Event

CAAIP Bersama INSA Gelar FGD NCVS

Jakarta INSA -Bertempat di Hotel Bidakara Jakarta hari ini (24/11), dilakukan FGD tentang Non Convention Vessel Standard. Adalah Corps Alumni Akademi Pelayaran dan DPP INSA (Indonesian Ships Owner Association) yang berinisiatif untuk melakukan diskusi tersebut dengan mengundang seluruh stake holder di bidang maritim. Seperti diketahui bahwa peraturan yang membawahi dunia pelayaran begitu banyak dan berbelit, yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam menjalankan bisnis pelayaran. Hal tersebut juga membuat banyak kapal menjadi tidak memenuhi persyaratan tersebut dikarenakan alasan ekonomis ataupun letak geografis yg jauh dari kantor pemerintahan (UPT Hubla). Sementara ini semua kapal di Indonesia dan seluruh dunia mengacu kepada aturan di bawah International Maritime Organization yang sebenarnya badan dunia itu sendiri hanya mengatur untuk kapal kapal berukuran diatas 500 Gross Ton dan kapal kapal yang berlayar antar negara. Indonesia pada tahun 1992 mengeluarkan Undang Undang nomor 21 yang diberlakukan mulai 17 September 1992 dan mencabut aturan peninggalan Hindia Belanda Scheepen Ordonantie staatsblaad  (pasal 131) tetapi tetap mengadopsi Scheepen Verondening yang merupakan petunjuk teknis dari pembangunan kapal. Lalu pada tahun 2008 Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang Undang no.17 tentang Pelayaran menggantikan Undang Undang nomor 21 tahun 1992 (pasal 354), dengan adanya UU 17 tahun 2008 maka semua aturan mengenai kapal dan bangunannya mengacu kepada aturan Konvensi International Maritime Organization (IMO). Sebagai kelanjutan dari Undang Undang 17 tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan KM 65 tentang pengesahan Non Convention Vessel Standard, dilanjutkan pada tahun 2012 Direktur Jendral Perhubungan Laut mengeluarkan SK no.UM.008/9/20/DJPL-12 mengesahkan pemberlakuan aturan Non Convention Vessel Standard di Indonesia.  Sayangnya setelah berganti kepemimpinan dan pejabat, semangat membuat negara maritim ini berdaulat atas laut, kapal, pelaut dan aturan nya menjadi tidak jelas. Dan tanpa disadari itu sudah berlalu 4 tahun semenjak SK Dirjen dikeluarkan. Dengan dasar ingin menjadi garda terdepan dalam memajukan industri maritim dan kepelautan di tanah air, CAAIP bekerja sama dengan DPP INSA sama sama bertekad menjadi referensi pemerintah dalam memberikan masukan bidang maritim. Dalam sambutan ketua panitia penyelenggara, Captain Achmad Jauhari mengatakan: "Kami memiliki tanggung jawab moral terhadap kemajuan industri maritim di negeri ini, banyak seminar maritim yang dilaksanakan oleh berbagai pihak yang bahkan tidak ada hubungan nya dengan maritim. Kami dari Corps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran akan mengawal pemutakhiran pasal pasal di NCVS agar benar benar aplicable untuk wilayah Indonesia dan bisa menjadi faktor pendukung utama program Tol Laut dan Cita cita negara kita menjadi Poros maritim dunia.” Dari tanggapan beberapa peserta, harapan diberlakukan nya aturan ini sangat besar. Wakil INSA dari Makassar Dr. Hamka memberi masukan:"Sebaiknya aturan yang membawahi NCVS harus bisa di keluarkan oleh Presiden Indonesia agar kepentingan sektoral antar kementrian tidak menjadi penghalangnya, tidak cukup dalam Peraturan Menteri". Diakhir acara Ketua Panitia, Capt Achmad Jauhari memberikan rangkuman hasil diskusi kapada Bapak Agustinus Maun sebagai perwakilan dari Kementrian Perhubingan Laut yang berjanji akan menindak lanjuti hasil diskusi tersebut. (sumber: emaritim.com). abc
Event

