Pasalnya, jumlah pelaut Indonesia yang bisa mengoperasikan kapal-kapal berteknologi tinggi masih minim. Kalaupun ada [pelaut] asal Indonesia, mereka banyak bekerja pada kapal asing," katanya kepada Bisnis kemarin.Menurut dia, akibat minimnya jumlah perwira laut asal Indonesia, pengadaan kapal padat teknologi, seperti kapal liquefied natural gas

(LNG), very large crude carrier (VLCC), dan very large gas carrier (VLGC) menjadi terganjal. Di sisi lain, paparnya, pengadaan kapal-kapal itu harus dilakukan untuk memenuhi asas cabotage yang mewajibkan kegiatan pengangkutan laut domestik menggunakan kapal berbendera Merah Putih dan diawaki oleh warga negara Indonesia.

Berdasarkan data INSA, dalam 5 tahun terakhir sejak Inpres No. 5/ 200S tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional terbit, jumlah pengadaan kapal niaga nasional sebanyak 3.129 unit dengan kebutuhan nakhoda dan kepala kamar mesin 6.258 orang.

Menurut organisasi itu, setiap kapal membutuhkan sedikitnya enam orang perwira dan delapan anak buah kapal (ABK) yang memenuhi standar sertifikasi keselamatan pengawakan atau safe manning certificate sehingga selama 2005- 2009 dibutuhkan sedikitnya 43.806 pelaut asal Indonesia. Sementara itu, lembaga pendidikan kepelautan di Indonesia selama 5 tahun terakhir hanya mampu mencetak 6.500 perwira laut dan 5.000 anak buah kapal sehingga terjadi defisit yang cukup besar.

Ketua Umum DPP INSA Johnson W. Sutjipto mengatakan keterbatasan pasokan pelaut Indonesia karena jumlah akademi yang berkualitas internasional dan diakui oleh International Maritime Organization (IMO) sangat sedikit. "Saat ini hanya tujuh lembaga diklat yang masuk white list IMO," ungkapnya. Untuk mengatasi krisis pelaut di Indonesia, INSA mengusulkan agar pemerintah membuat program percepatan pendidikan bagi pelaut nasional agar jumlahnya dapat dilipatganda-kan. "INSA siap membantu pemerintah melaksanakan crash program itu," tutur Johnson. {tularji@bisnis.co.td)

OLEH TULARJI Bisnis Indonesia