Galeri

WORKSHOP MENUJU 15 TAHUN IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Workshop Menuju 15 Tahun Implementasi Asas Cabotage, di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta, Kamis (07/11/2019). Acara tersebut mengundang berbagai stakehloder di sektor maritim dan terkait lainnya. Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) turut hadir sekaligus menjadi pembicara yang diwakili oleh Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto. Workshop dibuka Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo. abc
Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI WORKSHOP MENUJU 15 TAHUN IMPLEMENTASI ASAS CABOTAGE

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) diundang menjadi pembicara pada acara Workshop Menuju 15 Tahun Implementasi Asas Cabotage yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan laut Kementerian Perhubungan, di Grand Mercure, Jakarta, Kamis (07/11/2019). Dari DPP INSA diwakili langsung oleh Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto sebagai pembicara bersama dengan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko dan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio sebagai moderator. Workshop tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Agus Purnomo. Dalam sambutannya Agus mengatakan, jumlah armada kapal niaga nasional tumbuh secara signifikan sejak diterapkannya asas cabotage pada 2005.  Selain itu, armada kapal nasional juga menguasai pangsa pasar muatan dalam negeri. Agus menuturkan tantangan yang harus dihadapi saat ini adalah bagaimana biaya logistik angkutan laut bisa kompetitif, barang terdistribusi ke seluruh pelosok nusantara, dan mampu bersaing di pasar internasional. Karena itu, pemerintah, INSA, dan stakeholder terkait harus duduk bersama guna menghadapi tantangan-tantangan tersebut. “Asas cabotage is ok tapi harus kompetitif. Lalu, bagaimana kita bisa masuk pasar internasional, pemerintah harus berbuat apa agar itu bisa terlaksana,” ujar Agus. Hal senada dikatakan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko, bahwa asas cabotage memberikan dampak positif bagi industri pelayaran nasional serta industri turunannya. Capt. Wisnu berharap melalui asas cabotage perusahaan pelayaran nasional semakin tumbuh dan mampu bersaing di dunia internasional. Dengan begitu akan terciptanya lapangan pekerjaan sehingga diperlukan sumber daya manusia (sdm) yang unggul. “Kedepannya banyak generasi muda kita memanfaatkan asas cabotage ini untuk mendapatkan lapangan pekerjaan,” kata Capt. Wisnu. Capt. Wisnu menambahkan workshop ini diharapkan bisa menjadi ajang diskusi yang cukup berkontributif dan bisa memberikan solusi kedepannya. Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto mengatakan, kebijakan asas cabotage yang termuat dalam Inpres No. 5 dan Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran ini harus dijalankan konsisten karena terbukti memberikan dampak positik bagi ekonomi nasional. “Pemberdayaan pelayaran nasional memerlukan dukungan seluruh pihak khususnya pemerintah dengan memberikan kebijakan turunan dari amanat pada Pasal 56 dan 57 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran,” ucap Carmelita. Carmelita menambahkan pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan dari sisi fiskal, pembiayaan moneter dan operasional kapal. Kondisi ini mengakibatkan pelayaran nasional belum berdaya saing. Acara workshop tersebut juga dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, KSOP dan OP Kelas Utama seluruh Indonesia, Asosiasi di sektor maritim, dan Akademisi. (*) abc
Headlines

9-10 DESEMBER 2019, INSA GELAR RUA KE XVII

Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia atau Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) akan menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) INSA ke – XVII di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin - Selasa, 9 - 10 Desember 2019. Dengan mengambil tema “INSA Tangguh Menjaga Kedaulatan Menuju Indonesia Maju”, pelaksanaan RUA INSA ke – XVII merupakan amanat dari Anggaran Dasar INSA pasal 13 dan Anggaran Rumah Tangga INSA pasal 26, serta hasil Keputusan Rapat pada 17 September 2019. Adapun peserta RUA INSA ke XVII adalah perusahaan pelayaran yang telah terdaftar dan memiliki nomor keanggotaan sebagai anggota INSA sampai dengan akhir 31 Oktober 2019. Peserta RUA INSA ke XVII dihimbau untuk melunasi semua kewajiban keuangan organisasi antara lain iuran keanggotaan sampai dengan bulan Desember 2019, dan sertifikat keanggotaan per tahun 2018. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silahkan datang langsung ke Sekretariat DPP INSA, Jl. Tanah Abang III, No. 10, Jakarta Pusat atau melalui fax (021) 3849522, Telp. (021) 3447149, 3842307, email: rua17@insa.or.id, rua.insa17@gmail.com. website: www.insa.or.id. (*) abc
Regulasi