INSA Gelar Coffee Morning dengan Stakeholder Pelabuhan

Jakarta, INSA – Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) menyadari bahwa pelabuhan memiliki peran penting sebagai gerbang aktivitas perdagangan, penghubung moda transportasi, menjadi mata rantai dalam sistem logistik dan dapat menjadi kawasan industri. Pelabuhan yang dikelola secara baik dan efisien akan mendorong kemajuan perdagangan, bahkan industri di daerah sekitarnya akan maju dengan sendirinya. Di Jakarta sendiri terdapat tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, dan Kalibaru. Hingga saat ini pelabuhan-pelabuhan tersebut masih menyimpan permasalahan yang perlu dicarikan solusi secara bersama. INSA merasa perlu memberikan kontribusi untuk mewujudkan pelabuhan yang berdaya saing tinggi dalam menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Atas dasar itulah, pada hari ini, (Jumat, 18 November 2016), INSA menggelar Coffee Morning bertajuk “Membangun Sinergi Guna Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi di Pelabuhan”. Acara ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di pelabuhan seperti Direktur Utama PT Pelindo II, Elvyn G. Masassya; Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi; Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra; Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok, H. Marwansyah SH, MM., MH; DPC INSA Jaya dan DPC INSA Sunda Kelapa. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, diskusi ini bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan kepelabuhanan sekaligus mencarikan solusinya serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan daya saing industri maritim nasional. “INSA bersama stakeholder pelabuhan lainnya secara serius mendorong produktivitas dan efisiensi di pelabuhan,”kata Carmelita. Carmelita menuturkan, Pelabuhan Tanjung Priok memiliki peran besar bagi Indonesia. Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), peningkatan pelayanan dan harga yang kompetitif di pelabuhan adalah modal utama untuk bisa bersaing dengan negara-negara kawasan ASEAN lainnya. Penerapan inaportnet di Pelabuhan Tanjung Priok, sambung Carmelita, diharapkan mampu memperbaiki dan meningkatkan konektivitas Indonesia, yang pada akhirnya memberikan kemudahan dan kelancaran bagi para pelaku usaha pelayaran. Sementara itu, Carmelita menambahkan, Pelabuhan Sunda Kelapa juga memiliki keunikan tersendiri karena disandari oleh kapal pelayaran rakyat (pelra) kayu dan kapal besi. Terkait rencana pengembangan pelabuhan tersebut, para pelaku usaha pelayaran hingga saat ini belum mendapat kejelasan mengenai konsep pengembangan yang dilakukan oleh pengelola pelabuhan. “Mari tingkatkan sinergi demi kemajuan industri maritim nasional,” pungkasnya. Berikut hasil kesimpulan diskusi dari Tim Perumus INSA: Untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, INSA sependapat bahwa sistem online terintregrasi secara umum harus diberlakukan mengingat Pelabuhan Tanjung Priok sebagai gerbang utama Indonesia dengan pelabuhan internasional dalam arus barang. Namun, terdapat beberapa catatan bahwa didalam implementasi sistem ini membutuhkan suatu persiapan yang matang baik itu dari infrastruktur penunjang termasuk jaringan, software bahkan SDM. Supaya sistem ini dapat diimplementasikan secara lancar. Untuk menghindari potensi-potensi masalah teknis yang timbul di lapangan perlu disiapkan back up sistem secara manual, sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak menjadi permasalahan yang serius yang dapat menggagalkan sistem ini terimplementasi secara keseluruhan. INSA mendorong agar semua pihak meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di pelabuhan dalam rangka memperkecil waiting time dan berthing time di pelabuhan. INSA sepakat untuk terus dibangun sinergi kerja dengan instansi terkait bagi tercapainya quick despatch kapal di pelabuhan. (*)abc