

Menhub Kunjungi Stand INSA di Acara Asia Europe Meeting

Jakarta, INSA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan menawarkan 12 proyek strategis dalam pertemuan bilateral dengan 9 negara di sela-sela Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 26 – 28 September 2017. Kesembilan negara tersebut adalah Jepang, RRT, Polandia, Hongaria, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, dan Singapura. "Saya akan menawarkan investasi dalam pertemuan bilateral nanti. Proyek yang ditawarkan adalah Makassar New Port, Product terminal 1 dan 2 Pelabuhan Kalibaru, Pelabuhan Kijing, Pelabuhan Sorong (Papua Barat), Kanal Cikarang-Bekasi-Laut (CBL), Pelabuhan Tanjung Carat, Bandara Kualanamu, Bandara Internasional Lombok, Kereta Api Makassar-ParePare, Light Rapid Transit (LRT) Bandung, dan Trem Surabaya," jelas Menhub Budi. Dalam skala khusus Menhub akan bertemu dengan perwakilan dari Jepang untuk membahas beberapa proyek transportasi yang sedang berjalan ataupun dalam tahap perencanaan. "Nanti dengan Jepang saya akan membahas perkembangan Pelabuhan Patimban, perkembangan Mass Rapid Transit (MRT), perkembangan Light Rapid Transit (LRT) dan High Speed Train Jakarta – Surabaya," ujar Menhub Budi. Adapun dengan Filipina, Menhub akan membahas vokasi/training pelaut Indonesia dan tindak lanjut Roro rute Bitung, Indonesia - Davao, Filipina. "Seperti kita ketahui kualitas pelaut-pelaut Filipina sangat bagus, untuk itu akan sangat baik sekali bila pelaut Indonesia mendapatkan pelatihan dengan negara Filipina. Sedangkan untuk Roro Bitung - Davao akan kita samakan persepsi agar rute tersebut dapat berlayar dengan terjadwal," ucapnya. Untuk negara Tiongkok akan dibahas perkembangan proyek infrastruktur transportasi yang melibatkan Tiongkok hasil dari One Belt One Road (OBOR) yaitu infrastruktur di Sumatera Utara, Kalimantan dan Sulawesi Utara. Sedangkan dengan beberapa negara lainnya akan dibahas isu Intelegent Tansport System dengan negara Korea, isu Non-Convention Vessel Standard (NCVS) dengan negara Malaysia, kerjasama transportasi udara dan laut dengan Singapura dan menawarkan proyek-proyek strategis transportasi dengan Hongaria dan Polandia. Sementara itu, Ketua Umum Carmelita Hartoto mengatakan, acara ini merupakan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengetahui peluang usaha dan peraturan di negara lain. "Melalui acara ini mereka bisa melihat berbagai potensi di Indonesia dan kita juga mengetahui peluang kita," kata Carmelita. Usai membuka acara,  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Pengurus Pusat INSA mengunjungi stand INSA di acara Asia Europe Meeting Transport Minister’s Meeting (ASEM TMM) ke-4 di Bali.(*)  abc
Headlines, Ulasan Berita

Asas Cabotage Demi Kedaulatan Negara

Jakarta, INSA - Kebijakan asas cabotage telah sukses menjaga kedaulatan negara dari aspek keamanan dan pertahanan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.
Asas cabotage bermakna pada kedaulatan negara (sovereign of the country) terkait peran sektor transportasi laut dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara dari kemungkinan serangan oleh negara asing.
Pelayaran nasional memiliki sejarah panjang dalam menjaga kedaulatan negara. Sejarah mencatat, para pelaku usaha pelayaran niaga nasional bersama TNI AL berperan membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu, berbagai jenis kapal niaga nasional dikerahkan untuk memobilisasi kekuatan.
Menurut Undang-undang No. 03/2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa armada niaga nasional sebagai komponen pertahanan negara yang dapat dimobilisasi jika negara dalam keadaan bahaya.
Armada pelayaran nasional memiliki kekuatan yang cukup besar dalam menjaga kedaulatan negara. Asas cabotage tertuang dalam Inpres 5/2005 dan Undang-undang 17/2008 tentang Pelayaran.
Asas cabotage menegaskan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera merah putih, dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan di Indonesia.
Indonesia bukan satu-satunya negara yang memberlakukan asas cabotage, melainkan beberapa negara lain bahkan telah lebih dulu menerapkan asas cabotage seperti, Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillipina dan sebagainya.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan asas cabotage yang dikeluarkan pemerintah pada 2005 disambut baik oleh para pelaku usaha pelayaran nasional. Hasilnya, kebijakan pemerintah yang didukung peran pelaku usaha menjadikan industri pelayaran nasional terus mengalami pertumbuhan pesat hingga saat ini.
“Investasi di sektor pelayaran dan industri terkait lainnya terus melonjak sejak diterbitkannya asas cabotage hingga saat ini,” katanya.
Armada kapal nasional melonjak dari  6,041 unit pada 2005 menjadi 24,046 unit pada 2016 yang terdiri dari armada angkutan laut pelayaran dan angkutan laut khusus. Total kapasitas angkut meroket dari 5,67 juta GT pada 2005 menjadi 38,5 juta GT pada 2016. Hal ini juga seiring pertumbuhan jumlah perusahaan pelayaran nasional yang terus terjadi.
Sekretaris Umum INSA Budhi Halim mengatakan, dengan kekuatan yang cukup besar, pelayaran nasional juga telah mampu melayani seluruh pendistribusian kargo domestik. Pada 2016, seluruh distribusi kargo domestik sudah terlayani oleh kapal nasional dari total kargo 621 juta ton pada 2016.
Dalam Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran pada pasal 8 poin satu disebutkan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan poin dua pada pasal yang sama menyatakan, kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan di wilayah perairan Indonesia.
Pada pasal 56 disebutkan, pengembangan dan pengadaan armada angkutan perairan nasional dilakukan dalam rangka memberdayakan angkutan perairan nasional dan memperkuat industri perkapalan nasional yang dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.
Pada pasal 57 menerangkan pemberdayaan industri angkutan perairan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 wajib dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan perpajakan, memfasilitasi kemitraan kontrak jangka panjang antara pemilik barang dan pemilik kapal, dan memberikan jaminan ketersediaan bahan bakar minyak untuk angkutan di perairan.
Perkuatan industri perkapalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu, mengembangkan pusat desain, penelitian, dan pengembangan industri kapal nasional, mengembangkan standardisasi dan komponen kapal dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan melakukan alih teknologi, mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal.
Selain itu,  memberikan insentif kepada perusahaan angkutan perairan nasional yang membangun dan/atau mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri, membangun kapal pada industri galangan kapal nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar negeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih teknologi; dan memelihara dan mereparasi kapal pada industri perkapalan nasional yang biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Berdasarkan hal itu, kata Budhi, setiap kebijakan yang dikeluarkan baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan transportasi laut harus mengedepankan kebijakan asas cabotage, terutama yang terkait perbaikan iklim investasi ataupun kemudahan berbisnis.
“Asas cabotage adalah bentuk kedaulatan negara dan mandatory atau bersifat wajib untuk negara. Asas cabotage Selain telah memberikan dampak yang signifikan pada investasi di bidang pelayaran dan sektor terkait lainnya, juga menjadi penjaga kedaulatan negara. Ini yang perlu kita jaga bersama untuk Indonesia.”(*)
abc