TIGA ASOSIASI DESAK CABUT PERMENDAG 76/2019

Para pelaku usaha di industri maritim menilai kebijakan Permendag 76 tahun 2019 tentang Impor Barang dalam Keadaan Tidak Baru (Bekas), yang ditetapkan pada 14 Oktober 2019 atau enam hari menjelang pelantikan Presiden. Aturan ini dinilai tidak sejalan dengan semangat memberdayakan industri pelayaran dan perkapalan nasional. Hal ini termuat dalam pernyataan bersama ketiga asosiasi pengusaha yakni IPERINDO (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia), INSA (Indonesian National Shipowners’ Association), dan GAPASDAP (Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan). Carmelita Hartoto, Ketua Umum DPP INSA mengatakan bahwa ketiga asosiasi telah melakukan pertemuan untuk membahas Permendag 76 tersebut. Hasil pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan yang termuat dalam Permendag 76 itu kontra produktif terhadap keberlangsungan usaha industri perkapalan dan pelayaran nasional. “Kami meminta agar PM 76 ini dicabut, khususnya yang mengatur usia maksimum kapal yang boleh diimpor yaitu 30 tahun. Karena hal ini sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup industri pelayaran, perkapalan dan penyeberangan,” katanya, Senin (4/11). Sebelumnya pada 2015, ketiga asosiasi ini telah menyusun roadmap terkait batasan impor kapal dari luar negeri. Eddy K. Logam, Ketua Umum Iperindo mengatakan seharusnya roadmap yang telah disusun tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan kelangsungan hidup puluhan ribu pekerja galangan kapal nasional yang terancam dengan terbitnya Permendag No 76 tersebut. Kebijakan ini juga membuat laut Indonesia akan dipenuhi ‘sampah’ kapal-kapal tua, yang berdampak pada inefisiensi biaya operasional kapal. “Maka kami menilai, sebaiknya dikembalikan lagi kebijakan yang sesuai dengan roadmap yang telah dibuat oleh ketiga asosiasi,” kata Eddy. Dia menilai, kebijakan Permendag seharusnya sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang berencana menekan defisit neraca perdagangan, sekaligus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri perkapalan nasional. Khoiri Soetomo, Ketua Umum Gapasdap mengatakan kebijakan Permendag 76 ini akan mengakibatkan berlebihnya pasokan kapal, sehingga berdampak negatif pada kegiatan industri pelayaran dan penyeberangan nasional. “Seharusnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dapat sejalan dengan pemberdayaan industri maritim, di mana di dalamnya ada perkapalan, penyeberangan dan pelayaran.” (*)abc
Insa Insight, Ulasan Berita

2020, KAPAL YANG BEROPERASI DI PERAIRAN INDONESIA WAJIB BERBAHAN BAKAR DENGAN KANDUNGAN SULFUR 0.5%

Jelang pemberlakukan kewajiban setiap kapal menggunakan bahan bakar low sulfur atau lebih dikenal dengan aturan IMO 2020, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap kapal baik kapal berbendera Indonesia maupun kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia wajib menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur senilai maksimal 0,5 % m/m, mulai 1 Januari 2020.

Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. SE.35 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Bahan Bakar Low Sulfur dan Larangan Mengangkut atau Membawa Bahan Bakar yang tidak Memenuhi Persyaratan serta Pengelolaan Limbah Hasil Resirkulasi Gas Buang dari Kapal. Adapun kewajiban menggunakan low sulfur tersebut menunjuk pada aturan International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL Convention) Annex VI Regulation 14, IMO Resolution Marine Environment Protection Committee (MEPC) 307(73) : 2018 Guidelines for the Discharge of Exhaust Gas Recirculation (EGR) Bleed-Off Water, Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/93/14/DJPL-18 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Batasan Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar dan Kewajiban Penyampaian Konsumsi Bahan Bakar di Kapal. "Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar tersebut agar melakukan pembersihan tangki bahan bakar, sistem perpipaan dan perlengkapan lainnya yang terkait untuk memastikan kebersihan dari sisa atau endapan bahan bakar sebelumnya (bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m) dan mengembangkan rencana penerapan di kapal (ship implementation plan) sesuai pedoman IMO MEPC.1/Circ.878," ujar Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Capt. Sudiono dalam keterangan resminya. Lebih lanjut, Capt. Sudiono mengatakan bahwa kapal berbendera Indonesia yang masih menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m, agar dilengkapi dengan Sistem Pembersih Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System) dengan jenis yang disetujui oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Sementara itu, Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional dilarang mengangkut atau membawa bahan bakar dengan kandungan sulfur lebih besar dari 0,5 % m/m untuk sistem propulsi/ penggerak atau bahan bakar untuk operasi peralatan lainnya di atas kapal mulai tanggal 1 Maret 2020 dan larangan ini tidak berlaku untuk kapal yang menggunakan metode alternatif misalnya menggunakan sistem pembersihan gas buang yang disetujui berdasarkan peraturan 4.1 Annex VI Konvensi MARPOL. "Adapun Kapal berbendera Indonesia yang berlayar Internasional yang menggunakan Sistem Pembersihan Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber) tipe open loop untuk Resirkulasi Gas Buang (Exhaust Gas Recirculation/ EGR) agar memperhatikan ketentuan di negara tujuan dikarenakan beberapa negara telah melarang penggunaan Sistem Pembersihan Gas Buang (Exhaust Gas Cleaning System/ Scrubber) tipe open loop dimana pembuangan limbah hasil resirkulasi sistem gas buang dari mesin di kapal untuk dibuang secara langsung diperairan negaranya dan melainkan harus disimpan dalam tangki penampung di atas kapal untuk selanjutnya dibuang melalui fasilitas penerima (reception facility) yang tersedia di pelabuhan," jelas Capt. Sudiono. Untuk Kapal berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing yang akan menggunakan bahan bakar dengan kandungan sulfur maksimal 0,5% m/m, bahan bakar dimaksud tersedia di pelabuhan Tanjung Priok Jakarta atau di Floating Storage Teluk Balikpapan atau pelabuhan lainnya yang sudah menyediakan mulai tanggal 1 Januari 2020. "Dengan adanya aturan ini, kiranya agar para pengguna jasa, stakeholder terkait dapat tunduk terhadap implementasi penggunaan bahan bakar low sulfur mengingat Indonesia adalah salah satu negara anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) yang berperan aktif dalam hal perlindungan lingkungan maritim. Oleh sebab itu, agar para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Para Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat menyampaikan kepada seluruh stakeholder terkait di wilayah kerja masing-masing serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuannya dan tunjukan kepada dunia bahwa Indonesia adalah Negara kepulauan yang aktif dan peduli terhadap perlindungan lingkungan maritim," tutup Capt. Sudiono.abc
Event, Ulasan Berita

PARTISIPASI INSA DI ITSCL-IME 2019

Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners' Association (DPP INSA) turut meriahkan acara Indonesia Transport Supply Chain & Logistics (ITSCL) dan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (16/10). Acara tersebut dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang disaksikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, dan General Manager Reed Panorama Exhibitions Steven Chwee. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada sambutannya mengatakan, kerja sama antara pemerintah dan swasta semakin ditingkatkan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur guna memperkuat konektivitas nasional. "Ekonomi makro tidak begitu baik. Oleh karenanya ada satu keharusan pemerintah dan swasta melakukan elaborasi untuk segera berbuat," kata Menhub. Menhub menuturkan pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan agar para investor tertarik berinvestasi bersama dengan pemerintah. "Diharapkan menghasilkan value bagi kita semua," tuturnya. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, pertumbuhan sektor transportasi dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Capaian positif ini tidak dapat dicapai tanpa adanya kolaborasi dan kerja sama yang solid antara para pelaku usaha dan pemerintah dalam pengembangan transportasi dari tahun ke tahun. "Tentunya, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha ini patut mendapat apresiasi," kata Carmelita. Menurut Carmelita, sektor transportasi, akan terus bertumbuh selama adanya dukungan penuh dari pemerintah dan stakeholder terkait dalam hal membangun ekosistem bisnis transportasi yang baik dan sehat. Pada kesempatan ini, DPP INSA membuka booth dan menggelar seminar mengenai Indonesia Maritime Outlook and Prospect of Ship Financing. Seminar diisi oleh narasumber dari berbagai instansi dan asosiasi seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, PT Bank Mandiri, Bendahara Umum DPP INSA Nova Y. Mugijanto, Ketua Umum IPERINDO Eddy K. Logam. Seperti diketahui, Reed Panorama Exhibitions bekerjasama dengan DPP INSA, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), dan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) menyelenggarakan Indonesia Maritime Expo (IME) 2019 pada 16-18 Oktober 2019.(*)

abc
Ulasan Berita

MEREK INSA MASIH SAH DIMILIKI OLEH YAYASAN

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak seluruhnya gugatan pembatalan merek INSA yang diajukan oleh Perkumpulan INSA Johnson kepada Yayasan INSA Manunggal. Hal ini sebagaimana pembacaan putusan yang telah dibacakan pada 27 September 2019. Dalam salah satu pertimbangan majelis bahwa dalil itikad baik yang didalilkan penggugat tidak terbukti, dikarenakan pendaftaran merek Indonesian National Shipowner's Association oleh Yayasan INSA Manunggal adalah sesuai amanah Anggaran Rumah Tangga Indonesian National Shipowner's Association (INSA). Soal sengketa di dalam tubuh organisasi INSA sendiri sudah diputuskan dalam beberapa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kuasa Hukum Yayasan INSA Manunggal Alfin Sulaiman menyambut positif putusan Majelis. Putusan ini menegaskan bahwa sudah tidak ada lagi dualisme kepemimpinan dalam tubuh Organisasi INSA. “Dan klien kami lainnya yaitu Organisasi INSA yang diketuai oleh Ibu Carmelita Hartoto adalah pemegang sah atas merek INSA berdasarkan Perjanjian yang diberikan oleh Yayasan INSA Manunggal,” kata Alfin di Jakarta. Sebelumnya Perkumpulan INSA yang diketuai oleh Johnson Williang Sutjipto telah mengajukan gugatan pembatalan merek INSA kepada Yayasan INSA Manunggal di Pengadilan Niaga yang teregister dalam perkara Nomor 22/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana sebelumnya Yayasan INSA Manunggal telah mengajukan tuntutan pidana sehubungan dengan penggunaan logo INSA milik Yayasan.(*)abc
Event, Insa Insight

PARTISIPASI INSA DI ACARA DISKUSI NASIONAL POROS MARITIM

Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menjadi salah satu pembicara di acara Diskusi Nasional Poros Maritim dengan Tema ”Optimalisasi Pelayaran & Pelabuhan Terhadap Tol Laut, Seperti Apa?” di Surabaya, Jatim, (03/10/2019) ) yang diselenggarakan Ocean Week kerja sama dengan MPPM dan Perhubungan Laut. Pada kesempatan tersebut, Carmelita membicarakan mengenai optimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut. Dikatakan Carmelita, sejak awal dikembangkannya program tol laut, pelayaran swasta nasional ikut berpartisipasi dalam mengoperasikan kapal tol laut. “INSA juga menjadi partner pemerintah dalam mengevaluasi dan mengembangkan tol laut selama ini,” kata Carmelita. Carmelita menuturkan perlu dukungan dari pemerintah guna mengoptimalisasi pelayaran nasional dalam mendukung tol laut. Diantaranya, dukungan pembiayaan dalam pengadaan kapal dengan memberikan bunga bank rendah dan tenor yang panjang. Diharapkan, sambung Carmelita, tumbuhnya komoditas muatan, terutama di wilayah Indonesia timur, sehingga terjadi keseimbangan arus balik. Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus Purnomo mengatakan, pemerintah berkomitmen terus hadir dan mengoptimalkan pelayanan tol laut untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Indonesia yang terus membutuhkan kehadiran tol laut khususnya di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP). Adapun keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan dan dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah 3TP yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut dalam penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia ditengah keterbatasan subsidi tol laut untuk 2019. “Konektivitas di wilayah Indonesia Timur sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dan untuk itu, negara sudah hadir melalui program tol laut. Ketersediaan barang kebutuhan masyarakat di seluruh pelosok negeri dengan disparitas harga yang rendah antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur menjadi fokus utama kami,” ujar Agus. Namun demikian, program tol laut ini bukan semata mata adalah milik satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga Pemerintah Daerah serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dapat berjalan optimal. Pada 2019, pemerintah menyediakan 158 kapal yang terdiri dari 113 unit kapal perintis, 4 unit kapal tol laut utama untuk logistik, 15 unit kapal kontainer feeder, 6 unit kapal ternak dan 20 unit untuk kapal Rede. Dari jumlah  113 kapal perintis itu,  46 trayek diberikan penugasan kepada PT. Pelni, dan 67 trayek untuk swasta. Dari seluruh armada tol laut yang dijalankan, sebanyak 80 % beroperasi di wilayah Indonesia Timur. Sebelum diselenggarakannya program kewajiban pelayanan publik tol laut, banyak masyarakat yang tinggal di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang tidak dapat membeli barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau karena minimnya frekuensi kapal barang yang singgah di pelabuhan daerah 3TP. Namun seiiring perjalanan program tol laut yang akan memasuki usia 5 tahun, banyak hal positif yang tercatat yaitu kenaikan jumlah wilayah pelayanan Tol Laut di 3TP yang pada tahun 2016 hanya singgah di 31 pelabuhan, untuk tahun 2019 menjadi 76 pelabuhan dan volume muatan Tol Laut juga mengalami peningkatan dimana volume muatan pada tahun 2016 sebesar 81.404 ton dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 239.875 ton. Hal lainnya adalah meningkatnya respon dan keragaman muatan balik dimana sebelumnya respon muatan balik Tol Laut sangat minim. Saat ini muatan balik tersebut sudah meningkat dari segi jumlah dan keragamannya. Tol Laut dapat mengangkut muatan balik garam dari Pulau Sabu dan muatan balik Ikan dari daerah Natuna, Tahuna dan Morotai. Kedepan, perlu kiranya mengoptimalkan ruang muat peti kemas yang ada, serta memaksimalkan peranan pemerintah daerah, BUMD/BUMdes untuk mengkonsolidasikan barang dari dan ke daerah 3TP agar diangkut menggunakan tol laut. “Hal tersebut menunjukan keseriusan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dalam hal konektivitas antar wilayah melalui penyelenggaraan tol laut,” pungkasnya. (sumber: oceanweek.co.id)abc
Domestic, Keluarga INSA, Ulasan Berita

HERMAN BUCHARI KEMBALI PIMPIN DPC INSA DUMAI

Rapat Anggota Cabang (RAC) IX Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners’ Association (DPC INSA) Dumai telah menetapkan Herman Buchari terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC INSA Dumai masa bakti 2019-2023. RAC tersebut diselenggarakan di Hotel Grand Zuri, Dumai, Kamis (26/9/2019). Herman Buchari tuk kedua kalinya menjabat sebagai Ketua DPC INSA Dumai setelah sebelumnya menjadi Ketua DPC INSA Dumai periode 2015-2019. Herman Buchari mengucapkan terima kasih kepada para anggota INSA Dumai yang telah mempercayakan dirinya memimpin kembali DPC INSA Dumai. "Atas kepercayaan anggota INSA Dumai yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, untuk kembali memimpin INSA Dumai, kami mengucapkan terimakasih," kata Herman Herman mengatakan, guna membesarkan organisasi ini, butuh dukungan semua pihak khususnya pengurus dan anggota DPC INSA Dumai. "Maka dari itu saya mohon dukungannya agar mampu melanjutkan kepemimpinan ini dan mampu membesarkan organisasi ini," ucapnya. Herman menuturkan dengan dukungan semua pengurus INSA Dumai dan perusahaan pelayaran di Kota Dumai semoga DPC INSA Dumai dapat meningkatkan sumber daya pelayaran Nasional di era Revolusi Industri. Seperti diketahui, RAC INSA Dumai IX dibuka secara resmi oleh Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS, MSi. Walikota Dumai Drs H Zulkifli AS MSi mengatakan, potensi pelabuhan dan kekayaan laut Dumai sejauh ini cukup memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor migas dan minyak mentah kelapa sawit atau CPO termasuk terbesar di Indonesia ke 70 negara. Kota Dumai dengan letak strategis perairan berbatasan dengan negara tetangga dan panjang garis pantai menjadikan daerah ini dengan pelabuhan terbesar ekspor CPO merupakan satu potensi yang sangat menguntungkan untuk kegiatan pelayaran dan pengembangan sektor maritim. “Potensi kelautan cukup besar namun belum digali optimal, dan diharapkan ada pemikiran atau konsep dari INSA Dumai yang dapat mendukung suksesnya pembangunan program poros maritim Indonesia, baik di Dumai maupun daerah potensial lainnya,” ujar Zulkifli. RAC INSA Dumai mengangkat tema Meningkatkan Sumber Daya Pelayaran Nasional di Era Revolusi Industri 4.0. RAC INSA diikuti oleh anggota INSA Dumai. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga INSA, RAC INSA Dumai diselenggarakan setiap empat tahun sekali. Salah satu agenda utama RAC INSA adalah memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA periode selanjutnya. Selain memilih dan menetapkan Ketua DPC INSA Dumai, RAC ini juga berwenang mengevaluasi laporan pertanggung jawaban Pengurus, menetapkan program kerja yang disesuaikan dengan hasil Rapat Umum Anggota (RUA). (*)abc
insa logo INSA - Indonesian National Shipowners' Association
Jalan Taman Tanah Abang III No.10 RT.3/RW.3 Petojo Selatan
Jakarta
DKI Jakarta 10160
Phone: (021) 3850993 Maps. Exterior insa info 0
Arahan menuju lokasi INSA